Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 110/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 189/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 110/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Kadir Salwey Tempat Tanggal Lahir : Leku, 27 Juli 1970 Pekerjaan/Lembaga : Swasta Alamat : Jalan Wainakwini, RT 007/RW 004, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Pengadu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Oktober 2017 Memberikan Kuasa kepada: Nama : Jamil B, S.H. Pekerjaan/Lembaga : Advokat pada Kantor Hukum JLP Law Firm Alamat : Rasuna Epicentrum, Epiwalk 5th Floor, Suite B 532, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta,12940 Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------- Kuasa Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Adam Arisoi Jabatan : Ketua KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Soa Siu, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 9 Agustus 2017 dengan Pengaduan Nomor: 189/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 110/DKPP-PKE-VI/2017dan disampaikan secara lisan oleh Kuasa Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerbitkan putusan Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 yang amarnya yaitu: a. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.030/V/2017 tentang pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Menerbitkan Surat keputusan untuk mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten kepulauan Yapen; b. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat tujuh hari sejak dibacakan; 2. Bahwa Teradu selaku ketua KPU provinsi Papua bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil menyangkut pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017; 3. Bahwa sampai dengan diajukannya pengaduan ini, Teradu belum melaksanakan Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017; 4. Bahwa belum dilaksanakannya putusan DKPP a quo dapat dilihat dari seluruh proses pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten kepulauan Yapen sampai dengan sidang laporan PSU di Mahkamah Konstitusi; 5. Teradu telah melanggar Peraturan Bersama Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum serta Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu; 2. Memeriksa laporan Pengadu; 3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Teradu; atau 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-3 sebagai berikut: Tanda No Bukt URAIAN SURAT KETERANGAN i 1. P-1 Maklumat Putusan DKPP Nomor Salinan 74/DKPP-PKE-VI/2017 2. P-2 Keputusan KPU Kabupaten kepulauan Salinan Yapen Nomor 36/Kpts/KPU- Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Yapen Tahun 2017 dari hasil Pemungutan Suara Ulang di semua distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2017; 3. P-3 Model DB-KWK Ulang; Berita Acara Salinan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepualuan Yapen Tahun 2017 (BA Nomor 35/BA/VII/2017) [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU 1. Penjelasan Teradu atas dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik berupa tidak mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana diperintahkan dalam Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE- VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017, adalah sebagai berikut : a. Bahwa dasar aduan dari Pengadu adalah Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 (Bukti T-5), yang amarnya menyebutkan bahwa: 1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I Moris C Muabuai, Teradu II Septinus Ruwayari, Teradu III Awal Rahmadi, Teradu IV Max A. Paduli dan Teradu V Ruben DL. Arebo selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dibacakannya Putusan Ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu VI Frank W. Pedai, Teradu VII Rahma Jalali, dan Teradu VIII Elisabeth Kansai selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dibacakannya Putusan Ini; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut Surat keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menerbitkan Surat Keputusan untuk mengaktifan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mencabut Surat keputusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 035/K.BAWASLU- PROV.PA/KP.10.00/IV/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan menerbitkan Surat Keputusan untuk pengaktifan kembali Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen; 6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. b. Bahwa yang menjadi pokok aduan Pengadu terhadap Pengadu adalah mengenai dugaan tidak dilaksanakannya Putusan DKPP Nomor 74/DKPP- PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 (Bukti T-5) sebagaimana termuat pada angka 6 (enam) amar putusan DKPP a quo; c. Bahwa dengan mengacu pada dalil maupun bukti yang diajukan oleh Pengadu, justru terdapat fakta yang sengaja disembunyikan oleh Pengadu atas penerbitan Keputusan pengaktifan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yapen, dengan tujuan agar seolah-olah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh Teradu berupa tidak dilaksanakannya Putusan DKPP a quo. Faktanya, pada 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan DKPP tersebut, Teradu telah melaksanakan putusan DKPP a quo, sebagaimana fakta berikut : 1) Teradu menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan sebagai bentuk pelaksanaan Putusan DKPP, yakni a) Sebagai tindak lanjut