Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 83/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 196/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 83/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU 1. Nama : RM. Armaya Mangkunegara No. KTP : 3523071101880002 Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 11 Januari 1988 Pekerjaan : Advokat Alamat : RT 08/RW 03 Dusun Gomang Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Tasrip Pekerjaan : Anggota Panwascam Semanding Kabupaten Tuban Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 98B Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I ; 2. Nama : Sullamul Hadi Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban 1  Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 836 Tuban Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu II ; 3. Nama : Edy Toyibi Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Tuban Alamat : Jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 836 Tuban Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III ; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 8 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 196/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 83/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan hari Senin 19 Mei 2014 menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 8 April 2014 (masa tenang) Panwascam Semanding Kab. Tuban meneruskan laporan kepada Panwas Kab. Tuban. Laporan tersebut berisi pengaduan dari seorang yang bernama Rasno Widodo yang mengaku mendapatkan uang sejumlah 40 ribu Rupiah (pecahan 5 ribu rupiah sebanyak 5 lembar) dan gambar caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 4 atas nama Armaya Mangkunegara (Pengadu) dari orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh Pelapor. 2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, terdapat sangkaan adanya indikasi pelanggaran berupa money politic yang dilakukan oleh caleg DPR RI partai Demokrat No.urut 4 (RM. Armaya Mangkunegara/Pengadu) dengan barang bukti berupa uang dan kartu nama bergambar foto caleg yang bersangkutan sebgaimana tersebut pada poin a. 3. Bahwa Tasrip (Anggota Panwascam Semanding) meneruskan berkas laporan a quo kepada Panwaskab Tuban. Berdasarkan fakta yang ada, pada proses penerusan laporan tersebut ternyata anggota Panwascam Semanding maupun anggota Panwaslu 2 Kab. Tuban sudah menunjukkan barang bukti berupa kartu nama bergambar caleg dan disandingkan dengan uang pecahan tersebut kepada media massa, padahal caleg yang bersangkutan sama sekali belum diklarifikasi, sehingga media lokal dan nasional memberitakan tentang hal ini. 4. Bahwa secara normatif anggota Panwascam Semanding maupun anggota Panwas Kab. Tuban tidak dibenarkan manakala terdapat persoalan yang tidak atau belum jelas kedudukannya, lantas menunjukkan barang bukti berupa gambar salah satu calon legislatif (Pengadu) terhadap publik atau media, sebab hal ini sudah tergolong black campaign dan pembunuhan karakter terhadap citra caleg dan partai , imbasnya juga terhadap perolehan suara caleg yang bersangkutan, (vide pasal 36 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013). [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Kliping Koran Jawa Pos Radar Bojonegoro, hari Rabu tanggal 9 April 2014 Halaman 34. Bahwa Teradu I menunjukkan barang bukti berupa uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 8 lembar disandingkan dengan alat peraga kampanye bergambar Pengadu kepada media (tanggal 8 April 2014); 2. Bukti P-2 : Print Out Liputan7.com, hari Selasa tanggal 8 April 2014 yang memberitakan Teradu I menunjukkan barang bukti berupa uang pecahan Rp 5.000,- disandingkan dengan alat peraga kampanye; 3. Bukti P-3 : Print Out Seputartuban.com, hari Rabu tanggal 9 April 2014. Teradu III menunjukkan barang bukti berupa uang pecahan Rp 5.000,- disandingkan dengan alat peraga kampanye bergambar Pengadu kepada media; 4. Bukti P-4 : Undangan Panwaskab Tuban Nomor: 313/PANWASKAB- TBN/IV/2014 tanggal 8 April 2014. Bahwa Pengadu diundang oleh Teradu II tanggal 9 April 2014 pukul 14.00 WIB; 3 5. Bukti P-5 : Berita Acara Klarifikasi Panwaskab Tuban Model B.8-DD tanggal 9 April 2014. Bahwa Pengadu diundang oleh Teradu II tanggal 9 April 2014 Pukul 14.00 WIB dan Pengadu menghadiri undangan dari Teradu II pada tanggal 9 April 2014 Pukul 14.20 WIB; 6. Bukti P-6 : Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji model B.6-DD tanggal 9 April 2014 Bahwa Pengadu diundang oleh Teradu II tanggal 9 April 2014 Pukul 14.00 WIB; 7. Bukti P-7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polres Tuban Nomor: STPL/69/IV2014/Sat Reskrim tanggal 17 April 2014 bahwa Pengadu melaporkan adanya dugaan tindakan pencemaran nama baik dan/atau fitnah kepada Polres Tuban sebagai langkah yuridis agar tidak terjadi aksi anarkis yang sangat tidak diharapkan; 8. Bukti P-8 : Print Out Liputan7.com, hari Selasa tanggal 19 April 2014; 9. Bukti P-9 : Print Out metrotvnews.com, hari Kamis tanggal 10 April 2014. Bahwa dalam bukti ini juga nampak Teradu III menunjukkan barang bukti kepada media yang notabene termasuk media massa nasional; 10. Bukti P-10 : Print Out Kabartuban.com, hari Selasa tanggal 8 April 2014. Bahwa Teradu III menunjukkan barang bukti berupa uang pecahan Rp 5.000,- disandingkan dengan alat peraga kampanye bergambar Pengadu dan/atau Pelapor kepada media. Tindakan ini dilakukan pada masa tenang; 11. Bukti P-11 : Print Out Beritajatim.com, hari Selasa tanggal 8 April 2014. Bahwa Teradu III menunjukkan barang bukti berupa uang pecahan Rp 5.000,- disandingkan dengan alat peraga kampanye bergambar Pengadu dan/atau Pelapor kepada media; 12. Bukti P-12 : Print Out Suarabanyuurip.com, hari Selasa tanggal 8 April 2014. Bahwa tindakan Teradu III merugikan Pengadu dan dilakukan pada masa tenang yang secara yuridis tidak diperkenankan adanya tayangan yang memuat rekam jejak peserta pemilu. Fakta persidangan DKPP di Bawaslu Jawa Timur terungkap bahwa Teradu III memerintahkan kepada Teradu I untuk menunjukkan kepada media; 13. Bukti P-13 : Print Out Beritajatim.com, hari Rabu tanggal 9 April 2014. Bahwa Pengadu diundang oleh Teradu II tanggal 9 April 2014 Pukul 14.00 WIB; 4 14. Bukti P-14 : Video Metro TV, Hari Kamis Tanggal 10 April 2014 tentang undangan klarifikasi yang dilayangkan Teradu dan dipenuhi oleh Pengadu. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa laporan Penerusan oleh Panwascam Semanding nomor; 001/LP/PANWASCAM-SMDG/IV/2014 tanggal 8 april 2014 dikeluarkan atas dasar adanya laporan Rasno Widodo yang telah menerima uang dari seseorang berupa pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar dari seseorang yang disertai dengan gambar caleg sesui dengan bukti terlampir. 2. Bahwa proses penyelesaian dugaan adanya unsur pidana pemilu hanya dapat dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten melalui Sentra Gakkumdu, maka Laporan tersebut segera diteruskan oleh anggota Panwaslu Kecamatan Semanding divisi penindakan Saudara Tasrip (Teradu I) kepada Panwaslu Kabupaten Tuban melalui divisi Penindakan Edy Toyibi (Teradu III) pada tanggal 8 April 2014. 3. Bahwa pada saat penerusan laporan itu dikirimkan secara langsung oleh saudara Tasrip (Teradu I), secara kebetulan terdapat banyak insan pers dari berbagai media baik media online, cetak dan elektronik yang saat itu ada di kantor Panwaslu Kabupaten Tuban sehingga hal ini menyebabkan adanya kegiatan yang diliput langsung oleh mereka. 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin 3, Edy Toyibi (Teradu III) selaku yang berwenang dalam hal memberikan informasi kepada media yang meliput saat itu memberikan penjelasan sebagaimana termuat dalam beberapa media terutama media online Liputan7.com dan Seputartuban.com. 5. Bahwa dalam pemberian keterangan kepada media status perkara ditegaskan dalam status dugaan dan masih butuh pembuktian dan pendalaman. 6. Bahwa Saudara Tasrip (Teradu I) dalam memberikan informasi terkait bukti awal berupa uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 8 lembar dan sticker bergambar caleg yang menjadi satu paket saat dibagikan sudah berdasarkan izin Edy Toyibi (Teradu III) karena menurutnya dalam upaya memberikan informasi kepada publik haruslah secara utuh agar tidak dipersepsikan lain oleh masyarakat sehingga perlu menunjukkan adanya bukti awal yang didapatkan pada saat laporan itu diterima. 5  7. Bahwa oleh karena batas waktu untuk melakukan kajian terhadap laporan ataupun temuan terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya memberikan waktu 5 (lima) hari, maka dipandang perlu untuk segera melakukan tindakan dengan memanggil RM. Armaya Mangkunegara (Pengadu) untuk dimintai keterangan. 8. Bahwa pada tangggal 8 Mei 2014 pada pukul 20.00 WIB komisioner Panwaslu Kabupaten Tuban sepakat untuk mengirimkan undangan klarifikasi kepada RM. Armaya Mangkunegara selaku Pengadu. 