III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor
11-P/L-DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 12-PKE-
DKPP/VII/2026 dengan pokok aduan sebagai berikut:
Bulan September s.d Oktober 2025
1. Bahwa pada bulan September 2025, Pengadu memperoleh berbagai informasi dan
aspirasi masyarakat terkait dugaan adanya ketidaksesuaian dokumen pendidikan
yang digunakan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri hasil Pemilu
Tahun 2024 atas nama Agus Abadi;
2. Bahwa informasi tersebut berkembang di media dan dikonsumsi masyarakat,
selanjutnya menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu persyaratan
dasar pencalonan anggota legislatif sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, yaitu pemenuhan syarat pendidikan yang dibuktikan
dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar yang sah;
3. Bahwa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilu, serta dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial organisasi
kemasyarakatan, selanjutnya Pengadu melakukan penelusuran awal terhadap
informasi yang beredar di tengah masyarakat tersebut;
4. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat
dan menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
maka Pengadu menempuh langkah konstitusional dan prosedural dengan
mengajukan surat resmi kepada KPU Kabupaten Kediri guna meminta klarifikasi
dan informasi mengenai dokumen persyaratan pencalonan yang digunakan oleh
Agus Abadi pada Pemilu Legislatif Tahun 2024;
5. Bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi
publik, transparansi penyelenggaraan Pemilu, serta hak masyarakat untuk
memperoleh informasi mengenai dokumen administrasi pencalonan yang telah
digunakan dalam proses Pemilu dan telah menghasilkan pejabat publik terpilih.
6. Bahwa selanjutnya, Pengadu berkirim surat resmi kepada KPU Kabupaten Kediri
untuk klarifikasi. Pengadu mendapat balasan surat dengan Nomor: 174/HM.03.2-
SD/3506/2025 (Bukti P-2) pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan disertakan
dokumen yang diambil dari data SILON KPU (Bukti P-1 dan P-3). Terhadap balasan
KPU ini, Pengadu yakin bahwa bukti yang dipegang oleh Pengadu ini sudah sama
dengan data SILON, dan terklarfikasi oleh KPU Kabupaten Kediri, ditemukan
kejanggalan pada dokumen legalisir ijazah yang digunakan Agus Abadi selaku
Caleg dari PDI-P Dapil 1 Kabupaten Kediri;
7. Bahwa jika Teradu I dan Teradu II melakukan pemeriksaan dokumen ijazah secara
cermat dan profesional, maka dokumen ijazah tersebut telah memuat berbagai
kejanggalan yang dapat terlihat secara kasat mata, antara lain (Bukti P-4):
a. Perbedaan nomenklatur antara pada judul SMA dan SMEA pada paragraf
tengah dalam satu dokumen yang sama;
b. Penggunaan NPSN pada stempel Ijazah tahun 1993;
c. Legalisir dokumen yang tidak mencantumkan tanggal dan tahun;
d. Tanda tangan hanya mencantumkan nama (Anita, S.Pd) pada legalisir siapa
dan sebagai apa tidak jelas;
e. Penggunaan legalisir atas nama sekolah yang diduga sudah merger/tidak
beroperasi; dan
f. Ketidaksesuaian format fisik ijazah dengan dokumen pembanding tahun yang
sama
8. Bahwa temuan tersebut telah mengarah pada dugaan adanya tindak pidana
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
mengingat dokumen tersebut telah digunakan dalam proses pencalonan anggota
legislatif dan menimbulkan akibat hukum berupa diperolehnya jabatan publik,
maka Pengadu memandang perlu untuk membawa persoalan tersebut ke ranah
hukum;
9. Bahwa atas dasar persoalan tersebut, pada Oktober 2025, secara resmi Pengadu
melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah yang diduga palsu dan/atau
tidak otentik oleh Agus Abadi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Jawa Timur guna dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam
membantu penegakan hukum, menjaga integritas demokrasi, serta memastikan
bahwa setiap pejabat publik yang memperoleh jabatan melalui proses pemilihan
umum benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan;
11. Dengan demikian, langkah hukum yang Pengadu tempuh bukan didasarkan pada
asumsi atau kepentingan pribadi, melainkan sebagai tindak lanjut atas temuan-
temuan faktual yang diperoleh setelah melakukan penelusuran, klarifikasi, dan
pengumpulan dokumen dari berbagai sumber yang relevan.
Bulan November 2025
12. Bahwa Pengadu juga melakukan penelusuran terkait keabsahan dokumen ijazah
kepada pihak yang berwenang dalam menilai keabsahan legalisir ijazah, sehingga
Pengadu bersurat resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Cabang
Surabaya-Sidoarjo untuk meminta klarifikasi terkait ijazah yang dipakai Agus
Abadi. Pengadu mendapat balasan surat klarifikasi keterangan dari Cabang Dinas
Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sidoarjo dan Surabaya Nomor
400.3/5804/101.2/2025 tanggal 12 November 2025 yang menyatakan bahwa tidak
ada berkas/arsip ijazah atas nama Agus Abadi dari SMA Jaya Sakti Surabaya
tahun 1993; (Bukti P-5), penjabaran keterangan dalam surat tersebut
menerangkan bahwa:
a. Pada tahun 1993 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) di bawah
kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing, dalam hal ini
SMU Tingkat Atas Jaya Sakti Surabaya, kewenangan ada pada Dinas Pendidikan
Kota Surabaya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka kewenangan SMA dan SMK beralih dari pemerintah
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Jawa Timur peralihan
kewenangan SMA dilaksanakan pada tahun 2016;
b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas
(SMU) a.n. AGUS ABADI dengan nomor seri: 04 OB om 0221384 tanggal10 Juni
1993 (Bukti P-1), tidak ada berkas/arsip sekolah tersebut yang diserahkan pada
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
c. Legalisir keabsahan ijazah a.n. Agus Abadi tidak tercatat melalui Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah Sidoarjo sehingga tidak ada berkas/arsip Ijazah tersebut di
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo; dan
d. Untuk keperluan legalisir keabsahan ijazah jika sekolah tersebut telah tutup,
Cabdindik Wilayah Sidoarjo-Surabaya menerangkan bahwa verifikasi harus
melalui KTP yang bersangkutan dan Ijazah Asli harus ditunjukkan, Hal ini
sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.
13. Bahwa Teradu I dan II juga diduga tidak melakukan klarifikasi kepada:
a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya/Sidoarjo;
b. Sekolah hasil merger;
c. Instansi pengelola arsip pendidikan; dan
d. Maupun pihak-pihak yang melakukan legalisasi dokumen.
14. Bahwa SMA Jaya Sakti Surabaya (Asal sekolah ybs) disebut sudah tidak beroperasi
dan merger ke SMA Mardisiwi Surabaya (Bukti P-11) pada tahun 2013-2014 tetapi
legalisir tetap mengatasnamakan SMA Jaya Sakti, padahal apabila sekolah tidak
beroperasi, legalisir semestinya dilakukan oleh sekolah hasil merger (SMA Mardi
Siwi) atau melalui Cabang Dinas Pendidikan dengan menunjukkan ijazah asli
mengacu Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan
Pasal 5; dan
Bulan Desember 2025 s.d Maret 2026
15. Bahwa dampak sosial dan unjuk rasa akibat kelalaian verifikasi tersebut, Agus
Abadi masih tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kediri tanpa ada
keterangan maupun klarifikasi dari yang bersangkutan sehingga menimbulkan
keresahan publik dan aksi unjuk rasa oleh masyarakat serta LSM di Kediri maupun
di Polda Jatim, sebagaimana diberitakan di berbagai media massa (Bukti P-12).
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadu memohon kepada Majelis Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan berdasarkan kewenangannya
untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I dan Teradu II
masing-masing selaku Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kediri; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat
lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:
KODE
NO NAMA BUKTI
BUKTI
1. P-1 Fotocopi ijazah legalisir Agus Abadi dari SILON KPU;
2. P-2 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor:
174/HM.03.2-SD/3506/2025 tentang Konfirmasi permintaan
keterangan;
3. P-3 Screenshot aplikasi SILON KPU yang menunjukkan copy ijazah
Agus Abadi yang dibuat sebagai persyaratan Caleg;
4. P-4 Print out penjelasan kejanggalan ijazah;
5. P-5 Surat klarifikasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Surabaya/Sidoarjo Nomor 400.3/5804/101.2/2025 tanggal
12 November 2025 yang menyatakan tidak ada arsip ijazah;
6. P-6 SK KPU Kabupaten Kediri Nomor 1184 tahun 2024 tentang
penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Kediri;
7. P-7 Dokumen pembanding ijazah pada tahun yang sama yakni
1993;
8. P-8 Screenshot Pengumuman Nomor: 471/PL.01.4-Pu/3506/2023
Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten
Kediri Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024;
9. P-9 SK KPU Kabupaten Kediri Nomor 489 tahun 2023 tentang
daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kediri;
10. P-10 SK Pengumuman KPU Kabupaten Kediri Nomor: 128/PL.01.5-
Pu/3506/2024 tentang Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD
Kab. Kediri Tahun 2024;
11. P-11 Screenshoot Pemberitaan Merger SMA Jaya Sakti ke SMA
Mardisiwi tahun 2014; dan
12. P-12 Screenshoot Pemberitaan kegaduhan masyarakat (Unjukrasa)
akibat dugaan ijazah palsu di Kediri dan Polda Jatim.
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu menghadirkan Saksi atas nama
Alief Wahdana dan Danang Ariawan yang memberikan kesaksian dalam sidang
pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2026 sebagai berikut:
[2.4.1] Alief Wahdana (Jurnalis Investigasi)
Alief Wahdana menerangkan bahwa:
a. Sejak Mei 2025, Saksi mendapati ijazah Agus Abadi dari sesama rekan jurnalis di
Jawa Barat dan di Jakarta. Kebetulan Saksi adalah Jurnalis yang tertarik dengan
investigasi fakta. Saksi melihat bahwa ijazah Agus Abadi yang digunakan untuk
pencalonan DPRD Kabupaten Kediri sangat kasat mata janggal. Kejanggalan ini
juga diketahui Pengadu, sehingga Saksi mendampingi Pengadu dan diajak Pengadu
untuk melakukan klarifikasi dan bersurat ke KPU Kabupaten Kediri sebanyak 2
(dua) kali, Ke Dinas Pendidikan dan ke DKPP. Bahkan Saksi bersama Pengadu
berkunjung ke rumah Teradu II serta memberikan surat permintaan penjelasan
terkait ijazah Agus Abadi. Mereka menanyakan apakah benar ijazah a quo yang
digunakan Agus Abadi dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dan
dilampirkan di Silon. Surat mereka dijawab Para Teradu yang intinya Para Teradu
telah melakukan verifikasi sesuai peraturan yang ada (Keputusan KPU Nomor 403
Tahun 2023). Namun Pengadu belum puas dengan jawaban Para Teradu, sehingga
Pengadu berkirim surat ke KPU Kediri untuk kedua kalinya. Pada jawaban kedua
ini, Para Teradu melampirkan hasil download berkas ijazah Agus Abadi dari Silon
KPU. Dari sini semakin kuat adanya kejanggalan ijazah Agus Abadi (nama
sekolahan, tahun, legalisir, nama yang tanda tangan dalam legalisir);
b. Saksi mengenal Pengadu tahun 2022. Saksi tinggal di Mojokerto. Saksi sering di
BKO. Jika ada liputan khusus yang bebasis investigasi, maka Saksi hadir untuk
meliput dan melakukan investigasi; dan
c. Saat tahapan pencalonan DPRD Kediri pada tanggal 1 Mei s.d 4 November 2023,
Saksi tidak berada di Kediri. Sekitar Oktober 2023 informasi ini beredar, sehingga
Saksi banyak bekerja dan melakukan investigasi karena waktu itu Pengadu hanya
menduga saja tanpa cukup alat bukti tentang ijazah Agus Abadi ini. Pengadu masih
mencari kebenaran dan alat bukti terkait desas-desus ijazah Agus Abadi yang
diduga palsu.
[2.4.2] Danang Ariawan
Danang Ariawan menerangkan bahwa:
a. Saksi adalah Ketua RT di Dapil Agus Abadi;
b. Saksi mendapati informasi adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Agus
Abadi dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kediri dari Media Sosial;
c. Informasi tersebut beredar dan meresahkan saksi serta warga sekitar tempat
tinggal saksi; dan
d. Pemilu Legislatif Tahun 2024 berjalan lancar di daerah saksi saat itu.
[2.5] KESIMPULAN PENGADU
Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2026 dengan agenda
mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Para Teradu dan
mendengarkan keterangan Para Pihak Terkait, dan Para Saksi, Pengadu
menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa selain indikator mengenai legalisasi oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana Indikator Nomor 4 yang kami sampaikan dalam Persidangan, Kami
secara substansial belum tuntas menyampaikan pokok aduan dalam persidangan
DKPP tanggal 3 Agustus 2026 kemarin terkait mempersoalkan pemenuhan
Indikator Nomor 5 dalam Tabel 2.1 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, yaitu
bahwa dokumen harus menerangkan kelulusan Bakal Calon;
2. Berdasarkan hasil penelitian Pengadu terhadap fotokopi ijazah yang diunggah ke
dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Kediri sebagai salah
satu dokumen persyaratan pencalonan atas nama Saudara Agus Abadi, terdapat
perbedaan redaksional apabila dibandingkan dengan sejumlah dokumen ijazah
pembanding pada periode yang sama;
3. Menurut hasil pengamatan Pengadu, pada beberapa dokumen ijazah pembanding
lulusan Tahun 1993 secara eksplisit terdapat frasa yang pada pokoknya
menerangkan bahwa pemegang ijazah "berhasil" menyelesaikan atau lulus dari
pendidikan yang ditempuh. Sementara itu, pada fotokopi ijazah yang digunakan
Saudara Agus Abadi dan diunggah dalam SILON, Pengadu tidak menemukan frasa
yang secara eksplisit menerangkan Agus Abadi dalam ijazahnya dinyatakan telah
berhasil lulus sebagaimana ditemukan pada dokumen pembanding tersebut;
4. Perbedaan redaksional secara esensi mutlak dinyatakan kelulusan tersebut
menurut Pengadu merupakan keadaan yang patut dicermati karena Keputusan
KPU Nomor 403 Tahun 2023 secara tegas mengharuskan KPU melakukan
penelitian terhadap kebenaran naskah bentuk digital dokumen, termasuk
memastikan bahwa dokumen tersebut menerangkan kelulusan Bakal Calon;
5. Bahwa atas dasar itu, Pengadu mempertanyakan apakah KPU Kabupaten Kediri
telah melakukan penelitian administrasi secara menyeluruh terhadap substansi
dokumen yang diunggah dalam 1 SILON, termasuk membandingkan redaksi
dokumen dengan format ijazah yang berlaku pada periode penerbitannya, atau
melakukan klarifikasi kepada sekolah maupun instansi pendidikan yang
berwenang apabila ditemukan adanya perbedaan redaksional yang berpotensi
menimbulkan keraguan mengenai kesesuaian bentuk dan isi dokumen;
6. Menurut hemat Pengadu, aspek ini penting untuk diperiksa dan didalami Majelis
DKPP karena berkaitan langsung dengan kewajiban penyelenggara pemilu untuk
melaksanakan kecakapan penelitian verifikasi administrasi secara profesional,
cermat, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam
Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
7. Terkait Update Perkara Pidana di Polda Jatim, kami menghormati adanya Surat
Penghentian Penyelidikan dari Polda Jatim Tertanggal 4 Maret 2026 yang diajukan
Teradu sebagai alat bukti tambahan dalam persidangan. Namun demikian,
menurut kami Pengadu, keberadaan SP3 tidak serta-merta menjawab pokok aduan
etik yang sedang diperiksa oleh DKPP. Objek pemeriksaan Majelis DKPP bukan
benar atau tidaknya penghentian penyelidikan pidana, melainkan apakah KPU
Kabupaten Kediri pada saat tahapan pencalonan telah melaksanakan penelitian
dan verifikasi administrasi sesuai Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023,
Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, serta prinsip profesionalitas, kecermatan,
dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017. Oleh karena itu, Pengadu memohon agar Majelis DKPP tetap menilai secara
mandiri proses verifikasi administrasi yang dilakukan para Teradu tanpa
menjadikan SP3 sebagai satu-satunya dasar untuk menilai benar atau tidaknya
tindakan para Teradu, dan langkah Pidana kami masih berlanjut proses
penyelidikannya di kepolisian;
8. Apabila Pihak Teradu menjadikan SP3 sebagai pembenaran bahwa verifikasi
administrasi mereka sudah benar menurut kami pengadu Ini dua hal yang berbeda.
SP3 hanya menunjukkan bahwa pada saat itu penyelidik menghentikan
penyelidikan pidana dengan alasan tertentu. SP3 tidak serta-merta membuktikan
bahwa:
a. Proses verifikasi administrasi sudah sesuai Keputusan KPU Nomor 403 Tahun
2023;
b. Legalisasi ijazah telah memenuhi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;
c. Seluruh indikator penelitian administrasi telah diperiksa; dan
d. Pihak Teradu telah menjalankan kewajiban etik secara profesional dan cermat.
9. Mengingat objek pemeriksaan Majelis sidang DKPP adalah perilaku dan
profesionalitas penyelenggara pemilu, bukan benar atau tidaknya SP3. Jadi apabila
pihak Teradu berdalih bahwa Perkara sudah SP3 sehingga kami benar;
10. Menurut pengadu bahwa argumentasi tersebut tidak langsung menjawab pokok
aduan etik, karena Majelis sidang DKPP menilai tindakan para teradu pada saat
tahapan pencalonan tahun 2023–2024, bukan hasil penyelidikan pidana yang
terbit kemudian;
11. Pengadu melihat bahwa Para Teradu melanggar aturan etik sebagaimana diatur
dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yakni
a. Pasal 6 Ayat 2 tentang Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada prinsip Huruf (d) akuntabel bermakna dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Ayat 3, Huruf (f) profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan
didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
c. Pasal 15 Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak: Huruf (c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan
kewenangan yang didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Pasal 16, Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak: Huruf (a) menjelaskan keputusan yang diambil
berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang
ditetapkan; dan
e. Pasal 19, Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak: a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan;
12. Bahwa atas dasar itulah Pengadu memandang perlu agar fakta-fakta tersebut di
atas berkenan diperiksa secara mendalam oleh Majelis sidang DKPP dan
memberikan sanksi seberat-beratnya dalam KEPP DKPP dengan
mempertimbangkan agar kejadian ini tidak terulang kembali menjadi preseden
buruk menciderai proses demokrasi serta memberikan efek jera dimasa mendatang
kepada Penyelenggara Pemilu generasi selanjutnya (Prinsip General Deterrence dan
Special Prevention).
[2.6] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU
Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam sidang pemeriksaan DKPP
yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026 yang pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Para Teradu dengan hormat menyampaikan Jawaban atas Pengaduan yang
diajukan oleh Pengadu dalam perkara a quo sebagai bentuk penghormatan
terhadap proses penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
2. Bahwa Para Teradu berpendirian bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara
profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Teradu menghormati hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pengaduan kepada DKPP sebagai bagian dari
mekanisme pengawasan etik terhadap penyelenggara Pemilu;
3. Namun demikian, menurut Para Teradu, Pengaduan a quo dibangun atas
konstruksi hukum yang kurang tepat karena mencampuradukkan antara ruang
lingkup verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang menjadi
kewenangan Komisi Pemilihan Umum dengan persoalan mengenai keabsahan
materiil suatu dokumen, yang secara hukum berada di luar objek pemeriksaan
verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Selain itu, Pengadu juga mendalilkan adanya tindakan tidak profesional, tidak
cermat, serta kelalaian Para Teradu tanpa terlebih dahulu menguraikan secara
jelas kewenangan Para Teradu menurut pembagian tugas dalam organisasi KPU
Kabupaten Kediri maupun menunjukkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar
secara konkret;
5. Sehingga, sebelum memberikan tanggapan terhadap setiap pokok aduan Pengadu,
Para Teradu memandang perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan
Para Teradu, pembagian tugas dan kewenangan dalam KPU Kabupaten Kediri, serta
ruang lingkup kewenangan KPU dalam pelaksanaan verifikasi administrasi
dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya;
6. Bahwa menurut Para Teradu, penjelasan tersebut penting agar Majelis DKPP
memperoleh gambaran yang utuh mengenai batas kewenangan penyelenggara
Pemilu sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik dilakukan
berdasarkan kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Para Teradu, bukan
berdasarkan kewenangan yang diasumsikan oleh Pengadu;
Kedudukan dan Kewenangan Para Teradu
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang
Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kediri Periode 2024-2029, Teradu I
menjabat sebagai Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan dan Teradu II
menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota yang membidangi Divisi Keuangan,
Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
8. Bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dengan demikian,
secara normatif kewenangan utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon berada pada Divisi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu (Bukti T-1);
9. Sehingga, dalil Pengadu yang secara langsung membebankan tanggung jawab
pelaksanaan verifikasi administrasi kepada Para Teradu tidak memperhatikan
pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019, dan telah keliru dalam menentukan subjek yang
dimintai pertanggungjawaban (error in persona);
10. Meskipun demikian, Para Teradu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu
pada KPU Kabupaten Kediri tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kolektif
kolegial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Para
Teradu tetap melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengambilan
keputusan kelembagaan melalui mekanisme rapat pleno bersama seluruh Anggota
KPU Kabupaten Kediri, sehingga setiap keputusan kelembagaan ditetapkan melalui
mekanisme rapat pleno sesuai kewenangan masing-masing anggota. (Bukti T-2)
rapat pleno merupakan forum pengambilan Keputusan tertinggi dalam sistem
kepemimpinan kolektif kolegial di KPU, pengambilan Keputusan dalam rapat pleno
verifikasi administrasi berdasarkan laporan secara berjenjang, dimulai dari Tim
Verifikasi yang melaporkan hasil verifikasi kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan
Pemilu kemudian Divisi Teknis menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada
rapat pleno pimpinan untuk dibahas dan diambil Keputusan.
Tanggapan Terhadap Dalil Pengadu Mengenai Dugaan Tidak Profesional dalam
Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024
11. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak profesional dalam
pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 adalah dalil yang tidak beralasan
menurut hukum;
12. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
mengatur bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara
Pemilu wajib menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Pasal 6 ayat
(3) huruf a menegaskan prinsip berkepastian hukum, yang mengandung makna
bahwa penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun Pasal 6 ayat (3) huruf f mengatur prinsip profesional, yang mengandung
makna bahwa penyelenggara Pemilu harus memahami tugas, kewenangan, dan
kewajibannya yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan
wawasan luas;
13. Bahwa prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 harus dipahami secara sistematis dengan memperhatikan
pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing anggota KPU
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk mendukung kelancaran tugas dan
wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
dengan tugas dan wewenang mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota
menyelenggarakan fungsi di antaranya pemberian dukungan teknis dan
administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota
dengan tugas di antaranya memberikan dukungan teknis administratif, membantu
pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, serta
membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
15. Pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan
bagian dari tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
16. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
beserta perubahannya (Bukti T-3), serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T-4);
17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, verifikasi administrasi merupakan proses
penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan
indikator yang telah ditentukan dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
18. Bahwa terhadap dokumen ijazah, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023
menetapkan enam indikator penelitian administrasi terhadap ijazah, yaitu:
a. dokumen dapat dibuka dan dibaca;
b. merupakan hasil pindai fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah;
c. memuat identitas bakal calon;
d. telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e. menerangkan kelulusan bakal calon; dan
f. menggunakan bahasa Indonesia.
19. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan KPU dalam verifikasi administrasi
dokumen hasil pindai berupa ijazah adalah melakukan verifikasi administrasi
terhadap pemenuhan indikator tersebut, bukan melakukan pembuktian mengenai
keaslian materiil suatu ijazah atau penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang
berkaitan dengan dokumen pendidikan;
20. Penilaian mengenai keabsahan materiil suatu ijazah merupakan persoalan yang
berada di luar kewenangan verifikasi administrasi KPU. Oleh karena itu, penilaian
profesionalitas Para Teradu dalam perkara a quo harus diukur berdasarkan
kepatuhan Para Teradu terhadap prosedur verifikasi administrasi sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kewenangan
yang tidak pernah diberikan oleh Undang-undang kepada KPU;
Pelaksanaan Tahapan Pencalonan di Kabupaten Kediri
21. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU
Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
22. Seluruh proses verifikasi administrasi dilaksanakan melalui Sistem Informasi
Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen yang
diunggah oleh partai politik berdasarkan indikator verifikasi administrasi
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
23. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi administrasi bukan merupakan tindakan
yang dilakukan berdasarkan penilaian subjektif anggota KPU Kabupaten Kediri,
melainkan dilakukan berdasarkan indikator normatif yang telah ditetapkan secara
nasional dan diterapkan secara seragam pada seluruh KPU Kabupaten/Kota;
Seluruh Tahapan Pencalonan Telah Dilaksanakan Secara Berjenjang dan
Berkesinambungan
24. Bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada pemilu tahun
2024 tidak berhenti pada saat pengajuan dokumen oleh partai politik;
25. Bahwa peraturan perundang-undangan memberikan beberapa tahapan pengujian
administrasi secara berjenjang, yang meliputi:
a. pengajuan bakal calon oleh partai politik;
b. verifikasi administrasi awal;
c. penyampaian hasil verifikasi administrasi;
d. masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
e. verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan;
f. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
g. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan
dan tanggapan terhadap DCS;
h. klarifikasi atas masukan masyarakat apabila terdapat tanggapan yang
memenuhi ketentuan; dan
i. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
26. Bahwa dengan adanya tahapan yang berlapis tersebut, sistem pencalonan dalam
Pemilu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada partai politik
memperbaiki kekurangan administrasi, sekaligus memberikan ruang partisipasi
publik guna menyampaikan masukan terhadap bakal calon sebelum penetapan
Daftar Calon Tetap;
27. Bahwa hal ini menunjukkan verifikasi administrasi merupakan suatu proses yang
berlangsung secara bertahap, transparan, dan terbuka, bukan tindakan yang
dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Kediri;
Terkait Dalil Pengadu mengenai Dugaan Ketidakcermatan dalam Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri
atas Nama Agus Abadi
28. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak cermat dalam melakukan
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Kediri atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI
Perjuangan) adalah dalil yang tidak berdasar baik secara faktual maupun yuridis;
29. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal
calon, KPU Kabupaten Kediri telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
KPU Kabupaten Kediri Memberikan Ruang Pengawasan dan Partisipasi Publik
30. Bahwa setelah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kabupaten Kediri
mengumumkan DCS melalui media resmi KPU serta membuka masa penyampaian
masukan dan tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Bukti
T-5);
31. Bahwa selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tersebut,
terdapat empat tanggapan yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun demikian, tidak terdapat tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan
bakal calon atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Selain itu, tidak terdapat rekomendasi maupun saran perbaikan dari Bawaslu
Kabupaten Kediri terkait hasil verifikasi administrasi terhadap bakal calon
dimaksud. (Bukti T-6);
32. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik dan
pengawasan kelembagaan telah berjalan sesuai ketentuan, namun pada saat
tahapan pencalonan berlangsung tidak terdapat keberatan atau informasi yang
mengharuskan KPU Kabupaten Kediri melakukan tindak lanjut terhadap dokumen
persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi;
Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dilaksanakan Secara Kolektif Kolegial
33. Bahwa seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu
Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan mekanisme kelembagaan KPU yang bersifat
kolektif kolegial melalui rapat pleno sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2019;
34. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi, hasil verifikasi (Bukti T-7),
penetapan Daftar Calon Sementara (Bukti T-8), maupun penetapan Daftar Calon
Tetap (Bukti-9) merupakan keputusan kelembagaan yang didasarkan pada hasil
pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
35. Dengan demikian, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa proses
pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024
dilaksanakan secara tidak profesional, tidak cermat, atau menyimpang dari
prosedur yang telah ditetapkan;
Dalil Pengadu Dibangun atas Kekeliruan Memahami Ruang Lingkup Kewenangan
Verifikasi Administrasi
36. Bahwa seluruh pokok aduan Pengadu pada hakikatnya berangkat dari anggapan
bahwa KPU Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian
materiil ijazah yang diajukan oleh bakal calon anggota DPRD.
37. Bahwa anggapan tersebut menurut Para Teradu merupakan konstruksi hukum
yang tidak tepat;
38. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan dibatasi oleh
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, dan
Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, yang mengatur bahwa verifikasi
administrasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi
berdasarkan indikator yang telah ditentukan;
39. Bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan
pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah sebagaimana didalilkan oleh
Pengadu;
40. Dasar argumentasi Pengadu yang menganggap Para Teradu wajib melakukan
pembuktian keaslian ijazah merupakan penafsiran yang tidak memiliki dasar
hukum.
Para Teradu Telah Melaksanakan Seluruh Kewajiban Verifikasi Administrasi
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
41. Bahwa fakta menunjukkan seluruh tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai
mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 beserta Keputusan KPU
Nomor 403 Tahun 2023;
42. Dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah diverifikasi melalui
Sistem Informasi Pencalonan (SILON), diperiksa berdasarkan indikator verifikasi
administrasi, diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan apabila
diperlukan, diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dibuka ruang
tanggapan masyarakat, hingga akhirnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat;
43. Seluruh proses tersebut didukung oleh Berita Acara hasil verifikasi administrasi,
Berita Acara DCS, Berita Acara tanggapan masyarakat, dan Berita Acara penetapan
DCT yang menjadi bukti bahwa prosedur administrasi telah dijalankan sesuai
ketentuan. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak
profesional atau tidak cermat tidak mempunyai dasar fakta maupun dasar hukum;
Dalil Pengadu Mengenai Dugaan Ketidakprofesionalan Tidak Didukung Bukti
Adanya Pelanggaran Kewajiban Hukum oleh Para Teradu
44. Bahwa Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu tidak profesional karena tidak
melakukan klarifikasi kepada sekolah, dinas pendidikan, maupun pihak lain
mengenai dokumen ijazah bakal calon;
45. Pengadu tidak dapat menunjukkan adanya ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maupun Keputusan KPU
Nomor 403 Tahun 2023 yang secara eksplisit mewajibkan KPU Kabupaten/Kota
melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud terhadap setiap dokumen ijazah
yang secara administratif telah memenuhi indikator verifikasi;
46. Bahwa dalam hukum administrasi negara berlaku asas legalitas, yaitu setiap
tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu tidak
dapat dibebani kewajiban yang tidak pernah diberikan oleh hukum.
47. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya tindakan yang tidak diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tidak
profesional ataupun pelanggaran kode etik;
Fakta atau Informasi yang Muncul Setelah Tahapan Pencalonan Tidak Dapat
Dijadikan Dasar Menilai Profesionalitas Para Teradu
48. Bahwa sebagian besar argumentasi Pengadu didasarkan pada informasi, dokumen,
maupun dugaan yang baru diperoleh setelah seluruh tahapan pencalonan selesai
dan setelah Daftar Calon Tetap ditetapkan bahkan seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai;
49. Penilaian terhadap profesionalitas penyelenggara Pemilu harus dilakukan
berdasarkan fakta, data, informasi, serta kewenangan yang dimiliki penyelenggara
pada saat tindakan administrasi dilaksanakan (ex ante assessment), bukan
berdasarkan informasi yang baru diketahui setelah seluruh proses selesai; Oleh
karena itu, munculnya informasi baru setelah tahapan pencalonan berakhir tidak
serta-merta membuktikan bahwa pada saat verifikasi administrasi Para Teradu
telah bertindak tidak profesional ataupun melanggar kode etik.
50. Bahwa penilaian terhadap tindakan penyelenggara Pemilu harus berdasarkan fakta
yang baru muncul di kemudian hari tidak sejalan dengan asas kepastian hukum,
asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
Pengadu Tidak Berhasil Membuktikan Hubungan Kausal antara Dugaan
Kejanggalan Dokumen dengan Dugaan Pelanggaran Etik Para Teradu
51. Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu lebih banyak menguraikan dugaan
mengenai keabsahan materiil dokumen ijazah daripada membuktikan adanya
tindakan atau kelalaian Para Teradu yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Sekalipun Pengadu mendalilkan adanya dugaan kejanggalan terhadap dokumen
ijazah, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa Para Teradu telah
bertindak tidak profesional;
52. Bahwa untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik, seharusnya Pengadu
terlebih dahulu membuktikan bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus
dilakukan oleh Para Teradu, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, serta kelalaian
tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip profesionalitas, kecermatan,
dan kepastian hukum;
53. Bahwa dalam perkara a quo, rangkaian pembuktian tersebut tidak berhasil
ditunjukkan oleh Pengadu. Oleh karena itu, dalil Pengadu lebih merupakan asumsi
yang dibangun dari dugaan mengenai keabsahan materiil dokumen daripada
pembuktian mengenai adanya pelanggaran etik oleh Para Teradu;
54. Bahwa KPU Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau
menyatakan keaslian materiil suatu ijazah. Kewenangan KPU dalam tahapan
pencalonan terbatas pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen
persyaratan bakal calon sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Adapun mengenai kebenaran
materiil atas dokumen yang diajukan menjadi tanggung jawab bakal calon yang
bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian Formulir Model BB
Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam pernyataan tersebut, bakal
calon menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen persyaratan pencalonan yang
diinput dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah benar,
lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
digunakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. (Bukti T-10);
55. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Kediri
menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang
disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Verifikasi dilakukan
berdasarkan hasil pindai dokumen yang diunggah oleh partai politik dengan
mengacu pada enam indikator verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Berdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap seluruh indikator tersebut, dokumen persyaratan
bakal calon atas nama Agus Abadi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
sehingga tidak terdapat fakta maupun dasar hukum yang dapat membuktikan
bahwa KPU Kabupaten Kediri telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses verifikasi
administrasi dimaksud; dan
Kesimpulan
56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, alat bukti, dan dasar hukum
sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil Pengadu yang menyatakan kami tidak
cermat, tidak profesional, tidak melaksanakan verifikasi administrasi secara utuh,
serta melalaikan tugas dan kewenangan dalam memastikan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024
adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Para Teradu telah
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan pembagian tugas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU Kabupaten Kediri
telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan, termasuk pengumuman hasil
verifikasi administrasi melalui media resmi KPU, media sosial, dan media massa
guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
masukan dan tanggapan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, tidak terdapat fakta maupun dasar
hukum yang membuktikan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode
etik sebagaimana didalilkan oleh Pengadu.