atas Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE- VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 (vide Bukti T-5) yang termuat dalam amar putusan angka 2 dan 3, Teradu mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 43/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Peringatan Keras Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen (Bukti T-5); b) Sebagai tindak lanjut atas Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 pada amar Putusan angka 4, Teradu mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengangkatan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Bukti T-6); 2) Bahwa pengaktifan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengangkatan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (vide Bukti T-6) tersebut, pada hari yang sama Teradu langsung menonaktifkan kembali dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Bukti T-8). Dasar pertimbangan penonaktifan tersebut adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang amar putusannya memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU di TPS seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan (Bukti T-7), sehingga untuk menghindari terjadi kewenangan ganda dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen, maka Teradu melakukan Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Papua No. 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 (Bukti T-8); d. Bahwa setelah selesainya pelaksanaan PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana kewenangan yang diberikan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka Teradu sebagai penyelenggara yang harus taat pada aturan maupun atas perintah DKPP mengeluarkan surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 57/Kpts/KPU.Prov.030/2017 tertanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka tuduhan Pengadu adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak. Bahwa berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana Teradu sampaikan di atas, maka tidak ada satupun kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Teradu. 2. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap KPU Kabupaten Dogiyai a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi materiil pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Ketua Majelis DKPP telah mengesahkan dan menyatakan pengaduan terkait Pilkada KPU Kabupaten Dogiyai tidak dapat diproses lebih lanjut sebagai perkara karena pokok pengaduan tersebut telah diputus dalam Perkara No. 153/DKPP-PKE-V/2017 tertanggal 6 Januari 2017 (Bukti T-10); b. Bahwa terhadap pokok aduan mengenai KPU Kabupaten Dogiyai yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka Teradu tidak perlu menanggapi atas dalil-dalil Pengadu tersebut. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan laporan/pengaduan tidak dapat diterima untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Teradu. [2.6] BUKTI TERADU Tanda No BUKTI Bukti 1. T-1 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua 2. T-2 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 3. T-3 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 4. T-4 Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 5. T-5 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 43/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Peringatan Keras Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen 6. T-6 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengangkatan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 7. T-7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 8. T-8 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 9. T-9 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 57/Kpts/KPU.Prov.030/2017 tertanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 10 T-10 Putusan DKPP Nomor 153/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 6 Januari 2017 [2.7] Keterangan Pihak Terkait Moris Muabuai (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen)  Bahwa telah terbit Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;  Sesuai ketentuan, Pihak Terkait menyatakan tidak bisa melawan pimpinan. Berdasarkan pengalaman KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam putusan DKPP mereka dianggap melakukan sikap perlawanan. Ada perintah KPU RI dan KPU Provinsi Papua yang tidak dipertimbangkan. Dalam Pertimbangan DKPP, KPU Yapen selaku Teradu ditegur keras;  Sesuai prosedur, pengaktifan dan pemberhentian merupakan kewenangan KPU;  Pihak terkait membenarkan bahwa kini telah diaktifkan kembali. Tarwinto (Anggota KPU Provinsi Papua)  KPU Provinsi Papua memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan perintah KPU RI, DKPP memutus mengaktifkan kembali;  Pihak terkait menyatakan ada kemungkinan Teradu memiliki data yang kurang lengkap;  KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengaktifan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;  Keputusan Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 hanya berlaku 4 sampai 5 jam  KPU provinsi Papua menonaktifkan kembali untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi, dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;  Terakhir, KPU Provinsi Papua menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 57/Kpts/KPU.Prov.030/2017 tertanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;  Menanggapi pertanyaan mengapa tidak mengambil opsi ambil alih pelaksanaan PSU sambil tetap mengaktifkan KPU Kabupaten Yapen, Terkait Tarwinto menjelaskan jika KPU Kep. Yapen (bawahannya) tidak diberhentikan sementara, rancu. Karena masih aktif, masih punya kekuasaan melaksanakan tugas. Maka kewenangan bawahan (KPU Kabupaten) diambil alih dulu supaya kewenangannya melimpah ke atasan .  KPU Papua sempat berkonsultasi pada Anggota KPU RI periode 2012-2017 a.n Ida Budhiati. Terkait Tarwinto mengaku lupa contoh kasus di Kabupaten mana, kewenangan diambil alih dulu, dengan cara diberhentikan sementara.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum atas perbuatan tidak menindaklanjuti putusan DKPP Nomor 74/DKPP- PKE-VI/2017. Amar putusan a quo berisi perintah kepada KPU Provinsi Papua untuk mencabut Surat keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menerbitkan Surat Keputusan untuk mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; [4.2] Menimbang bahwa pada pokoknya Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu dengan menyerahkan jawaban tertulis dan menyampaikan sanggahan secara lisan dalam sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2017; [4.2.1] Teradu menyatakan dalil pengaduan Pengadu yang mengatakan Teradu tidak menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 adalah tidak benar. Teradu telah mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada hari yang sama, dalam rentang waktu antara 4 s.d 5 jam, Teradu langsung menonaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. Langkah ini diambil sebagai bentuk ketaatan Teradu pada DKPP, sekaligus tidak menyalahi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 perihal sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang amar putusannya memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU di TPS seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan diucapkan. [4.2.2] Bahwa setelah seluruh proses PSU selesai, Teradu menerbitkan surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 57/Kpts/KPU.Prov.030/2017 tertanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. [4.2.3] Teradu menyatakan bahwa Pengadu patut diduga telah sengaja menyembunyikan fakta yang ada, dengan berpura-pura tidak mengetahui Penerbitan surat Keputusan KPU Provinsi Papua perihal pengaktifan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Atas fakta-fakta tersebut di atas, maka Teradu berpendapat tuduhan Pengadu tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan Teradu, keterangan Pihak terkait, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan: [4.3.1] Bahwa Teradu menyanggah aduan Pengadu perihal bertindak abai pada Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017. Teradu telah menerbitkan Keputusan Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan Pengaktifan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. Fakta sidang menunjukkan Keputusan Nomor 44/KPTS/KPU.PROV 030/2017 hanya berlaku 4-5 jam. Kemudian Teradu menonaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten kepulauan Yapen dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; [4.3.2] Bahwa keputusan pengaktifan yang diikuti dengan penonaktifan kembali hanya dalam rentang waktu 4 s.d 5 jam pada 14 Juni 2017 adalah bentuk upaya Teradu untuk patuh pada dua lembaga sekaligus, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Jika KPU Kabupaten Kepulauan Yapen selaku bawahan tidak diberhentikan sementara, maka tidak dapat memenuhi syarat mendasar pengambilalihan wewenang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh atasan (KPU Provinsi Papua) sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017. Maka akan menjadi rancu jika KPU Provinsi mengambil alih, dan di saat bersamaan KPU Kabupaten tidak dinonaktifkan; [4.3.3] DKPP berpendapat bahwa Teradu telah menindaklanjuti Perintah dalam amar putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 44/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 14 Juni 2017 perihal Pengaktifan Kembali Status/Kedudukan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahwa berdasarkan fakta sidang dan keterangan Pihak Terkait KPU Provinsi Papua a.n Tarwinto, Keputusan tersebut hanya bertahan sekira 4 s.d 5 jam. Pada hari dan tanggal yang sama Teradu menerbitkan Keputusan Nomor 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 berupa penonaktifan kembali KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. DKPP berpendapat Teradu tidak dapat dipersalahkan karena telah berikhtiar menaati amar putusan DKPP dan Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Tindakan Teradu mengeluarkan Keputusan Nomor 45/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017, menjadi dasar Pengambilalihan wewenang KPU Kepulauan Yapen oleh KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Dengan Demikian dalil Pengadu tidak Terbukti dan jawaban Teradu dapat diterima. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta mencermati keterangan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik Teradu.

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu Adam Arisoi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad., Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, Hasyim Asy’ari, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad., Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan/atau kuasanya dan Teradu. KETUA ttd Harjono, ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo Hasyim Asy’ari Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir