Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 33/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 37/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 33/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Danil Suharto Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Margaresik I Nomor 16-124 RT 001 RW 010, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Handi Dananjaya Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Cimahi Alamat : Jalan Pesantren Nomor 108 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Sri Suasti Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Cimahi Alamat : Jalan Pesantren Nomor 108 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Pengadu membaca koran Radar Bandung edisi 2 Februari 2017 halaman 9 yang antara lain berisi iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang dipasang oleh KPU Kota Cimahi; 2. Pengadu mendapati adanya perbedaan materi iklan kampanye yang dipasang tersebut yaitu pada bagian visi, misi, dan program Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atty Suharti dan H. Achmad Zulkarnain antara yang dimuat dalam iklan dengan yang diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon; 3. Perbedaan materi tersebut berupa adanya program „Kartu Subsidi Gas‟ atau memberikan subsisi isi ulang gas melon setiap bulan, padahal sebelumnya pada saat pendaftaran pasangan calon, muatan program tersebut tidak ada; 4. Pengadu pernah mendapati hal serupa di koran Galamedia edisi 31 Januari 2017 halaman 5; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengadu menilai Para Teradu tidak profesional dan melanggar asas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu. [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan naskah visi dan misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Nomor Urut 1 Atty Suharti dan H. Achmad Zulkarnain; 2. Bukti P-2 : Kliping berita Galamedia edisi 31 Januari 2017 halaman 5 berupa iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 oleh KPU Kota Cimahi; 3. Bukti P-3 : Kliping berita Radar Bandung edisi 2 Februari 2017 halaman 9 berupa iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 oleh KPU Kota Cimahi; 4. Bukti P-4 : Salinan Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan Saksi; 5. Bukti P-5 : Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik KPU Kota Cimahi dari Panwaslih Kota Cimahi. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalam mempersiapan penayangan iklan Kampanye Pasangan Calon pada tahapan Kampanye, KPU Kota Cimahi melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengadakan rapat dengan Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 (tidak untuk diwakilkan) dan Ketua Panwaslu kota Cimahi pada Jum‟at, 2 Desember 2017 di kantor KPU Kota Cimahi dengan agenda Pembahasan Meteri Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana surat Nomor 236/KPUkota.011.329201/XI/2016. Dalam rapat ini disampaikan kepada Tim Kampanye mengenai Pedoman Teknis Kampanye yang termuat dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 192/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rebuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakul Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk dipedomani dalam hal pembuatan Materi iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dan dijelaskan pula tentang pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (6) PKPU 12 Tahun 2016: (1) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (2a) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; d. tulisan dan gambar; dan/atau e. suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan. (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan iklan kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 2. Mengadakan Rapat dengan Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017 (tidak untuk diwakilkan) pada Kamis, 29 Desember 2017 di kantor KPU Kota Cimahi dengan agenda penyerahan materi iklan kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dari Tim Kampanye kepada KPU Kota Cimahi sebagaimana Surat Nomor 263/KPUkota.011.329201/XII/2016. Pada acara ini KPU Kota Cimahi meminta kepada Tim Kampanye untuk menyampaikan Materi Iklan Kampanye 1 minggu sebelum penayangan Iklan Kampanye. Penayangan iklan kampanye dimulai dari tanggal 29 Januari sampa dengan 11 Februari 2017 (sesuai dengan Pasal 34 PKPU Nomor 7 Tahun 2015, yaitu selama 14 hari). Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 menyerahkan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cimahi tanggal 18 Januari 2017. Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 menyerahkan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cimahi tanggal 10 Januari 2017. Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 menyerahkan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cimahi tanggal 3 Januari 2017; 3. Untuk transparansi isi materi dan berimbangannya penayangan iklan kampanye ini, sebelum materi iklan kampanye ditayangkan di televisi, di radio, dan di koran, KPU Kota Cimahi membuka materi iklan kampanye yang diserahkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kota Cimahi, dihadiri oleh tim Kampanye dan Panwaslu Kota Cimahi guna mengetahui apakah isi materi, ukuran dan durasi iklan kampanye masing-masing Pasangan Calon telah sesuai sebagaimana yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi. Dalam Acara tersebut, seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kota Cimahi tidak ada yang menyampaikan keberatan terhadap isi materi iklan kampanye yang disampaikan oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon; KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu I dan Teradu II telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu; 2. Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; dan 2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; [2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Undangan Pembahasan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; 2. Bukti T-2 : SK KPU Kota Cimahi Nomor 192/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/X/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye; 3. Bukti T-3 : Undangan Penyerahan Materi Iklan Kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 Dari Tim Kampanye Kepada KPU Kota Cimahi; 4. Bukti T-4 : Tanda Terima Penyerahan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cimahi dari Pasangan Calon Nomor 1 tanggal 18 Januari 2017; 5. Bukti T-5 : Tanda Terima Penyerahan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cimahi dari Pasangan Calon Nomor 2 tanggal 10 Januari 2017; 6. Bukti T-6 : Tanda Terima Penyerahan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota Cimahi dari Pasangan Calon Nomor 3 tanggal 3 Januari 2017; 7. Bukti T-7 : SK KPU Kota Cimahi Nomor 241/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/XII/2017 tentang Jadwal, Jumlah dan Durasi Iklan Kampanye. [2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat Kota Cimahi pemilik hak pilih dalam Pilkada Kota Cimahi Tahun 2017, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I dan Teradu II telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena melakukan pemasangan materi iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 di media cetak/surat kabar yang tidak sesuai atau tidak sama dengan program pasangan calon yang didaftarkan ke KPU Kota Cimahi; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I dan Teradu II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa materi iklan kampanye seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 telah melalui pembahasan bersama antara KPU dengan Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon. Sepanjang proses pembahasan sampai pengambilan keputusan mengenai materi iklan kampanye, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah tidak beralasan; [4.3] Menimbang fakta persidangan menunjukkan bahwa meskipun DKPP telah mengundang para pihak secara layak dan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, namun Para Pihak yang hadir hanyalah Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi dan Pihak Terkait Panwaslu Kota Cimahi, sedangkan Pengadu tidak hadir dengan alasan sudah memiliki agenda kegiatan yang lain pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan oleh DKPP. Selain itu, melalui surat tanggal 8 Maret 2017 Pengadu juga menyatakan mencabut pengaduannya yang telah terdaftar di DKPP dengan Nomor Pengaduan 37/VI- P/L/DKPP/2017 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 33/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu dalam hal ini tidak menggunakan haknya untuk membuktikan kebenaran pengaduannya melalui sidang pemeriksaan, sementara Para Teradu melalui jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan telah membantah seluruh dalil pengaduan yang diajukan Pengadu. Berdasarkan hal tersebut, DKPP menilai Pengadu tidak dapat membuktikan dalil pengaduannya sehingga Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, serta bukti- bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Handi Dananjaya dan Teradu II Sri Suasti selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si