[2.7] PETITUM PARA TERADU
Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban tersebut di atas, Para Teradu memohon
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk
memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan dan/atau laporan pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dalam hal Pengaduan dinyatakan tidak
terbukti; dan
4. Atau apabila Majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.8] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut:
KODE
NO NAMA BUKTI
BUKTI
1. T-1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 8 tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Propinsi dan
KPU Kabupaten/Kota pasal 35;
2. T-2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
3. T-3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. T-5 Screenshot Publikasi di Media Sosial Pengumuman Masukan
dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara
(DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri Masa Tanggapan
19-28 Agustus 2023;
6. T-6 Berita Acara Nomor 422/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang
Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan
Masyarakat pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri untuk partai PDI-
Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 11
September 2023;
7. T-7 • Berita Acara Nomor 247/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang
Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juni
2023;
• Berita Acara Nomor 322/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang
Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
tanggal 1 Agustus 2023;
• Berita Acara Nomor 342/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang
Hasil Verifikasi Administrasi Akhir Dokumen Persyaratan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4
Agustus 2023;
8. T-8 Berita Acara Nomor 389/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;
9. T-9 Berita Acara Nomor 508/PL.01.5-BA/3506/2023 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 tanggal 3 November 2023
10. T-10 Formulir Model BB. Pernyataan Agus Abadi;
11. T-11 Screenshoot Tampilan Ijazah Agus Abadi pada Silon;
12. T-12 Berita Acara Nomor 509/PL.01.5-BA/3506/2023 tentang
Approval Draft Surat Suara DCT Anggota DPRD Kabupaten
Kediri;
13. T-13 Berita Acara Nomor 518/PL.01.5-BA/3506/2023 tentang
Persetujuan Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
14. T-14 Berita Acara Nomor 405/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang
Rapat Pleno Pembahasan Pencermatan dan Penetapan Status
Calon pada DCS Pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik;
15. T-15 SK Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan Dan
Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024; dan
16. T-16 Surat Nomor B/2670/III/RES.1.24/2026/Ditreskrimum
tanggal 4 Maret 2026 Perihal Pemberitahuan Penghentian
Penyelidikan.
[2.9] KESIMPULAN TERADU
1. Bahwa Para Teradu dengan hormat menyampaikan Jawaban atas Pengaduan yang
diajukan oleh Pengadu dalam perkara a quo sebagai bentuk penghormatan
terhadap proses penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
2. Bahwa Para Teradu berpendirian bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara
profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Teradu menghormati hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pengaduan kepada DKPP sebagai bagian dari
mekanisme pengawasan etik terhadap penyelenggara Pemilu;
3. Namun demikian, menurut Para Teradu, Pengaduan a quo dibangun atas
konstruksi hukum yang kurang tepat karena mencampuradukkan antara ruang
lingkup verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang menjadi
kewenangan Komisi Pemilihan Umum dengan persoalan mengenai keabsahan
materiil suatu dokumen, yang secara hukum berada di luar objek pemeriksaan
verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Selain itu, Pengadu juga mendalilkan adanya tindakan tidak profesional, tidak
cermat, serta kelalaian Para Teradu tanpa terlebih dahulu menguraikan secara
jelas kewenangan Para Teradu menurut pembagian tugas dalam organisasi KPU
Kabupaten Kediri maupun menunjukkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar
secara konkret. Oleh karena itu, sebelum memberikan tanggapan terhadap setiap
pokok aduan Pengadu, Para Teradu memandang perlu menjelaskan terlebih dahulu
mengenai kedudukan Para Teradu, pembagian tugas dan kewenangan dalam KPU
Kabupaten Kediri, serta ruang lingkup kewenangan KPU dalam pelaksanaan
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan
pelaksanaannya;
5. Bahwa menurut Para Teradu, penjelasan tersebut penting agar Majelis DKPP
memperoleh gambaran yang utuh mengenai batas kewenangan penyelenggara
Pemilu sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik dilakukan
berdasarkan kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Para Teradu, bukan
berdasarkan kewenangan yang diasumsikan oleh Pengadu;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang
Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kediri Periode 2019–2024, Teradu I
menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kediri yang
membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga dan Teradu II
menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kediri yang membidangi Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
(Sosdiklih Parmas dan SDM);
7. Bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Dengan demikian, secara normatif
kewenangan utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi administrasi
dokumen persyaratan bakal calon berada pada Divisi Teknis Penyelenggaraan
Pemilu (Bukti T-1). Oleh karena itu, dalil Pengadu yang secara langsung
membebankan tanggung jawab pelaksanaan verifikasi administrasi kepada Para
Teradu tidak memperhatikan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sehingga telah keliru
dalam menentukan subjek yang dimintai pertanggungjawaban (error in persona);
8. Meskipun demikian, Para Teradu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu
pada KPU Kabupaten Kediri tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kolektif
kolegial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Para
Teradu tetap melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengambilan
keputusan kelembagaan melalui mekanisme rapat pleno bersama seluruh Anggota
KPU Kabupaten Kediri, sehingga setiap keputusan kelembagaan ditetapkan melalui
mekanisme rapat pleno sesuai kewenangan masing-masing anggota. (Bukti T-2);
9. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak profesional dalam
pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 adalah dalil yang tidak beralasan
menurut hukum;
10. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
mengatur bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara
Pemilu wajib menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Pasal 6 ayat
(3) huruf a menegaskan prinsip berkepastian hukum, yang mengandung makna
bahwa penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun Pasal 6 ayat (3) huruf f mengatur prinsip profesional, yang mengandung
makna bahwa penyelenggara Pemilu harus memahami tugas, kewenangan, dan
kewajibannya yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan
wawasan luas;
11. Bahwa prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 harus dipahami secara sistematis dengan memperhatikan
pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing anggota KPU
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk mendukung kelancaran tugas dan
wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
dengan tugas dan wewenang mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota
menyelenggarakan fungsi di antaranya pemberian dukungan teknis dan
administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota
dengan tugas di antaranya memberikan dukungan teknis administratif, membantu
pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, serta
membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
13. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2024
merupakan bagian dari tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta
perubahannya, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023
tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024;
14. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
beserta perubahannya (Bukti T-3), serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T-4);
15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, verifikasi administrasi merupakan proses
penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan
indikator yang telah ditentukan dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
16. Bahwa terhadap dokumen ijazah, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 hanya
menetapkan enam indikator penelitian administrasi terhadap ijazah, yaitu:
1.1.1. dokumen dapat dibuka dan dibaca;
1.1.2. merupakan hasil pindai fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti
ijazah;
1.1.3. memuat identitas bakal calon;
1.1.4. telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
1.1.5. menerangkan kelulusan bakal calon; dan
1.1.6. menggunakan bahasa Indonesia.
17. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan KPU dalam verifikasi administrasi
dokumen hasil pindai berupa ijazah adalah melakukan verifikasi administrasi
terhadap pemenuhan indikator tersebut, bukan melakukan pembuktian mengenai
keaslian materiil suatu ijazah atau penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang
berkaitan dengan dokumen pendidikan;
18. Bahwa penilaian mengenai keabsahan materiil suatu ijazah merupakan persoalan
yang berada di luar kewenangan verifikasi administrasi KPU. Oleh karena itu,
penilaian profesionalitas Para Teradu dalam perkara a quo harus diukur
berdasarkan kepatuhan Para Teradu terhadap prosedur verifikasi administrasi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan
kewenangan yang tidak pernah diberikan oleh Undang-undang kepada KPU;
19. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU
Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
20. Bahwa seluruh proses verifikasi administrasi dilaksanakan melalui Sistem
Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang disediakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen
yang diunggah oleh partai politik berdasarkan indikator verifikasi administrasi
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
21. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi administrasi bukan merupakan tindakan
yang dilakukan berdasarkan penilaian subjektif anggota KPU Kabupaten Kediri,
melainkan dilakukan berdasarkan indikator normatif yang telah ditetapkan secara
nasional dan diterapkan secara seragam pada seluruh KPU Kabupaten/Kota;
22. Bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun
2024 tidak berhenti pada saat pengajuan dokumen oleh partai politik. Peraturan
perundang-undangan memberikan beberapa tahapan pengujian administrasi
secara berjenjang, yang meliputi:
a. pengajuan bakal calon oleh partai politik;
b. verifikasi administrasi awal;
c. penyampaian hasil verifikasi administrasi;
d. masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
e. verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan;
f. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
g. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan
tanggapan terhadap DCS;
h. klarifikasi atas masukan masyarakat apabila terdapat tanggapan yang
memenuhi ketentuan; dan
i. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
23. Bahwa dengan adanya tahapan yang berlapis tersebut, sistem pencalonan dalam
Pemilu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada partai politik
memperbaiki kekurangan administrasi, sekaligus memberikan ruang partisipasi
publik guna menyampaikan masukan terhadap bakal calon sebelum penetapan
Daftar Calon Tetap;
24. Bahwa Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi administrasi merupakan suatu
proses yang berlangsung secara bertahap, transparan, dan terbuka, bukan
tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Kediri;
25. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak cermat dalam melakukan
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Kediri atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI
Perjuangan) adalah dalil yang tidak berdasar baik secara faktual maupun yuridis;
26. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal
calon, KPU Kabupaten Kediri telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
27. Bahwa setelah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kabupaten Kediri
mengumumkan DCS melalui media resmi KPU serta membuka masa penyampaian
masukan dan tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Bukti T-
5);
28. Bahwa selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tersebut,
terdapat empat tanggapan yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun demikian, tidak terdapat tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan
bakal calon atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Selain itu, tidak terdapat rekomendasi maupun saran perbaikan dari Bawaslu
Kabupaten Kediri terkait hasil verifikasi administrasi terhadap bakal calon
dimaksud (Bukti T-6);
29. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik dan
pengawasan kelembagaan telah berjalan sesuai ketentuan, namun pada saat
tahapan pencalonan berlangsung tidak terdapat keberatan atau informasi yang
mengharuskan KPU Kabupaten Kediri melakukan tindak lanjut terhadap dokumen
persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi;
30. Bahwa seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu
Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan mekanisme kelembagaan KPU yang bersifat
kolektif kolegial melalui rapat pleno sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2019. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi, hasil verifikasi (Bukti
T-7), penetapan Daftar Calon Sementara (Bukti T-8), maupun penetapan Daftar
Calon Tetap (Bukti-9) merupakan keputusan kelembagaan yang didasarkan pada
hasil pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Dengan demikian, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa proses
pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024
dilaksanakan secara tidak profesional, tidak cermat, atau menyimpang dari
prosedur yang telah ditetapkan;
32. Bahwa seluruh pokok aduan Pengadu pada hakikatnya berangkat dari anggapan
bahwa KPU Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian
materiil ijazah yang diajukan oleh bakal calon anggota DPRD. Anggapan tersebut
menurut Para Teradu merupakan konstruksi hukum yang tidak tepat;
33. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kewenangan KPU Kabupaten/Kota
dalam tahapan pencalonan dibatasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun
2023, yang mengatur bahwa verifikasi administrasi dilakukan terhadap
pemenuhan persyaratan administrasi berdasarkan indikator yang telah
ditentukan;
34. Bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan
pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah sebagaimana didalilkan oleh
Pengadu. Sehingga dasar argumentasi Pengadu yang menganggap Para Teradu
wajib melakukan pembuktian keaslian ijazah merupakan penafsiran yang tidak
memiliki dasar hukum;
35. Bahwa fakta menunjukkan seluruh tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai
mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 beserta Keputusan KPU
Nomor 403 Tahun 2023;
36. Bahwa dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah diverifikasi
melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), diperiksa berdasarkan indikator
verifikasi administrasi, diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan apabila
diperlukan, diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dibuka ruang
tanggapan masyarakat, hingga akhirnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat;
37. Bahwa seluruh proses tersebut didukung oleh Berita Acara hasil verifikasi
administrasi, Berita Acara DCS, Berita Acara tanggapan masyarakat, dan Berita
Acara penetapan DCT yang menjadi bukti bahwa prosedur administrasi telah
dijalankan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyatakan Para
Teradu tidak profesional atau tidak cermat tidak mempunyai dasar fakta maupun
dasar hukum;
38. Bahwa Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu tidak profesional karena tidak
melakukan klarifikasi kepada sekolah, dinas pendidikan, maupun pihak lain
mengenai dokumen ijazah bakal calon. Namun, Pengadu tidak dapat menunjukkan
adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10
Tahun 2023, maupun Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 yang secara
eksplisit mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi sebagaimana
dimaksud terhadap setiap dokumen ijazah yang secara administratif telah
memenuhi indikator verifikasi;
39. Bahwa dalam hukum administrasi negara berlaku asas legalitas, yaitu setiap
tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu tidak
dapat dibebani kewajiban yang tidak pernah diberikan oleh hukum. Dengan
demikian, tidak dilaksanakannya tindakan yang tidak diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tidak profesional
ataupun pelanggaran kode etik;
40. Bahwa sebagian besar argumentasi Pengadu didasarkan pada informasi, dokumen,
maupun dugaan yang baru diperoleh setelah seluruh tahapan pencalonan selesai
dan setelah Daftar Calon Tetap ditetapkan bahkan seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai;
41. Bahwa penilaian terhadap profesionalitas penyelenggara Pemilu harus dilakukan
berdasarkan fakta, data, informasi, serta kewenangan yang dimiliki penyelenggara
pada saat tindakan administrasi dilaksanakan (ex ante assessment), bukan
berdasarkan informasi yang baru diketahui setelah seluruh proses selesai. Oleh
karena itu, munculnya informasi baru setelah tahapan pencalonan berakhir tidak
serta-merta membuktikan bahwa pada saat verifikasi administrasi Para Teradu
telah bertindak tidak profesional ataupun melanggar kode etik;
42. Bahwa penilaian terhadap tindakan penyelenggara Pemilu harus berdasarkan fakta
yang baru muncul di kemudian hari tidak sejalan dengan asas kepastian hukum,
asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
43. Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu lebih banyak menguraikan dugaan
mengenai keabsahan materiil dokumen ijazah daripada membuktikan adanya
tindakan atau kelalaian Para Teradu yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Sekalipun Pengadu mendalilkan adanya dugaan kejanggalan terhadap dokumen
ijazah, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa Para Teradu telah
bertindak tidak profesional;
44. Bahwa untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik, seharusnya Pengadu
terlebih dahulu membuktikan bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus
dilakukan oleh Para Teradu, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, serta kelalaian
tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip profesionalitas, kecermatan,
dan kepastian hukum. Dalam perkara a quo, rangkaian pembuktian tersebut tidak
berhasil ditunjukkan oleh Pengadu. Oleh karena itu, dalil Pengadu lebih
merupakan asumsi yang dibangun dari dugaan mengenai keabsahan materiil
dokumen daripada pembuktian mengenai adanya pelanggaran etik oleh Para
Teradu;
45. Bahwa KPU Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau
menyatakan keaslian materiil suatu ijazah. Kewenangan KPU dalam tahapan
pencalonan terbatas pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen
persyaratan bakal calon sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Adapun mengenai kebenaran
materiil atas dokumen yang diajukan menjadi tanggung jawab bakal calon yang
bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian Formulir Model BB
Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam pernyataan tersebut, bakal
calon menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen persyaratan pencalonan yang
diinput dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah benar,
lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
digunakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota (Bukti T-10); dan
46. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Kediri
menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang
disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Verifikasi dilakukan
berdasarkan hasil pindai dokumen yang diunggah oleh partai politik dengan
mengacu pada enam indikator verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Berdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap seluruh indikator tersebut, dokumen persyaratan
bakal calon atas nama Agus Abadi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
sehingga tidak terdapat fakta maupun dasar hukum yang dapat membuktikan
bahwa KPU Kabupaten Kediri telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses verifikasi
administrasi dimaksud.
[2.10] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Bahwa DKPP memanggil Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026.
Bahwa Para Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:
[2.10.1] Ketua atau Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 582 Tahun 2025
tentang Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 (Bukti PT.1) terbukti
bahwa Teradu I atas nama Ninik Sunarmi merupakan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 758 Tahun 2024
tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 34 (Tiga
Puluh Empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 (Bukti
PT.2) terbukti bahwa Teradu II atas nama Nanang Qosim merupakan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
3. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah berpedoman
pada:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun
2023);
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut
dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut
dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2024); dan
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut
Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023).
4. Bahwa berdasarkan BAB II Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 pada halaman
9 menjelaskan pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian
kebenaran langkah-langkah verifikasi administrasi dokumen Bakal Calon DPRD
Kabupaten/Kota khususnya untuk fotokopi ijazah adalah dengan indikator sebagai
berikut:
a. dokumen dapat dibuka dan dibaca;
b. dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/surat keterangan
pengganti ijazah;
c. dokumen memuat nama Bakal Calon;
d. dokumen dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
e. dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon; dan
f. dokumen menggunakan bahasa Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan dokumen administrasi tahapan
pencalonan, KPU Kabupaten Kediri telah melaksanakan tahapan verifikasi
administrasi khususnya terhadap dokumen fotokopi ijazah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas;
6. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan dibatasi
pada penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, dan tidak mencakup kewenangan untuk melakukan pembuktian
maupun penetapan keaslian materiil dokumen yang diterbitkan oleh instansi lain.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU
Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
8. Bahwa selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat yang
dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023
sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tidak terdapat satu pun
keberatan, laporan, maupun tanggapan masyarakat mengenai dokumen
persyaratan pencalonan yang menjadi objek perkara a quo; dan
9. Bahwa dalam hal pelaksanaan supervisi dan pengawasan kepada KPU
Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selama tahapan
pencalonan yang dimulai sejak tanggal 24 April 2023 hingga penetapan Anggota
DPRD terpilih Kabupaten Kediri 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 1184 Tahun 2024
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024, tidak
pernah menerima laporan dan/atau pengaduan perkara a quo bahkan selama
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tidak ada perkara hukum yang melibatkan
KPU Kabupaten Kediri sebagai pihak yang dilaporkan dan/atau diadukan. Keadaan
tersebut menunjukkan bahwa selama seluruh tahapan pencalonan hingga
penetapan calon terpilih tidak terdapat keberatan administratif maupun dugaan
pelanggaran etik yang diketahui atau dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.
[2.10.2] Anggota KPU Kabupaten Kediri
a. Irbabul Lubab
1. Pihak Terkait adalah Komisioner KPU Kabupaten Kediri 2019-2024, dilantik pada 13
Juni 2024, yaitu setelah tahapan pencalonan/pengangkatan Para Teradu selesai.
Pihak Terkait tidak terlibat sama sekali dalam proses verifikasi dokumen persyaratan
ijazah calon anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Dapil 1 atas nama Agus Abadi
pada saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Kediri Tahun 2024 yang
dipersoalkan, karena tahapan itu berlangsung pada periode kepengurusan sebelum
Pihak Terkait menjabat;
2. Pihak Terkait diminta memberikan keterangan dalam pemeriksaan kode etik a quo
karena kedudukan Pihak Terkait saat ini sebagai Komisioner KPU yang turut
bertanggung jawab menjaga integritas kelembagaan, sehingga Pihak Terkait perlu
menjelaskan posisi Pihak Terkait kepada Majelis Sidang bahwa Pihak Terkait tidak
terlibat dalam tahapan verifikasi ijazah yang menjadi objek pengaduan; dan
3. Sehubungan dengan dugaan ijazah palsu terhadap Para Teradu, Pihak Terkait
tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dan tidak memiliki pengetahuan
langsung atas proses verifikasi ijazah dimaksud, karena tahapan tersebut
berlangsung sebelum saya menjabat. Untuk itu, Pihak Terkait menyerahkan
penilaian atas kebenaran dugaan tersebut kepada Majelis Sidang berdasarkan bukti
dan keterangan dari pihak yang berwenang dan terlibat langsung pada proses
tersebut. Pihak Terkait berharap proses pemeriksaan ini dapat berjalan secara adil
dan objektif bagi semua pihak.
b. Mohammad Isnaini
1. Pihak Terkait adalah Anggota KPU Kab. Kediri periode berjalan, dilantik pada 13 Juni
2024, yaitu setelah tahapan pencalonan/pengangkatan Para Teradu selesai. Pihak
Terkait tidak terlibat sama sekali dalam proses verifikasi dokumen persyaratan
ijazah calon anggota legislatif pada saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD
Kediri Tahun 2024 yang dipersoalkan, karena tahapan itu berlangsung pada periode
komisioner sebelum saya menjabat;
2. Meskipun Pihak Terkait tidak terlibat dalam tahapan verifikasi dokumen persyaratan
ijazah calon anggota legislatif tahun 2024 yang dipersoalkan, Pihak Terkait menjabat
sebagai Anggota pada lembaga yang sama dengan Para Teradu. Putusan atas perkara
ini berpotensi berdampak langsung terhadap kredibilitas dan kelangsungan tugas
kelembagaan KPU tempat Pihak Terkait menjabat, sehingga Pihak Terkait
berkepentingan untuk memberikan keterangan yang menjelaskan posisi Pihak
Terkait secara jelas kepada Majelis; dan
3. Sebagai Anggota KPU kabupaten Kediri Periode 2024-2029, Pihak Terkait
mendukung penuh proses persidangan yang dilakukan DKPP supaya berjalan
dengan transparan dan obyektif.
c. Agus Hariono
1. Pengetahuan Pihak Terkait terhadap Persoalan yang Diadukan
a. Bahwa pada saat tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam
Pemilu Tahun 2024 berlangsung, Pihak Terkait merupakan Anggota KPU
Kabupaten Kediri yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan,
sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri mengenai
pembagian divisi dan bidang tugas anggota KPU Kabupaten Kediri (Bukti PT1-
1);
b. Bahwa berdasarkan pembagian tugas dan fungsi antar-divisi, Pihak Terkait tidak
menjalankan fungsi koordinasi teknis secara langsung terhadap pelaksanaan
tahapan pencalonan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal
calon. Fungsi koordinasi teknis atas pelaksanaan tahapan dimaksud berada
pada Divisi Teknis (Bukti PT.1-2);
c. Bahwa meskipun terdapat pembagian tugas dan fungsi antar-divisi, KPU
Kabupaten Kediri tetap bekerja sebagai lembaga yang bersifat kolektif dan
kolegial, termasuk dalam pengambilan keputusan kelembagaan (Bukti PT.1-2);
d. Bahwa pada saat proses verifikasi administrasi dan tahapan pencalonan
berlangsung, Pihak Terkait tidak mengetahui adanya masukan dan tanggapan
masyarakat berupa informasi, laporan, keberatan, rekomendasi, maupun fakta
konkret maupun saran perbaikan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu
Kabupaten Kediri yang menunjukkan adanya persoalan atau keraguan terhadap
dokumen ijazah atas nama Agus Abadi; dan
e. Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui adanya dugaan persoalan terhadap
dokumen ijazah tersebut setelah munculnya informasi dan pengaduan yang
menjadi pokok perkara a quo.
2. Proses Verifikasi Dokumen Persyaratan Ijazah Agus Abadi
a. Bahwa berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait, dokumen ijazah merupakan
salah satu dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan melalui mekanisme
pencalonan dan dilakukan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan serta
pedoman teknis yang berlaku pada saat tahapan pencalonan, sebagaimana diatur
dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403
Tahun 2023 (Bukti PT.1-3 dan Bukti PT.1-4);
b. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri
melalui mekanisme kelembagaan dan berdasarkan indikator verifikasi
administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan serta pedoman teknis
pencalonan. Verifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
terhadap dokumen yang diunggah oleh partai politik sesuai indikator yang telah
ditetapkan (Bukti PT.1-4);
c. Bahwa berdasarkan dokumen dan hasil tahapan yang diketahui Pihak Terkait,
dokumen persyaratan bakal calon, termasuk dokumen atas nama Agus Abadi,
telah melalui proses verifikasi administrasi sesuai mekanisme yang berlaku dan
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon serta Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (Bukti PT.1-5);
d. Bahwa setelah proses verifikasi administrasi, tahapan pencalonan dilanjutkan
dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), pembukaan ruang bagi
masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan, penetapan tindak
lanjut terhadap masukan dan tanggapan yang diterima, serta penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) sesuai tahapan yang berlaku (Bukti PT.1-6 dan Bukti PT.1-7);
e. Bahwa selama tahapan pencalonan berlangsung, Pihak Terkait tidak mengetahui
adanya masukan atau tanggapan yang secara khusus mempersoalkan dokumen
hasil pindai ijazah atas nama Agus Abadi. Berdasarkan dokumen hasil masukan
dan tanggapan masyarakat yang tersedia, tidak terdapat tanggapan yang
berkaitan dengan bakal calon atas nama Agus Abadi (Bukti PT.1-6); dan
f. Bahwa Pihak Terkait juga tidak mengetahui adanya rekomendasi atau saran
perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri yang secara khusus berkaitan dengan
dokumen ijazah atas nama Agus Abadi pada saat tahapan pencalonan
berlangsung. Berdasarkan dokumen tahapan yang tersedia, tidak terdapat
rekomendasi maupun saran perbaikan dimaksud (Bukti PT.1-6).
3. Penutup
a. Pihak Terkait tidak mengetahui adanya persoalan atau dugaan keraguan
terhadap hasil pindai dokumen ijazah atas nama Agus Abadi pada saat proses
verifikasi administrasi dan tahapan pencalonan berlangsung;
b. Pihak Terkait tidak membidangi koordinasi teknis pelaksanaan verifikasi
administrasi dokumen persyaratan bakal calon, namun tetap menjalankan
tanggung jawab kelembagaan sesuai pembagian tugas dan prinsip kerja kolektif
kolegial (Bukti PT1-1 dan Bukti PT1-2);
c. Berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait dan dokumen kelembagaan yang
tersedia, proses pencalonan atas nama Agus Abadi telah dilaksanakan melalui
mekanisme verifikasi administrasi serta tahapan pencalonan sesuai ketentuan
yang berlaku (Bukti PT1-3, Bukti PT1-4, Bukti PT1-5, Bukti PT1-6, dan Bukti
PT1-7); dan
d. Keterangan ini disampaikan berdasarkan fakta yang diketahui Pihak Terkait,
kedudukan serta pembagian tugas Pihak Terkait pada saat tahapan
berlangsung, dan dokumen kelembagaan yang tersedia.
4. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
KODE
NO NAMA BUKTI
BUKTI
1. PT.1-1 Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Susunan
Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Kediri
Periode 2019–2024;
2. PT.1-2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
3. PT.1-3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. PT.1-4 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;
5. PT.1-5 Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon dan Berita Acara Hasil Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
6. PT.1-6 Dokumen Pengumuman DCS, Masukan dan Tanggapan
Masyarakat, serta Dokumen Penetapan Status Masukan dan
Tanggapan Masyarakat; dan
7. PT.1-7 Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu
Tahun 2024.
[2.10.3] Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri
A. Pengawasan Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Pasal 97
huruf b angka 3 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang–undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang
(selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berbunyi:
- Pasal 101 huruf b angka 2 UU Pemilu “mengawai pelaksanaan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas
:pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
anggota DPRD kabupaten/kota”; dan
- Pasal 104 huruf b UU Pemilu “melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya”.
2. Bahwa tindak lanjut pada Pasal 101 huruf b angka 2 UU Pemilu, Pihak Terkait
Kabupaten Kediri dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Serentak Tahun 2024, khususnya Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas,
wewenang, serta kewajiban dengan melakukan pengawasan pada:
2.1. Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu
Serentak Tahun 2024, Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tanggal 24 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
2.2. Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024
Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 1 Mei 2023 sampai
dengan 14 Mei 2023;
2.3. Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten
Kediri, pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
2.4. Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten
Kediri, pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
2.5. Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten
Kediri, pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
2.6. Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu
Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023; dan
2.7. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu
Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023;
3. Bahwa pada 7 (tujuh) pengawasan tersebut, mekanisme pengawasan yang kami
Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri lakukan meliputi 3 (tiga), yakni:
3.1 Rencana Persiapan
1. Membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan;
2. Membuat Surat Imbauan Tahapan Pengumuman, Pengajuan,
Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan,
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon
Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada
KPU Kabupaten Kediri, dan Partai Politik;
3. Membuat Surat Tugas Pengawasan di KPU Kabupaten Kediri Tahapan
Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) di KPU Kabupaten Kediri;
4. Membuat Surat Permohonan Pembukaan akun SILON Pencalonan
kepada KPU Kabupaten Kediri;
5. Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP) tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Pemilihan
Umum Tahun 2024; dan
6. Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Kediri pada masing-masing
tahapan baik via daring dan luring;
3.2 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan
Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
1. Pengawasan Rekapitulasi data penerimaan Pengajuan, Pengajuan
Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS),
dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri;
2. Melakukan Rekapitulasi Data Prosentase Pembulatan pada PKPU
10/2023 Pada penerimaan Pengajuan, Pengajuan Perbaikan,
Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Untuk Pemilu
Serentak Tahun 2024; dan
3. Melakukan Pengawasan Verifikasi Adminitrasi Dokumen pada
penerimaan Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan
Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kediri dan per partai politik, per daerah pemilihan, per
bakal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kediri, terhadap hasil pemeriksaan dengan indikator
termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Dokumen pencatuman gelar;
b. ijazah SMA/sederajat;
c. KTA Parpol; KTP;
d. Surat Bebas Narkoba;
e. Surat Sehat Jasmani;
f. Surat Sehat Rohani;
g. Surat Keterangan Pengadilan;
h. Surat Pernyataan Bakal Calon; dan
i. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
3.3 Penindakan
1. Saran perbaikan;
2. Potensi sengketa pemilu; dan
3. Potensi penanganan pelanggaran pemilu;
4. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pelaksanaan tugas
Pengawasan Pemilu pada Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan
Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kediri, dengan melakukan pencermatan dokumen
persyaratan Bacaleg pada masing-masing Tahapan baik secara langsung
(Pengawasan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur dan Kantor KPU masing-
masing Bawaslu Kabupaten/Kota), dan secara tidak langsung (melalui SILON
Pencalonan);
5. Terhadap angka 3, Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri membuat surat
Langkah- langkah Pengawasan, yakni:
5.1. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 dengan nomor 020/HK.01.01/K.JI-09/04/2023
tertanggal 29 April 2023 sebagaimana diubah dengan Perubahan Atas
Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Nomor:
020/HK.01.01/K.JI-09/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nomor
027/HK.01.01/K-JI.09/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;
5.2. Menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri perihal surat Tugas
Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan
nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-
09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023; dan
5.3. Mengirim Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Perihal Permohonan
Akses Silon dengan nomor 069/PM.00.02/K.JI-09/05/2023 tertanggal 2
Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Kediri.
B. Keterangan Terkait Fungsi Pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait
Bawaslu Kabupaten Kediri Memberikan Keterangan Sebagai Berikut:
1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kediri
1.1 Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat
Imbauan kepada KPU Kabupaten Kediri dengan nomor
025/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April 2023 yang pada
pokoknya Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada KPU Kabupaten
Kediri agar: [Vide Bukti PT.2-1]
a. Dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Kediri berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,
akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel serta mematuhi program dan
jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri
yang telah ditetapkan;
b. Memaksimalkan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Kediri melalui media sosial, media massa elektronik, media
massa cetak dan media massa lainnya serta melakukan sosialisasi
terkait dengan persyaratan bakal calon, tata cara pengajuan bakal
calon dan dokumen persyaratan administrasi Sakal Calon anggota
DPRD Kabupaten Kediri secara masif kepada pengurus Partai
Politik peserta Pemilu di Kabupaten Kediri; dan
c. Membentuk helpdesk tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten
Kediri.
1.2 Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat
Imbauan kepada Partai Politik dengan nomor 026/HM.02.00/K.JI-
09/04/2023 tertanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya Bawaslu
Kabupaten Kediri mengimbau kepada Partai Politik di Kabupaten Kediri
agar: [Vide Bukti PT.2-2]
1.2.1 Berkoordinasi secara aktif kepada Pengurus Partai Politik diatas-
nya dalam hal penunjukan Admin Silon Parpol untuk mengelola
data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Kediri;
1.2.2 Memperhatikan persyaratan administrasi Bakal Calon anggota
DPRD Kabupaten Kediri, antara lain merupakan warga negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung
sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD
Kabupaten Kediri;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa
Indonesia dikecualikan bagi penyandang Disabilitas yang
memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai
anggota DPRD Kabupaten Kediri;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah
aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana
yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan
rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang
tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau
karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan
usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara;
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil,
selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, Bakal Calon harus
memenuhi persyaratan:
a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau
anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan
surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta
Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus
sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD
kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada
Pemilu terakhir; dan
d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia
pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia
pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan,
panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia
pengawas Pemilu luar negeri.
1.2.3 Memperhatikan ketentuan Persyaratan administrasi Bakal Calon
anggota DPRD Kabupaten Kediri, telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf
g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya
sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan
administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan
terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal
Calon dan tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk
pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
1.2.4 Berkoordinasi secara aktif dengan KPU Kabupaten Kediri terkait:
a. Persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten
Kediri;
b. Pemenuhan Dokumen persyaratan administrasi pengajuan
Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kediri;
c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk
pengelolaan data dan dokumen dalam proses pencalonan; dan
b. Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Kediri.
1.3 Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten
Kediri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan
pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten (DPRD) Kediri melalui laman resmi dan publikasi
media sosial dan website [Vide Bukti PT.2-3].
C. Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat
Tugas Ketua nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-
09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor
028/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April 2023 yang pada pokoknya
Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan KPU Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota [Vide Bukti PT.2-5];
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan penerimaan
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 [Vide Bukti PT2-6]
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2023
tidak ada pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri, hanya ada konsultasi yang dilakukan oleh LO partai politik
[Vide Bukti PT.2-7];
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat 1 partai politik
yaitu HANURA yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide
Bukti PT.2-7];
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Mei 2023 terdapat 2 partai politik
yaitu PDI Perjuangan dan Nasdem yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten
Kediri [Vide Bukti PT.2-7];
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 12 Mei 2023 terdapat 4 partai politik
yaitu PAN, PKS, PPP, dan Partai Ummat yang mengajukan Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU
Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7];
8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 13 Mei 2023 terdapat 4 partai politik
yaitu Perindo, PBB, PKB dan Gerindra yang mengajukan Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU
Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7];
9. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat 7 partai politik
yaitu Golkar, Demokrat, PKN, PSI, Gelora, Garuda, dan Partai Buruh yang
mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7]; dan
10. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri terdapat 739 yang terdiri dari 419 laki-laki dan 320
perempuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri dengan rincian sebagai tabel berikut: [Vide Bukti PT.2-8].
D. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua Nomor
021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023
tertanggal 30 April tahun 2023; [Vide Bukti PT.2-4];
2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor
033/HM.02.00/K.JI-09/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya
Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri agar berpedoman pada Keputusan KPU
RI nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota. [Vide Bukti PT.2-9];
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dari tanggal 15 Mei 2023 sampai
dengan 23 Juni 2023 [Vide Bukti PT.2-10];
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat
pembatasan pada akses SILON Bawaslu terhadap akses berkas Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri yang di
unggah, hal tersebut mengakibatkan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri
tidak dapat melakukan penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan
dalam tampilan akses SILON hanya menampilkan progres penelitian Dokumen
Persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh verifikator KPU Kabupaten
Kediri; [Vide Bukti PT.2-11];
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
selain melakukan pengawasan dengan melalui Silon, Pihak Terkait Bawaslu
Kabupaten Kediri juga melakukan pengawasan melekat di kantor KPU
Kabupaten Kediri dari tanggal 15 sampai dengan 23 Juni 2023 [Vide Bukti PT.-
10];
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri di
KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dengan menugaskan 6 verifikator
untuk melakukan penelitian terhadap kegandaan Bakal Calon serta kebenaran
dan keabsahan Dokumen Wajib Seluruh Bakal Calon yaitu:
a. KTP;
b. Surat Pernyataan Bakal Calon;
c. Ijazah Setingkat SMA;
d. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani;
e. Surat Keterangan Kesehatan Rohani;
f. Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba;
g. Surat Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih;
h. KTA; dan
i. Pas Foto.
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri dalam melakukan penelitian Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
berpedoman pada Keputusan KPU RI nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU
Kabupaten Kediri melakukan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan
terhadap 739 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kediri.
E. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan
fungsi pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor 021/PM.00.01/K.JI-
09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun
2023 [Vide Bukti PT.2-4];
2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan
kepada Partai Politik dengan nomor 041/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal
27 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Kediri
mengimbau kepada Partai Politik di Kabupaten Kediri agar dalam melakukan
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri memperhatikan hasil
verifikasi administrasi, aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri dan
memperhatikan ketentuan waktu pengajuan perbaikan [Vide Bukti PTB-12];
3. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor
042/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya
Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri agar menerima pengajuan perbaikan,
memastikan kelengkapan dokumen, memperhatikan status pengajuan
perbaikan, dan batas waktu pengajuan sebagaimana ketentuan yang berlaku
[Vide Bukti PT.2-13];
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan penerimaan Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9
Juli 2023;
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 tidak terdapat Partai Politik
yang melakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri;
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tanggal 8 Juli 2023 terdapat 1 Partai Politik yang melakukan perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa; dan
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada
tanggal 9 Juli 2023 terdapat 17 Partai Politik yang melakukan perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai
Demokrat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh, Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Ummat,
Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gelora,
Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia, dan
Partai Hati Nurani Rakyat.
F. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor
021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023
tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor
048/HM.02.00/K.JI-09/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya
menerangkan Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri agar berpedoman pada
Keputusan KPU RI nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [Vide Bukti PT.2-14];
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak
Tahun 2024 dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri dalam melakukan penelitian Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
telah berpedoman pada Keputusan KPU RI nomor 403 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
sebanyak 724 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kediri yang terdiri dari 403 laki-laki dan 321 perempuan yang
dilakukan verifiikasi administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri oleh
KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-15].
G. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara
(DCS) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor
021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023
tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Penyusunan
Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dari
tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023;
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri pada Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus tahun 2023
[Vide Bukti PT.2-16];
4. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 19 Agustus
tahun 2023 melakukan publikasi dalam bentuk flyer pada laman sosial media
Instagram terkait ajakan untuk memberikan masukan dan tanggapan
masyarakat pasca KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024 [Vide Bukti PT.2-17];
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri pada Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri membuka
Tanggapan dan Masukan Masyarakat secara tertulis dari tanggal 19 Agustus
2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 yang dapat disampaikan melalui 3
sarana yaitu, a) website resmi, b) datang langsung ke kantor KPU Kabupaten
Kediri, dan c) mengirimkan surat elektronik ke email KPU Kabupaten Kediri
[Vide Bukti PT.2-18];
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri melakukan publikasi di media sosial instagram resmi KPU
Kabupaten Kediri perihal Tanggapan dan Masukan Masyarakat serta tata cara
pengajuan [Vide Bukti PT.2-18];
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 4
(empat) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai PSI untuk di
lakukan klarifikasi dengan hasil status Tanggapan dan Masukan tidak
memenuhi syarat [Vide Bukti PT.2-19];
8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai PSI [Vide Bukti PT2-20]; dan
9. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
setelah masa masukan dan tanggapan masyarakat berakhir tidak ada masukan
dan tanggapan masyarakat berkaitan dugaan ijazah palsu Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi.
H. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
1. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri,
pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dari tanggal 24
September 2023 sampai dengan 4 November 2023; dan
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU
Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri pada tanggal 4 tahun 2023
[Vide Bukti PT.2-20].
I. Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait memberikan alat bukti
sebagai berikut:
KODE URAIAN BUKTI
NO
BUKTI
1. PT.2-1 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor
025/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April
2023;
2. PT.2-2 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada Partai Politik nomor
026/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April
2023;
3. PT.2-3 Fotokopi Dokumen Gambar Tangkapan Layar flyer dan
surat Ketua KPU Kabupaten Kediri tentang pengumuman
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri di
Media Sosial KPU Kabupaten Kediri;
4. PT.2-4 Fotokopi Dokumen Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten
Kediri nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan Surat
Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri
022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun
2023;
5. PT.2-5 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor
028/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April
2023;
6 PT.2-6 Fotocopi Dokumen dokumentasi Bawaslu Kabupaten
Kediri pada kegiatan pelaksanaan pengawasan Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
7. PT.2-7 Fotokopi Dokumen Daftar Hadir pada tahapan Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
8. PT.2-8 Fotokopi Dokumen Alat Kerja Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Kediri pada tahapan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
9. PT.2-9 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor
033/HM.02.00/K.JI-09/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
10. PT.2-10 Fotokopi Dokumen dokumentasi Bawaslu Kabupaten
Kediri pada kegiatan pelaksanaan pengawasan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di
KPU Kabupaten Kediri;
11. PT.2-11 Fotokopi Dokumen dokumentasi Bawaslu Kabupaten
Kediri dokumentasi dalam bentuk tangkapan layar SILON;
12. PT.2-12 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada Partai Politik nomor
041/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023;
13. PT.2-13 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor
042/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023;
14. PT.2-14 Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor
048/HM.02.00/K.JI-09/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023;
15. PT.2-15 Fotokopi Dokumen Alat Kerja Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Kediri pada tahapan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di
KPU Kabupaten Kediri;
16. PT.2-16 Fotokopi Dokumen KPU Kabupaten Kediri nomor
471/PL.01.4-Pu/3506/2023 tentang Pengumuman Daftar
Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. PT.2-17 Fotokopi Dokumen flyer Bawaslu Kabupaten Kediri perihal
ajakan untuk memberikan masukan dan tanggapan
masyarakat pasca KPU Kabupaten Kediri mengumumkan
Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
18. PT2-18 Fotokopi Dokumen flyer KPU Kabupaten Kediri perihal
ajakan untuk memberikan masukan dan tanggapan
masyarakat pasca mengumumkan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
19. PT.2-19 Fotokopi Dokumen nomor 480/PL.01.4-BA/3506/2023
perihal Pemberitahuan rekapitulasi dan permintaan
klarifikasi terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat
pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten
Kediri;
20. PT.2-20 Fotokopi Dokumen Nomor 434/PL.01.4-BA/3506/2023
tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan
Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara
Anggota DPRD Kabupaten Kediri; dan
21. PT.2-21 Fotokopi Dokumen nomor 580/PL.01.4-Pu/3506/2023
tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
[2.10.4] Sekretariat KPU Kabupaten Kediri
1. Donny Hendrawan, Kepala Subbagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten
Kediri
Sehubungan dengan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu mengenai proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi, Pihak Terkait
menerangkan sebagai berikut:
A. Kedudukan dan Tugas Pihak Terkait
1. Bahwa pada saat ini, Pihak Terkait menjabat sebagai Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Kediri. Namun pada
tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun
2024, Pihak Terkait menjabat sebagai Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU
Kabupaten Kediri;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2020 pasal 228 huruf b,
c, dan g tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pihak
Terkait bertugas memberikan dukungan teknis administratif, membantu
pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
dan membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Bukti PT3-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kediri Nomor 419
Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan
Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Pihak Terkait ditetapkan sebagai
Koordinator Tim Verifikator (Bukti PT3-2);
4. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pihak Terkait melaksanakan fungsi
koordinasi pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi
administrasi dokumen persyaratan bakal calon bersama Tim Verifikator sesuai
pembagian tugas, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pedoman
teknis yang berlaku;
5. Bahwa pelaksanaan tugas Tim Verifikator merupakan bagian dari dukungan
teknis dan administratif Sekretariat KPU Kabupaten Kediri terhadap
pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam
Pemilu Tahun 2024; dan
6. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten
Kediri dalam Pemilu Tahun 2024, Pihak Terkait memberikan dukungan teknis
administratif, dalam hal ini menyampaikan hasil tugas dalam penerimaan
pengajuan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon secara
berjenjang melalui Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
B. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Administrasi
1. Bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam
Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta
perubahannya, serta Keputusan KPU 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan tahapan pengajuan dan verifikasi administrasi,
Saksi bersama Ketua Divisi Teknis dan personil yang ditugaskan dalam tahapan
pencalonan mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi,
asistensi, dan kegiatan teknis lainnya;
3. Bahwa setelah memperoleh pembekalan mengenai ketentuan pencalonan,
mekanisme verifikasi administrasi, penggunaan SILON, serta tata cara
pemeriksaan dokumen persyaratan bakal calon, KPU Kabupaten Kediri
memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada partai politik peserta Pemilu
mengenai tata cara pengajuan bakal calon, penggunaan SILON, pengunggahan
dokumen, serta mekanisme perbaikan dokumen persyaratan;
4. Bahwa pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratannya dilakukan melalui
Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai mekanisme dan jadwal tahapan
yang berlaku;
5. Bahwa setelah masa pengajuan berakhir, Tim Verifikator melaksanakan
penelitian dan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan partai
politik dan dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan indikator dan tata
cara yang telah ditetapkan dalam peraturan serta pedoman teknis pencalonan;
6. Bahwa hasil penelitian dan verifikasi administrasi, Pihak Terkait mendapatkan
laporan dari Tim Verifikator yang kemudian disampaikan kepada Ketua Divisi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu saat itu, agar diteliti dan diperiksa guna
mendapat persetujuan penerbitan draft berita acara verifikasi, yang nantinya di
tandatangani oleh semua pimpinan dan diunggah ke dalam SILON sebagai dasar
penyampaian informasi kepada partai politik untuk melakukan perbaikan,
pelengkapan, atau penggantian dokumen apabila terdapat persyaratan yang
belum memenuhi ketentuan; dan
7. Bahwa terhadap dokumen yang diajukan pada masa perbaikan, Pihak Terkait
bersama Tim Verifikator kembali melakukan penelitian administrasi sesuai
indikator dan tata cara yang berlaku.
C. Keterangan Pihak Terkait mengenai Dokumen Ijazah Agus Abadi
1. Bahwa Pihak Terkait didampingi oleh Ketua Divisi Teknis sebagai pengarah
terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi administrasi terhadap
dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri sebagai
bagian dari Tim Verifikator, sesuai pembagian kerja dan mekanisme yang
berlaku;
2. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan secara kolektif oleh Tim
Verifikator terhadap dokumen persyaratan bakal calon. Oleh karena proses
pemeriksaan dilakukan oleh tim terhadap dokumen seluruh bakal calon, Pihak
Terkait tidak dapat memastikan secara spesifik personil yang melakukan
pemeriksaan awal terhadap dokumen persyaratan atas nama Agus Abadi;
3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat dalam dokumen
dan sistem pencalonan, dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi
telah melalui proses verifikasi administrasi sesuai dengan mekanisme dan
indikator yang berlaku pada saat tahapan pencalonan;
4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat pada saat tahapan
berlangsung, dokumen ijazah atas nama Agus Abadi dinyatakan Memenuhi
Syarat (MS) berdasarkan indikator verifikasi administrasi yang berlaku pada saat
itu; dan
5. Bahwa setelah proses verifikasi administrasi, tahapan pencalonan dilanjutkan
dengan pengumuman Daftar Calon Sementara, pemberian kesempatan kepada
masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan, penanganan
terhadap masukan dan tanggapan yang diterima sesuai mekanisme, serta
penetapan Daftar Calon Tetap sesuai tahapan yang berlaku. Pihak Terkait tidak
mengetahui adanya informasi, laporan, keberatan, rekomendasi, maupun fakta
konkret yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus
Abadi pada saat tahapan pencalonan berlangsung.
D. Penutup
1. Pihak Terkait berkedudukan sebagai Koordinator Tim Verifikator dalam
pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024;
2. Proses verifikasi administrasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator berdasarkan
pembagian tugas, mekanisme, indikator, dan pedoman teknis yang berlaku;
3. Dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah melalui proses
verifikasi administrasi dalam tahapan pencalonan, dan dokumen ijazah yang
diajukan dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil verifikasi
administrasi pada saat tahapan berlangsung;
4. Selama pelaksanaan tahapan pencalonan, Pihak Terkait tidak mengetahui
adanya informasi yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas
nama Agus Abadi; dan
5. Keterangan ini disampaikan berdasarkan tugas dan keterlibatan Pihak Terkait
dalam Tim Verifikator, pengetahuan Pihak Terkait selama pelaksanaan tahapan,
serta dokumen hasil verifikasi dan dokumen tahapan yang tersedia.
E. Bahwa Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait
menyampaikan alat bukti sebagai berikut:
KODE URAIAN BUKTI
NO
BUKTI
1. PT.3-1 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; dan
2. PT.3-2 Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan
Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kediri untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Panji Dwi Herdian adalah Staf Subbagian Teknis KPU Kabupaten Kediri
Sehubungan dengan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu mengenai proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi, Pihak Terkait
menerangkan sebagai berikut:
A. Kedudukan dan Tugas
1. Bahwa pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu
Tahun 2024, Pihak Terkait bertugas sebagai Staf Subbagian Teknis KPU
Kabupaten Kediri;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2020 pasal 228 huruf b, c,
dan g tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pihak Terkait
bertugas memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan
tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; dan membantu
pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Bukti PT.4-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kediri Nomor 419
Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan
Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Pihak Terkait ditetapkan sebagai
anggota Tim Verifikator (Bukti PT.4-2);
4. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pihak Terkait melaksanakan fasilitasi
penerimaan pengajuan serta pemeriksaan dan verifikasi administrasi dokumen
persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan
pembagian tugas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pedoman
teknis yang berlaku; dan
5. Bahwa pelaksanaan tugas Pihak Terkait sebagai anggota Tim Verifikator
merupakan bagian dari dukungan teknis dan administratif Sekretariat KPU
Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024.
B. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi
1. Bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam
Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pedoman teknis pencalonan yang berlaku pada saat tahapan
dilaksanakan;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan tahapan pengajuan dan verifikasi administrasi,
Pihak Terkait bersama Ketua Divisi Teknis dan personil yang ditugaskan
mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, asistensi, dan kegiatan teknis
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan serta tata cara
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kediri memberikan fasilitasi kepada partai politik peserta
Pemilu mengenai tata cara pengajuan bakal calon, penggunaan Sistem Informasi
Pencalonan (SILON), pengunggahan dokumen persyaratan, serta mekanisme
perbaikan dokumen sesuai jadwal tahapan;
4. Bahwa pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratannya dilakukan melalui
SILON sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang ditetapkan;
5. Bahwa setelah masa pengajuan berakhir, Pihak Terkait bersama anggota Tim
Verifikator lainnya melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi administrasi
terhadap dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan pembagian kerja,
indikator verifikasi, serta tata cara yang ditetapkan dalam peraturan dan
pedoman teknis pencalonan;
6. Bahwa hasil pemeriksaan dan verifikasi administrasi disampaikan kepada admin
selaku koordinator yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Divisi Teknis saat
itu agar diteliti dan diperiksa guna mendapat persetujuan penerbitan draft berita
acara verifikasi; dan
7. Bahwa terhadap dokumen yang diajukan dalam masa perbaikan, Tim Verifikator
kembali melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi berdasarkan
indikator dan tata cara yang sama seperti verifikasi awal.
C. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Dokumen Ijazah Agus Abadi
1. Bahwa Pihak Terkait bersama anggota Tim Verifikator lain didampingi Ketua
Divisi Teknis sebagai pengarah terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan
verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Kediri sebagai anggota Tim Verifikator sesuai pembagian kerja
dan mekanisme yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat dalam dokumen
dan sistem pencalonan, dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi
telah melalui proses verifikasi administrasi sesuai dengan mekanisme dan
indikator yang berlaku pada saat tahapan pencalonan;
3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat pada saat tahapan
berlangsung, dokumen ijazah atas nama Agus Abadi dinyatakan Memenuhi
Syarat (MS) berdasarkan indikator verifikasi administrasi yang berlaku pada saat
itu;
4. Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Saksi tidak mengetahui adanya informasi,
laporan, maupun keberatan yang secara khusus mempersoalkan dokumen
ijazah atas nama Agus Abadi pada saat tahapan pencalonan berlangsung; dan
5. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait dan berdasarkan dokumen
tahapan yang tersedia, Saksi tidak mengetahui adanya masukan atau tanggapan
Masyarakat maupun rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu
Kabupaten Kediri yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas
nama Agus Abadi, baik selama masa pengumuman Daftar Calon Sementara
hingga tahapan pencalonan berakhir.
D. Penutup
1. Pihak Terkait merupakan anggota Tim Verifikator dalam pelaksanaan fasilitasi
penerimaan pengajuan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024;
2. Pihak Terkait terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi
administrasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai pembagian kerja,
mekanisme, indikator, dan pedoman teknis yang berlaku;
3. Dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah melalui proses
verifikasi administrasi oleh Tim Verifikator, dan berdasarkan hasil verifikasi
administrasi pada saat tahapan berlangsung, dokumen ijazah yang diajukan
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
4. Selama pelaksanaan tahapan pencalonan, Pihak Terkait tidak mengetahui
adanya informasi, laporan, maupun keberatan yang secara khusus
mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi; dan
5. Keterangan ini disampaikan berdasarkan tugas dan keterlibatan Pihak Terkait
sebagai anggota Tim Verifikator, pengetahuan Pihak Terkait selama pelaksanaan
tahapan, serta dokumen hasil verifikasi dan dokumen tahapan yang tersedia.
E. Bahwa Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait
menyampaikan alat bukti sebagai berikut:
KODE URAIAN BUKTI
NO
BUKTI
1. PT.4-1 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; dan
2. PT.4-2 Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan
Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kediri untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.
[2.10.5] Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya dan
Kabupaten Sidoarjo
Bahwa Ni Putu Wisria Devi S.Sos selaku Kepala Subbagian Tata Usaha yang hadir
dalam sidang pemeriksaan DKPP menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Pihak Terkait selaku Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya),
selalu menemui beberapa tamu dengan berbagai macam keperluan. Keperluan
yang sering dihadapi adalah perihal Legalisasi/Legalisir Ijazah, baik SMA atau
SMK. Mengenai Legalisir Ijazah Dinas Pendidikan pasti akan membantu bagi yang
membutuhkan, hanya saja dalam melakukan Legalisasi/Legalisir Ijazah pasti akan
membutuhkan persyaratan-persyaratan, yakni menunjukkan dan membawa ijazah
asli SMA/SMK, dengan rincian sebagai berikut:
a. Apabila Sekolah masih Aktif (Beroperasi) bisa melakukan Legalisir di Sekolah.
Jika Sekolah sudah tidak beroperasi (Tutup),bisa melakukan Legalisir ke Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) dengan di lampirkan SPTJM
(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Menurut Peraturan Kemendikbud
Nomor 29 Tahun 2014 (Pasal 5); DAN
https://peraturan.go.id/files/bn574-2014.pdf.
b. Apabila Sekolah berada di Luar Kota Surabaya & Kab. Sidoarjo bisa Legalisir di
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya). Dengan catatan
KTP Berdomisili di Surabaya/Sidoarjo. Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor
29 Tahun 2014 (Pasal 2).
https://peraturan.go.id/files/bn574-2014.pdf.
2. Pada Tahun 2025 terjadi lonjakan terkait Legalisir Ijazah, dari sekian tamu tersebut
yang datang ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) ada
beberapa Sekolah yang masih aktif ataupun Tutup. Untuk legalisir Ijazah pasti
kami sesuaikan dengan persyaratan yang sudah ada. Pada Tahun tersebut kantor
kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) didatangi oleh
beberapa orang untuk menanyakan terkait Keabsahan/Keaslian Ijazah serta
Legalisasi Ijazah milik Agus Abadi; dan
3. Informasi tersebut sudah diterima dan ditemui oleh Kasi SMA/SMK Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) Bapak Hendro Himawan. Terkait
permasalahan di atas sudah di Klarifikasi oleh Kasi SMA/SMK, bahwasanya itu
bukan legalisir dari Kantor kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota
Surabaya). Karena terdapat kejanggalan juga di TTD serta Stempel.
4. Legalisasi yang tercantum dalam ijazah Agus Abdi tidak berstandar sebagaimana
peraturan yang berlaku. Seperti nama yang tidak ada jabatannya.
5. Pihak Terkait menyatakan bahwa alat bukti P-5 berupa surat keterangan dari Pihak
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo-
Surabaya belum bisa memastikan bahwa ijazah Agus Abadi ini asli atau palsu.
Kejanggalan memang benar, tetapi pihaknya tidak berani memastikan terhadap
ijazah tersebut itu asli atau palsu. Apabila dirasa ada keraguan terhadap keaslian
ijazah, Pengadu bisa melaporkan ke pihak Polda Jawa Timur tujuannya agar bisa
diusut atau diteliti apakah ini asli, palsu atau aspal (asli tapi palsu). Dari pihak
Polda akan lebih instens untuk menyelidiki.
