Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 304/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 694/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 17 September 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 304/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Julfi Jamil Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah Alamat : Jln.Stikip Kelurahan Sasa Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu I; Nama : Muksin Amrin Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Alamat : Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Haerudin Amir Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah Alamat : Jln. Poros weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; 1  Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan PengaduanNomor694/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 17September 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 304/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 22 Oktober 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwaberdasarkan bukti yang dituangkan dalam Klarifikasi tertanggal 19 Juli 2014 terungkap Haerudin Amir selaku Ketua KPU Halmahera Tengah telah menggunakan fasilitas milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) berupa Helikopteruntuk menjemput Fom C1 di daerah Lelilief ke Daerah Patani Utara; 2. Bahwa berdasarkan bukti yang dituangkan dalam Klarifikasi tertanggal 19 Juli 2014 terungkap Haerudin Amir selaku Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah menggunakan fasilitas milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) berupa Mobil untuk menjemput Fom C1 dari Daerah Kota Weda menuju Lelilef; 3. Bahwa berdasarkan bukti Klarifikasi tanggal 19 Juli 2014 terungkap Haerudin Amir Merupakan koordinator wilayah untuk daerah Kecamatan Weda Utara dan Weda Tengah, selanjutnya untuk wilayah Patani Utara Koordinator wilayahnya adalah Sofyan Abd. Gafur; 4. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas maka Haerudin Amir telah mengambil Form C1 di daerah yang sebenarnya bukan merupakan wilayah koordinasinya; 5. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Sri Dewi Nurlaela, Sofyan Abd. Gafur, Sunarwan Mochtar, dan Vera M. Kolondam pada tanggal 19 Juli 2014 terungkap bahwa peminjaman fasilitas Helikopter untuk menjemput Formulir C-1 tersebut dilakukan Teradu tanpa melalui rapat Pleno terlebih dahulu dengan Komisioner KPU Halmahera Tengah yang lain; 6. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Sri Dewi Nurlaela, Sofyan Abd. Gafur, Sunarwan Mochtar, dan Vera M. Kolondam pada tanggal 19 Juli 2014 terungkap bahwa sebenarnya untuk menjemput Formulir C1 tersebut tidak harus menggunakan Helikopter karena juga bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi Darat (mobil) dan laut (Speed Boot); 2 7. Bahwa atas fakta penggunaan fasilitas Helikopter Milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) oleh Teradu tersebut maka muncul pemberitaan media cetak Malut Post edisi Jumat 11 Juli 2014 dengan judul “Pakai Helikopter WBN jemput Form C di Patani”; 8. Bahwa atas fakta penggunaan fasilitas Helikopter Milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) oleh Teradu tersebut maka muncul pemberitaan media cetak Malut Post edisi Sabtu 12 Juli 2014 dengan judul Haerudin; “Soal helikopter saya sudah berkoordinasi dengan Pemkab”; 9. Bahwa atas fakta penggunaan fasilitas Helikopter Milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) oleh Teradu tersebut maka muncul pemberitaan media cetak Malut Post edisi Selasa 15 Juli 2014 dengan judul “Pakai Heli, Keputusan Haerudin Sendiri”; 10. Bahwa atas fakta penggunaan fasilitas Helikopter Milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) oleh Teradu tersebut maka muncul pemberitaan media cetak Radar Halmahera edisi Jumat 11 Juli 2014 dengan judul, “Jemput data, KPU Pakai Heli”; 11. Bahwa berdasarkan point ke 7 (tujuh) 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) diatas maka Pemberitaan di media cetak tersebut membuat resah masyarakat Maluku Utara khususnya pemerhati pemilu, selanjutnya pemberitaan tersebut juga berakibat pada tercederainya kewibawaan dan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU Halmahera Tengah). PERMOHONAN [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan saksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belaku. [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pemberitaan di media cetak Radar Halmahera edisi Jumat 11 Juli 2014; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pemberitaan di media cetak Malut Post edisi 11 Juli 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pemberitaan di media cetak Malut Post edisi 12 Juli 2014; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pemberitaan di media cetak Malut Post edisi 15 Juli 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi BA klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 19 Juli 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 22Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 1. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah selaku Pengadu 1 kepada Ketua KPU Halmahera Tengah (Haerudin Amir) sebagai Teradu menggunakan fasilitas milik perusahan Weda Bay Nikel (WBN) berupa Helikopter untuk menjemput Formulir C-1 di Daerah Lelilef ke Daerah Patani Utara. Memang benar saya menggunakan fasilitas milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) berupa Helikopter untuk menjemput Formulir C1 di Daerah Lelilief ke Daerah Patani Utara. Namun hal ini saya lakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk mempercepat laporan scen C1 on line secara nasional, 2. kondisi alam yang tidak bersahabat (Lautan yang bergelombang dan jalan darat yang tidak tembus antara Wilayah Weda dan Patani), 3. Mempertimbangkan bahwa kondisi Wilayah Patani Utara adalah wilayah yang rawan terjadi kecurangan bahkan selalu terjadi konflik dari pemilu ke pemilu.(LP.1, LP.2, LP.3 fotokopi surat bantuan penyedian Helikopter, surat izin rute Helikopter ke Patani, surat izin pendaratan oleh Dinas Perhubungan Kab. Halteng ) 2. Bahwa adanya laporan Ketua KPU Halmahera Tengah (Haerudin Amir) menggunakan fasilitas milik perusahan Weda Bay Nikel (WBN) berupa Mobil untuk menjemput Formulir C-1 dari daerah Kota Weda menuju Lelilef. Itu tidak benar, yang benar adalah saya menggunakan mobil rental (sewa) milik masyarakat yang digunakan untuk menjemput Formulir C1 di wilayah Kota Weda dan Weda Tengah tepatnya di Kecamatan Lelilef dan Weda Utara Kecamatan Sagea yang merupakan wilayah kerja saya. (LP.4 fotokopi kwitansi pembayaran sewa mobil dalam rangka penjemputan From C1 di Wilayah Weda Utara dan Lelilef Weda Tengah). 3. Bahwa laporan mengenaiWilayah Kerja Daerah Kecamatan, Ketua KPU Halamahera Tengah (Haerudin Amir) Merupakan koordinator wilayah untuk Daerah Kecamatan Weda Utara dan Weda Tengah, selanjutnya untuk Wilayah Patani Utara Koordinator wilayah adalah Sofyan Abd. Gafur.Memang benar, wilayah kerja saya adalah Daerah Kecamatan Weda Utara dan Weda Tengah. 4. Bahwa sebagai laporan yang tertuang pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas Ketua KPU Halmahera Tengah (Haerudin Amir) mengambil Form C-1 di daerah yang sebenarnya bukan merupakan wilayah koordinasinya.Memang benar, Wilayah Patani adalah bukan wilayah kerja saya, namun karena kekhawitaran saya sebagai Ketua atas ketiga hal yang saya uraikan pada poin 1 (satu) diatas maka saya mencoba untuk mencari solusi untuk dapat mempercepat pengumpulan FormulirC1 dan untuk dapat mengatasi jangan sampai terjadi kecurangan dan konflik di wilayah Patani Utara, mengingat wilayah ini dianggap zona merah untuk tingkat kecurangan yang cukup tinggi dan bisa berimbas pada konflik; 5. Bahwa laporan yang disampaikan untuk peminjaman fasilitas Helikopter untuk menjemput Formulir C-1 tersebut dilakukan tanpa melalui rapat Pleno terlebih 4  dahulu dengan komisioner KPU Halmahera Tengah yang lain; Apa yang dituduhkan sangatlah berlebihan, yang benar saya sudah menyampaikan kepada seluruh anggota KPU lainnya, untuk mempercepat proses scaning Formulir C1 on line secara nasional dengan kondisi alam yang sampai saat ini tidak bersahabat. Untuk itu saya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar dapat membantu masalah yang kita hadapi bersama, dan hanya satu cara yaitu menggunakan helihkopter. sekalipun belum ada kesepakatan secara tertulis (pleno) sehingga sampai pada tanggal 9Juli2014 kondisi alam memang sangat tidak memungkinkan pengumpulan Formulir C1 sesuai target, maka saya bertindak cepat dengan asumsi tak lain hanya ingin pemilu berjalan sesuai harapan. Anggota KPU lainnya tahu bahwa saya datang dengan menggunakan helikopter untuk menjemput Formulir C1, karena semua berada di wilayah tempat saya menjemput FormulirC1 di wilayah koordinator Kecamatan masing- masing. Diantaranya, Kecamatan yang ada diWilayahPatani, yaitu Kecamatan Patani Utara, kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Barat; 6. Bahwa apa yang dilaporkan untuk menjemput Formulir C-1 tersebut tidak harus menggunakan Helikopter karena transportasi darat (mobil) dan laut (speed boot) masih berjalan lancar. Tidaklah benar, yang benar adalah transportasi darat dengan menggunakan mobil antara Weda dan Patani tidak dapat Melewatinya. Sementara untuk transportasi laut saya sudah sampaikan diatas bahwa alam tidak bersahabat (lautan bergelombang).Hal inipun yang saya sampaikan secara lisan kepada Bapak Bupati berkenaan dengan rencana pemakaian helikopter pada tanggal 18 Juni 2014 bersama Para AnggotaKPU Kabupaten Halmahera Tengah di ruang kerja Bupati saat silaturahmi Anggota KPU terpilih dengan Pemerintah Daerah menjelang Pemilu Presiden. 7. Bahwa laporan menggunaan fasilitas Helikopter Milik Perusahan Weda Bay Nikel (WBN) yang dituduhkan kepada Ketua KPU Haerudin Amir pada pemberitaan media cetak Malut Post edisi Jumat 11 Juli 2014 dengan judul “Pakai Helikopter WBN jemput Form C1 di Patani”;Memang benar pemakaian Helikopter ini sempat dimuat di media cetak Malut Post. 8. Bahwa laporan menggunakan fasilitas Helikopter Milik perusahan Weda Bay Nikel (WBN) oleh Ketua KPU Haerudin Amir pada pemberitaan media cetak Malut Post edisi Sabtu 12 Juli 2014 dengan judul Haerudin; Soal Helikopter saya sudah berkoordinasi dengan Pemkab”;Memang benar, Pernyataan yang dimuat di media cetakMalut Post ini adalah bentuk klarifikasi yang saya sampaikan berkenaan dengan berita dengan permasalahan yang sama pada media cetak Malut Post edisi Jumat 11 Juli 2014. 9. Bahwa Ketua KPU Halmahera Tengah menggunakan fasilitas Helikopter Milik PerusahanWeda Bay Nikel (WBN) sebagaimana pemberitaan media cetak Malut Post edisi Selasa 15 Juli 2014 dengan judul “Pakai Heli, Keputusan haerudin 5  Sendiri”.Pernyataan ini sangat berlebihan karena pada Malut Post edisi sebelumnya Sabtu,12 Juli 2014 saya sudah menyampaikan pernyataan klarifikasi saya berkenaan dengan pemakaian fasilitas tersebut. 10. Bahwa laporan Ketua KPU Halmahera Tengah menggunaan fasilitas Helikopter Milik perusahan Weda Bay Nikel (WBN)sebagaimana pemberitaan media cetak Radar Halmahera edisi Jumat 11 Juli 2014 dengan judul “Jemput data KPU Pakai Heli”.Pemberitaan tersebut sangat berlebihan. berdasarkan pengakuan dari mantan ketua KPU periode sebelumnya bahwa pengunaan fasilitas helikopter dilingkunganKPU Halmahera Tengah bukanlah hal baru karena pada dua periode sebelumnya juga pernah menggunakan fasilitas yang sama demi kelancaran pemilu. 11. Bahwa laporan pemberitaan di media cetak tersebut membuat resah masyarakat Maluku Utara khususnya pemerhati pemilu, dan selanjutnya pemberitaan tersebut juga berakibat pada tercederainya kewibawaan dan Kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu(KPU Kabupaten Halmahera Tengah); Terlalu berlebihan, buktinya tidak ada gejolak yang terjadi dengan pemberitaan tersebut, baik itu masyarakat Maluku Utara secara umum, maupun masyarakat Halmahera Tengah. Pada Pleno KPU Provinsi Maluku Utara kemudian pada tanggal 17 Juli 2014, pada saat pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, ketika Bawaslu Maluku Utara mempertanyakan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut, saat itu juga saya telah memberikan klarifikasi di hadapan forum pleno sebagaimana pernyataan saya sebagai berikut : “Jujur saya sampaikan bahwa tidak ada niat sama sekali dalam pikiran kami untuk melakukan kesalahan atau kekeliruan. Hal ini terjadi mungkin karena Kami ketika di lantik pada tanggal 28Mei 2014 yang lalu, Kami langsung dihadapkan dengan tahapan yang begitu padat. Akan tetapi semua ini Kamilakukan semata-mata hanya untuk mempercepat proses pemilu dan mencegah terjadinya konflik diwilayah Kami”.Bahkan pada tanggal 21 Juli 2014, LSM Gele-Gele di Kabupaten Halmahera Tengah yang pernah memuat pernyataan berkaitan dengan permasalahan Penggunaan fasilitas Helikopter tersebut di media cetak, datang dan meminta maaf kepada saya di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Tengah. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukan sebagai peyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Peyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). 6 [2.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 s.d bukti T – 4 sebagai berikut : 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bantuan Penyedian Helikopter; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Izin Rute Helikopter Ke Patani Utara; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Pendaratan Helikopter Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sewa Mobil Dalam Rangka Penjemputan Formulir C1 di Wilayah Weda Utara dan Lelilef Weda Tengah. PIHAK TERKAIT ANGGOTA KPU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan penjelasan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Satu (1) hari sebelum pendistribusian logistik, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah sudah memberi informasi kepada Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah bahwa KPU Kabupaten Halmahera akan meminjam Helikopter Milik perusahan Weda Bay Nikel (WBN) untuk keperluan distribusi logistik; 2. Ketua KPU Kabupaten Halmahera langsung mengambil tindakan untuk menggunakan Helikopter Milik perusahan Weda Bay Nikel (WBN) tanpa adanya persetujuan Pleno Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah; 3. Cuaca pada tanggal 6 s/d 9 Juli 2014 bisa dikategorikan badai ganas, sehingga dapat dibenarkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera untuk menggunakan Helikopter Milik Perusahan Weda Bay Nikel (WBN) menjemput Formulir C1 di Wilayah Weda Utara dan Lelilef Weda Tengah, karena kalau menggunakan transportasi laut resikonya cukup tinggi dibanding hari biasanya dan bagi Anggota KPU Kabupaten Halmahera yang menggunakan moda laut mengakali jam keberangkatannya dari yang biasanya jam 8 pagi menjadi jam 4 pagi; 4. Terkait penggunaan Helikopter Milik Perusahan Weda Bay Nikel (WBN) tidak hanya digunakan oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah, tapi lebih jauh dari itu bahwa Perusahaan Weda Bay Nikel sebagai penyedia Helikopter juga memperbolehkan masyarakat biasa untuk menggunakan Helikopter WBN untuk kepentingan Berobat. [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: 7 Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; 8  b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Para Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu menggunakan fasilitas milik perusahan asing berupa helikopter yang dipergunakan untuk penjemputan Formulir Model C1 dari Daerah Lililef ke Daerah Patani Utara. [4.2] Menimbang bahwa Teradu menyalahgunakan wewenang untuk menikmati fasilitas melalui jabatannya dihadapan penyelenggara pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat agar terlihat hebat sehingga hal ini merupakan hal yang tidak profesional dan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; [4.3] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa benar telah menggunakan fasilitas milik Perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) berupa Helikopter untuk menjemput Formulir Model C1 dari Lelilief ke Patani Utara. Teradu melakukannya dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Untuk mempercepat laporan scan C1 on line secara nasional; 2. kondisi alam yang tidak bersahabat (Lautan yang bergelombang dan jalan darat yang tidak tembus antara Wilayah Weda dan Patani); dan 3. Mempertimbangkan kondisi Patani Utara adalah wilayah yang rawan kecurangan bahkan selalu terjadi konflik dari Pemilu ke Pemilu. Terkait dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu juga menggunakan mobil milik Perusahan Weda Bay Nikel (WBN) untuk menjemput Formulir Model C-1 dari Kota Weda menuju Lelilef adalah tidak benar , yang benar adalah Teradu menggunakan mobil rental (sewa) yang digunakan untuk menjemput Formulir Model C1 Kota Weda dan Weda Tengah tepatnya di Kecamatan Lelilef dan Weda Utara Kecamatan Sagea yang merupakan Wilayah Kerja Teradu; [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan keterangan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta; 1. Bahwa Teradu menggunakan fasilitas mobil milik perusahaan asing Weda Bay Nikel (WBN), pada 10 Juli 2014. Teradu juga mengungkapkan menggunakan helikopter untuk menjemput Formulir Model C1 di Kecamatan Patani Utara, dan hal ini akhirnya menjadi temuan Pengadu selaku Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah; 9 2. Bahwa penggunaan Helikopter milik Perusahaan Weda Bay Nikel untuk menjemput Formulir C1 yang dilakukan oleh Teradu tidak berdasarkan kesepakatan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah melainkan kebijakan Teradu sendiri walaupun dua hari sebelum Teradu menggunakan fasilitas milik Weda Bay Nikel berupa Helikopter tersebut sudah membicarakannya kepada Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang lain; 3. Bahwa Teradu juga mengakui bahwa pengambilan Formulir C1 di Kecamatan Patani Utara bukan merupakan wilayah kerja Teradu sebab di wilayah itu telah ada Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah Sofyan Abd. Gafur yang bertanggungjawab untuk pendistribusian Logistik Pemilu di Kecamatan Patani Utara; 4. Bahwa Pengadu membantah keterangan Teradu yang mengatakan bahwa Mobil yang digunakan bukan Mobil Perusahaan Weda Bay Nikel (WBN), karena Pengadu berpapasan di jalan dan melihat secara langsung Teradu didalam mobil milik perusahaan tersebut, serta dalam pertemuan tersebut Pengadu sempat bertegur sapa dengan Teradu; [4.5] Berdasarkan keterangan dan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan etika, meskipun Teradu punya niat baik untuk mengamankan dan mempermudah proses penjemputan Formulir C1 dari Desa Patani Utara ke Ibukota Kabupaten, namun tindakan Teradu yang langsung meminta bantuan perusahaan asing dalam hal penjemputan Formulir Model C1 tersebut adalah sesuatu yang bisa dihindari sebelumnya. Teradu dalam kapasitasnya selaku Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah seharusnya meminta bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah jika mengalami kesulitan dalam hal penjemputan Formulir Model C1 dari daerah yang susah dijangkau dengan menggunakan moda transportasi darat maupun laut. Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat memfasilitasi KPU melaksanakan seluruh proses tahapan yang berlangsung sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tindakan Teradu menggunakan helikopter milik perusahan asing tanpa meminta persetujuan bersama dengan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang lain merupakan sikap yang tidak terpuji dan dapat menimbulkan prasangka buruk dimasyarakat, meskipun dalam fakta persidangan Teradu tidak terbukti ditunggangi kepentingan Partai Politik peserta Pemilu maupun Caleg, namun tindakan yang dilakukan Teradu tersebut tetaplah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh Etik. Dalil Para Pengadu terbukti dan Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan melanggar Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi “dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada rapat pleno”, melanggar Pasal 5 huruf i asas profesionalisme Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, karena Teradu 10 melakukan tindakan melampaui batas wewenang yang dimilikinya selaku Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal pengambilan sikap penggunaan helikopter untuk penjemputan Formulir C1 dari Desa Patani Utara; [4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, memeriksa kesimpulan Pengadu dan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu atas nama Haerudin Amir selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota,Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si ., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari 11 ini, Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H Idha Buhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 12