Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN 178/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor. 383/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor. 178/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Rahmawati Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Bombana Alamat Kantor : Kab. Bombana Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pengadu I; Nama : Ilyas Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Bombana Alamat Kantor : Kab. Bombana Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pengadu II; Nama : La Ode Rahmat Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Bombana Alamat : Kel. Doule Rumbiah Tengah Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pengadu III; 1

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Dr. Batmang, S.Ag., M.Pd Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Bombana Alamat :Jl. Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I; Nama : Ashar, S.P. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bombana Alamat :Jl. Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu II; Nama : Kasjumriati, S.Pd., M.Si. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bombana Alamat :Jl. Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu III; Nama : Drs. Arisman Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bombana Alamat :Jl. Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu IV; Nama : Anwar Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bombana Alamat :Jl. Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu; 2  Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 383/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 178/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa KPUD Bombana tidak menerbitkan formulir C, C1 beserta lampiran untuk DPR RI di 19 TPS Kecamatan Lantari Jaya [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut: No KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Photo Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 23 April 2014; 2. Bukti P-2 Photo Copy Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran, tanggal 27 April 2014; 3. Bukti P-3 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum No. 045A/K2 Panwas-BBN/IV/2014, tertanggal 29 April 2014; 4. Bukti P-4 Photo Copy Formulir Temuan No. 02 TM/PILEG/IV/2014, tanggal 29 April 2014; 5. Bukti P-5 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada PPK Kec. Lantari Jaya perihal Undangan Klarifikasi No. 044/K1/Panwas-BBN/IV/2014 tanggal 28 April 2014; 6. Bukti P-6 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada PPK Kec. Lantari Jaya perihal Undangan Klarifikasi (Panggilan II) No. 046/K1/Panwas- BBN/IV/2014 tanggal 30 April 2014; 7. Bukti P-7 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada Kasjumriati (Anggota KPU Kab.Bombana) perihal Undangan Klarifikasi No. 047/K1/Panwas-BBN/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014; 8. Bukti P-8 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 3  kepada Arisman (Anggota KPU Kab. Bombana) perihal Undangan Klarifikasi No. 048/K1/Panwas-BBN/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014; 9. Bukti P-9 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada Ridwan (Anggota KPU Kab.Bombana) perihal Undangan Klarifikasi No. 049/K1/Panwas-BBN/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014; 10. Bukti P-10 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada Andrianus, S.Sos (Ketua Panwascam Lantari Jaya) perihal Undangan Klarifikasi No. 043/K1/Panwas- BBN/IV/2014, tanggal 28 April 2014; 11. Bukti P-11 Photo Copy Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kab. Bombana kepada Bahtiar S., tanggal 2 Mei 2014; 12. Bukti P-12 Photo Copy Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kab. Bombana kepada Budi Agustiyawan, tanggal 1 Mei 2014; 13. Bukti P-13 Photo Copy Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kab. Bombana kepada Ridwan, anggal 2 Mei 2014; 14. Bukti P-14 Photo Copy Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kab. Bombana kepada Junadi, tanggal 28 April 2014; 15. Bukti P-15 Photo Copy Kajian Laporan No. 02/TM/PILEG/V/2014, tanggal 4 Mei 2014; 16. Bukti P-16 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bombana No. 051a/K1/Panwas-BBN/V/2014 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Pemilu, tanggal 4 Mei 2014; dan 17. Bukti P-17 Photo Copy Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bombana No.050/K1/Panwas-BBN/V/2014 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 4 Mei 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.3.