Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 113/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 142/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 113/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Matius Djapa Ndoda Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Rahwana 3 Nomor 9 Perumnas II Karawaci RT 02 RW 04 Kelurahan Cibodas Baru, Provinsi Maluku Utara 2. Nama : Fahrudin Maloko Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Yasin Gamsungi Kelurahan Kampung Makassar Timur Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara 3. Nama : Dafid Bakahusu Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Desa Fagudu RT 007 RW 005 Kecamatan Sanana Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara SELAKU KUASA DARI 1. Nama : Safi Pauwah Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 Alamat : Desa Falahu RT 08 RW 06 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara 2. Nama : Faruk Bahanan Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 Alamat : Desa Fogi RT 001 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Bustamin Sanaba Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ramli K Yackub Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Jamaludin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Abdul Haris Umanailo Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Yuni Yunengsih Ayuba Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Hasan Kabau Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Fetce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Irfan Buamona Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Fetce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Hamza Umasugi Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Alamat : Desa Fetce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VIII; 9. Nama : Mashun Umasugi Pekerjaan/Lembaga : Petugas KPPS TPS 105 Desa Waisakai Alamat : Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IX; 10. Nama : Kisman Makian Pekerjaan/Lembaga : Petugas PPS TPS 104 Desa Waisakai Alamat : Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu X; 11. Nama : Anto Umasugi Pekerjaan/Lembaga : Petugas Pengawas Lapangan TPS 104 Desa Waisakai Alamat : Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XI; 12. Nama : Abdila Umasugi Pekerjaan/Lembaga : Petugas KPPS TPS 47 Desa Wailau Alamat : Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XII; 13. Nama : Iksan Umasugi Pekerjaan/Lembaga : Petugas PPS TPS 47 Desa Wailau Alamat : Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XIII; 14. Nama : Roman Naipon Pekerjaan/Lembaga : KPPS 01 Desa Mangon Alamat : Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XIV; 15. Nama : Jahri Leko Pekerjaan/Lembaga : Petugas KPPS TPS 70 Desa Waigay Alamat : Desa Waigay Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XV; 16. Nama : Robinson Pekerjaan/Lembaga : Petugas PPS TPS 131 Desa Capalulu Alamat : Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XVI; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 26 April 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 142/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 113/DKPP-PKE- V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Petugas KPPS TPS 47, Petugas KPPS TPS 70, Petugas KPPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 104, Petugas KPPS TPS 105, dan Petugas KPPS TPS 131 Kabupaten Kepulauan Sula karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama YUNI YENINGSIH AYUBA, SE., Msi dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Hasan Kabau, SP telah melakukan pelanggaran memasuki TPS 47 Desa Wailau pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU); 2. Bahwa Ketua (PPS) atas nama ALWAN UMASUGI mengintervensi KPPS TPS 47 Desa Wailau untuk membuat penggolongan orang-orang pemilih tertentu yang terdiri dari kelompok orang yang pro Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 untuk diberikan kesempatan mencoblos terlebih dahulu daripada sekelompok orang tertentu lainnya yaitu kelompok orang yang pro Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3; 3. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Yuni Yeningsih dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Hasan Kabau telah sengaja menghalangi hak kepada 28 orang pemilih untuk memberikan suara pada TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menyampaikan bahwa kertas suara telah habis; 4. Bahwa TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana terdapat pemilih yang bernama Jumiati Hamid dengan menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Pas Ipa yang diijinkan oleh TERADU untuk mencoblos pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana pada tanggal 28 Maret 2016, padahal Jumiati Hamid yang terdaftar pada DPT Nomor Urut 354 di TPS 148 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat; 5. Bahwa Teradu melakukan pelanggaran kode etik dengan sengaja memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Salim Umamit dan Erna Umamit untuk mencoblos di TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana dengan menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah; 6. Bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan kepada Sunarmi Kaunar dan Susilawaty Kaunar untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana dengan dasar Kartu Keluarga, padahal Kartu Keluarga dari kedua pemilih tersebut memilih di TPS 02 Desa Mangon Kecamatan Sanana; 7. Bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana telah memberikan kesempatan kepada Drs. Irwan A. Husen untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana dengan dasar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8204081404750001 Kelurahan Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan; 8. Bahwa pada saat Pleno tingkat Kecamatan, KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah memberikan dukungan dan mendiamkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan KPPS, PPS dan PPK dengan cara memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menggunakan KTP, KK dan Surat Ketengaran Kepala Desa dalam memberikan suara; 9. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Muin Umamit yang mengalami hambatan fisik karena sakit untuk menggunakan hak suaranya. Hal tersebut dikarenakan Muin Umamit diduga pro kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3; 10. Bahwa pada TPS 131 Desa Capalulu juga telah memberikan izin kepada anak di bawah umur atas nama Wilda Umamit untuk melakukan pencoblosan; 11. Bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 104 Desa Waisakai telah ditemukan pemilih yang masih di bawah umur atas nama Riswan Sapsuha untuk melakukan pencoblosan. Hal tersebut dikarenakan mendapat izin dari Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Ramli Yakub dan didukung oleh Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Utara Timur atas nama Anto Umasugi; 12. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Ramli Yakub telah melarang seorang pemilih atas nama Julaiha Duwila untuk memberikan suaranya di TPS 104 Desa Waisakai dengan alasan yang tidak jelas, padahal Julaiha Duwila terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 104 Desa Waisakai sebagai pemilih; 13. Bahwa Teradu dengan sengaja memperbolehkan pemilih atas nama Helena Sarkol, Lisa Landa, Monica Masumu, dan Piton Dodo Mamuko untuk memberikan hak suara dengan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dari Kepada Desa Waisakai tertanggal 26 Maret 2016; 14. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Ramli Yakub telah melakukan pelanggaran kode etik dengan mengarahkan pemilih atas nama Helena Sarkol, Lisa Landa, Monica Masumu, dan Piton Dodo Mamuko untuk mencoblos diluar area TPS 105 Dusun III Pancoran Kom Desa Waisakai dengan cara Kotak Suara dipindahkan ke Dusun I Desa Waisakai yang jaraknya ±35 KM dari TPS 105 Dusun III Pancoran Kom Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur; 15. Bahwa Teradu telah sengaja MEMINDAHKAN KOTAK SUARA TPS 105 Dusun III Pancoran Kom Desa Waisakai ke lokasi TPS 103 Dusun I Desa Waisakai yang tidak disertakan dalam PSU Tanggal 28 Maret 2016. Pemindahan kotak suara tersebut terjadi pada jam 11.00 WIT pada saat pencoblosan belum dinyatakan selesai oleh penyelenggara dengan alasan terdapat 20 (dua puluh) orang pemilih yang masih tersebar di wilayah TPS 103 dan TPS 104 Desa Waisakai; 16. Bahwa Teradu telah memberikan izin kepada 4 (empat) orang pemilih atas nama Agustina Venin Lamber, Rusman Yakseb, Fatima Wambes, dan Amros Ruban untuk mencoblos di TPS 105 Desa Waisakai dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal 4 (empat) orang pemilih tersebut penduduk dari Desa Waisakai wilayah TPS 103 sesuai alamat dalam KTP; 17. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terdapat pemilih atas nama Julman Leko melakukan pencoblosan ganda di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay dengan menggunakan nama yang sama maupun nama yang berbeda; 18. Bahwa ada pemilih atas nama Salman Sibela menggunakan dasar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, selanjutnya Teradu juga memberikan kesempatan kepada Salman Sibela untuk memilih kembali di TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dengan menggunakan KTP asli; 19. Bahwa ada 3 (tiga) pemilih atas nama Arfan Lossen, Sarfun Wambes, dan Safrin Lossen mencoblos pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, padahal 3 (tiga) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara; 20. Bahwa pada saat Pleno di tingkat Kabupaten, KPU dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada yang menanggapi keberatan dari Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Munir Banapon; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arham Galela; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusmin Umasugi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahkam Gazali; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Munir Banapon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irfan Leko; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismail Kedafota; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016 perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 02 April 2016; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C1.Ulang-KWK; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Koran Maluku Post tertanggal 4 April 2016; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa keberadaan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Yuni Y Ayuba dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Hasan Kabau di TPS 47 Desa Wailau berdasarkan permintaan Ketua dan Anggota KPPS untuk menambah/memberikan penjelasan Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016, dimana kondisi yang terjadi di TPS 47 terdapat kekurangan surat suara, dalam point 7 disebutkan bahwa “Apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”; 2. Bahwa surat edaran tersebut sesuai dengan ketentuan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU_KAB/030436342/III/2016, yang telah disepakati bersama antara KPU, Panwas dan masing-masing Tim Pasangan Calon dalam rapat stakeholder menjelang pemantapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 Maret 2016 yang dijuga dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan daftar hadir rapat; 3. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara sangat berjalan dengan baik dan lancar, untuk pemilih DPTb2 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pemilih DPTb2 melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menbawa KTP, KK atau identitas lainnya dan tidak bisa diwakilkan; 4. Bahwa pemungutan suara diawali dengan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir Pukul.11.35 WIT, dilanjutkan dengan mendatangi pemilih yang sakit di rumah sebanyak 20 orang pemilih oleh petugas KPPS dan diikuti oleh masing-masing saksi pasangan calon serta Panwas; 5. Bahwa data pemilih yang terdaftar DPTb2 di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 71 orang pemilih, sedangkan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 49 orang pemilih, sehingga tersisa 22 orang pemilih yang tidak dapat memilih, dikarenakan surat suara telah habis. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Berita Acara yang telah disepakati bersama antara KPU, Panwaslu dan masing-masing Tim Pasangan Calon dalam rapat stakeholder menjelang pemantapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan daftar hadir rapat; 6. Bahwa Pemilih atas nama Jumiati Hamid adalah penduduk yang memiliki KTP dengan alamat Desa Mangon Kecamatan Sanana. Pada tanggal 9 Desember 2015, Jumiati Hamid menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana dengan menggunakan KTP/KK; 7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2105, Salim Umamit dan Erna Umamit mengambil A5 dari Desa Paslal Kecamatan Mangole Tengah dengan tujuan memberikan hak suaranya di TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana, selanjutnya ketika TPS 01 Desa Mangon tersebut dinyatakan PSU oleh Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya karena alat bukti A5 yang digunakan pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 diserahkan kembali ke Ketua KPPS, dan selanjutnya Ketua KPPS menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk diterbitkan A5 yang baru diberlakukan pada pemilihan tanggal 28 Maret 2016; 8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga asli, benar Sunarni Kaunar dan Susilawaty Kaunar adalah benar penduduk/pemilih beralamat di lingkungan TPS 01 Desa Mangon; 9. Bahwa benar NIK 8204081404750001 atas nama Irwan A Husen, akan tetapi yang bersangkutan telah pindah domisili dari Kelurahan Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ke Desa Mangon Kecamatan Sanana pada sekitar tahun 2014, sehingga yang bersangkutan memiliki KTP dengan alamat Desa Mangon Kecamatan Sanana dengan tetap memakai NIK tersebut; 10. Bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Kepulauan Sula dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah melakukan pencermatan terhadap DPT dan DPTb-1. Pencermatan dilakukan bertujuan memastikan kembali dugaan pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah berubah status menjadi anggota TNI/Polri pada DPT dan DPTb-1; 11. Bahwa metode yang dilaksanakan adalah melibatkan petugas KPPS, PPS, PPK, PPL, Panwascam dan diawasi langsung Komisioner KPU dan Komisioner Panwas Kabupaten Kepulauan Sula serta perwakilan pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3, dengan cara menandai pemilih dalam DPT serta DPTb-1; 12. Bahwa pada TPS 131 Desa Capalulu terdapat 6 orang pemilih yang dalam keadaan sakit, semuanya dilayani oleh petugas KPPS dengan cara mendatangi tempat tinggal dari masing-masing pemilih untuk memberikan hak suara mereka dalam pelaksanaannya KPPS diawasi langsung oleh PPL serta saksi dari Pasangan Calon Nomor 1,2 dan 3; 13. Bahwa pemilih atas nama Wilda Umamit tidak memberikan hak pilihnya di TPS 131 Desa Capalulu. Pemilih tersebut terdaftar pada ATb-2 KWK Ulang di TPS 130, tetapi tidak diberikan ijin untuk memilih pada TPS 130 atau TPS 131 karena belum cukup umur; 14. Bahwa proses pelaksanaan Pengumutan Suara Ulang Berjalan dengan Aman sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Semua dokumen telah disetujui dan ditanda tangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3, tidak terdapat keberatan apapun dalam proses pelaksanaan pemilihan; 15. Bahwa JULAIHA DUWILA sudah melaporkan diri ke Ketua KPPS dan masyarakat yg lain bahwa bersangkutan telah melakukan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS Desa Fatce Kecamatan Sanana; 16. Bahwa proses pengumutan suara ulang sesuai prosedur, namun terdapat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak menandatangani Berita Acara dengan dalil bahwa terdapat penambahan 4 orang pemilih yang menggunakan DPTb2 (pemilih menggunakan Keterangan Tempat Tinggal ) yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa. Berdasarkan Keterangan Kepala Desa yang datang langsung ke TPS 105, Kepala Dusun, Panwas Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan dan Masyarakat maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 membenarkan bahwa 4 orang pemilih atas nama Helena Sarkol, Lisa Landa, Monica Masumu, Piton Dodo Mamuko adalah benar warga Desa setempat, sehingga sesuai dengan ketentuan serta Surat Edaran KPU Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-Kab/0300436342/III/2016 yang berbunyi pada poin keempat “Bahwa Pemilih Yang Tidak Terdaftar dalam DPT dan DPTb1, Namun Tidak Memiliki KTP, KK atau Pasport tetapi yang Bersangkutan benar-benar adalah warga setempat dan dapat dikenal oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dapat menggunakan hak Pilihnya dengan Menunjukkan Keterangan Tempat Tinggal”; 17. Bahwa tidak benar para Teradu memindahkan kotak suara dari TPS 105 ke tempat lain yang berjarak kurang lebih ±35 km secara tidak sah. Hal tersebut dilakukan para Teradu karena Dusun III Pancoran Kum ke Desa Waisaki tidak bisa diakses melalui darat, akan tetapi dapat diakses melalui transportasi laut; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016 perihal Surat Edaran tertanggal 27 Maret 2016; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 32/KPU- KAB/030.436342/III/2016 perihal Undangan tertanggal 26 Maret 2016; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/KPU_KAB/030436342/III/2016 perihal Rapat Koordinasi Pemantapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 tertanggal 27 Maret 2016; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 31/KPU- KAB/030.436342/III/2016 perihal Teknik Penggunaan Hak Pilih tertanggal 25 Maret 2016; 5 Bukti T-5 : Fotokopi Model C7.Ulang-KWK; 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 145/10/DS- WKI/MUT/III/2016 atas nama Helena Sarkol tertanggal 26 Maret 2016; 7 Bukti T-7 : Fotokopi TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula; 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Model C1.Ulang-KWK; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 perihal Pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bakir Kaunar; KETERANGAN SAKSI 1. Hasan Kabau ( mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula) Panwas selalu menyampaikan kepada saksi pasangan calon dan masyarakat untuk selalu membantu KPU dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengawasi jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga benar-benar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Terhadap TPS 47, Ketua Panwas dan Teradu V melakukan pengawasan di TPS 47. Pada saat selesai pemungutan suara pada pemilih DPT selesai, langsung Saksi dan Teradu V diminta oleh Ketua KPPS untuk membacakan Surat Edaran hasil kesepakatan bersama. Ada 1 (satu) point pada kesepakatan tersebut mengatakan “Apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”. Hasil kesepakatan tersebut untuk menghindari terjadinya asumsi atau tuduhan mobilisasi yang disampaikan oleh Pengadu. Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula juga mengatakan bahwa tidak benar adanya penggelompokan di TPS 47. 2. Abdila Umasugi (Mantan Ketua KPPS 47 Desa Waisakai) Pencatatan nama-nama yang mendaftar di DPTb2 dilayani oleh dua orang petugas KPPS dengan pola antrian, sehingga tidak benar adanya pengelompokaan nama-nama yang mendaftar. Pada saat proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Waisakai hanya 1 (satu) TPS yang melaksanakan PSU, dan 3 (tiga) TPS yang berada pada satu pulau atau setidaknya bisa menggunakan transportasi darat telah selesai juga proses pemungutanya, sehingga surat suara sisa telah diberi tanda silang dan tidak dapat di gunakan lagi. 3. Rajiman Makian (Mantan Ketua KPPS TPS 105 Desa Waisakai) Pemindahan Kotak Suara pada TPS 105 Desa Waisakai kesalah satu Dusun III Pancoran Kun yang bagin dari Desa Waisakai, karena jumlah DPT terbagi dua sebagian berada di Desa Waisakai dan sebagian berada di Dusu III Pancoran, sementara Desa induk dan Dusun tersebut berjarak 35 KM dan hanya di tempuh menggunakan kapal laut, sehingga di mungkinkan untuk di lakukan pemungutan di Dusun III Pancoran terlebih dahulu, barulah di lakukan pemungutan di desa Induk, hal ini pula di lakukan dari masa pemilu ke pemilu sampai sekarang ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1.] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu V atas nama Yuni Yeningsih dan Teradu VI atas nama Hasan Kabau sengaja menghalangi- halangi penggunaan hak memilih sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan alasan surat suara telah habis. Selanjutnya pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana terdapat pemilih atas nama Jumiati Hamid menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencoblos, padahal Jumiati Hamid terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor Urut 354 di TPS 148 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat. Pemilih atas nama Salim Umamit dan Erna Umamit di TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana juga menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah untuk mencoblos, sedangkan Pemilih atas nama Sunarmi Kaunar dan Susilawaty Kaunar menggunakan Kartu Keluarga (KK) untuk mencoblos, padahal seharusnya Kartu Keluarga tersebut digunakan untuk memilih di TPS 02 Desa Mangon Kecamatan Sanana. Ketua KPPS TPS 01 juga memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Irwan A. Husen untuk mencoblos dengan menggunakan KTP, yang tidak sesuai dengan domisili pemilih. Pada saat Pleno tingkat Kecamatan, KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah memberikan dukungan dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran oleh KPPS, PPS, dan PPK dengan cara memberikan kesempatan bagi pemilih menggunakan KTP, KK, dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk memberikan suara. Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Teradu II atas nama Ramli Yakub mengizinkan Riswan Sapsuha untuk mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai, padahal Riswan Sapsuha masih di bawah umur, hal yang sama dilakukan Teradu II mengizinkan Julaiha Duwila untuk mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai, padahal telah terdaftar dalam DPT di TPS tersebut. Teradu II juga mengarahkan pemilih atas nama Helena Sarkol, Lisa Landa, Monica Masumu, dan Piton Dodo Mamuko untuk mencoblos diluar area TPS 105 Dusun III Pancoran Kun Desa Waisakai yang jaraknya ±35 KM dari TPS 105 Dusun III Pancoran Kun Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pemilih atas nama Agustina Venin Lamber, Rusman Yakseb, Fatima Wambes, dan Amros Ruban untuk mencoblos di TPS 105 Desa Waisakai dengan menggunakan KTP, padahal 4 (empat) orang pemilih tersebut merupakan penduduk Desa Waisakai wilayah TPS 103 sesuai KTP. Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terdapat pemilih atas nama Julman Leko melakukan pencoblosan ganda di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay. Bahwa Pengadu mengualifikasi pokok pengaduan tersebut dengan menarik ke dalam konstruksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada para Teradu. [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu menjelaskan bahwa keberadaan Teradu V atas nama Yuni Yeningsih dan Teradu VI atas nama Hasan Kabau di TPS 47 Desa Wailau berdasarkan permintaan Ketua dan Anggota KPPS. Pada poin 7 Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016 menjelaskan bahwa “Apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”. Para Teradu menerangkan Surat Edaran tersebut sesuai dengan ketentuan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU_KAB/030436342/III/2016, yang telah disepakati bersama antara KPU, Panwaslu dan masing-masing Tim Pasangan Calon dalam rapat stakeholder pemantapan menjelang PSU) pada 27 Maret 2016, yang dijuga dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan daftar hadir rapat. Pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, namun pemilih DPTb2 melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa KTP, KK, atau identitas lainnya dan tidak dapat diwakilkan. Data pemilih DPTb2 di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 71 orang pemilih, sedangkan penggunaan hak memilih hanya sebanyak 49 orang, sehingga tersisa 22 orang pemilih tidak dapat memilih, karena habisnya surat suara. Hal tersebut telah sesuai dengan Berita Acara yang telah disepakati bersama. Pada tanggal 9 Desember 2105, pemilih atas nama Salim Umamit dan Erna Umamit mengambil Form Model A5 dari Desa Paslal Kecamatan Mangole Tengah dengan tujuan memberikan hak suaranya di TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana. Penerbitan A5 baru, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya dalam PSU di Desa Mangon Tengah. Pemilih atas nama Sunarni Kaunar dan Susilawaty Kaunar adalah benar penduduk/pemilih beralamat di lingkungan TPS 01 Desa Mangon. Pemilih atas nama Irwan A Husen dengan NIK 8204081404750001 benar mencoblos di TPS 01 karena Irwan A Husen telah pindah domisili dari Kelurahan Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ke Desa Mangon Kecamatan Sanana pada sekitar Tahun 2014 dengan NIK yang sama. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah dilakukan pencermatan terhadap DPT dan DPTb-1. Pencermatan dilakukan bertujuan memastikan kembali dugaan pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah berubah status menjadi anggota TNI/Polri pada DPT dan DPTb-1. Pada TPS 131 Desa Capalulu terdapat 6 (enam) orang pemilih yang dalam keadaan sakit, semuanya dilayani oleh petugas KPPS dengan cara mendatangi tempat tinggal dari masing-masing pemilih untuk memberikan hak suara mereka. Pemilih atas nama Wilda Umamit tidak memberikan hak pilihnya di TPS 130 dan TPS 131 Desa Capalulu, karena belum cukup umur. Para Teradu juga menyatakan tidak benar memindahkan kotak suara dari TPS 105 ke tempat lain yang berjarak kurang lebih ±35 km secara tidak sah. Hal tersebut dilakukan para Teradu, karena Dusun III Pancoran Kun ke Desa Waisaki tidak bisa diakses melalui darat, akan tetapi dapat diakses melalui transportasi laut. Untuk seluruh pengaduan yang diajukan Pengadu, para Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu; [4.3.] Menimbang keterangan Pengadu bahwa Teradu V atas nama Yuni Yeningsih dan Teradu VI atas nama Hasan Kabau sengaja menghalangi penggunaan hak pilih sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk memberikan suara pada TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menyatakan surat suara telah habis. Terhadap keterangan dan alat bukti yang diajukan Pengadu, Teradu V dan Teradu VI menyampaikan bantahan bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 47 tidak menghalangi penggunaan hak pilih sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk memberikan suara. Data pemilih DPTb2 di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 71 orang pemilih, sedangkan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 49 orang pemilih, sehingga tersisa 22 orang pemilih yang tidak dapat memilih, karena surat suara telah habis. Teradu V mengatakan keberadaan di TPS 47 atas permintaan Ketua dan Anggota KPPS untuk menjelaskan poin 7 Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016 bahwa “Apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”. Para Teradu membuktikan kebenaran keterangannya dengan menghadirkan saksi atas nama Abdila Umasugi (Mantan Ketua KPPS 47 Desa Waisakai), pencatatan nama pemilih yang terdaftar dalam DPTb2 dilayani oleh dua orang petugas KPPS sesuai dengan antrian, sehingga tidak benar adanya pengelompokaan