III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam status facebook atas nama Ilham Sinaga (Sekretaris DPC Partai
Demokrat Pematangsiantar) yang diposting pada tanggal 28 Agustus 2017,
selaku Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Teradu hadir di
Kantor Walikota Pematangsiantar dalam rangka Penyerahan Rekomendasi Wakil
Walikota Pematang Siantar oleh DPC Partai Demokrat Pematangsiantar;
2. Bahwa Teradu Sepriandison Saragih, SH.,M.Si, diduga terlibat dalam Partai
Politik yaitu Pengurus DPC Partai Demokrat Sebagai Wakil Ketua II Periode
2017-2022. Hal ini dapat dibuktikan dari SK Dewan DPP Partai Demokrat
Nomor 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, tentang Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pematangsiantar,
Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022;
3. Bahwa pada saat pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar,
Teradu diyakini tidak bersikap jujur dalam menyampaikan data diri, dengan
membuat pernyataan “Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik” yang
ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) sebagai lampiran syarat
pendaftaran, sehingga Teradu dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi;
4. Bahwa Teradu Sepriandison Saragih, SH.,M.Si telah ditetapkan sebagai Anggota
Bawaslu Kota Pematangsiantar berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan
oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan masa jabatan 2018-2023, yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor
0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018;
5. Bahwa Sepriandison Saragih, SH., M.Si. yang tercantum dalam Surat Keputusan
Bawaslu Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus
2018, tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Sumatera
Utara masa Jabatan 2018-2023 untuk Kota Pematangsiantar adalah orang yang
sama dengan Sepriandi Saragih, SH., M.Si. yang tercantum dalam Surat
Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal
5 Oktober 2017, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-
2022. Hal ini dapat diyakini dan dibuktikan dari akun Facebook Teradu, papan
nama kantor advokat “Law Office Sepriandi Saragih and Associates” yang
beralamat Jl. H. Adam Malik Nomor 90, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
KESIMPULAN PENGADU
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduan tertanggal 23 Maret 2019 yang dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bahwa fakta persidangan DKPP tanggal 19 Maret 2019 menurut Ketua KPU Kota
Pematangsiantar atas nama Daniel Manompang Dolok Sibarani menyatakan
secara langsung pada persidangan tersebut bahwa benar SK DPP Partai
Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tentang Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kota
Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022 dari file resmi KPU
terdapat nama saudara Sepriandi Saragih SH, M.Si. sebagai Wakil Ketua II DPC
Partai Demokrat Pematangsiantar;
2. Bahwa fakta persidangan, saksi Arifin Batubara mengenal Teradu, apa yang
disampaikan oleh saksi Arifin Batubara sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar Periode 2017-2022, dengan jabatan sebagai Bendahara V
merupakan fakta sebenarnya. Saksi menyebutkan bahwa benar saudara
Sepriandi Saragih, S.H, M.Si, menghadiri dan turut serta dilantik saat
pelantikan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar periode 2017-2022 pada
18 November 2017; (Bukti Terlampir)
3. Bahwa fakta persidangan, apa yang disampaikan oleh saksi Gina sebagai Caleg
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pematangsiantar, dimana terdapat
perubahan gambar pada status Facebook saudara Sepriandison Saragih
(Sepriandi menjadi Sepriandison Saragih pasca undangan menghadiri sidang
dari DKPP via media elektronik/WhatsApp tanggal 11 Maret 2019, dimana patut
diduga saudara Teradu berupaya menghilangkan alat bukti; (Bukti Terlampir)
4. Plank nama ‘LAW OFFICE’ SEPRIANDI SARAGIH & ASSOCIATES menjadi ‘LAW
OFFICE’ RCS (RAMOT C.SARAGIH SH. CHUCHA ASHARI, S.H. & ASSOCIATES
dan pemindahan lokasi (Reposisi) layout Plank Merk “LAW OFFICE” pasca
undangan sidang dari DKPP via media elektronik/WhatsApp tanggal 11 maret
2019 dimana patut diduga saudara Teradu berupaya menghilangkan alat bukti.
(Bukti Terlampir)
5. Perjanjian Jasa Hukum antara Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar dengan Konsultan Hukum (Sepriandison Saragih S.H, M.Si.,
Ramot CH. Saragih,S.H. dan Chucha Ashari, S.H) tanggal 6 Oktober 2017 adalah
Tidak Sah Demi Hukum karena melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengingat pada
tanggal ditandatanganinya Perjanjian tersebut, saudara Chucha Ashari, S.H.
belum bersumpah sebagai Advokat di depan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi.
Tanggal pelantikan saudara Chucha Ashari, SH sebagai Advokat pada tanggal 6
Maret 2018 (screenshoot saudari Susan Ulfa Sari (Istri dari Chucha Ashari, SH);
(Bukti Terlampir). Hal ini juga diperkuat Surat Klarifikasi dari Ketua Kongres
Advokat Indonesia (KAI) DPC Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun,
yang ditandatangani saudara Azman, S.H. (Bukti Asli Terlampir)
6. Berita Surat Kabar Online www.sbnpro.com dengan judul Sepriandison Saragih,
S.H M.Si., Lulus Seleksi Bawaslu Siantar pada 14 Agustus 2018, dimana
wartawan (bermarga Purba) yang melakukan reportase menuliskan pada
paragraf ke 4 “Informasi yang dihimpun, Sepriandison Saragih yang dikenal
dengan panggilan Sepriandi,....” begitu juga pada paragraf 5 dan 6, tetap
menggunakan nama panggilan “Sepriandi”; (Bukti terlampir 6)
7. Bahwa benar saudara Teradu merupakan Sepriandi Saragih, S.H., M.Si yang
tertulis dalam SK Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP/.PD/DPC/X/2017,
dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya surat secara tertulis oleh Teradu
tanggal 6 Oktober 2017 diatas materai 6000 perihal keberatan dikaitkan dan
disebut sebagai Pengurus Parpol DPC Demokrat Kota Pematangsiantar.
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil adilnya
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2018-2023
Nomor 01/TIMSEL. Kab/Kota-Prov.SU/VI/2018;
Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/TIMSEL.