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Tentang dugaan bahwa KPU Kab. Bombana tidak menerbitkan formulir C, C1 DPR dan lampirannya serta Formulir C, C1 DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten yang tidak terisi lengkap di Kecamatan Lantari Jaya. Hal tersebut tidak benar, yang benar adalah KPU Kab. Bombana telah mendistribusikan/menyampaikan kelengkapan logistik Pemilu legislatif tahun 2014 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan logistic pemilu legislatif tahun 2014 dari KPU Kab. Bombana ke PPK Kec. Lantari Jaya. Adapun kronologis penyerahan logistik Pemilu tersebut adalah sebagai berikut: 4  a. Pada tanggal 4 s.d. 5 April 2014 dilakukan pendistribusian dari KPU Kab. Bombana ke PPK se-Kabupaten Bombana dengan cara membagi beberapa tim yang terdiri dari Komisioner dan Sekretariat KPU yang bertanggung Jawab mengawal logistik sampai pada ke tingkat PPK; b. Tim Sekretariat yang bertugas mengawal distribusi logistik di Kecamatan Lantari jaya adalah Andi Usman, Entang Isfahan, yang dikoordinir oleh sekretaris KPU Kab. Bombana Andi Pattiroi, S.Pd. M.Si.; c. Setelah tiba di Lantari Jaya, semua dokumen dilakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap kelengkapan kebutuhan logistik tersebut oleh tim yang mengawal logistik bersama dengan semua anggota PPK, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan dari kepolisian; d. Sesuai pemeriksaan dan pencocokan data yang dilakukan oleh tim bersama dengan PPK Kec. Lantari Jaya, maka dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan logistik yang ditandatangani oleh Andi Usman dari staf sekretariat KPU Kab. Bombana, Junaidi dari PPK Kec. Lantari Jaya, dan Briptu Irpan dari Kepolisian, Jumri dari Panwas Kecamatan Lantari Jaya, dan dinyatakan cukup dan tidak terdapat kekurangan kecuali beberapa sampul. e. Antara tanggal 5 sampai dengan 9 April 2014, PPK se-Kab. Bombana menyampaikan kekurangan logistik di tingkat KPPS dan PPS, namun PPK Lantari Jaya tidak menyampaikan adanya kekurangan formulir bentuk C1 dan lampirannya untuk DPR RI. f. Pada tanggal 11 April 2014, pihak PPK Kec. Lantari Jaya baru memberitahukan/menyampaikan adanya kekurangan formulir C1 dan lampirannya untuk DPR-RI, yang disampaikan oleh anggota PPK Kec. Lantari Jaya yaitu Budi Setiawan melalui telepon ke Sekretaris dan ketua KPU Kab. Bombana; g. Seketika itu pula setelah menerima informasi tersebut, Ketua KPU Kab. Bombana bersama anggota dan sekretaris KPU Kab. Bombana melakukan pertemuan internal untuk mengambil langkah selanjutnya terkait tidak adanya C1 DPR-RI di Kecamatan Lantari Jaya sebagaimana yang dilaporkan oleh PPK Kec. Lantari Jaya (pasca pemilu dua hari); h. Langkah yang ditempuh oleh KPU Bombana adalah memutuskan untuk tidak mendistribusikan/memberikan lagi formulir C1 untuk Kec. Lantari Jaya, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut: 5  1) Karena sudah dapat dipastikan oleh pihak KPU Kab. Bombana bahwa formulir C1 DPR-RI sudah terdistribusi sesuai dengan berita acara penyerahan logistik yang ditandatangani oleh petugas/saksi terkait; 2) Bahwa berdasarkan angka 1 di atas, jika didistribusikan kembali maka dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan formulir C1 tersebut; 3) Bahwa jika dilakukan pendistribusian formulir tersebut lagi, maka hal ini tidak sesuai dengan petunjuk distribusi logistik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kelima atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. i. Pada tanggal 18 April 2014 KPU Kab. Bombana menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Bombana dengan No.140/K-1 PANWAS/BBN/IV/2014 perihal tentang penjelasan formulir C1 DPR-RI yang tidak ada ditingkat KPPS Kec. Lantari Jaya. j. Terkait surat PANWASLU Kab. Bombana, KPU Kab. Bombana telah menyampaikan klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Surat No. 270/117/KPU-KAB/IV/2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa distribusi logistik telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014 dan telah diterima oleh ketua PPK Kec. Lantari Jaya dan tidak terdapat kekurangan. Adapun pemberitahuan kekurangan logistik berupa Formulir C1 DPR RI disampaikan pada tanggal 11 April 2014, maka sesuai dengan tahapan serta prosedur penanganan logistik dianggap tidak relevan lagi untuk didistribusikan, sehingga dengan pertimbangan di atas komisi pemilihan umum kab. Bombana tidak mendistribusikan C1 karena tidak sesuai dengan petunjuk distribusi logistik. [2.3.2] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu. [2.3.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut: 6 No KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 No. 270/84/SEK/KPU- Kab/2014, tanggal 5 April 2014; 2. Bukti T-2 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana No. 270/76/KPU-KAB/IV/2014 Perihal Penyampaian Jadwal Distribusi Logistik, tanggal 2 April 2014; 3. Bukti T-3 Fotokopi PKPU No.19 Tahun 2013; 4. Bukti T-4 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana No. 270/117/KPU-KAB/IV/2014 Perihal Penyampaian adanya Formulir C1 DPR di PPK Kecamatan Lantari Jaya, tanggal 25 April 2014; 5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Tempat Penyimpanan C1 PPK Lantari Jaya Pada Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Serta Calon anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 22 April 2014; 6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Pemberitahuan tentang tidak terdapatnya Formulir C1 DPR di Wilayah Kerja PPK Lantari Jaya No. 270/89/KPU-KAB/IV/2014, tanggal 11 April 2014; 7. Bukti T-7 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana No. 811.3/132/KPU-KAB/V/2014 Perihal Panggilan Klarifikasi Distribusi Logistik tentang Formulir C1, tanggal 16 Mei 2014; 8. Bukti T-8 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana kepada Ketua dan anggota PPK Kecamatan Lantari Jaya No. 270/138/KPU-KAB/IV/2014 Perihal Teguran terhadap permasalahan penyelenggaraan pilcaleg 2014, tanggal 26 April 2014; 9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Model DA, tanggal 13 April 2014; 10. Bukti T-10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 DPR di Kecamatan Lantari Jaya; 11. Bukti T-11 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 DPD di Kecamatan Lantari Jaya; 12. Bukti T-12 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Lantari Jaya; 13. Bukti T-13 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Lantari Jaya; 14. Bukti T-14 Photo Rapat Rekapitulasi Pilcaleg; 15. Bukti T-15 Photo Kotak Suara PPK se-Kabupaten Bombana; 16. Bukti T-16 Photo Pembukaan Kotak Suara; 17. Bukti T-17 Photo Presentase di PPK Lantari Jaya; 18. Bukti T-18 Photo Form C Plano yang dibacakan; 19. Bukti T-19 Photo Pembacaan Plano oleh Ketua PPK Kecamatan Lantari Jaya; 20. Bukti T-20 Photo Kotak Suara PPK Kecamatan Lantari Jaya; dan 21. Bukti T-21 Photo Pengambilan Dokumen PPK Kecamatan Lantari Jaya. 7

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: ■ Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. ■ Ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. ■ Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; 8 Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: ■ Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. ■ Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih” [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik, berasal dari masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bombana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, karena tidak menerbitkan Formulir C, C1 beserta Lampiran untuk DPR RI di 19 TPS Kecamatan Lantari Jaya; [4.2] Menimbang bahwa, jawaban para Teradu bahwa pada tanggal 4 dan 5 April 2014, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bombana telah mendistribusikan 9 kelengkapan logistik Pemilu Legislatif tahun 2014 sesuai dengan jadwal waktu. Pendistribusian logistik untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lantari Jaya dikoordinasikan oleh Sekretaris dan staf KPU Kabupaten Bombana atas nama Andi Pattiroi, S.Pd., M.Si, Andi Usman, dan Entang Isfahan, dibuktikan dengan adanya berita acara antara staf KPU Kabupaten Bombana Andi Usman dengan anggota PPK Lantari Jaya Junaidi PPK dengan disaksikan oleh petugas kepolisian atas nama Briptu Irpan, anggota Panwascam atas nama Jumri, namun diakui mereka masih terdapat beberapa sampul logistik yang kurang lengkap. Pada tanggal 11 April 2014 PPK Kecamatan Lantari Jaya baru memberitahukan adanya kekurangan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR-RI melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bombana via telepon genggamnya. Selanjutnya, pada tanggal 18 April 2014 Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bombana menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Bombana No. 140/K-1 PANWAS/BBN/IV/2014 perihal Penjelasan Formulir Model C1 DPR-RI yang tidak ada di tingkat KPPS Kecamatan Lantari Jaya. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bombana telah menyampaikan klarifikasi dalam Surat No. 270/117/KPU-KAB/IV/2014, yang pada intinya menjelaskan bahwa distribusi logistik telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014 dan telah diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Lantari Jaya dan dinyatakan tidak terdapat kekurangan. Adapun pemberitahuan kekurangan logistik berupa Formulir Model C1-DPR RI disampaikan pada tanggal 11 April 2014, maka sesuai dengan tahapan serta prosedur penanganan logistik dianggap tidak relevan lagi untuk didistribusikan, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka KPU Kabupaten Bombana akhirnya tidak mendistribusikan Formulir Model C1 karena tidak sesuai dengan petunjuk distribusi logistik; [4.3] Menimbang bahwa, tidak ketersediaan Formulir Model C-1 DPR RI bersama lampirannya merupakan kelalaian serius dari para Teradu dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Seyogyanya dipahami bahwa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan hal yang mutlak tersedia, karena merupakan media untuk pencatatan, penghitungan, dan konversi dari surat suara hasil pemungutan menjadi kursi penyelenggara negara kelak, yang terpilih dalam suatu pemungutan dan penghitungan suara. Terungkap dalam sidang bahwa Ketua dan anggota KPU berdalih bahwa diketahuinya ketiadaan Form Model C-1 DPR RI di sebanyak 19 (sembilan belas) desa di Kecamatan Lantari Jaya tersebut patut disangsikan kebenarannya. 10 [4.4] Menimbang bahwa, ketika keperluan atau perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara diterima pertama kali di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana, petugas penerima tidak dapat memastikan baik keberadaannya, jumlah atau besarannya, maupun spesifikasinya, atau setidak-tidaknya tidak menghitung secara cermat terhadap kemungkinan belum lengkapnya Form Model C-1 DPR RI beserta Lampiranya. Dokumen Berita Acara (BA) yang dimaksudkan sebagai instrumen-teknik sekadar diisi tanpa memiliki akurasi terhadap keberadaan, keperluan, dan perlengkapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara (logistik) sesuai kebutuhan yang diperlukan. Hal ini bisa dibuktikan dengan ketiadaan Form Model C-1 DPR RI beserta Lampirannya di sebanyak 19 (Sembilan belas) TPS di Kecamatan Lantari Jaya. Apalagi fakta lain menunjukkan bahwa ketika dilakukannya pembukaan kotak suara sebagaimana pengajuan para saksi dan rekomendasi para Pengadu didapat suatu kenyataan bahwa Form Model C-1 DPR RI dan Lampirannya memang kosong belaka. Dalam klarifikasi yang dilakukan Pengadu kepada para Teradu melalui Surat No. 270/117/KPU- KAB/IV/2014, dijawab bahwa distribusi logistik telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014 dan telah diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Lantari Jaya dan dinyatakan tidak terdapat kekurangan. [4.5] Menimbang bahwa distribusi logistik dilakukan jajaran KPU Kabupaten Bombana pada antara 4 hingga 5 April 2014 kepada PPK se-Bombana dengan cara membagi tim kerja terdiri atas komisioner dan sekretariat yang bertanggung jawab mengawal logistik sampai ke tingkat PPK, namun baru antara tanggal 5 hingga 9 April 2014, PPK menyampaikan kekurangan logistik di tingkat TPS oleh KPPS dan PPS, namun PPK Lantari Jaya tidak menyampaikan adanya kekurangan Form C1 DPR RI dan Lampirannya kepada para Teradu. DKPP berpendapat bahwa di tingkat PPK untuk pendistribusian kepada PPS dan akhirnya TPS oleh KPPS, tidak ada pengecekkan lebih cermat dan detil. Diakui dalam sidang bahwa, suatu fakta bahwa pada tanggal 11 