Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 89-PKE-DKPP/IX/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 96- P/L-DKPP/VIII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/IX/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Syawal Efendi Tarigan Pekerjaan/Lembaga : Karyawan Swasta/ Masyarakat Alamat : Jl. Ulakma Sinaga, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar , Kab. Simalungun Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Muhammad Syahfii Siregar Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Alamat : Jl. Deyah-2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Saksi Pengadu; mendengar keterangan Saksi Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 96-P/L-DKPP/VIII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/IX/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur mengenai Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS yakni dalam Pasal 117 ayat 1; ( Bukti P1) 2. Bahwa dalam Pasal 117 Ayat 1 Huruf K menyatakan “ Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;(Bukti P1) 3. Bahwa pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Teradu telah membuat surat pernyataan dengan format yang telah disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang saya dapatkan di laman Bawaslu.go.id. (Bukti P2) 4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, Teradu dinyatakan Terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0615 / BAWASLU / SJ / HK.01.00 /VIII /2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan 2018-2023 di 18 Provinsi. ( Bukti P3 ) 5. Bahwa Teradu ( Muhammad Syahfii Siregar,S.P ) telah ditetapkan sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan masa jabatan 2018-2023, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0622 / K.BAWASLU/ HK.01.01 / VIII / 2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 ; 6. Bahwa pada saat pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, Teradu diyakini tidak bersikap jujur dalam menyampaikan data diri, dengan membuat pernyataan “ bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar” yang ditanda tangani di atas materai 6.000 (enam ribu) sebagai lampiran syarat pendaftaran, sehingga teradu dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi ; 7. Bahwa Teradu Muhammad Syahfi’i Siregar,S.P diduga terlibat dalam pengurus organisasi masyarakat yang berbadan hukum yaitu Pengurus Daerah Al-Wasliyah Kota Pematangsiantar sebagai Anggota pengurus Pleno Periode 2016-2021. Hal ini dapat dibuktikan dari SK PD Al Washliyah Sumatera Utara Nomor : KEP.903/PW- AW-B/XII/II/2020, tanggal 23 Februari 2020, tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar Hasil Reshuffle ; (Bukti P4 ) 8. Bahwa dalam status facebook atas nama J Pratama SpSh ( Pengurus Daerah Al Washliyah Kota Pematangsiantar ) yang di posting pada tanggal 3 Desember 2019, Bahwa teradu hadir dalam kegiatan HUT Al Washliyah Ke-89 yang diselenggarakaan oleh Pengurus Al Washliyah Daerah Kabupaten Simalungun; (Bukti P5 ) 9. Bahwa dalam rangka perayaan HUT Al Washliyah ke-89, Pengurus daerah Al- Washliyah Kota Pematangsiantar mengadakan kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 24 Desember 2019 bertempat di Gedung PD Al Washliyah Kota Pematangsiantar; ( Bukti P6 ) 10. Bahwa dalam status fecebook atas nama J Pratama SpSh yang di posting pada tanggal 25 Desember 2019, Teradu hadir di acara Tabligh Akbar sekaligus perayaan HUT Al-Washliyah ke-89 Tahun yang diselenggarakan oleh PD Al Washliyah Kota Pematangsiantar, dengan menggunakan Atribut Al Washliyah yaitu Peci yang bertulisan Al Washliyah ; ( Bukti P7) 11. Bahwa dalam status Facebook J Pratama SpSh yang diunggah pada tanggal 15 juni 2020, teradu terlihat hadir dalam rapat koordinasi Pengurus Daerah Al Washliyah Pematangsiantar, Seluruh Pengurus Kecamatan Al Washliyah dan Seluruh Pengurus Organ bahagian Al Washliyah Se-Kota Pematangsiantar;(Bukti P8 ) 12. Bahwa selain Al Washliyah Kota Pematangsiantar, Teradu juga terlibat dalam pengurus KAHMI Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Wilayah KAHMI Sumatera Utara Nomor : 62/SK/MW KAHMI SU/9/2016 tentang Susunan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Kota Pematangsiantar masa bakti 2016 – 2021. (Bukti P9 ) 13. Bahwa dalam SK KAHMI tersebut, Teradu (Muhammad Syahfii Siregar,S.P) sebagai Wakil Sekretaris Umum . ( Bukti P9 ) 14. Bahwa dalam status Facebook Muhammad Alharist Ritonga yang diunggah pada tanggal 06 Januari 2019, Teradu terlihat sedang melakukan kegiatan rutinitas KAHMI yang di sebut KFJS (KAHMI FOREVER JALAN SEHAT) menggunakan baju seragam KAHMI Kota Pematangsiantar. ( Bukti P10 ) 15. Bahwa teradu juga merupakan Pengurus Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) sejak tanggal 13 Maret 2012 yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Parsadaan Toga Siregar Kota Pematangsiantar Sekitarnya Periode 2012-2016 Nomor : 0010/PTGR/PS/SK/IV/2012 sebagai Koordinator Kecamatan Siantar Utara.(Bukti P11) 16. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2020, saya bertemu dengan teradu di sebuah warung kopi di Gang Surapati, Jalan Nagur, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar. Teradu mengatakan dirinya sampai saat ini masih menjadi Pengurus Patogar dan menjabat sebagai Sekretaris , Teradu juga mempersilahkan saya melaporkan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. mengabulkan dan menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. menyatakan bahwa Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu; dan 4. apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: KODE NO. KETERANGAN BUKTI 1. P-1 : Fotokopi UU 7 Tahun 2017 tentang Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS; 2. P-2 : Fotokopi surat pernyataan dengan format yang telah disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia; 3. P-3 : Fotokopi Pengumuman Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0615 / BAWASLU / SJ / HK.01.00 /VIII /2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan 2018-2023 di 18 Provinsi; 4. P-4 : Fotokopi SK PD Al Washliyah Sumatera Utara Nomor : KEP.903/PW-AW-B/XII/II/2020, tanggal 23 Februari 2020, tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar Hasil Reshuffle; 5. P-5 : Screenshot akun facebook a.n J Pratama SpSh yang di posting pada tanggal 3 Desember 2019; 6. P-6 : Foto Spanduk kegiatan perayaan HUT Al Washliyah ke-89, Pengurus daerah Al-Washliyah Kota Pematangsiantar mengadakan kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 24 Desember 2019 bertempat di Gedung PD Al Washliyah Kota Pematangsiantar; 7. P-7 : Screenshot akun facebook a.n J Pratama SpSh yang di posting pada tanggal 25 Desember 2019, Teradu hadir di acara Tabligh Akbar sekaligus perayaan HUT Al-Washliyah ke-89 Tahun yang diselenggarakan oleh PD Al Washliyah Kota Pematangsiantar, dengan menggunakan Atribut Al Washliyah yaitu Peci yang bertulisan Al Washliyah; 8. P-8 : Screenshot akun facebook a.n J Pratama SpSh yang diunggah pada tanggal 15 juni 2020, teradu terlihat hadir dalam rapat koordinasi Pengurus Daerah Al Washliyah Pematangsiantar, Seluruh Pengurus Kecamatan Al Washliyah dan Seluruh Pengurus Organ bahagian Al Washliyah Se-Kota Pematangsiantar; 9. P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Wilayah KAHMI Sumatera Utara Nomor : 62/SK/MW KAHMI SU/9/2016 tentang Susunan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Kota Pematangsiantar masa bakti 2016 – 2021; 10. P-10 : Screenshot akun facebook a.n Muhammad Alharist Ritonga yang diunggah pada tanggal 06 Januari 2019; 11. P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Parsadaan Toga Siregar Kota Pematangsiantar Sekitarnya Periode 2012-2016 Nomor : 0010/PTGR/PS/SK/IV/2012; 12. P-12 : Fotokopi SK PD Al Washliyah Sumatera Utara Nomor : KEP.219/PW-AW-B/XII/V/2016 tentang Pengesahan Susunan Komposisi Personalia Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar yang ditetapkan pada tanggal 03 Mei 2016; 13. P-13 : Fotokopi SK PD Al Washliyah Sumatera Utara Nomor : KEP.875/PW-AW-B/XII/IX/2019 Pengesahan Susunan Komposisi Personalia Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar Hasil Reshuffle yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2019; 14. P-14 : Fotokopi Ad/Art dan Keputusan Muktamar XXI AL Jam’iyatul Washliyah periode 2015-2020; [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil aduannya, Pengadu menghadirkan Saksi untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi atas nama Kaliaman Sitio adalah Wakil Ketua 3 Pengurus Daerah Al Washliyah dalam SK Nomor: KEP.875/PW-AW-B/XII/IX/2019, Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah Al Washliyah setelah hasil reshuffle Pengurus Daerah Al Washliyah dalam SK Nomor: KEP.903/PW-AW-B/XII/II/2020, dan juga merupakan Wakil Ketua 2 dalam Majelis Pakar KORPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dalam SK Nomor: 62/SK/MW-KAHMI-SU/9/2016. Pada pokoknya saksi mengatakan bahwa Teradu adalah bagian dari pengurus Al Washliyah dan KAHMI Kota Pematangsiantar dan terlibat bersama dalam beberapa kegiatan. [2.5] KESIMPULAN PENGADU Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pengadu menyampaikan kesimpulan secara tertulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP, sebagai berikut: 1. Bahwa fakta persidangan DKPP tanggal 24 September 2020 Teradu telah bersikap tidak jujur di hadapan Majelis, yang mengatakan telah mengundurkan diri dari organisasi Kemasyarakatan Al-Washliyah Kota Pematangsiantar Pada Tanggal 18 Agustus 2018. 2. Bahwa fakta persidangan dan keterangan tertulis Pihak Terkait (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) yang di tujukan kepada Ketua DKPP RI, Nomor: 0210/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/09/2020, Ketika Bawaslu Provinsi Sumut mempertanyakan apakah benar saudara Teradu masih aktif sebagai pengurus ?, dan di jawab oleh Teradu bahwa “Saya hanya masuk sebagai Anggota Pleno”. 3. Bahwa fakta persidangan, Pihak Terkait mengatakan , Bahwa Teradu pada saat di klarifikasi hingga sampai tanggal 11 Maret 2020 Tidak pernah menyerahkan bukti-bukti pengunduran diri dari kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan ke Bawaslu Provinsi maupun ke Bawaslu Republilk Indonesia. 4. Bahwa fakta persidangan, Teradu belum mengirimkan bukti-bukti pengunduran diri ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dari organisasi kemasyarakatan Al Washliyah, KAHMI, Pemuda Pancasila dan PATOGAR. 5. Bahwa fakta persidangan, “ Teradu menyatakan bahwa benar KFJS itu adalah salah satu gagasan dan program Teradu sebagai pengurus KAHMI” 6. Bahwa fakta persidangan teradu mengakui dan tidak membantah bahwa dirinya aktif terlibat di kepengurusan KAHMI 7. Bahwa fakta persidangan teradu tidak membantah bahwa dirinya mengikuti rapat-rapat Alwasliyah serta hadir dalam hut alwasliyah pada thn 2019. Sebagai mana di utarakan oleh saksi kaliaman sitio 8. Bahwa fakta persidangan. teradu berbohong bahwa dirinya menghadiri rapat pengurus alwasliyah pada juni 2020 adalah karena alasan menjemput anak sekolah SD. sebab rapat alwasliyah tersebut dimulai pada pukul 16.30 wib sehingga alasan menjemput anak sekolah SD tidak masuk akal. 9. Bahwa fakta persidangan , Teradu mengakui bahwa diri nya adalah Sekretaris PATOGAR. 10. Bahwa fakta persidangan teradu mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai aktifitas berorganisasi sehingga dengan tegas teradu menyatakan bahwa organisasi yang sedang di urusi oleh teradu bukanlah organisasi terlarang. 