Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 58/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 117/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 58/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU 1. Nama : Wahyudin Budiono Pekerjaan : Wiraswasta Instansi : Komite Nasional Pemuda Indonesia Alamat : Jln. Masjid No. 17 Kec. Ngariboyo Magetan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pengadu; TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Joko Siswanto Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan Alamat : Jl. Semeru No. 14 Magetan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Supriyanto Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Magetan Alamat Kantor : Jl. Semeru No 14 Magetan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu II; 1 2 Selanjutnya Teradu I sampai dengan Teradu II disebut sebagai------------Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 30 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor117/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 58/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 18 April 2014 ditemukan bukti adanya kecurangan di salah satu TPS di Desa Plumpung (TPS 8) oleh salah satu tim dari calon legislatif, bukti berupa photo yang menunjukan adanya KPPS dan saksi dari Partai Golkar yang mengarahkan pemilih serta ikut mencoblos kertas suara di luar bilik suara. 2. Bahwa pada hari yang sama pengadu melaporkan adanya dugaan kecurangan, tetapi tidak mendapat tanggapan dari teradu, Joko Siswanto selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan. 3. bahwa teradu diduga melanggar Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara pemilu. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memberikan Putusan yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadumengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photo kopi Lampiran Model C DPRD Kabupaten/Kota 2. Bukti P-2 : Photo Kopi Model C 1 dari TPS 8 DesaPlumpung 3. Bukti P-3 : Kliping Koran Radar Madiun 4. Bukti P-4 : Photo saat proses pemungutan suara di TPS 8 Desa Plumpung 3 [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4.1] bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.2]bahwa secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses tahapan pemungutan suara sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.3] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara lisan dalam persidangan etika sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadu telah mendapat jawaban dari Panwascam Plaosan bahwa pengaduannya tidak dapat dilanjutkan karena daluwarsa. Secara formal apa yang dilakukan Panwascam telah sesuai dengan prosedur. 2. Bahwa atas pengaduan tersebut teradu telah mengadakan klarifikasi dengan menghadirkan Panwascam, KPPS, PPS. 3. Bahwa dugaan pengarahan atau mobilisasi pencoblosan sebagaimana diadukan Pengadu adalah masalah teknis, yaitu saksi partai membetulkan kepala paku sebagai alat coblos yang tidak tajam untuk diambil dan ditajamkan lagi. [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Permohonan Pengadu cacat prosedural; 3. Menyatakan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum tidak berwenang menyidangkan Pengaduan Pengadu; 4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima Niet Onvanklijk Verklaard (NO) 5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono).

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaiberikut: 4 Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 5  Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Pesertapemilu, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1]Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu telah melakukan perbuatan melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait penolakan Teradu untuk menindaklanjuti laporan Pengadu. Pada tanggal 18 April 2014 terjadi pengarahan pemilih oleh salah satu Caleg Partai Golkar bersama-sama Teradu; [4.2] Menimbang bahwa dalam keterangannya Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan telah melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teradu telah menanggapi laporan pengadu dengan melakukan langkah-langkah klarifikasi ke TPS 08. Pihak Panwascam, KPPS dan PPS serta melakukan kajian berdasarkan keterangan yang disampaikan para pihak tersebut. Berdasarkan kajian terbukti bahwa laporan Pengadu telah melampaui batas waktu (daluwarsa) dan karena itu tidak dapat ditindaklanjuti. [4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika. 6

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I dan Teradu II atas nama Joko Siswanto dan Supriatno selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Magetan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh anggota enam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos,M.Si., Ida Budhiarti, SH., M.H., Dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 7  ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 8