Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 120/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 174/V-P/L- DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 120/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Elysee Philby Sinadia Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Nomor 49 Kelurahan Soataloara 1, Kecamatan Tahuna Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Genius Hein Matantu Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPK Kecamatan Tabukan Utara Alamat : Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 22 September 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 174/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 120/DKPP- PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Anggota PPK Kecamatan Tabukan Utara karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu diduga telah melanggar Pasal 10 Keputusan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni : “dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelengara pemilu berkewajiban: huruf d. “tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isi yang sedang terjadi dalam proses pemilu”; 2. Bahwa Teradu mengunggah status di facebook dengan kalimat “tidak ada pilihan lain... selain figur yang torang so kenal lama HRM”. HRM adalah singkatan dari Calon Bupati Kepulauan Sangihe Hironimus Rompas Makagansa; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 29/Panwas- Sangihe/VIII/2016 perihal Pelanggaran yang dilakukan oleh Genius Hein Matantu sebagai Anggota PPK Kecamatan Tabukan Utara tertanggal 18 Agustus 2016; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keterangan saksi atas nama Vultonius Task Sasundu; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Screen Shoot akun Facebook atas nama Hein Matantu tertanggal 10 Agustus 2016; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sangihe Nomor 6/kpts/KPU-SANGIHE-023.436245/PILBUP/TAHUN 2016 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 tertanggal 14 Juli 2016; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/TM/PILBUP/VIII/2016; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 01/Panwas-Sangihe/UK/VIII/2016 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 15 Agustus 2016;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1.] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa salah satu Anggota PPK Kecamatan Tabukan Utara atas nama Genius Hein Matantu diduga mengunggah status di facebook dengan kalimat “tidak ada pilihan lain... selain figur yang torang so kenal lama HRM”. HRM adalah singkatan dari Calon Bupati Kepulauan Sangihe Hironimus Rompas Makagansa. Berdasarkan tindakan tersebut, Teradu telah melanggar Pasal 10 Keputusan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni : “dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelengara pemilu berkewajiban: huruf d. “tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isi yang sedang terjadi dalam proses pemilu”. [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada 1 November 2016 dan sidang pemeriksaan ke dua tanggal 28 November 2016, di KPU Provinsi Sulawesi Utara, Teradu tidak hadir tanpa alasan yang jelas. DKPP telah memanggil Teradu secara patut, tetapi nomor telepon Teradu tidak aktif. Dalam keterangannya di sidang pemeriksaan, KPU Kabupaten Sangihe sudah menyampaikan Surat Panggilan sidang pemeriksaan DKPP kepada Teradu dan KPU Kabupaten Sangihe siap memfasilitasi Teradu untuk hadir pada sidang pemeriksaan, tetapi hingga sidang pemeriksaan dilaksanakan Teradu tidak hadir. Teradu juga tidak pernah menyampaikan permohonan penundaan sidang atau menyampaikan jawaban tertulis serta dokumen lainnya kepada DKPP untuk membantah dalil pengaduan Pengadu. Atas dasar itu, DKPP berpendapat, Teradu tidak menggunakan kesempatan hak jawab yang diberikan kepadanya untuk membela diri dari seluruh dalil aduan Pengadu. Dengan demikian Teradu, menerima dan membenarkan seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu terbukti melanggar Pasal 3 ayat (4) juncto Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf i juncto Pasal 7 huruf a Pasal 9 huruf c, d, e dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.3.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] DKPP menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Genius Hein Matantu selaku Anggota PPK Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Ahmad Khumaidi