Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 201/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 420/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 201/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU 1. Nama : Ruzianto Tempat/Tanggal Lahir : Desa Talang/03 November 1976 Pekerjaan : Caleg DPRD Partai Demokrat Bengkulu Utara Alamat : Jl. Talang Kering Kec. Air Napal, Bengkulu Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Nozi Yansory Tempat/Tanggal Lahir : Kerkap/27 Mei 1985 Pekerjaan : Saksi Partai Demokrat di PPK Kec. Air Napal Alamat : Desa Air Napal Kec. Air Napal, Bengkulu Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rodi, ST., M.Si. Jabatan : Ketua KPU Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 12, Arga Makmur Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Roges Mawansyah, S.E. Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 12, Arga Makmur Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Emi Lenasukanti, S.Pd. 1  Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 12, Arga Makmur Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Joniadi, S.P. Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 12, Arga Makmur Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Ramadiandri, A.Md. Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 12, Arga Makmur Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Titin Sumarni, S.H. Jabatan : Ketua Panwaslu Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman, Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Bejo, S. Pt. Jabatan : Anggota Panwaslu Kab. Bengkulu Utara Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman, Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Sayem Nurrohmah, S.H. Jabatan : Anggota Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan Alamat Kantor : Jl. Affan Bachsin, Manna, Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VIII; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 28 Mei 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 420/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 174/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 1. Bahwa Teradu menganulir hasil pleno PPK Air Napal pada tingkat KPU Kabupaten padahal pleno PPK Air Napal adalah pleno penghitungan ulang karena adanya keberatan saksi Partai Demokrat yang telah dihadiri oleh Ketua KPU Kab. Bengkulu Utara, Ketua Panwaslu Kab. Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara, Kapolsek Air Napal, Camat Air Napal, PPK Air Napal, Panwascam Air Napal, PPS, KPPS, serta Saksi Partai Tingkat Kecamatan. 2. Bahwa Teradu menghilangkan kursi Partai Demokrat dapil 4 Kab. Bengkulu Utara dengan melakukan pleno penghitungan ulang dan pembukaan kotak pada pleno tingkat Kabupaten, sementara pleno penghtungan ulang dan pembukaan kotak tingkat PPK Air Napal telah sah dan sesuai dengan mekanisme yang ada, dimana tidak ada keberatan saksi serta menerima semua hasil pleno dan dilakukan atas rekomendaasi Panwascam Air Napal. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan 4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Photo copy Model DA-2 Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 16 April 2014; 2. P-2 Photo copy DB-2 Dapil IV Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 April 2014; 3. P-3 Photo copy Model DA, DA-1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan tanggal 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Bengkulu Utara) 3 1. Bahwa benar telah terjadi penghitungan ulang di beberapa TPS pada saat pleno ulang tingkat Kecamatan Air Napal, di mana Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara, Kapolsek Air Besi, Camat Air Napal, PPK Air Napal, Panwascam Air Napal dan unsur terkait, datang menyaksikannya, hanya saja, kedatangan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada waktu itu bersifat monitoring (Bukti T-1); 2. Bahwa seperti termaktub pada angka 1, dimungkinkan terjadinya hal-hal seperti yang diungkapkan oleh saksi Partai Nasdem atas nama Bambang Irawan pada saat pleno di tingkat kabupaten yang menyatakan bahwa pada saat pleno di tingkat kecamatan ada upaya pengondisian dan saksi dari Partai Nasdem diintimidasi. Keberatan dari saksi Partai Nasdem tersebut selain diungkapkan pada saat pleno tingkat Kabupaten juga dituangkan dalam formulir DA-2 yang ditandatangani oleh saksi mandat atas nama Novi Edison (Bukti T-2); 3. Bahwa benar pada saat pleno di tingkat Kabupaten telah terjadi pembukaan kotak tersegel dan dilakukan penghitungan ulang atas surat suara dengan lokus TPS 1 s/d 4 Desa Pasar Kerkap yang dilakukan oleh petugas KPU disaksikan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi Partai Demokrat. (Bukti T-3 dan T-4); 4. Bahwa pembukaan kotak tersegel dan penghitungan surat suara sebagaimana termaktub dalam angka 3 dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 04/Panwaslukab- BU/IV/201 Perihal Rekomendasi 1 (Bukti T-5); 5. Bahwa benar telah terjadi perbedaan perolehan suara antara DA-1 Kecamatan Air Napal dan hasil penghitungan ulang di tingkat Kabupaten yang menggeser perolehan kursi Partai Demokrat menjadi peringkat ke tujuh dari peringkat perolehan suara keenam. Sejatinya perolehan suara setelah penghitungan ulang di tingkat Kabupaten itulah yang dinyatakan sah pada saat pleno di tingkat Kabupaten (Bukti T-6); 6. Bahwa proses pleno di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V sudah sesuai dengan mekanisme dan dilakukan secara terbuka yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari saksi peserta pemilu lain yang menghadiri rapat pleno dimaksud (Bukti T-7); 7. Bahwa perkara ini sebenarnya juga sudah dibawa pengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sesuai dengan Keputusan MK Nomor 10-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon (Partai Demokrat) untuk seluruhnya. Dengan demikian, putusan MK ini sekaligus menguatkan langkah-langkah dan tindakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam kasus ini (Bukti: T-8); [2.4.2] Jawaban Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII (Ketua dan Anggota Panwaslu Bengkulu Utara) 4 1. Bahwa kehadiran Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam pleno ulang PPK Air Napal adalah untuk memantau pelaksanaan Pleno sebagai bentuk dukungan moral terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Air napal 2. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menghilangkan kursi Partai Demokrat dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan hasil pleno ulang PPK Kecamatan Air Napal, tetapi berdasarkan keberatan tertulis yang diajukan oleh saksi partai Nasdem (Bukti T-9) dan setelah dilakukan perhitungan ulang pleno KPU di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, ternyata total suara yang dimiliki oleh partai demokrat lebih rendah dari total suara Partai Nasdem; 3. Pada tanggal 15 April 2014 telah dilakukan pleno PPK Air Napal dimulai pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Kecamatan Air Napal dengan hasil terlampir DA Kecamatan Air Napal (Bukti T-10); 4. Pada saat PPK dan anggota sedang menyusun kotak suara dalam truk, saksi dari Partai Demokrat yang mengajukan keberatan dan meminta untuk dihitung ulang prolehan suara lagi pada lokus yang menjadi keberatan saksi di 3 desa yaitu Desa Pasar Kerkap, Desa Pasar Bembah dan Desa Tepi Laut (yang terdiri dari 8 TPS), dengan keberatan tersebut keluarlah rekomendasi Panwascam Air Napal (Bukti T-11); 5. Berdasarkan rekomendasi Pasnwascam Air Napal maka kotak suara dengan lokus tertentu dibuka dan dihitung ulang, pada saat perhitungan ulang berlangsung Ketua Panwas Kabupaten Bengkulu Utara datang meninjau pelaksanaan perhitungan ulang tetapi tidak mengikuti perhitungan yang berlangsung. Akhirnya keluarlah BA-DA ke II Kecamatan Air Napal dengan suara yang berbeda antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat (Bukti T-12); 6. Pada tanggal 17 April 2014 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara menerima laporan dari saudara Bambang Irawan (saksi 1) atas keberatan saksi Partai Nasdem terkait dengan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Air Napal setelah dilakukan pembukaan kotak dan perhitungan ulang oleh PPK dan pelapor menginginkan agar pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya untuk TPS 1 s/d 4 Desa Kerkap Kecamatan Air Napal dibuka dan dihitung ulang (Bukti T-13); 7. Pada saat Pleno tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 April 2014 untuk Kecamatan Air Napal dibacakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, maka saksi dari Partai Nasdem mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan perhitungan ulang kotak suara pada lokus yang menjadi keberatan sesuai dengan suarat keberatan (Bukti T-14). Mengingat lamanya waktu perdebatan antara saksi dan KPU ditambah dengan saran dari beberapa saksi partai lain terutama sdr. Ir. Amri Jumanto dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang kami jadikan saksi 2 dalam dugaan pelanggaran kode etik ini, Paswaslu Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (2) Peraturan Komisi Umum Nomor 27 Tahun 2013 mengeluarkan rekomendasi berupa saran kepada pimpinan sidang untuk melakukan penyandingan data oleh PPK Kecamatan Air Napal. 5 8. Bahwa atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang diikuti oleh pimpinan sidang (Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara) yang memerintahkan untuk penyandingan data (DA pertama, DA Kedua Kecamatan Air Napal, C1 Plano dan D1 PPS) dijawab dengan tegas oleh PPK bahwa mereka tidak bisa menghadirkan/memaparkan data yang diinginkan oleh KPU. Mengingat suasana yang tidak kondusif, Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Ketua KPU meminta Rekomendasi Panwaskab Bengkulu Utara dan sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 maka keluarlah Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4/Panwaskab/IV/2014 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk dilakukan pembukaan kotak dan dihitung ulang sesuai dengan lokus yang menjadi keberatan saksi, setelah dilakukan perhitungan ulang oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara terjadi perubahan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat (Bukti T-15); 9. Bahwa atas penolakan dan keberatan yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Air Napal, maka Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pemeriksaaan untuk meminta keterangan/klarifikasi dibawah sumpah kepada saudara Rusman Ketua PPK Kecamatan Air Napal tanggal 2 Mei 2014 (T-16); 10. Bahwa untuk memperjelas kejadian saat pleno di PPK Air Napal, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah memanggil dan meminta penjelasan dari Panwascam Air Napal pada tanggal 28 April 2014 (Bukti T-17); [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Photo copy Surat Pernyataan Ketua PPK Air Napal an. Rusman, tertanggal 31 Mei 2014; 6  2. T-2 Photo copy DA-2 Kecamatan Air Napal, keberatan Saksi an. Novi Edison, tertanggal 16 April 2014; 3. T-3 Photo