Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 174-PKE-DKPP/XI/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 199- P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 174-PKE- DKPP/XI/2020, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Ahmad Miftah Rizki Sitio Pekerjaan : Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar Alamat : Jl. Patuananggi No.121 Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Muhammad Syahfii Siregar Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Alamat : Jl. DR.Wahidin No. 5-46, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Teradu; [1.3] membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar keterangan Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan putusan DKPP Nomor: 89-PKE-DKPP/IX/2020 Teradu telah diberhentikan tetap sebagai Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar dan diberhentikan sementara dari Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar; 2. Bahwa Muhammad Syahfii Siregar,S.P (Teradu) Usia 41 Tahun, Laki-laki beralamat di Jl.DR.Wahidin No.546, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar merupakan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat peristiwa ini terjadi; 3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Bawaslu Kota Pematangsiantar telah membentuk Kelompok Kerja Pencalonan dengan Surat Keputusan Nomor: 036.1/K.SU-30/PM.00.02/VI/2020; 4. Selanjutnya Surat Keputusan (SK) tersebut telah memutuskan dan menetapkan dalam poin kelima yang berbunyi “Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini”; 5. Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan bernomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.02/VI/2020, berisi tentang Struktur Personil Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar; 6. Selanjutnya dalam Struktur Personil Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan, Pengadu adalah sebagai anggota POKJA; 7. Bahwa ternyata setelah SK Pokja Pencalonan Nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.02/VI/2020 diterbitkan, Teradu selanjutnya menerbitkan SK Pokja Pencalonan ke Dua; 8. Bahwa dalam SK POKJA Pencalonan ke Dua tidak ada keputusan untuk mencabut SK POKJA Pencalonan yang pertama; 9. Bahwa SK Pokja Pencalonan ke dua tersebut dengan Nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.06/VI/2020 dan lampiran nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.02/VI/2020; 10. Bahwa dengan adanya dua SK Pokja Pencalonan yang berlaku, Pengadu menduga Teradu telah melanggar prinsip penyelenggara pemilu; 11. Bahwa SK Pokja Pencalonan yang kedua ditetapkan pada tanggal yang sama dengan SK Pokja Pencalonan yang pertama, saya menduga Teradu telah bersikap tidak jujur dan tidak profesional; 12. Bahwa sesuai dengan SK Pokja pencalonan pertama, Pengadu berhak mendapatkan honor, selanjutnya sampai pengaduan ini, Pengadu tidak pernah menerima honor tersebut; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsantar Nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.02/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020; Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar Nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.06/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 23 Februari 2020 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa yang didalilkan Pengadu itu tidak benar dan tidak ada pernah keluar 2 (dua) SK sebagaimana dimaksud Pengadu; 2. Bahwa Teradu perlu menjelaskan kronologi terbitnya SK tersebut. Pada tanggal 14 Juni 2020 kami bertiga melakukan Pleno terkait dengan pengisian struktur di SK Pokja tersebut dan kemudian menyampaikan nama-nama personil dalam struktur Pokja kepada Korsek untuk diterbitkan Surat Keputusan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 pada saat kami bertiga Pimpinan Bawaslu Kota Pematangsiantar berada di kantor, Teradu mendapatkan masukan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar anggota Pokja tersebut melibatkan pihak eksternal. Seketika itu Teradu sampaikan informasi tersebut kepada Pimpinan yang lain dan mereka setuju. Selanjutnya Teradu meminta kepada Korsek untuk menyesuaikan nama-nama personil pokja itu dengan melibatkan pihak eksternal. Selanjutnya Korsek menyesuaikan lampiran SK Pokja tersebut berdasarkan pleno kami dan selanjutnya menyerahkan salinan SK Pokja tersebut kepada seluruh personil didalam struktur Pokja; (Bukti T-1) [2.5] PETITUM TERADU Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.6] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi SK Pokja Pencalonan Nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.02/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 beserta lampiran; [2.7] Keterangan Pihak Terkait [2.7.1] Bawaslu Kota Pematangsiantar 1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan pada tanggal 14 Juni 2020 melakukan Rapat Pleno pembahasan pembentukan Pokja Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020; 2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, setelah SK a quo ditandatangani oleh Teradu selaku Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan arahan/masukan agar pengisian Struktur Pokja melibatkan pihak eksternal. Kemudian berdasarkan Rapat Pleno diputuskan untuk mengubah Lampiran SK yang berisikan Struktur Personil Pokja dengan mengakomodir pihak eksternal (Pers, Kominitas Peduli Siantar, Tokoh Masyarakat, Ormas) sebagaimana arahan Bawaslu Provinsi sumatera Utara; [2.7.2] Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar atas nama Ilhamsyah Putra Harahap 1. Bahwa Pihak Terkait membenarkan adanya Rapat Pleno Pembentukan Pokja Pencalonan yang dilakukan Bawaslu Kota Pematangsiantar pda tanggal 14 juni 2020; 2. Bahwa Pihak Sekretariat pada tanggal 15 mengajukan Draft SK Pokja Pencalonan kepada Teradu sesuai dengan hasil Rapat Pleno tanggal 14 Juni 2020; 3. Bahwa setelah SK Pokja Pencalonan ditandatangani oleh Teradu, kemudian dilakukan perbaikan terhadap lampiran Struktur Personil Pokja sebagaimana arahan Bawaslu provinsi Sumatera Utara dengan memasukkan pihak eksternal diluar Bawaslu Pematatangsiantar;

