Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN 111/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan No.256/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara No.111/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Drs. MH. Rofiq Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Taruna I Blok II No. 11 RT.02/ RW.03 Desa Wage Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Soemito Karmani, SH., M.Hum Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Tuban Alamat : Jl. Pramuka No.3 Tuban 62314 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I ; Nama : Drs. H. Ahmad Suwardji Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Tuban Alamat : Jl. Pramuka No.3 Tuban 62314 Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Teradu II ; 1  Nama : Drs. H. M Heru Prapto Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Tuban Alamat : Jl. Pramuka No.3 Tuban 62314 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu III ; Nama : H. Wasis Susilo Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Tuban Alamat : Jl. Pramuka No.3 Tuban 62314 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu IV ; Nama : Yayuk Dwi A.S, S.H Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Tuban Alamat : Jl. Pramuka No.3 Tuban 62314 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu V ; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor: 256/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 111/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Tuban pada tanggal 28 April 2014. Pengadu menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait 2  dengan adanya kesalahan penyelenggara pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kab. Tuban; 2. Bahwa pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2014 Panwaslu Kab. Tuban menggelar Rapat Pleno sebagai bentuk tindak lanjut laporan Pengadu yang menghasilkan rekomendasi Nomor: 418/PANWASKAB/V/2014 yang ditujukkan kepada KPU Kab. Tuban untuk ditindaklanjuti; 3. Bahwa KPU Kab. Tuban menanggapi rekomendasi tersebut melalui surat Nomor: 189/KPU Kab.-014329920/V/2014 yang intinya KPU Kab. Tuban tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Panwaskab Tuban dengan alasan alokasi waktu yang tidak mencukupi untuk proses tersebut dan menyarankan kepada pelapor untuk menempuh upaya hukum ke MK melalui mekanisme PHPU. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut : NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Photocopy Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban Nomor: 033/BA/PANWASKAB/V/2014; 2. Bukti P-2 Photocopy Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban Nomor: 418/BA/PANWASKAB- TBN/V/2014; 3. Bukti P-3 Photocopy Surat KPU Kab. Tuban, Nomor : 189/KPU Kab- 01439920/V/2014, Perihal rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tuban. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.3] Menimbang bahwa Teradu telah memberikan jawaban dan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada 19 s/d 21 April 2014 KPU Kab. Tuban telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD. 2. Bahwa dalam Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh 11 (sebelas) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014, kecuali Saksi PKPI yang berhalangan hadir. 3 3. Bahwa KPU Kab. Tuban dalam Rapat Pleno tersebut telah menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Untuk perolehan suara Partai Gerindra DPRD Provinsi adalah sebagai berikut : NO SUARA PARTAI 24.864 1 Dra Hj Yayuk Padmi Rahayu 10.365 2 Suwandi, ST 9.439 3 Rasidan, SE 10.863 4 Drs Fajrul Dhuha, SH 3.347 5 Eta Budi Rahayu 1.334 6 Drs. MH. Rofiq 5.704 JUMLAH 65.916 4. Bahwa dalam penetapan Perolehan suara tersebut dapat diterima oleh saksi yang hadir dan Berita Acara ditanda tangani oleh saksi yang hadir kecuali saksi Partai Golkar tidak bersedia tanda tangan; 5. Bahwa saksi dari Partai Gerindra menerima dan menandatangani Berita Acara dan Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2014 tersebut, dan bahkan Hasil penghitungan di TPS dan rekapitulasi di semua tingkatan mulai dari PPS, PPK saksi Gerindra yang hadir menerima hasilnya dan tidak menyatakan keberatan; 6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 KPU Kab Tuban telah menerima undangan dari Panwaslu Kabupaten Tuban untuk menghadiri mediasi atas pengaduan Drs. MH. Rofiq pada tanggal 3 Mei 2014 jam 19.00 wib di Kantor Panwaslu Kab Tuban; 7. Bahwa dalam mediasi tersebut Panwaslu melakukan musyawarah untuk melakukan cek data yang diadukan oleh Pengadu dengan data yang dimiliki oleh KPU Kab Tuban; 8. Pelaksanaan mediasi tersebut berlangsung selam 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 3-4 Mei 2014; 9. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah yang dibuat oleh Panwaslu Kab Tuban Nomor: 033/BA/PANWASKAB-TBN/V/2014 menjadi perhatian bagi KPU Kab Tuban; 10. Bahwa keterbatasan waktu yang tersedia, di mana rekomendasi Panwaslu Kab Tuban diterima KPU Kab. Tuban tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, 4  sementara rekap di tingkat provinsi harus sudah selesai pada tanggal 6 Mei 2014 siang hari, karena malam hari harus dibawa untuk dilaksanakan rekapitulasi tingkat nasional; 11. Bahwa setelah menerima rekomendasi Panwaslu Kab. Tuban kemudian KPU Kab. Tuban menindaklanjutinya dengan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Jatim sebagaimana surat Nomor: 187/KPU Kab-01439920/V/2014 Tanggal 5 Mei 2014 Perihal Penyampaian Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tuban; 12. Bahwa dalam petunjuk lisan yang diberikan oleh KPU Provinsi Jatim kepada KPU Kab. Tuban, dengan keterbatasan waktu untuk melaksanakan pleno sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Tuban, maka dapat memberikan saran upaya hukum lain melalui Mahkamah Konstitusi (MK); 13. Bahwa mengingat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. Tuban memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus dilaksanakan di semua tingkatan mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kab. Tuban dengan mengundang para saksi partai politik dan pengawas pemilu di semua tingkatan; 14. Bahwa KPU Kab Tuban memandang pihak Pengadu masih dapat melakukan upaya hukum lain terkait perselisihan hasil perolehan suara pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam PHPU, sebagaimana Surat KPU Kab Tuban Nomor: 189/KPU Kab-01439920/V/2014 Perihal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tuban; [2.3.4] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu; 3. Menyatakan Merehabilitasi nama baik para Teradu [2.3.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut : 5  NO KODE BUKTI KETERANGAN 1 Bukti T-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) 2 Bukti T-2 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Thn 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi) 3 Bukti-3 Model DB-2 4 Bukti-4 Model DB-4 5 Bukti-5 Model DB-5 6 Bukti-6 Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014 7 Bukti-7 Surat Undangan Mediasi dari Panwaslu Kab Tuban Nomor : 406/PANWASKAB-TBN/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014 8 Bukti-8 Berita Acara Musyawarah dari Panwaslu Kab Tuban Nomor : 033/BA/PANWASKAB-TBN/ V/2014 Tanggal 04 Mei 2014 9 Bukti-9 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tuban Nomor : 418 / PANWASKAB – TBN / V / 2014 Tanggal 5 Mei 2014 10 Bukti-10 Surat KPU Kab Tuban kepada KPU Provinsi Nomor : 187/KPU Kab-014329920/2014 Tanggal 5 Mei 2014 11 Bukti-11 Surat Jawaban KPU Kab Tuban kepada Panwaslu Kan Tuban Nomor : 189/KPU Kab-014329920/2014 Tanggal 6 Mei 2014

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) terlebih dahulu 6 menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 7  “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu sebagai anggota KPU Kab. Tuban terkait dengan tindakannya tidak melaksanakan surat Panwaslu Nomor: 418/PANWASKAB/V/2014 perihal rekomendasi penghitungan suara ulang akibat terjadinya kesalahan penyelenggaraan pemilu dari tingkat KPPS, PPS, PPK, hingga KPU Kab. Tuban. Dalam surat jawaban para Teradu Nomor: 189/KPU Kab.- 014329920/V/2014 diterangkan bahwa KPU tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. Tuban dengan alasan alokasi waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan proses penghitungan suara ulang dan menyarankan kepada Pengadu untuk menempuh upaya hukum PHPU ke MK; [4.2] Menimbang bahwa para teradu menolak aduan pengadu seluruhnya dan menjelaskan bahwa sesungguhnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilakukan dengan benar menurut prosedur perundang-undangan pada semua tingkatan mulai dari KPPS, PPS, PPK, hingga KPU. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD 8 tingkat KPU Kab. Tuban dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 April 2014, dihadiri 11 saksi partai politik. Dari 11 saksi partai yang hadir, hanya Partai Golkar yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud di atas. Keputusan para Teradu tidak melaksanakan surat Panwaslu Nomor: 418/PANWASKAB/V/2014 perihal rekomendasi penghitungan suara ulang, semata-mata karena pertimbangan waktu yang tidak memungkinkan, mengingat surat Panwaslu Kab Tuban diterima para Teradu tanggal 5 Mei 2014 sekitar jam 12.00 WIB, sementara rekap di tingkat provinsi harus selesai pada tanggal 6 Mei 2014 untuk kemudian diteruskan pada rekapitulasi tingkat nasional. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, bukti dokumen, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berkesimpulan bahwa proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan tingkat KPU Kab. Tuban telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan dengan disetujui dan ditanda tanganinya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara oleh saksi-saksi partai serta tidak ada Berita Acara Keberatan tentang Kejadian Khusus dari semua tingkatan mulai dari PPS, PPK dan KPU. Sesungguhnya jika terjadi keberatan dari saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 180 ayat (3) juncto PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara, Pasal 16 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 74 ayat (3), memerintahkan kepada KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI untuk segera melakukan pembetulan dalam hal keberatan yang diajukan dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pengadu memanfaatkan semua prosedur tingkatan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk melakukan koreksi dan pembetulan mulai dari PPS, PPK, hingga KPU agar tidak kehilangan moment dan kesempatan berjuang untuk memperoleh hak-haknya kembali dalam suasana pemilu bebas, tertib, jujur, dan adil; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan. 9

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu masih dalam kedudukan dan jabatannya saat proses sidang pemeriksaan berlangsung hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 116/Kpts/KPU-Prov-014/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, tertanggal Surabaya 12 Juni 2014; [5.4] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu merehabilitasi nama baik terhadap para Teradu.

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I atas nama sdr. Soemito Karmani, SH., M.Hum selaku Ketua merangkap anggota KPU Kab. Tuban, Teradu II atas nama sdr. Drs. H. Ahmad Suwardji, Teradu III atas nama sdr. Drs. H. M Heru Prapto, Teradu IV atas nama sdr. H. Wasis Susilo, dan Teradu V atas nama sdri. Yayuk Dwi A.S, S.H masing-masing selaku anggota KPU Kab. Tuban, sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini, dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Dr. Valina 10  Singka Subekti, M.Si, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Belas Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh empat Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, SH.,MH., masing- masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11 12