Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor : 141-PKE-DKPP/VI/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 143-P/L-DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 141- PKE-DKPP/VI/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU a. Nama : Marudut Gultom b. Pekerjaan : Wiraswasta/ Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Golkar c. Alamat : Jln Sipirok – Tarutung, Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Edward VT Lumbantobing Alamat : Jln. D.I. Panjaitan no 22-24 Hutatoruan VII, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Arthur Simanungkalit Alamat : Jln. D.I. Panjaitan no 22-24 Hutatoruan VII, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Charles Romual Silaban Alamat : Jln. D.I. Panjaitan no 22-24 Hutatoruan VII, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Kopman Pasaribu (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Alamat : Hutatoruan VI, Tarutung, Kec. Tarutung, Kab Tapanuli Utara Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Rudolf Sirait Alamat : Hutatoruan VI, Tarutung, Kec. Tarutung, Kab Tapanuli Utara Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Barisman Panggabean Alamat : Hutatoruan VI, Tarutung, Kec. Tarutung, Kab Tapanuli Utara Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Swardy Pasaribu Alamat : Hutatoruan VI, Tarutung, Kec. Tarutung, Kab Tapanuli Utara Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu VII 8. Nama : Bernard Simanjuntak Alamat : Hutatoruan VI, Tarutung, Kec. Tarutung, Kab Tapanuli Utara Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu VIII; Teradu I s.d. VIII selanjutnya disebut sebagai-------------------------Para Teradu; [1.3] Telah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mendengar keterangan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa proses rekapitulasi berjenjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam Undang-Undang tersebut proses rekapitulasi dilaksanakan secara manual dari TPS, PPK, Kabupaten, hingga tingkat Provinsi. Pada waktu rekapitulasi tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 dan kecamatan pada tanggal 18 April s.d. 4 Mei 2019 oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) telah berjalan dengan baik sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Diantara empat kecamatan yaitu Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purba Tua, dan Kecamatan Pahae Julu tidak (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, ditemukan pelanggaran dan catatan khusus pelanggaran terkait penghitungan suara tersebut. Sesuai dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, pemilihan umum tahun 2019 tanggal 22 s.d. 26 april 2019; 2. Dikeluarkannya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (diisi berdasarkan formulir Model DA1-Plano-DPRD kab/kota). Model DA1-DPRD Kab/Kota kecamatan Pahae Jae, Model DA1-DPRD Kab/Kota kecamatan Simangumban, Model DA1-DPRD Kab/Kota kecamatan Purbatua dan Model DA1-DPRD Kab/Kota kecamatan Pahae Julu. Setelah rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai tanpa keberatan dan catatan khusus tersebut. 3. Rekapitulasi suara berlanjut ke tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli utara pada tanggal 22 April s.d. 7 Mei 2019 dan berjalan dengan baik sesuai aturan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Tapanuli Utara dan dalam rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dan catatan khusus dan dikeluarkanya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pemilihan umum tahun 2019 dalam Model DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, surat Bawaslu Nomor B- 147/K.Bawaslu-Provinsi Sumatra utara-24/PM.06.02/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang dikirim ke partai Golongan karya Tapanuli Utara tentang pengawasan dan surat KPUD Tapanuli Utara no 575/PL.01.6-SD/1202/KPU- Kab/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019 yang dikirim kepada partai golongan karya Kabupaten Tapanuli Utara tentang pengawasan dan dalam surat tersebut tidak ada keberatan saksi dan catatan khusus. 