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa: a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pematangsiantar diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena tidak jujur dan tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020. Teradu diduga menetapkan 2 (dua) SK Pokja Pencalonan tertanggal 15 Juni 2020. SK Pokja Pencalonan pertama Nomor: 036.1/K.SU-30/PM.00.02/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, pada Lampiran SK a quo, tercantum nama Pengadu sebagai Anggota Pokja. Kemudian pada tanggal yang sama, Teradu menerbitkan SK Pokja Pencalonan kedua Nomor: 036.1/K.SU-30/PM.00.06/VI/2020 yang menghapus nama Pengadu sebagai anggota Pokja. Mengingat SK Pokja Pencalonan kedua tidak terdapat diktum mencabut SK Pokja Pencalonan yang pertama, Pengadu berpendapat masih berkedudukan sebagai Anggota Pokja sehingga berhak menerima honorarium sesuai SK a quo. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan tidak pernah mengeluarkan 2 (dua) SK Pokja Pencalonan sebagaimana dalil aduan Pengadu. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Teradu bersama dengan Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar melaksanakan Rapat Pleno pembentukan Pokja Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dalam Pemilihan Tahun 2020. Berdasarkan hasil Rapat Pleno diputuskan Struktur Personil Pokja selanjutnya disampaikan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk disusun Draf SK. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 setelah SK ditandatangani oleh Teradu, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan arahan agar Struktur Personil Pokja Pencalonan melibatkan pihak eksternal. Selanjutnya Teradu bersama Anggota Bawaslu kota Pematangsiantar menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat Pleno dan diputuskan menyusun ulang nama-nama personil pokja dengan melibatkan pihak eksternal sebagaimana arahan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Kemudian diperintahkan Koordinator Sekretariat untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan Draft SK Pokja Pencalonan yang selanjutnya ditandatangani oleh Teradu. Bahwa salinan SK a quo kemudian diserahkan kepada seluruh personil yang tercantum dalam Lampiran Struktur Personil Pokja; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa sebelum menilai fakta dan bukti dalam pokok perkara, DKPP perlu menjelaskan jabatan Teradu. Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 89-PKE- DKPP/IX/2020 Teradu telah dijatuhi sanksi Pemberhentian dari jabatan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar sehingga kedudukan hukum Teradu dalam perkara a quo sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar; [4.3.2] Menimbang pada tanggal 23 Februari 2021, Pengadu tidak menghadiri sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meskipun telah dipanggil secara patut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, DKPP telah menyampaikan surat panggilan sidang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan. Surat Panggilan DKPP Nomor: 0341/PS.DKPP/SET-04/II/2021 telah disampaikan kepada Pengadu pada tanggal 17 Februari 2021. DKPP menilai Pengadu tidak beretikad baik, tidak sungguh-sungguh, tidak mempunyai tanggungjawab atas pengaduan yang disampaikan dan menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan negara melalui lembaga DKPP. Seharusnya Pengadu paham bahwa sidang perkara a quo merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan dalil Pengadu serta bantahan Teradu. Berkenaan dalil Teradu mengeluarkan 2 (dua) SK Pokja Pencalonan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa tanggal 14 Juni 2020 Teradu bersama Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar melaksanakan Rapat Pleno pembentukan Pokja Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Nomor: 036.1/K.SU-30/PM.00.02/VI/2020, tertanggal 15 Juni 2020 yang mencantumkan nama Pengadu sebagai Anggota Pokja. Setelah diterbitkan Surat Keputusan a quo, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan arahan agar Struktur Personil Pokja Pencalonan melibatkan pihak eksternal, sehingga pada tanggal yang sama Teradu kembali menerbitkan SK Pokja Pencalonan kedua Nomor: 036.1/K.SU- 30/PM.00.06/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020. Pada Lampiran SK a quo nama pengadu dihapus dari daftar anggota pokja untuk mengakomodir pihak eksternal sesuai arahan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yaitu James Boang Manalu unsur Pers, Bahri Siregar unsur Komunitas Peduli Siantar, Zainul Situmorang unsur Tokoh Masyarakat, Amrizal unsur Ormas dan Irfan Syahputra unsur Komunitas Masyarakat. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, salinan SK a quo kemudian diserahkan kepada seluruh personil yang tercantum dalam Lampiran untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan. DKPP menilai kebijakan Teradu melakukan perubahan terhadap Keputusan Nomor 036.1/K.SU- 30/PM.00.02/VI/2020 dapat dibenarkan menurut etika dan hukum. Berdasarkan saran dan pendapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang regulasi pembentukan pokja perlu melibatkan pihak eksternal. Kebijakan demikian juga sejalan dengan konsep pemilihan demoktratis yang mensyaratkan adanya partisipasi dan kontrol sosial. Berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa Keputusan Nomor 036.1/K.SU-30/PM.00.06/VI/2020 diterbitkan tanpa mencantumkan diktum membatalkan SK pertama, menurut Teradu hal tersebut tidak perlu di lakukan karena SK pertama bersifat internal, DKPP perlu mengingatkan Teradu agar kedepan bekerja lebih cermat dan serta tertib administrasi untuk mencegah sengketa atau tuntutan pertanggungjawaban kepada penyelenggra pemilu baik dari aspek etika maupun hukum. Selanjutnya berkenaan dengan sikap dan tindakan Pengadu selaku Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar, DKPP memerintahkan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk melakukan evalusi sebagaimana putusan DKPP nomor 187-PKE-DKPP/XII/2020. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Dengan demikian Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Muhammad Syahfii Siregar selaku Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar terhitung sejak Putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthowi masing-masing sebagai Anggota. KETUA ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Andre Saputra