Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 63/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 67/V- P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 63/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Ali Febi Sidiki Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Limba U I, Kota Selatan Gorontalo, Provinsi Gorontalo. 2. Nama : Moh. Jefri Isa Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Irigasi Lomaya, Talulobutu, Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. 3. Nama : Firdaus Isa Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Raya Eyato, Molosipat W, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. 4. Nama : L Qadri Bawondesz Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. -----------------------------------MEMBERIKAN KUASA KEPADA-------------------------------- 1. Nama : Abdullah D. Djarai Pekerjaan : Lembaga Pengawasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Alamat : Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : H. Muhammad N Tuli Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Tinaloga, No. 24, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Selvi Katili Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Tinaloga, No. 24, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Maspa Mantulangi Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Tinaloga, No. 24, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Ahmad Abdullah Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Tinaloga, No. 24, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Verianto Madjowa Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Tinaloga, No. 24, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Siti Haslina Said Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Membramo I Molosipat U Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Nanang Masaudi Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Membramo I Molosipat U Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Drs. Arijadi Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Membramo I Molosipat U Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu VIII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi; Mendengar keterangan Ahli; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 3 Maret 2017 telah mengajukan pengaduan dengan menguraikan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa pada 15 Februari 2017, jam 10.00 WITA bertempat di KPU Provinsi Gorontalo, Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo secara sewenang-wenang melakukan pembakaran surat suara sebanyak 12.550 tanpa dihadiri oleh para Tim atau Saksi pasangan calon. Para Teradu tidak pernah menyampaikan informasi kepada pasangan calon atau Tim Pemenangan pasangan calon dan pemilih, padahal saat itu sedang berlangsung pemungutan suara di daerah se-Provinsi Gorontalo. Tindakan para Teradu tersebut patut diduga secara sengaja ingin menghilangkan suara dan memenangkan salah satu pasangan calon. Hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Hana Hasana Fadel dengan H. Tony S. Junus, serta menguntungkan Pasangan Calon Petahana Drs. Ruslie Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah melakukan keberatan tersebut, namun para Teradu tidak mengindahkannya. Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo ketentuan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa para Teradu juga melakukan tindakan yang melanggar program, jadwal, dan tahapan sesuai Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 yaitu melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan program, tahapan, dan jadwal. Para Teradu seharusnya melakukan rapat pleno penetapan pada 24 Oktober 2016, tetapi baru dilakukan pada 25 Oktober 2016, jam 03.00 WITA di Kabupaten Gorontalo Utara. Padahal jarak antara Kabupaten Gorontalo Utara ke Provinsi Gorontalo menempuh waktu 1 (satu) jam. Para Teradu juga melakukan rapat pleno tanpa dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Pasangan Calon atau yang mewakilinya. Para Teradu memanggil Bawaslu Provinsi Gorontalo setelah menetapkan keputusan. Hal tersebut merugikan semua pasangan calon, karena tidak bisa melakukan keberatan terkait adanya calon yang tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon. Sesuai ketentuan perundang-undangan Pilkada di Provinsi Gorontalo. Para Teradu telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 3. Bahwa para Teradu telah melakukan manipulasi keputusan pleno penetapan pasangan calon dan melakukan pembohongan. Para Teradu memundurkan tanggal di dalam keputusan tersebut, yang sebenarnya dilakukan tanggal 25 Oktober 2016 menjadi tanggal 24 Oktober 2016. Berita Acara rapat pleno dalam penetapan pasangan calon juga dibuat mundur, padahal pada tanggal tersebut mereka masih melakukan perjalanan dinas. Para Teradu berangkat dari Gorontalo ke Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2016 dan kembali ke Gorontalo tanggal 24 Oktober 2016, tetapi tidak menuju langsung ke Gorontalo melainkan ke Manado. Hal ini mencederai demokrasi, karena KPU Provinsi Gorontalo tidak transparan, tidak jujur, tidak mandiri, serta mencederai integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu; 4. Bahwa para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo juga menunjukkan ketidaknetralan dan tidak independen karena meloloskan pasangan calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea yang tidak memenuhi syarat. Salah satu calon tersebut tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar. Meskipun di dalam Peraturan KPU mensyaratkan cukup dengan ijazah SMA, tetapi ijazah SD Adhan Dambea telah melalui proses peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Adhan Dambea telah dinyatakan tidak memiliki ijazah SD, sehingga patut dipertanyakan seorang calon bisa mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan ijazah SMA tanpa memiliki ijazah SD. Terkecuali yang bersangkutan belum pernah berperkara di Pengadilan terkait ijazahnya. Persoalan ijazah Adhan Dambea telah diputus oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada saat pemilihan Walikota Tahun 2013. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo harus men-TMS-kan Adhan Dambea. Agar yang bersangkutan di MS-kan, maka Adhan Dambea harus melakukan upaya hukum terkait ijazahnya. Jelas dalam hal ini para Teradu bertindak tidak independen dan berpihak dengan salah satu pasangan calon; 5. Bahwa para Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo diduga melakukan pembiaran serta tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas Penyelenggara Pemilu. Para Teradu telah membiarkan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat tetapi tetap dinyatakan memenuhi syarat. Dibuktikan tanpa melakukan kajian temuan pengawasan dan menyetujui tindakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo. Para Teradu bertindak tidak netral, tidak independen, tidak cermat, tidak profesional serta jelas dengan sengaja ingin meloloskan pasangan calon tertentu; 6. Bahwa para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo telah berbohong terkait cheklist pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017. Pada poin 6 menyebutkan “bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara” pada huruf b menyebutkan “untuk memberikan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” tetapi faktanya yang diserahkan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., dan A. Idris Rahim sebagaimana yang tercantum dalam formulir model TT. I. KWK lampiran tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo Muh. N Tuli dan Tim Bakal Pasangan Calon Ulul Azmi Kadji menyebutkan adanya salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal yang diserahkan hanya sebuah Petikan bukan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016; 7. Bahwa para Teradu diduga melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu karena telah berbohong, tidak cermat, dan tidak melaksanakan ketentuan undang- undang. Tindakan para Teradu bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 10 huruf (a), Pasal 14 huruf (b), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 45 ayat 3 (1) huruf a, huruf b, huruf c, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf i, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, Pasal 15 huruf a. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Dokumentasi pembakaran surat suara; P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017; P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016; P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017; P-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017; P-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 101/BA/11/X/2016, Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017, tanggal 24 Oktober 2016; P-7 Video Berita Unjuk Rasa Menuntut Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rusli Habibie dan Idris Rahim; P-8 Fotokopi Notulensi Rapat Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait syarat calon, tertanggal 11 Januari 2017; P-9 Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/PID/2016; P-10 Fotokopi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Petikan Putusan; P-11 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/201; P-12 Fotokopi Laporan terhadap berkas pencalonan yang terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, tertanggal 31 Desember 2016; P-13 Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 23 September 2016; P-14 Fotokopi Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan Tetap para Teradu dari jabatannya sebagai Penyelenggara Pemilu; 4. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil- adilnya. Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu pada tanggal 26 April 2017 sebagai berikut: Sindu  Saksi menerangkan pada tanggal 21 Oktober 2016, jam 15.00 WITA terdapat surat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mengenai pencabutan legalisir, tetapi KPU Provinsi Gorontalo tidak menindaklanjuti hal tersebut.  Saksi menerangkan secara tiba-tiba KPU Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan KPU RI. Pada tanggal 23 Oktober 2016, Teradu I, II, III, IV, berangkat ke Jakarta, kemudian tanggal 24 Oktober 2016 mereka mendapat penjelasan dari KPU RI.  Saksi menerangkan pada tanggal 24 Oktober 2016 mendapatkan undangan untuk penetapan pasangan calon. Pada jam 23.00 WITA, Teradu I, II, III, IV, tidak berada ditempat karena masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Gorontalo, yang pada saat itu berada di Manado.  Saksi menerangkan pada saat Manado ke Gorontalo sudah masuk jam 02.00 WITA. Mereka berada di KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan langsung melakukan verifikasi.  Saksi selaku LO menganggap Teradu I, II, III, IV, V, belum melakukan penetapan pada tanggal 24 Oktober 2016. Hal ini disebabkan para Teradu tersebut masih melakukan klarifikasi terhadap laporan.  Saksi menganggap tindakan Teradu I, II, III, IV, V, tidak netral karena melakukan verifikasi terhadap sesuatu yang tidak menjadi persyaratan. Saksi menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2016, jam 02.00 WITA, saksi masih melakukan verifikasi berkas.  Saksi menerangkan tanggal 25 Oktober 2016 sudah masuk dalam tahap pengambilan nomor urut. Hans Tumulo  Saksi menerangkan pada waktu dibuka pendaftaran para Calon memasukkan berkas. Saksi diminta untuk melengkapi berkas pasangan calon karena terdapat tahapan perbaikan.  Saksi menerangkan pada saat itu Pasangan Calon Hana Hasana Fadel dengan H. Tony S. Junus juga memberikan petikan pengunduran diri sebagai anggota DPR, tetapi KPU Provinsi Gorontalo tetap meminta salinan.  Saksi menerangkan bukan merupakan kewenangan LO untuk melakukan koreksi berkas pasangan calon lain.  Saksi menerangkan pada saat itu KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan membuka rapat pleno terbuka. Saksi pada saat penetapan calon, diundang pada tanggal 24 Oktober 2016, jam 11.00 WITA, hingga pada tanggal 25 Oktober 2016, jam 06.00 WITA berada di Kantor KPU.  Saksi menerangkan menyampaikan surat pengunduran diri Hana Hasana Fadel melalui Sekjend DPD, dan kemudian saksi menyampaikan petikan putusan pengunduran diri Hana Hasana Fadel. Saksi tidak memahami mengenai persoalan petikan dan putusan, tetapi pada intinya pada saat itu KPU Provinsi Gorontalo meminta yang asli. Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., selaku Ahli yang disampaikan oleh Pengadu sebagai berikut: Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. Dengan ini memberikan keterangan tertulis untuk kepentingan proses persidangan di DKPP sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Gorontalo Nomor Urut 1 (satu) yaitu Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tonny Yunus melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terkait dengan penggunaan Petikan Putusan atas nama calon Gubernur dari Pasangan Nomor urut 2 Drs. Rusli Habibie, MAP yang diajukan sebagai syarat untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur Gorontalo. Adapun pertimbangan, pendapat hukum dan analisis hukumnya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa secara hukum, dengan menggunakan metode penafsiran autentik yakni sangat jelas berbeda antara Petikan dan Salinan Putusan. Penafsiran Autentik yakni suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Dalam hal ini pengaturan Petikan dan Salinan Putusan diatur melalui : a. Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan Penyidik sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizing ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. b. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 s.d. Poin 3 dikatakan: 1) Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, karena salinan putusan dalam perkara perkara Perdata dikenakan biaya PNBP maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan; 2) Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP; 3) Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan segera setelah putusan diucapkan. Dari ketentuan ini secara jelas memberikan perbedaan cara perolehan antara Petikan dan Salinan Putusan, ketentuan tersebut telah menitikberatkan pada hak kepada terdakwa atau Penasihat Hukum, Penyidik, Penuntut Umum dan Pihak Lain untuk bisa memperoleh Petikan dan/atau Salinan Putusan. 2. Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal yakni suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan- perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umum dipakai sebagai jawaban. Dalam perkara ini perbedaan antara Petikan dan Salinan Putusan menurut pemahaman ahli sangat berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, petikan dapat berarti kutipan atau nukilan, sedangkan salinan berarti turunan (surat dsb), saduran. Jadi dari segi bahasa, petikan putusan pengadilan berarti kutipan atau nukilan dari putusan pengadilan, sedangkan salinan putusan pengadilan berarti turunan atau saduran putusan pengadilan. Menurut Ahli secara lazim atau secara umum, Petikan berisi tentang amar putusan sama dengan asli tanpa ada pertimbangan lengkap dari hakim. Sedangkan salinan putusan berisi tentang putusan disertai pertimbangan lengkap dari hakim dan keterangan saksi-saksi dipersidangan. 3. Bahwa dalam praktiknya perbedaan petikan putusan dan salinan putusan sering terjadi pada saat jaksa melakukan eksekusi dengan menggunakan petikan putusan. Sebab pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 270 KUHAP harus menggunakan Salinan Putusan. Bunyi Pasal 270 KUHAP “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Secara jelas norma hukum dalam KUHAP berbunyi salinan bukan petikan, sehingga dengan demikian pelaksanaan eksekusi dengan petikan pengadilan tidak dapat dilakukan atau dengan kata lain bertentangan dengan norma hukumnya. Hal demikian juga seharusnya terjadi pada permasalahan persyaratan yang diajukan bagi pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ingin mengikuti pemilihan Gubernur, jika berstatus Terpidana maka harus melampirkan Salinan Putusan bukan Petikan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi Pasal 42 ayat 1 huruf i angka 3 (b) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 4. Bahwa terkait dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pada Pemilihan Walikota Gorontalo Tahun 2013, salah satu pasangan calon pada saat itu dinyatakan tidak memenuhi syarat Pasal 14 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2012, karena ijazah yang dimasukkan tidak dilegalisir, sementara norma hukum sebagaimana bunyi pasal tersebut “fotokopi ijazah STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.” Artinya bahwa norma Pasal 14 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2012 secara jelas mensyaratkan ijazah yang dilegalisir, sementara Calon Walikota Gorontalo saat itu Adhan Dambea hanya melampirkan ijazah SD yang tidak terlegalisir meskipun sama-sama ijazah, tetapi karena norma hukum dalam PKPU tersebut yang diminta adalah ijazah terlegalisir maka persyaratan Calon Walikota Adhan Dambea dianggap tidak memenuhi syarat dan dibatalkan keikutsertaannya sebagai Peserta Pemilihan Walikota Tahun 2013. Saat itu Komisioner KPU Kota Gorontalo diberhentikan oleh DKPP, karena telah salah dalam mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-28.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H.Adhan Dambea, S.Sos., MA., dan H. Indrawanto Hasan. Ahli dalam permasalahan ini menggunakan metode penafsiran analogi dengan membandingkan peristiwa yang terjadi pada saat Pemilihan Walikota Gorontalo yang menyatakan Calon Walikota Adhan Dambea tidak memenuhi persyaratan Calon Walikota sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibandingkan dengan peristiwa saat ini yang justru KPU Provinsi Gorontalo menafsirkan sendiri bunyi Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 (b) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 “salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dengan berasumsi bahwa Petikan Putusan sama dengan Salinan Putusan. Meskipun sama-sama putusan, tetapi mempunyai makna dan akibat hukum yang berbeda. Seperti halnya jika dibandingkan dengan peristiwa pemilihan Walikota Gorontalo Tahun 2013, sama-sama memasukkan ijazah, tetapi norma hukumnya berbeda antara ijazah yang berlegalisir dengan ijazah yang tidak berlegalisir. Menurut ahli sikap KPU Provinsi Gorontalo tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan menafsirkan sendiri bahwa Petikan Putusan adalah sama dengan Salinan Putusan. 5. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi persyaratan bagi bakal Calon Gubernur Gorontalo dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 (b) PKPU Nomor 9 Tahun 2016, tidak dapat diasumsikan lain, termasuk tidak dapat diasumsikan sama dengan Petikan Putusan, sebab Salinan Putusan dengan Petikan Putusan adalah dua hal yang berbeda. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 26 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN Teradu I, II, III, IV,V 1. Bahwa pemusnahan kertas suara rusak sebanyak 12.550 lembar yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 29/BA/II/2017, sudah melalui mekanisme rapat pleno guna menentukan waktu pemusnahan surat suara rusak tersebut. Sebagai pertimbangan bahwa kebutuhan surat suara di Kabupaten/Kota sudah terpenuhi dan tidak terdapat permintaan penambahan surat suara dari KPU Kabupaten/Kota; 2. Bahwa pemusnahan suara tersebut dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA di Kantor KPU Provinsi Gorontalo dengan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Perwakilan Kepolisian Daerah Gorontalo. Tindakan pemusnahan surat suara yang dilakukan oleh Teradu sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 40 ayat (1) berbunyi “KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan”, sedangkan ayat (2) berbunyi “Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota”. Pemusnahan kertas suara tersebut juga didokumentasikan dan disaksikan oleh banyak pihak, sehingga pengaduan pengadu tersebut adalah keliru dan patut dikesampingkan; 3. Bahwa Teradu sebagaimana Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor 1130/KPU- Prov.027/11/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, telah mengundang anggota KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan rapat pleno; 4. Bahwa memperhatikan laporan masyarakat mengenai pemenuhan syarat yaitu ijazah di salah satu jenjang pendidikan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka Teradu melalui Surat Nomor 1062/KPU- Prov.027/11/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, meminta penjelasan kepada KPU RI terkait hal tersebut; 5. Bahwa Teradu menerima Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas-01/1657/2016, tanggal 19 Oktober 2016, perihal Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB Adhan Dambea yang diterima oleh Teradu pada tanggal 22 Oktober 2016, pukul 15.00 WITA; 6. Bahwa Teradu I, II, III, IV melalui Surat Nomor 1141/KPU- Prov.027/11/X/2016, tanggal 22 Oktober 2016, perihal Penyampaian Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB SMA Adhan Dambea melakukan konsultasi dan gelar perkara ke KPU RI pada tanggal 23 Oktober 2016. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan agar dalam pengambilan keputusan penetapan pasangan calon tidak melanggar hak konstitusional pasangan calon tersebut; 7. Bahwa memperhatikan Surat Nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, perihal Laporan Pengaduan Masyarakat dan Surat Nomor 1141/KPU-Prov.027/11/X/2016, tanggal 22 Oktober 2016, perihal Penyampaian Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB SMA Adhan Nambea, KPU RI memberikan jawaban melalui Surat Nomor 576/KPU/X/2016, tanggal 23 Oktober 2016, perihal Penjelasan Syarat Calon Pilkada Provinsi Gorontalo yang diterima oleh Teradu melalui email pada saat transit di Bandara Makassar dalam proses perjalanan ke Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016; 8. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Teradu V selaku Plh. Ketua KPU Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Penunjukkan Pelaksana Harian Nomor 1138/KPU-Prov.027/09/10/2016, melalui Surat Nomor 1149/KPU- Prov.027/11/X/2016 mengundang Anggota KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Rapat Pleno tersebut diagendakan pada tanggal 24 Oktober 2016, pukul 20.00 WITA di Kantor KPU Provinsi Gorontalo. Hal ini juga telah disampaikan kepada KPU RI; 9. Bahwa Teradu I, II, III, IV masih berada di luar daerah dalam rangka konsultasi dan gelar perkara atas pemenuhan syarat salah satu Bakal Calon Wakil Gubernur Gorontalo. Mengingat konsultasi dan gelar perkara dimaksud baru dapat diterima dan dilaksanakan di KPU RI pada tanggal 24 Oktober 2016, jam pukul 09.00 WIB, maka rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 ditunda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tidak tercapai kourum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam; 10. Bahwa setelah melakukan konsultasi dan gelar perkara dengan KPU RI, Teradu I, II, III, IV kembali ke Gorontalo melalui Manado. Teradu I, II, III, IV tiba di Bandara Sam Ratulangi pukul 19.10 WITA. Hal ini disebabkan penerbangan dari Jakarta ke Gorontalo sudah tidak ada lagi, bahkan pada saat konsultasi dengan KPU RI, anggota KPU RI melalui teman ikut membantu mencarikan tiket untuk kembali ke Gorontalo, tetapi yang tersedia hanya penerbangan Gorontalo ke Manado. Teradu I, II, III, IV melanjutkan perjalanan melalui darat dari Manado ke Gorontalo; 11. Bahwa pada pukul 23.10 WITA, Teradu di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara melanjutkan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 103/BA/11/X/2016 Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Calon Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017; 12. Bahwa aduan Pengadu yang menyatakan pelaksanaan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon yang tidak dihadiri oleh para Pihak seperti Bawaslu dan Pasangan Calon, perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon; dan ayat (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; 13. Bahwa tidak benar aduan pengadu yang menyatakan bahwa Teradu I, II, III, IV,V bertindak tidak netral dengan meloloskan Pasangan Calon yang tidak memiliki ijazah SD. Pengadu tidak menyebutkan secara spesifik calon/pasangan calon yang dimaksud; 14. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/B/2014/PT.TUN.MKS yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 menyatakan Kepala Dinas yang menandatangani legalisir fotokopi SKT SD Adhan Dambea menyalahi aturan ketika sekolah yang bersangkutan masih ada, karena faktanya SD tersebut hanya berganti nama dari SDN II Luwoo berdasarkan SK Bupati Gorontalo pada tanggal 27 Juli 2012 berganti nama menjadi SDN II Telaga Jaya; 15. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam musyawarah di Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak ada Putusan Pengadilan yang mencabut SKT SD Adhan Dambea; 16. Bahwa Teradu I, II, III, IV,V saat proses musyawarah di Bawaslu Provinsi Gorontalo mendapatkan fakta Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 menerangkan bahwa Adhan Dambea lulus dari SDN 2 Luwoo pada tahun 1972; 17. Bahwa dalam proses musyawarah terungkap fakta bahwa Teradu telah melakukan klarifikasi terhadap SKPI tersebut. Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 101/BA/X/2016 dan Nomor 102/BA/X/2016 Tentang Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 A.N. Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, pukul 02.58 WITA. Klarifikasi dilakukan melalui telepon untuk memastikan kebenaran penerbitan SKPI/STTB yang ditandatangani oleh Farida Kasim selaku Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya. Hasilnya dokumen asli SKPI Adhan Dambea yang dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo, Nomor Induk: 218 dan Surat Keterangan Tamat (SKT), tertanggal 29 Januari 1981 telah dinyatakan hilang. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Kota Gorontalo tanggal 18 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Adhan Dambea serta Surat Pernyataan Saksi Sony T. Isni dan Wirda Hatu yang lulus bersamaan dengan Adhan Dambea. Adanya surat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (sebelumnya bernama SDN II Luwo) Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo mengeluarkan SKPI tersebut; 18. Bahwa asas hukum Praesumptio Iustae Causa atau asas praduga “rechtmatig” Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sah sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan; 19. Bahwa pada saat pendaftaran, SKT SD/SKPI SD Adhan Dambea tidak termasuk syarat calon yang harus diserahkan kepada KPU Provinsi Gorontalo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1. Pasangan Calon cukup menyerahkan fotokopi ijazah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir untuk membuktikan calon berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; 20. Bahwa Bakal Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dalam pemenuhan syarat bakal calon yang menjalani hukuman tidak dalam penjara (pidana percobaan) sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (1) huruf i nomor 3 wajib menyampaikan: a. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai bukti; b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Surat Keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 21. Bahwa hasil penyerahan berkas pencalonan Drs. Ruslie Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M., telah dituangkan dalam Tanda Terima Formulir Model TT.1 KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; 22. Bahwa para Teradu telah meminta kepada Bakal Calon Drs. Ruslie Habibie, M.AP, tetapi bakal calon tersebut belum menerima salinan putusan. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas 1B Gorontalo Nomor W20.U1/3848/HK.01/IX/2016, tanggal 19 September 2016, perihal Permohonan Salinan Putusan Kasasi Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP Alias Rusli. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Drs. Rusli Habibie, M.AP., alias Rusli belum kami terima dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan kami lampirkan petikan putusan atas nama terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP., alias Rusli; 23. Bahwa merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menjawab aduan tersebut. Namun perlu dijelaskan bahwa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menjalankan mekanisme pengawasan pemilihan sebagaimana mestinya. Bawaslu Provinsi Gorontalo juga sering melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Gorontalo terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017. [2.5] PETITUM TERADU I, II, III, IV, V Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I, II, III, IV, V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban para Teradu untuk seluruhnya; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; Dan apabila Majelis berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu I, II, III, IV,V mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut : BUKTI KETERANGAN T-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/II/2017 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 15 Februari 2017; T-2 Dokumentasi pemusnahan surat suara rusak yang dihadiri oleh unsure Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo; T-3 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; T-4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 1130/KPU- Prov.027/11/X/2016, perihal Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 21 Oktober 2016; T-5 Fotokopi Surat Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 1062/KPU- Prov.027/11/X/2016, perihal Laporan Pengaduan Masyarakat, tertanggal 10 Oktober 2016; T-6 Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas-01/1657/2016, perihal Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS- STTB SMA Adhan Dambea, tertanggal 19 Oktober 2016; T-7 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 1141/KPU- Prov.027/11/X/2016, perihal Penyampaian Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB SMA Adhan Dambea, tertanggal 22 Oktober 2016; T-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/KPU/X/2016, perihal Penjelasan Syarat Calon Pilkada Provinsi Gorontalo, tertanggal 23 Oktober 2016; T-9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017; T-10 Fotokopi Surat Penunjukan Pelaksana Harian Nomor 1138/KPU Prov- 027/09/X/2016, tertanggal 21 Oktober 2016; T-11 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 1149/KPU- Prov.027/11/X/2016, perihal Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016; T-12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; T-13 Fotokopi Berita Acara Nomor 103/BA/11/X/2016 Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016; T-14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; T-15 Fotokopi Putusan Nomor 46/B/2014/PT.TUN.MKS; T-16 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510K/TUN/2014; T-17 Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016; T-18 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 101/BA/X/2016 Tentang Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 AN. Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016; T-19 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 102/BA/X/2016 Tentang Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 AN. Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016; T-20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; T-21 Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Radar Gorontalo Nomor 417/RED- RG/GTLO/IX/2016, tertanggal 22 September 2016; T-22 Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348K/PID/2016; T-23 Fotokopi Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor B- 1212/R.5/Epp.1/09/2016; T-24 Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., dan DR. Drs. H. Idris, tertanggal 23 September 2016; T-25 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kelas IB Gorontalo Nomor W20.U1/3848/HK.01/IX/2016, perihal Permohonan Salinan Putusan Kasasi An. Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP., Alias Rusli, tertanggal 19 September 2016. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI, VII, VIII 1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Bawaslu Provinsi menerima undangan dari KPU Provinsi Gorontalo Nomor 51/UND/10/II/2017, perihal undangan dalam rangka pemusnahan surat suara rusak yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016, jam pukul 10.00 WITA di KPU Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Nanang Masaudi selaku Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan perwakilan dari Polda Gorontalo. Jumlah surat suara rusak yang dimusnahkan adalah 12.550; 2. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam penetapan Pasangan Calon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 seharusnya dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2016, tetapi tertunda sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016. Tertundanya pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon tersebut oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dijadikan sebagai temuan indikasi pelanggaran administrasi; 3. Bahwa dalam proses menindaklanjuti temuan tersebut, Teradu VI, VII, VIII telah mengundang Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, dan Saksi yaitu staf KPU Provinsi Gorontalo untuk dilakukan klarifikasi. Adapun hasil klarifikasi, kajian, dan pleno penanganan pelanggaran adalah sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana Pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan “tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan”. b. Bahwa sebagaimana Pasal 28 huruf a dan angka 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan “Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi ialah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi proses penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”. c. Bahwa dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 nomor 2 huruf I mengatur jadwal penetapan pasangan calon yaitu tanggal 24 Oktober 2016. d. Bahwa pelaksanaan rapat pleno penetapan calon khususnya rapat pleno terbuka tentang pengumuman penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo faktanya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2016, pukul 05.00 WITA, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana jadwal yang termuat dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016. 4. Bahwa Teradu VI, VII, VIII menyimpulkan bahwa Teradu I, II, III, IV,V telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu melakukan penetapan Pasangan Calon di luar jadwal yang telah ditentukan. Teradu VI, VII, VIII kemudian mengeluarkan rekomendasi ke KPU RI untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Teradu I, II, III, IV,V; 5. Bahwa Teradu VI, VII, VIII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap pengawasan syarat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling rendah berpendidikan SMA atau Sederajat”. b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “pada masa pendaftaran bakal calon menyampaikan kelengkapan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sederajat yang telah dilegalisir oleh Pihak yang berwenang”. c. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling rendah berpendidikan SMA atau Sederajat”. d. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (1) huruf r menyatakan bahwa “bakal calon Gubernur/atau Wakil Gubernur menyerahkan fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon”. 6. Bahwa Teradu VI, VII, VIII sebelum penetapan pasangan calon telah menerima aduan dari masyarakat yang menyatakan adanya bakal calon yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki ijazah SD dan berstatus terpidana. Namun Teradu VI, VII, VIII belum melakukan proses penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, karena tidak mungkin Bawaslu Provinsi Gorontalo memproses seseorang yang tidak memenuhi syarat sementara saat itu KPU Provinsi Gorontalo belum menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat; 7. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan rapat pleno terkait aduan masyarakat dengan pertimbangan dan hasil sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 45 ayat (1) menyatakan “pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan”. b. Bahwa dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 93 ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar bakal pasangan calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan, ayat (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau Media Cetak atau Media Elektronik sampai dengan masa penelitian, dan ayat (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi KTP. c. Bahwa dalam lampiran PKPU Nomor 7 Tahun 2016 dan angka 2 Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-027/2016 menerangkan bahwa KPU Provinsi membuka ruang untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan dokumen syarat bakal calon mulai tanggal 23-29 September 2016 hingga penelitian perbaikan syarat calon mulai tanggal 4-10 Oktober 2016. d. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon masih dalam proses tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi, sehingga Bawaslu Provinsi Gorontalo meneruskan tanggapan tersebut kepada KPU Provinsi Gorontalo agar dapat dikaji dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 September 2016, Teradu VI, VII, VIII meneruskan laporan masyarakat tersebut ke KPU Provinsi Gorontalo untuk mendapat tanggapan dan ditindaklanjuti, karena pada waktu yang bersamaan KPU Provinsi Gorontalo membuka ruang tanggapan kepada publik terkait pasangan calon yang mendaftar ke KPU Provinsi Gorontalo; 8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016, Teradu VI, VII, VIII menerima surat jawaban dari KPU Provinsi Gorontalo Nomor 1036/KPU-Prov.027/11/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016, perihal Laporan Pengaduan Masyarakat. Berdasarkan jawaban KPU Provinsi Gorontalo tersebut, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo meneruskan kepada pihak Pengadu sebagai bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo; 9. Bahwa terkait pencermatan syarat calon dan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Nomor 189/K.GO/TU.00.01/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, perihal pencermatan terhadap syarat calon dan dokumen calon, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Gorontalo; 10. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, pukul 09.00 WITA, Drs. Ruslie Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M. selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo menyerahkan dokumen persyaratan calon kepada KPU Provinsi Gorontalo. Pada saat itu Bawaslu Provinsi Gorontalo hadir dan melihat langsung penyerahan dokumen, tetapi Bawaslu Provinsi tidak terlibat dalam proses penelitian kelengkapan syarat calon. Bawaslu Provinsi Gorontalo hanya dapat melihat tampilan check list kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon melalui layar yang disiapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Bahkan pada saat itu, KPU Provinsi Gorontalo tidak meminta tanggapan Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai check list yang dipersoalkan; 11. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo baru mengenai persoalan check list tersebut, setelah ada informasi awal dari Partai Hanura selaku partai pengusung salah satu pasangan calon dan juga dari Pasangan Calon HATI (Hana-Tony); 12. Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menjadikan temuan dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran terhadap KPU Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, dan Mahkamah Agung RI. Bawaslu Provinsi Gorontalo juga melakukan klarifikasi terhadap KPU, dan Drs. Ruslie Habibie, M.AP., selaku Calon Gubernur Provinsi Gorontalo; 13. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, kajian, dan pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo berkesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa Petikan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348K/PID/2016 memuat amar putusan sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348K/PID/2016; b. Bahwa sudah ada upaya dari Drs. Ruslie Habibie, M.AP., selaku Calon Gubernur Provinsi Gorontalo melalui kuasa hukumnya untuk meminta salinan putusan yang lengkap sebagaimana surat tertanggal 19 September 2016, perihal Permohonan Salinan Putusan Kasasi Perkara Register Nomor 348K/PID/2016 a.n. Drs. Ruslie Habibie, M.AP., alias Rusli dan ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Surat Nomor W20.U1/3848/HK.01/IX/2016, tanggal 19 September 2016 yang menyatakan bahwa Salinan Putusan Nomor 348K/PID/2016 belum diterima oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Pihak Pengadilan Negeri Gorontalo melampirkan Petikan Putusan Drs. Ruslie Habibie, M.AP., alias Rusli; c. Bahwa kebenaran petikan putusan tersebut disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo; d. Bahwa sejak pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pada tanggal 23 September 2016 sampai dengan saat itu. Salinan putusan sebagaimana dimaksud belum diterima oleh Drs. Ruslie Habibie, M.AP., yang ada hanya Petikan Putusan Nomor 348K/PID/2016; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan rapat pleno maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menyimpulkan dugaan pelanggaran dihentikan, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. [2.7] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu VI, VII, VIII mengajukan bukti- bukti /keterangan yakni sebagai berikut : BUKTI KETERANGAN T-1 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 51/UND/10/II/2017, perihal Undangan, tertanggal 13 Februari 2017; T-2 Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan Pemusnahan Kertas Surat Suara Rusak Pada Tanggal 15 Februari 2017, Jam 10.00 Wita; T-3 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tertanggal 25 Oktober 2016; T-4 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji, Formulir