11. Bahwa fakta persidangan “para saksi termasuk saksi yang di hadirkan oleh teradu membenarkan bahwa sebelum menjadi pengurus alwasliyah, telah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi untuk menjadi pengurus, oleh saudara Siswanto, M.Pd. 12. Bahwa Siwanto, M.Pd yang merupakan sekretaris Alwasliyah Kota Pematangsiantar adalah seorang Staff di Bawaslu Kota Pematangsiantar 13. Bahwa fakta persidangan: “saksi kaliaman sitio bersama Teradu dan ketua Alwasliyah (Suriyatno) serta Siswanto, M.Pd. menghadiri acara rapat kordinasi di Serbelawan Kab. Simalungun bersama dengan Pimpinan Wilayah”. [2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pengaduan yang diadukan oleh Syawal Efendi Tarigan ke DKPP Republik Indonesia telah teregistrasi dengan Nomor: 89-PKE-DKPP/IX/2020. Dalam aduannya pengadu menyatakan bahwa teradu diduga tidak mengundurkan diri dari Organisasi Kemasyarakatan (Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar) setelah terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar masa jabatan Tahun 2018-2023. Bahwa pernyataan/aduan Pengadu adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada dan bermaksud ingin menjatuhkan saya; 2. Bahwa perlu saya sampaikan pada tanggal 18 Agustus 2018 saya sudah mengundurkan diri sebagai Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar periode 2016-2021 diakrenakan sudah terpilih menjadi anggota BAwaslu Kota Pematangsiantar Periode 2018-2023 (Terlampir Bukti T.1); 3. Bahwa Surat pengunduran diri saya sebagai pengurus tersebut kemudian dibalas oleh Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar pada tanggal 3 September 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Suriyatno, MM sebagai Ketua Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar dan menyatakan bahwa saya bukan lagi Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar 2016-2021 terhitung sejak 3 September 2018 (Terlampir Bukti T.2); 4. Bahwa Mengenai posisi saya sebagai anggota pleno pada surat keputusan Nomor : Kep. 903/PW-AW-B/XII/II/2020 tentang Pengesahan susunan komposisi personalia Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar seperti yang disampaikan oleh Pengadu dalam aduannya baru saya ketahui pada tanggal 17 September 2020 setelah adanya surat panggilan sidang DKPP lewat Whats app (Lampiran Bukti T.3); 5. Bahwa hal itu berarti sebelum tanggal 17 September 2020 saya sama sekali tidak mengetahui bahwa nama saya terdaftar sebagai salah seorang anggota pleno pada struktur Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar periode 2016-2021; 6. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan posisi saya sebagai anggota pleno pada struktur kepengurusan pada Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar periode 2016-2021, saya sudah mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar pada tanggal 18 September 2020 (Terlampir Bukti T.4); 7. Bahwa selanjutnya Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar membalas surat permohonan klarifikasi saya tersebut pada tanggal 21 September 2020 (Terlampir Bukti T.5) yang isinya : 8. Bahwa keberadaan nama saya sebagai anggota Pleno di dalam Surat keputusan tersebut sesungguhnya merupakan inisiatif dari Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar ; 9. Anggota Pleno dalam surat Keputusan dimaksud bukanlah merupakan bahagian Pengurus dari Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar melainkan merupakan posisi kehormatan bagi Kader Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar yang berprestasi dan tidak terikat secara aktif dalam kepengurusan sebagaimana diatur didalam AD/ART; 10. Apabila saya tidak berkenan menjadi Kader Kehormatan Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar maka Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar akan melakukan perubahan sebagaimana mestinya. 11. Bahwa terkait dengan kehadiran saya pada perayaan HUT Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar yang ke 89 pada tanggal 24 Desember 2019 dengan mengenakan Peci berlambang Alwashliyah adalah semata-mata saya lakukan untuk menghargai pemberian peci tersebut yang merupakan cinderamata dari Ketua Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah untuk semua undangan (termasuk saya). Jadi bukti yang disampaikan oleh Pengadu berupa screenshoot foto saya dari akun Facebook an. J.Pratama adalah bukti yang dilebih-lebihkan dan hanya digunakan untuk menjatuhkan saya seolah-olah saya mengenakan peci dan hadir pada acara HUT Al Jam’iyatul Washliyah adalah sebagai Pengurus padahal saya hanya salah seorang undangan saja sesuai dengan undangan dari Panitia HUT (Terlampir Bukti T.6) 12. Bahwa perlu saya sampaikan kehadiran saya pada acara HUT Al Jam’iyatul Washliyah sebagai ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar yang juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas Milad Al Jam’iyatul Washliyah ke 89. (Terlampir Bukti T.7). 13. Bahwa selanjutnya kehadiran saya pada Rapat Koordinasi Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah tanggal 15 Juni 2020 di kantor Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Pematangsiantar seperti foto yang diunggah oleh akun Facebook an. J. Pratama yang dijadikan bahan aduan oleh Pengadu adalah hal yang dibesar-besarkan. Dimana perlu saya sampaikan bahwa kehadiran saya waktu itu hanya sekedar kebetulan saat menjemput anak saya yang bersekolah di TK dan SD Al Jam’iyatul Washliyah yang kebetulan satu komplek dengan tempat Rapat tersebut berlangsung. Sehingga sambil menunggu anak saya pulang sekolah, saya bersilahturahmi dengan para pengurus yang ada di situ karena sebelumnya hal yang sama sering saya lakukan setiap kali menjemput anak saya dari sekolah. 