4. Pada tanggal 7 Mei 2019 dikeluarkan lagi surat Bawaslu Nomor B- 147/K.Bawaslu-Prov.SU-24/PM.06.02/V/2019 tentang putusan sidang acara cepat terkait pelanggaran administrasi pemilu. Dalam surat tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi perpindahan dari Model C1-DPRD kabupaten/kota Kecamatan Pahae Jae dan selanjutnya ke Model DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Melanggar peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 BAB III Pasal 13 huruf a dan huruf c), kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Pahae Jae. Pada waktu sidang acara cepat di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tentang putusan dimaksud, Bawaslu tidak memberitahukan dan menghadirkan pihak terkait yaitu DPD II Partai Golongan karya Tapanuli Utara dan Calon legislatif Tapanuli Utara dari Daerah Pemilihan V yaitu Marudut Gultom (melanggar peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Bab II Pasal 6 ayat 3 huruf d, Bab III Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf d dan huruf c). 5. Kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan acara cepat administrasi pemilu dan Bawaslu tidak memberitahukan kepada para pihak antara lain Saksi Partai politik yang telah menandatangani berita acara rekapitulasi ditingkat kabupaten tapanuli utara dan DPD II Partai Golongan Karya Tapanuli Utara dan Calon legislatif Tapanuli Utara dari Dapil V Marudut Gultom (melanggar Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Bab II pasal 6 ayat 3 huruf d dan (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, huruf e dan huruf f,Bab III pasal 13 huruf a dan hurufc). Selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perubahan DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d. 12 Mei 2019 di Medan (melanggar peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Bab III pasal 15 huruf f dan pasal 16 huruf a). Dalam terjadinya perubahan tersebut KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak memberitahukan atau mengundang para pihak yang telah menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tapanuli Utara di Sopo Partungkoan-Tarutung pada tanggal 5 s.d 6 Mei 2019 (melanggar peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Bab III Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf b) KPU Kabupaten Tapanuli Utara juga tidak menghitung ulang suara dengan membuka kotak suara untuk memastikan adanya selisih jumlah suara dimaksud terkait perubahan suara di DB1-DPRD (melanggar peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017 Bab III Pasal 15 huruf f dan pasal 16 huruf a). 1) Bahwa Teradu IV s.d. VIII (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) telah melakukan perubahan DB-1 DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d. 12 Mei 2019 di Medan dan perubahan tersebut merugikan calon DPRD Tapanuli Utara dari Dapil V yaitu Marudut Gultom yang memperoleh 1764 suara menjadi 1592 suara; (1) Bahwa Teradu I s.d. III (Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara) telah mengeluarkan surat Bawaslu Nomor B-147/K.Bawaslu-Provinsi Sumatera Utara-24/PM.06.02/V/2019 tentang putusan sidang acara cepat pelanggaran administrasi Pemilu. Formulir Model ADM-22 Putusan Acara Cepat Nomor 01/LP/PL/adm/Kab/02.26/V/2019 yang memutuskan memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi perpindahan dari Model C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pahae Jae dan selanjutnya ke Model DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Melanggar Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Bab III Pasal 13 huruf a dan huruf c); dan memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Pahae Jae. [2.2] PETITUM PENGADU Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkanaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Para Teradu; [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Bawaslu Nomor B-99/K.Bawaslu-Prov.SU- 24/HK.00.02/V/2019 yang diterima oleh Partai Golkar (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Tapanuli Utara dan Surat KPU Nomor 575/PL.01.6- SD/1202/KPU-Kab/V/2019 yang diterima oleh Partai Golkar Tapanuli Utara; 2. Bukti P-2 : Berita acara rekapitulasi Kecamatan Pahae Jae/PPK 2019; 3. Bukti P-3 : Berita acara rekapitulasi KPUD Tapanuli Utara 2019; 4. Bukti P-4 : Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model DB1-DPRD Kab/Kota; 5. Bukti P-5 : Berita Koran (1) Tagar News, (2) Dailysatu, (3) Antara News; 6. Bukti P-6 : Surat Bawaslu Nomor B-147/K.Bawaslu-Prov.SU- 24/PM.06.02/V/2019; 7. Bukti P-7 : Model DB1 DPRD Kab/Kota Hasil Perubahan. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana didalilkan Pengadu pada angka 1, jajaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yakni Panwaslu Kecamatan Pahae Jae telah melakukan pengawasan aktif dan melekat pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pahae Jae yang dilaksanakan tanggal 22 s.d 26 April 2019 bertempat di Kantor Sekretariat PPK Pahae Jae. (T-1 LHPP Panwasluh Kecamatan Pahae Jae); 2. Bahwa terhadap pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana didalilkan Pengadu pada angka 2, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh salinan sertifikat DA1 dari Panwaslu Kecamatan Pahae Jae, Pahae Julu, Purbatua dan Simangumban sebelum Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dimulai (T-2 DA1 Kecamatan); 3. Bahwa terhadap pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana didalilkan pengadu pada angka 3, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan sebagai berikut: 1.1. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara berlangsung tanggal 1 s.d 7 Mei 2019 yang bertempat di Sopo Partukoan Jl. SM. Raja Tarutung sesuai undangan KPU Kabupaten Tapanuli Utara nomor 548/PL.01.7-Und/1202/KPU-Kab/IV/2019 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara (T-3 Surat Undangan KPU Kab. Tapanuli Utara). Namun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara terlaksana tanggal 1 s.d 5 Mei 2019, dan diakhiri tanggal 06 Mei 2019 dini hari dengan penandatanganan seluruh BA Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan sertifikat DB1 Kabupaten. Dengan rincian sebagai berikut: No. Tanggal Keterangan 1. 01 Mei 2019 Kec. Pangaribuan, Kec. Sipahutar, Kec. Garoga, Kec. Parmonangan dan Kec. Pagaran 2. 02 Mei 2019 Kec. Sipoholon, Kec. Simangumban, Kec. Pahae Julu, Kec. Pahae Jae, Kec. Purbatua, Kec. Muara, Kec. Siatas Barita dan Kec. Adiankoting (untuk Kec.Adiankoting pembacaan hasil dilanjutkan tanggal 03 Mei 2019) 3. 03 Mei 2019 Kec. Adiankoting dan Kec. Siborongborong 4. 04 Mei 2019 Kec. Tarutung. Namun karena ketidaksiapan PPK Tarutung serta tidak sinkronnya data yang dimiliki, dilakukan skors sampai tanggal 05 Mei 2019 5. 05. Mei 2019 Kec. Tarutung dan dilanjutkan dengan penandatangan BA Rekapitulasi dan DB1 hingga tanggal 06 Mei 2019 dini hari. (T-4 BA Rekapitulasi dan LHPP Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara); (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 1.2. Bahwa Terkait Surat yang didalilkan Pengadu sebagaimana dalam pokok aduannya angka 3, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada mengeluarkan Surat Nomor B-147/K. Bawaslu-Provinsi Sumatera Utara-24/PM.06.02/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang dikirim ke Partai Golkar Tapanuli Utara tentang Pengawasan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan surat kepada DPD Partai Golkar Nomor B-99/K.Bawaslu-Prov.SU-24/HK.00.02/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal Balasan Surat DPD Partai Golkar Nomor 195/GK- TU/IV/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi DA1-KK-3C. Kemudian Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan surat kepada DPD Partai Golkar Nomor B-148/K.Bawaslu-Prov.SU-24/PM.06.02/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Balasan Surat DPD Partai Golkar Nomor 199/GK-TU/V/2019 perihal Klarifikasi. (T-5 Surat Bawaslu Kab. Tapanuli Utara ke Partai Golkar); 4. PENGADUAN TIDAK MEMENUHI BAB III PASAL 13 HURUF A DAN HURUF C, BAB II PASAL 6 AYAT 3 HURUF D, BAB III PASAL 9 HURUF A, DAN PASAL 10 HURUF D DAN HURUF C PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU. Bahwa terhadap pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana didalilkan pengadu pada angka 4, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan sebagai berikut : 4.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak melanggar Pasal 13 Huruf A dan Huruf C, Pasal 6 Ayat 3 Huruf d, dan Pasal 9 Huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.; 4.1.1. Bahwa Bawaslu Tapanuli Utara dalam menangani Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 4.1.2. Bahwa Bawaslu Tapanuli Utara dalam menjatuhkan Putusan pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Acara Cepat dilakukan dengan prinsip Sidang yang bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh para pihak yakni Pelapor dan Terlapor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 4.1.3. Bahwa Bawaslu Tapanuli Utara memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik khususnya Saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada Tanggal 05 Mei 2019 Bawaslu Tapanuli Utara merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara agar dilakukan skors terhadap penetapan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten dapil 5 (Kec. Pahae Jae) dikarenakan adanya laporan atas nama Antonius Tambunan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 03 Mei 2019. Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bagian keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 399 ayat (1) disebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2) . Selanjutnya sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 59 Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Namun hal tersebut ditolak oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi karena sebelumnya sudah dinyatakan di forum ketika pembacaan rekapitulasi tidak ada sanggahan apapun. (T-6 Video Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 05 Mei 2019); 4.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak melanggar Pasal 10 huruf C dan D Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4.2.1. Bahwa sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bagian Ketiga Laporan Pasal 6 ayat (1) yaitu Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh: ● Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih ● Peserta Pemilu, atau ● Pemantau Pemilu Dan Pasal 7 disebutkan Laporan Dugaan Pelanggaran pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu; 4.2.2. Bahwa pada hari Jumat, 03 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari seorang Warga Negara Indonesia yang bernama Antonius Tambunan, SP, 1 hari setelah pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Dapil 5 Tapanuli Utara (Kec. Pahae Jae, Kec. Pahae Julu, Kec. Purbatua dan Kec. Simangumban) dengan Terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Pahae Jae, dengan peristiwa yang dilaporkan adalah adanya Perubahan Perolehan Suara Caleg Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Demokrat. Pelapor juga membawa bukti-bukti laporannya sesuai dengan materi laporannya. (T-7 B1 Pelapor); 4.2.3. Bahwa sebagaimana angka 4.2.2 di atas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah meneruskan laporan ke Penyidik Kepolisian untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur pidana Pemilu. Dan hingga saat ini pelanggaran tindak pidana pemilu atas laporan tersebut masih berproses di penyidik Kepolisian dan sudah sampai di Tahap 1 Penyidikan yaitu mengirim berkas perkara ke Kejaksaan (T-8 B12 Penerusan Ke Polres Tapanuli Utara); 4.2.4. Bahwa sebagaimana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan sidang pelanggaran administratif acara cepat tanggal 06 Mei 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan terlebih dahulu Pelapor melengkapi berkas laporan pelanggaran Administrasi nya tanggal 5 Mei 2019 sesuai Perbawaslu 8 Tahun 2018. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan adminitrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaiannya dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak dan dilakukan secara terbuka. Sebagaimana Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2108 Bab II Wewenang Pasal 4 disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Dan sidang pemeriksaan Administrasi secara cepat dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 Bab XIII Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Pasal 58; (T-9 Adm 2 Pelapor); 4.2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menjamin kesempatan yang sama bagi Pelapor dan Terlapor dalam rangka penyelesaian Pelanggaran Administrasi Acara Cepat sebelum diterbitkannya Putusan sebagai dasar Pertimbangan Hukum Majelis Pemeriksa dan Mendengarkan keterangan Semua Pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi serta mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Hal ini dibuktikan dalam Sidang Pemeriksaan Administrasi Pemilu Acara Cepat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengundang para pihak untuk memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yakni Pelapor (Antonius Tambunan), Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Pahae Jae). Dalam sidang pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mendengarkan keterangan dari Pelapor dan Terlapor serta