Model A.5; T-5 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/Pilgub-Wagub/X/2016; T-6 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/TM/GO/PM.05.01/X/2016, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; T-7 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 1036/KPU- Prov.027/11/X/2016, perihal Laporan Pengaduan Masyarakat, tertanggal 5 Oktober 2016; T-8 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 186/K.GO/TU.00.01/X/2016, perihal Pemberitahuan, tertanggal 13 Oktober 2016; T-9 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 189/K.GO/TU.00.01/X/2016, perihal Pencermatan Terhadap Syarat dan Dokumen Calon, tertanggal 17 Oktober 2016; T-10 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Hanura Provinsi Gorontalo Nomor B/138/DPD-HANURA/GTLO/XII/2016, perihal Laporan Terhadap Berkas Pencalonan Yang Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; T-11 Fotokopi Formulir Temuan Nomor 02/TM/PILGUP-WAGUP/I/2017; T-12 Fotokopi Formulir A.7, Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; T-13 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/Pilgub-Wagub/I/2017; T-14 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, tertanggal 10 Januari 2017. [2.8] PETITUM Teradu VI, VII, VIII Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu VI, VII, VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban para Teradu untuk seluruhnya; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; Dan apabila Majelis berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Romi Johanes selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo pada tanggal 26 April 2017, sebagai berikut: ROMI JOHANES JAKSA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI GORONTALO  Pihak Terkait merupakan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo.  Pihak Terkait menerangkan Pada saat mendampingi penelusuran petikan. Putusan dibacakan tanggal 21 Juli 2016. Tanggal 16 Agustus 2016 baru disampaikan petikan oleh Mahkamah Agung RI. Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 dalam waktu 14 hari harus diberikan kepada pihak yang berpekara, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Peradilan Umum.  Pihak Terkait menerangkan akta pemberitahuan putusan kepada terdakwa tertanggal 16 Agustus 2016 disampaikan Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.  Pihak Terkait menerangkan proses pendaftaran pada bulan September 2016, sementara Pihak Terkait baru menerima salinan putusan tanggal 26 Januari 2017.  Pihak Terkait menerangkan sudah mengecek salinan putusan ke Pengadilan Negeri Gorontalo. Hal ini berdasarkan surat permohonan permintaan salinan putusan Rusli Habibie oleh kuasa hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri Kota Gorontalo mengatakan belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung, yang ada hanya Petikan Putusan, karena proses minutasi masih belum selesai.  Pihak Terkait menerangkan salinan Putusan dan Petikan Putusan adalah sama dari segi substansi dan materinya. Diktum dan amarnya pun sama. Petikan Putusan merupakan kutipan dari Salinan Putusan, sedangkan Salinan Putusan merupakan turunan Putusan Hakim.  Pihak Terkait menerangkan apabila dilihat dalam PKPU mengatakan terpidana harus memasukkan salinan putusan, perlu dimaknai oleh KPU sebenarnya Pihak KPU ingin melihat apa dari Putusan tersebut. Apabila KPU ingin melihat identitas terpidana, Pasal yang dilanggar, lama pidananya, Majelis yang memutuskan perkara, jenis pidana, biaya perkara, waktu pembacaan putusan hal tersebut sudah termuat dalam petikan Putusan.  Pihak Terkait menerangkan apabila KPU ingin melihat pertimbangan hukumnya atau alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan analisa yuridis memang hal tersebut terdapat dalam salinan putusan  Pihak Terkait menerangkan KPU bukan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menganalisa atau mengkaji pertimbangan hukum karena hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum.  Pihak Terkait menerangkan mulai pendaftaran sampai dengan permohonan dari terpidana meminta salinan putusan masih terdapat proses minutasi perkara. Semenjak diucapkan tanggal 21 Juli 2016 minutasi perkara berakhir sampai dengan tanggal 26 Januari 2016, sehingga membutuhkan waktu yang lama.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas perbuatannya: [4.1.1] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2017, jam 10.00 WITA bertempat di KPU Provinsi Gorontalo, Teradu I, II, III, IV, dan V secara sewenang- wenang melakukan pembakaran surat suara sebanyak 12.550 tanpa dihadiri oleh para Tim atau Saksi pasangan calon; [4.1.2] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, telah melanggar tahapan, program dan jadwal, karena seharusnya rapat pleno penetapan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016, tetapi faktanya dilakukan pada 25 Oktober 2016, pukul 03.00 WITA di Kabupaten Gorontalo Utara. Teradu I, II, III, IV, V, juga telah melakukan manipulasi keputusan pleno penetapan pasangan calon dan melakukan pembohongan, karena tanggal yang tercantum di dalam keputusan tersebut, tidak sesuai dengan tanggal yang sebenarnya yaitu 25 Oktober 2016; [4.1.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V bertindak tidak netral karena meloloskan salah satu Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar; [4.1.4] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah berbohong terkait ceklist pendaftaran syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017. Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., selaku Bakal Calon Gubernur Provinsi Gorontalo 2017 hanya menyerahkan Petikan Putusan bukan salinan Putusan. Namun dalam lampiran tanda terima pendaftaran yang ditandatangani oleh Teradu I dan Tim Bakal Pasangan Calon Ulul Azmi Kadji menyebutkan adanya salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; [4.1.5] Bahwa Teradu VI, VII, dan VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo diduga melakukan pembiaran serta tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas Penyelenggara Pemilu. Teradu VI, VII, VIII, telah membiarkan tindakan Teradu I, II, III, IV, V, yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Teradu I, II, III, IV, dan V, menerangkan bahwa pemusnahan kertas suara rusak sebanyak 12.550 lembar yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV, dan V sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/BA/II/2017, sudah melalui mekanisme rapat pleno. Para Teradu menerangkan kebutuhan surat suara di Kabupaten/Kota sudah terpenuhi dan tidak terdapat permintaan penambahan surat suara dari KPU Kabupaten/Kota. Para Teradu menerangkan pemusnahan suara tersebut dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA di Kantor KPU Provinsi Gorontalo dengan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Pihak Kepolisian Daerah Gorontalo. Tindakan pemusnahan surat suara yang dilakukan oleh Teradu sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; [4.2.2] Teradu I, II, III, IV, dan V, menerangkan bahwa Teradu I sebagaimana Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor 1130/KPU-Prov.027/11/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, telah mengundang anggota KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang diagendakan pada tanggal 24 Oktober 2016. Setelah memperhatikan laporan masyarakat mengenai pemenuhan syarat yaitu ijazah di salah satu jenjang pendidikan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka Teradu melalui Surat Nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, meminta penjelasan kepada KPU RI. Pada tanggal 22 Oktober 2016, Teradu I, II, III, IV, V, juga menerima Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas-01/1657/2016, perihal Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB Adhan Dambea, tertanggal 19 Oktober 2016. Berdasarkan hal tersebut, Pada tanggal 23 Oktober 2016, Teradu I, II, III, IV melalui Surat Nomor 1141/KPU- Prov.027/11/X/2016, tertanggal 22 Oktober 2016, perihal Penyampaian Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB SMA Adhan Dambea melakukan konsultasi ke KPU RI. KPU RI memberikan jawaban melalui Surat Nomor 576/KPU/X/2016, tanggal 23 Oktober 2016, perihal Penjelasan Syarat Calon Pilkada Provinsi Gorontalo yang diterima oleh Teradu I, II, III, dan IV melalui email pada saat transit di Bandara Makassar menuju Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016. Teradu V selaku Plh. Ketua KPU Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Penunjukkan Pelaksana Harian Nomor 1138/KPU- Prov.027/09/10/2016, mengundang Anggota KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan rapat pleno tanggal 24 Oktober 2016, pukul 20.00 WITA di Kantor KPU Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor 1149/KPU-Prov.027/11/X/2016. Hal tersebut tertunda karena Teradu I, II, III, IV masih berada di Jakarta dan konsultasi baru dapat dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016, pukul 09.00 WIB. Setelah berkonsultasi dengan KPU RI, Teradu I, II, II, IV kembali ke Gorontalo melalui Manado. Teradu I, II, III, IV tiba di Bandara Sam Ratulangi pukul 19.10 WITA. Hal ini disebabkan tidak ada lagi penerbangan dari Jakarta ke Gorontalo. Anggota KPU RI juga turut membantu mencari tiket untuk kembali ke Gorontalo, tetapi yang tersedia hanya penerbangan Jakarta ke Manado. Teradu I, II, III, IV melanjutkan perjalanan melalui darat dari Manado ke Gorontalo. Pada 24 Oktober 2016 pukul 23.10 WITA, Teradu I, II, III, IV, dan V melanjutkan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 103/BA/11/X/2016 Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Calon Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Tindakan Teradu I, II, III, IV, V sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; [4.2.3] Teradu I, II, III, IV, dan V, menerangkan bahwa berdasarkan Putusan PTTUN Makassar Nomor 46/B/2014/PT.TUN.MKS yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 menyatakan Kepala Dinas yang menandatangani legalisir fotokopi SKT SD Adhan Dambea telah menyalahi aturan ketika sekolah yang bersangkutan masih ada. Berdasarkan SK Bupati Gorontalo tanggal 27 Juli 2012, SDN II Luwoo hanya berganti nama menjadi SDN II Telaga Jaya. Selain itu tidak ada Putusan Pengadilan yang mencabut SKT SD Adhan Dambea. Teradu I, II, III. IV, V juga mendapatkan fakta bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 menyatakan bahwa Adhan Dambea lulus dari SDN 2 Luwoo pada tahun 1972. Teradu I, II, III, IV, V, telah melakukan klarifikasi melalui telepon terkait SKPI/STTB yang ditandatangani oleh Farida Kasim selaku Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya. Hasilnya dokumen asli SKPI Adhan Dambea yang dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo, dan Surat Keterangan Tamat (SKT), tertanggal 29 Januari 1981 dinyatakan hilang. Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Kota Gorontalo tanggal 18 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Adhan Dambea serta Surat Pernyataan Saksi Sony T. Isni dan Wirda Hatu yang lulus bersamaan dengan Adhan Dambea, maka sebagaimana ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (sebelumnya bernama SDN II Luwo) Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo mengeluarkan SKPI tersebut. Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 101/BA/X/2016 dan Nomor 102/BA/X/2016 Tentang Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 A.N. Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, jam 02.58 Wita. Teradu I, II, III, IV, V menerangkan SKT SD/SKPI SD Adhan Dambea tidak termasuk syarat calon yang harus diserahkan kepada KPU Provinsi Gorontalo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasangan Calon cukup menyerahkan fotokopi ijazah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir untuk membuktikan calon berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; [4.2.4] Teradu I, II, III, IV, dan V, menerangkan bahwa para Teradu telah meminta salinan Putusan Mahkamah Agung kepada Drs. Ruslie Habibie, M.AP., selaku Bakal Calon Gubernur Provinsi Gorontalo tetapi pihak Ruslie Habibie belum menerima salinan putusan tersebut. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas 1B Gorontalo Nomor W20.U1/3848/HK.01/IX/2016, tanggal 19 September 2016, perihal Permohonan Salinan Putusan Kasasi Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP Alias Rusli. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Drs. Rusli Habibie, M.AP., alias Rusli belum diterima dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan yang ada hanya petikan putusan atas nama terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP., alias Rusli; [4.2.5] Teradu VI, VII, dan VIII sebagai Bawaslu Provinsi Gorongtalo telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorongtalo. Teradu VI, VII, dan VIII terlibat dalam pengawasan pemusnahan kertas suara rusak sebanyak 12.550 lembar yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV, dan V sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/BA/II/2017. Penetapan pasangan calon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 seharusnya dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2016, tetapi tertunda sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, oleh Teradu VI, VII, dan VIII dijadikan sebagai temuan indikasi pelanggaran administrasi. Teradu VI, VII, VIII kemudian mengeluarkan rekomendasi ke KPU RI untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Teradu I, II, III, IV dan V. Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai bakal calon yang tidak memenuhi syarat, Teradu VI, VII, dan VIII pada 29 September 2016, melakukan rapat pleno untuk membahas laporan tersebut. Pada 30 September 2016, Teradu VI, VII, VIII meneruskan laporan tersebut kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat jawaban dari Teradu I, II, III, IV, dan V melalui Surat Nomor 1036/KPU-Prov.027/11/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016, Teradu VI, VII dan VII, sehari kemudian pada 6 Oktober 2016 meneruskan kepada Pengadu. Teradu VI, VII, VIII, telah mengeluarkan Surat Nomor 189/K.GO/TU.00.01/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, perihal pencermatan terhadap syarat calon dan dokumen calon, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 23 September 2016, pukul 09.00 WITA Teradu VI, VII, VIII, hadir dan melihat langsung penyerahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan oleh Drs. Ruslie Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M., selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo kepada KPU Provinsi Gorontalo. Teradu VI, VII, VIII tidak terlibat dalam proses penelitian kelengkapan dokumen tersebut, karena hanya dapat melihat tampilan check list kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon melalui layar yang disediakan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Masalah check list yang menjadi persoalan kemudian diketahui oleh Teradu VI, VII, dan VIII setelah mendapat informasi dari Partai Hanura. Teradu VI, VII, VIII, menjadikan hal tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran ke KPU Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, dan Mahkamah Agung RI. Teradu VI, VII, VIII, juga melakukan klarifikasi ke KPU, dan Drs. Ruslie Habibie, M.AP., selaku Calon Gubernur Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian, dan pleno Teradu VI, VII, VIII, berkesimpulan bahwa Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348K/PID/2016 sudah sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348K/PID/2016. Teradu VI, VII, VIII, berdasarkan pertimbangan rapat pleno berkesimpulan menghentikan dugaan pelanggaran, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa tindakan Teradu I, II, III, IV, V serta disaksikan oleh Teradu VI, VII, VIII dan pihak kepolisian memusnahkan surat suara rusak sebanyak 12.550 pada 15 Februari 2017 pukul 10.00 WITA bertempat di halaman KPU Provinsi Gorontalo, tidak dapat dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum dan etika. Tindakan para Teradu memusnahkan surat suara rusak telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 40 ayat (1) “KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan” dan ayat (2) “Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota”. Dugaan Pengadu bahwa pemusnahan dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV dan V sengaja dilakukan untuk menghilangkan suara Pengadu dalam hal ini Pasangan Calon Hana Hasana Fadel dengan H. Tony S. Junus, serta menguntungkan Pasangan Calon Petahana Drs. Ruslie Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M, menurut DKPP adalah suatu yang tidak beralasan sebab tanggal 15 Februari 2017 pukul 10.00 WITA sedang berlangsung pemungutan suara. Terkait hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima; [4.3.2] Bahwa tindakan Teradu