Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 48/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 64/VI-P/L- DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 48/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Fence Abas Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Jl. Singosari Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : John Hendri Purba Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kota Gorontalo Alamat : Gunung Tilongkabila Kel. Biawu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Lismawy Ibrahim Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kota Gorontalo Alamat : Gunung Tilongkabila Kel. Biawu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Taufiqurrahman Sulaiman Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kota Gorontalo Alamat : Gunung Tilongkabila Kel. Biawu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 24 Februari 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP). Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Gorontalo atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan pokok aduan mendalilkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Sekretariat Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Gorontalo, Ketua Panwas Kecamatan Sipatana atas nama Taufik Tobamba melaporkan ke Sekretariat Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Gorontalo terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Gorontalo yaitu adanya Kuesioner yang dibuat oleh Panwaslih Kota Gorontalo yang disebar secara berjenjang kepada Panwas Kecamatan dan PPL untuk di isi oleh masyarakat pada tanggal 18 Januari 2017 dan diduga pada salah satu poin dalam kuisioner tersebut mendukung salah satu Pasangan Calon; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Form Model A.1 Bawaslu Provinsi Gorontalo perihal Penerimaan Laporan dengan Nomor 03/LP/PILGUB-Wagub/II/2017; Bukti P-2 : Fotokopi aduan masyarakt dari LSM Laskar Merah Putih kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo; Bukti P-3 : Fotokopi kuesioner yang disebar oleh Panwaslih Kota Gorontalo; Bukti P-4 : Fotokopi print out pesan grup whatsapp Panwaslih Kota Gorontalo; Bukti P-5 : Fotokopi Form Model A.7 Tentang Berita Acara Klarifikasi; Bukti P-6 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 03/LP/PILGUB-WAGUB/II/2017; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses acara sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pengawasan Pemilu berbasis riset diputuskan oleh Panwas Kota Gorontalo pada tanggal 05 Januari 2017 melalui rapat pleno; 2. Bahwa untuk menyikapi persoalan akan kebutuhan dukungan data dalam melakukan pengawasan, maka gagasan tersebut muncul sebagai rangkaian evaluasi atas pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November s.d 31 Januari 2017; 3. Bahwa laporan-laporan yang disampaikan oleh PPL dan Panwas Kecamatan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Gorontalo masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan seperti data yang kurang akurat, pengawasan yang tidak maksimal karena setelah kejadian baru ada informasi yang masuk kepada pengawas; 4. Bahwa menyikapi situasi dan kondisi tersebut maka peserta rapat pleno sepakat bulat untuk melakukan pengawasan pemilu berbasis riset sebagaimana yang digagas oleh Acmad Fachruddin yang juga merupakan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; 5. Bahwa Pengawasan Pemilu berbasis riset (sebagaimana penelitian lainnya) juga menggunakan alat/metode untuk mengambil data dari masyarkat, dan untuk keperluan tersebut maka disusunlah Kuessioner yang dengan tujuan untuk mengukur 6 (enam) hal, yaitu : a. Sosialisasi yang diselenggarakan KPU Provinsi/Kota di wilayah Kota Gorontalo; b. Sosialisasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU; c. Visi, misi dan program kerja yang disampaikan pasangan calon pada saat kampanye; d. Black campaine/money politik; e. Potensi Golput; dan f. Peta dukungan masyarakat terhadap pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2017 di wilayah kota Gorontalo; 6. Bahwa pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2017 kuessioner tersebut diserahkan kepada PPL melalui Panwas Kecamatan; 7. Bahwa dari 9 (Sembilan) Panwas Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo, ada satu kecamatan pada waktu itu mengajukan protes yaitu Panwas Kecamatan Sipatana yang menyatakan bahwa “masyarakat di kecamatan Sipatana menolak kuessioner yang dibagikan oleh Panwas Kota Gorontalo”; 8. Bahwa pada tanggal 30 s.d 31 Januari 2017 Panwas Kota Gorontalo melakukan analaisis terhadap data-data yang berasal dari masyarkat; 9. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 Panwas Kota Gorontalo melakukan Rapat Pleno (notulensi rapat terlampir) untuk menyikapi hasil analisis; 10. Bahwa terkait dengan isi kuessioner yang terdapat pada nomor 10, Panwas Kota Gorontalo perlu melaksanakannya dengan tujuan sebagai berikut: a. Melakukan pemetaan dukungan pasangan calon di masing-masing Kelurahan/Kecamatan; b. Peta dukungan tersebut sebagai bahan untuk menetapkan strategi dan taktis pengawasan di Kota Gorontalo; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi notulen rapat tertanggal 5 Januari 2017; Bukti T-2 : Fotokopi pengumpulan data; Bukti T-3 : Fotokopi notulen rapat tertanggal 1 Februari 2017; Bukti T-4 : Fotokopi laporan hasil pengawasan berbasis riset berbasis Kelurahan Kota Gorontalo; KETERANGAN SAKSI 1. Agustin JS. Taniyo (Mantan PPL) Pembagian kuesioner tersebut pada saat mengikuti sosialisasi Panwas Kecamatan Sipatana yang dihadiri oleh Tim Sentra Gakkumdu, Staf Panwas Kota Gorontalo, Komisioner Panwas Kecamatan serta PPL Kecamatan Sipatana. Pada saat itu juga saksi diberikan 10 lembar kuessioner untuk dibagikan kepada PPL Kecamatan. Pada saat pembagian kuesioner ada beberapa masyarakat mempersoalkan kuesioner tersebut, terutama nomor 10, namun Saksi tetap menyuruh masyarakat mengisi dengan alasan bahwa saksi tidak menyuruh masyarakat untuk menulis namanya. 2. Rony Yahya Pembagian kuesioner tersebut pada saat mengikuti sosialisasi Panwas Kecamatan Sipatana yang dihadiri oleh Tim Sentra Gakkumdu, Staf Panwas Kota Gorontalo, Komisioner Panwas Kecamatan serta PPL Kecamatan Sipatana. Pada saat itu juga saksi diberikan 10 lembar kuessioner untuk dibagikan kepada PPL Kecamatan. Pada saat pembagian kuessioner yang ke lima ada beberapa masyarakat mempersoalkan kuessioner tersebut, terutama nomor 10. Saksi hanya menjelaskan kepada masyarakat bahwa hanya menjalankan perintah dari Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Sipatana. KETERANGAN PIHAK TERKAIT Taufik Tobamba (Ketua Panwas Kecamatan Sipatana) Pembagian kuesioner tersebut pada saat mengikuti sosialisasi Panwas Kecamatan Sipatana yang dihadiri oleh Tim Sentra Gakkumdu, Staf Panwas Kota Gorontalo, Komisioner Panwas Kecamatan serta PPL Kecamatan Sipatana. Berdasarkan laporan dari PPL terkait permasalahan pertanyaan kuessioner nomor 10, saksi langsung Whatshapp di Grup Panwas Kecamatan. Saksi mengatakan bahwa kuessioner tersebut telah diisi masyarakat. Saksi sangat keberatan dengan pertanyaan nomor 10 tersebut.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota KPPS, Anggota KPPSLN, Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu I adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pada 24 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Sekretariat Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Gorontalo, Ketua Panwas Kecamatan Sipatana Taufik Tobamba melaporkan ke Sekretariat tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Gorontalo. Pada 18 Januari 2017, Para Teradu menyebarkan kuesioner kepada Panwas Kecamatan dan PPL untuk diisi oleh masyarakat. Pada poin 10 memuat pertanyaan “kalau Pilgub dilaksanakan hari ini, Pasangan Calon Gubernur manakah yang anda akan pilih: 1. HATI, 2. NKRI, dan 3. Berzihad”; [4.2.] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu mengatakan laporan PPL dan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Gorontalo masih ditemukan kendala dan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, Para Teradu pada tanggal 5 Januari 2017 melalui Rapat Pleno sepakat untuk melakukan pengawasan Pemilu berbasis riset. Para Teradu sepakat melakukan riset dengan menggunakan metode kuesioner, tetapi Panwas Kecamatan Sipatana mengatakan bahwa “masyarakat di Kecamatan Sipatana menolak kuesioner yang dibagikan oleh Panwas Kota Gorontalo”. Pada 16 sampai dengan 20 Januari 2017 kuesioner tersebut diserahkan kepada PPL melalui Panwas Kecamatan. Para Teradu membenarkan bahwa pada kuesioner nomor 10 memuat pertanyaan “kalau Pilgub dilaksanakan hari ini, Pasangan Calon Gubernur manakah yang anda akan pilih: 1. HATI, 2. NKRI, dan 3. Berzihad”. Para Teradu menjelaskan kuesioner tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan dukungan Pasangan Calon di masing-masing kelurahan/kecamatan dan menetapkan strategi pengawasan di Kota Gorontalo; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat Para Teradu mengakui dan menyadari adanya kekhilafan dalam menyusun pertanyaan yaitu “kalau Pilgub dilaksanakan hari ini, Pasangan Calon Gubernur manakah yang anda akan pilih: 1. HATI, 2. NKRI, dan 3. Berzihad”. Para Teradu membuat pertanyaan tersebut tidak melakukan konsultasi kepada atasannya maupun mitra penyelenggara lainnya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Taufik Tobamba mengatakan bahwa ada komplain dari masyarakat yang dilaporkan melalui PPL terkait kuesioner nomor 10. Saksi Taufik Tobamba kemudian langsung menginformasikan laporan tersebut melalui whatshapp Grup Panwas Kecamatan terkait komplain pertanyaan nomor 10 tersebut. Terkait komplain pertanyaan nomor 10, Teradu I menjelaskan bahwa tidak ada paksaan kepada masyarakat untuk mengisi pertanyaan tersebut. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu dengan niat sadar dan sengaja telah melakukan tindakan yang menegasikan asas penyelenggaraan Pemilu yang menjamin kerahasiaan preferensi politik pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Terlebih substansi kerahasiaan pilihan politik juga telah diatur secara eksplisit dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Materi kuesioner yang menanyakan preferensi politik jelas telah menimbulkan syakwasangka karena Para Teradu adalah penyelenggara Pemilu yang seharusnya justru menegakan asas- asas penyelenggaraan pemilu dan menaati Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan Para Teradu telah memengaruhi wibawa, martabat, dan kehormatan institusi. DKPP berpendapat alasan Para Teradu tidak dapat diterima dan dalil Pengadu telah terbukti. Para Teradu telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum terkait “pelaksanaan asas mandiri dan adil, penyelenggara Pemilu berkewajiban tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan kepada orang lain“. DKPP mengingatkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku atasan Para Teradu untuk memaksimalkan tugas, wewenang, dan kewajibannya, asistensi, supervisi, dan mengoreksi tindakan bawahannya yang secara nyata bekerja tidak sesuai dengan prosedur mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] DKPP menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, II, dan III sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I John Hendri Purba, Teradu II Lismawy Ibrahim, Teradu III Taufiqurrahman Sulaiman selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Gorontalo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si