Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 96/DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 96/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Noor Rahmawanto Organisasi/Lembaga : Komisioner Panwaslu Kota Samarinda Alamat : Jln. Cendana Gg. Jamrud 678 Kota Samarinda Dalam hal ini berdasarkan surat pengaduan Perkara Nomor 96/DKPP-PKE-II/2013 Selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai----Pengadu;

[1.2] TERADU 1. Nama : Asmadi Asnan Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kota Samarinda Alamat : Jl. Cendana Gg. Jamrud 678 Kota Samarinda Dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai------------------------Teradu I; 2. Nama : Norman Pekerjaan : Koordinator Sekretaris Panwaslu Samarinda Alamat : Jl. Cendana Gg. Jamrud 678 Kota Samarinda Dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai-----------------------Teradu II; 1  Untuk selanjutnya para Teradu I sampai dengan Teradu II disebut sebagai -------------- --------------------------------------------------------- PARA TERADU; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan Mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti terkait yang diajukan Pengadu, dan Teradu

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 16 Agustus 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2013 , yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 96/DKPP-PKE-II/2013 , yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Ketua Panwas tidak pernah melakukan rapat pleno untuk membahas segala program Panwaslu Kota Samarinda, baik itu soal perekrutan Non Tenaga PNS dan Sekretaris, Tenaga PNS, Ketua melakukan dengan tanpa pleno dan tanpa memberitahukan kepada anggota yang lain; 2. Bahwa Teradu (Ketua Panwaslu Kota Samarinda) melakukan rencana yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang dimana Sdr. Asmadi Ketua Panwaslu Kota Samarinda berencana akan melakukan penyelewengan penggunaan anggaran dengan menempatkan orang-orang Pengadu seperti Nety Susanti adalah istri Pengadu yang dijadikan staf di Panwaslu Kota Samarinda dan pengangkatan Bendahara APBD yang ternyata bukan dari Unsur PNS; 3. Bahwa kepala Sekretariat atas nama Norman didalam tugasnya tidak bisa bersikap dan bertindak profesional dan tidak bisa menunjukkan sikap netral, dan cenedrung melindungi Teradu Asmadi dan mengikuti semua perintah Teradu Asmadi dan menutupi segala informasi kepada Anggota Panwaslu yang lainnya; PETITUM [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : 2 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Memberhentikan secara tetap Teradu I sebagai Ketua dan/atau anggota Panwaslu Kota Samarinda dan Teradu II sebagai Kepala sekretaris Panwaslu Kota Samarinda. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 , sebagai berikut : DAFTAR ALAT BUKTI No Kode Bukti Keterangan 1. Bukti P-1 : Copy Surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tentang Mohon Penjelasan tentang Anggaran pada tanggal 1 April 2013; 2. Bukti P-2 : Copy Daftar Komisioner dan Staf Panwaslu Kota Samarinda; 3. Bukti P-3 : Copy Transkrip percakapan telepon Asmadi Asnan, S.Sos; 4. Bukti P-4 : Copy CD rekaman telepon; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.1] JAWABAN DAN PENJELASAN PARA TERADU 1. Bahwa pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu tidak terbuka soal anggaran, adalah tidak benar, Teradu tidak memberikan informasi dikarenakan memang Teradu belum memiliki informasi anggaran yang diketahui Teradu dari Bawaslu Provinsi. 2. Bahwa pengaduan dari Pengadu, yang menyatakan Teradu melakukan perekrutan staf non PNS, yaitu pengangkatan bendahara APBD adalah seorang guru yang berstatus PNS dibawah naungan Kementerian Agama, tidak melibatkan Pengadu dan hanya bersifat sepihak dan terkesan bersifat subjektif. 3. Bahwa pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu telah melakukan penyimpangan dana anggaran serta tidak pernah melakukan pleno terkait anggaran adalah tidak benar dan tidak berdasar, hal ini dikarenakan Teradu melaksanakan tugas dinas selama 2 bulan yang dibuktikan dengan adanya surat tugas. [2.4.2] PETITUM 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormat Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh aduan dari Penga [2.4.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut : DAFTAR ALAT BUKTI No Kode Bukti Keterangan 1. Bukti T-1 Surat Nomor 59// Bawaslu-Prov/ Kaltim / IV/ 2013, Pemanggilan Bimbinngan Teknis Pemutakhiran Data Bagi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se-Kalimantan Timur; 2. Bukti T-2 Surat Nomor 003/FPB-Kaltim/VII/2013 tanda tangan Panwascam 10 Kecamatan; 3. Bukti T-3 Daftar tanda terima uang kehormatan komisioner Bulan Juli 2013; 4. Bukti T-4 Daftra tanda terima Honorarium Panwaslu Kota Samarinda Bulan September 2013; 5. Bukti T-5 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda; 6. Bukti T-6 Daftra Hadir Kerja Panwaslu Pilkada Kota Samarinda Tahun 2013; 7. Bukti T-7 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pileg Pilpres 2014 Provinsi Kalimantan Timur APBN Panwaslu Kota Samarinda; [2.5] Menimbang bahwa Pengadu dan Teradu telah menyampaikan kesimpulan masing- masing secara lisan di dalam persidangan yang tetap pada pendiriannya semula; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; 4 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut : Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR : Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 5  “ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; Pokok