Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 12/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 233/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 12/DKPP-PKE- VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Jaharudin Umar Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Fitriyanti Manopo Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek Alamat : Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; info@dkpp.go.id Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 16 Desember 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 233/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 12/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2016, sekitar pukul 06.00 WITA- 09.00 WITA, telah berlangsung kegiatan senam pagi bersama ASN/PNS, Staf, Kepala Desa dan Aparat Desa di lingkungan Pemerintah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara; 2. Bahwa kegiatan senam pagi bersama tersebut dihadiri oleh Drs. Musyakar Takaredas selaku Camat Anggrek, Arman D Mantu selaku Sekretaris Kecamatan Anggrek, Usman Lagarusu selaku Sekretaris Kecamatan Monano, Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Dr. Drs. Idris Rahim Rahim, M.M., selaku Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Utara, serta Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Nomor Urut 2 (dua), yaitu: Thomas Mopili, Nurjana Yusuf, Hamzah Sidiq, Lukum Diko, Rani Polapa; 3. Bahwa kehadiran ASN/PNS (Camat, Sekretaris Kecamatan, Staf/Pegawai Tidak Tetap), Kepala Desa dan Aparat Desa untuk mengikuti kegiatan tersebut, berdasarkan undangan dalam bentuk sms sebagai berikut “Kepada Yth. Kepala Dinas, Instansi se-Kecamatan, Kepala Desa/aparat se-Kecamatan, Staf Kantor Camat Anggrek, dalam rangka kegiatan senam pagi bersama Bapak Rusli Habibie, maka mengundang seluruh jajaran untuk bisa ikut senam pagi bersama di lapangan Tolango jam 06.00 pagi, pakaian olahraga seragam masing-masing”; 4. Bahwa sms tersebut diedarkan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Anggrek oleh Hasnawati K Mamu (Cica) selaku pegawai tidak tetap Kecamatan Anggrek berdasarkan perintah Fitriyanti Manopo selaku pegawai tidak tetap Kecamatan Anggrek, sekaligus selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek. Tindakan tersebut dilakukan setelah Fitriyanti Manopo mendapat perintah dari Drs. Musyakar Takaredas, sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, tanggal 25 November 2016. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: info@dkpp.go.id 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Memberikan sanksi Peringatan kepada Teradu; 3. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Mein Hasan, tertanggal 1 Desember 2016; P-2 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Arman D. Mantu, tertanggal 1 Desember 2016; P-3 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Hasnawati K. Mamu, tertanggal 2 Desember 2016; P-4 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Fitriyanti Manopo, tertanggal 2 Desember 2016; P-5 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Usman Lagarusu, tertanggal 3 Desember 2016; P-6 Fotokopi Hasil Kajian Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/GO.04/Panwas- Angg/TM.01.01/XI/2016, tertanggal 3 Desember 2016; P-7 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/GO.04/HK.01.01/XII/2016, tertanggal 3 Desember 2016; P-8 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 01/Rekom/GO.04/HK.01.01/XII/2016, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 5 Desember 2016; P-9 Dokumentasi Kegiatan Senam Pagi. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 20 Januari 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016, kira-kira jam 14.00 WITA,Teradu mendapat telepon dari Musyakar Takaredas selaku Camat Anggrek, dan meminta kepada Teradu untuk menyampaikan informasi melalui sms kepada seluruh kepala dinas, kepala desa, dan aparat desa, untuk mengikuti senam bersama di lapangan Desa Tolango. Teradu tidak langsung merespon perintah tersebut, karena masih mempertimbangkannya, mengingat posisi Teradu sebagai Panwaslu. Selain itu, Teradu mengetahui bahwa pada info@dkpp.go.id hari Sabtu, tanggal 26 November 2016, terdapat kegiatan kampanye pasangan calon Rusli Habibie dan Idris Rahim; 2. Bahwa pada jam 19.00 WITA, Camat Anggrek kembali menelepon Teradu dan bertanya mengenai tindaklanjut sms tersebut. Teradu mengatakan sms tersebut belum dikirimkan. Pada jam 21.00 WITA, Camat Anggrek kembali menelepon Teradu, dan menanyakan hal yang sama mengenai tindak lanjut sms tersebut. Menanggapi hal tersebut, Teradu bertanya senam tersebut dalam rangka apa?karena senam dilaksanakan pada hari Sabtu. Biasanya senam dilaksanakan pada hari Jumat. Camat Kecamatan Anggrek mengatakan “kita akan senam bersama Bapak Rusli Habibie”, mendengar pernyataan tersebut, Teradu menyarankan kepada Camat Kecamatan Anggrek agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut, mengingat status sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara, tetapi camat mengatakan kepada Teradu bahwa dia Pembina Politik, dan siapapun yang meminta kegiatan yang sama tetap akan diperlakukan sama. Teradu menyampaikan kepada Camat bahwa Pembina Politik tidak ada. Camat mengatakan kepada Teradu bahwa dia tidak mengetahui perihal peraturan tersebut, dan tetap memerintahkan Teradu tetap mengirimkan sms tersebut; 3. Bahwa Teradu berinisiatif untuk meminta tolong kepada Hasnawati K Mamu (Cica) selaku pegawai tidak tetap Kecamatan Anggrek untuk menyebarkan sms tersebut, dan Camat menyetujuinya. Teradu kemudian menelepon Hasnawati K Mamu dan meminta untuk menyebarkan sms tersebut. Hasnawati K Mamu sempat bertanya mengapa bukan Teradu yang mengirimkan sms tersebut? Teradu menjelaskan bahwa ia adalah seorang Panwaslu. Hasnawati K Mamu mengatakan tidak memiliki pulsa. Teradu kemudian membelikan pulsa dan mengirimkan sms tersebut kepada Hasnawati K Mamu untuk diteruskan kepada Kepala Desa; 4. Bahwa kehadiran Teradu dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Panwaslu Kecamatan Anggrek., dalam rangka fungsi pengawasan. Teradu menggunakan atribut dan seragam Panwas. [2.5] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu anggota Panwaslu Kecamatan Anggrek pada tanggal 20 Januari 2017, sebagai berikut: Mein Hasan Pihak Terkait menerangkan hadir dalam kegiatan senam pagi, tanggal 26 November 2016. Nurnaningsih Asabi info@dkpp.go.id Pihak Terkait menerangkan tidak hadir dalam kegiatan senam pagi, tanggal 26 November 2016

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum info@dkpp.go.id [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas perbuatannya: [4.1.1] Bahwa Teradu selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek yang juga merupakan staf pegawai tidak tetap Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo terlibat dalam kegiatan Senam Pagi Bersama Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Tim Kampanye, Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (Camat, Sekretaris Kecamatan, Staf/Pegawai Tidak Tetap), Kepala Desa, aparat Desa se-Kecamatan Anggrek, dan Sekretaris Kecamatan Monano; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa pada Jumat 25 November 2016, Teradu mendapat telepon dari Camat Anggrek Musyakar Takaredas sebanyak 3 (tiga) kali, dan meminta Teradu untuk menyampaikan/meneruskan pesan singkat (Short Message Service, SMS) yang dikirimnya kepada para kepala dinas, kepala desa, dan aparat desa di seluruh info@dkpp.go.id wilayah Kecamatan Aggrek. Isi pesan adalah supaya para penerima undangan menghadiri/mengikuti senam pagi bersama Calon Gubernur Rusli Habibie, yang bakal digelar pada Sabtu 26 November 2016. Teradu tidak langsung merespons perintah tersebut, dengan pertimbangan kapasitas Teradu sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek. Selain itu Teradu juga menduga bahwa rencana kegiatan tersebut mengandung unsur kampanye, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh Teradu. Kepada Camat Anggrek, Teradu menyatakan tidak lagi memangku status Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah perintah Camat Anggrek. Penolakan Teradu tersebut dijawab oleh Camat Anggrek dengan menyatakan bahwa dia (Camat Anggrek) adalah pembina politik, sehingga siapa pun yang meminta kegiatan yang sama, tetap akan diperlakukan hal yang sama. Diulanginya sekali lagi perintah Camat kepada Teradu agar Teradu mengirim/meneruskan SMS kepada nama-nama pejabat dan ASN yang telah diterima oleh Teradu. Sebagai cara menampik perintah Camat Anggrek, Teradu menyampaikan saran supaya perintah kepadanya dialihkan kepada pegawai tidak tetap pada Kantor Kecamatan Anggrek atas nama Hasnawati K. Mamu (Cica). Dijawab oleh Camat bahwa hal tersebut diserahkan kepada Teradu. Lalu Teradu mengontak kepada Hasnawati K. Mamu untuk melaksanakan perintah Camat, dan dijawab oleh yang bersangkutan akan kesanggupan melaksanakan perintah tersebut dengan catatan Teradu membelikan pulsa terlebih dahulu, mengingat Hasnawati tidak memiliki pulsa yang cukup untuk melaksanakan penerusan perintah dari Camat Anggrek dimaksud. Terkait tuduhan bahwa Teradu hadir pada acara yang ditentukan, diakui sendiri oleh Teradu, namun kehadiran di lapangan Tolango adalah dalam kapasitas Teradu selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Anggek, yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, karena juga Teradu menggunakan atribut dan seragam Panwaslu. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa, kehadiran Teradu dalam kegiatan senam pagi adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek dan bukan sebagai pegawai tidak tetap dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kecamatan Anggrek. DKPP perlu menyampaikan persoalan ini dari perspektif yang lebih luas. Pertama, perintah Camat Anggrek kepada Teradu selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek, merupakan bentuk dari tindakan yang menempatkan dan menganggap bahwa Teradu adalah masih sebagai bawahannya. Camat memerintahkan Teradu hingga tiga kali, dan mengklaim bahwa Camat adalah “pembina politik” sesuatu yang tidak lagi dikenal dalam reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintahan negara info@dkpp.go.id pasca-Orde Baru. Selain itu tindakan Camat merupakan wujud dari belum tuntasnya status Teradu di hadapan Camat, yang menganggap bahwa status Teradu adalah masih bawahannya. DKPP menilai, permasalahan Teradu sebagai Ketua Panwaslu merefleksikan ketidakmandirian secara struktural, dan dengan sendirinya merupakan bentuk ketidakmandirian personal dari yang diperankan oleh Teradu. Kedua, karena Camat menganggap Teradu adalah bawahannya, secara struktural posisi Teradu adalah subordinasi kekuasaan Camat. Konstelasi ini merusak konstruksi lembaga penyelenggara Pemilu, yang didesain sebagai lembaga yang mandiri dan terbebas dari ancaman-ancaman kemandirian, menurut norma undang-undang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, Teradu memerankan perilaku yang tidak mandiri, karena kekuasaan Camat selain masih menganggap Teradu sebagai bawahannya, juga secara struktural antara kekuasaan Camat dan posisi Teradu tidaklah berkedudukan sama dan sebangun (equal), kecuali Teradu sebagai subordinat di satu sisi dan Camat sebagai ordinat di sisi yang lain. Ketiga, mempertimbangkan isi perintah Camat kepada Teradu, yang memuat rencana memobilisasi ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Anggrek, dan dikaitkan dengan tugas dan wewenang Teradu sebagai Ketua Panwaslu, hal demikian merupakan bentuk kesalahan Teradu. Sebagaimana garis ketentuan pengawasan Pemilu, seharusnya Teradu selaku Ketua Panwaslu mencegah dari kemungkinan- kemungkinan pelanggaran pelibatan ASN dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017. [4.3.1] Tindakan Teradu bertentangan dengan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 5 huruf a. mandiri, h. proporsionalitas, i. profesionalitas, Pasal 7 huruf a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu, Pasal 8 huruf b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu, Pasal 9 huruf c. menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, d. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, f. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, Pasal 10 huruf c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain, Pasal 11 huruf a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan info@dkpp.go.id perundang-undangan, Pasal 14 huruf c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Pasal 15 huruf d. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima pokok pengaduan dari Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek, dan Pemberhentian Tetap dari jabatan sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek kepada Teradu atas nama Fitriyanti Manopo, sejak dibacakan Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Endang info@dkpp.go.id Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si info@dkpp.go.id