9. Bahwa dalam hal memahami isi surat undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh Panwaslu Kabupaten Tuban yang ditandatangani Sullamul Hadi (Teradu II) sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Tuban, RM. Armaya Mangkunegara semestinya tidak memisahkan keterkaitan antara romawi I dan II dimana pada romawi I terdapat dasar hukum dan landasan mengapa Pengadu harus diundang terutama pada romawi I poin e yang menjadikan penerusan laporan yang dikirim oleh Tasrip (Teradu I) sebagai landasan untuk melakukan pemanggilan. Adapun romawi II Teradu hanya menegaskan dan menyimpulkan terhadap adanya kegiatan pembagian uang dan bukan menjustifikasi Pengadu sebagai pelaku karena Teradu masih merasa perlu adanya kejelasan dari Pengadu melalui klarifikasi. 10. Bahwa sebagai bentuk perlakuan adil terhadap semua peserta Pemilu maka perlu diketahui bersama bahwa hal yang menjadi keberatan Pengadu terutama pada pemberian informasi kepada media terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu selalu dipublikasikan sebagai bentuk transparansi informasi yang harus diketahui oleh masyarakat seperti pada beberapa laporan/temuan yang memiliki indikasi yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh Pengadu. 11. Bahwa, bahwa akibat dari poin 10 tidak seperti Pengadu sampaikan sebagai black compaign dan pembunuhan karakter sehingga berimbas pada perolehan suara caleg yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan perolehan caleg Didik Mukrianto dari partai Demokrat nomor 1 Dapil IX yang juga pernah dimuat di berbagai media akibat dugaan pelanggaran namun mendapat suara terbanyak. [2.4.2] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 6 3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.4.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Kliping Koran Radar Bojonegoro edisi Jumat 26 April 2013 berisi pemberitaan tentang pemeriksaan oleh Panwaslu kabupaten Tuban terhadap bakal caleg DPR RI Dapil IX atas nama Hadi Tugur; 2. Bukti T-2 : Kliping Koran Radar Bojonegoro edisi Jumat 8 November 2013 berisi pemberitaan tentang pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Tuban terhadap Didik Mukriyanto, caleg DPR RI dari Partai Demokrat.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 7  b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah anggota masyarakat sekaligus peserta pemilihan umum, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; 8

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu dengan pokok-pokok pengaduan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan tindakan yang merugikan Pengadu yaitu menyampaikan kepada para wartawan di kantor Panwaslu Kabupaten Tuban tentang bukti-bukti temuan money politic dalam bentuk uang dan kartu nama dengan gambar foto Pengadu yang adalah caleg DPR RI dari Partai Demokrat dan kemudian dimuat dalam Koran Harian Radar Bojonegoro tanggal 9 April 2014. Pengadu merasa dirugikan oleh karena Teradu telah menyampaikan temuan itu kepada wartawan tanpa meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak Pengadu; [4.2] Menimbang jawaban bahwa para Teradu menolak dalil Pengadu mengenai publikasi yang dilakukan terhadap kasus Pengadu, merupakan bagian dari tanggungjawab untuk mewujudkan tranparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Para Teradu mengakui telah menunjukkan bukti-bukti temuan money politic kepada para insan pers yang hadir di kantor Panwaslu Kabupaten Tuban, meskipun barang bukti tersebut masih dikategorikan sebagai petunjuk awal, karena belum diputuskan pengadilan sebagai barang bukti dan para Teradu belum melakukan klarifikasi untuk pembuktian dari temuan tersebut; [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berkeyakinan bahwa tindakan untuk mempublikasi informasi yang bersifat personal, tanpa sepengatahuan dan izin yang bersangkutan, padahal fakta yang dipublikasikan belum melalui suatu pembuktian. Dengan demikian dalil pengadu tidak terbantahkan dan para Teradu terbukti melanggar Pasal 10 huruf d, pasal 13 huruf d, dan pasal 15 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 9 [5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada para Teradu;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu I atas nama Tasrip sebagai anggota Panwascam Semanding Kabupaten Tuban, Teradu II atas nama Sullamul Hadi sebagai ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Tuban, dan Teradu III atas nama Edy Toyibi sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Tuban sejak putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 10  Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11