Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 285-PKE-DKPP/IX/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 304- P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 285-PKE- DKPP/IX/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Hernius Ibage Pekerjaan/Lembaga : Swasta Alamat : Dekai Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu.

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Didimus Busup Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Sosial Dekai, Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Melinus Soo Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Sosial Dekai, Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------ Teradu II; 3. Nama : Andreas Silak Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Sosial Dekai, Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Yesaya Magayang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Sosial Dekai, Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------ Teradu IV; 5. Nama : Penas Bahabol Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Sosial Dekai, Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu V; Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai------------- Para Teradu. info@dkpp.go.id [1.3] membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar keterangan Para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi pada tanggal 04 Mei 2019 yang mana hasil perolehan Partai PAN di Dapil I memperoleh suara sebanyak 13.466 suara, namun KPUD Kab. Yahukimo melakukan perubahan hasil pleno perolehan suara pada tanggal 4 Mei 2019 tersebut tanpa menghadirkan saksi-saksi partai politik dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo, dari 13.466 suara menjadi 10.955 suara ini karena kepentingan Saudara Karasko Busup yang merupakan ajudan Bupati Yahukimo yang tadinya dilapangan suaranya 1.820 suara, tetapi KPU Kabupaten Yahukimo pada saat pleno penetapan kursi Saudara Karasko Busup ditetapkan sebagai calon terpilih. Disinilah merugikan saya atas nama Hernius Ibage sebagai caleg yang terpilih di Dapil I Nomor urut 2. Hal ini merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan oleh Komisioner KPUD Kabupaten Yahukimo. Dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 463 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.2] KESIMPULAN PENGADU Menimbang kesimpulan Pengadu atas hasil sidang pemeriksaan sebagai berikut: a. bahwa materi pengaduan sangat jelas terbuka perubahan yang dilakukan oleh 3 komisioner kpu Yahukimo dan 1 orang staf operator komputer dari 13. 466 turun menjadi 10. 955 ini sangat memalukan di hadapan sidang DKPP dan KPU Yahukimo kembali mengakui 13. 466 karena mereka bersalah dengan hasil pleno pada tanggal 14 Agustus itu secara hukum melanggar kode etik pemilu tahun 2019. Bahwa terbukti bersalah maka, salah satu anggota kpu Yahukimo sms melalui whatsap pukul 19 52 setelah sidang selesai ,perubahan yang dilakukan oleh : Didimus Busub 1. = ketua kpu divisi keuangan dan logistik Meli Sool 2. = Divisi theknis Yesaya Magayang 3. = Divisi Hukum Harus di pecat 3 komesioner KPU Yahukimo Nama- Nama terlampir diatas 4. ini, sebagai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Undang- undang No 7 Tahun 2017 yang berlaku, karena mereka sendiri mengakui kesalahannya di hadapan ketua hakim Dewan kehormatan penyelengakara Pemilu (DKPP). b. Bahwa alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan sudah sangat terang menerang menujukan pengadu bahwa kpu telah melakukan perubahan : 1. Tempat perubahan pleno tidak jelas 2. Bawaslu kabupaten Yahukimo tidak mengikuti hasil perubahan dan tidak memberikan rekomendasi hasil perubahan pada tanggal, 14 Agustus 2019 3. Mewakili pemerintah tidak ada info@dkpp.go.id 4. TNI /POLRI Tidak ada 5. Tanggal dan hari tidak jelas 6. 5 komisioner KPU Yahukimo mengakui tidak tauh hasil perubahan suara 10.955. di hadapan Ketua dan Anggota DKPP dan didepan Pengadu juga baku tolak ke staf komisioner c. Bahwa sangat jelas terbukti hasil pleno Fom DB 1 pada Tanggal 4 Mei 2019 suara Partai PAN dapil satu = 13. 466 1. Anis kobak = 5. 764 2. Hernius ibage = 3. 602 3. Rani kobak = 559 4. Esau pahabol = 1. 