Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 74/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 78/I-P/L/DKPP/2018 tanggal 2 April 2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 74/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Dedi Junaidi Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Jl. RE. Martadinata RT 05 Kel. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Dewi Sari BT H. Bakhtiar Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Nunukan Alamat : Jl. Radio RT 02 No. 138 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Gusnah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nunukan Alamat : Jl. Radio RT 02 No. 138 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Henry Musa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nunukan Alamat : Jl. Radio RT 02 No. 138 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Kaharuddin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nunukan Alamat : Jl. Radio RT 02 No. 138 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Andi Umar Bintang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nunukan Alamat : Jl. Radio RT 02 No. 138 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d. V selanjutnya disebut sebagai-----------------------Para Teradu; [1.3] Telah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 78/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 2 April 2018 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 74/DKPP-PKE-VII/2018 yang pada pokoknya menguraikan dalil Pengaduan bahwa Para Teradu melakukan Pergantian hasil seleksi tertulis (6 besar) PPK di Kecamatan Nunukan sejumlah 3 orang tanpa melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Enam nama sebelumnya yang dinyatakan lolos seleksi tertulis adalah : 1. Awaluddin 2. Muhammad Lallo 3. Alfian 4. Dedi Junaidi 5. Tamrin 6. Andi Sukman Kemudian menjelang seleksi wawancara nama tersebut berubah menjadi : 1. Muhammad Lallo 2. Alfian 3. Dedi Junaidi 4. Muhammad Rusli Haeruddin 5. Helmin Dassan 6. Budianto Pergantian 3 (tiga) nama tersebut dilakukan Para Teradu tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap nama-nama yang tercantum sebelumnya. Atas dasar tersebut Pengadu sudah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Oleh Panwas Kabupaten Nunukan diteruskan kepada DKPP sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PERMOHONAN [2.2] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi tegas sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan para Teradu. [2.3] Pengadu memperkuat dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Kajian dan hasil Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Nunukan No.002/K.KU-3/PM.05.02/III/2018 tentang rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Bukti P-2 : Fotokopi pengumuman Hasil Tes Tertulis (6 besar) PPK Kec. Nunukan; 3. Bukti P-3 : Pengumuman No.32/Peng/KPU-Kab-Nnk-021.436126/II/ 2018 tentang Perubahan 6 (enam) Besar calon anggota PPK dan PPS se Kab. Nunukan. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pokok Pengaduan pihak Pengadu, yang memperkarakan pihak Teradu melakukan pergantian hasil seleksi tertulis 6 (enam) besar calon PPK Nunukan sejumlah 3 (tiga) orang tanpa melakukan klarifikasi terhadap calon bersangkutan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tidak jelas karena tidak menjelaskan peraturan dan pasal kode etik yang dilanggar pihak Teradu; 2. Bahwa Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2018, setelah pengumuman 3 (tiga) nama anggoa PPK Nunukan terpilih tanggal 6 Maret 2018. Sementara, pencoretan/perubahan pengumuman yang dilakukan pihak Teradu pada tanggal 13 Februari 2018. Sehingga patut dipertanyakan motif aduan Pengadu, apakah karena dugaan pelanggaran kode etik atau dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil penetapan anggota PPK Nunukan yang terpilih; 3. Bahwa Pokok Pengaduan pihak Pengadu, memperkarakan pihak Teradu melakukan pergantian hasil seleksi tertulis 6 (enam) besar calon PPK Nunukan sejumlah 3 (tiga) orang tanpa melakukan klarifikasi terhadap calon bersangkutan, tidak berkaitan dengan pihak Pengadu. Karena pihak Pengadu tidak dilakukan pencoretan/perubahan dalam pengumuman pertama dan pengumuman perubahan, serta pihak Pengadu mengikuti proses seleksi sampai wawancara; 4. Bahwa dalam proses akhir seleksi, penetapan anggota PPK Nunukan terpilih, nama pihak Pengadu tidak terpilih, adalah berdasarkan hasil nilai wawancara, bukan karena pencoretan/perubahan pengumuman; 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 16 Januari 2018 sampai 8 Maret 2018; 6. Bahwa dalam proses pendaftaran, KPU Kabupaten Nunukan mengumumkan masa pendaftaran selama 3 hari tanggal 22 Januari 2018 sampai 24 Januari 2018, dengan Pengumuman Nomor: 12/PENG/KPU- Kab-Nnk-021.436126/I/2018. Setelah itu penerimaan berkas selama 7 (hari) sejak 25 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018 (lampiran 1). Selama masa pendaftaran, pendaftar calon PPK Nunukan sebanyak 34 orang, kemudian berkas pendaftar dilakukan penelitian administrasi selama 3 (tiga) hari pada tanggal 1 Februari 2018 sampai 3 Februari 2018. Lalu, hasil penelitian administrasi diumumkan pada tanggal 4 Februari 2018 (lampiran 2). Selanjutnya, dilakukan tes tertulis calon PPK Nunukan di Kantor KPU Kabupaten Nunukan pada tanggal 8 Februari 2018 dengan diikuti 29 peserta. Kemudian, hasil dari tes tertulis yakni 6 (enam) besar calon PPK Nunukan diumumkan pada tanggal 10 Februari 2018 (lampiran 3) dengan pengumuman yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Nunukan, Dewi Sari Bt H Bakhtiar, sebagai berikut: 1. Awaluddin 2. Muhammad Lallo 3. Alfian 4. Dedi Junaidi 5. Tamrin 6. Andi Sukman; 7. Pada tanggal 11 Februari 2018, KPU Kabupaten Nunukan menerima surat dari Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Nunukan dengan Nomor: 016/K.KU- 03/PM.00.02/2/2018, perihal Penyampaian hasil pengawasan Bawaslu pada peserta seleksi PPK dan PPS yang dinyatakan lulus 6 (enam) besar untuk wilayah Kecamatan Nunukan, Nunukan Selaan dan se Kecamatan Sebatik. Dalam surat tersebut, diantaranya disebutkan bahwa 3 nama calon PPK Nunukan yang masuk 6 (enam) besar, diduga pernah menjadi tim sukses pasangan calon dalam Pilkada, serta diduga sudah lebih dari 2 (dua) kali menjabat sebagai PPK. Yakni: 1. Awaluddin diduga pernah menjadi tim sukses pasangan calon pada Pilkada 2. Tamrin diduga sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai PPK 3. Andi Sukman diduga pernah menjadi tim sukses pasangan calon pada Pilkada; 8. Maka pada tanggal 13 Februari 2018, KPU Kabupaten Nunukan menindaklanjuti 3 (tiga) nama calon PPK Nunukan yang diduga tidak memenuhi syarat tersebut dengan melihat dokumen Surat Keputusan (SK) Tim Sukses Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Nunukan tahun 2015 lalu serta melihat SK penetapan PPK pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 3 (tiga) nama yakni Awaluddin, Tamrin dan Andi Sukman terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon PPK berdasarkan bukti materil berupa SK Tim Sukses dan SK Penetapan PPK. Bahwa sebelum melakukan perubahan pengumuman, KPU Kabupaten Nunukan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Utara atas rencana tindaklanjut dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah itu, KPU Kabupaten Nunukan menetapkan perubahan 6 (enam) besar calon PPK Nunukan, dengan dilandasi Berita Acara Nomor: 60/BA/II/2018 tentang Rapat Pleno Perubahan 6 (enam) Besar Calon Anggota PPK dan PPS. KPU Kabupaten Nunukan mengeluarkan Pengumuman Nomor: 32/PENG/KPU-Kab-Nnk-021.436126/II/2018 tentang Perubahan 6 (enam) besar Calon Anggota PPK dan PPS, dengan ditandatangani Plh Ketua KPU Kabupaten Nunukan Gusnah. Perubahan 6 (enam) calon Anggota PPK Nunukan dilakukan dengan memasukkan 3 (nama) peringkat selanjutnya, yakni peringkat 7, peringkat 8 dan peringkat 9, diantaranya: 1. Muhammad Lallo 2. Alfian 3. Dedi Junaidi 4. Muhammad Rusli Haeruddin (peringkat 7) 5. Helmin Dassan (peringkat 8) 6. Budianto (peringkat 9) Tahapan selanjutnya, 6 (enam) calon PPK Nunukan hasil perubahan tersebut mengikuti proses wawancara pada tanggal 15 Februari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Nunukan. Kemudian hasilnya ditetapkan PPK Nunukan terpilih dengan Pengumuman Nomor: 50/PENG/KPU-Kab-Nnk- 021.436126/III/2018. Diantaranya: 1. Muhammad Lallo 2. Muhammad Rusli Haeruddin 3. Helmin Dassan [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Pengumuman Nomor 12/PENG/KPU-Kab-Nnk-021. 