Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 19/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 44/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 19/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Selvianus Yual Pekerjaan/Lembaga : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Tenggeli, Desa Pelentum, Kecamatan Heriapini Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Keis Simbuk Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Oikop Sonap Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Dominggus Marei Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Habekuk Iksomon Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Soleman Bahabol Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan para Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Pengaduan 44/I- P/L-DKPP/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 19/DKPP- PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 18 September 2015, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu tidak melakukan penelitian administrasi calon anggota PPD. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pengumuman yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo setelah calon PPD mengumpulkan berkas-berkas yang diminta oleh KPU. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 276 ayat 2 yang berbunyi, “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPD di tempat yang mudah diakses”; 2. Bahwa para Teradu tidak mengumumkan calon anggota PPD yang lolos dan yang tidak lolos seleksi administrasi sebelum lanjut kepada tahapan tes tertulis. Sebaliknya, semua calon yang mendaftar pada hari berikutnya langsung mengikuti tes tertulis tanpa terkecuali. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, “Seleksi tertulis dimulai tiga hari sejak pengumuman administrasi”; 3. Bahwa para Teradu mengulangi perbuatan yang sama pada tahapan tes tertulis. Pada 19 Mei 2015 calon PPD mengikuti tes tertulis, lalu pada 20 Mei 2015 langsung mengikuti tes wawancara, padahal tes wawancara hanya dapat dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lolos seleksi tertulis. Hal tersebut membuktikan bahwa para Teradu tidak melakukan seleksi terhadap peserta yang mengikuti tes tertulis. Bahkan, pada saat tes wawancara terdapat 16 peserta untuk Distrik Sobahan. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 28 ayat 6 yang berbunyi, “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2”, dan Pasal 28 ayat 7 yang berbunyi, “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di tempat-tempat yang mudah diakses”; 4. Bahwa para Teradu dengan sadar dan sengaja meloloskan beberapa calon anggota PPD yang pernah terdaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2014 menjadi anggota PPD sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan KPU (yang tidak bernomor) tentang pengangkatan anggota PPD di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, antara lain: 1) Yance Illintamon (Nasdem); 2) Lince Suhuniap (PDI Perjuangan); 3) Simon Ulunggi (PPP); dan 4) Nius Silak (Partai Golkar). Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Bab III Pasal 3 poin (e) yang berbunyi, “Setiap penyelenggara Pemilu tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik”. Selain itu, para Teradu juga telah melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Bab III Pasal 4 yang berbunyi, “Tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; 5. Bahwa para Teradu telah melakukan intervensi dalam proses penentuan Ketua PPD. Alih-alih menyerahkannya kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yakni dengan cara dipilih dari dan oleh anggota, para Teradu malah menunjuk langsung siapa yang akan menjadi Ketua PPD. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Bab IV Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi, “Ketua PPK/PPD dipilih dari dan oleh anggota PPK/PPD”; 6. Bahwa para Teradu juga telah meloloskan calon anggota PPD yang tidak ikut proses seleksi dan tidak memenuhi ketentuan persyaratan pendidikan minimum sebagai anggota PPD. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu telah melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 poin (e), Pasal 4, Pasal 22 ayat 2, Pasal 28 ayat 2, Pasal 276 ayat 2, dan Pasal 28 ayat 6; 2. Bahwa para Teradu telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d, jo Pasal 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PERMOHONAN [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi kepada para Teradu berupa pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Pengumuman PPD KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 270/02/KPU-YHKM/V/2015; 2. Bukti P-2 : Salinan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Pemilu Tahun 2014; 3. Bukti P-3 : Salinan Pengumuman Hasil Tes Seleksi PPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015; 4. Bukti P-4 : Salinan Putusan DKPP No. 154/DKPP-PKE-III/2014 dan Putusan DKPP Nomor 155/DKPP-PKE-III/2014; SAKSI-SAKSI 1. Edy Kobak Saksi adalah peserta seleksi PPD, waktu pengumuman rekrutmen PPD se- Kabupaten Yahukimo mengaku berada di Jayapura, menerangkan bahwa rekrutmen benar dilakukan tanggal 27-29 Mei 2015. Kamis diumumkan, Jumat dibuka pendaftaran, Sabtu tidak ada kegiatan pendaftaran. Surat kesehatan, SKCK, dan sebagainya harus dilengkapi pada hari Jumat. Dalam persyaratan, pendidikan minimal SMA, dan tidak terlibat dalam parpol yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan. Para Teradu menyampaikan bahwa berkas pendaftaran dapat dilengkapi pada Senin, 1 Juni 2015, namun ternyata pada hari yang dijanjikan tidak ada lagi kesempatan untuk melengkapi berkas. Senin sore tes tertulis, dilanjutkan dengan tes wawancara keesokan harinya. Saksi juga menerangkan bahwa Teradu atas nama Oikop Sonap pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pengumuman hasil seleksi PPD akan disampaikan melalui media Cendrawasih Pos. Pada waktu itu dikatakan bahwa yang diumumkan adalah 5 nama yang dinyatakan terpilih dan 5 lainnya yang masuk daftar tunggu. Namun, para Teradu ternyata hanya mengumumkan 5 nama yang terpilih, tidak termasuk yang ada dalam daftar tunggu. Saksi Edy Kobak juga menerangkan bahwa Ketua PPD serendah-rendahnya berpendidikan sarjana. Namun, di Distrik Panggema tidak demikian. Ketua PPD yang dipilih oleh KPU Kab Yahukimo tidak jelas pendidikannya. Saksi mengaku tahu persis profil orang yang dimaksud yang terpilih sebagai Ketua PPD Panggema. 2. Bernard Pahabo Saksi adalah pengangguran yang pada saat pengumuman rekrutmen PPD mengaku berada di Yahukimo, menerangkan bahwa revisi surat keputusan mengenai hasil seleksi PPD se-Kabupaten Yahukimo dilakukan setelah ada desakan dari KPU Provinsi Papua. KPU Kabupaten Yahukimo sama sekali tidak membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi atau laporan mengenai daftar calon PPD yang terpilih. Saksi mengakui telah berhasil memperbaiki kinerja KPU Yahukimo karena beberapa nama yang bermasalah telah diganti. Saksi menerangkan bahwa perubahan calon PPD terpilih dilakukan sebelum pelantikan. Sebelumnya saksi menerangkan bahwa revisi dilakukan setelah pelantikan. 3. Olokma Aldo Silak Saksi menerangkan bahwa pada saat seleksi PPD dilakukan dirinya belum memiliki pekerjaan. Saksi mengaku sempat bertemu Ketua KPU Kabupaten Yahukimo pada proses seleksi PPD. Pada saat bertemu, Ketua KPU Kabupaten Yahukimo menjelaskan bahwa masing-masing peserta harus mendaftar sesuai domisilinya. Namun, di Distrik Sumo tidak demikian. Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi, padahal dirinya lahir dan besar di situ. Sementara Saudara Theys yang tidak pernah lahir dan besar di Distrik Sumo malah diloloskan sebagai anggota PPD Distrik Sumo. Saudara Theys bahkan tidak jelas ijazah SMA-nya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 September 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu SELVIANUS YUAL dalam pokok pengaduannya mengenai: a) Para Teradu tidak melakukan rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak benar. Para Teradu telah melakukan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 03 Tahun 2015 bagian ketiga Pasal 8, yang secara ringkas kami kemukakan dalam tabel di bawah ini: NO TANGGAL URAIAN KETERANGAN 1 20 April 2015 Pleno Keterlambatan Pelaksanaan Sesuai jadwal Tahapan Perekrutan Anggota Panitia dan tahapan Pemilihan Distrik (PPD). 2 12 Mei 2015 Penandatangan Naskah Perjanjian Idem Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo Dengan KPU Kabupaten Yahukimo. 3 13 Mei 2015 Pleno Melanjutkan Tahapan, Idem Program Dan Kegiatan, dan Pleno Penetapan Jadwal Dan Tahapan Perekrutan Anggota PPD 4 13–15 Mei 2015 Pengumuman Pendaftaran Calon Idem Anggota PPD 5 15-19 Mei 2015 Penerimaan Pendaftaran Berkas Idem Calon Anggota PPD 6 21 Mei 2015 Tes Tertulis Idem 7 22 Mei 2015 Tes Wawancara Idem 8 24 Mei 2015 Pengumuman Syarat Pendaftaran Idem Calon Perseorangan 9 28 Mei 2015 Pleno Penetapan Hasil Tes Tertulis Idem Dan Wawancara Anggota PPD, dan Pengumuman Hasil Anggota PPD Yang Lulus Tes 10 28–31 Mei 2015 Tanggapan Masyarakat Terhadap Menindaklanjuti Pengumuman Calon Anggota PPD tanggapan masyarakat terhadap bakal calon PPD yang terpilih 11 31 Mei 2015 Revisi Perbaikan Calon Anggota PPD Sesuai jadwal Berdasarkan Tanggapan Masyarakat dan tahapan Dan Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota PPD 12 01 Juni 2015 Pelantikan Dan Pengambilan Acara Pelantikan Sumpah Janji Calon Terpilih Ditunda Anggota PPD 51 Distrik Kabupaten Yahukimo Dan Pemilih Ketua Terpilih Dari Masing-masing Distrik 13 01 Juni 2015 Pleno Penundaan Pelantikan Calon Tindak lanjut Terpilih Anggota PPD 51 Distrik laporan Kabupaten Yahukimo masyarakat 14 02 Juni 2015 Melakukan Konsultasi Ke Korwil Oleh KPU KPU Provinsi Papua Tentang Provinsi Papua Tanggapan Dan Pengaduan Dilakukan Masyarakat Tentang Hasil Penetapan Supervisi Dan Calon Terpilih Anggota PPD 51 Kunjungan Ke Distrik Kabupaten Yahukimo Yahukimo 15 03 Juni 2015 Konsultasi Dan Penyampaian Oleh KPU Laporan Pelaksanaan Tahapan Awal Provinsi Papua Penyelenggaraan Pemilu Kepala Dilakukan Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Supervisi Dan Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Kunjungan Ke Ke Ketua Dan Anggota KPU Provinsi Yahukimo Papua Dan Bawaslu Provinsi Papua. 16. 06 Juni 2015 Daftar Hadir Pelantikan Dan Sesuai jadwal Pengambilan Sumpah/Janji Anggota dan tahapan PPD Pada Penyelenggaraan Pemilihan Uum Bupati Dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015 b) Bahwa untuk memaksimalkan pekerjaan perekrutan Calon PPD maka Komisioner melakukan pleno dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 004/KEP/KPU-YHKM/IV/2015 Tentang pengangkatan Panitia Pokja Perekrutan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada 51 Distrik Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, yang diketuai oleh Soleman Bahabol, Amd.Pak, Sekretaris Ditnef Widyastuti, S.IP, dan Anggota Yakobus T. Pasorong, S.H., Abdul Kadir, S.E., Benti Sobolim, Kenan Mohi, S.IP., Daivind G. A. Wartanoy, S.Pi., Lena, Romixis Balingga; c) Bahwa proses rekrutmen telah melalui tahapan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam PKPU No.13 Tahun 2015, Pasal 24 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPD, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan dilakukan secara ketat mulai dari mengumumkan pendaftaran calon anggota PPD, menerima pendaftaran calon anggota PPD, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPD, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPD, melakukan wawancara calon anggota PPD, pengumuman hasil seleksi calon anggota PPD, dan dilakukan dengan transparan. d) Bahwa hasil yang diperoleh dari hasil seleksi tersebut telah diplenokan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 012/BA.Pilkada/KPU- YHKM/V/2015 Tentang pengumuman Hasil Tes Tertulis Dan Tes Wawancara Yang Dinyataakan Lulus Sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan lampiran, tanggal 28 Mei 2015; 2. Bahwa pengadu Selvianus Yual dalam pokok pengaduannya mengenai: a) Para Teradu meloloskan calon PPD di wilayah Kabupaten Yahukimo yang sebelumnya terdaftar sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Yahukimo pada Pemilu Tahun 2014. Bahwa dalil Pengadu ini tidak benar, bahkan cenderung tendensius, karena Para Teradu telah melaksanakan Tahapan sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 24. Bahwa seleksi yang Para Teradu lakukan adalah jujur dan transparan sebagaimana kami kemukakan di atas. Ketika ada laporan masyarakat menyangkut adanya calon legislatif yang mendaftar sebagai PPD maka Para Teradu memeriksa ulang berkas mengenai kebenaran laporan tersebut. Saat Teradu memeriksa berkas di Distrik Anggruk, terdapat calon atas nama Yance Ilintamon, di Distrik Ubalihi terdapat calon atas nama Renis Suhuniap dan Simon Ulunggi, di Distrik Ubahak terdapat calon atas nama Yosias Aheyon, di Distrik Samenage terdapat calon atas nama Yustinus Esema, yang memang terindikasi pernah mendaftar sebagai caleg dalam pemilu 2014, kemudian dengan tegas Para Teradu mengeluarkan calon tersebut sebagai Calon PPD dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Nomor 013/BA.Pilkada/KPU- YHKM/V/2015 Tentang Revisi penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) 51 Distrik Kabupaten Yahukimo berdasarkan pengaduan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada tanggal 28 Mei 2015. Lampiran hasil revisi penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) ditetapkan di Yahukimo 31 Mei 2015. Jelas tidak benar bahwa Teradu meloloskan Calon Anggota legislatif sebagai Anggota PPD; b) Bahwa Teradu telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 005/PILKADA/KPU-YHKM/VI/2015 Tentang Pengangkatan Susunan Panitia Pemilihan Distrik dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo 2015, yang ditetapkan di Sumohai 01 Juni 2015. (bukti terlampir); c) Bahwa Para Teradu telah melakukan Konsultasi bersama-sama dengan Koordinator Wilayah (KORWIL) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua atas nama Ibu BEATRIKS WANANE dan juga telah memberikan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Awal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 kepada KPU Provinsi Papua dan Tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura dan Bupati Yahukimo di Sumohai. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu dalam melakukan rekrutmen calon anggota PPD telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Bahwa Para Teradu telah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya calon anggota PPD terpilih yang diketahui terlibat dalam partai politik; 3. Bahwa Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu; 2. Merehabilitasi nama baik para Teradu. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-18 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 004/KEP/KPU-YHKM/IV/2015 Tentang Pengangkatan Panitia Pokja Perekrutan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) 51 Distrik Kabupaten Yahukimo Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, ditetapkan di Sumohai 20 April 2015; 2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor 009/BA.Pilkada/KPU-YHKM/IV/2015 Tentang Keterlambatan Pelaksanaan Tahapan, Program, Dan Jadwal Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), ditetapkan di Yahukimo 20 April 2015; 3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor 010/BA.Pilkada/KPU-YHKM/V/2015 Tentang Melanjutkan Tahapan, Program Dan Jadwal Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun 2015 Setelah Adanya Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Dengan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Penandatangan SK Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Pada Tanggal 12 Bulan Mei 2015, ditetapkan di Yahukimo 13 Mei 2015; 4. Bukti T-4 : Berita Acara Nomor 011/BA.Pilkada/KPU-YHKM/V/2015 Tentang Pengumuman Dan Pendaftaran Pada Tanggal 13 S/D 15 Mei 2015, Penerimaan Pendaftaran Pada Tanggal 15 S/D 19 Mei 2015, Tes Tertulis Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Mei 2015, Pengumuman Hasil Perekrutan Panitia Pemilihan Distrik Pada Tanggal 28 Mei 2015, Dan Penerimaan Tanggapan Masyarakat Tanggal 28 S/D 31 Mei 2015, ditetapkan di Yahukimo 13 Mei 2015; 5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor 012/BA.Pilkada/KPU-YHKM/V/2015 Tentang Pengumuman Hasil Tes Tertulis Dan Tes Wawancara Yang Dinyatakan Lulus Sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Dan Lampiran, ditetapkan di Yahukimo 28 Mei 2015; 6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor 013/BA.Pilkada/KPU-YHKM/V/2015 Tentang Revisi Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) 51 Distrik Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Pengaduan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengumuman Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Tanggal 28 Mei 2015, dan Lampiran Hasil Revisi Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dan Lampiran, ditetapkan di Yahukimo 31 Mei 2015; 7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 005/PILKADA/KPU-YHKM/VI/2015 Tentang Pengangkatan Susunan Panitia Pemilihan Distrik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo 2015, ditetapkan di Sumohai 01 Juni 2015; 8. Bukti T-8 : Berita Acara Nomor 014/BA.Pilkada/KPU-YHKM/VI/2015 Tentang Penundaan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), yang akan Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Juni 2015, Bahwa Ada Pengaduan/ Laporan Keberatan Atas Penetapan Atas Penetapan Hasil Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tanggal 28 Mei 2015, ditetapkan di Yahukimo 01 Juni 2015; 9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 270/069/PILKADA/KPU-YHKM/VI/2015 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Awal Tahapan Jadwal Dan Program Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, di Sumohai 02 Juni 2015; 10. Bukti T-10 : Jadwal Dan Tahapan Pelaksanaan Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Distrik PPD; 11. Bukti T-11 : Gambar foto Tes Tertulis Calon PPD Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2015; 12. Bukti T-12 : Gambar foto Tes Wawancara Calon PPD Pemilukada Kabupaten Yahukimo 2015; 13. Bukti T-13 : Gambar foto Konsultasi Bersama Korwil KPU Provinsi Papua; 14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Ppd Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015; 15. Bukti T-15 : Dokumen pengumuman KPU Kabupaten Yahukimo terkait persyaratan PPD dan PPS, Jadwal Tahapan dan Penerimaan Anggota PPD Kabupaten Yahukimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, tanggal 13 Mei 2015; 16. Bukti T-16 : Berita Acara Nomor 016/BA.Pilkada/KPU-YHKM/VI/2015 Tentang Rapat Pleno Mengenai Pengangkatan dan Penetapan Kembali Revisi Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) 51 Distrik Kabupaten Yahukimo dan Lampiran, tanggal 05 Juni 2015; 17. Bukti T-17 : Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 005/PILKADA/ KPU-YHKM/VI/2015 Tentang Pengangkatan Susunan Panitia Pemilihan Distrik dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo 2015 dan Lampiran, tanggal 06 Juni 2015; 18. Bukti T-18 : Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 006/PILKADA/ KPU-YHKM/VI/2015 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015, tanggal 08 Juni 2015. Saksi-Saksi 1. Milton Yahuli Saksi adalah anggota PPD terpilih, mengatakan bahwa seleksi PPD sudah sesuai aturan. Ada yang sempat baku pukul dengan anggota KPU Yahukimo karena menilai proses pelengkapan berkas terlalu ketat. Menurut pengamatan Saksi, pada saat proses pendaftaran, Ketua KPU Provinsi Papua turut hadir di Yahukimo menyampaikan motivasi kepada para peserta. 2. Sem Kobak Saksi adalah anggota PPD terpilih, menerangkan bahwa dirinya sudah sarjana. Adanya informasi mengenai rekrutmen PPD dinilai merupakan peluang untuk berperan aktif dalam proses Pilkada dengan menjadi anggota PPD. Saksi mengaku mengikuti seluruh tahapan seleksi. Tanggal 6 Juni 2015 dilakukan pelantikan. Setelah pelantikan, dilakukan pemilihan Ketua. Berita Acara pemilihan ketua diserahkan kepada KPU Kabupaten Yahukimo. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Yahukimo, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi anggota PPD, baik tahapan administrasi, tes tertulis, maupun wawancara, meloloskan calon anggota PPD yang terlibat dalam keanggotaan partai politik sebagai anggota PPD, dan melakukan intervensi dalam penentuan Ketua PPD. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 poin (e), Pasal 4, Pasal 22 ayat 2, Pasal 28 ayat 2, Pasal 276 ayat 2, dan Pasal 28 ayat 6 dan melanggar asas profesionalitas dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf h Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah mengumumkan hasil seleksi anggota PPD melalui papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Namun, oleh karena jadwal tahapan yang amat ketat sebagai akibat dari pencairan anggaran Pilkada yang terlambat, pengumuman hasil seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara dilakukan sekaligus dalam satu kesempatan. Berkenaan dengan adanya beberapa nama calon anggota PPD terpilih yang belakangan, atas dasar laporan masyarakat, diketahui pernah tercatat sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2014, Para Teradu telah menindaklanjutinya dengan melakukan pembatalan nama-nama dimaksud dan menggantinya dengan calon anggota PPD lain yang ada dalam daftar tunggu sebelum pelantikan dilakukan. Adapun terhadap aduan Pengadu yang menyebutkan bahwa Para Teradu melakukan intervensi dalam penentuan Ketua PPD, Para Teradu dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pemilihan Ketua PPD dilakukan dari dan oleh anggota PPD; [4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu benar telah mengumumkan kegiatan rekrutmen Panitia Pemilihan Distrik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015. Namun, dalam prosesnya, Para Teradu tidak mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi tersebut secara terpisah antara seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara, tetapi mengumumkannya sekaligus dalam satu kesempatan. Tindakan Para Teradu secara nyata mengabaikan tertib administrasi Pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas tertib dan asas profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf e dan huruf i juncto Pasal 15 huruf b mengenai kewajiban penyelenggara Pemilu untuk bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan Pasal 16 huruf b berkaitan kewajiban untuk memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat, serta Pasal 16 huruf c tentang kewajiban memberikan informasi secara lengkap, periodik, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Terhadap dugaan telah meloloskan calon anggota PPD yang terlibat dalam partai politik, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan para Teradu telah menunjukkan itikad baik terhadap laporan masyarakat mengenai adanya 5 (lima) orang calon anggota PPD di Kabupaten Yahukimo yang diketahui terlibat partai politik. Setelah mengetahui kebenaran laporan dimaksud dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Papua, Para Teradu segera melakukan pergantian calon anggota PPD terpilih tersebut dengan calon yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan dugaan bahwa Para Teradu melakukan intervensi dalam proses penentuan Ketua PPD, DKPP tidak mendapati adanya bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai kebenaran dalil Pengadu dalam persidangan; [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I atas nama Keis Simbuk, Teradu II atas nama Oikop Sonap, Teradu III atas nama Dominggus Marei, Teradu IV atas nama Habekuk Iksomon, dan Teradu V atas nama Soleman Bahabol selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si