Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 100/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 162/VI-P/L- DKPP/2017, tanggal 27 April 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 100/DKPP-PKE- VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Mulyadi Pekerjaan : Mahasiswa (PKC PMII Provinsi Sulawesi Barat) Alamat : Jl. Tengku Umar No. 03, Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Fitrinela Patonangi Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 02, Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa adanya indikasi Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar atas nama Fitrinela Patonangi (Teradu) diduga memiliki identitas ganda berupa KTP yang digunakan saat mendaftar sebagai calon Anggota KPU Kota Makassar dan calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar antara bulan Oktober-Desember 2013; 2. Bahwa diduga pada saat dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai PAW pada tanggal 7 Agustus 2015, Teradu belum memiliki identitas kependudukan yang sah dari pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar; 3. Bahwa diduga KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan Verifikasi Faktual atas keabsahan identitas kependudukan Teradu saat akan ditetapkan sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar; 4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadu menyatakan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 5 huruf b, d, e, dan g, Pasal 9 huruf c dan d, Pasal 11 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf a, b, dan c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu; atau 3. Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan P-1 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 April 2017; P-2 Fotokopi Berita Acara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 04/BA/Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2017, tanggal 25 April 2017; P-3 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Joko Prianto, tertanggal 3 Maret 2017; P-4 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Mulyadi: P-5 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Joko Priyanto; P-6 Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 18 April 2017; P-7 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 063/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/IV/2017, tertanggal 18 April 2017; P-8 Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Ke-3 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 059/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017; P-9 Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Ke-2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 049/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/III/2017, tertanggal 14 Maret 2017; P-10 Fotokopi Surat Ralat Undangan Klarifikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 046/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/III/2017, tertanggal 11 Maret 2017; P-11 Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 044/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/III/2017, tertanggal 9 Maret 2017; P-12 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 043/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/III/2017, perihal Surat Undangan Klarifikasi kepada Joko Prianto, tertanggal 6 Maret 2017; P-13 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 043/K.Bawaslu Prov.SR/PM.0.01/III/2017, perihal Surat Undangan Klarifikasi kepada Mulyadi, tertanggal 6 Maret 2017; P-14 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Fitrinela Patonangi (Nomor Urut 230); P-15 Fotokopi Berita media online PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 2012, Teradu memiliki KTP Kabupaten Polewali Mandar dengan dasar Kartu Keluarga Patonangi (Ayah Teradu); 2. Bahwa pada tahun 2013, Teradu pindah KTP dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kota Makassar untuk kepentingan persyaratan pengabdian/pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas 45 (Universitas Bosowa), Makassar; 3. Bahwa pada Oktober 2013 terbuka pendaftaran komisioner KPU Makassar, Teradu dengan niat untuk mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia mendaftarkan diri di Kota Makassar. Hal ini dilakukan Teradu sebagai bentuk pengabdian kepada Negara dengan menghibahkan pengetahuannya di bidang hukum demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Kota Makassar. Teradu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kota Makassar menggunakan KTP Makassar dan tidak lulus seleksi ke tahap selanjutnya; 4. Bahwa karena tidak lulus seleksi di KPU Kota Makassar, kemudian pada bulan November 2013 mendaftar menjadi komisioner KPU Kabupaten Polewali Mandar. Teradu mengikuti seleksi tersebut dengan menggunakan KTP Polewali Mandar setelah mengurus perpindahan KTP Kota Makassar ke KTP Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa KTP Teradu sewaktu mendaftar di Kabupaten Polewali Mandar merupakan KTP tunggal Kabupaten Polewali Mandar, karena KTP Makassar tidak berlaku lagi; 5. Bahwa Teradu sejak November 2013 sampai sekarang tetap menggunakan KTP Kabupaten Polewali Mandar. KTP Kota Makassar yang diduga ganda tidak digunakan lagi sejak mendaftar di KPU Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013; 6. Bahwa dalam seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, sebelum memasuki 10 besar Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon komisioner yang telah lulus verifikasi administrasi, verifikasi tes tertulis, verifikasi tes psikologis, dan verifikasi tes kesehatan. Hal ini diumumkan ke publik agar mendapatkan tanggapan terkait rekam jejak para calon dari masyarakat Polewali Mandar. Bahwa selama masa tersebut, tidak ada tanggapan atau laporan dari masyarakat terkait rekam jejak Teradu termasuk persoalan domisili (KTP); 7. Bahwa kemudian Pengadu menemukan nama Teradu di data DPT Pilpres 2014, karena DPT KPU Kota Makassar menggunakan data KTP Makassar saya yang telah dinonaktifkan/tidak berlaku lagi sejak Teradu memiliki KTP Kabupaten Polewali Mandar. DPT KPU Kota Makassar masih menggunakan data kependudukan yang lama belum tervalidasi berdasarkan data baru kependudukan yang sudah terdaftar di Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar; 8. Bahwa pada tahun 2015 terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) Komisioner KPU Kabupaten Polewali Mandar, dimana pergantian dilakukan karena salah satu Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar atas nama Abdul Rahmat Yakin, SP., lolos CPNS. Teradu diangkat menggantikan sesuai dengan urutan hasil seleksi, dimana Teradu berada pada urutan ke-6 (enam) Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Periode 2013-2018; 9. Bahwa pada tahun 2016, Teradu melakukan validasi data kependudukan dari KTP Kabupaten Polewali Mandar manual menggantikan menjadi KTP Kabupaten Polewali Mandar elektronik; 10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, Mulyadi melaporkan Teradu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang diteruskan pengaduannya ke DKPP oleh Ketua Bawaslu Provinsi Suawesi Barat atas nama Busrang Riandhy, S.Ag. Bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu memiliki KTP Ganda. KTP yang dimiliki oleh Teradu sesuai dengan administrasi aturan kependudukan (KTP Tunggal), dalam hal ini bukan KTP Ganda; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-11 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan T-1 Fotokopi KTP Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7604044312800007 atas nama Fitrinela Patonangi, SH., tertanggal 24 Agustus 2012; T-2 Fotokopi Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar atas nama Fitrinela Patonangi, tertanggal 7 November 2013; T-3 Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indoesia dan Cita-Cita Proklamasi 17 Abgustus 1945 atas nama Fitrinela Patonangi, tertanggal 7 November 2017; T-4 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik atas nama Fitrinela Patonangi, tertanggal 7 November 2017; T-5 Fotokopi Ijazah Magister Hukum Universitas Hasanuddin atas nama Fitrinela, tanggal 19 Agustus 2013; T-6 Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor: W22-U21/1298/PID/XI/2013, tertanggal 4 November 2013; T-7 Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu atas nama Fitrinela Patonangi, tertanggal 7 November 2017; T-8 Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan Di Pemerintahan dan BUMN/BUMD selama Keanggotaan atas nama Fitrinela Patonangi, tertanggal 7 November 2017; T-9 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berada Dalam Satu Ikatan Perkawinan Dengan Sesama Penyelenggara Pemilu atas nama Fitrinela Patonangi, tertanggal 7 November 2017; T-10 Fotokopi Surat Pernyataan Daftar Riwayat Hidup Dapat Dibuka Untuk Publik, tertanggal 7 November 2017; T-11 Fotokopi Makalah Terstruktur oleh Fitrinela P, S.H., M.H. [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP unttuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang, bahwa Pengadu adalah Masyarakat, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu selaku Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda yakni KTP Kota Makassar dan KTP Kabupaten Polewali Mandar. Masing-masing KTP tersebut digunakan Teradu dalam mengikuti seleksi calon Anggota KPU Kota Makassar dan calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun dan bulan yang hampir bersamaan antara Oktober-Desember 2013. Saat Teradu dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada 7 Agustus 2015, Teradu belum memiliki identitas kependudukan yang sah dari pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebelum dilantik menjadi PAW Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Teradu masih berstatus penduduk Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan bukti DPT Pilpres Tahun 2014. Teradu terdaftar di TPS 38 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Teradu baru terdaftar menjadi penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 4 November 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Datang WNI Antar Provinsi Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar SKDWNI/7604/23032016/0041. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadu menyatakan bahwa Teradu pada saat ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar tidak memenuhi syarat terkait ketentuan domisili yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Saat mengikuti seleksi Anggota KPU Kota Makassar dan Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, KTP yang digunakan Teradu sesuai dengan domisili tempat mengikuti seleksi. Terkait dengan seleksi Anggota KPU Kota Makassar, Teradu menyatakan mengikuti proses seleksi tersebut pada Oktober 2013. Teradu mendaftar menggunakan KTP Makassar setelah sebelumnya mengurus pindah domisili dari Kabupaten Polewali Mandar. Teradu pada tahun 2012 memiliki KTP Kabupaten Polewali Mandar dengan dasar Kartu Keluarga Patonangi (Ayah Teradu). Setelah dinyatakan tidak lulus seleksi KPU Kota Makassar, Teradu pada sekitar November 2013 mengikuti seleksi Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Teradu mengikuti seleksi dengan menggunakan KTP Polewali Mandar setelah sebelumnya kembali mengurus pindah domisili dari Kota Makassar ke Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Teradu KTP sewaktu mendaftar di Kabupaten Polewali Mandar merupakan KTP Kabupaten Polewali Mandar dan bukan merupakan KTP ganda sebab KTP Makassar tidak berlaku lagi. Teradu sejak November 2013 sampai sekarang tetap menggunakan KTP Kabupaten Polewali Mandar. KTP Kota Makassar yang diduga ganda tidak digunakan lagi sejak mendaftar di KPU Kabupaten Polewali Mandar pada November tahun 2013. Terkait dengan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Teradu mengikuti seleksi dan dinyatakan telah lulus verifikasi administrasi, tes tertulis, tes psikologis, dan tes kesehatan. Selama seleksi, tidak ada tanggapan atau laporan dari masyarakat terkait rekam jejak Teradu termasuk persoalan domisili (KTP) Teradu. Terdaftarnya nama Teradu dalam DPT Pilpres tahun 2014, oleh karena DPT KPU Kota Makassar masih menggunakan data kependudukan yang lama dan belum tervalidasi dengan fakta perpindahan Teradu yang sudah terdaftar di Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2016, Teradu melakukan validasi data kependudukan dari KTP Kabupaten Polewali Mandar manual menjadi KTP Kabupaten Polewali Mandar elektronik. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu membantah dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu memiliki KTP Ganda. Sesuai dengan fakta tersebut, dalil aduan Pengadu tidak berdasar; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu terbukti mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kota Makassar dan Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar Oktober s/d November tahun 2013. Dalam mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kota Makassar pada sekitar Oktober 2013, Teradu secara nyata tinggal dan beraktifitas sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 45 di Kota Makassar. Setelah dinyatakan tidak lulus seleksi Anggota KPU Kota Makassar, Teradu pada sekitar November 2013 kembali mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Teradu menempati peringkat 6 (enam) hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Teradu dilantik sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada 7 Agustus 2015. Teradu membenarkan jika terdaftar dalam DPT pilpres 2014 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 737111******0017 dan saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar menggunakan KTP dengan NIK 7604044312800007 tertanggal 24 Agustus 2012 dan berlaku sampai 03 Desember 2017. Adanya dua NIK yang berbeda menurut DKPP membuktikan jika Teradu memiliki dua KTP (ganda). Seharusnya hal tersebut tidak terjadi mengingat Pasal 1 angka 11 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengkonsepsi NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, sekalipun Teradu pindah penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya secara resmi tidak mengubah NIK Teradu. Sikap Teradu yang terus bertahan bahwa hanya memiliki satu KTP menunjukkan prilaku tidak jujur dan tidak memiliki itikad baik yang melanggar Pasal 5 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pemanggilan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara patut sebanyak tiga kali untuk kepentingan klarifikasi kepada Teradu atas laporan masyarakat terkait dugaan KTP ganda tidak dipenuhi. Kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meminta secara tertulis kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat selaku atasan Teradu untuk menghadirkan Teradu juga tidak direspon. Sepatutnya Teradu menghadiri undangan klarifikasi Bawaslu dan menjadikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri guna menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Langkah tersebut sepatutnya menurut etika ditempuh oleh Teradu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu membiarkan dan tidak menanggapi undangan klarifikasi Bawaslu menurut DKPP menunjukkan sikap tidak responsif, tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu serta tidak saling menghormati sesama penyelenggara pemilu yang secara diperintahkan oleh Pasal 7 huruf a dan huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil para Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa DKPP menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu Fitrinela Patonangi selaku Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar sampai Teradu dapat membuktikan tidak lagi sebagai penduduk Kota Makassar terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari Teradu tidak dapat membuktikan tidak lagi sebagai penduduk Kota Makassar sebagaimana poin 2 (dua) amar Putusan ini, maka Teradu dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya putusan ini; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 1 (satu) dari 7 (tujuh) anggota DKPP yakni Endang Wihdatiningtyas, S.H selaku anggota mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion). Bahwa Pasal 11 huruf g Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu telah mengatur jelas berkaitan dengan persyaratan untuk dapat menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota. Fakta adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda yang dimiliki atas nama Teradu dengan Nomor NIK 737111******0017 dalam DPT Pilpres 2014 Kota Makassar dan KTP dengan NIK 7604044312800007 Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa Teradu memiliki 2 (dua) domisili. Fakta tersebut tidak dapat mengesampingkan keberlakuan Pasal 11 huruf g Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. Domisili Teradu di Kota Makassar dibuktikan dengan NIK yang tertera dalam DPT Pilpres 2014 atas nama Teradu di Kota Makassar yang diperkuat dengan fakta Teradu mengikuti seleksi calon Anggota KPU Kota Makassar pada bulan Oktober 2013. Sementara pada bulan November 2013 atau berselang lebih kurang 1 (satu) bulan, Teradu mengikuti seleksi Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan KTP Polewali Mandar dengan NIK yang berbeda. Teradu dilantik sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar tanggal 7 Agustus 2015, sementara Surat Keterangan Datang WNI Antar Provinsi atas nama Teradu dari Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar baru dikeluarkan pada tanggal 4 November 2016. Dengan demikian Teradu pada saat dilantik Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga seharusnya Teradu tidak memiliki hak untuk menduduki posisi sebagai Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Karena itu, sanksi yang selayaknya diberikan kepada Teradu adalah pemberhentian tetap, mengingat Teradu tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.