436126/I/2018; 2. Bukti T-2 : Hasil Penelitian Administrasi tanggal 4 Februari 2018 dan Hasil Tes Tertulis 6 (enam) besar calon PPK Nunukan; 3. Bukti T-3 : Surat Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Nunukan Nomor: 016/K.KU-03/PM.00.02/2/2018; 4. Bukti T-4 : SK Tim Sukses dan SK penetapan PPK; 5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor: 60/BA/II/2018 tentang Rapat Pleno Perubahan 6 (enam) Besar Calon Anggota PPK dan PPS; 6. Bukti T-6 : Pengumuman Nomor: 32/PENG/KPU-Kab-Nnk- 021.436126/II/2018 tentang Perubahan 6 (enam) besar Calon Anggota PPK dan PPS; 7. Bukti T-7 Daftar peringkat hasil tes tertulis; 8. Bukti T-8 Pengumuman Nomor: 50/PENG/KPU-Kab-Nnk- 021.436126/III/2018. [2.7] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: Pihak Terkait (Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Nunukan) Panwas secara aktif telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dalam setiap tahapan yang dijalankan para Teradu. Benar bahwa laporan ke DKPP terlebih dahulu diterima panwas dan dilakukan kajian yang selanjutnya diduga sebagai pelanggaran kode etik. Bahwa nama-nama yang dicoret (diganti) sesuai pada pokok aduan pada awalnya adalah hasil rekomendasi panwas berdasarkan informasi yang diperoleh sendiri oleh Panwas. Benar bahwa panwas telah berkirim surat terkait nama-nama yang terindikasi masuk dalam kepengurusan partai politik dan sudah menjabat 2 (dua) periode dan terkena aturan periodisasi. Akan tetapi nama-nama yang terindikasi tersebut bukan hanya di Kecamatan Nunukan, melainkan juga nama-nama lainnya(tersebar di beberapa Kecamatan lain) yang juga turut disampaikan oleh Panwas Kabupaten Nunukan. Terkait nama calon anggota PPK Kec. Nunukan yang dicoret Teradu panwas hanya memberikan data yang sifatnya pencegahan dan tidak sama sekali merekomendasikan untuk dicoret secara langsung. Akan tetapi sifatnya hanya pemberitahuan awal untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Panwas Kabupaten Nunukan seharusnya ketiga nama yang dicoret tersebut sudah dinyatakan tidak layak dari pertama yakni sejak penelitian administrasi. Namun yang terjadi para Teradu baru mencoret hal tersebut pada saat menjelang seleksi wawancara. [2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kabupaten, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kabupaten”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu tidak profesional dalam melakukan penggantian 3 (tiga) nama calon anggota PPK Kecamatan Nunukan masing-masing a.n. Awaluddin, Tamrin dan Andi Sukman diganti oleh Muhammad Rusli Haeruddin, Helmin Dassan dan Budianto. Penggantian nama tersebut tidak diawali dengan proses klarifikasi terlebih dahulu terhadap nama-nama bersangkutan. Teradu seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap nama-nama tersebut demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum serta tidak bertindak sendiri tanpa didasarkan pada prosedur yang benar. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pergantian tiga nama tersebut yakni masing-masing a.n. Awaluddin, Tamrin dan Andi Sukman diganti oleh Muhammad Rusli Haeruddin, Helmin Dassan dan Budianto dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon PPK karena pernah menjadi tim kampanye pasangan Calon Bupati pada Pilkada sebelumnya. Calon anggota PPK a.n. Awaluddin diduga pernah menjadi tim sukses pasangan calon pada Pilkada, Tamrin diduga sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai PPK, dan Andi Sukman diduga pernah menjadi tim sukses pasangan calon pada Pilkada. Atas dasar tersebut para Teradu mencoret nama- nama tersebut dan menggantikannya dengan 3 (tiga) peringkat dibawahnya pada saat seleksi tertulis. Para Teradu mendalilkan bahwa pergantian tersebut juga berdasarkan surat Panwas Kabupaten Nunukan yang diterima para Teradu yang memuat informasi terkait nama-nama yang diduga sudah 2 (dua) periode menjabat PPK serta nama-nama yang terindikasi pernah menjadi tim kampanye Pasangan Calon Pilkada sebelumnya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi pergantian tiga nama tersebut disamping para Teradu yang melakukan penelitian sendiri terhadap dokumen-dokumen ketiga nama tersebut dan setelah para Teradu memiliki bukti, para Teradu langsung membuat pergantian nama calon anggota PPK yang lolos ke tahap wawancara. Para Teradu mendalilkan bahwa tindakan penggantian nama-nama tersebut sudah sesuai prosedur dalam rangka menjamin kepastian hukum calon anggota PPK yang bersangkutan. Para Teradu juga mendalilkan terkait diterimanya keputusan mereka oleh pihak yang bersangkutan (tiga nama yang diganti) dengan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap para Teradu. Para Teradu justru menanyakan motif Pengadu yang mengadukannya kepada DKPP, padahal Pengadu sebagai salah satu calon anggota PPK Kecamatan Nunukan yang tidak dicoret oleh para Teradu pada saat penggantian nama tersebut. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, Pihak Terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat: [4.3.1]Menimbang dalil aduan Pengadu yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Para Teradu yang tidak professional dengan melakukan penggantian 3 (tiga) nama calon anggota PPK Kecamatan Nunukan menjelang seleksi wawancara tanpa klarifikasi terlebih dahulu. DKPP menilai bahwa proses klarifikasi dibutuhkan dalam penggantian tersebut sebagai upaya menjamin keadilan bagi para calon anggota PPK yang dicoret namanya. Para Teradu seharusnya memberikan kesempatan kepada calon yang diduga tidak memenuhi syarat tersebut untuk memberikan penjelasan terkait keterlibatan sebagai tim kampanye Paslon pada Pilkada sebelumnya atau terkait statusnya sebagai anggota PPK yang sudah menjabat 2 (dua) periode. Meskipun Para Teradu sudah mempunyai bukti berupa dokumen yang bersangkutan namun tidak dilakukannya klarifikasi merupakan sikap yang tidak antisipatif dan menimbulkan syakwasangka terhadap KPU Kabupaten Nunukan. Dalam persidangan terungkap bahwa pihak yang dicoret oleh Para Teradu tersebut sempat mendatangi kantor KPU Kabupaten Nunukan serta mempertanyakan alasan Para Teradu mencoret namanya. Bahwa dalam persidangan Panwas Kabupaten Nunukan selaku Pihak Terkait membantah telah merekomendasikan untuk mencoret nama-nama tersebut. Menurut Pihak Terkait surat yang ditujukan kepada Para Teradu berisi pencegahan semata terkait nama-nama yang terindikasi masuk kedalam kategori dua periode sebagai anggota PPK dan pernah menjadi Tim Kampanye, dan tidak hanya di Kecamatan Nunukan semata, melainkan juga di beberapa kecamatan lain. Bahwa terkait pencoretan yang baru dilakukan menjelang seleksi wawancara, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu seharusnya melakukan verifikasi dan klarifikasi pihak yang bersangkutan melalui mekanisme pengecekan rekam jejak pada tahapan seleksi wawancara sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum. Tindakan Para Teradu dengan mengganti langsung pihak yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK tersebut tanpa menunggu tahapan seleksi wawancara dengan alasan telah memiliki bukti dokumen tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika. DKPP menilai seharusnya Para Teradu melakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara terkait siapa saja yang pernah tergabung menjadi tim kampanye Paslon dan siapa saja yang sudah menjabat dua periode sebagai anggota PPK. Para Teradu telah terbukti melanggar Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu I s.d. Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Dewi Sari BT H. Bakhtiar, Teradu II Gusnah, Teradu III Henry Musa, Teradu IV Kaharuddin, dan Teradu V Andi Umar Bintang, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nunukan sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan putusan ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA ttd ttd Muhammad Teguh Prasetyo ttd ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir