Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 192/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 439/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 192/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1.Nama : Parlagutan Tempat/Tanggal Lahir : Manunggang, 2 Maret 1972 Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Sidempuan Alamat : Jl. Cempaka No. 18 Kelurahan Ujung Padang Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Mukhtar Helmi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Padang Sidempuan Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 35 Padang- sidempuan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Arbanur Rasyid Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Padang Sidempuan Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 35 1  Padang Sidempuan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan persidangan Kode Etik sebagai berikut: 1. Bahwa Saksi Partai Bulan Bintang bernama Drs. Ashari Harahap menyampaikan keberatannya dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Padang Sidempuan, dan kemudian dituangkan ke dalam formulir Model DB-2. Diduga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh dua orang Anggota KPU Kota Padang Sidempuan, yaitu Arbanur Rasyid, MA. dan Mukhtar Helmi, S.Pd.I. pada hari H Pemilu tanggal 9 April 2014. Tindakan kecurangan tersebut adalah digantinya formulir C-1 Plano Partai Demokrat oleh Mukhtar Helmi, S.Pd.I. atas persetujuan Arbanur Rasyid, MA.; 2. Bahwa menurut pengakuan dari klarifikasi terhadap Mukhtar Helmi, S.Pd.I di hadapan forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tanggal 21 April 2014, penggantian formulir C-1 Plano di 9 TPS Partai Demokrat dilakukan atas persetujuan Arbanur Rasyid, MA. Penggantian tersebut tanpa ada Berita Acara di TPS yang ditandatangani KPPS, Saksi partai politik, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan bahkan tanpa ada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padang Sidempuan, sehingga kejadian tersebut tidak diketahui oleh anggota KPU lainnya dan tidak pula dapat dipertanggungjawabkan di TPS. 3. Penggantian formulir C-1 Plano tersebut dilakukan dengan cara mengganti formulir C-1 Plano DPR RI pada halaman Partai Demokrat untuk digunakan menjadi formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota pada halaman Partai 2  Demokrat, kemudian mencoret nama Calon Anggota DPR RI dan menggantinya dengan nama calon DPRD Kota Padang Sidempuan dari Partai Demokrat dengan ditulis tangan, selanjutnya sesuai dengan pengakuan Mukhtar Helmi, S.Pd.I. dihadapan forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tanggal 21 April 2014, Sdr. Mukhtar Helmi, S.Pd.I. membubuhkan parafnya pada bagian bawah formulir C-1 Plano tersebut. Alasan penggantian tersebut adalah karena formulir C-1 Plano untuk kolom Partai Demokrat tidak ada, tetapi beberapa menit kemudian disampaikan alasan berbeda, yaitu karena basah pada formulir C-1 Plano untuk kolom Partai Demokrat. Tetapi atas pertanyaan Drs. Ashari Harahap (Saksi Partai Bulan Bintang) mengapa hanya pada C-1 Plano formulir Partai Demokrat saja yang basah atau hilang pada 9 TPS, Mukhtar Helmi, S.Pd.I. tidak dapat menjawabnya. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Mengadili Teradu dengan seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut: No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Fotokopi Berita Acara Pleno Panwas Kabupaten Kota Padang Sidempuan tertanggal 26 April 2014 2. T-2 Fotokopi Form Model B.1-DD tentang Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PILEG/I/2014 3. T-3 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan tertanggal 22 April 2014 dari Pelapor Berkas Form Model B.1-DD, dari Ibnul Choir Siregar kepada Ashari Siregar 4. T-4 Formulir C1 Plano yang dirubah PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 3 Juli 2014 dan 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3  1. Bahwa Ketua PPS menerima telepon dari Ketua KPPS 10 dan 11 Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan “menyatakan bahwa formuliran C-1 Plano untuk DPRD Kabupaten/Kota tidak ditemukan” selanjutnya Ketua PPS menghubungi Ketua PPK Kecamatan Padang Sidempuan Selatan seterusnya Ketua PPK Kecamatan Padang Sidempuan Selatan menghubungi KPU Kota Padang Sidempuan dalam hal ini Teradu I, karena Teradu I Koordinator Kecamatan Padang Sidempuan Selatan meminta arah dan petunjuk dari KPU Kota Padang Sidempuan. 2. Bahwa mengingat pada tanggal 9 April 2014 banyak kekurangan formulir C-1 Plano maka kesekretariatan KPU Kota Padang Sidempuan memfotokopi formulir C- 1 Plano dengan jumlah yang lebih banyak untuk mengantisipasi terjadi permasalahan kekurangan formulir C-1 Plano. 3. Bahwa Teradu I melakukan koordinasi dengan kesekretariatan berkenaan dengan kekurangan logistik formulir C-1 Plano dan mengambil formuliran C-1 Plano yang telah diphotocopy kesekretariatan 4. Bahwa Teradu I menelepon Teradu II terkait kekurangan formulir C-1 Plano, kemudian Teradu II mengarahkan kepada Teradu I untuk melakukan kordinasi dengan Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Politik yang hadir, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan agar Rekapitulasi berjalan dengan Lancar dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Bahwa Teradu I hadir ke TPS 10 dan 11, untuk melakukan koordinasi dengan Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Politik yang hadir, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan. Berdasarkan kesepakatan bersama maka dilakukan penggantian formulir C-1 Plano DPR-RI, menjadi DPRD Kabupaten/Kota. 6. Bahwa Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Politik yang hadir, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sepakat menggunakan formulir C-1 Plano DPR-D Partai Demokrat dengan formulir C-1 Plano DPR-RI, dengan catatan nama-nama calon DPR-RI dicoret dan digantikan menjadi nama-nama Caleg DPRD Kabupaten/Kota. 7. Bahwa paska penggantian tersebut, proses perhitungan suara berjalan dengan lancar, mulai di tingkat TPS, rekapitulasi di PPS dan rekapitulasi di tingkat PPK, tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Politik, PPL dan Panwaslu Kecamatan. 8. Bahwa Persoalan ini merupakan salah satu materi gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan pada tanggal 30 Juni 2014 amar putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pemohon dari Partai Bulan Bintang. [2.5] PETITUM 4 Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan Para Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : 5  a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Para Teradu telah mengganti formulir C1 Plano Partai Demokrat untuk DPRD Kota Padang Sidempuan dengan formulir C1 Plano Partai Demokrat DPR RI tanpa membuat Berita Acara dan tanpa melalui rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Sidempuan; Teradu I melakukan koordinasi dengan Teradu II untuk menggantikan formulir C1 Plano tanpa sepengetahuan Ketua dan Anggota KPU Kota Padang Sidempuan yang lainnya; [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu dalam keterangannya mengakui penggantian formulir C1 Plano Partai Demokrat untuk DPRD Kota Padang Sidempuan dengan formulir C1 Plano DPR RI tanpa adanya Berita Acara dan tanpa Pleno dengan alasan formulir C1 DPRD Plano Partai Demokrat di beberapa TPS di Kecamatan Losung dengan alasan rusak dan basah; selain itu Teradu I juga mengakui tidak melakukan koordinasi kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Padang Sidempuan lainnya karena alasan sebagai korwil harus 6 segera menyelesaikan masalah di TPS sehingga Teradu I mengambil langkah berkoordinasi dengan Teradu II untuk penggantian C1 Plano tersebut. Dalam persidangan, Teradu II juga mengakui bahwa tanggal 8 April sudah dilakukan pendistribusian formulir C1 Plano di tingkat PPS dan sebagian ditempatkan di kantor Lurah. Bahwa terjadi kekurangan formulir C1 Plano hanya di TPS Sidak Kalimpang bukan tindakan yang disengaja; [4.3.] Berdasarkan keterangan Para Teradu dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa langkah Teradu I sebagai Korwil/Divisi Sosialisasi dengan mengganti formulir C1 Plano DPD Kota Padang Sidempuan dengan formulir C1 Plano DPR RI merupakan tindakan yang tepat. Maksud dan tujuan untuk mengatasi masalah dengan cepat, bukan hanya dibenarkan, tetapi merupakan hakikat dari nilai etis yang harus selalu dilakukan, dengan tetap berpadanan pada substansi ketentuan. upaya Teradu I ini dinilai sebagai penyelesaian masalah, Jawaban Teradu II sebagai Divisi Teknis yang menyetujui untuk penggantian formulir C1 Plano juga sudah tepat, mengingat pemungutan suara di TPS harus dilaksanakan pada hari itu juga. Dukungan dari Teradu II merupakan bagian dari tanggungjawab bersama yang memperkuat Teradu I mengambil solusi yang baik. Tindakan Teradu I dan II bukan hanya dapat dibenarkan, tetapi merupakan tindakan yang berangkat dari pemahaman, cita rasa dan prinsip nilai-nilai etis; [4.4] Menimbang tentang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menaggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I dan II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

7  1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Mukhtar Helmi dan Teradu II atas nama Arbanur Rasyid masing-masing sebagai Anggota KPU Kota Padang Sidempuan; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., Ir. Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 8  Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 9