menyandingkan Bukti Pelapor (C1 DPRD Kab/ Kota untuk Desa Nahornop Marsada 5 TPS dan Kel. Pasar Sarulla 4 TPS) Bukti Terlapor (DAA1 Desa Nahornop Marsada, DAA1 Kel. Pasar Sarulla dan DA1 DPRD Kab/Kota Pahae Jae tanpa tanda tangan dan stempel PPK Pahae Jae dan Para Saksi Peserta Pemilu hasil Print out dari Flasdisk PPK Pahae Jae), dan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Namun dalam sidang Adminsitrasi Acara Cepat, PPK Pahae Jae tidak dapat menghadirkan Print Out atau Salinan DAA1 dan DA1 yang telah bertanda tangan dan stempel basah Untuk Desa Nahornop Marsada dan Kel. Pasar Sarulla dengan alasan hilang dari kotak suara. Hasil Penyandingan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut: No Nama Desa C1 PELAPOR C1 BAWASLU Caleg 1 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 Marudut Kel. 2 2 2 2 98 2 2 2 2 98 Gultom Pasar 8 2 5 3 8 2 5 3 Sarulla Desa 4 8 1 8 4 76 4 8 1 8 4 76 Nahorn 2 4 2 4 op Marsad a 2. Antonius Kel. 2 3 4 6 15 2 3 4 6 15 Tambuna Pasar n Sarulla Desa 5 1 0 1 7 14 5 1 0 1 7 14 Nahorn op Marsad (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, a (T-10 Bukti C1 DPRD Kab/Kota Desa Nahornop Marsada dan Kel Pasar Sarulla oleh Pelapor); (T-11 Bukti C1 DPRD Kab/Kota Desa Nahornop Marsada dan Kel Pasar Sarulla yang dimiliki Bawaslu); DAA1 Terlapor No Nama Desa C1 PELAPOR DAA1 Terlapor Caleg 1 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 Marudut Kel. 2 2 2 2 98 5 3 4 2 15 Gultom Pasar 8 2 5 3 3 2 0 8 3 Sarulla Desa 4 8 1 8 4 76 8 2 4 1 3 20 Nahorn 2 4 2 7 4 8 2 3 op Marsad a 2. Antonius Kel. 2 3 4 6 15 2 3 4 6 15 Tambuna Pasar n Sarulla Desa 5 1 0 1 7 14 5 1 0 1 7 14 Nahorn op Marsad a (T-12 Bukti DAA1 Terlapor untuk Desa Nahornop Marsada dan Kel. Pasar Sarulla); DA1 Pahae Jae No Nama Caleg Perolehan Perolehan DA1 DA 1 Pahae DA1 Pasar Nahornop Jae Sarulla Marsada 1. Marudut Gultom 153 203 1.171 2. Antonius 15 14 541 Tambunan, SP (T-13 DA1 Pahae Jae pelapor, Terlapor dan Bawaslu); DB1 Kabupaten No Nama Caleg Peroleha Peroleha Perolehan Perolehan DB1 n DB1 n DB1 DB1 DB1 Pahae Pahae Pahae Simangum Purbatua Jae Jae Julu ban 1. Marudut 1.171 247 196 150 1.764 Gultom 2. Antonius 541 722 179 309 1.751 Tambunan, SP (T-14 DB1 Kabupaten untuk Dapil 5 Tapanuli Utara) (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 4.2.6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menilai PPK Pahae Jae melanggar tata cara penyalinan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Putusan berdasarkan fakta peristiwa dan mempertimbangkan alat bukti Pelapor dan Terlapor sebagai berikut: 4.2.6.1 Memerintahkan KPU Kab. Tapanuli Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Perpindahan dari Model C1 DPRD Kab/Kota ke DAA1 Desa Nahornop Marsada, DAA1 Kel. Pasar Sarulla, selanjutnya ke Model DA1 DPRD Kab/Kota Kec. Pahae Jae dan selanjutnya ke Model DB1-DPRD Kab. Tapanuli Utara; 4.2.6.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Kec. Pahae Jae (T-15 Formulir Adm-22 Putusan Sidang Adm Acara Cepat). 4.2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada Sidang Pembacaan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Acara Cepat dibacakan secara terbuka yang dihadiri oleh Pelapor, Saksi Pelapor, Panwaslu Kec. Pahae Jae. Terlapor tidak hadir dalam Sidang Pembacaaan Putusan tersebut. Kemudian Salinan Putusan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara kepada Pelapor pada Tanggal 06 Mei 2019 saat Sidang selesai, dan Salinan Putusan untuk KPU Kabupaten Tapanuli Utara disampaikan pada Tanggal 07 Mei 2019 melalui Surat Nomor: B-147/K.Bawaslu- Prov.SU-24/PM.06.02/V/2019 perihal Putusan Sidang Acara Cepat Pelanggaran Administratif untuk di tindaklanjuti (T-16 Surat Keluar Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara); 4.2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan Salinan Putusan kepada Pelapor dan Terlapor berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum untuk menjamin prinsip terbuka penyelenggara Pemilu dalam menangani Pelanggaran Pemilu; 4.2.