copy Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 20-23 April 2014; 4. T-4 Rekaman Video pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pembahasan Kecamatan Air Napal; 5. T-5 Photo copy Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 04/Panwaskab-BU/IV/201, tertanggal 20 April 2014; 6. T-6 Photo copy Surat Pernyataan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 221/KPU-Kab-007.434342/V/2014, tertanggal 31 Mei 2014; 7. T-7 Photo copy Surat Pernyataan an. Amsir., S.Ag, perihal kejadian pada saat Pleno di tingakat Kabupaten Bengkulu Utara; 8. T-8 Photo copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-07- 09/PHPU.DPR-DPRP/XII/2014; 9. T-9 Photo copy Surat Keberatan Saksi Partai Nasdem di Kecamatan Air Napal an. Novi Edison, tertaggal 16 April 2014; 10. T-10 Photo copy Model DA tingkat Kecamatan Air Napal, perihal Keberatan saksi dari Partai Demokrat; 11. T-11 Photo copy Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Air Napal Nomor: 12/PANWAS.AN/V/2014, tertanggal 15 April 2014; 12. T-12 Photo copy Model DA PPK Air Napal Berita Acara, tertanggal 15 April 2014; 13. T-13 Photo copy Model B.3-DD, tanda terima laporan, tertanggal 17 April 2014; 14. T-14 Photo copy Surat Partai Nasdem perihal Pengaduan Kecurangan Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Air Napal, tertanggal 17 April 2014; 15. T-15 Photo copy Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 04/Panwaslukab-BU/IV/201; 16. T-16 Photo copy Keterangan /Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji an. Rusman, tertanggal 2 Mei 2014; 17. T-17 Photo copy Keterangan Panwascam Kecamatan Air Napal, tertanggal 28 April 2014; [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

7 [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan Pengaduan a quo;

8 [4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa para Teradu menganulir hasil pleno rekapitulasi PPK Air Napal pada pleno tingkat Kabupaten, padahal pleno PPK Air Napal adalah pleno penghitungan ulang sesuai dengan keberatan saksi Partai Demokrat yang telah dihadiri oleh Ketua KPU Kab. Bengkulu Utara, Ketua Panwaslu Kab. Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara, Kapolsek Air Napal, Camat Air Napal, PPK Air Napal, Panwascam Air Napal, PPS, KPPS, serta Saksi Partai Tingkat Kecamatan. Pengadu mengatakan, akibat tindakan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara yang dilakukan para Teradu pada saat Pleno rekaitulasi Kabupaten Bengkulu Utara telah mengakibatkan hilangnya kursi Partai Demokrat dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara. Pengadu mengatakan bahwa pleno penghitungan ulang dan pembukaan kotak tingkat PPK Air Napal telah sah dan sesuai dengan mekanisme yang ada, dimana tidak ada keberatan saksi serta menerima semua hasil pleno dan dilakukan atas rekomendaasi Panwascam Air Napal, sehingga tidak ada dasar KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan pembukaan kotak suara ulang pada rapat rekapitulasi Kabupaten; [4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa proses pleno di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan para Teradu sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Para Teradu mengatakan hilangnya kursi Partai Demokrat dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perhitungan ulang pleno KPU di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, karena adanya keberatan tertulis yang diajukan oleh saksi partai Nasdem atas nama Bambang Irawan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan penghitungan ulang di beberapa TPS Kecamatan Air Napal. KPU Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pembukaan kotak tersegel dan penghitungan surat suara atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Teradu mengatakan hasil penghitungan ulang di tingkat Kabupaten mengakibatkan terjadinya perubahan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat dan perolehan kursi Partai Demokrat; [4.3]Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar telah terjadi pergeseran perolehan kursi DPRD di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini terjadi karena pada saat rekapitulasi di Kabupaten Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di beberapa TPS Kecamatan Air Napal. Pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, karena adanya keberatan dari saksi partai Nasdem pada saat rekapitulasi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Proses pembukaan kotak dan penghitungan surat suara ulang dilakukan Teradu sesuai dengan mekanisme dan diikuti semua pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Berdasarkan keterangan para Pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP 9 berpendapat bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan para Teradu di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan mekanisme dan didukung bukti yang kuat. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti sehingga Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode Etik Penyelengara Pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baikpara Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV dan V atas nama Rodi, ST., M.Si., Roges Mawansyah, S.E., Emi Lenasukanti, S.Pd., Joniadi, S.P., Ramadiandri, A.Md. selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Bengkulu Utara dan Teradu VI, VII dan VIII atas nama Titin Sumarni, S.H., Bejo, S. Pt., Sayem Nurrohmah, S.H. selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu 10  Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11