14. Bahwa untuk menguatkan seluruh alibi dan keterangan saya maka dalam persidangan ini saya menghadirkan saksi (Terlampir Bukti T.8): 1) Suriyatno, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan ASN, Alamat Jl. Seram bawah No. 69-C, Jabatan Ketua Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah; 2) Muchsin Laki-laki, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Singosari Gg. Sumber sari, Jabatan Penasehat Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah; 3) Aman Aswad Chaniago, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Menambin Gg. Restu, Jabatan Anggota Pleno Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah; [2.7] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya; 2. menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. menyatakan Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu dan merehabilitasi nama Teradu; dan 4. apabila Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya. [2.8] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkanjawabannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: Kode No. Keterangan Bukti 1. T-1 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai Pengurus Daerah Al Jamiyatul Wasliyah Kota Pematangsiantar atas nama Muhammad Syahfii Siregar tertanggal 18 Agustus 2018; 2. T-2 : Photocopy Surat Balasan Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Nomor: 53/PD.AW-B.04/V/IX/2018 tanggal 3 september 2020 Tentang Pengunduran diri terkait surat Pengunduran diri tanggal 18 Agustus 2018; Kode No. Keterangan Bukti 3. T-3 : Surat panggilan sidang DKPP nomor : 0877/PS.DKPP/SET- 04/IX/2020 tanggal 16 September 2020; 4. T-4 : Photocopy Surat Permohonan Klarifikasi sebagai Anggota Pleno Pengurus Daerah Al Jamiyatul Wasliyah Kota Pematangsiantar atas nama Muhammad Syahfii Siregar tertanggal 18 September 2020; 5. T-5 : Photocopy Surat balasan Pengurus Daerah Al Jamiyatul Wasliyah Nomor: 55/PD.AW-B.04/V/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 Perihal Klarifikasi Terkait Surat Keputusan Nomor: Kep 903/PW- AW-B/XII/II/2020; 6. T-6 : Photocopy Undangan perayaan HUT Al Jam’iyatul Washliyah ke 89 Tahun Tanggal 24 Desember 2019 kepada Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar; 7. T-7 : Photo Dokumentasi Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar menghadiri Undangan 89 Tahun Al Jam’iyatul Wasliyah Tanggal 24 Desember 2019; 8. T-8 : Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-saksi Teradu atas nama : a. Suriyatno b. Muchsin c. Aman Aswad Chaniago 9. T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar Nomor: KEP.59-PD.AW- B.04/V/8/2016; 10. T-10 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Pematangsiantar; 11. T-11 : Surat Pengunduran diri sebagai Wakil Sekretaris Umum dari Majelis Daerah KAHMI Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 Agustus 2018; 12. T-12 : Fotokopi Surat Balasan Majelis Wilayah KAHMI Nomor: 50/A/MD KAHMI PS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anuwar Simangunsing dan Sekretaris Umum Ani Lesmana; 13. T-13 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri dan foto penerima surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar tanggal 18 Agustus 2018; 14. T-14 : Fotokopi Surat Permohonan Jawaban Jawaban atas Pengunduran Diri kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar tanggal 25 September 2020 15. T-15 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Pengurus PATOGAR Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada Pengurus PATOGAR Kota Pematangsiantar tanggal 19 Agustus 2018; 16. T-16 : Fotokopi Surat Permohonan Jawaban atas pengunduran diri kepada Pengurus PATOGAR Kota Pematangsiantar tanggal 25 September 2020. [2.9] KETERANGAN SAKSI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu menghadirkan Saksi untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam SK Nomor : KEP.903/PW-AW-B/XII/II/2020 saksi dan Teradu sama- sama dicantumkan sebagai anggota Pleno, dan hadir dalam sidang mewakili Pengurus Daerah dengan membawa mandate resmi, pada pokoknya menyampaikan bahwa belum pernah menerima SK sehingga tidak mengetahui ada namanya dicantumkan dalam SK, termasuk juga tidak mengetahui kalau ada nama teradu dalam SK tersebut. [2.10] KESIMPULAN TERADU Bahwa Teradu juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis berdasarkan fakta-fakta persidangan DKPP yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban Teradu sebagai berikut: 1. Fakta Persidangan a. Bahwa Pengaduan yang diadukan oleh Syawal Efendi Tarigan ke DKPP Republik Indonesia telah teregistrasi dengan Nomor : 89-PKE-DKPP/IX/2020. Dalam aduannya pengadu menyatakan bahwa teradu diduga tidak mengundurkan diri dari Organisasi Kemasyarakatan (Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar) setelah terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar masa jabatan Tahun 2018-2023. Bahwa pernyataan/aduan Pengadu adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada dengan maksud ingin menjatuhkan saya; b. Bahwa terhadap aduan yang disampaikan oleh Pengadu pada saat sidang DKPP tanggal 24 September 2020 yang mengatakan bahwa saya belum menjadi pengurus dari Organisasi Al Jam’iyatul Washliyah pada tahun 2016, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa tuduhan yang disampaikan Pengadu kepada saya adalah tidak benar. Pada kenyataannya saya adalah benar sebagai Pengurus Majelis Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar dan dapat saya buktikan dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar Nomor : KEP.59-PD.AW-B.04/V/8/2016. (Terlampir Bukti Tambahan T.1). Justru berdasarkan SK tersebut, maka saya kemudian melampirkan daftar riwayat hidup saya sebagai Pengurus Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar Periode 2016-2021 di dalam lamaran saya ketika mendaftar sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar tanggal 1 Juli 2018 (Terlampir Bukti Tambahan T.1.1). Lalu Kemudian saya menyerahkan surat Pengunduran diri saya sebagai Pengurus Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar Periode 2016-2021 pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah saya terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar. Periode 2018- 2023. c. Bahwa terhadap aduan Pengadu yang mengatakan bahwa nama saya masuk didalam SK Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar Periode 2016-2021sebagai Anggota Pleno hal tersebut sudah dijelaskan oleh saksi Teradu Saudara Mulyadi pada saat persidangan. Bahwa Anggota Pleno bukanlah merupakan bahagian Pengurus dari Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar melainkan merupakan posisi kehormatan bagi Kader Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar yang berprestasi dan tidak terikat secara aktif dalam Kepengurusan. Didalam Persidangan DKPP tersebut juga dijelaskan oleh saksi bahwa saksi juga sebagai Anggota Pleno tidak mendapatkan salinan SK Kepengurusan seperti hal nya teradu. Saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan masih sebagai salah seorang Pengurus Anggota Pleno dari konfirmasi lewat telpon dari salah seorang Pengurus. d. Bahwa terhadap aduan Pengadu di Persidangan DKPP tanggal 24 September 2020 yang mengatakan bahwa saya sebagai Wakil Sekretaris Umum di dalam Organisasi KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) perlu saya sampaikan bahwa saya telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Sekretaris Umum dari Majelis Daerah KAHMI Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 Agustus 2018 (Terlampir Bukti Tambahan T.2). e. Bahwa selanjutnya Majelis Daerah KAHMI Kota Pematangsiantar membalas surat pengunduran diri saya pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor : 50/A/MD KAHMI PS/VIII/2018 Perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anuwar Simangunsong, SH.I dan Sekretaris Umum Andi Lesmana SPd.I. (Terlampir Bukti Tambahan T.3) f. Bahwa terhadap aduan Pengadu di persidangan DKPP tanggal 24 September 2020 yang mengatakan bahwa saya sebagai Sekretaris di Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Utara Periode 2017-2020. Berikut saya sampaikan bahwa saya sudah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Utara Periode 2017-2020 kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar pada tanggal 18 Agustus 2018 dan telah diterima oleh Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar saudara Jimmy S. Gultom tanggal 19 Agustus 2018. (Terlampir Bukti Tambahan T.4) g. Bahwa hingga saat ini Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar belum membalas surat pengunduran diri saya sebagai Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Utara Periode 2017-2020 tersebut. h. Bahwa selanjutnya saya mengirmkan surat kembali ke Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar pada tanggal 25 September 2020 agar dapat menindaklanjuti surat pengunduran diri saya sebelumnya (tanggal 18 Agustus 2018) dan mencoret nama saya di Kepengurusan (Terlampir Bukti Tambahan T.5) i. Bahwa terhadap aduan Pengadu di persidangan DKPP tanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa saya merupakan Pengurus Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar sebagai Koordinator PATOGAR Kecamatan Siantar Utara. Pada Kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya telah mengundurkan diri dari Pengurus Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri saya tanggal 19 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pengurus Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar (Terlampir Bukti Tambahan T.6) dan telah diterima oleh Ridwan P pada tanggal 19 Agustus 2018 dan hingga saat ini belum ada surat balasan dari Pengurus Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar. j. Bahwa selanjutnya saya telah mengirimkan surat Permohonan jawaban atas pengunduran diri saya kepada Pengurus Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar tanggal 25 September 2020 untuk menyusul surat saya terdahulu (Terlampir Bukti Tambahan T.7). Dapat saya terangkan bahwa saya tidak pernah menerima SK (Surat Keputusan) dari Pengurus Organisasi Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar tentang struktur kepengurusan PATOGAR dan saya hanya di tunjuk secara lisan sebagai Sekretaris sekaligus merangkap sebagai Koordinator PATOGAR Kecamatan Siantar Utara tanpa adanya SK yang diberikan kepada saya. Terhadap aduan Pengadu yang mengutip ucapan yang pernah saya ucapkan disebuah warung Kopi seperti yang saudara saksi Rizki Sitio sampaikan di persidangan bahwa saya masih menjabat sebagai Sekretaris PATOGAR memang benar saya ucapkan dikarenakan pada saat itu saya memang belum menerima surat balasan pengunduran diri saya dari Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Kota Pematangsiantar. k. Bahwa terhadap aduan Pengadu di persidangan DKPP yang mengatakan bahwa saya mengikuti kegiatan KFJS (Kahmi Forever Jalan Sehat) tidak saya pungkiri. Namun saya mengikutinya hanyalah semata-mata untuk berolah raga terlebih awalnya saya yang mengusulkan kegiatan tersebut saat saya masih menjadi bagian dari pengurus KAHMI Kota Pematangsiantar. l. Bahwa terhadap aduan Pengadu lainnya yang disampaikan di dalam pokok aduan Pengadu, hal tersebut sudah saya sampaikan didalam Nota Keberatan saya pada saat persidangan DKPP tanggal 24 September 2020 yang lalu.- 2. Kesimpulan Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan terhadap Nota Keberatan Teradu yang telah disampaikan sebelumnya pada Persidangan DKPP tanggal 24 September 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tambahan/Kesimpulan Teradu ini. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan baik di Persidangan maupun di Jawaban Tambahan/Kesimpulan Teradu ini selanjutnya Demi rasa keadilan dan kemanusiaan maka Teradu memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memeriksa etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kode etik ini dengan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran etik sebagaimana yang disampaikan pengadu; 3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu; Atau apabila majelis berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban Tambahan/Kesimpulan Teradu ini disampaikan ke hadapan Majelis Pemeriksa Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. Semoga mendapat perhatian dan pertimbangan dari Majelis yang Mulia. Terimakasih. [2.10] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kota Pematangsiantar, dan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [2.10.1] Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 1. Bahwa terhadap pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana yang didalilkan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar terkait adanya aduan dari masyarakat atas nama Marihot Siahaan perihal Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar yang belum mengunduran diri sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan 2. Bahwa menurut pihak terkair laporan masyarakat atas nama Marihot Siahaan terhadap Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar yang belum mengundurkan diri sebagai pengurus PAC Pemuda Pancasila Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Pengurus KAHMI Kota Pematang Siantar 3. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Syahfii Siregar, SP selaku Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar mengakui pernah menjadi Sekretaris PAC Siantar Utara Pemuda Pancasila periode 2017-2020 4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Syahfii Siregar, SP selaku Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar sudah membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus PAC Pemuda Pancasila Siantar Utara pada tanggal 18 Agustus 2018 ditanda tangani diatas materai 6000 5. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Syahfii Siregar, SP selaku Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar pernah menjadi pengurus KAHMI Kota Pematangsiantar periode 2016-2021 sebagai Wakil Sekretaris dan sudah membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus KAHMI Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 Agustus 2018 namun surat pengunduran diri tersebut belum disampaikan kepada Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI 6. Bahwa berdasarkan keterangan Surat pemberhentian dari MPC Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar selaku pimpinan organisasi PAC Pemuda Pancasila Siantar Utara belum diterima sama halnya juga dari Pengurus KAHMI Kota Pematangsiantar juga belum mengeluarkan surat pemberihentian Sdr. Muhammad Syahfii Siregar, SP selaku Wakil Sekretaris 7. Bahwa berkas bukti surat pengunduran diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan belum pernah disampaikan oleh Sdr. Muhammad Syahfii Siregar, SP kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu RI 8. Bahwa terkait kepengurusan Sdr. Muhammad Syahfii Siregar pada Organisasi Al- Washliyah Kota Pematangsiantar ditemukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat Klarifikasi tanggal 11 Maret 2020 9. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Syahfii Siregar menjelaskan telah mengundurkan diri sebagai pengurus pada Organisasi Al Jamiatul Washliyah dengan melampirkan Surat Pengurus Daerah Nomor 108/PD.AW- B.04/V/III/2020 tanggal 26 Februari 2020 10. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 2665/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2017 Tentang Pengunduran Diri Dari Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan pasca pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota 11. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Surat Nomor 0030/K.Bawaslu.Prov.SU/TU.00.01/04/2020 tanggal 3 April 2020 Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota perihal Pengunduran Diri Dari Kepengurusan Ormas dan Pemberhentian Sementara Sebagai PNS 12. Bahwa pada sekitar minggu ke-empat bulan Agustus Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendapat informasi bahwa Sdr. Muhammad Syahfii Siregar sebagai Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar diadukan ke DKPP 13. Bahwa atas informasi yang diperoleh sebagaimana pada angka 12, pada tanggal 29 Agustus 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendatangi Kantor Bawaslu Kota Pematang Siantar dengan maksud untuk mengetahui apa benar Sdr. Muhammad Syahfii Siregar diadukan ke DKPP dan terkait permasalahan apa sehingga Sdr. Muhammad Syahfii Siregar diadukan ke DKPP; 14. Bahwa pada sore hari tanggal 29 Agustus 2020 Bawaslu Sumut bertemu dengan Ketua Bawaslu Pematang Siantar Sdr. Muhammad Syahfii Siregar dan mempertanyakan apa benar bahwa dirinya diadukan ke DKPP dan atas permasalahan apa. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Muhammad Syahfii Siregar mengakui bahwa dirinya memang mendapat informasi telah diadukan ke DKPP atas dugaan masih aktif menjadi Pengurus Daerah Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar. Kemudian Bawaslu Sumatera Utara mempertanyakan apakah benar Sdr. Muhammad Syahfii Siregar masih aktif sebagai pengurus, dan dijawab oleh beliau bahwa “saya hanya masuk sebagai Anggota Pleno”. Atas jawaban tersebut Bawaslu Sumut menyampaikan “kan sudah berkali-kali disampaikan bahwa kita penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi pengurus organisasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, bahkan kalian telah pernah kami klarifikasi atas dugaan yang sama”. Kemudian beliau jawab “saya tidak pengurus pak, saya hanya sebagai Anggota Pleno”. Kemudian kami Bawaslu Sumut tanyakan “apakah Anggota Pleno itu ada SK”nya dan dijawab “ada”. Kemudian Bawaslu Sumut tanggapi “Dari namanya Anggota Pleno, itu berarti posisinya penting di kepengurusan, namanya pleno itu sebagai pengambil keputusan/kebijakan” dan kemudian dia bantah “tidak pak” kemudian Bawaslu Sumut pertanyakan “jadi apa tugasnya Anggota Pleno“ dan dijawab “kalau ada pembangunan-pembangunan gedung milik organisasi seperti Sekolah, atau Masjid maka Anggota Pleno itu hanya sebagai penyantun”. 15. Setelah Dialog tersebut Kemudian Bawaslu Sumut menegaskan kembali kepada Sdr. Muhammad Syahfii Siregar bahwa “Kita Penyelenggara Pemilu tetap tidak boleh masuk sebagai pengurus organisasi apapun baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum. Kalau hanya supaya bisa berperan memberi sumbangan, kan tidak musti masuk sebagai pengurus atau apapaun namanya dalam struktur organisasi”. Kemudian pertemuan dengan Sdr. Muhammad Syahfii Siregar tersebut ditutup oleh Bawaslu Sumut dengan kalimat “kalau begitu, karena ini sudah masuk aduannya ke DKPP, siap-siaplah mengahdapi DKPP dan bagaimana putusan DKPP nantinya.” [2.10.2] Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar Saksi atas nama Ahmad Miftah Rizki Sitio diajukan oleh Pengadu adalah Staff (Tenaga Kontrak) pada sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar, sehingga Ketua majelis memerintahkan posisi yang bersangkutan dalam sidang adalah sebagai pihak terkait saja karena masih terikat dengan lembaga Bawaslu Kota Pematang Siantar, dalam persidangan poihak terkait menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 mendengar dan melihat langsung Teradu mengatakan kepada Pengadu dan salah satu Staf Bawaslu Republik Indonesia bahwa dirinya sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris di PATOGAR, dan bahkan mempersilahkan pengadu jika ingin melaporkan nya ke DKPP RI [2.10.3] Bawaslu Kota Pematangsiantar Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar atas nama Junita Lila Sinaga pada pokoknya menerangkan mengetahui Teradu telah mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi Pemuda Pancasila dari hasil perbincangan antara Teradu dengan dirinya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari Organisasi Kemasyarakatan (Al Wasliyah Kota Pematang Siantar) setelah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar masa jabatan Tahun 2018-2023, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu “Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan“. Selanjutnya, Teradu juga diduga masih aktif terlibat dalam kepengurusan organisasi Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, KAHMI Kota Pematang Siantar, dan Parsadaan Toga Siregar (Patogar) Kota Pematangsiantar. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menjelaskan pada tanggal 18 Agustus 2018 telah mengundurkan diri sebagai Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar periode 2016-2021 berkudukan sebagai Majelis Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar Nomor: KEP.59-PD.AW-B.04/V/8/2016 karena terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar Periode 2018-2023. Surat pengunduran diri sebagai pengurus dibalas oleh Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar pada tanggal 3 September 2020 ditanda tangani oleh Drs. H. Suriyatno, MM sebagai Ketua Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar dan menyatakan bahwa Teradu bukan lagi Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar 2016-2021 terhitung sejak 3 September 2018. Terkait kedudukan Teradu sebagai Anggota Pleno sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: Kep. 903/PW-AW-B/XII/II/2020 tentang Pengesahan Susunan Komposisi Personalia Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar, Teradu tidak mengetahui jika namanya telah dicantumkan dalam Surat Keputusan a quo. Terhadap hal tersebut, Teradu mengirim surat klarifikasi kepada Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Alwashliyah Kota Pematangsiantar pada tanggal 18 September 2020 dan dibalas pada tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencantuman nama Teradu merupakan bentuk inisiatif pengurus sebagai bentuk kehormatan bagi Kader Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar yang berprestasi dan Anggota Pleno bukan bagian pengurus yang terikat secara aktif dalam kepengurusan sebagaimana diatur didalam AD/ART, serta jika Teradu tidak berkenan menjadi Kader Kehormatan Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar maka Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar akan melakukan perubahan sebagaimana mestinya. Terkait kehadiran Teradu pada perayaan HUT Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar yang ke 89 pada tanggal 24 Desember 2019 dengan mengenakan Peci berlambang Alwashliyah, Teradu menerangkan bahwa hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menghargai pemberian peci tersebut yang merupakan cinderamata dari Ketua Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah untuk semua undangan. Teradu menegaskan bahwa kehadirannya pada acara HUT Al Jam’iyatul Washliyah dalam kapasitas sebagai Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar yang juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas Milad Al Jam’iyatul Washliyah ke 89. Selanjutnya terkait kehadiran Teradu pada Rapat Koordinasi Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah tanggal 15 Juni 2020 di kantor Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Pematangsiantar sebagaimana foto yang diunggah oleh akun Facebook an. J. Pratama, Teradu menjelaskan bahwa kehadirannya waktu itu hanya sekedar kebetulan. Saat itu, Teradu sedang menjemput anaknya yang bersekolah di TK dan SD Al Jam’iyatul Washliyah yang kebetulan satu komplek dengan tempat rapat tersebut berlangsung. Sehingga sambil menunggu, Teradu bersilahturahmi dengan para pengurus yang ada di situ karena sebelumnya hal yang sama sering Teradu lakukan setiap kali menjemput anak dari sekolah. Terhadap dalil aduan Pengadu terkait keterlibatan Teradu dalam organisasi KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dengan jabatan Wakil Sekretaris Umum, Teradu menjelakan bahwa surat pengunduran diri sebagai Wakil Sekretaris Umum dari Majelis Daerah KAHMI Kota Pematangsiantar telah Teradu kirim sejak 24 Agustus 2018, dan telah direspon pada tanggal 27 Agustus 2018 melalui Nomor : 50/A/MD KAHMI PS/VIII/2018 Perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anuwar Simangunsong, SH.I dan Sekretaris Umum Andi Lesmana SPd.I. Mengenai bukti foto mengikuti kegiatan KFJS (KAHMI Forever Jalan Sehat) Teradu membenarkan hal tersebut, namun kapasitas Teradu dalam kegiatan dimaksud semata-mata untuk berolah raga. Teradu juga mengakui kegiatan tersebut merupakan usulannya saat masih menjadi bagian dari pengurus KAHMI Kota Pematangsiantar. Terkait kedudukan Teradu sebagai Sekretaris pada Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Utara