Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 46/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 149/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 46/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Harbit Manika Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota Partai PKB Alamat : Perumahan Matahari Residence Kel. Ela Ela Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Provinsi Sulsel Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Sudirjaya Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Bulukumba Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : H. Azikin Patedduri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 1 3. Nama : Ambar Rusnita Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Awaluddin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Ahmad Sainal Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Mendengarkan keterangan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 5 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 149/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 46/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak menjalankan kesepakatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Bupati Bulukumba, Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba, Kapolres Bulukumba, Dandim 1411, Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Komisioner KPU Bulukumba, dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba) tanggal 17 April 2014, bahwa pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar dibuka C Plano dan disandingkan dengan model C dan D yang dipegang oleh masing-masing saksi partai-partai, Panwaslu, dan KPU, demi mengantisipasi isu penambahan dan pengurangan suara yang berkembang selama tahap rekapitulasi suara di tiap tingkatan; 2 2. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 07/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang penelusuran dan memastikan tidak terjadinya Pelanggaran; 3. Bahwa KPU Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu kabupaten Bulukumba No. 08/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang perhitungan ulang perolehan suara Partai dan Caleg DPRD Kabupaten/Kota pada model C1 Plano di Desa Sopa Kec. Kindang; 4. Bahwa KPU Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pembukaan Model C1 Plano di empat kecamatan : Kecamatan Kindang, Gantarang, Rilau Ale, dan Bulukumpa; 5. Bahwa KPU Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pembukaan C1 Plano se-Kelurahan Bonto Kamase Kec. Herlang; 6. Bahwa KPU Bulukumba tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pembukaan C1 Plano di Kecamatan Gantarang, meliputi 7 TPS Desa Benteng Malewang, TPS 2 dan 5 Bonto Macinna, TPS 4, 5, dan 6 Matekko, serta 6 Mariorennu; 7. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hingga jam 3 pagi pada hari pertama dan penetapan rekapitulasi hingga jam 4 pagi pada hari kedua, dan juga KPU Bulukumba menetapkan rekapitulasi tersebut di tengah kekacauan sidang pleno dan pada saat para saksi dievakuasi oleh petugas keamanan; 8. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba menandatangani Berita Acara model DB, pada hari minggu 20 April 2014, justeru pada saat proses rapat pleno rekapitulasi baru dimulai, kuat dugaan proses rapat pleno rekapitulasi hanya proses saja; 9. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi dan pengambilan keputusan pada jam 04.00 dinihari tanggal 22 April 2014, KPU Bulukumba tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten Bulukumba dan saksi partai-partai untuk membahas hal-hal yang telah disepakati mengenai rekomendasi Panwas No. 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014; 10. Bahwa Teradu (para anggota KPU Bulukumba) diindikasikan melakukan praktek money politic (politik uang). [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 3 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan/aduan Pengadu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Copy Notulen rapat koordinasi kamis 17 April 2014; 2. Bukti P-2 : Copy Rekomendasi Panwaslu Bulukumba No : 07/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang penelusuran dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran; 3. Bukti P-3 : Copy Rekomendasi No : 08/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang perhitungan ulang perolehan