Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 97/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 194/I- P/L-DKPP/2015 tanggal 2 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 97/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Mohammad Diro Masbang, SH. Organisasi/Lembaga : Tim Advokasi Hukum Sahabat & Relawan Saan Mustopa Alamat Kantor : Dusun Karajatan Rt 003 Rw 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Galih Rakasiwi, SH. Organisasi/Lembaga : Tim Advokasi Hukum Sahabat & Relawan Saan Mustopa Alamat : Puri Kosambi Blok D/10 RT 056 RW 016 Desa Duren Kecamatan Kalri Kabupaten Karawang Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Dona Romdona Organisasi/Lembaga : Ketua Sahabat & Relawan Saan Mustopa Alamat : Dusun Sungai Bambu RT 001 RW 004 Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pengadu III; 4. Nama : Muslim Hafidz Organisasi/Lembaga : Ketua Relawan Wong Dewek untuk Saan Mustopa Alamat : Pasir Putih RT 16 RW 005 Desa Sukajaya Kecamatan Cimalaya Kulon Kabupaten Karawang Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pengadu IV; 1

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Syarif Hidayat Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang Alamat : Jalan Panatayudha No. 45 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

Menimbang bahwa Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 194/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 2 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 97/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 27 November 2015 menyampaikan aduan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa kedudukan hukum Pengadu dalam hal ini adalah pendukung Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) yaitu Saan Mustopa dan sekaligus merupakan Masyarakat Karawang yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karawang Tahun 2015 ini. Bahwa kedudukan hukum Teradu dalam hal ini adalah sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karawang dan merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu pada Pemilukada tahun 2015 ini; 2. Bahwa Teradu pada hari Sabtu tertanggal 17 Oktober 2015 telah mengeluarkan pernyataan yang dipublikasikan di media www.karawangpublisher.com yang bunyi pernyataan tersebut sebagai berikut: “Tanggal 5 Oktober sudah saya cek di gedung DPR RI Senayan ternyata Saan Mustopa belum mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI” Kata Syarif Hidayat Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, Jum’at (16/10). “sampai hari ini surat 2  pengunduran diri Saan Mustopa belum diajukan ketika sampai tanggal 24 Oktober 2015 belum mengajukan surat pengunduran dirinya maka akan didiskualifikasi”. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, Pengadu baru mengetahui pernyataan Teradu sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut di atas; 3. Bahwa oleh karena pernyataan Teradu merupakan pernyataan yang diduga mengada- ngada, menyudutkan, seolah-olah Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) ini sedang bermasalah. Pengadu berpandangan bahwa Teradu terlalu dini untuk mengeluarkan pernyataan di media publik tersebut dengan melupakan dan tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan dan peraturan hukum Pemilukada yang berlaku. Jika peserta Pemilukada dianggap bermasalah, seharusnya Teradu memberitahukan secara patut, memberikan kesempatan kepada setiap peserta menyampaikan pendapatnya, mendengarkan serta mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil terhadap setiap peserta. Pengadu berpandangan bahwa Teradu tidak menjalankan kewajibannya dan melanggar Pasal 10 huruf h, i, dan j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan: Pasal 10 Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: h. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya; i. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya; j. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Berdasarkan alasan hukum yang dipaparkan oleh Pengadu pada point 2 ini, maka sangatlah tepat jika yang mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Teradu terbukti tidak memberikan keadilan kepada Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) yaitu Saan Mustopa yang saat ini didukung oleh Pengadu, karena tidak memberitahukan secara patut, memberikan kesempatan kepada Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) untuk menyampaikan pendapatnya terkait tuduhan Teradu, dan mendengarkan serta mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. 