Pengaduan [3.7] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Pengadu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Teradu telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 3 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa setelah mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu, jawaban Teradu, bukti-bukti, serta kesimpulan, DKPP berkeyakinan sebagai berikut : [3.12.1] Menimbang, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Ketua Panwas tidak pernah melakukan rapat pleno untuk membahas segala program Panwaslu Kota Samarinda, baik itu soal perekrutan Non Tenaga PNS, Sekretaris, dan Tenaga PNS, Ketua melakukan pleno dan tanpa memberitahukan kepada anggota yang lain; 6 Selain itu Teradu I (Ketua Panwaslu Kota Samarinda) melakukan rencana yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyelewengan penggunaan anggaran dengan melalui penempatan orang-orang Teradu seperti Nety Susanti adalah istri Teradu (Ketua Panwaslu Kota Samarinda) yang dijadikan staf resepsionis di Panwaslu Kota Samarinda dan pengangkatan Bendahara APBD yang ternyata bukan dari Unsur PNS, serta perekrutan terhadap semua Panwascam adalah saudara-saudara Teradu dengan maksud untuk melindungi segala kepentingan dan maksud serta rencana-rencana Teradu; Terhadap dalil pengaduan Pengadu, Teradu membantah yang pada pokoknya menyatakan Teradu tidak terbuka soal anggaran, adalah tidak benar, Teradu tidak memberikan informasi dikarenakan memang Teradu belum memiliki informasi anggaran yang diketahui Teradu dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, serta melakukan perekrutan staf non PNS, yaitu pengangkatan bendahara APBD adalah seorang guru yang berstatus PNS dibawah naungan Kementerian Agama, Teradu juga mengatakan selalu melibatkan Pengadu dalam setiap rapat pleno serta membantah masalah penyimpangan dana anggaran serta tidak pernah melakukan pleno terkait anggaran adalah tidak benar dan tidak berdasar, hal ini dikarenakan Teradu melaksanakan tugas dinas selama 2 bulan yang dibuktikan dengan adanya surat tugas; Berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa akar persoalan adalah permasalahan internal yang seharusnya diselesaikan secara internal. Pengadu sebagai anggota Panwaslu dan Teradu sebagai Ketua Panswaslu memiliki tanggungjawab dan juga konsekuensinya atas munculnya persoalan internal tersebut. Persoalan antara Ketua dan anggotanya tidak akan muncul jika saling terbuka, berkoordinasi dan kesadaran menyangkut tanggungjawab bersama diwujudkan semua pihak. Namun pada pihak lain Teradu sebagai Ketua Panwaslu adalah tidak patut menempatkan isterinya sebagai staf sekretariat di Kantor Panwaslu. Sementara itu Pengadu juga kurang memperlihatkan tanggungjawabnya sebagai anggota Panwaslu yang harus selalu bersikap profesional ditunjukkan dengan kinerja yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas utama untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. oleh karena itu DKPP berpendapat bahwa Teradu I maupun Pengadu sama kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua dan/atau anggota Panswaslu, dengan demikian Teradu I maupun Pengadu terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (i) dan Pasal 15, peraturan kode etik penyelenggara Pemilu. [3.12.2] Menimbang, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu II atas nama Norman didalam tugasnya sebagai Kepala Sekretariat tidak bisa bersikap dan bertindak profesional dan tidak bisa menunjukkan sikap netral, dan cenedrung melindungi Teradu I 7 (Asmadi) dan mengikuti semua perintah Teradu Asmadi dan menutupi segala informasi kepada Anggota Panwaslu yang lainnya. Terhadap dalil pengaduan a quo, Teradu membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini bahwa pernyataan Pengadu tidak benar karena selama ini Sudah melakukan hal-hal yang sejalan dengan SOP dan peraturan yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan dan hal itu dibuktikan dengan pembayaran-pembayaran gaji terhadap pengadu, serta melakukan sesuatu yang sama antara ketua dan anggota Panwaslu Kota Samarinda. Berdsarkan fakta persidangan DKPP berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran kode etik dan permasalahan ini harus diselsaikan secara internal, melalui konsolidasa yang menyeluruh di dalam tubuh Panwaslu Kota Samarinda; [3.13] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa pokok pengaduan beralasan menurut hukum; [4.4] Bahwa Teradu I terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; [4.5] Bahwa Pengadu memiliki andil atas terjadinya persoalan internal Panwaslu Kota Samarinda dengan bersikap tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Panwaslu; [4.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 8

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa “PERINGATAN” Terhadap Teradu I atas nama Sdr. Asmadi Asnan sebagai Ketua Panwaslu Kota Samarinda; 3. Menjatuhkan sanksi berupa “PERINGATAN” Terhadap Pengadu atas nama Sdr. Noor Rahmawanto sebagai Anggota Panwaslu Kota Samarinda; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama Sdr. Norman sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Samarinda; 5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada-hari Jumat tanggal tiga belas bulan September Tahun dua ribu tiga belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan September Tahun dua ribu empat belas. oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si; Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 9  Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10