nama pemilih yang terdaftar. Para Teradu membenarkan adanya 20 (dua puluh) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara telah habis terpakai. Pelayanan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru selesai pada pukul 12.30 WIT, setelah itu petugas KPPS melayani pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena sakit sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan cara mendatangi tempat tinggal pemilih. Bersamaan dengan kegiatan pelayanan kepada pemilih yang sakit, petugas KPPS lainnya menerima pendaftaran pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP, KK, dan Keterangan Kepala Desa; [4.4.] Menimbang keterangan Pengadu yang menyebutkan bahwa para Teradu juga melarang pemilih atas nama Julaiha Duwila untuk mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai, padahal telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut. Para Teradu juga mengarahkan pemilih atas nama Helena Sarkol, Lisa Landa, Monica Masumu, dan Piton Dodo Mamuko untuk mencoblos diluar area TPS 105 Dusun III Pancoran Kun Desa Waisakai yang jaraknya ±35 KM dari TPS 105 Dusun III Pancoran Kun Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pemilih atas nama Agustina Venin Lamber, Rusman Yakseb, Fatima Wambes, dan Amros Ruban untuk mencoblos di TPS 105 Desa Waisakai dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal 4 (empat) orang pemilih tersebut penduduk dari Desa Waisakai wilayah TPS 103 sesuai alamat dalam KTP. Pada TPS 105 Dusun III Pancoran Kun Desa Waisakai yang kotak suaranya telah dipindahkan ke Dusun I Desa Waisakai yang jaraknya ±35 KM dari TPS 105 Dusun III Pancoran Kun Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pemindahan kotak suara tersebut terjadi pada jam 11.00 WIT pada saat pencoblosan belum dinyatakan selesai oleh penyelenggara dengan alasan terdapat 20 (dua puluh) orang pemilih yang masih tersebar di wilayah TPS 103 dan TPS 104 Desa Waisakai. Terhadap keterangan dan alat bukti yang diajukan Pengadu, Para Teradu memberikan jawaban bahwa pada pelaksanaan PSU telah melakukan pencermatan terhadap DPT dan DPTb-1 guna memastikan kembali dugaan pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah berubah status menjadi anggota TNI/Polri pada DPT dan DPTb-1. Terkait dengan pemilih atas nama Julaiha Duwila, para Teradu mengatakan sebelum hari pemungutan suara Julaiha Duwila sudah melaporkan ke Ketua KPPS dan masyarakat bahwa telah melakukan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS Desa Fatce Kecamatan Sanana. Julaiha Duwila sudah melaporkan ke Ketua KPPS dan Masyarakat bahwa ia telah melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS Desa Fatce Kecamatan Sanana. Pada tanggal 28 Maret 2016, Desa Fatce Kecamatan Sanana tidak melakukan PSU, namun di depan para saksi dan Panwaslu Sula, Ketua KPPS justru menyuruh Julaiha Duwila untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS lain. Permintaan tersebut ditolak yang bersangkutan. Terkait pemindahan kotak suara, para Teradu mengatakan setiap pelaksanaan Pemilu, pendirian TPS 105 dilakukan di tempat yang sama dan tidak pernah dipersoalkan baik pihak saksi Partai Politik/Peserta Pemilu dan Panwaslu, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi mantan KPPS TPS 105 atas nama Rajiman Makian. Pemindahan Kotak Suara pada TPS 105 Desa Waisakai ke Dusun III Pancoran Kun yang masih dalam wilayah Desa Waisakai, karena jumlah DPT terbagi dua sebagian berada di Desa Waisakai dan sebagian berada di Dusu III Pancoran. Sementara jarak Desa induk dengan Dusun ±35 KM dan hanya di tempuh menggunakan transportasi kapal laut, sehingga di mungkinkan untuk di lakukan pemungutan suara di Dusun III Pancoran terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemungutan suara di Desa Induk. Pada saat PSU, Desa Waisakai di antara 4 (empat) TPS hanya ada 1 (satu) TPS, sementara sisa surat suara yang tidak digunakan telah diberi tanda silang, sehingga tidak dapat digunakan, karena surat suara telah cacat. Para Teradu mengatakan tidak benar memindahkan kotak suara dari TPS 105 ke tempat lain yang berjarak kurang lebih ±35 km secara tidak sah. Hal tersebut dilakukan para Teradu karena Dusun III Pancoran Kun ke Desa Waisaki tidak dapat diakses melalui darat, akan tetapi dapat diakses melalui transportasi laut; [4.5.] Menimbang terhadap jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, keterangan saksi dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sepanjang terkait dalil pengaduan Pengadu, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan. Teradu V mengakui adanya 20 (dua puluh) pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena surat suara telah habis. Pelayanan kepada pemilih baru selesai pada pukul 12.30 WIT, untuk kemudian KPPS melayani 22 (dua puluh) pemilih yang sakit dengan cara mendatangi tempat tinggalnya. Bersamaan dengan kegiatan pelayanan kepada pemilih yang sakit, petugas KPPS lainnya menerima pendaftaran pemilih dengan menggunakan KTP, KK, dan Keterangan Kepala Desa. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Abdila Umasugi (Mantan Ketua KPPS 47 Desa Waisakai), pencatatan nama yang terdaftar dalam DPTb2 dilayani oleh dua orang petugas KPPS sesuai dengan antrian, sehingga tidak benar adanya pengelompokaan nama pemilih yang terdaftar. Pada saat proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Waisakai hanya 1 (satu) TPS yang melaksanakan PSU, dan 3 (tiga) TPS yang berada pada satu pulau yang bisa menggunakan transportasi darat telah selesai juga proses pemungutannya, sehingga surat suara sisa telah diberi tanda silang dan tidak dapat digunakan lagi. Terkait dengan pemindahan Kotak Suara pada TPS 105 Desa Waisakai kesalah satu Dusun III Pancoran Kun yang bagian dari Desa Waisakai, karena jumlah DPT terbagi dua sebagian berada di Desa Waisakai dan sebagian berada di Dusun III Pancoran Kun, sementara Desa Induk dan Dusun tersebut berjarak ±35 KM dan hanya di tempuh menggunakan transportasi kapal laut, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pemungutan suara di Dusun III Pancoran Kun terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemungutan suara di Desa Induk, DKPP berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terlebih hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak pemilih dalam memberikan suara dan telah dilakukan pada Pemilu sebelumnya. Walaupun demikian, DKPP perlu mengingatkan Teradu I sampai dengan Teradu V untuk memerbaiki kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 105 Desa Waisakai ke Dusun III Pancoran Kun, sehingga menjamin kualitas pelayanan dan meminimalisasi syak wasangka dalam Pemilu yang akan datang. Terhadap Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI walaupun telah berakhir masa jabatan namun tetap menghadiri sidang, hal demikian seyogyanya menjadi catatan akan pertanggungjawaban para Teradu. Terhadap dalil pengaduan kepada Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI, DKPP menilai pengaduan Pengadu tidak cukup meyakinkan; [4.6.] Menimbang terhadap seluruh pokok pengaduan Pengadu mengenai dalil bahwa para Teradu menghalangi pemilih untuk menggunakan hak memilihnya dalam PSU serta melanggar ketentuan karena memindahkan kotak suara; dalil mengenai 20 (dua puluh) pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena surat suara telah habis; dalil pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu telah bertindak tidak berdasarkan atas asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas efektivitas dalam menyelengggarakan PSU; serta PSU di Desa Waisakai hanya 1 (satu) TPS dan 3 (tiga) TPS yang berada pada satu pulau, DKPP menilai bahwa tidak terdapatnya sikap dan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, namun justru sikap dan tindakan para Teradu nyata-nyata telah memedomani Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf e; ketentuan Pasal 5 huruf d, huruf g, huruf l, dan Pasal 7 huruf e; juncto Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; serta ketentuan Pasal 2 huruf d, huruf g, huruf l, dan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.7.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Bustamin Sanaba, Teradu II atas nama Ramli K Yackub, Teradu III atas nama Jamaludin, Teradu IV atas nama Abdul Haris Umanailo, Teradu V atas nama Yuni Yunengsih Ayuba selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Teradu VI atas nama Hasan Kabau, Teradu VII atas nama Irfan Buamona, Teradu VIII atas nama Hamza Umasugi selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Teradu IX atas nama Mashun Umasugi selaku Petugas KPPS TPS 105 Desa Waisakai, Teradu X atas nama Kisman Makian selaku Petugas PPS TPS 104 Desa Waisakai, Teradu XI atas nama Anto Umasugi selaku Petugas Pengawas Lapangan TPS 104 Desa Waisakai, Teradu XII atas nama Abdila Umasugi selaku Petugas KPPS TPS 47 Desa Wailau, Teradu XIII atas nama Iksan Umasugi selaku Petugas PPS TPS 47 Desa Wailau, Teradu XIV atas nama Roman Naipon selaku Petugas KPPS 01 Desa Mangon, Teradu XV atas nama Jahri Leko selaku Petugas KPPS TPS 70 Desa Waigay, dan Teradu XVI atas nama Robinson selaku Petugas PPS TPS 131 Desa Capalulu terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si