4. Bahwa sebagai pendukung Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) dan merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karawang pada tahun 2015 ini, Pengadu berpandangan bahwa: 4.1. Teradu patut diduga telah memberikan kebohongan publik atau keterangan yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, karena berdasarkan data dan 3  fakta hukum yang ada, Saan Mustopa telah mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 29 Juli 2015 dengan bukti tanda terima Surat Pengunduran Dirinya yang diterima oleh Sekretariat Jendral DPR RI tertanggal 04 Agustus 2015, dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019. 4.2. maka berdasarkan data tersebut, Pengadu berpandangan bahwa Teradu sudah tidak memenuhi kewajiban dan telah melanggar Pasal 16 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan: Pasal 16 Dalam melaksanakan asas tertib, penyelenggara pemilu berkewajiban: a. Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta. Berdasarkan alasan hukum yang tersebut pada point 3 diatas, maka Pengadu memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Teradu terbukti telah memberikan kebohongan publik atau memberikan informasi yang disampaikan kepada publik dengan tidak berdasarkan data dan/atau fakta. 5. Bahwa oleh karena pernyataan Teradu yang disampaikan kepada publik tersebut telah merugikan Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) karena dengan pernyataan tersebut dapat berdampak terhadap pandangan publik yang beranggapan bahwa Saan Mustopa sebagai Calon Bupati Kabupaten Karawang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadu memohon kepada yang mulia yang mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap terhadap Teradu sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti- bukti/keterangan yakni sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Print out hasil capture www.karawangpublisher.com tanggal 17 Oktober 2015 P-2 Surat Pernyataan pengunduran diri Saan Mustopa sebagai anggota DPR RI tertanggal 29 Juli 2015; P-3 Tanda terima dari Bagian TU Sekjen DPR RI terkait surat pengunduran diri Saan Mustopa tanggal 4 Agustus 2015; P-4 Surat pemberitahuan mencalonkan diri dalam pilkada kepada Ketua DPR RI tanggal 29 Juli; 4  P-5 Tanda masuk surat kepada Ketua DPR RI terkait pencalonan Saan Mustopa tanggal 31 Juli 2015 P-6 Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2015 tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPR a.n. Saan Mustopa tanggal 19 Oktober 2015. [2.3] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan laporan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah terbukti tidak memberikan keadilan kepada Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) yaitu Saan Mustopa yang saat ini didukung oleh Pengadu dan melanggar Pasal 10 huruf h, huruf I, dan huruf j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Menyatakan bahwa Teradu terbukti telah memberikan kebohongan publik atau memberikan informasi yang disampaikan kepada publik dengan tidak berdasarkan data dan/atau fakta dan melanggar Pasal 16 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 4. Menghukum Teradu dengan sanksi Pemberhentian Tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 5. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu, yaitu Muhamad Fauzi selaku relawan yang pertama kali mengetahui adanya pemberitaan di www.karawangpulisher.com sebagai berikut: Muhamad Fauzi (Saksi Pengadu) Saya adalah relawan dibawah yang pertama kali mengetahui adanya pemberitahuan di www.karawangpublisher.com tersebut. Awalnya Saya tahu dari media sosial tentang adanya pemberitaan buruk terhadap Calon yang Saya dukung, Saan Mustopa. Lalu saya konfirmasi melalui telepon ke Ketua Relawan, dan menanyakan apakah benar Saan belum mengundurkan diri dari Anggota Dewan, karena berita yang beredar di masyarakat adalah Saan Masih menjabat Anggota Dewan dan belum mengundurkan diri. Namun pada saat itu Ketua Relawan belum bisa menjawab dan akan melakukan klarifikasi. Atas 5 pemberitaan tersebut saya banyak ditanyai oleh masyarakat terkait status Saan tersebut. Setelah adanya kepastian bahwa Saan Mustopa sudah mengundurkan diri, kami klarifikasi lewat media sosial seperti facebook, BBM, twitter, dan lain-lain. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 27 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengadu kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas; 2. Bahwa apa yang dikemukakan Pengadu dalam pengaduannya dan/atau pelaporanya sepanjang mengenai Pemberitaan Pencalonan Bupati No. urut 6 (enam) yang dikutip dari Media Elektronik (online) yaitu www.karawangpublisher.com adalah tidak benar sama sekali, supaya yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pengadu. Maka dengan ini Teradu sangat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut: Mengenai Hubungan Hukum Teradu dan Pengadu tidak memiliki kepentingan langsung dan akibat langsung, dengan uraian sebagai berikut: a) Bahwa dalil pengaduan Pengadu dalam kedudukannya sebagai pendukung Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan nomor urut 6 (enam) yaitu Saan Mustopa adalah dalil yang tidak benar sama sekali, karena Pengadu dalam kedudukannya sebagai Pendukung Calon Bupati tidak mempunyai kepentingan langsung dan serta akibat langsung dengan objectum litis yang di adukan kepada Teradu sebagaimana terdaftar dalam Nomor Panggilan Sidang: 0821- 97/DKPP-PKE-IV/2015 tertanggal 24 November 2015, di Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Jakarta. b) Bahwa dalil Pengadu yang mendalilkan sebagai masyarakat Karawang yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karawang Tahun 2015 ini: adalah dalil yang kabur (obscuur libel) karena objectum litis Pengaduan yang di adukan oleh Pengadu adalah bukan merupakan hasil Pilkada di Kabupaten Karawang melainkan hanya pemberitaan dari salah satu media online yaitu www.karawangpublisher.com, yang mengandung polemik dengan media cetak lainnya sehingga Pengadu menyangka Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karenanya, dalil Pengadu yang mendalilkan sebagai masyarakat Karawang yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah dalil yang Prematur sehingga sepatutnya aduan Pengadu tidak dapat diterima; c) Bahwa Pengaduan Para Pengadu adalah Politis yang bertujuan untuk pencitraan belaka, karena subjectum litis yang tidak memiliki kepentingan langsung dan akibat langsung dalam mengadukan Teradu sebagaimana dalam 6  Surat Pelaporan tertanggal 10 November 2015 adalah suatu tindakan yang gegabah dan ceroboh serta merugikan nama baik Saan Mostopa sendiri sebagai Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan nomor urut 6 (enam). Oleh karenanya Pengadu sepatutnya ditolak oleh yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). d) Bahwa dalil Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu pada tanggal 17 Oktober 2015 telah mengeluarkan pernyataan yang dipublikasikan melalui media online yaitu www.karawangpublisher.com adalah tidak benar sama sekali, dikarenakan berita yang bersumber dari www.karawangpublisher.com adalah tidak benar (terlampir P-1). e) Bahwa Teradu tidak pernah sama sekali menyampaikan pernyataan mengenai apapun melalui media online (terlampir P-1). Bahwa yang benar adalah pada saat rapat dengan Bupati pada tanggal 16 Oktober 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Karawang lantai II gedung Singaperbangsa Pemerintah Kabupaten Karawang dengan agenda rapat Kunjungan Kerja perihal Pemantauan Pemantapan Kesiapan Pentahapan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Karawang, yang dihadiri oleh SEKDA, ASDA, Kepala Dinas, masing-masing Instansi Terkait, Staf MENKOPOLHUKAM serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karawang (terlampir: P-2). Bahwa dalam Rapat tersebut muncul pertanyaan dari Anggota KPU yang bernama Farid mengenai SK Pemberhentian anggota DPR RI Saan Mustopa sebagai Calon Bupati Nomor urut 6 (enam). Dalam rangka menjawab pertanyaan Anggota KPU (Bapak Farid) tersebut, maka Teradu menjawab, “bahwa sampai pada tanggal 5 Oktober 2015 SK Pemberhentian Saan Mustopa belum keluar”. Hal yang disampaikan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan anggota KPU tersebut telah sesuai dengan Pasal 30 huruf d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. f) Bahwa dalil Pengadu yang bersumber dari media online www.karawangpublisher.com tertanggal 17 Oktober 2015 yang menyebutkan bahwa, “Tanggal 05 Oktober sudah saya cek di gedung DPR RI Senayan ternyata Saan Mustopa belum mengajukam surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI”. Pada tanggal 17 Oktober 2015 dan seterusnya yang dikutip dari www.karawangpublisher.com adalah tidak benar sama sekali (terlampir P-1). Bahwa yang benar, Teradu telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Panwaslu untuk mengecek dan memastikan proses Permohonan Pengunduran Diri Calon Nomor urut 6 (enam) yaitu Saan Mustopa dan pada tanggal 05 Oktober 2015. Teradu berangkat ke Jakarta dalam rangka menindaklanjuti tugas dan kewajiban Panwaslu sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- 7  Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, datang ke Sekretariat Jendral DPR RI dengan tujuan untuk menanyakan dan memastikan proses Surat Pengunduran Diri Saan Mustopa. Tanggal 5 Oktober 2015 itulah didapatkan informasi dari Sekretariat Jendral DPR RI mengatakan bahwa “Surat Pengunduran Diri Saan Mustopa masih berada di Pimpinan Dewan” (terlampir; P- 3). g) Bahwa dalil Pengadu yang mendalilkan bahwa. “sampai hari ini surat pengunduran diri Saan Mustopa belum diajukan ketika sampai tanggal 24 Oktober 2015 belum mengajukan surat pengunduran dirinya maka akan didiskualifikasi”, pada tanggal 17 Oktober 2015 dan seterusnya yang dikutip dari www.karawangpublisher.com adalah tidak benar (terlampir: P-1). h) Bahwa Teradu tidak pernah sama sekali menyampaikan pernyataan yang dipublikasikan mengenai apapun melalui media online yaitu www.karawangpublisher.com. i) Bahwa pandangan Pengadu dengan dalih pernyataan Teradu yang disampaikan melalui media online yaitu www.karawangpublisher.com telah merugikan Calon Bupati Kabupaten Karawang dengan Nomor Urut 6 (enam) karena dengan pernyataan tersebut dapat berdampak terhadap pandangan publik yang beranggapan bahwa Saan Mustopa sebagai Calon Bupati Kabupaten Karawang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadu memohon kepada yang mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap terhadap Teradu sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum adalah tidak benar. j) Bahwa oleh karena Teradu tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dasar etika dan prilaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, yaitu yang berbunyi sebagai berikut: “h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau kepentingan yang dikenakannya”. Faktanya Teradu menyampaikan keterangan dalam rangka menjawab pertanyaan dari salah satu anggota / peserta Forum Rapat yang datangnya dari Anggota KPU yaitu Bapak Farid, yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Karawang lantai II gedung Singaperbangsa Pemerintah Kabupaten Karawang dengan agenda Rapat Kunjungan Kerja perihal Pemantauan Pemantapan Kesiapan Pentahapan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Karawang pada tanggal 16 Oktober 2015 (terlampir: P-2), forum rapat itu dihadiri juga oleh SEKDA, ASDA, Kepala Dinas, masing-masing Instansi Terkait, Staf MENKOPOLHUKAM dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karawang, dengan demikian semua jawaban-jawaban 8  yang disampaikan Teradu telah sesuai pada tempat dan kapasitasnya selaku Panwaslu Kabupaten Karawang. k) Bahwa Pasal 10 huruf i berbunyi sebagai berikut: “i. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau tentang kasus yang dikenakannya”. Bahwa Teradu tidak pernah menyampaikan berita yang berisikan tentang tuduhan atau menyampaikan berita bohong tentang suatu kasus yang dihadapinya atau tentang yang dikenakannya melalui media online yaitu www.karawangpublisher.com (terlampir P-1); l) Bahwa Pasal 10 huruf j berbunyi sebagai berikut: “j. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil”. Teradu menyampaikan jawaban dari pertanyaan anggota KPU berdasarkan informasi dan temuan sebagai dasar untuk menjawab dari pertanyaan yang muncul dalam forum rapat pada tanggal 16 Oktober 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Karawang lantai II gedung Singaperbangsa Pemerintah Kabupaten Karawang dengan agenda Rapat Kunjungan Kerja perihal Pemantauan Pemantapan Kesiapan Pentahapan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh SEKDA, ASDA, Kepala Dinas, masing-masing Instansi Terkait, Staf MENKOPOLHUKAM dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karawang; (terlampir: P-2) m) Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang berisi bantahan Teradu yang telah dipaparkan dalam surat jawaban ini, maka apa yang menjadi tuduhan-tuduhan dan/atau aduan-aduan Para Pengadu (Mohammad Diro Masbang, S.H., dkk) adalah tidak benar dan tidak terbukti sama sekali. 3. Bahwa tuduhan Pengadu yang menyatakan Teradu telah memberikan kebohongan publik atau tidak berdasarkan pada keterangan dan bukti yang ada adalah tidak benar sama sekali. Faktanya Teradu tidak pernah membuat pernyataan maupun informasi kepada publik melalui media online www.karawangpublisher.com. [2.5] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak permohonan/pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memulihkan kembali nama baik Teradu, 3. Bilamana Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. [2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut: 9 BUKTI KETERANGAN T-1 Kliping media Radar Karawang tertanggal 17 Oktober 2015; T-2 Kliping media Radar Karawang tertanggal 19 Oktober 2015; T-3 Kliping media Koran Berita tertanggal 19 Oktober 2015; T-4 Fotokopi Surat Nomor 005/5159/Pem. Um. dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Perihal Pemantauan Pemantapan Kesiapan Pentahapan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Karawang; T-5 Surat Panwaslu Kabupaten Karawang tertanggal 25 November 2015 Nomor 160/JB-10/11/2015 perihal Bantahan Panwaslu Kabupaten Karawang terhadap Penanggung Jawab Modeia Online www.karawangpublisher.com; T-6 Tanda terima surat dari English Training Centre (ETC) Karawang tertanggal 25 November 2015. [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN KARAWANG Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang pada tanggal 27 November 2015 Roni Rubiat Machri dan Agus Supriyadi (Panwaslu Kabupaten Karawang) Roni menjelaskan bahwa mereka melakukan pembagian tugas dalam rangka antisipasi permasalahan pengunduran diri semua calon yang statusnya sedang menjabat, termasuk ada statusnya sebagai Anggota DPRD dan ada Calon yang statusnya Anggota DPR RI. Mereka juga menyurati lembaga terkait, saling berbagi tugas. “Kebetulan, Pak Ketua (Teradu) kebagian tugas ke Sekjen DPR RI untuk mengecek status Saan Mustopa. Pada saat rapat Kunjungan Kerja bersama dengan Sekretaris Daerah seperti yang dimaksud Teradu kami ditanya terkait status tersebut oleh salah seorang peserta rapat dan karena kami mengetahui, maka Teradu menjawab dalam kapasitasnya sebagai Panwaslu Kabupaten Karawang yang sudah sesuai dengan tugas dan wewenang”, kata Roni Rubiat. Sementara Agus Supriyadi menjelaskan bahwa mereka melakukan pengawasan media cetak dan surat kabar. “Tiap hari kami pantau pemberitaan, dan bahkan kami buatkan kliping terkait Pilkada Karawang ini. Kami tidak mengetahui adanya pemberitaan online di www.karawangpublisher.com dimaksud. Kami baru mengetahui adanya pemberitaan dimaksud karena ada apanggilan sidang dari DKPP. Kami kurang mengawasi terkait pemberitaan yang beredar di media online. Kami tidak secara khusus melakukan pengawasan pada media online seperti www.karawangpublisher.com ini”, kata Agus Supriadi.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu 10 akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Tim Kampanye Calon Bupati, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; 11  IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN [4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Penyelenggara Pemilu telah membuat pernyataan yang tidak benar di media online yaitu www.karawangpublisher.com yang menyatakan bahwa Saan Mustopa selaku Calon Bupati Kabupaten Karawang belum mengundurkan diri dari statusnya sebagai Anggota DPR RI. Berita itu telah merugikan Pengadu serta membuat citra negatif bagi Saan Mustopa sebagai Calon Bupati Kabupaten Karawang. Pengadu menilai bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar data dan fakta karena Saan Mustopa sudah melakukan pengunduran diri dari statusnya sebagai Anggota DPR sejak tanggal 29 Juli 2015. Teradu sudah melakukan kebohongan publik atas pernyataannya tersebut yang merugikan Pasangan Calon nomor urut 6 (enam) atas nama Saan Mustopa. Teradu seharusnya tidak membuat pernyataan tersebut ke publik, akan tetapi seharusnya memberitahukannya langsung kepada Calon terkait. Pengadu juga menilai Teradu tidak melakukan asas mandiri dan adil sebagaimana ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf h, i dan j. Pernyataan Teradu yang dimuat di www.karawangpublisher.com tersebut dinilai Pengadu telah merugikan Pengadu dengan adanya anggapan masyarakat bahwa Calon yang diusung Pengadu yakni Saan Mustopa tidak mematuhi ketentuan hukum. Pengadu menilai bahwa Teradu telah melakukan pembiaran secara sengaja beredarnya pemberitaan yang menyudutkan Pasangan Calon yang didukung Pengadu dengan tidak melakukan klarifikasi atas pernyataan yang dibuatnya. Pengadu menilai bahwa tindakan Teradu sudah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merugikan Calon Bupati Kabupaten Karawang yang diusung Pengadu. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu dengan menyatakan bahwa Teradu membantah semua yang didalilkan Para Pengadu terkait pernyataan yang dimuat di www.karawangpublisher.com. Teradu menanyakan status Pengadu yang tidak memiliki kerugian atau dampak langsung dari pernyataan dalam www.karawangpublisher.com tersebut karena Para Pengadu bukan Calon langsung melainkan hanya sebagai Pendukung Pasangan Calon Bupati Kabupaten Karawang. Teradu menilai laporan pengaduan yang disampaikan Para Pengadu bersifat politis dan bertujuan untuk pencitraan dirinya semata. Teradu menjelaskan bahwa pernyataan tersebut dia lakukan di media online www.karawangpublisher.com dimaksudkan dalam rangka menjawab pertanyaan Farid anggota KPU Kabupaten Karawang dalam forum rapat dengan Bupati Kabupaten Karawang yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kepala Dinas, serta masing-masing instansi terkait perihal Kunjungan Kerja Pemantauan Pemantapan Kesiapan Pentahapan Pilkada Serentak di Kabupaten Karawang. Farid bertanya tentang SK pemberhentian Saan Mustopa sebagai anggota DPR RI yang kemudian dijawab Teradu bahwa sampai pada tanggal 5 Oktober 2015 SK Pemberhentian Saan Mustopa belum keluar. Teradu mengakui bahwa dirinya hanya pernah memberikan keterangan pada 12 wartawan media cetak dan bukan kepada media online termasuk www.karawangpublisher.com. Teradu menilai bahwa apa yang dilakukannya terkait klarifikasi ke DPR tentang status pemberhentian Saan Mustopa merupakan tugas dan wewenang Teradu selaku Panwas Kabupaten Karawang. Teradu menolak telah melakukan kebohongan publik serta tidak taat asas mandiri dan adil karena dirinya tidak pernah membuat pernyataan seperti yang didalilkan Para Pengadu. Teradu membandingkan pernyataan media yang mengutip dirinya pada tanggal 17 Oktober di Radar Karawang, tanggal 19 Oktober di Radar Karawang dan tanggal 19 Oktober di Koran Berita yang dinilai Teradu bahwa karawangpublisher.com sudah salah mengutip pernyataannya. Teradu sudah berupaya mencari pengelola karawangpublisher.com, namun alamat media online tersebut tidak bisa ditemukan karena sudah berpindah tempat dan sudah beralih fungsi menjadi english training centre (ETC) Karawang. Teradu menilai apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan tugas dan wewenang Panwaslu sesuai ketentuan Pasal 30 huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. [4.3]. Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, pihak Terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu terbukti telah membuat pernyataan sebagaimana dikutip oleh berbagai media cetak maupun online termasuk oleh www.karawangpublisher.com. Teradu baru mengetahui adanya pemberitaan yang oleh Pengadu merasa dirinya dan Pasangan calon yang diusungnya dirugikan dimaksud setelah mendapat surat Panggilan Sidang dari DKPP tertanggal 24 November 2015. Atas dugaan tersebut, Teradu kemudian menyurati pengelola situs berita www.karawangpublisher.com untuk melakukan klarifikasi, namun alamat yang dituju sudah beralih fungsi. Pernyataan Teradu dimuat di media cetak dan online yang pada pokoknya memberikan opini kepada publik bahwa Saan Mustopa sebagai Calon yang didukung Pengadu terancam dicoret dari statusnya sebagai Calon Bupati Karawang. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan putusan di atas, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah terbukti tidak cermat dalam mengeluarkan pernyataan serta kurangnya pengawasan terhadap media online dalam rangka melakukan fungsi pengawasan Panwaslu Kabupaten Karawang, sehingga merugikan salah satu Calon sesuai yang didalilkan Pengadu. Walaupun demikian Teradu sudah menunjukkan itikad baik dengan segera menyurati pihak media online dimaksud untuk melakukan klarifikasi. Namun untuk kedepannya, Teradu harus berhati-hati dalam mengeluarkan seluruh pernyataan dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilu yang bisa saja dianggap merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

13 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu;

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu atas nama Syarif Hidayat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan November tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 14  Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15