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat sebagai penyelenggara Pemilu sudah bersikap Netral, tidak memihak kepada peserta pemilu, proposional yakni menjaga kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan, dan professional dalam menangani setiap Laporan/Temuan, karena setiap laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bagian keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 399 ayat (1) disebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2); 4.2.10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Pengadu telah membuat Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan DB1 di Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Terlapor Bawaslu Kabupaten Tapanuli (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Dan pada tanggal 31 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah diundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan Klarifikasi terhadap Laporan Pengadu. Dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Status Laporan Pengadu tersebut yakni dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu (T- 17 Formulir B1, Formulir B6 dan Formulir B15 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara); 5. Bahwa Putusan Sidang Administrasi Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan berdasarkan surat KPU Nomor 601/PL.01.5-SD/1202/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri dan menyaksikan pembacaan Hasil Perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Suhadi Situmorang (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara), Komisioner KPU Sumatera Utara yakni Batara Manurung, Mulia Banurea, dan Ira Wirtati, Ke-5 Komisioner KPU Kab. Tapanuli Utara dan Bawaslu Kab. Tapanuli Utara pada tanggal 12 Mei 2019 di Hotel Santyka Dyandra Medan. (T-18 Surat KPU Kab. Tapanuli Utara, DAA1 Desa Nahornop Marsada dan DAA1 Kel. Pasar Sarulla Sebelum dan Sesudah Perbaikan, DA1 Perbaikan Pahae Jae Sebelum dan Sesudah Perbaiakan dan DB1 Perbaikan). [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; atau Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-18 sebagaimana yang tertera dalam pokok Jawaban Para Teradu. [2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, keterangan para pihak, saksi, alat bukti tambahan, Jawaban Teradu IV s.d. VIII, simpulan Pengadu dan Para Teradu, cukup dimuat dalam risalah persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu bertindak tidak professional dan merugikan Pengadu disebabkan atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019 dan rekapitulasi kecamatan pada tanggal 18 April s.d. 4 Mei 2019 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan dengan baik sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Pada 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purba Tua, dan Kecamatan Pahae Julu tidak ditemukan pelanggaran dan catatan khusus terkait penghitungan suara. Sesuai dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tanggal 22 s.d. 26 April 2019, bahwa setelah rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai tidak ditemukan adanya keberatan dan catatan khusus pada 4 (empat) kecamatan tersebut. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga berjalan dengan baik sesuai aturan dan peraturan yang berlaku dan tidak ada keberatan dan catatan khusus. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 dikeluarkan surat Bawaslu Nomor B-147/K.Bawaslu- Prov.SU-24/PM.06.02/V/2019 tentang putusan sidang acara cepat terkait pelanggaran administrasi pemilu. Dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Teradu I s.d. Teradu III) memerintahkan Teradu IV s.d. Teradu VIII KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi perpindahan dari Model C1-DPRD kabupaten/kota Kecamatan Pahae Jae ke Model DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Hal demikian dinilai melanggar Pasal 13 huruf a dan c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Para Teradu memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Pahae Jae. Pengadu juga mendalilkan dalam sidang acara cepat Teradu I s.d. Teradu III tidak memberitahukan dan menghadirkan pihak terkait yaitu DPD II Partai Golongan Karya Tapanuli Utara dan Calon Legislatif Marudut Gultom dari Daerah Pemilihan Tapanuli Utara V dinilai melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 10 huruf d dan c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Tindakan Teradu I s.d. Teradu III mengeluarkan putusan acara cepat administrasi pemilu tidak memberitahukan kepada para pihak antara lain Saksi Partai Politik menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara dan DPD II Partai Golongan Karya Tapanuli Utara serta Calon (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Legislatif