April 2014 pihak PPK Lantari Jaya baru memberitahukan/menyampaikan melalui telepon kepada Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Bombana. Fakta sebaliknya diungkapkan para Teradu bahwa permasalahan ketiadaan Form Model C-1 DPR RI di sebanyak 19 (sembilan belas) TPS di Kecamatan Lantari Jaya justru dalam forum Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bombana. Kontradiksi tersebut 11 memperlihatkan manajemen kerja jajaran pada teradu mengandung kelemahan- kelemahan yang merusak penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. [4.6] Menimbang bahwa terjadinya pembiaran terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, utamanya sejak penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPS, hingga rekapitulasi di PPK, berlangsung tanpa pencatatan yang terstandar karena tidak adanya Form Model C-1 DPR RI dan Lampirannya. Terhadap hal ini DKPP berpendapat bahwa, para Teradu tidak memiliki kemampuan untuk menjamin pelaksanaan proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara meyakinkan. Waktu yang cukup untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tingkat bawah tidak dapat dilaksanakannya. Padahal sesuai fakta yang terungkap dalam sidang, mereka membagi gugus tugas dalam pekerjaan antara komisioner dan staf sekretariat, secara fungsional membagi tugas antara divisi logistik dan divisi teknik Pemilu, secara teritorial membentuk koordinasi wilayah, serta secara hirarkis terdapatnya jalur-jalur struktural yang dapat memerintahkan dan mewajibkan menerima laporan dari jajaran di bawahnya. Di samping itu, dalam seluruh tata kerja yang dijalankannya, para Teradu juga tidak dapat memaksimalkan fungsi-fungsi supervisi dan monitoring kerja jajaran di bawahnya. Dalam hal ini DKPP menilai bahwa manajemen kinerja yang dijalankan para Teradu tidak mampu memastikan bekerjanya komponen-komponen sumber daya yang ada. Jawaban para Teradu ketika mendapati laporan kekurangan Form C-1 DPR RI dan Lampirannya tersebut, dijawab pada tanggal 11 April 2014 dengan menyatakan bahwa, sesuai dengan tahapan serta prosedur penanganan logistik dianggap tidak relevan lagi untuk didistribusikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka KPU Kabupaten Bombana akhirnya tidak mendistribusikan Formulir Model C1 karena tidak sesuai dengan petunjuk distribusi logistic. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam merespon cepat dan tepat (quick response), sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan dalam situasi-situasi yang sebenarnya cukup. [4.7] Menimbang bahwa, terhadap permasalahan ketiadaan Form Model C-1 DPR RI dan Lampirannya sehingga menyelamatkan para Teradu adalah ketiadaan pengajuan keberatan dari saksi partai politik serta dari hasil pembukaan kotak suara yang dilakukan karena rekomendasi Pengadu. Dinyatakan bahwa ternyata perolehan suara di tingkat PPS dan PPK tidak bergeser atau mengubah hasil perolehan suara alias sama dengan kumulasi jumlah perolehan suara dari hasil 12 rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bombana. Dalam hal ini DKPP berpendapat, seandainya terjadi hal-hal yang dikhawatirkan tersebut, maka para Teradu dapat dibebani tanggungjawabnya dan karena itu patut untuk dikenakan sanksi pemberhentian tetap. [4.8] Berdasarkan keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bombana telah bertindak tidak profesional dan dengan demikian dalil pengadu dapat diterima dan para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.9]. Menimbang bahwa, terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

13 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Dr. Batmang, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua merangkap Anggota KPU kabupaten Bombana, sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Ashar S.P., Teradu III atas nama Kasjumriati, S.Pd., M.Si, Teradu IV atas nama Drs. Arisman, dan Teradu V atas nama Anwar, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Bombana, sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir.Nelson Simanjuntak, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si., dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir.Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA 14  Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15