Periode 2017-2020. Teradu menerangkan bahwa telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Utara Periode 2017-2020 kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar pada tanggal 18 Agustus 2018 dan telah diterima oleh Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar saudara Jimmy S. Gultom tanggal 19 Agustus 2018. Pada tanggal 25 September 2020, Teradu juga telah menyurati kembali ke Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar agar dapat menindaklanjuti surat pengunduran diri Teradu sebelumnya (tanggal 18 Agustus 2018) dan mencoret nama Teradu dalam SK kepengurusan. Namun hingga saat ini, surat pengunduran diri Teradu belum mendapat respon. Sementara terkait keterlibatan Teradu sebagai Koordinator Patogar Kecamatan Siantar Utara. Teradu menjelaskan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari Pengurus Patogar Kota Pematangsiantar yang dibuktikan dengan surat pengunduran tanggal 19 Agustus 2018. Namun hingga saat ini belum ada surat balasan dari Pengurus Patogar Kota Pematangsiantar. Pada tanggal 25 September 2020, Teradu juga telah mengirimkan kembali surat permohonan jawaban atas pengunduran diri saya kepada Pengurus Parsadaan Toga Siregar (Patogar) Kota Pematangsiantar. Teradu menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah menerima surat keputusan dari pengurus Patogar Kota Pematangsiantar tentang struktur kepengurusan Patogar. Penyematan jabatan Sekretaris sekaligus merangkap sebagai Koordinator Patogar Kecamatan Siantar Utara diberikan berdasarkan penunjukan secara lisan tanpa adanya SK. Terhadap aduan Pengadu yang mengutip ucapan Teradu disebuah warung Kopi yang menyatakan Teradu masih menjabat sebagai Sekretaris Patogar, Teradu membenarkan pernyataan tersebut. Teradu beralasan pada saat itu belum menerima surat balasan pengunduran diri dari Patogar Kota Pematangsiantar. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, serta alat bukti, terungkap fakta Teradu terbukti belum mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar sebagaimana Surat Keputusan Nomor: Kep.903/PW-AW-B/XII/II/2020, Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, KAHMI Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Wilayah KAHMI Sumatera Utara Nomor : 62/SK/MW KAHMI SU/9/2016, dan Patogar (Parsadaan Toga Siregar) Kota Pematangsiantar. Teradu tidak dapat menunjukkan dokumen yang menerangkan bahwa Teradu secara sah telah mengundurkan diri sebagai pengurus organisasi Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar, Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, KAHMI Kota Pematangsiantar, dan Patogar Kota Pematangsiantar. Selanjutnya, terungkap fakta bahwa Teradu tidak mengindahkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak mematuhi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 2665/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2017 tentang Pengunduran Diri Dari Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan pasca pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Surat Nomor 0030/K.Bawaslu.Prov.SU/TU.00.01/04/2020 perihal Pengunduran Diri Dari Kepengurusan Ormas dan Pemberhentian Sementara Sebagai PNS yang disampaikan oleh Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 April 2020. Terungkap fakta, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu terhitung 14 (empat belas) hari sejak surat diterbitkan, Teradu belum menyerahkan dokumen pengunduran diri sebagai pengurus organisasi sebagaimana disyaratkan dalam Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 April 2020 yang terdiri dari surat pengunduran diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, surat pernyataan telah mengundurkan diri, dan surat keputusan pemberhentian dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Selain itu, terkait permasalahan a quo, Teradu juga pernah dilakukan klarifikasi oleh Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas aduan masyarakat pada tanggal 11 Maret 2020 dan klarifikasi kebenaran informasi aduan ke DKPP pada tanggal 29 Agustus 2020. Terhadap fakta tersebut DKPP menilai, sikap dan tindakan Teradu yang tidak mengindahkan norma undang-undang yang wajib ditaati sebagai syarat menjadi anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, serta tidak taat pada perintah atasan, tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Sikap dan tindakan Teradu berpotensi menjadi contoh buruk bagi penegakan undang-undang dan wibawa lembaga Badan Pengawas Pemilu. Teradu terbukti tidak memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi syarat menjadi anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya Teradu wajib memedomani ketentuan perundang-undangan tersebut dengan menyerahkan dokumen pengunduran diri sebagai pengurus organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum setelah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar. Teradu seharusnya dapat memahami bahwa tercantumnya nama Teradu dalam struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan menjadi halangan Teradu untuk menjabat sebagai penyelenggara pemilu karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan praduga terkait kemandirian Teradu sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat, Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 15 huruf a dan huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Saksi Pengadu dan Saksi Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Muhammad Syahfii Siregar sebagai anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar sampai dengan surat keputusan pemberhentian sebagai pengurus dari Pengurus Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara, dan Persadaan Toga Siregar Boru Bere, Ibebere Kota Pematangsiantar diterbitkan dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthowi masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati, masing-masing selaku Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir