III. DUDUK PERKARA
[2.1] URAIAN PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 323-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:
303-PKE-DKPP/IX/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut:
1. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2018 dilaksanakan seleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jabar dan beberapa Provinsi lainnya di Indonesia.
Dan setelah melalui proses seleksi yang panjang dan melelahkan dengan
beberapa tahapan dalam seleksi tersebut, yakni tahapan Administrasi, Tes
tertulis dan Psikologi, Tes kesehatan dan wawancara, dan tim seleksi
mengumumkan 10 orang calon anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang atau
dua kali dari jumlah kebutuhan yakni 5 orang untuk Sumedang sebagaimana
amanat Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar
Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
2. Bahwa pada Hari Selasa 7 Agustus Tahun 2018 dilakukan Fit and Proper Test
oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan untuk Kabupaten Sumedang diundang
10 orang calon anggota Bawaslu kabupaten yang lolos Tes Kesehatan dan
wawancara termasuk pengadu dan/atau pelapor, namun salah seorang peserta
tidak datang, sehingga FPT itu hanya diikuti oleh 9 orang.
3. Bahwa Setelah FPT oleh Bawaslu Provinsi, sebagaimana Perbawaslu Nomor 19
Tahun 2017 Pasal 41 ayat (3), Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon
anggota bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan kepada bawaslu
berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus Tahun 2018 Bawaslu RI melalui website-nya
mengumumkan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan
2018-2023 di 18 Provinsi termasuk Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Adapun nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang terpilih
sebagaimana terlampir. Dan pengadu/pelapor tidak masuk dalam calon terpilih
tersebut, yang diketahui kemudian dari data yang diterima pengadu/pelapor
nilai dan rangking pengadu/pelapor ternyata pada urutan keenam (6) terlampir.
5. Bahwa setelah proses tersebut 5 orang dilantik sebagai anggota Bawaslu
Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 atasnama, Dadang Priyatna, Ade
Sunarya, Haidar Utsman, Minatillah, dan Ansor Umar, sementara
pengadu/pelapor menjalani aktivitas rutin kembali sebagai seorang jurnalis.
6. Bahwa pada proses waktu berjalan sekira Bulan April Tahun 2019 pasca
pelaksanaan pemilu, salah seorang anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang
atasnama Ansor Umar meninggal dunia, sehingga jumlah anggota Bawaslu
Kabupaten Sumedang hanya 4 orang.
7. Bahwa beberapa bulan setelah itu, alih alih melakukan penunjukan/penetapan
kepada Pengadu/pelapor sebagai calon PAW Bawaslu Kabupaten Sumedang
sebagai rangking ke-6 hasil seleksi sebelumnya sebagaimana bunyi Pasal 135
ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Junto Pasal 47 huruf b Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang pada
intinya bahwa pergantian antar waktu anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
dilakukan dengan ketentuan, Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat perikutnya dari hasil seleksi
yang dilakukan oleh Bawaslu. Namun, melalui surat Bawaslu RI dengan Nomor :
0442/K.BAWASLU/KP.04/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 perihal Undangan,
yang pada intinya Bawaslu RI akan melakukan verifikasi berkas calon
perngganti antar waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang masa
tugas 2018-2023. Yang akan dilaksanakan Pada Selasa, 25 Juni 2019 bertempat
di Crowne Plaza Bandung Hotel, dengan lampiran peserta Undangan sebagai
berikut : 1. Dodoy Cardaya 2. Luli Rusli 3. Elis Nugraha 4. Dadang Iskandar.
Urutan nama dalam undangan tersebut sesuai dengan peringkat hasil seleksi
sebelumnya, sebagaimana bukti undangan terlampir.
8. Bahwa pada hari H pelaksanaan verifikasi berkas calon PAW Bawaslu
Kabupaten Sumedang (Selasa 25 Juni 2019), dilakukan uji kelayakan melalui
metoda wawancara antara peserta calon PAW dengan hanya 1 (satu) orang
Pimpinan Bawaslu RI atasnama Mochammad Afiffudin secara bergiliran, yang
didalam proses wawancara tersebut pada intinya (Mochammad Afiffudin)
mengatakan, bahwa mekanisme pelaksanaan PAW di Bawaslu RI berbeda
dengan di KPU RI, yakni tidak menggunakan sistem rangking, tapi dia
(Mochammad Afiffudin) juga tidak menjelaskan sistem apa yang dipakai dalam
proses PAW di Bawaslu RI. Ucapan tersebut juga disampaikan tidak hanya
kepada pengadu selaku peserta uji kelayakan, tapi kepada semua peserta uji
kelayakan calon PAW Bawaslu Kab. Sumedang Masa Tugas 2018-2023 tersebut
menurut pengakuan para saksi.
9. Bahwa hal ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan PAW, Bawaslu RI tidak
menunjukan sikap Profesionalitasnya dan bertentangan dengan prinsip
berkepastian hukum yakni dengan tidak mempunyai kepastian hukum,
mekanisme apa yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan PAW, tidak tertib
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, tidak proporsional dalam
menjaga kepentingan pribadi dan umum, dan tidak profesional dalam
memahami tugas, kewenangan dan kewajibannya, padahal hal itu sudah jelas
diatur dalam Pasal 135 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Junto Pasal 47 huruf b Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017.
10. Bahwa jika undangan verifikasi berkas calon PAW anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang tersebut oleh Bawaslu RI dijadikan dasar untuk menentukan ulang
(merangking ulang) dari hasil seleksi sebelumnya, maka hal itu disamping
bertentangan dengan asas keadilan dengan merampas hak pengadu (rangking
6), juga bertentangan dengan asas proporsionalisme yakni keputusan seorang
pimpinan Bawaslu RI (Mochammad Afiffudin) selaku satu-satunya orang yang
melakukan FPT dapat menentukan (mengkooptasi) sikap anggota Bawaslu RI
lain yang tidak melakukan FPT, sehingga hal ini sulit untuk diterima oleh akal
sehat dari sisi keberimbangan pendapat berdasarkan kolektif kolegial.
11. Bahwa dalam ketidakpastian menunggu setelah pelaksanaan FPT tersebut, tidak
ada kabar berita apapun, baik berupa pengumuman resmi maupun
pemberitahuan dari Bawaslu RI. Dan baru diketahui kemudian berdasarkan
informasi (Bukan pengumuman resmi), bahwa akan dilakukan pelantikan calon
PAW Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang oleh peringkat ke-7 atasnama Luli
Rusli tanggal 12 September 2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam
Wuruk Jakarta. Hal ini menunjukan juga ketidakterbukaan informasi dari
Bawaslu RI selaku lembaga publik. Padahal informasi ini juga ditunggu oleh
pengadu, para saksi maupun pihak terkait
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3) Memerintahkan para Teradu dan/atau Terlapor menganulir putusan tentang PAW
Luli Rusli dan memerintahkan kepada para teradu dan/atau Terlapor menetapkan
Pengadu sebagai calon PAW Bawaslu Kabupaten Sumedang masa jabatan 2019-
2023;
4) Memberikan sanksi Pembeherhentian Tetap kepada Para Teradu atas pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
5) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-
11 sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
Salinan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten
1. P-1
Kota se-Jabar;
2. P-2 Salinan Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi;;
3. P-3 Salinan Pengumuman Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi;;
4. P-4 Salinan Pengumuman Lolos Seleksi Tes Kesehatan dan Wawancara;
5. P-5 Jadwal FPT Calon anggota bawaslu Kabupaten/kota se-Jabar;
6. P-6 Salinan Pengumuman calon anggota bawaslu kabupaten/kota terpilih
masa jabatan 2018-2023;
Salinan peringkat calon anggota bawaslu Kabupaten Sumedang masa
7. P-7
tugas 2018-2023;;
8. P-8 Surat undangan FPT calon PAW anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang;
9. P-9 Printout Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
10. P-10 Printout Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017;
Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa
11. P-11 Jabatan 2018-2023 di 18 Provinsi Nomor
0615/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;;
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi,
1. Elis Nugraha (Calon PAW Bawaslu Kab Sumedang)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
saksi mengetahui akan dilakukan FPT saat mendapatkan undangan dari Bawaslu
Provinsi Jawa Barat. Saksi lupa tanggal menerima surat tersebut. Saksi dalam FPT,
Teradu II menanyakan identitas, pekerjaan dan bercerita Pemilu. Saksi kepada
Teradu II bahwa tidak berambisi lagi untuk menjadi Anggota Bawaslu Kab.
Sumedang dan Teradu II memberikan semangat dan motivasi untuk Teradu II. Saksi
menjelaskan bahwa Teradu II menyampaikan kepada dirinya proses seleksis beda
dengan Seleksi KPU RI. Saksi menerangkan Teradu II menanyakan kepada Saksi
kesanggupan untuk menjadi PAW namun Saksi tidak berambisi lagi menjadi
Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang.
2. Dadang Iskandar (Calon PAW Bawaslu Kab Sumedang)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
Saksi mendapatkan Undangan untuk FPT dari WA Pak Rahman dan tidak
mendapatkan fisik Undangannya. Saksi mengetahui peringkat 1-9 sehingga saksi
pesimis untuk lolos dan hanya melihat sekilas terkait urutan peringkat tersebut.
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
a. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2018, telah dilaksanakan seleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawab Barat dan provinsi lainnya di Indonesia.
b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 18 (delapan belas)
Provinsi Nomor 0615/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus
2018, adapun nama 5 (lima) orang anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang terpilih
adalah sebagai berikut:
1. Dr. Dadang Priyatna, M.Si;
2. Haidar Ustman, S.Sos;
3. Ade Sunarya, S.Pd., M.Pd.;
4. Minnatillah; dan
5. Ansor Umar.
(BUKTI T-1)
c. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang terpilih sebagaimana disebutkan
pada huruf b, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa
Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018. (BUKTI T-2)
d. Bahwa terhadap dalil pengaduan Pengadu yang menyebutkan: “…yang diketahui
kemudian dari data yang telah diterima pengadu/pelapor nilai dan rangking
pengadu/pelapor ternyata pada urutan keenam”, Para Teradu melalui Majelis
Pemeriksa DKPP perlu mempertanyakan apakah data yang diperoleh Pengadu
merupakan data yang valid, sah, dan diperoleh dengan cara yang tidak melawan
hukum? Hal ini dikarenakan, Bawaslu tidak pernah mengumumkan hasil
penilaian yang menunjukkan urutan peserta lainnya diluar calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih, karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dimana
Bawaslu hanya mengumumkan 5 (lima) nama Anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang terpilih, tanpa mencantumkan perolehan nilai dan nama-nama peserta
urutan berikutnya. (vide BUKTI T-1)
e. Bahwa hal tersebut telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal
17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang menyebutkan:
Pasal 2
(1)
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana.
Pasal 17
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.
f. Bahwa selain itu, telah dituangkan juga dalam Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Infomasi Yang
Dikecualikan tertanggal 11 Mei 2018, yaitu pada angka 20 menyebutkan Rincian
Penilaian Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotest,
Kesehatan, dan Wawancara). (BUKTI T-3)
g. Bahwa kemudian diketahui, pada bulan April 2019 salah satu Anggota Bawaslu
Kabupaten Sumedang atas nama Ansor Umar meninggal dunia, sehingga jumlah
anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang berjumlah 4 (empat) orang.
h. Bahwa dengan demikian, perlu dilakukan proses penggantian antarwaktu (PAW)
anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang sehingga tidak mengganggu proses
persiapan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020.
i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut sebagai “UU
Pemilu”), menyebutkan:
Pasal 135
(4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu
urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan
oleh DPR;
b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi
yang dilakukan oleh Bawaslu;
c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya
dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dan hasil
seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh
Panwaslu Kecamatan; dan
f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu
LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala
perwakilan Republik Indonesia setempat.
j. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu kemudian melakukan
verifikasi kepada calon Pengganti Antar Waktu (PAW) dengan mengirimkan
undangan verifikasi dan uji kelayakan untuk memastikan calon PAW sebagaimana
dimaksud diatas masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 117 UU Pemilu.
k. Bahwa pemanggilan dilakukan dengan mengeluarkan surat nomor
0442/K.BAWASLU/KP.04/VI/2019 perihal Undangan terkait verifikasi serta uji
kelayakan dan uji kepatutan tertanggal 24 Juni 2019.
(Bukti T-4)
l. Bahwa verifikasi terhadap 4 (empat) Peserta urutan berikutnya dari hasil seleksi
yang dilakukan oleh Bawaslu telah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 47
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara, yang menyebutkan:
Pasal 47
(1)
Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
dan Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;
b. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya
dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu:
c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari
hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
atau
e. Panwaslu LN dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul
kepala perwakilan Republik Indonesia.
(BUKTI T-5)
m. Bahwa pemahaman Pengadu dalam proses PAW anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah dengan penunjukan atau penetapan langsung terhadap Pengadu yang
berada pada ranking ke-6, merupakan pemahaman yang keliru;
n. Bahwa urutan ke-6 sampai dengan urutan ke-10 bukan merupakan urutan
ranking berdasarkan nilai tertinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai yang
diperoleh peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang
sebagaimana terlampir dalam Jawaban Para Teradu. (BUKTI T-6)
o. Bahwa dengan demikian, Bawaslu perlu melakukan verifikasi serta uji kelayakan
dan uji kepatutan kepada para calon PAW guna menilai apakah masih memenuhi
syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau tidak.
p. Bahwa selain melakukan verifikasi serta uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap
para calon PAW tersebut diatas, Bawaslu juga melihat jumlah/hasil penilaian akhir
terhadap para calon PAW untuk menetapkan siapa yang akan menjadi anggota
PAW terpilih Bawaslu Kabupaten Sumedang. (vide BUKTI T-6)
q. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kemudian Bawaslu melaksanakan Pleno
untuk menetapkan Sdr. Luli Rusli sebagai PAW Anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang.
r. Bahwa penetapan Sdr. Luli Rusli dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Nomor 0294/K.Bawaslu/HK.01.01/IX/2019 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 September 2019. (BUKTI T-7).
Dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan para Teradu diduga tidak
transparan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Calon Anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang masa jabatan 2019-2023 atas nama Luli Rusli yang bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adalah keliru, tidak berdasar, dan
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
[2.6] PETITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara
pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.7] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat
bukti berupa T-1 s.d T-11, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. T-1 Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 18 (delapan
belas) Provinsi Nomor 0615/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018
tertanggal 13 Agustus 2018;
2. T-2 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus
2018;
3. T-3 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Infomasi
Yang Dikecualikan tertanggal 11 Mei 2018;
4. T-4 Surat Ketua Bawaslu nomor 0442/K.BAWASLU/KP.04/VI/2019
perihal Undangan tertanggal 24 Juni 2019;
5. T-5 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. T-6 Hasil Penilaian Calon Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat
2018;
7. T-7 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0294/K.Bawaslu/HK.01.01/IX/2019 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 September 2019;
8. T-8 Formulir Penilaian Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Jawa Barat, tertanggal 9 Agustus 2018;
9. T-9 Berita Acara Nomor: 0271.A0271.A/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2019
tentang Verifikasi Calon PAW Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang,
tertanggal 25 Juni 2019;
10. T-10 Daftar Hadir Peserta Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Bawaslu
Kabupaten Sumedang Masa Tugas 2018-2023;
11. T-11 Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum,
tertanggal 8 Agustus 2018;
[2.8] KESIMPULAN PARA TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan jawaban
sebagai berikut:
A. Penetapan Sdr. Luli Rusli sebagai PAW Kabupaten Sumedang, sebagaimana seperti
yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0294/K.Bawaslu/HK.01.01/IX/2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
tertanggal 12 September 2019 seperti yang terlampir dalam BUKTI-T7 jawaban
Teradu, merupakan penilaian berdasarkan nilai tertinggi calon anggota PAW seperti
yang tertera dalam BUKTI T-6 Jawaban Teradu, dan hasil dari verifikasi uji
kelayakan calon PAW Kabupaten Sumedang. Dalam BUKTI T-6 yang telah Teradu
sampaikan, telah jelas Sdr. Lili Rusli pada nomor urut 7 memperoleh nilai sebesar
68,5 sedangkan Sdr. Dodoy Cardaya (Pengadu), walaupun berada pada urutan ke-
6, namun nilai akhir yang diperoleh adalah 68,25. Dengan demikian, penggantian
antarwaktu tidak langsung menetapkan peserta nomor urut berikutnya, karena
yang dilihat oleh Teradu adalah peserta urutan berikutnya dengan melihat
perolehan nilai tertinggi sebagaimana BUKTI T-6. Berdasarkan fakta diatas,
penetapan Sdr. Lili Rusli telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017
sebagaimana yang telah Teradu jelaskan dalam jawaban tertulis maupun secara
lisan yang telah disampaikan pada sidang tertanggal 23 Oktober 2019.
B. Bahwa verifikasi serta uji kelayakan dan uji kepatutan yang dimaksud oleh Teradu
pada Jawaban Teradu huruf o sebagaimana telah disampaikan secara tertulis pada
sidang tertanggal 23 Oktober 2019 maupun sebagaimana yang tercantum dalam
surat nomor 0442/K.BAWASLU/KP.04/VI/2019 perihal Undangan tertanggal 24
Juni 2019, bukanlah uji kelayakan dan uji kepatutan sebagaimana yang dilakukan
oleh Bawaslu Provinsi, melainkan sebuah wawancara untuk melihat apakah para
calon PAW masih patut dan layak serta memenuhi syarat menjadi anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 117 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:
Pasal 117
(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu
Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35
(tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi,
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah
25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-
cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan
adil;
e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan
pengawasan Pemilu;
f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling
rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang
bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk;
h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dan
penyalahgunaan narkotika;
i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
j. mengundurkan diri dan jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
k. bersedia mengundurkan diri dan kepengurusan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan
hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan;
l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;
n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah selama masa. keanggotaan apabila terpilih;
dan
o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu.
C. Bahwa kemudian dalam fakta persidangan, Pengadu tidak dapat membuktikan
dokumen yang dijadikan bukti dalam persidangan merupakan dokumen yang
diperoleh dengan tidak melawan hukum dan sah dikeluarkan oleh Badan Publik
melalui tata cara permohonan informasi publik. Hal tersebut diperlukan, karena
dokumen yang dijadikan bukti oleh Pengadu berkaitan dengan hasil evaluasi
sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan
seseorang sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketentuan ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP),
yang menyatakan:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang
sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.
D. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP di atas, Informasi Publik tersebut
merupakan informasi yang bersumber dari badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara serta kepentingan publik.
E. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (1) UU KIP, diatur juga mengenai tata cara
memperoleh informasi publik, yang menyatakan:
Pasal 22
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara
tertulis atau tidak tertulis.
(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi
Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi
yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
F. Bahwa kemudian terhadap dalil pengaduan Pengadu yang menyebutkan: “…yang
diketahui kemudian dari data yang telah diterima pengadu/pelapor nilai dan
rangking pengadu/pelapor ternyata pada urutan keenam”, Teradu melalui Majelis
Pemeriksa DKPP kembali mempertanyakan apakah data yang diperoleh Pengadu
merupakan data yang valid, sah, dan diperoleh dengan cara yang tidak melawan
hukum? Hal ini dikarenakan, Bawaslu tidak pernah mengumumkan hasil
penilaian yang menunjukkan urutan peserta lainnya diluar calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih, karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dimana
Bawaslu hanya mengumumkan 5 (lima) nama Anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang terpilih, tanpa mencantumkan perolehan nilai dan nama-nama peserta
urutan berikutnya seperti halnya yang tercantum dalam Jawaban Teradu secara
tertulis dan lisan serta tercantum dalam BUKTI T-1 sebagaimana telah Teradu
sampaikan pada persidangan tertanggal 23 Oktober 2019.
G. Bahwa hal tersebut telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal
17 huruf h UU KIP, yang menyebutkan:
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana.
Pasal 17
i. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.
H. Bahwa hal tersebut telah dituangkan juga dalam Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Infomasi Yang
Dikecualikan tertanggal 11 Mei 2018, yaitu pada angka 20 menyebutkan Rincian
Penilaian Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotest,
Kesehatan, dan Wawancara) merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana
Jawaban Teradu secara tertulis dan lisan serta tercantum dalam BUKTI T-3 yang
telah Teradu sampaikan pada persidangan tertanggal 23 Oktober 2019.
I. Bahwa Teradu juga menyampaikan bukti tambahan sebagaimana diminta oleh
Majelis Pemeriksa DKPP yaitu penilaian seluruh peserta/calon anggota Bawaslu
Kabupaten Sumedang (BUKTI T-8), Berita acara Nomor:
0271.A/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2019 tentang Verifikasi Calon PAW Anggota
Bawaslu Kabupaten Sumedang, tertanggal 25 Juni 2019 (BUKTI T-9), Daftar Hadir
Peserta Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang Masa
Tugas 2018-2023 (BUKTI T-10), Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas
Pemilihan Umum, tertanggal 8 Agustus 2018 (BUKTI T-11).
[2.9] PIHAK TERKAIT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Anggota Bawaslu Republik
Indonesia Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa:
a. Bahwa Bawaslu berwenang untuk melakukan seleksi, penetapan, pergantian dan
pemberhentian calon anggota/anggota Bawaslu anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,
sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Ayat (4) huruf c, Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan:
Pasal 135
(3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan
oleh Bawaslu.
(4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan
peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;
b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu
Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan
oleh Bawaslu;
c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi
yang dilakukan oleh Bawaslu;
d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu
Kecamatan urutan peringkat berikutnya dan hasil seleksi yang dilakukan
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan;
dan
f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN
lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan
Republik Indonesia setempat.
b. Bahwa terhadap kewenangan Bawaslu tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 41
Ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (yang
selanjutnya disebut sebagai Perbawaslu Perubahan Pembentukan, Pemberhentian,
dan Penggantian PAW BAWASLU) menyatakan:
Pasal 41
(1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan uji
kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah disampaikan oleh Tim
Seleksi.
(3) Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu berdasarkan
perolehan nilai tertinggi secara berurutan.
(4) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh
Bawaslu Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu.
Pasal 47
(1) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu
Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang
dilakukan oleh Bawaslu;
b. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu:
c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu
Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara
yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; atau
e. Panwaslu LN dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala
perwakilan Republik Indonesia.
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (yang
selanjutnya disebut sebagai SK Pedoman pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota),
dalam Bab II angka 1 Poin C, menyatakan bahwa dalam hal Bawaslu melakukan
Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dilakukan
beberapa tahapan, diantaranya:
1. Pendaftaran;
2. Seleksi Administrasi;
3. Tes Tertulis dan Tes Psikologi; dan
4. Tes Kesehatan dan Tes Wawancara.
Berdasarkan tahapan seleksi seperti yang disebutkan di atas, para calon anggota
Bawaslu Kabupaten/kota akan mendapatkan nilai dari masing-masing tahapan.
Dalam SK Pedoman pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bab II angka 1 Poin C
disebutkan juga bahwa:
4) Tim seleksi menetapkan nilai hasil penjumlahan tertinggi sebanyak 2 (dua) kali
kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota ditambah anggota Panwaslu
Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan.
5) Hasil penetapan 2 (dua kali) kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
ditambah jumlah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan
selanjutnya mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
6) Tim Seleksi menyusun hasil penetapan sebagaimana angka 5) dengan
menempatkan anggota Panwaslu Kab/Kota pada bagian atas disusun
berdasarkan abjad, dilanjutkan dengan nama-nama peserta sebanyak 2 (dua) kali
kebutuhan disusun berdasarkan peringkat nilai secara berurutan dengan dimulai
dari peringkat tertinggi.
d. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2018, telah dilaksanakan seleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawab Barat dan provinsi lainnya di Indonesia.
e. Bahwa berdasarkan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 18 (delapan belas)
Provinsi Nomor 0615/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018,
adapun nama 5 (lima) orang anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang terpilih adalah
sebagai berikut:
1. Dr. Dadang Priyatna, M.Si;
2. Haidar Ustman, S.Sos;
3. Ade Sunarya, S.Pd., M.Pd.;
4. Minnatillah; dan
5. Ansor Umar.
(BUKTI PT-1)
f. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang terpilih sebagaimana disebutkan
pada huruf b, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan
2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018. (BUKTI PT-2)
g. Bahwa terhadap dalil pengaduan Pengadu yang menyebutkan: “…yang diketahui
kemudian dari data yang telah diterima pengadu/pelapor nilai dan rangking
pengadu/pelapor ternyata pada urutan keenam”, Para Teradu melalui Majelis
Pemeriksa DKPP perlu mempertanyakan apakah data yang diperoleh Pengadu
merupakan data yang valid, sah, dan diperoleh dengan cara yang tidak melawan
hukum? Hal ini dikarenakan, Bawaslu tidak pernah mengumumkan hasil penilaian
yang menunjukkan urutan peserta lainnya diluar calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih, karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dimana
Bawaslu hanya mengumumkan 5 (lima) nama Anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang terpilih, tanpa mencantumkan perolehan nilai dan nama-nama peserta
urutan berikutnya. (vide BUKTI PT-1)
h. Bahwa hal tersebut telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 17
huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang menyebutkan:
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana.
Pasal 17
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan
psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,
dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan
nonformal.
i. Bahwa selain itu, telah dituangkan juga dalam Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Infomasi Yang
Dikecualikan tertanggal 11 Mei 2018, yaitu pada angka 20 menyebutkan Rincian
Penilaian Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes,
Kesehatan, dan Wawancara). (BUKTI PT-3)
j. Bahwa dengan demikian, perlu dilakukan proses penggantian antarwaktu (PAW)
anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang sehingga tidak mengganggu proses
persiapan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020.
k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut sebagai “UU
Pemilu”), menyebutkan:
Asas
Pasal 135
(4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
g. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu
urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan
oleh DPR;
h. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi
yang dilakukan oleh Bawaslu;
i. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya
dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
j. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dan hasil
seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh
Panwaslu Kecamatan; dan
l. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu
LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala
perwakilan Republik Indonesia setempat.
l. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu kemudian melakukan
verifikasi kepada calon Pengganti Antar Waktu (PAW) dengan mengirimkan
undangan verifikasi dan uji kelayakan untuk memastikan calon PAW sebagaimana
dimaksud diatas masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 117 UU Pemilu.
m. Bahwa pemanggilan dilakukan dengan mengeluarkan surat nomor
0442/K.BAWASLU/KP.04/VI/2019 perihal Undangan terkait verifikasi serta uji
kelayakan dan uji kepatutan tertanggal 24 Juni 2019.
(Bukti PT-4)
n. Bahwa verifikasi terhadap 4 (empat) Peserta urutan berikutnya dari hasil seleksi
yang dilakukan oleh Bawaslu telah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 47
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara, yang menyebutkan:
Pasal 47
(2) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
dan Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;
b. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya
dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu:
c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari
hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
atau
e. Panwaslu LN dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul
kepala perwakilan Republik Indonesia.
(BUKTI PT-5)
o. Bahwa pemahaman Pengadu dalam proses PAW anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah dengan penunjukan atau penetapan langsung terhadap Pengadu yang
berada pada ranking ke-6, merupakan pemahaman yang keliru;
p. Bahwa urutan ke-6 sampai dengan urutan ke-10 bukan merupakan urutan ranking
berdasarkan nilai tertinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai yang diperoleh
peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang sebagaimana terlampir
dalam Jawaban Para Teradu. (BUKTI PT-6)
q. Bahwa dengan demikian, Bawaslu perlu melakukan verifikasi serta uji kelayakan
dan uji kepatutan kepada para calon PAW guna menilai apakah masih memenuhi
syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau tidak.
r. Bahwa selain melakukan verifikasi serta uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap
para calon PAW tersebut diatas, Bawaslu juga melihat jumlah/hasil penilaian akhir
terhadap para calon PAW untuk menetapkan siapa yang akan menjadi anggota PAW
terpilih Bawaslu Kabupaten Sumedang. (vide BUKTI PT-6)
s. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kemudian Bawaslu melaksanakan Pleno
untuk menetapkan Sdr. Luli Rusli sebagai PAW Anggota Bawaslu Kabupaten
Sumedang.
t. Bahwa penetapan Sdr. Luli Rusli dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Nomor 0294/K.Bawaslu/HK.01.01/IX/2019 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 September 2019. (BUKTI PT-7)
[2.9.1] BUKTI PIHAK TERKAIT
Bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti
berupa PT-1 s.d PT-7, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. PT-1 Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 18 (delapan
belas) Provinsi Nomor 0615/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018
tertanggal 13 Agustus 2018;
2. PT-2 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus
2018;
3. PT-3 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Infomasi
Yang Dikecualikan tertanggal 11 Mei 2018;
4. PT-4 Surat Ketua Bawaslu nomor 0442/K.BAWASLU/KP.04/VI/2019
perihal Undangan tertanggal 24 Juni 2019;
5. PT-5 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. PT-6 Hasil Penilaian Calon Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat
2018;
7. PT-7 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0294/K.Bawaslu/HK.01.01/IX/2019 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 September 2019;