Kab/Kota-Prov-SU/VII/2018 oleh Tim Seleksi Wilayah II;
Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Nomor
0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018,
tentang pengangkatan Anggota Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi
Sumatera Utara masa jabatan 2018-2023;
Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-
2022;
Bukti P-5 : Screenshot akun facebook atas nama Ilham Sinaga yang diposting
pada tanggal 28 Agustus 2017;
Bukti P-6 : Screenshot akun facebook atas nama Sepriandison Saragih
(Sepriandi Saragih);
Bukti P-7 : Foto Papan Nama Kantor Advokat “Law Office Sepriandi Saragih
and Associates”;
Bukti P-8 : Screenshot akun facebook atas nama Parluhutan W Gultom
“Pelantikan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar periode
2017-2022 pada 18 November 2017, bersama JR. Saragih (Bupati
Simalungun) yang menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat
Sumatera Utara;
Bukti P-9 : Screenshot perubahan akun facebook atas nama Sepriandi
Saragih menjadi Sepriandison Saragih pada tanggal 11 Maret
2019;
Bukti P-10 Plank nama ‘LAW OFFICE’ SEPRIANDI SARAGIH & ASSOCIATES
menjadi ‘LAW OFFICE’ RCS (RAMOT C.SARAGIH SH. CHUCHA
ASHARI, S.H. & ASSOCIATES;
Bukti P-11 : Screenshoot Facebook Susan Ulfa Sari (Istri dari Chucha Ashari,
SH) “Pelantikan Chucha Ashari, SH sebagai Advokat pada tanggal
6 Maret 2018;
Bukti P-12 : Surat Klarifikasi dari Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPC
Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, yang
ditandatangani saudara Azman, S.H., tanggal 22 Maret 2019;
Bukti P-13 : Berita Surat Kabar Online www.sbnpro.com dengan judul
Sepriandison Saragih, S.H M.Si., Lulus Seleksi Bawaslu Siantar
pada 14 Agustus 2018;
Saksi Pengadu:
1. Arifin Batubara
Saksi merupakan Wakil Bendahara 5 Pengurus DPC Pematangsiantar Periode
2017 s.d 2022 dan Ketua PAC Siantar Barat;
Bahwa pada tanggal 18 November 2017, Saksi bersama dengan Teradu dilantik
sebagai Pengurus DPC Pematangsiantar di Lapangan H. Adam Malik
Pematangsiantar;
Bahwa jabatan Wakil Ketua II DPC Pematangsiantar Periode 2017 s.d 2022
telah diganti atas nama Teradu menjadi Gundian SH
2. Gina
Saksi merupakan Caleg DPRD Kota Pematangsiantar Partai PKB Dapil I
(Siantar Barat-Siantar Utara) Nomor Urut 3;
Saksi juga merupakan LO PKB dalam Pileg Kota Pematangsiantar Tahun 2019;
Saksi berteman dengan Teradu di Fecebook. Saksi mengenal Teradu atas nama
Sepriandi dan Sepriadison;
Saksi menerangkan pada tanggal 11 Maret 2019, Teradu mengganti Profil
Facebook yang awalnya “Sepriandison (Sepriadi) Saragih” diganti menjadi
“Sepriandison Saragih”;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
DKPP pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa pengaduan yang diadukan ke DKPP Republik Indonesia dengan Register
Perkara Nomor: 41-PKE-DKPP/III/2019 oleh Johan Arifin merupakan
Pengaduan Obscure Libel. Hal ini berdasarkan Pengaduan Nomor: 033-P/L-
DKPP/II/2019 Tanggal 13 Desember 2018 pada Pokok Pengaduan, Pengadu
menyatakan pada point ke-satu Teradu hadir di Kantor Walikota
Pematangsiantar dalam rangka Penyerahan Rekomendasi Wakil Walikota
Pematangsiantar oleh DPC Partai Demokrat Pematangsiantar dan Point ke-dua
menyatakan bahwa Teradu Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si diduga terlibat
dalam Partai Politik yaitu Pengurus DPC Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua II
Periode 2017-2022 yang dibuktikan dari SK DPP Partai Demokrat Nomor:
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Tentang Susunan
Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera
Utara Periode 2017-2022 adalah tidak benar;
2. Bahwa Teradu bukanlah Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar
sebagai Wakil Ketua II Periode Tahun 2017-2022, hal ini dibuktikan dengan
Surat Keberatan dan disebut sebagai Pengurus Parpol DPC Demokrat Kota
Pematangsiantar tanggal 06 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bapak Togar
Sitorus,S.E.,M.M selaku Ketua DPC Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar Cq.
Bapak Ilham Sinaga selaku Sekretaris DPC Parpol Demokrat Kota
Pematangsiantar (Bukti T-13) yang pada intinya saya menyatakan keberatan
atas penggunaan nama Sepriandi Saragih,S.H.,M.Si pada Jabatan Wakil Ketua II
dari Partai Demokrat dan menyatakan bahwa nama Sepriandi Saragih,S.H.,M.SI
bukan Teradu. Dan Teradu tidak pernah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai
Pengurus Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar. Hubungan Komunikasi yang
pernah Teradu lakukan sebelum surat keberatan disampaikan kepada Bapak
Ketua DPC Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar adalah hanya sebatas
hubungan profesional sebagai Advokat dan Dosen;
3. Bahwa pada Surat Balasan dari DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar
Nomor: 22/DPC-PD/PS/X/2017 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Penjelasan
Sekaligus Jawaban (Bukti T-14) yang menyatakan pada intinya bahwa Sepriandi
Saragih,S.H.,M.Si jabatan Wakil Ketua II bahwa benar yang bersangkutan tidak
pernah menjadi Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, bahwa
benar Saudara Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si tidak pernah mendaftarkan diri
dan/atau menyuruh mendaftarkan dirinya sebagai salah satu Pengurus Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar dan apabila terdapat pihak yang menyebut
Sepriandison Saragih,S.H.M.Si sebagai pengurus Partai Politik menjadi
tangggung jawab Partai DPC Demokrat untuk menjelaskan kepada siapapun
nantinya, dan sebelum surat Keberatan diterima oleh DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar, hubungan yang dijalin sebatas hubungan
keprofesionalan/keilmuan akademis dikarenakan Sepriandison
Saragih,S.H.,M.Si sehari-harinya sebagai Advokat dan Dosen yang terkadang
baik secara pribadi-pribadi sering dimintakan pendapat terkait pendapat hukum
dan pendidikan politik;
4. Bahwa hubungan keprofesionalan Teradu dengan DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar sebagai Advokat/Konsultan Hukum diperkuat dengan bukti
Teradu berupa fotokopi Perjanjian Kerja Sama Hukum antara Togar
Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak Pertama dengan
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH Saragih,S.H, dan Chucha Ashari,
S.H, selaku Pihak Kedua (Bukti T-15);
5. Bahwa Teradu sewaktu menjadi Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar secara melekat mengikuti kegiatan DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar baik berupa pendampingan hukum pada setiap kegiatan yang
melibatkan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar hingga dengan
menggunakan Pakaian/atribut DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, hal
ini berdasarkan Klausul Perjanjian antara Pihak Pertama dan Kedua Perihal
Ruang Lingkup Kerjasama yang diatur pada Pasal 1 (Bukti T-15) fotokopi
Perjanjian Kerja Sama Hukum antara Togar Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah
Sinaga selaku Pihak Pertama dengan Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH
Saragih,S.H, dan Chucha Ashari, S.H, selaku Pihak Kedua yakni “Pihak Pertama
setuju untuk menggunakan jasa Pihak Kedua sebagai Konsultan Hukum dalam
melakukan pendampingan hukum secara profesional terkait dengan dengan
kepentingan hukum Pihak Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan yang berlaku di Indonesia, Pihak kedua bertindak sebagai Konsultasi
Hukum yang Litigasi/Non Litigasi, Pandangan/Pendapat Hukum dan atau
kegiatan yang terkait atas kepentingan hukum Pihak Pertama secara melekat
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan”;
6. Bahwa benar sebelum Teradu menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar
sehari-hari berprofesi sebagai seorang Advokat yang dapat dibuktikan dengan
Kartu Advokat Ikatan Advokat Indonesia Bar Association atas nama
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si (Bukti T-4), Teradu seorang Dosen di beberapa
Universitas di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun yang dapat
dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor: 689/K1.1/DK.2/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal
Penetapan Asisten Ahli pada Universitas Efarina atas nama Sepriandison
Saragih,S.H.,M.Si (Bukti T-11), fotokopi Surat Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2370/K1.1/DK.2/2017 Tanggal 31 Juli
2017 Perihal Penetapan Dosen Tetap Yayasan Universitas Efarina atas nama
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si (Bukti T-12);
7. Bahwa terhadap alat bukti berupa Foto Kantor/Papan Nama Law Office
Sepriandi Saragih & Associates Jl. H. Adam Malik Nomor 90, Kecamatan Siantar
Barat, Kota Pematangsiantar merupakan Kantor Hukum yang didirikan bersama
rekan-rekan dan dalam menjalankan profesi sehari-hari sebagai advokat
berdasarkan Kartu Tanda Anggota saya menggunakan Nama Sepriandison
Saragih,S.H.,M.Si sebagaimana tercantum dalam (Bukti T-1), (Bukti T-4), dan
dalam proses Persidangan di Peradilan Teradu bernama Sepriandison
Saragih,S.H.,M.Si pada administrasi dokumen persidangan, salah satunya
adalah Surat Pengembalian Sisa Panjar Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan atas Nama Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si Tanggal 15 Februari 2019
(Bukti T-17);
8. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Teradu menghadirkan Saksi-saksi
sebagai Alat Bukti Teradu terdiri atas (Bukti T-5):
a. Harris Pardamean Bakkara masyarakat Kota Pematangsiantar
b. Theresa Fonika Ginting sebagai Staf di Kantor Hukum.
9. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu yang dalam kronologi kejadian
menyatakan bahwa Teradu, Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si sebagai Sepriandi
Saragih sebagaimana terlampir pada beberapa tangkapan layar berita online
dinilai Error in Persona. Dimana dalam pengaduan, Pengadu memuat Identitas
Teradu yakni Nama saya yang sesuai dengan Identitas pada Kartu Tanda
Penduduk Sepriandison Saragih. Namun pada pokok peristiwa yang diadukan
atau dilaporkan Pengadu terkesan memaksakan bahwa Sepriandi Saragih
adalah Sepriandison Saragih. Hal tersebut Teradu nilai tidak beralasan hukum,
serta tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dibuktikan melalui Teori
Pembuktian bahwa Sepriandi Saragih yang terdapat dalam SK DPP Partai
Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017
adalah Teradu yang sesuai dengan identitas bernama Sepriandison Saragih.
Untuk menguatkan jawaban ini Teradu melampirkan bukti berupa:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sepriandison Saragih
sebagai Teradu) (Bukti T-1)
b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.700/1996 atas nama
Sepriandison Saragih (Bukti T-2)
c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sepriandison Saragih (Bukti T-3)
d. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta HKBP 4 Kota Pematangsiantar atas
nama Sepriandison Saragih (Bukti T-6)
e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota
Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih (Bukti T-7)
f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kota Pematangsiantar
atas nama Sepriandison Saragih (Bukti T-8)
g. Ijazah Sarjana Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan atas nama
Sepriandison Saragih (Bukti T-9)
h. Fotokopi Ijazah Magister Sains Universitas Simalungun atas nama
Sepriandison Saragih (Bukti T-10)
10. Bahwa Pengadu tidak menghadirkan saksi-saksi yang melihat, mendengarkan,
atau merasakan bahwa saya pernah menjadi Pengurus Partai Politik DPC Partai
Demokrat pada Persidangan ini dan hanya merujuk kepada tangkapan layar
berita online dan tangkapan layar akun Facebook milik Erwin Sinulingga;
11. Pengaduan Tidak Memenuhi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017;
12. Bahwa berdasarkan jawaban Teradu, beserta daftar bukti T-1 hingga T-17
menjadi alasan untuk menyampaikan data diri dengan membuat Surat
Pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik yang ditandatangani di
atas Materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebagai lampiran syarat pendaftaran
pada saat Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar. Hal ini
diperkuat dengan Masa Pendaftaran yang dimulai pada tanggal 05 Juni 2018
hingga Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tanggal 14
Agustus 2018 dan terdapat Masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
13. Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Untuk memilih Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan :” yakni,
Huruf g: “Mengumumkan melalui media massa lokal nama bakal calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologis untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat”;
Huruf h: “Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi
Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat”;
14. Selama proses Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar yang
saya ikuti, Tim Seleksi tidak pernah memanggil Teradu untuk dilakukan
klarifikasi atas tanggapan masyarakat terkait keterlibatan saya menjadi Anggota
Partai Politik, sehingga Dalil atau Petitum yang diajukan Teradu bahwa saya
bersikap tidak jujur adalah Tidak Benar dan terkesan sengaja dicari-cari serta
dipaksakan oleh Pengadu;
15. Pengaduan Tidak Memenuhi Pasal 8 Huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017;
16. Bahwa Teradu dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Bawaslu Kota
Pematangsiantar selalu bersikap mandiri, bertindak netral, atau tidak memihak
terhadap Partai Politik yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar. Hal ini dapat
diperkuat dengan masa tugas Teradu hingga saat ini yang selalu
mengedepankan Integritas, Martabat, dan Moralitas sebagai penyelenggara
Pemilu khususnya dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan
oleh Peserta Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini dalil Pengadu yang
menyatakan bahwa Teradu melanggar prinsip Mandiri adalah Tidak Benar.
KESIMPULAN TERADU
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari jawaban Teradu bertanggal 25 Maret 2019 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan jawaban Teradu
tertanggal 19 Maret 2019 dan menolak pengaduan Pengadu, kecuali yang secara
jelas diakui kebenarannya oleh Teradu;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh
Teradu atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pengadu
maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
3. Bahwa Pengadu mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang terdiri
atas 2 (dua) orang saksi, yakni:
a. Saksi I atas nama Arifin Batubara
Bahwa Saksi I merupakan Pengurus PAC Siantar Barat Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar yang diambil sumpah kesaksian oleh Majelis Sidang
DKPP Republik Indonesia;
Bahwa Saksi I mengetahui bahwa Teradu merupakan Wakil Ketua II DPC
Partai Demokrat Kota Pematangsiantar melalui SK DPP Partai Demokrat
Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang
Susunan Kepengurusan Dewan DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar dikarenakan Saksi I turut serta sebagai Wakil Bendahara
V DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar yang tertera dalam SK
tersebut;
Bahwa Saksi I mengakui dalam persidangan bahwa Saksi I merasa
keberatan dan pernah mengajukan keberatan kepada Pengurus DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar atas keterlibatan nama Saksi I sebagai
Wakil Bendahara V dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor:
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan
Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar dengan alasan
Saksi I merupakan Ketua PAC Siantar Barat Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar;
Bahwa atas keterangan Saksi I yang mengajukan keberatan tersebut atas
keterlibatan nama Saksi I dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor:
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Tentang Susunan
Kepengurusan Dewan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar
dikarenakan Saksi I merupakan Ketua PAC Siantar Barat Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar sama halnya dengan Teradu yang mengajukan
Keberatan atas keterlibatan nama Teradu dalam SK tersebut dikarenakan
Teradu adalah Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat, sebagaimana
tercantum pada Perjanjian Kerja Sama Hukum antara Togar
Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak Pertama dengan
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH Saragih,S.H, dan Chucha
Ashari, S.H, selaku Pihak Kedua;
Teradu menegaskan keberatan tersebut yang dibuktikan dengan Surat
Keberatan dan disebut sebagai Pengurus Parpol DPC Demokrat Kota
Pematangsiantar Tanggal 06 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bapak
Togar Sitorus,S.E.,M.M selaku Ketua DPC Parpol Demokrat Kota
Pematangsiantar Cq. Bapak Ilham Sinaga selaku Sekretaris DPC Parpol
Demokrat Kota Pematangsiantar yang pada intinya saya menyatakan
keberatan atas penggunaan nama Sepriandi Saragih,S.H.,M.Si pada
Jabatan Wakil Ketua II dari Partai Demokrat dan menyatakan bahwa nama
Sepriandi Saragih,S.H.,M.Si bukan Teradu, dan Teradu tidak pernah
mendaftarkan atau didaftarkan sebagai Pengurus Parpol Demokrat Kota
Pematangsiantar dan Hubungan Komunikasi yang pernah saya lakukan
sebelum surat keberatan disampaikan kepada Bapak Ketua DPC Parpol
Demokrat Kota Pematangsiantar adalah hanya sebatas hubungan
professional sebagai Advokat dan Dosen;
Pernyataan Teradu ini diperkuat dengan Surat Balasan dari DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar Nomor: 22/DPC-PD/PS/X/2017 Tanggal
06 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Sekaligus Jawaban yang menyatakan
pada intinya bahwa Sepriandi Saragih,S.H.,M.Si jabatan Wakil Ketua II
tidak pernah menjadi Pengurus DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar, bahwa benar Saudara Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si
juga tidak pernah mendaftarkan diri dan/atau menyuruh mendaftarkan
dirinya sebagai salah satu Pengurus Partai Demokrat Kota Pematangsiantar
dan apabila terdapat pihak yang menyebut Sepriandison Saragih,S.H.M.Si
sebagai pengurus Partai menjadi tangggung jawab Partai DPC Demokrat
untuk menjelaskan kepada siapapun nantinya, dan sebelum surat
Keberatan diterima oleh DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar,
hubungan yang dijalin sebatas hubungan keprofesionalan/keilmuan
akademis dikarenakan Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si sehari-harinya
sebagai Advokat dan Dosen yang terkadang baik secara pribadi-pribadi
sering dimintakan pendapat terkait pendapat hukum dan pendidikan
politik;
Bahwa Saksi I menyatakan proses penetapan Pengurus DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar yang tertuang dalam SK DPP Partai
Demokrat Nomor : 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 5 Oktober 2017
Tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar tidak melalui proses pengkaderan namun hanya
kewenangan pribadi Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar
dalam menunjuk pihak-pihak yang menjadi Pengurus DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar sebagaimana terdapat dalam SK tersebut;
Bahwa Saksi I menyatakan dalam sidang pemeriksaan DKPP Republik
Indonesia telah menyaksikan secara langsung Teradu hadir dan dilantik
sebagai Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar di
Tanah Lapang H. Adam Malik Kota Pematangsiantar, namun Saksi I tidak
dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dalam Sidang Pemeriksaan
DKPP Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2019, bahwa Teradu hadir di
Tanah Lapang H. Adam Malik Kota Pematangsiantar sebagai Wakil Ketua II
DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
Bahwa Teradu mengakui hadir memenuhi Undangan Ketua DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar pada proses pelantikan tersebut sebagai
Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar.
Sebagaimana Teradu adalah Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar yang secara melekat mengikuti kegiatan DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar baik berupa pendampingan hukum pada
setiap kegiatan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, hal ini
berdasarkan Klausul Perjanjian antara Pihak Pertama dan Kedua Perihal
Ruang Lingkup Kerjasama yang diatur pada Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama
Hukum antara Togar Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak
Pertama dengan Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH Saragih,S.H,
dan Chucha Ashari, S.H, selaku Pihak Kedua yakni “Pihak Pertama setuju
untuk menggunakan jasa Pihak Kedua sebagai Konsultan Hukum dalam
melakukan pendampingan hukum secara professional terkait dengan dengan
kepentingan hukum Pihak Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan yang berlaku di Indonesia, Pihak kedua bertindak sebagai
Konsultasi Hukum yang Litigasi/Non Litigasi, Pandangan/Pendapat Hukum
dan atau kegiatan yang terkait atas kepentingan hukum Pihak Pertama
secara melekat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan”;
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I pada Sidang Pemeriksaan DKPP
Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2019 menurut Teradu kesaksian dari
Saksi I terkesan memaksa pembenaran tanpa didukung dalil-dalil hukum
yang sesuai dengan Teori Pembuktian sehingga Saksi I hanya menyatakan
keterangannya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa fakta-fakta hukum
yang memiliki kepastian.
b. Saksi II atas nama Saudari Gina
Bahwa Saksi II adalah Pelaksana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa
Kota Pematangsiantar sesuai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota
Pematangsiantar berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar Nomor: 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota
Pematangsiantar tanggal 20 September 2018;
Bahwa Saksi II dalam menyampaikan kesaksiannya hanya berpusat pada
penggunaan nama Sepriandi yang merupakan Sepriandison Saragih
berdasarkan amatan Saksi II di media sosial aplikasi Facebook milik
Teradu tanpa didukung kebenarannya dengan fakta-fakta hukum yang
memiliki kepastian;
Bahwa Teradu berpendapat penggunaan media sosial aplikasi Facebook
merupakan hak pribadi dalam menggunakan nama akun, photo profile
ataupun memperbaharui laman aplikasi facebook selama tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
c. Terhadap Alat bukti lainnya
Bahwa Pengadu dalam Pengaduan Nomor: 033-P/L-DKPP/II/2019 yang
diregistrasi dengan Perkara Nomor: 41-PKE-DKPP/III/2019 atas nama
Johan Arifin memaparkan alat bukti berupa:
Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota Provinsi
Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 Nomor:
01/TIMSEL.Kab/Kota-Prov.SU/VI/2018;
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Nomor: 04/TIMSEL.Kab/Kota-
Prov.SU/VII/2018 oleh Tim Seleksi Wilayah II;
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si yang tercantum dalam Surat Keputusan
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor:
0622/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018
merupakan orang yang sama dengan Sepriandi Saragih,S.H.,M.Si yang
tercantum dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor:
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, hal ini dapat
diyakini dari akun Facebook Terlapor, Screenshoot Facebook terlampir,
Kantor/Papan Nama Advokat Law Office Sepriandi Saragih & Asscociates
Jl. H. Adam Malik Nomor 90, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
Foto Kantor/Papan Nama Advokat Law Office Sepriandi Saragih &
Asscociates Jalan H. Adam Malik Nomor 90, Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar;
JPU Simalungun Permaikan Pasal Dakwaan, bakal dilapor ke Kajati
Bahwa Pengadu mengajukan alat bukti lainnya sebagaimana yang
tercantum dalam point a yakni dalam bentuk surat atau tulisan, data atau
informasi terekam secara elektronik berupa gambar pada Sidang
Pemeriksaan DKPP Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2019. Terhadap
Alat Bukti dan Barang Bukti Pengadu tidak terdapat pengesahan alat
bukti. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum yakni, “Pelaksanaan Persidangan meliputi huruf g,
memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti”;
Bahwa berdasarkan Pasal 137 HIR menyatakan bahwa “Pihak-Pihak dapat
menuntut untuk melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya,
surat mana diserahkan kepada Hakim buat keperluan”. Sehingga dalam
menjaga asas Keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan
Pasal 137 HIR juga dapat diterapkan pada dokumen elektronik;
Bahwa Pengadu dalam mengajukan alat bukti berupa Informasi atau
tangkapan layar bentuk dokumen elektronik dikarenakan tidak adanya
pengesahan alat bukti dari Pengadu dan Teradu, Teradu berpendapat
bahwa Pembuktian dokumen elektronik Pengadu tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini didasari oleh Pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menyatakan “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Informasi
elektronik dan Transaksi Elektronik dapat dinyatakan sah apabila
memenuhi syarat formil ataupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal
5 ayat (4), Pasal 6, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
Bahwa pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-
XIV/2016, yang pada intinya menyatakan “Suatu alat bukti elektronik selain
harus memenuhi syarat formil dan materiil, juga harus dimaknai bahwa alat
bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas
permintaan para Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau penegak hukum lainnya
dalam rangka penegakan hukum”. Sehingga apabila alat bukti elektronik
sudah memenuhi syarat formil dan materiil namun tidak merupakan
permintaan penegak hukum maka alat bukti tersebut dinyatakan tidak
sah.
Bahwa berdasarkan proses Sidang Pemeriksaan DKPP Republik Indonesia
Tanggal 19 Maret 2019, Teradu berpendapat dalam Kesimpulan Teradu,
bahwa Alat Bukti dan Barang Bukti Pengadu tidak sah dan tidak dapat
dilakukan pembuktian hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada
proses Sidang Pemeriksaan.
4. Terhadap Alat Bukti Teradu;
a. Saksi I atas nama Saudara Haris Pardamean Bakkara
Bahwa Saksi I merupakan masyarakat Kota Pematangsiantar dan menjalin
pertemanan dengan Teradu sejak Tahun 1995 dan bekerja sebagai Supir di
Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar;
Bahwa Saksi I telah diambil sumpah oleh Majelis Sidang DKPP Republik
Indonesia dan memberikan kesaksian bahwa Teradu benar merupakan
seorang Advokat dan Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar;
Bahwa Saksi I membenarkan bahwa Teradu merupakan Dosen di berbagai
Universitas di Wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun;
Bahwa Saksi I menyatakan dalam persidangan bahwa Saksi I tidak
mengetahui bahwa Teradu merupakan Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar dan Teradu yang Saksi I ketahui adalah Konsultan
Hukum DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
b. Saksi II atas nama Saudari Theresia Ginting
Bahwa Saksi II merupakan mantan Staf di Kantor Advokat Teradu dan
berakhir masa kerja pada Bulan September Tahun 2018;
Bahwa Saksi II sehari-harinya bekerja sebagai Staf administrasi Kantor
Advokat Teradu;
Bahwa Saksi II dalam keterangannya membenarkan bahwa Teradu
merupakan atasannya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar;
Bahwa Saksi II membenarkan bahwa terdapat Perjanjian Kerja Sama
Hukum antara Togar Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak
Pertama dengan Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH Saragih,S.H,
dan Chucha Ashari, S.H, selaku Pihak Kedua, dikarenakan Saksi II adalah
pihak yang mengetik Perjanjian tersebut;
c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Teradu, telah jelaslah
menimbulkan titik terang dalam hal membuktikan bahwa sebelum Teradu
menjadi Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar merupakan sebagai Dosen dan
Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar.
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas dan
terungkap dalam Sidang Pemeriksaan DKPP Republik Indonesia maka mendapat
kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa Teradu dalam Sidang Pemeriksaan menjawab seluruh pertanyaan
Pihak Pengadu dan Majelis Sidang DKPP Republik Indonesia berdasarkan
fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan dengan Alat Bukti dan Barang
Bukti disetiap jawaban yang bertujuan untuk memperoleh Kepastian Hukum.
Bahwa Pengadu dalam menguatkan dalil-dalil Pengaduannya hanya
berdasarankan keyakinan Pengadu dan tidak dapat membuktikannya dengan
alat-alat bukti yang sah. Saksi-Saksi Pengadu memberikan keterangan hanya
berdasarkan keyakinannya dan tidak berdasarkan fakta sehingga terkesan
mencederai Teradu dalam proses Persidangan;
b. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan, Teradu telah mengungkapkan fakta-fakta
yang dapat membantahkan dalil-dalil Pengadu dengan pembuktian dan
menyatakan bahwa Teradu bukanlah Pengurus DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar sebagaimana yang didalilkan Pengadu, namun Teradu
sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar adalah benar
Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat dan Dosen di beberapa Universitas di
Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun;
c. Bahwa Teradu dalam Nota Keberatan atau Eksepsi pada Sidang Pemeriksaan
DKPP Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2019 menyatakan dalam dalilnya
terhadap Pengaduan Pengadu yang dalam Kronologi Kejadian menyatakan
bahwa Teradu, Sepriandi Saragih,S.H.,M.Si sebagai Sepriandison Saragih
sebagaimana terlampir pada beberapa tangkapan layar berita online dinilai
Error in Persona. Dimana dalam Pengaduan Perkara DKPP Republik
Indonesia, Pengadu memuat Identitas Teradu yakni Nama Teradu yang sesuai
dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk Sepriandison Saragih. Namun
pada Pokok Peristiwa yang diadukan atau dilaporkan Pengadu terkesan
memaksakan bahwa Sepriandi Saragih adalah Sepriandison Saragih. Hal
tersebut Teradu nilai tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan bukti-
bukti yang dapat dibuktikan melalui Teori Pembuktian bahwa Sepriandi
Saragih yang terdapat dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor:
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 05 Oktober 2017 adalah Teradu yang
tidak sesuai dengan identitas Teradu yang bernama Sepriandison Saragih.
Untuk menguatkan jawaban ini Teradu melampirkan Bukti sebagai berikut:
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sepriandison Saragih
sebagai Teradu)
2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.700/1996 atas nama
Sepriandison Saragih
3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sepriandison Saragih
4) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta HKBP 4 Kota Pematangsiantar atas
nama Sepriandison Saragih
5) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota
Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih
6)Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kota Pematangsiantar
atas nama Sepriandison Saragih
7) Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan atas
nama Sepriandison Saragih
8) Fotokopi Ijazah Magister Sains Universitas Simalungun atas nama
Sepriandison Saragih
d. Berdasarkan fakta dan keterangan saat persidangan, terungkap bahwa
Pengadu terkesan memaksakan bahwa Sepriandi Saragih adalah
Sepriandison Saragih. Jelas Teradu memandang hal ini melanggar syarat
formil yang mengakibatkan Pengaduan dari Pengadu cacat Formil yang
menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang diadukan,
sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan Pengaduan dari Pengadu
error in persona atau obscuur libel dalam arti orang yang diadukan kabur atau
tidak jelas dan Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu ditujukan pada orang
yang salah. Hal ini diperkuat dengan Sumber Hukum berupa Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.601.K/Sip/1974
Tanggal 27 Oktober 1977 yang pada isinya menyatakan “Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima, karena dalam Surat Gugatan, Tergugat secara pribadi,
padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus
Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan seharusnya Tergugat
digugat sebagai Pengurus Yayasan”. Sama halnya dengan Pengaduan
Pengadu yang menyatakan Sepriandi Saragih adalah Sepriandison Saragih.
e. Bahwa pada Nota Keberatan Teradu atau Eksepsi yang menyatakan
Pengaduan tidak memenuhi Pasal 8 Huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017 yakni Teradu dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Bawaslu Kota
Pematangsiantar selalu bersikap mandiri, bertindak netral, atau tidak
memihak terhadap Partai Politik yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar.
Hal ini dapat diperkuat dengan masa tugas Teradu yang mengedepankan
Integritas, Martabat, dan Moralitas sebagai Penyelenggara Pemilu khususnya
sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa
Bawaslu Kota Pematangsiantar. Hal ini dapat diperkuat dengan beberapa
program kerja yang telah dilaksanakan selama Teradu menjalankan tugas,
sebagai berikut:
1) Melaksanakan Penertiban Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu di
wilayah Kota Pematangsiantar Tanggal 12 Desember 2018 hingga Tanggal
17 Januari 2019 dengan melakukan langkah menerbitkan Surat
Himbauan Pemasangan APK yang ditujukan kepada Ketua/Pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kota Pematangsiantar, Berita
Acara Rapat Koordinasi Penertiban APK, Berita Acara Penertiban APK,
Berita Acara jumlah dan jenis APK yang ditertibkan hingga Dokumentasi
Penertiban APK di Wilayah Kota Pematangsiantar (Terlampir);
2) Melaksanakan dan menangani Pelanggaran Administratif Pemilu yang
diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Surat
Penerusan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kota Pematangsiantar
kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tanggal 11 Oktober 2018 atas
nama Terlapor Tohap Manurung,S.H Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu
Partai Politik DPC Hanura Kota Pematangsiantar. Oleh Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara telah mengeluarkan Putusan Pelanggaran Administratif
dan terdapat Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara tersebut oleh KPU Kota Pematangsiantar (Terlampir);
3) Menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu
yang tertuang dalam Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu
Kota Pematangsiantar atas nama Terlapor Eliakim Simanjuntak,S.E
Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu Partai Politik DPC Demokrat Kota
Pematangsiantar.
[2.7] PETITUM TERADU
Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.8] Bukti Teradu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai
berikut:
Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sepriandison
Saragih sebagai Teradu);
Bukti T-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.700/1996 atas nama
Sepriandison Saragih;
Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sepriandison Saragih;
Bukti T-4 : Fotokopi Kartu Advokat Ikatan Advokat Indonesia Bar Association
atas nama Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si;
Bukti T-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-saksi Teradu atas
nama :
a. Haris Pardamean Bakkara
b. Theresa Fonika Ginting
Bukti T-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta HKBP 4 Kota
Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih;
Bukti T-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota
Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih;
Bukti T-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kota
Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih;
Bukti T-9 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Universitas HKBP Nomensen
Medan atas nama Sepriandison Saragih;
Bukti T-10 : Fotokopi Ijazah Magister Sains Universitas Simalungun atas nama
Sepriandison Saragih;
Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor: 689/K1.1/DK.2/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal
Penetapan Asisten Ahli pada Universitas Efarina atas nama
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si;
Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor: 2370/K1.1/DK.2/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal
Penetapan Dosen Tetap Yayasan Universitas Efarina atas nama
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si;
Bukti T-13 : Fotokopi Surat keberatan dan disebut sebagai Pengurus Parpol DPC
Demokrat Kota Pematangsiantar kepada Bapak Togar
Sitorus,S.E.,M.M selaku Ketua DPC Parpol Demokrat Kota
Pematangsiantar Cq.Bapak Ilham Sinaga selaku Sekretaris DPC
Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar atas nama Sepriandison
Saragih pada Tanggal 06 Oktober 2017;
Bukti T-14 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Nomor:
22/DPC-PD/PS/X/2017 Tanggal 06 Oktober 2017 Perihal
Penjelasan Sekaligus Jawaban atas Surat keberatan Sepriandison
Saragih;
Bukti T-15 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Hukum antara Togar
Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak Pertama
dengan Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH Saragih,S.H,
dan Chucha Ashari, S.H, selaku Pihak Kedua;
Bukti T-16 : Fotokopi Surat Majelis Zikir “Takzira” Pengurus Besar Kota
Pematangsiantar Nomor: 07/MZ/XIII-2018 perihal Surat Dukungan
dan Rekomendasi kepada Ketua Bawaslu RI melalui Ketua Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara atas nama Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si;
Bukti T-17 : Surat Pengembalian Sisa Panjar Perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan atas Nama Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si Tanggal
15 Februari 2019;
Bukti T-18 : Laporan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota
Pematangsiantar tanggal 12 Desember s.d 17 Januari 2019;
Bukti T-19 : Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor:
001/TM/PL/ADM/PROV/02.00/X/2018, tanggal 2 November 2018;
Bukti T-20 : Putusan Bawaslu Kota Pematangsiantar Nomor:
001/TM/PL/ADM/Kot/02.04/II/2019, tanggal 11 Maret 2019;
Saksi Teradu
1. Harris Pardamean Bakkara
Saksi merupakan masyarakat Kota Pematangsiantar dan menjalin pertemanan
dengan Teradu sejak Tahun 1995 dan bekerja sebagai Supir di Sekretaris
DPRD Kota Pematangsiantar;
Saksi menerangkan bahwa Saksi hadir pada saat pelantikan Pengurus DPC
Pematangsiantar pada tanggal 18 November 2017 dan tidak melihat Teradu
dilantik;
Saksi menyatakan bahwa Teradu benar merupakan seorang Advokat dan
Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sebelum
menjadi Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar;
2. Theresa Fonika Ginting
Saksi merupakan mantan Staf di Kantor Advokat Teradu dan berakhir masa
kerja pada Bulan September Tahun 2018;
Saksi sehari-harinya bekerja sebagai Staf administrasi Kantor Advokat Teradu;
Saksi menyatakan terdapat Perjanjian Kerja Sama Hukum antara Togar
Sitorus,S.E,M.M dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak Pertama dengan
Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si, Ramot CH Saragih,S.H, dan Chucha Ashari,
S.H, selaku Pihak Kedua, dikarenakan Saksi yang mengetik Perjanjian
tersebut.
Keterangan Pihak Terkait KPU Kota Pematangsiantar
Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyapaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa setelah kami periksa kembali daftar nama dukungan keanggotaan Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar dari daftar dukungan yang disampaikan oleh
Partai Demokrat pada proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu
tahun 2019, bahwa nama Sepriandi Saragih, SH, M.Si tidak ada dalam daftar
nama dukungan keanggotaan partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTb-2) Pemilu Tahun
2019 Kota Pematangsiantar, tidak ada ditemukan atas nama Sepriandi Saragih,
yang ada ditemukan adalah atas nama: Sepriandison Saragih, Nomor KK:
1272080103110002, NIK: 1272080309770001, Tempat Lahir : Pematangsiantar,
Tanggal lahir: 03/09/1977, Status Perkawinan: S, Jenis Kelamin: L, Alamat: Jl.
M. Siregar Gg. Kuku Balam, Kecamatan: Siantar Marimbun, Kelurahan:
Pematang Marihat (terlampir);
3. Bahwa dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterima
oleh KPU Kota Pematangsiantar, tidak ada ditemukan atas nama Sepriandi
Saragih. Yang ada ditemukan adalah atas nama:
Nama: Sepriandison Saragih, Nomor Urut dalam DP4: 49277, Nomor KK:
1272080912160001, NIK: 1408100309770002, Tempat Lahir: P. Siantar,
Tanggal lahir: 03/09/1977, Status Perkawinan: K, Pekerjaan: Wiraswasta,
Alamat: Jl. Melanthon Siregar GG. Kuku Balam Kecamatan Siantar
Marimbun, Kelurahan : Pematang Marihat (terlampir), dan
Nama: Sepriandison Saragih, Nomor Urut dalam DP4: 104518, Nomor KK:
1272080103110002, NIK: 1272080309770001, Tempat Lahir:
Pematangsiantar, Tanggal lahir: 03/09/1977, Status Perkawinan: K,
Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. M.Siregar GG. Kuku Balam
Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan: Pematang Marihat (terlampir).
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan nama Teradu
tercantum dalam kepengurusan Partai Politik yaitu selaku Wakil Ketua II DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan
(SK) DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober
2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota
Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022. Dalam lampiran SK a
quo, jabatan Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar tercatat atas
nama Sepriandi Saragih. Menurut Pengadu, Sepriandi Saragih dan Sepriandison
Saragih adalah orang yang sama yaitu Teradu yang berdasarkan Surat Keputusan
Bawaslu Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018
ditetapkan menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar masa Jabatan 2018-
2023. Hal ini diyakini dan dibuktikan dengan akun Facebook Teradu “Sepriandison
Saragih (Sepriandi Saragih)”. Teradu yang merupakan Advokat memiliki kantor
advokat “Law Office Sepriandi Saragih and Associates” yang beralamat Jl. H. Adam
Malik Nomor 90, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Bahwa dalam status Facebook
Ilham Sinaga selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Pematangsiantar pada tanggal
28 Agustus 2017, Teradu hadir di Kantor Walikota Pematangsiantar dalam rangka
Penyerahan Rekomendasi Wakil Walikota Pematangsiantar. Dengan demikian, Teradu
telah melanggar Kode Etik khususnya prinsip mandiri Penyelenggara Pemilu. Teradu
juga tidak bersikap jujur dalam menyampaikan data diri dengan membuat Surat
Pernyataan “Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik” yang ditandatangani di atas
materai 6.000 (enam ribu) sebagai lampiran syarat pendaftaran Calon Anggota
Bawaslu Kota Pematangsiantar. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 117 Huruf i Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan tidak ada ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang dilanggar terkait pencalonan Teradu sebagai Anggota
Bawaslu Kota Pematangsiantar;
[4.2.1] Terkait dalil Pengadu bahwa Teradu hadir di Kantor Walikota Pematangsiantar
dalam rangka Penyerahan Rekomendasi Wakil Walikota Pematangsiantar oleh DPC
Partai Demokrat Pematangsiantar dan nama Teradu diduga tercantum sebagai
Pengurus DPC Partai Demokrat yaitu Wakil Ketua II Periode 2017-2022 dibuktikan
dengan SK DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5
Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022, Teradu membantah
dalil aduan tersebut. Teradu menyatakan bukan Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar Periode Tahun 2017-2022. Hal tersebut dibuktikan dengan
Surat Keberatan Teradu yang ditujukan kepada Togar Sitorus selaku Ketua DPC
Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Cq. Ilham Sinaga selaku Sekretaris DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar. Dalam surat tersebut, Pengadu pada intinya
menyatakan keberatan atas penggunaan nama Sepriandi Saragih, S.H., M.Si. pada
jabatan Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar dan menyatakan
bahwa nama Sepriandi Saragih, S.H., M.Si. bukan Teradu. Teradu juga tidak pernah
mendaftarkan atau didaftarkan sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar. Teradu menyatakan hubungan komunikasi Teradu DPC Partai
Demokrat Kota Pematangsiantar sebatas hubungan profesional sebagai
Advokat/Konsultan Hukum sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Hukum antara
Togar Sitorus, S.E., M.M. dan Ilhamsyah Sinaga selaku Pihak Pertama dengan
Sepriandison Saragih, S.H., M.Si., Ramot CH Saragih, S.H., dan Chucha Ashari, S.H.
selaku Pihak Kedua tanggal 6 Oktober 2017. Hal tersebut sesuai dengan Surat
Balasan dari DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Nomor: 22/DPC-
PD/PS/X/2017 tanggal 06 Oktober 2018. Bahwa Teradu sewaktu menjadi Konsultan
Hukum DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar secara melekat mengikuti
kegiatan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar baik berupa pendampingan
hukum pada setiap kegiatan yang melibatkan DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar hingga dengan menggunakan Pakaian/atribut DPC Partai Demokrat
Kota Pematangsiantar, hal ini berdasarkan Pasal 1 klausul perjanjian a quo;
[4.2.2] Berkenaan dalil Pengadu bahwa Kantor/Papan Nama “Law Office Sepriandi
Saragih & Associates” Jl. H. Adam Malik Nomor 90, Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar merupakan Kantor Hukum Teradu, Teradu menjelaskan Kantor
tersebut didirikan bersama rekan-rekan dan dalam menjalankan profesi sehari-hari
sebagai advokat berdasarkan Kartu Tanda Anggota Teradu menggunakan Nama
Sepriandison Saragih, S.H., M.Si. Bahwa benar sebelum Teradu menjadi Anggota
Bawaslu Kota Pematangsiantar sehari-hari berprofesi sebagai seorang advokat yang
dapat dibuktikan dengan Kartu Advokat Ikatan Advokat Indonesia Bar Association
atas nama Sepriandison Saragih, S.H., M.Si. Teradu merupakan dosen di beberapa
universitas di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun yang dapat
dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor: 689/K1.1/DK.2/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Penetapan Asisten Ahli
pada Universitas Efarina atas nama Sepriandison Saragih, S.H., M.Si. dan Surat
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:
2370/K1.1/DK.2/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal Penetapan Dosen Tetap Yayasan
Universitas Efarina atas nama Sepriandison Saragih,S.H.,M.Si.;
[4.2.3] Bahwa terkait dalil Pengadu nama Teradu Sepriandi Saragih tercantum
sebagai pengurus Partai Politik sebagai Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar sesuai SK DPP Partai Demokrat Nomor:
174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 adalah error in persona. Alat
bukti Pengadu berupa screenshot akun Facebook “Sepriandison Saragih (Sepriandi
Saragih)” dan status akun Facebook milik Erwin Sinulingga, terkesan memaksakan
bahwa Sepriandi Saragih adalah Sepriandison Saragih (Teradu). Dalil tersebut tidak
beralasan hukum, serta tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dijelaskan melalui
Teori Pembuktian. Bahwa terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan
Pengadu tidak terdapat pengesahan alat bukti. Demikian pula bukti dokumen
elektronik Pengadu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
[4.2.4] Terkait dalil Pengadu bahwa Teradu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi
Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, Teradu membantah dalil aduan tersebut.
Surat Pernyataan “Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik” yang ditandatangani
di atas materai 6.000 (enam ribu) sebagai lampiran syarat pendaftaran Calon Anggota
Bawaslu Kota Pematangsiantar, menurut Pengadu tidak didukung dengan bukti yang
relevan. Pengadu terkesan memaksakan bahwa Sepriandi Saragih yang terdapat
dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 05
Oktober 2017 adalah Teradu. Teradu menegaskan bahwa KTP, KK, Kutipan Akte
Kelahiran, dan Ijazah mencantumkan nama Teradu adalah atas nama Sepriandison
Saragih. Berdasarkan dokumen dan data diri tersebut, Teradu membuat Surat
Pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik yang ditandatangani di atas
Materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) pada saat Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu
Kota Pematangsiantar. Bahwa selama masa pendaftaran sampai dengan penetapan
Teradu sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak terdapat Masukan dan
Tanggapan Masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut Teradu menyatakan tidak
melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah
didalilkan oleh Pengadu.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, dan bukti yang
diajukan oleh para Pihak, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa SK DPP
Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017
tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Provinsi
Sumatera Utara, Periode 2017-2022, nama Sepriandi Saragih tercantum sebagai
Wakil Ketua II. Saksi Pengadu Arifin Batubara menjabat sebagai Wakil Bendahara V
DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Periode 2017-2022, sekaligus Ketua PAC
Partai Demokrat Siantar Barat menerangkan mengenal Teradu dengan nama
Sepriandi Saragih. Saksi juga menyatakan pada tanggal 18 November 2017, Saksi
bersama dengan Teradu dilantik sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kota
Pematangsiantar Periode 2017-2022 di Lapangan H. Adam Malik Pematangsiantar.
Pengadu juga melampirkan screenshot akun Facebook Parluhutan W Gultom
“Pelantikan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar periode 2017-2022 pada 18
November 2017, bersama JR. Saragih (Bupati Simalungun) yang menjabat sebagai
Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara (Bukti P-8). Untuk membantah sanggahan
Teradu bahwa nama Sepriandi Saragih yang tercantum dalam SK DPP Partai
Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 bukan Teradu, Pengadu
menghadirkan saksi Gina yang berstatus Caleg DPRD Kota Pematangsiantar Partai
PKB Dapil I (Siantar Barat-Siantar Utara) Nomor Urut 3. Saksi menerangkan
berteman dengan Teradu di Fecebook dan mengenal Teradu atas nama Sepriandi
Saragih maupun Sepriadison Saragih. Saksi juga menerangkan pada tanggal 11 Maret
2019, Teradu mengganti Profil Facebook yang awalnya “Sepriandison (Sepriadi)
Saragih” menjadi “Sepriandison Saragih”. Terungkap juga fakta dalam sidang
pemeriksaan Teradu berprofesi sebagai Advokat dan memiliki kantor “Law Office
Sepriandi Saragih and Associates” yang beralamat Jl. H. Adam Malik Nomor 90,
Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat
meskipun terdapat perbedaan penulisan nama Teradu Sepriandi Saragih dalam SK
DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017
tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Provinsi
Sumatera Utara Periode 2017-2022, dengan Sepriandison Saragih pada Kartu Tanda
Penduduk dan Ijazah Teradu namun berdasarkan keterangan Saksi Arifin Batubara
dan Gina kedua nama tersebut adalah orang yang sama. Berdasarkan keterangan
Saksi Arifin Batubara dan alat bukti foto, Teradu hadir dan dilantik sebagai pengurus
DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Periode 2017-2022 di Lapangan H. Adam
Malik Pematangsiantar tanggal 18 November 2017. DKPP menilai Teradu terbukti
sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Periode 2017-2022 dan
tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana
dimaksud Pasal 117 Huruf i Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Teradu juga terbukti melanggar asas
jujur, menyembunyikan informasi dan memberikan keterangan tidak benar untuk
mengikuti seleksi Calon Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar Periode 2018-2023.
Tindakan Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