663 5. Yessy pahabol =5 6. Yaguli keikera = 34 7. Eneti pahabol =5 8. Sarina kobak = 14 9. Nepa C Busup = 1. 820 Dasar surat keputusan Komisi Republik Indonesia Nomor 987/pl.01.8- kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten /kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Hasil perubahan suara =10. 955 1. Anis kobak = 5. 764 2. Hernius ibage = 3. 602 3. Rani kobak = 559 4. Esau pahabol = 1. 663 5. Yessy pahabol =5 6. Yaguli keikera = 34 7. Eneti pahabol =5 8. Sarina kobak = 14 9. Nepa C busup = 1.820 10. Hasil ini tidak sesuai dengan pleno pada tanggal 4 mei 2019 d. Bahwa sesuai dengan persidangan pada tanggal 14 nofember 2019 bahwa teradu 1 sampai dengan 1v tidak bisa menjelaskan secara rinci dan tidak teliti disaat pleno pada tanggal 4 Mei terkait dengan Fom C1 dan DB I karena salah mengunakan data Fom DB I. Disaat pleno saya sempat bicara hasil penetapan suara ini tidak sesuai dengan hasil pleno pada tanggal 4 mei 2019 tapi kpu pada prinsipnya tetap di jalankan sampai selesai. e. Bahwa kpu Yahukimo menyatakan suara dari Partai Nasdem mengalikan ke Partai PAN itu tidak pernar. f. Bahwa pengadu sudah punya alat bukti : 1. Fom C1 Hologram 6 kepala kampung distrik Soba Kabupaten Yahukimo 2. Fom DA 1 Hologram 3. Fom DB 1 Hologram hasil pleno kpud kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Mei 2019 4. Hasil perubahan dan Penetapan pada tanggal 14 Agustus 2019 5 komisioner kpud Yahukimo belum tanda tangan dalam berita acara golom Partai PAN ketahuan dalam pemeriksaan dokumen kpu dan nyatakan tidak sah dalam angka 10. 955 itu. info@dkpp.go.id 5. Surat Pengaduan saksi dari Partai PAN distrik soba 6. Surat pernyataan PPD keberatan hasil pleno 7. Hasil pleno kpud Yahukimo tanpa surat keputusan salinannya di bagikan kepada 16 Partai Politik 8. Surat pengaduan dari Partai Nasdem ke polres yahukimo di tolak karena setelah rekapitulasi hasil pleno pada tanggal 4 mei 2019 9. Surat pengaduan dari Partai Nasdem ke Bawaslu Yahukimo tidak diterima /diapaikan karena setelah hasil pleno sudah selesai. 10. bawaslu yahukimo tentukan batas waktu 7 hari setelah pleno tapi waktu sudah lewat jadi tidak di kapulkan permohonannya 11. Surat penegasan dari ketua DPD PAN Kab Yahukimo tidak kuat karena hasil pleno kpu Yahukimo sudah selesai pada tanggal 4 mei 2019. Surat ketua DPD PAN Pada tanggal 11 nofember 2019 nomor PAN/A/26.19/MS/K-S/025/XI/2019. Tidak diterima karena hasil pleno sudah selesai secara Nasional KPU –RI. 12. Pengadu sudah dapat rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua Nomor 200/504/ MRP. 13. Pngadu sudah dapat surat dari komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor : 1147/pi.01-1-CD/06/KPU/VIII/2019 14. Hasil penetapan pada tanggal 14 Agustus 2019 atas Nama Nepa C Busup Sebagai calon Anggota DPRD terpilih versi kpu Yahukimo dengan jumlah perolehan suarah = 1. 820 suara itu alat buktinya tidak jelas hanya keluarga dekat dengan : 1. Didimus Busup = Ketua kpu divisi keuangan dan logistik 2. Meli Sool = Divisi Theknis 3. Yesaya Magayang = Divisi Hukum 3 orang ini satu kampung, satu distrik, satu bahasa dengan sdr. Nepa C Busup kepentingan itu yang kpu perubahan suara. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu IV; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III dan Teradu V; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] ALAT BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : DB1-DPRD Kab/Kota Yahukimo Provinsi Papua (Versi pertama) Jumlah perolehan suara 13.466 angka ini hasil yang benar sesuai dengan hasil pleno KPU Kab. Yahukimo pada tanggal 4 Juni 2019 dan secara nasional sudah sah; Bukti P-2 : DB1-DPRD Kab/Kota Yahukimo Provinsi Papua (Versi kedua) Jumlah perolehan suara 10.955, angka ini hasil penetapan KPU Kab. Yahukimo pada tanggal 14 Agustus 2019. Ini merupakan hasil yang tidak benar dan tidak sah secara hukum; info@dkpp.go.id Bukti P-3 : Bukti Video pertama dan video kedua; Bukti P-4 : DA1-DPRD Kab. Yahukimo, Provinsi Papua, Distrik Soba; Bukti P-5 : Surat Pernyataan Perihal Surat Kesepakatan Perolehan Suara Distrik Soba dengan jumlah perolehan suara 3.484 berdasarkan C1 dari 6 (enam) kepala kampung Distrik Soba hasil pada tanggal 17 April 2019; Bukti P-6 : Surat Pengajuan Saksi dari Partai PAN Nomor 01 SAKSI/PAN/YHKMO THN-2019, Perihal Keterangan Saksi Pan PAN tertanggal 20 April 2019; Bukti P-7 : Surat Pembatalan Berita Acara No. 02 PPD-SOBA/YHKMO THN. 2019 Perihal Pembatalan Berita Acara Form DAA1, DA1 DPRD Kab. Yahukimo 1, tertanggal 4 Mei 2019; Bukti P-8 : C1-DPRD Kab/Kota Yahukimo se-Kecamatan Soba; Bukti P-9 : Surat pernyataan 6 (enam) Kepala Kampung yang sudah menandatangani diatas meterai sesuai dengan hasil kesepakatan distrik Soba pada tanggal 17 April 2019, dengan tujuan mewakili dari Suku Hupla harus ada 1 (satu) kursi dari Partai PAN Distrik Soba, Kab. Yahukimo. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa jawaban Teradu I s.d Teradu V, secara bersama-sama menyampaikan sebagai berikut: A. Membantah Peristiwa yang menjadi Dasar Aduan oleh Pihak Pengadu/Pelapor. 1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 15:30 WIT di Dekai Yahukimo, Pihak Pengadu/Pelapor menuduh bahwa kami Pihak Teradu/Terlapor telah melanggar kode etik yaitu dengan cara merubah Berita Acara Hasil Pleno Pemungutan Suara di Yahukimo tanpa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo, adalah tuduhan yang tidak benar. Karena, pada tanggal 04 Mei 2019 tersebut kami yang dalam kapasitasnya sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Yahukimo pada saat itu sedang dalam tahap melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Saksi-saksi Partai. Pada saat itu tidak ada perubahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kabupaten Yahukimo seperti yang tuduhkan oleh Pihak Pengadu/Pelapor, karena memang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Oleh sebab itu kami membantah tuduhan Pihak Pengadu/Pelapor. 2. Bahwa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum pengaduan dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Pihak Pengadu/Pelapor yaitu pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak tepat atau cacat formil. Karena dalam pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat tentang bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, sedangkan kewenangan mengadili Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu. B. Membantah Kronologis yang disangkahkan Pihak Pengadu/Pelapor 1. Bahwa pengaduan atau laporan dari Pengadu/Pelapor yang mengklaim suara untuk Partai Amanat Nasional terkesan tidak jelas atau kabur karena tidak secara terperinci menjelaskan dalam Kronologisnya mengenai siapa calon legislatif Partai Amanat Nasional yang memiliki suara kelebihan 2.511 info@dkpp.go.id tersebut, sehingga total saura Partai Amanat Nasional menjadi 13.466. sedangkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah pemilihan Yahukimo I (satu) berdasarkan Formulir DB1-DPRD suara Partai Amanat Nasional berjumlah 10.955 suara. (bukti T-1) Tabel 1 Perolehan Suara DPRD Daerah Pemilihan I Berdasark Menur NO Nama Calon DPRD Partai an DB1- ut Urut DPRD Pelapor Hanis Kobak, S.IP PAN 5.764 suara ? 1 Hernius Ibage,SE PAN 1.091 suara ? 2 Ranny Kobak,SE PAN 559 suara ? 3 Esau Bahabol,S.IP PAN 1.663 suara ? 4 Yesi Pahabol, S.I.Kom PAN 5 suara ? 5 Yauli Keykyera PAN 34 suara ? 6 Eneti Bahabol,S.Sos PAN 5 suara ? 7 Sarina Kobak, A.Md PAN 14 suara ? 8 Nepa C.Busup, SE PAN 1.820 suara ? 9 Jumlah 10.955 suara 13.466 suara Tabel di atas menunjukan bukti bahwa Pengadu/Pelapor tidak memiliki data perolehan suara yang jelas atau abstrak sehingga tidak terlihat angka-angka perolehan suara yang di klaim oleh Pihak Pengadu/Pemohon. 2. Bahwa Pihak Pengadu/Pelapor merasa dirugikan sehingga berasumsi bahwa suaranya telah dialihkan ke saudara Nepa C.Busup sungguh sangat keliru. Karena, penetapan calon terpilih saudara Nepa C.Busup telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, jumlah perolehan suara Partai PAN untuk dapil 1 adalah 10.955 suara, perolehan suara Partai NasDem untuk dapil 1 adalah 7.810 suara, perolehan seluruh suara Partai PERINDO untuk dapil 1 adalah 7.715 suara, perolehan seluruh suara Partai PKS untuk dapil 1 adalah 6.254 suara, perolehan seluruh suara Partai PSI untuk dapil 1 adalah 6.214, perolehan seluruh suara Partai Demokrat untuk dapil 1 adalah 6.012 suara, perolehan seluruh suara Partai info@dkpp.go.id Gerindra untuk dapil 1 adalah 4.830 suara, dan perolehan seluruh suara Partai PKB untuk dapil 1 adalah 4.549 suara. 4. Bahwa setelah dilakukan penghitungan perolehan jumlah kursi berdasarkan amanat Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Pasal 414 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 bahwa dalam menetapkan perolehan kursi di lakukan pembagian ganjil (1,3,5,7,dst) masing-masing partai, partai PAN mendapatkan 1 kursi, partai NasDem memperoleh 1 kursi, partai Perindo memperoleh 1 kursi, partai PKS memperoleh 1 kursi, partai PSI memperoleh 1 kursi, partai Demokrat memperoleh 1 kursi, partai Gerindra memperoleh 1 kursi, dan partai PKB memperoleh 1 kursi. sehingga total kursi pada pemilihan DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan hanya 8 (delapan) kursi terisi sedangkan kuota kursi yang tersedia untuk kursi DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil I adalah 9 (sembilan) kursi, sehingga masih ada sisa 1 (satu) kursi yang belum terisi. 5. Bahwa dikarenakan partai PAN adalah partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan DPRD dapil I (satu) Kabupaten Yahukimo maka, 1 (satu) kursi yang belum tersebut diatas diberikan kepada calon suara terbanyak ke 2 (dua) di partai PAN yaitu kepada nomor urut 9 (sembilan) partai PAN atas nama Nepa C.Busup, SE sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019. 6. Bahwa Pada hari kamis, tanggal 02 bulan Mei Tahun 2019 tepatnya pada pagi hari didepan Hotel Yahukimo II (Dua), Pihak Pengadu/Pelapor dengan salah satu anggota PPD atas nama Yokim Iklay pernah memberikan Surat Keterangan Peralihan Suara dari Yutia Sobolim dari Partai Nasdem sebesar 2.511 suara kepada saudara Pengadu/Pelapor, tetapi pada waktu itu saya (Teradu I) dan saudara Yesaya Magayang (teradu IV) tidak mengindahkan Surat Pengalihan Suara tersebut. 7. Bahwa alasan kami tidak mengindahkan Surat Peralihan tersebut karena kami belum pendapatkan klarifikasi secara langsung dari saudara Yutia Sobolim. 8. Bahwa setelah kami klarifikasi, tekait Surat Keterangan Peralihan Suara dari saudara Yutia sobolim dari partai Nasdem ke saudara Hernius Ibage dari partai PAN ternyata surat tersebut dibuat secara sepihak oleh saudara Hernius Ibage sendiri dengan dengan memalsukan tanda tangan dari Pihak Yutia Sobolim. [2.6] PETITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; 4. Memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik Teradu dalam Putusannya. info@dkpp.go.id [2.7] ALAT BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I s.d Teradu V mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotocopy Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/kota; Bukti T-2 : Fotocopy Formulir Model DA1 Distrik Soba; Bukti T-3 : Fotocopy Formulir Model DAA1 Desa Soba; Bukti T-4 : Fotocopy Formulir Model DAA1 Desa Hepinis; Bukti T-5 : Fotocopy Formulir Model DAA1 Desa Nilen; Bukti T-6 : Fotocopy Formulir Model DAA1 Desa Tanda; Bukti T-7 : Fotocopy Formulir Model DAA1 Desa Surukmu; Bukti T-8 : Fotocopy Formulir Model DAA1 Desa Ugulintipmu; Bukti T-9 : Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Suara; Bukti T-10 : Fotocopy Surat Peralihan Suara; Bukti T-11 : Fotocopy Surat Pengaduan dari DPD Partai Nasdem ke Polres Kabupaten Yahukimo; Bukti T-12 : Fotocopy Surat Pengaduan dari DPD Partai Nasdem ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo; Bukti T-13 : Fotocopy Surat Penegasan DPD Partai Amanat Nasional ke KPU Provinsi Papua; Bukti T-14 : Fotocopy Surat Penegasan DPD Partai Amanat Nasional ke DKPP; [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bawaslu Kabupaten Yahukimo selaku Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa berkaitan dengan Pleno penetapan suara tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Mei 2019 di aula KPU Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi-saksi partai politik hanya sebagian diberikan Para Teradu, yaitu formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPD RI, dan Model DB1-DPR RI dengan alasan Bawaslu Kab. Yahukimo juga tidak mengetahuinya.

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: info@dkpp.go.id a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa: a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu mencantumkan identitas pekerjaan swasta, sisi yang lain dalam perkara a quo Pengadu berkedudukan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo I Nomor Urut 2 Partai Amanat Nasional. DKPP berkesimpulan kedudukan Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. info@dkpp.go.id

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan mengubah Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten tanggal 4 Mei 2019 tanpa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) semula 13.466 menjadi 10.955 suara dan perolehan suara Pengadu selaku Caleg DPRD Kabupaten Yahukimo dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 Dapil Yahukimo I diubah semula 3.602 menjadi 1.091 suara; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu mengubah Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Yahukimo yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2019 tanpa melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Bahwa Para Teradu melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019 dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi partai politik. Bahwa dalam forum rapat pleno rekapitulasi tersebut tidak ada perubahan berita acara dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Bahwa tidak benar perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Yahukimo I berjumlah 13.466 suara dan perolehan suara Pengadu berjumlah 3.602 suara. Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang dijadikan dasar penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, perolehan suara PAN untuk Dapil Yahukimo I adalah 10.955 suara dan perolehan suara Pengadu berjumlah 1.091 suara. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2019, Pengadu bersama anggota PPD Soba bernama Yokin Itlay memberikan surat keterangan peralihan suara dari Yutia Sobolim Caleg DPRD Kabupaten Yahukimo dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 sejumlah 2.511 suara kepada Pengadu untuk Distrik Soba. Akan tetapi, Teradu I dan Teradu IV tidak mengindahkan surat peralihan suara tersebut karena memerlukan klarifikasi secara langsung kepada Yutia Sobolim; [4.3] Menimbang keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terdapat perbedaan antara Pengadu dan Para Teradu terhadap perolehan suara Partai Amanat nasional (PAN) dan Pengadu selaku Caleg DPRD Kabupaten Yahukimo dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 Dapil Yahukimo I. Dalam jawaban tertulis, Para Teradu menerangkan bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Yahukimo I adalah 10.955 suara dan perolehan suara Pengadu berjumlah 1.091 suara. Akan tetapi, Pengadu mendalilkan bahwa dalam forum rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019 dan berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pengadu, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sejumlah 13.466 suara dan perolehan suara Pengadu sejumlah 3.602 suara. Terhadap perbedaan tersebut, terungkap fakta bahwa Para Teradu dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019 menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sejumlah 13.466 suara dan perolehan suara Pengadu sejumlah 3.602 suara. Dengan demikian, alat bukti Pengadu telah sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi tanggal 4 Mei 2019. Dalam sidang pemeriksaan, terungkap perbedaan pendapat antara Teradu I dengan info@dkpp.go.id Teradu II s.d Teradu V. Teradu I berpendapat bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Yahukimo I yang benar adalah 10.955 suara dan perolehan suara Pengadu berjumlah 1.091 suara. Sedangkan menurut Teradu II s.d Teradu V perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sejumlah 13.466 suara dan perolehan suara Pengadu sejumlah 3.602 suara, atau telah sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi tanggal 4 Mei 2019 dan alat bukti yang diajukan Pengadu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terjadi perubahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) semula 13.466 menjadi 10.955 suara dan perolehan Pengadu semula 3.602 menjadi 1.091 suara. Terhadap fakta tersebut, Teradu I berasalan perlu dilakukan perubahan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota karena setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019, Para Teradu menerima tembusan surat laporan Partai Nasdem kepada Polres Kabupaten Yahukimo tanggal 9 Mei 2019 perihal Pengaduan atas Surat Pemalsuan Pengalihan Suara oleh Oknum Caleg dan PPD Distrik Soba Kabupaten Yahukimo 2019. Laporan tersebut pada pokoknya mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan mengalihkan suara Yutia Sobolim Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 Dapil Yahukimo I sejumlah 2.511 suara dari Distrik Soba kepada Pengadu selaku Caleg PAN Nomor Urut 2. Berdasarkan laporan tersebut, dilakukan perubahan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sehingga perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) semula 13.466 menjadi 10.955 suara dan perolehan suara Pengadu semula 3.602 menjadi 1.091 suara. Dalam sidang pemeriksaan, Teradu I membenarkan telah dilakukan perubahan Formulir Model DB1-DPRD DPRD Kab/Kota, akan tetapi Teradu I menyatakan tidak mengetahui bagaimana dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Teradu I beralasan bahwa yang mengetahui mekanisme dan tempus perubahan dokumen adalah Teradu II selaku Koordinator Divisi Teknis. Namun, Teradu II menolak dengan tegas pernyataan Teradu I dan menerangkan bahwa dirinya dan Teradu V sedang berada di Jakarta dalam rangka persiapan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Teradu III dan Teradu IV yang berada di Provinsi Papua juga menyatakan tidak mengetahui hal ihwal perubahan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota serta dengan tegas menerangkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengadu adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi tanggal 4 Mei 2019. Bahwa selanjutnya Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota hasil perubahan tersebut dijadikan dasar Para Teradu untuk menerbitkan Keputusan Nomor: 165/HK.03.1- Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP menilai telah terjadi perubahan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota setelah penetapan rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019 sehingga mengubah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) semula 13.466 menjadi 10.955 suara dan perolehan suara Pengadu semula 3.602 menjadi 1.091 suara. Meskipun Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V membantah adanya perubahan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, akan tetapi Teradu I s.d Teradu V terbukti menggunakan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota hasil perubahan sebagai dasar penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu yang dituangkan dalam Keputusan Nomor: 165/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019. Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Yahukimo mengakui adanya perubahan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota pasca rekapitulasi tingkat info@dkpp.go.id Kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019. DKPP berpendapat tindakan Teradu I mengetahui dan melakukan perubahan dokumen di luar mekanisme dan prosedur rekapitulasi telah menghilangkan hak konstitusional Pengadu selaku caleg peserta pemilu. Sedangkan, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V melakukan pembiaran terhadap penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu yang didasarkan pada dokumen yang tidak sesuai perolehan suara Partai Amanat Nasional dan perolehan suara Pengadu yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2019. Tindakan Teradu I terbukti mendistorsi hasil pemilu, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti tidak mampu menghentikan tindakan Teradu I yang merusak kemurnian hasil Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Prinsip mandiri, adil dan berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 11 huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Didimus Busup sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Melinus Soo, Teradu III Andreas Silak, Teradu IV Yesaya Magayang, dan Teradu V Penas Bahabol masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. info@dkpp.go.id Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. Plt. KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir info@dkpp.go.id