Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 253/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 653/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 253/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Mas Soeroso, S.E. Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC. Relawan Partai GERINDRA Pendukung PRABOWO – HATTA Alamat : Jl. Sidopekso Nomor 2 Temenggungan, Banyuwangi Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rorry Desrino Purnama,S.H. Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Alamat : Jl. Jalan Dr. Sutomo 42, Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Drs. Totok Hariyanto Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Alamat : Jl. Jalan Dr. Sutomo 42, Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mempelajari keterangan tertulis Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu; 1

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 653/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 253/DKPP-PKE- III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 11 Agustus 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 kami menerima laporan/pengaduan masyarakat tentang kampanye terselubung yang dikemas dalam acara “Buka Puasa Bersama” pada hari Jum’at, tanggal 4 Juli 2014 bertempat di Pendopo Sabha Swagaa Blambangan yang merupakan fasilitas negara/pemerintah atas inisiatif Bupati Banyuwangi selaku tuan rumah/pemilik dan pelaksana acara (surat laporan tanggal 5 Juli 2014, terlampir); 2. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 kami langsung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan membuat surat laporan sekaligus mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Banyuwangi untuk menyerahkan surat laporan dan mengisi formulir penerimaan laporan serta menandatanganinya tanggal 5 Juli 2014 (surat laporan dan formulir penerimaan laporan tanggal 5 Juli 2014 terlampir); 3. Pada tanggal 7 Juli 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat panggilan kepada Pengadu untuk hadir di Kantor Panwaslu pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, dengan acara: Klarifikasi untuk melengkapi laporan (surat panggilan tanggal 7 Juli 2014 terlampir); 4. Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, Pengadu hadir di kantor Panwaslu guna memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Ketika hadir, Pengadu diminta oleh Staf Sekretariat Panwaslu untuk terlebih dahulu mengisi form yang telah disiapkan dan pengadu pun melakukannya tanpa pretensi apapun (form bukti penerimaan tanggal 10 Juli 2014, terlampir); 5. Pada tanggal 16 Juli 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mengirim surat kepada pengadu tentang pemberitahuan status laporan/temuan. Surat pemberitahuan tersebut sungguh sangat mengejutkan Pengadu karena isinya telah dimanipulasi yang sarat dengan kebohongan, yakni : 5.1 Pada angka 1 (satu) kajian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan menyebutkan laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 sedangkan kejadian peristiwa dugaan pelanggaran tanggal 4 Juli 2014. Padahal, faktanya laporan pengadu tanggal 5 Juli 2014 atau sehari setelah dugaan pelanggaran terjadi; 5.2 Kesimpulan Panwaslu melalui suratnya tersebut justru kontradiktif dengan surat panggilan Panwaslu kepada pengadu tanggal 7 Juli 2014 perihal klarifikasi laporan 2  dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, yang mengharapkan Pengadu untuk hadir pada tanggal 10 Juli 2014 guna klarifikasi untuk melengkapi laporan. Oleh karena itu, apa yang disebut oleh Panwaslu bahwa laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 adalah TIDAK BENAR dan dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Banyuwangi telah bertindak tidak jujur dalam menjalankan amanat sebagai penyelenggara pemilu. Sikap tidak jujur ini tentu sangat potensial merusak kualitas pembangunan demokrasi yang sedang dijalani saat ini; 5.3 Atas dasar tersebut lampiran Pengadu tidak kadaluarsa dan masih dalam batas waktu sesuai ketentuan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan terhadap Bupati Banyuwangi supaya mempertanggungjawabkan perbuatan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang dikemas dalam acara “Buka Puasa Bersama” karena peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sedangkan laporan pengadu pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014; 5.4 Pada angka 2 (dua) kajian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan tanggal 16 Juli 2014 menyebutkan larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye diperuntukkan bagi pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Panwaslu berpendapat Bupati Banyuwangi bukanlah pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang terdaftar di KPU Banyuwangi, maka Bupati tidak termasuk dari pihak yang dilarang sebagaimana Pasal 41 UU No. 42 Tahun 2008; 5.5 Pendapat Panwaslu yang tidak tepat tersebut dinilai sengaja melokalisir atau mereduksi makna pelaksana dan peserta kampanye hanya terbatas pada orang- orang atau pejabat setelah cuti yang terdaftar di KPU sebagai juru kampanye saja. Padahal, pelaksana dan peserta tersebut bermakna luas menjadi setiap orang yang berkampanye untuk kepentingan salah satu pihak/kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, baik yang terdaftar sebagai juru kampanye maupun yang tidak terdaftar dilarang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi visi, misi, figur Capres/Cawapres yang bermuatan sebagai kampanye; 5.6 Dengan demikian maka penggunaan fasilitas pemerintah oleh Bupati Banyuwangi sebagai pelaksana acara “Buka Puasa Bersama” di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, yang sarat dengan muatan kampanye untuk pasangan Capres/Cawapres Jokowo – JK, merupakan bentuk pelanggaran pemilu Capres/Cawapres yang harus dimintakan pertanggung jawaban Bupati Banyuwangi tersebut selaku tuan rumah/ pengundang/pemilik acara atau pelaksana kegiatan; 6. Surat pemberitahuan tentang tidak ditindaklanjutinya laporan yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Juli 2014 tersebut, didasarkan atas hasil pemeriksaan dan analisis masalah oleh Drs. Totok Hariyanto, selaku Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten 3  Banyuwangi. Kesengajaan dan/atau ketidakcermatan yang bersangkutan dalam memahami esensi masalah yang dilaporkan bahkan diduga sebagai tindakan sengaja untuk memanipulasi fakta yang pada akhirnya berpengaruh pada kesalahan pengambilan keputusan oleh Panwaslu secara kolektif kolegial. Oleh karena itu, kedua orang tersebut dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran oleh Bupati Banyuwangi dan atas dasar tersebut Pengadu laporkan kepada Bapak untuk mengambil langkah cepat dan tepat kepada mereka; 7. Pengadu berkesimpulan laporan pelanggaran Bupati Banyuwangi beralasan untuk ditindaklanjuti karena masih dalam batas waktu yang diatur dalam Pasal 190 Ayat (4) UU No. 42 Tahun 2007, sedangkan larangan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye sebagaimana maksud Pasal 41 Ayat (1) huruf h UU No. 42 Tahun 2008 tidak terbatas pada nama orang-orang yang terdaftar di KPU sebagai Tim Kampanye atau Juru Kampanye saja, melainkan larangan tersebut berlaku untuk semua pelaksana atau peserta kegiatan kampanye, sehingga Bupati Banyuwangi sebagai pemilik acara (tuan rumah) pelaksana acara, adalah masuk sebagai pelaksana yang dilarang oleh ketentuan di atas. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu telah bertindak tidak jujur, adil dan profesional dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu Presiden yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2; 2. Bahwa para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf i Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima pengaduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu sebagai penyelenggara pemilu telah terbukti melakukan pelanggaran etik yang merugikan Pengadu; 3. Memberhentikan dengan tidak hormat kepada Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photo Copy aduan masyarakat yang ditujukan kepada Mas Soeroso Ketua 4  DPC Relawan Gerindra terkait dugaan pelanggaran kampanye Pilpres tertanggal 5 Juli 2014; 2. Bukti P-2 : Photo Copy laporan pelanggaran pemilu nomor : 007/VII/Relawan/2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu RI di Jakarta; 3. Bukti P-3 : Photo Copy Kliping Koran dengan judul “Buka Puasa dengan Ulama,” Harian Radar Banyuwangi, Jawa Pos tertanggal 5 Juli 2014; 4. Bukti P-4 : Photo Copy surat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor: 130/PANWASLU/PILPRES/BWI/VI/2014 Perihal Klarifikasi Laporan Dugaan Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang ditujukan kepada Mas Soeroso tertanggal 7 Juli 2014; 5. Bukti P-5 : Photo Copy surat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor: 046/PANWASLU/PILPRES/BWI/VII/2014 Perihal Pemberitahuan Status Laporan/Temuan yang ditujukan kepada Mas Soeroso tertanggal 16 Juli 2014; 6. Bukti P-6 : Photo Copy surat Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 04/PANWASLU/PILPRES/BWI/VI/2014 tertanggal 5 Juli 2014; 7. Bukti P-7 : Photo Copy Kliping Berita dengan Judul “Bupati Banyuwangi Mangkir dari panggilan Panwaslu sumber Facebook tertanggal 14 Juli 2014 : 22:20 WIB; 8. Bukti P-8 : Photo Copy Kliping Berita dengan Judul “Umrah, Bupati Banyuwangi Tak Penuhi panggilan Panwaslu sumber Kompas.com tertanggal 14 Juli 2014 : 17:11 WIB; 9. Bukti P-9 : Photo Copy Kliping Berita dengan Judul “Diduga pakai Fasilitas Negara untuk Jokowi-JK Bupati Banyuwangi Dipanggil sumber Kompas.com tertanggal 14 Juli 2014 : 13:42 WIB; 10. Bukti P-10 : Photo Copy Kliping Berita dengan Judul “Pengusutan Kasus Kampanye Terselubung Bupati Banyuwangi dihentikan sumber Kompas.com tertanggal 17 Juli 2014 : 12:26 WIB; 11. Bukti P-11 : Buku saku dengan Judul “9 Alasan Memilih Jokowi – JK” 12. Bukti P-12 : Kepingan CD perihal Sholawat Badar yang diselewengkan Pililah Jokowi. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuwangi menerima surat Pimpinan Cabang Relawan Gerindra Menuju Indonesia Makmur yang beralamatkan Jalan Sidopekso No. 02 HP 08123462810 Temenggungan - Banyuwangi, dengan surat bernomor : 007/VII/RELAWAN/ 2014, Perihal : Pelanggaran Pemilu. Pada surat tersebut tidak tertera tanggal surat (Bukti surat terlampir); 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuwangi merujuk pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Dalam hal laporan disampaikan secara tertulis 5  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa Laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan mengisi formulir Model B.1-DD; 3. Mendasarkan pada angka 2 (dua) di atas, maka surat Pimpinan Cabang Relawan Gerindra Menuju Indonesia Makmur yang beralamatkan Jalan Sidopekso No. 02 HP 08123462810 Temenggungan - Banyuwangi, dengan surat bernomor : 007/VII/RELAWAN/ 2014, tanpa tanggal surat Perihal : Pelanggaran Pemilu, tidak dapat dikategorikan sebagai laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012; 4. Bahwa dalam surat yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadu menyatakan pada poin (2) bahwa Pengadu membuat surat laporan sekaligus mendatangi kantor Panwaslu untuk menyerahkan surat laporan dan mengisi formulir penerimaan laporan serta menandatanganinya tanggal 5 Juli 2014, menanggapi pernyataan Pengadu tersebut, Maka Pengadu menyatakan bahwa keterangan Pengadu tidak benar, sebab Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tidak mengeluarkan bukti penerimaan laporan kecuali formulir penerimaan laporan tertanggal 10 Juli 2014 (Formulir model B1-DD terlampir); 5. Mengingat Pengadu belum mengisi formulir model B1-DD sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012, maka Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, mengundang Pengadu untuk mengisi formulir model B1-DD, melalui Surat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 130/PANWASLU/ PILPRES/ BWI/VII/2014 Tanggal 7 Juli 2014, Perihal klarifikasi Laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014. Pada tanggal 10 Juli 2014 Pengadu mengisi formulir model B1-DD, bahkan dalam formulir Penerimaan Laporan tersebut, Pengadu secara pribadi menulis sendiri dan mencantumkan Hari dan tanggal penerimaan Laporan , yaitu pada tanggal 10 Juli 2014 (formulir penerimaan laporan model B1-DD terlampir); 6. Bahwa setelah Pengadu mengisi formulir model B1-DD maka Panwaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan penelitian terhadap syarat formal laporan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012. meliputi : a) Pihak yang berhak melaporkan; b) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan c) keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi: d) kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan e) tanggal dan waktu. Dalam proses penelitian tersebut Panwaslu Kabupaten Banyuwangi sementara memutuskan bahwa laporan melewati waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 190 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 6 7. Sebagaimana dinyatakan pada point 6 (enam) laporan dinyatakan telah melewati batas waktu, meskipun begitu, Panwaslu Kabupaten Banyuwangi berusaha memberikan pelayanan kepada Pengadu untuk menindaklanjuti dengan mengumpulkan keterangan dan alat bukti yang dilakukan dengan mengklarifikasi pihak Teradu; 8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuwangi menerbitlan surat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi nomor : 131/PANWASLU/ PILPRES/ BWI/VII/2014 Tanggal 12 Juli 2014, Perihal klarifikasi Laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Mengingat Bupati Banyuwangi sedang menjalankan ibadah umroh, maka Bupati Banyuwangi menugaskan Saudara Wiyono, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Gandrung 68 Banyuwangi untuk memberikan keterangan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuwangi (Fotokopi surat undangan klarifikasi terlampir); 9. Bahwa klarifikasi kepada Saudara Wiyono dilaksanakan pada Tanggal 14 Juli 2014, dinyatakan oleh Saudara Wiyono bahwa pihak penyelenggara acara Buka Bersama yang dilaksanakan pada Tanggal 4 Juli 2014 (dalam klarifikasi tersebut dinyatakan pada tanggal 5 Juli 2014, mengingat pada formulir model B1-DD Pengadu menyebutkan kejadian peristiwa pelanggaran tanggal 5 Juli 2014). (Salinan Berita Acara Klarifikasi terlampir); 10. Bahwa dalam klarifikasi kepada Saudara Wiyono, didapat keterangan sebagai berikut :  Bahwa kegiatan buka bersama merupakan agenda Pemerintah Daerah dalam hal ini, Pihak penyelenggara kegiatan tersebut adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Forum Pimpinan Daerah (Forpinda) dalam hal ini Bupati dan pimpinan daerah yang lain menghadiri dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah;  Bahwa Bupati Banyuwangi bukanlah pelaksana kampanye. 11. Bahwa dalam kajian hukum Panwaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan Pengadu pada surat pengaduan kepada DKPP, dinyatakan pada angka 5 (lima) huruf b Pengadu menyatakan bahwa :  Panwaslu berpendapat Bupati Banyuwangi bukanlah pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang terdaftar di KPU Banyuwangi, maka Bupati tidak termasuk dari pihak yang dilarang sebagaimana Pasal 41 UU No. 42 Tahun 2008;  Pendapat Panwaslu tersebut tidak tepat yang sengaja melokalisir atau mereduksi makna pelaksana dan peserta kampanye hanya terbatas pada orang- orang atau pejabat setelah cuti yang terdaftar di KPU sebagai juru kampanye saja. Padahal, pelaksana dan peserta tersebut bermakna luas menjadi setiap orang yang berkampanye untuk kepentingan salah satu pihak /kontestan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, baik yang terdaftar sebagai juru 7  kampanye maupun yang tidak terdaftar adalah dilarang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi visi, misi, figur Capres/Cawapres yang bermuatan sebagai kampanye;  Berkaitan dengan pernyataan Pengadu tersebut perkenankan Teradu menjelaskan tentang frasa pendapat Panwaslu. Dalam hal ini, Panwaslu bukanlah pihak yang dapat berpendapat tanpa landasan hukum sebagaimana tersebut dalam pernyataan Pengadu. Landasan hukum sebagaimana pengertian pelaksana kampanye dirujuk sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : a) Pasal 34 yang uraian lengkapnya sebagai berikut :(1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.(2) Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.(3) Kampanye didukung oleh petugas Kampanye; b) Pasal 35 yang uraiannya sebagai berikut: (1) Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan kampanye; c) Pasal 36 (1) Nama-nama pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya; d) Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye Pasal 41(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang: (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; e) Sehubungan dengan uraian sebagaimana dinyatakan pada huruf c tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tidak berpendapat tanpa landasan hukum sebagaimana peernyataan Pengadu, mengingat pihak yang dilarang menggunakan fasilitas negara adalah pelaksana kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 ayat 1 (satu) huruf h Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Pelaksana kampanye terdiri atas pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan kampanye sebagaimana disebut pada pasal 35 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008. Serta Nama-nama pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 tahun 2008;  Uraian Pengadu yang menyatakan bahwa “pelaksana dan peserta tersebut bermakna luas menjadi setiap orang yang berkampanye untuk kepentingan salah satu pihak / kontestan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, baik yang terdaftar sebagai juru kampanye maupun yang tidak terdaftar adalah dilarang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi visi, misi, figur Capres/Cawapres yang bermuatan sebagai kampanye.” Pernyataan 8  Pengadu tersebut jelas-jelas tidak berdasarkan pada sistem perundang- undangan dan peraturan tentang pemilihan umum. Pengertian Pengadu terhadap pelaksana dan peserta kampanye yang diartikan bermakna luas menjadi setiap orang yang berkampanye untuk kepentingan salah satu pihak / kontestan dalam pemilihan umum, merupakan anggapan yang kontraproduktif terhadap sistem perundang-undangan pemilihan umum dan dapat berimplikasi terhadap kualitas demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, mengingat jika setiap orang dapat melakukan kampanye tanpa didukung status formal dan kedudukan hukum (legal standing), yang sesuai dengan sistem hukum maka yang bersangkutan bisa melakukan kegiatan kampanye tanpa bertanggungjawab atas nama hukum. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Para Teradu dalam menangani laporan pelanggaran Pemilu penggunaan fasilitas negara oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung Kampanye salah satu kandidat telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu sebagaimana yang diadukan Pengadu. [2.7] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T- 9 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Photo Copy Surat Pimpinan Cabang Relawan Gerindra Menuju Indonesia Makmur yang beralamatkan Jalan Sidopekso No. 02 HP 08123462810 Temenggungan - Banyuwangi, dengan surat bernomor : 007/VI/RELAWAN/ 2014, Perihal : Pelanggaran Pemilu; 2. Bukti T-2 : Photo Copy Formulir model B1-DD Penerimaan Laporan Nomor: 04/PILPRES/ Panwaslu-bwi/VI/ 2014 Tanggal : 10 Juli 2014; 3. Bukti T-3 : Photo Copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 04/PILPRES/ Panwaslu-bwi/VI/ 2014, Tanggal : 10 Juli 2014; 4. Bukti T-4 : Photo Copy Surat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 130/ PANWASLU/PILPRES /BWI/VI/2014 Tanggal 7 Juli 2014 Perihal : Klarifikasi Laporan Dugaan Kampanye dengan Menggunakan Fasilitas 9  Negara; 5. Bukti T-5 : Photo Copy Surat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi nomor: 131/PANWASLU/ PILPRES/ BWI/VII/2014 Tanggal 12 Juli 2014, Perihal klarifikasi Laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 6. Bukti T-6 : Photo Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor 04/ PANWASKAB/BWI/V/2014 tanggal 11Juli 2014;tentang Kasus Laporan Dugaan Kampanye dengan Menggunakan Fasilitas Negara; 7. Bukti T-7 : Photo Copy Berita Acara Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji tentang Kasus Laporan Dugaan Kampanye dengan Menggunakan Fasilitas Negara; 8. Bukti T-8 : Photo Copy Kajian Hukum Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Negara Nomor 04/ PANWASKAB/BWI/V/2014 tanggal 11Juli 2014; 9. Bukti T-9 : Photo Copy Surat Panwaslu Kabupaten Bnyuwangi Nomor : PANWASLU/ ILPRES/VII / 2014 Tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Status Laporan/ Temuan. KETERANGAN TERTULIS SAKSI TERADU Choiril Ustadi Yudawanto (Assisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi), menyampaikan kronologis kegiatan Buka Bersama Bupati Banyuwangi dengan Tokoh Agama se-Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 1. Kegiatan Buka Bersama diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Pihak yang diundang dalam kegiatan Buka Bersama adalah Forum Pimpinan Daerah, semua SKPD dan seluruh Tokoh Agama se-Kabupaten Banyuwangi ; 3. Kegiatan Buka Bersama merupakan agenda kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut: 10  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. 11 [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua Relawan Gerindra Kabupaten Banyuwangi, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu dalam Perkara Nomor 653/I-P/L-DKPP/2014 mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran terhadap asas profesionalitas karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu terkait penggunaan fasilitas negara oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan kampanye yang dinilai mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pilpres 9 Juli 2014. Menurut Pengadu, Bupati Kabupaten Banyuwangi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang dikemas dalam acara ”Buka Puasa Bersama” di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada hari Jumat 4 Juli 2014 dengan melakukan sosialisasi visi, misi, figur Capres/Cawapres yang bermuatan Kampanye. Peristiwa buka bersama di rumah Bupati, dimuat di media massa “Harian Radar banyuwangi” tanggal 5 Juli 2014. Untuk membuktikan dalilnya, pengadu menyertakan bukti-bukti berupa buku saku berjudul 9 Alasan memilih Jokowi dan rekaman video; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa setiap Laporan ataupun Temuan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah ditindaklanjuti. Para Teradu melakukan kajian dan memutuskannya melalui Rapat Pleno. Berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan dan Temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu diperoleh kesimpulan bahwa Laporan dan Temuan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sudah kedaluwarsa. Dalam proses penelitian tersebut Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa laporan/aduan Pengadu sudah melewati waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 190 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pengakuan Teradu, aduan diterima tanggal 10 Juli 2014 sementara dugaan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dilakukan oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 4 Juli 2014, hal ini mengakibatkan aduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan karena daluwarsa; [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat pemahaman dan fakta sebagai berikut: 12 1. Penggunaan fasilitas negara dalam mendukung kampanye pemilihan legislatif atau Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilpres merupakan kenyataan yang umum terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu penyebab keadaan tersebut adalah karena lemahnya pengawasan dan netralitas penyelenggara pemilu. Meskipun realitas tersebut disadari merupakan penghancuran atau paling tidak pengurangan terhadap kualitas demokrasi, mengabaikan asas JURDIL dan berakibat pada legitimasi hasil pemilu, namun hal tersebut justru seringkali tidak ditangani dan ditindak secara sungguh-sungguh. 2. Suatu tindakan yang secara hukum salah tetapi dibiarkan, tanpa disadari akan menjadikan kesalahan itu sebagai kebenaran umum. Bahkan, pembiaran terhadap tindakan yang salah, terutama dari elite dan penguasa politik, dalam jangka waktu yang tertentu akan menjadikan perilaku yang salah itu sebagai kebiasaan atau etika yang diterima umum. Jika para penyelenggara pemilu, baik Panwaslu maupun KPU yang mengetahui hal tersebut terjadi, meskipun tidak dilaporkan masyarakat, harus dilakukan tindakan yang sungguh-sungguh untuk membalik keadaan ke arah yang diidealkan dalam penyelenggaraan pemilu. 3. Terdapat kesalahan, bahkan upaya penyesatan (misleading) dalam keterangan Teradu, terutama alasan untuk menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan Pengadu telah daluwarsa. Bukti yang disampaikan Teradu sendiri justru bertentangan dengan keterangan yang disampaikan. Secara kronologis Teradu mengatakan bahwa Laporan Pengadu adalah tanggal 10 Juli 2014 dan peristiwa yang dilakukan Bupati Kabupaten Banyuwangi adalah tanggal 4 Juli 2014. Tindakan Teradu untuk menetapkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan persyaratan waktu (tempus), adalah tepat dari segi prosedural. Namun, bukti yang diajukan Teradu, yakni surat nomor 130/PANWASLU/PILPRES/BWI/VI/2014, tanggal 7 Juli 2014, yang justru dikeluarkan dari Teradu untuk melengkapi laporan, membuktikan bahwa laporan yang disampaikan Pengadu jelas sebelum 10 Juli 2014 dan sangat pasti sebelum tanggal 7 Juli 2014. 4. Substansi atau materi yang diajukan Pengadu terhadap Panwaslu Kabupaten Banyuwangi jelas merupakan peristiwa yang mengandung potensi dan fakta pelanggaran yang serius dan berdampak luas, terutama terhadap penyelenggara negara, khususnya Kepala Daerah. Pembiaran, pengabaian dan upaya untuk menutupi tindakan pelanggaran tersebut merupakan niat sadar, sengaja dan terencana yang meruntuhkan nilai-nilai, asas dan prinsip pengawasan pemilu. Bukan hanya Pengadu, diri para Teradu, aparatus hukum dari Kejaksaan dan Kepolisian yang terpadu dalam GAKKUMDU, tetapi juga sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperoleh informasi yang tidak benar dari Para Teradu sehingga Teradu telah bersikap tidak jujur. 5. Panwaslu seharusnya bersikap proaktif menyikapi berbagai informasi yang muncul dalam masyarakat semata-mata untuk memastikan proses pelaksanaan pilpres jujur, adil dan demokratis 13 6. Teradu dalam persidangan DKPP bahkan juga tidak menggunakan haknya secara tepat dan bersungguh-sungguh untuk membela diri dengan menyampaikan keterangan yang benar. [4.4] Berdasarkan keterangan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat, Para Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran yang substansial dan menyeluruh, termasuk mengingkari hakikat, fungsi, tugas, kewenangan dan tanggungjawab selaku pangawas pemilu. Dalil Pengadu dapat diterima dan Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yakni tidak menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan, bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu dan media massa tertentu; memperlakukan secara tidak sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu, dengan tidak berpegang pada asas jujur, asas adil, asas keterbukaan dan asas profesionalitas (Pasal 9 huruf (b), Pasal 10 huruf (a), (b) dan Pasal 5 huruf, (b), (c), (g) dan huruf (i) peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum); [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya DKPP menilai tidak perlu ditanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan tertulis saksi Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni tidak menjunjung tinggi sumpah/Janji Jabatan, bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu dan media massa tertentu; memperlakukan secara tidak sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu, tidak berpegang pada asas jujur, asas adil, asas keterbukaan dan asas profesionalitas (Pasal 9 huruf (b), Pasal 10 huruf (a), (b) dan Pasal 5 huruf, (b), (c), (g) dan huruf (i) peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, 14

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Rorry Desrino Purnama,S.H., dan Teradu II atas nama Drs. Totok Hariyanto, masing- masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Minggu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15