Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 173/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 388/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 173/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Nasrun Hi. Kasim Tempat/Tanggal Lahir : Tolitoli/30 November 1964 Pekerjaan : Caleg Nomor Urut 8 PKS Kab. Tolitoli Alamat : Jl. Ladadi No. 49, Kab. Tolitoli Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Hambali, S.Pd Jabatan : Ketua KPU Kab. Tolitoli Alamat Kantor : Tolitoli, Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Akram Jabatan : Anggota KPU Kab. Tolitoli Alamat Kantor : Tolitoli, Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu; 1  Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 388/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 173/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 dilakukan pembukaan kotak suara dan pembacaan Formulir C1 TPS 1 (satu) Desa Ogomoli, Kabupaten Tolitoli. 2. Bahwa Pengadu mengatakan pada saat pembukaan kotak suara ditemukan kotak tidak dalam keadaan utuh, karena kotak suara rusak dan berlubang-lubang. Pengadu menduga telah terjadi penggelembungan suara, dengan penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Asrullah, dari 1 suara bertambah 10 suara menjadi total 11 suara; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan 4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Photo copy Model C1, Model D dan Model DA Kecamatan Galang, Desa Ogomoli; 2. P-2 Dokumentasi Foto Kotak Suara TPS 1 Desa Ogomoli yang rusak dan berlubang; 3. P-3 Photo copy Berita Acara Klarifikasi Perbaikan Rekapitulasi TPS 1 Desa Ogomoli; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 2 [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 telah terjadi kesalahan pemindahan hasil dari C1 Plano ke formulir berita acara C1. Kesalahan pemindahan ini terjadi pada Caleg PKS dan juga Partai Demokrat; 2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Desa, PPS membuka C1 Plano untuk dicocokkan dengan BA C1. Pembetulan ini dilakukan tanpa disertai dengan pembuatan Berita Acara, dan pada saat pembetulan ini dilakukan tidak dihadiri oleh semua saksi partai politik, sehingga Berita Acara perbaikan tersebut tidak dipegang oleh semua saksi partai politik; 3. Pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pengadu melakukan protes terhadap perbaikan yang dilakukan oleh PPS dan KPPS Desa Ogomoli, dan menurut Pengadu merupakan penggelembungan suara. Pengadu melakukan protes, namun tidak diakomodir oleh PPK Kecamatan Galang, karena Pengadu bukan merupakan saksi mandat; 4. Bahwa Teradu telah melakukan klarifikasi terhadap PPS dan Ketua KPPS Desa Ogomoli. Pada saat itu oleh PPS , KPPS dan PPL Desa Ogomoli menyatakan bahwa suara Caleg an. Asrullah sebenarnya memperoleh 11 suara, terjadi kesalahan penulisan dalam BA C1, sehingga dilakukan perbaikan; 5. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, rekapitulasi tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 42/Panwaslu-Tli/IV/2014, yang pada intinya merekomendasikan untuk membuka kotak suara TPS 1 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang; 6. Pada tanggal 27 April 2014 sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolitoli, Teradu melakukan pembukaaan kotak suara, dan hasilnya suara Caleg an. Asrullah adalah 11 (sebelas) suara; 7. Bahwa memang benar pada saat pembukaan kotak suara, kardus kotak suara robek, karena pada saat pengangkutan dari TPS cuaca saat itu hujan sehingga kotak kardus lembab dan ada sebagian yang robek. 8. Bahwa proses pengangkutan kotak suara dalam pengawalan aparat kepolisian dan pengawasan Panwas; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 3 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Photo copy Berita Acara KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 02/BA.KPU/V/2014, tertanggal 3 Mei 2014; 2. T-2 Photo copy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 105/BA/IV/2014, tertanggal 27 April 2014; 3. T-3 Photo copy Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 42/Panwaslu-Tli/IV/2014, tertanggal 22 April 2014; 4. T-4 Photo copy Berita Acara Klarifikasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli TPS 1 Desa Ogomoli Dapil 2, tertanggal 16 April 2014; 5. T-5 Photo copy Model C, C1 TPS 1 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 9 April 2014; [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, 4  anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa para Teradu pada tanggal 27 April 2014, melakukan pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, dalam keadan rusak dan berlubang-lubang. Pembukaan kotak suara dilakukan karena Pengadu keberatan dengan perbaikan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS Desa Ogomoli. Pengadu menduga telah terjadi penggelembungan suara, dengan penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Asrullah, dari 1 suara bertambah 10 suara menjadi total 11 suara; [4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan perbaikan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS dilakukan karena terjadi kesalahan pemindahan rekap C1 Plano ke Formulir C1. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Asrullah pada C1 plano adalah 11 suara, namun pada BA C1 tercatat 1 suara. Teradu mengatakan kesalahan ini diperbaiki PPS, KPPS dan PPL Desa Ogomoli pada saat 5 rekapitulasi di KPPS. Pembukaan kotak suara adalah berdasarkan permohonan Pengadu. Keadaan kotak suara yang terbuat dari kardus memang telah robek sebagian, karena terkena air hujan. Teradu mengatakan dugaan Pengadu yang mengatakan Teradu telah melakukan penggelembungan suara adalah tidak benar, karena proses pengangkutan kotak suara dari TPS sampai ke Kabupaten dalam pengawalan aparat kepolisian dan pengawasan Panwas; [4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar telah terjadi perbaikan BA C1 TPS 1 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang oleh PPS, KPPS, PPL dan Saksi. Perbaikan ini dilakukan karena terjadi kesalahan dalam pemindahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Asrullah, dimana pada C1 Plano 11 suara, namun setelah dipindahkan ke Berita Acara C1 menjadi 1 suara. Hal ini juga dibenarkan setelah dilakukan pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Tolitoli sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolitoli, bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Asrullah sesuai dengan C1 Plano adalah 11 suara. Berdasarkan keterangan para Pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, dalil aduan Pengadu tidak didukung bukti yang kuat, karena proses rekapitulasi yang dilakukan para Teradu di Kabupaten Tolitoli sudah sesuai dengan mekanisme dan didukung bukti yang kuat. Dengan demikian Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode Etik Penyelengara Pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I dan II tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I dan II atas nama Hambali, S.Pd dan Akram selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli; 6  3. Memerintahkan KPU Provinsi Selawesi Tengah untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 7 Dr. Osbin Samosir, M.Si 8