suara Partai dan caleg DPRD Kabupaten/Kota pada model C1 Plano di desa Sopa Kec. Kindang; 4 Bukti P-4 : Copy Rekomendasi No : 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pembukaan Model C1 Plano di empat Kecamatan : Kec. Kindang, Gantarang, Rilau Ale, dan Bulukumba; 5 Bukti P-5 : Copy Rekomendasi No : 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pembukaan C1 Plano se- Kelurahan Bonto Kamase. Kec. Herlang; 6 Bukti P-6 : Copy Rekomendasi No : 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pembukaan C1 Plano se- Kelurahan Bonto Kamase. Kec. Gantarang, meliputi : TPS 7 Desa Banteng Malewang, TPS 2 dan 5 Bonto Macinna, TPS 4, 5, dan 6 Matekko, serta TPS 6 Mariorennu; 7 Bukti P-7 : Copy Video rekaman proses sidang Pleno rekapitulasi tanggal 22 April 2014; 8 Bukti P-8 : Copy Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Legislatif (Model DB); PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 4 [2.4.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa terkait aduan Pengadu tentang KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kab. Bulukumba No. 07/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang penelusuran dan memastikan tidak terjadinya Pelanggaran, Teradu dengan ini sampaikan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten tersebut sudah Teradu tindaklanjuti termasuk dengan menyampaikan surat kepada Panwaslu dengan Nomor 144/KPU-Kab-025.433243/IV/2014. Terkait perbedaan data saksi PKS saat rekap di TPS 05 Kel. Danuang Ujung Loe, KPU Bulukumba telah meminta klarifikasi melalui PPK Ujung Loe. Sudah dilakukan perbaikan rekapitulasi di tingkat PPS dengan membuka C1 Plano oleh ketua PPS disaksikan saksi parpol dan PPL. Bahkan menurut PPK Ujung Loe, saat dikonfirmasi terkait rekomendasi Panwaslu Bulukumba, Caleg PKS bernama Lukman justru merasa heran dengan terbitnya rekomendasi itu. Terkait perubahan perolehan suara Caleg PPP nomor urut 9, sudah ditindaklanjuti di tingkat PPS, berdasarkan rekomendasi PPL Garanta yang intinya berupa rekomendasi penghitungan ulang perolehan suara dengan menghitung ulang suara, rekap ulang tingkat PPS, dan sudah dilakukan perbaikan dengan disaksikan perwakilan Panwaslu kabupaten Bulumba, pihak Polsek Ujung Loe, ketua KPU Bulukumba dan pihak yang berkeberatan pada12 April 2014. Terkait dugaan perubahan perolehan suara Partai Nasdem a.n Abdul Kaab dan Nisma sudah dilakukan pembukaan kotak suara untuk dicocokkan dengan C1 Plano, disaksikan saksi dari pihak yang keberatan dan Partai Nasdem, disaksikan ketua Panwaslu kabupaten, dan hasilnya tidak terbukti. Adapun dugaan perubahan perolehan suara di Desa Anrang Kec. Rilau Ale sudah diselesaikan oleh PPS Desa Anrang atas rekomendasi PPL Anrang, disaksikan Azikin Patedduri dan Ambar Rusnita (Komisioner KPU Bulukumba) pada tanggal 12 Maret pukul 22.00 s.d 13 Maret pukul 01.00 WITA dan dilanjutkan tanggal 14 Maret. Semua data yang tidak sesuai telah diperbaiki oleh KPPS. Terkait dugaan perubahan suara PAN di tingkat PPS Desa Polewali Kec. Gantarang, KPU Kabupaten sudah meminta klarifikasi melalui PPK Gantarang dan menurut PPK hal itu tidak terjadi. Pada rekap tingkat PPK, saksi PAN juga tidak mengajukan keberatan; 2. Bahwa atas rekomendasi Nomor 08/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Tentang Perhitungan Ulang perolehan suara partai dan caleg DPRD kabupaten/kota pada model C1 plano di Desa Sopa Kec. Kindang, KPU sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dengan menyampaikan surat Nomor 147/KPU-kab-025.433234/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permintaan bukti dasar dugaan. KPU Bulukumba telah meminta klarifikasi PPS Desa Sopa melalui PPK Kindang , dan PPK Kindang menyatakan tidak ada pelanggaran, karena saat rekap di PPS C1 Plano dibuka untuk dicocokkan dengan model C1 5  dengan disaksikan saksi parpol dan PPL Desa Sopa serta serta tidak ada keberatan saat rekap di PPS bahkan sampai di tingkat PPK Kindang; 3. Bahwa terhadap rekomendasi No. 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pembukaan Model C1 Plano di empat Kecamatan : Kec. Kindang, Gantarang, Rilau Ale, dan Bulukumpa, KPU Bulukumba sudah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu kabupaten Bulukumba dengan melakukan Rapat pleno sebagaimana tertuang dalam berita acara No. 34/BA/IV/2014 dengan memutuskan untuk menyampaikan tanggapan dan meminta data faktual dari hasil kajian Panwaslu sebagai data sanggahan tiap TPS dari setiap desa/kelurahan yang dianggap terjadi selisih/perbedaan data dalam rekapitulasi KPU Bulukumba yang dibuktikan dengan surat KPU Kabupaten Bulukumba kepada Panwaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 149/KPU-Kab- 025.433243/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal penyampaian tanggapan. KPU Bulukumba telah meminta klarifikasi kepada PPK Kindang , PPK Gantarang, PPK Rilau Ale dan PPK Bulukumpa terkait dugaan pelanggaran. Keempat PPK tersebut mengatakan tidak ada pelanggaran karena C1 plano dibuka saat rekapitulasi di PPS. Dari proses di PPS sampai PPK, saksi perwakilan Parpol tidak ada yang berkeberatan; 4. Bahwa terkait Rekomendasi Nomor 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pembukaan C1 Plano se-Kelurahan Bonto Kamase. Kec. Herlang, Teradu sampaikan sebagai berikut: a. KPU telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dengan surat bernomor: 149 a/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tanggal 21 April 2014; b. KPU telah meminta klarifikasi kepada PPK Kecamatan Herlang terkait pelanggaran di Kelurahan Bonto Kamase, PPK mengatakan sudah melakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano saat rekap di tingkat PPS untuk mencocokkan dengan model C1 yang dihadiri PPS dan PPL Bonto Kamase; 5. Bahwa terkait KPU Bulukumba tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pembukaan C1 Plano di Kecamatan Gantarang, meliputi 7 TPS Desa Benteng Malewang, TPS 2 dan 5 Bonto Macinna, TPS 4, 5, dan 6 Matekko, serta TPS 6 Mariorennu kami sampaikan bahwa rekomendasi tersebut kami terima setelah penetapan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota . Sejak tanggal 22 April komisioner KPU Bulukumba mengikuti rekap tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi tersebut juga tidak mencantumkan perbedaan data sebagai dasar terjadinya rekapitulasi . Berdasarkan hasil rapat pleno KPUD Bulukumba yang tertuang dalam berita acara rapat 41/BA/IV/2014 diputuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan meminta Panwaslu kab. Bulukumba untuk menyampaikan perbedaan data yang dimaksud, sehingga menjadi dasar terjadinya perbedaan data hasil rekapitulasi Panwaslu kab. 6  Bulukumba dengan hasil rekap di PPK Gantarang. Sebagaimana Teradu sampaikan dalam surat bernomor 150/KPU-kab-025.433243/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal klarifikasi, karena hasil pencocokan data KPU Bulukumba melalui PPK Gantarang tidak ditemukan perbedaan data dan keberatan saksi, panitia Pengawas Lapangan, dan Panwaslu Kecamatan di masing-masing tingkatan pada saat rekap di PPS dan PPK karena semua persoalan pada semua tingkatan telah diselesaikan di tingkatan masing-masing. Sampai saat ini Panwaslu Bulukumba tidak pernah menyampaikan data yang Teradu minta sebagai data sandingan yang dapat dijadikan bukti dasar dugaan terjadinya pelanggaran. 6. Bahwa terkait aduan Pengadu tentang pelaksanaan rapat pleno hingga pukul 03.00 di hari pertama dan sampai 04.00 di hari kedua, dan juga menetapkan hasil pleno di tengah kekacauan dan saksi dievakuasi oleh petugas keamanan, Teradu sampaikan bahwa rapat rekapitulasi dilaksanakan hingga pukul 03 .00 pagi karena batas waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Tahun 2014, yang menyatakan bahwa jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten /Kota dilakukan tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014. Bahwa terjadi kekacauan, yang dimaksud adalah peserta pleno memaksa untuk tidak menutup rapat pleno rekapitulasi. Salah seorang yang hadir Hermanto dari Gerindra mengatasnamakan diri sebagai saksi Gerindra yang sebenarnya tidak tercatat dalam mandat, namun dengan alasan transparansi kami tetap membiarkan orang-orang yang bukan saksi dan undangan tetap berada di ruangan. Salah seorang bernama Anto bahkan menendang meja, memecahkan gelas, dan melompati meja pimpinan. Alam Fatwa Caleg dari demokrat yang berteriak-teriak agar rekap tidak dilanjutkan, juga hanya ditenangkan pihak keamanan. Alam fatwa adalah suami dari Panwaslu Bulukumba yakni Rahmawati, SH; 7. Terkait aduan bahwa KPU Bulukumba menandatangani Berita Acara Model DB hari Minggu 20 April, adalah tidak benar dan mengada-ada. Penandatanganan berita acara adalah tanggal 22 April 2014. [2.4.2] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 7 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.4.3.] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Bukti print SMS dari saksi Pelapor/Pengadu yakni Syahruni Haris yang bertindak selaku Caleg Gerindra bertanggal 17 April 2014 kepada Ketua PPK Kecamatan Gantarang a.n Idrus. Tetapi PPK Gantarang tidak bersedia melakukan hal yang sebagaimana dimaksud oleh SMS; 2. Bukti T-2 : Foto copy Surat rekomendasi dari Bawaslu Sulawesi Selatan bertanggal 24 April 2014 dengan nomor 241/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Panwaslu Bulukumba bernomor 09/R/panwaslu-Blk/IV/2014. Dilampiri tanda bukti penerimaan laporan a.n Pelapor Iwan Salassa; 3. Bukti T-3 : Foto copy surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan berupa rekomendasi agar KPUD Sulawesi Selatan menelusuri dan mencermati Rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba bernomor: 08/R/panwaslu-Blk/IV/2014, 09/R/panwaslu-Blk/IV/2014, 10/R/panwaslu-Blk/IV/2014, 11/R/panwaslu-Blk/IV/2014; 4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bulukumba bertanggal 26 April 2014 dengan Nomor 151/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan perihal jawaban atas rekomendasi bawaslu provinsi Sulawesi Selatan (241/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 dan 246/Bawaslu- Sulsel/IV/2014) disertai lampiran kronologis; 5. Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bulukumba bertanggal 3 Mei 2014 dengan Nomor 155/KPU-Kab-025.433243/V/2014 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 374.1/KPU-Prov-025/IV/2014 yang menindaklanjuti rekomendasi bawaslu Sulawesi Selatan Nomor 265/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 perihal rekomendasi tanggal 29 April 2014; 6. Bukti T-6 : Foto copy laporan pasca pemilu yang ditulis Panwaslu Kecamatan Kindang kepada Panwaslu Bulukumba dengan nomor 17/Panwas-KD/IV/2014 bertanggal 16 April 2014; 7. Bukti T-7 : Foto copy berita acara PPS kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba No. 06/PPS/BKS/IV/2014; 8. Bukti T-8 : Surat KPU Bulukumba yang ditujukan kepada Panwaslu Kab. Bulukumba tanggal 21 April 2014 perihal klarifikasi terkait tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014; 9. Bukti T-9 : Foto copy berita acara penghitungan ulang surat suara di 8  TPS I (satu) PPS Desa Garanta tanggal 12 April 2014; 10. Bukti T-10 : Foto copy Rekomendasi pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Garanta tanggal 12 April 2014 ditujukan kepada PPS Desa Garanta tentang rekomendasi penghitungan ulang TPS 01 Desa Garanta; 11. Bukti T-11 : Foto copy Surat dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Bulukumba yang ditujukan kepada KPU Bulukumba tentang permohonan penyelesaian kisruh suara berdasarkan laporan Caleg Nasdem bernama Nisma; 12. Bukti T-12 : Foto copy Berita acara hasil rekapitulasi ulang di TPS 4, 6, dan 8 Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang tanggal 18 April 2014 yang didasari rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba tentang dugaan perubahan perolehan suara Caleg Partai Nasdem Nomor urut 1 a.n Abdul Kaab dengan nomor urut 3 (Nisma); 13. Bukti T-13 : Surat KPU Bulukumba kepada Panwaslu kabupaten Bulukumba No. 144/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal klarifikasi sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwas No. 07/R/Panwaslu- Blk/IV/2014; 14. Bukti T-14 : Surat KPU Bulukumba kepada Panwaslu Bulukumba No. 147/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permintaan bukti dasar dugaan, sehubungan surat rekomendasi Panwaslu Nomor 08/R/ Panwaslu- Blk/IV/2014; 15. Bukti T-15 : Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 149/KPU-Kab- 025.433243/IV/2014 kepada Panwaslu Kab. Bulukumba tanggal 21 April 2014 perihal penyampaian tanggapan berdasarkan rekomendasi Panwaslu No. 09/R/Panwaslu- Blk/IV/2014 tentang pembukaan C1 Plano di Kecamatan Kindang, Gantarang, Rilau Ale, dan Bulukumpa; 16. Bukti T-16 : Surat KPU Kab. Bulukumba kepada Panwaslu Kab. Bulukumba No. 150/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal klarifikasi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Bulukumba No. 11/R/panwaslu- Blk/IV/2014; 17. Bukti T-17 : Foto copy Berita acara rapat pleno KPU Bulukumba Nomor 34/BA/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dengan agenda mencermati rekomendasi panwaslu Bulukumba Nomor: 08/R/Panwaslu-Blk/IV/2014, 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014, 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014; 18. Bukti T-18 : Berita acara KPU Bulukumba tanggal 24 April 2014 nomor 41/BA/IV/2014 dengan agenda membahas rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014; 19. Bukti T-19 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani empat Anggota PPK Kecamatan Kindang yang menyangkal pemberian uang oleh Hafid Makking, Caleg PDIP. Empat orang anggota PPK yakni A. Supriadi, SE, Jusri, Spd, Muhammad nasir, dan Kasman T Usman menyatakan tidak terlibat dan tidak tahu-menahu perihal pemberian uang kepada ketua PPK Kec. Kindang (Muh. Idrus); 20. Bukti T-20 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Husni S Ketua PPK Kec. Bulukumpa perihal pengakuan pernah diberi uang oleh Hafid Makking, Caleg DPR Pusat dari PDIP, namun Husni mengaku tidak tahu menahu motifnya dan yang bersangkutan mengaku tidak ada 9  komitmen terkait pemberian uang tersebut; 21. Bukti T-21 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Mukhtar anggota PPK Kec. U Loe berisi pernyataan tidak pernah mendapat pemberian uang dari Caleg DPR RI nomor urut 6 dari PDIP a.n Hafid Makking; 22. Bukti T-22 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani para anggota PPK Bulukumpa bersama anggota PPS yang ditandatangani Burhan, Suhartini, Abd. Rahman, Rahmaniar, Saugkala Sonday, Abd. Rasak, Abd. Razak, dan Amir, berisi pernyataan tidak mengenal Hafid Makking (Caleg DPR RI nomor urut 6 dari PDIP); 23. Bukti T-23 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani para anggota PPK Kecamatan Rilau Ale Kab. Bulukumba yang terdiri atas Anwar, Herman Ahzan, Fahmi Sy, dan Haslindah berisi pernyataan tidak mengenal Hafid Makking; 24. Bukti T-24 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani ketua dan anggota PPK Kec. Herlang yakni: A Muliadi Mallehangan, SE, Marhum SPd.i, Arnia, S.Sy., Muh. Hasyim, S.S., dan Harlina, S.Pd.i., berisi pernyataan tidak pernah menerima uang dari Hafid Makking , caleg DPR RI dari PDIP); 25. Bukti T-25 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani A. Asriady, Ketua PPK Kec. Rilau Ale, berisi pengakuan menerima amplop berisi uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp. 2.000.000,00 dari Hafid Makking Caleg DPR RI, namun Asriady mengaku tidak tahu menahu apa maksud pemberian uang tersebut dan tidak ada komitmen apa pun; 26. Bukti T-26 : Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani PPK Kecamatan Gantarang dan PPS se-kecamatan Gantarang terdiri atas: Muhammad Idrus (Ketua PPK Gantarang), Jusman Gusnaedi (Anggota PPK Gantarang), Ikhwan Bahar (Anggota PPK Gantarang), Kamaluddin (Anggota PPK Gantarang), Muflih (anggota PPK Gantarang), Drs. Rusdin Husairi (Ketua PPS Kel. Matekko), A. Gusnawan gandhis, S.Pd. (Anggota PPS kel. Matekko), Oma Saleh (Anggota PPS Kel. Matekko), Muhammad Tasri (Ketua PPS Bonto Maeinna), Nasrullah (ketua PPS Desa Btg. Malewang), Kamaluddin S.Sos (Ketua PPS kel. Mariorennu), yang berisi pernyataan tidak pernah bertemu dengan Hafid Makkking, Caleg DPR RI.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 10 [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; 11  b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang Pengadu mengadukan Teradu telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik pemilu karena tidak menindaklanjuti 5 (lima) rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba. Teradu juga tidak mengakomodir usulan dari para saksi parpol dan para Teradu agar tidak mengesahkan hasil rekapitulasi dalam kondisi tidak kondusif. Para Teradu sama sekali tidak mengindahkan keberatan dari saksi partai-partai dalam pengesahan hasil rekapitulasi dan dengan otoriter memutuskan hasil rekapitulasi. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 huruf d Peraturan Bersama Bawaslu, KPU, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.; [4.2] Menimbang jawaban para Teradu yang membantah dalil pengadu mengenai tindakan pelanggaran kode etik pemilu, karena rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba, sudah ditindaklanjuti oleh Teradu termasuk dengan menyampaikan surat kepada Panwaslu Kabupaten Bulukumba dengan Nomor 144/KPU-Kab- 025.433243/IV/2014, Nomor 147/KPU-kab-025.433234/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permintaan bukti dasar dugaan, Berita Acara No. 34/BA/IV/2014, Nomor 149/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal penyampaian tanggapan, surat bernomor: 149a/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tanggal 21 April 2014. Para Teradu menyatakan bahwa pengesahan hasil rekapitulasi harus dilakukan mengingat batas waktu yang diatur dalam PKPU Nomor 21 Tahun 2013, jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014. Bahkan pengesahan dilakukan pada pukul 04.00 tanggal 22 April 2014. Para Teradu dengan tegas menolak dugaan melakukan politik uang, sebagaimana disampaikan Pengadu; [4.3] Menimbang keterangan Saksi dari pihak Teradu, Husni (Ketua PPK Bulukumpa) dan Asriady (Ketua PPK Rilau Ale), yang mengakui telah menerima pemberian uang sebesar 2.000.000 (dua juta) rupiah dari Hafid Makking, calon legislatif dari PDIP. Demikian juga saksi lain yang diajukan Teradu, Hafid Makking, 12 secara tegas mengakui telah memberikan uang, bahkan bukan hanya untuk komisioner KPU Kab. Bulukumba, tetapi ke pelbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama PPK; [4.4] Menimbang keterangan pihak terkait, Panwaslu Kab. Bulukumba, yang menyatakan bahwa para Teradu tidak kooperatif. Tindak lanjut dari para Teradu terhadap rekomendasi adalah dalam bentuk surat yang mempertanyatakan dasar hukum dari rekomendasi tersebut. Meskipun pihak terkait telah memberikan dasar- dasar hukum atas rekomendasi tersebut, namun para Teradu tetap tidak melaksanakan maksud dan tujuan dari rekomendasi. Bahkan surat jawaban para Teradu atas rekomendasi tersebut sangat terlambat. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, saksi, terkait, bukti, dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat, bahwa para Teradu telah bertindak berdasarkan kemauan dan berupaya mencari alasan-alasan untuk membenarkan tindakannya. Keberatan para saksi partai-partai dalam rapat pleno rekapitulasi dan sikap terhadap rekomendasi Panwaslu merupakan sikap yang menunjukkan para Teradu tidak memiliki kehendak dan motivasi untuk mengedepankan kepastian atas kebenaran hasil yang sesungguhnya dari pemilu di Kab. Bulukumba. Dalil Pengadu dapat terbukti dan alasan para Teradu dapat dikesampingkan. [4.6] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan, Teradu I dan V mengakui pernah bertemu dengan Hafid Makking, yang merupakan Caleg, telah menunjukkan adanya sikap yang diskriminatif dan menimbulkan syak wasangka terhadap independensi Teradu I dan V. [4.7] Menimbang keterangan saksi Husni dan Asriady yang mengakui telah menerima uang sebesar 2.000.000 (dua juta) rupiah dari Hafid Makking dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua PPK, DKPP berpendapat, bahwa meskipun Husni dan Asriady tidak menjadi pihak Teradu, kewajibannya untuk menjaga integritas, kredibilitas dan independensi lembaga penyelenggara Pemilu, tidak dapat dilepaskan, tetapi senantiasa melekat dari waktu ke waktu. Tindakan Husni dan Asriady, dalam kapasitas selaku Ketua PPK, telah menghancurkan kehormatan dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat, bahwa Husni dan Asriady harus mendapatkan sanksi sesuai derajat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. [4.8] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, 13 dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pada Teradu; [5.5] Bahwa terhadap Saksi Husni selaku Ketua PPK kecamatan Bulukumpa dan Asriady Selaku Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi.

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Sudirjaya dan Teradu V atas nama Ahmad Sainal (masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba); 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu II, III, dan IV, atas nama Azikin Patedduri, Ambar Rusnita, dan Awaluddin, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Bulukumba; 4. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Husni selaku Ketua PPK Kecamatan Bulukumpa, dan Asriady selaku Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, dan Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, 14  dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15