I, II, III, IV, V, menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 25 Oktober 2016, pukul 03.00 WITA di Kabupaten Gorontalo Utara yang seharusnya dilakukan pada 24 Oktober 2016 merupakan suatu pelanggaran administrasi terkait tahapan, program dan jadwal, yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2016. Dalil Pengadu yang diperkuat oleh keterangan Teradu VI, VII, VIII yang menilai penetapan yang dilakukan oleh para Teradu I, II, III, IV dan V pada 25 Oktober 2016 sebagai temuan indikasi pelanggaran administrasi dan merekomendasikan ke KPU RI untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mundurnya hari dan tanggal penetapan Pasangan Calon menurut para Teradu I, II, III, IV dan V disebabkan oleh konsultasi yang harus dilakukan kepada KPU RI terkait Surat yang diterima pada 22 Oktober 2016 dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas- 01/1657/2016, perihal Pembatalan Pengesahan Fotokopi SKYBS-STTB Adhan Dambea, tertanggal 19 Oktober 2016. Konsultasi dengan KPU RI berhasil dilakukan oleh Para Teradu I, II, III, IV pada pukul 09.00 WITA dan saat hendak balik ke Gorongtalo terhambat oleh karena tidak ada lagi jadwal penerbangan. Akhirnya para Teradu I, II, III, IV menempuh jalur penerbangan Jakarta-Manado dan meneruskan perjalanan melalui transportasi darat ke Gorongtalo. Alasan tersebut dapat dimaklumi tetapi secara etik menurut prinsip profesionalisme tampak terdapat kelalaian dalam manajemen resiko terkait waktu dan personil serta jadwal tahapan yang harus dipertimbangkan secara matang. Teradu I sebagai Ketua KPU Provinsi Gorongtalo adalah pihak yang paling bertanggungjawab memimpin dan mengelola berbagai masalah kelembagaan. Sepatutnya Teradu I memiliki tingkat kepekaan yang tinggi atas krisis yang terjadi (sense of crisis). Dalam situasi mendesak seperti itu, menurut DKPP, konsultasi cukup dilakukan 1 (orang) anggota KPU Provinsi Gorontalo dan meminta pendampingan salah satu anggota Bawaslu, sehingga komposisi anggota KPU tetap quorum untuk mengambil keputusan terkait hal-hal mendesak tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Teradu I sebagai penanggungjawab manjemen dalam mengelola berbagai masalah kelembagaaan tidak memiliki kepekaan situasi genting (sense of crisis) yang menyebabkan ketidakpastian hukum tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorongtalo. Tindakan Teradu I bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf i profesionalitas, j akuntabilitas, dan i efektivitas, Pasal 15 huruf d dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Terkait hal tersebut dalil aduan Pengadu dapat diterima dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.3.3] Tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V melakukan penelusuran hingga menemukan fakta bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 menunjukkan jika Adhan Dambea lulus dari SDN 2 Luwoo pada tahun 1972. Hal tersebut diperkuat dengan klarifikasi dilakukan Teradu I, II, III, IV, V, melalui telepon terkait SKPI/STTB yang ditandatangani oleh Farida Kasim selaku Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya. Dokumen asli SKPI Adhan Dambea yang dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo, dan Surat Keterangan Tamat (SKT), tertanggal 29 Januari 1981 dinyatakan hilang. Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Kota Gorontalo tanggal 18 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Adhan Dambea serta Surat Pernyataan Saksi Sony T. Isni dan Wirda Hatu yang lulus bersamaan dengan Adhan Dambea. Berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, maka yang mengeluarkan SKPI adalah Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (sebelumnya bernama SDN II Luwo). Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 101/BA/X/2016 dan Nomor 102/BA/X/2016 Tentang Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 A.N. Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, pukul 02.58 WITA. Langka Teradu I, II, III, IV, V melakukan klarifikasi secara mendalam terhadap SKPI SD Teradu I, II, III, IV, V, sekalipun tidak menjadi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, merupakan tanggungjawab etis untuk menepis berbagai syakwasanka yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I, II, III, IV dan V meyakinkan DKPP; [4.3.4] Bahwa dalam check list persyaratan calon tertulis salinan putusan pengadilan terkait salah satu syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017 tetapi dalam syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Rusli Habibie, M.AP terlampir petikan putusan. Meskipun demikian menurut DKPP tidak serta merta tindakan Teradu I, II, III, IV dan V dapat dikwalifisir sebagai bentuk kebohongan publik. Teradu I, II, III, IV, dan V telah berusaha meminta secara patut salinan putusan pengadilan terkait Rusli Habibie kepada Pengadilan Negeri Kelas 1B Gorontalo tetapi dalam Surat Pengadilan Nomor W20.U1/3848/HK.01/IX/2016, tanggal 19 September 2016 menyampaikan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Drs. Rusli Habibie, M.AP., alias Rusli belum diterima dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan yang ada hanya petikan putusan. Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/PID/2016 dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/PID/2016 sebagai sumber informasi vonis yang dijatuhkan secara substansi tidak berbeda di antara keduanya. Sungguh merupakan suatu sikap tidak bijaksana jika hal demikian dijadikan dasar menggugurkan hak konstitusional warganegara mencalonkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur karena salinan putusan belum dilampirkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/PID/2016 dibacakan tanggal 21 Juli 2016, tetapi baru disampaikan kepada pihak yang berpekara pada tanggal tanggal 26 Januari 2017. Padahal sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 dalam waktu 14 hari harus diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum. Sekalipun demikian petikan putusan telah memberikan informasi putusan yang secara substansi tidak berbeda dengan salinan Putusan Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak berdasar dan jawaban Teradu I, II, III, IV dan V dapat diterima; [4.3.5] Bahwa Teradu VI, VII, dan VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, telah melakukan fungsi, tugas dan wewenang dengan mengawasi serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, pasangan calon dan tim sukses. Teradu VI, VII, VIII turut hadir mengawasi pemusnahan surat suara rusak dan sisa surat suara yang dilaksanakan oleh Teradu I, II, III, IV dan V pada 15 Februari 2017 jam 10.00. Teradu VI, VII, VIII, menindaklanjuti penetapan pasangan calon di luar dari waktu tahapan yang ditentukan sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan kepada KPU RI untuk diberikan sanksi kepada Teradu I, II, III, IV dan V. Pengawasan terhadap pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bagian yang menjadi perhatian Teradu VI, VII dan VIII. Check list persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menjadi masalah setelah mendapat informasi dari Partai Hanura dijadikan oleh Teradu VI, VII, VIII, dan melakukan penelusuran ke KPU Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, Mahkamah Agung RI, serta melakukan kepada Drs. Ruslie Habibie, M.AP., sebagai Calon Gubernur Provinsi Gorontalo dan melalui pleno disimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu VI, VII, VIII meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, mendengar keterangan Ahli, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu II, III, IV, V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.5] Teradu VI, VII, VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima pokok pengaduan dari Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I H. Muhammad N Tuli sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Gorontalo, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II Selvi Katili, Teradu III Maspa Mantulangi, Teradu IV Ahmad Abdullah, Teradu V Verianto Madjowa masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Gorontalo, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Siti Haslina Said selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Teradu VII Nanang Masaudi, Teradu VIII Drs. Arijadi masing-masing Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama (7) hari sejak Putusan dibacakan; 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si