Marudut Gultom dari Tapanuli Utara dari Dapil V Marudut Gultom Daerah Pemilihan Tapanuli Utara V dinilai melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf d dan e dan Pasal 13 huruf a dan c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; [4.1.2] Bahwa Teradu IV s.d. VIII selaku KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perubahan DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d. 12 Mei 2019 dinilai melanggar Pasal 15 huruf f dan Pasal 16 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Selain itu, tindakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak memberitahukan atau mengundang para pihak yang telah menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tapanuli Utara di Sopo Partungkoan-Tarutung pada tanggal 5 s.d 6 Mei 2019 dinilai melanggar Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. KPU Kabupaten Tapanuli Utara juga tidak menghitung ulang suara dengan membuka kotak suara untuk memastikan adanya selisih jumlah suara pada Formulir Model DB1-DPRD. Bahwa Teradu IV s.d. VIII (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) telah melakukan perubahan DB-1 DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d. 12 Mei 2019 sehingga perubahan tersebut merugikan Marudut Gultom Calon DPRD Tapanuli Utara dari Dapil V yang semula memperoleh 1764 suara menjadi 1592 suara; [4.2] Bahwa pada pokoknya Para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu mendalilkan bahwa seluruh tindakannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. [4.2.1] Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan adminitrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaiannya dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak dan dilakukan secara terbuka sebagaimana Pasal 1 ayat (28) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.” Sidang pemeriksaan Administrasi secara cepat dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Sidang Administrasi Acara Cepat dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Mei 2019 hanya mengundang Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait Pemberi Keterangan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menghadirkan Panwaslu Kecamatan Pahae Jae sebagai Pihak Terkait Pemberi Keterangan karena Panwaslu Kecamatan Pahae Jae yang melakukan pengawasan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pahae Jae. Pada sidang Administrasi Acara Cepat, Panwaslu Kecamatan Pahae Jae memberi keterangan sesuai dengan hasil pengawasannya pada saat Rekapitulasi Penghitunagn Suara di Tingkat Kecamatan Pahae Jae sebagaimana amanat Pasal 105 ayat (6) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan yang terdiri atas pengawasan rekapitulasi suara di tingkat (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Kecamatan. Dalam Sidang Administrsi Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara membutuhkan penilian Panwaslu Kec. Pahae Jae apakah Rekapitulasi Suara di tingkat Kec. Pahae Jae sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak menghadirkan Pengadu sebagai Pihak Terkait karena pelaksanaan Sidang Administrasi Acara Cepat hanya mempunyai waktu 2 (dua) hari sejak laporan diterima. Sementara Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara harus membuat putusan dalam waktu 2 (dua) hari tersebut dan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan tanggal 1 s.d 7 Mei 2019 sesuai surat Undangan KPU Kab. Tapanuli Utara Nomor: 548/PL.01.7-Und/1202/KPU- Kab/IV/2019. Sehingga dalam waktu yang singkat tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara hanya membuktikan apakah perbuatan Terlapor melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Pahae Jae dalam hal ini Penyalinan sertifikat perolehan suara dari DAA1 Plano, ke DAA1 dan DA1 Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 399 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, “Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).” Dalam sidang Administrasi Acara Cepat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak berwenang untuk menangani perselisihan perolehan suara, karena perselisihan perolehan suara bukanlah objek Pelanggaran Administrasi. Bahwa data perolehan suara sebagaimana dalam laporan tersebut digunakan untuk melihat apakah terjadi kesalahan dalam proses penyalinan sertifikat perolehan suara dari DAA1 Plano ke DAA1 dan DA1 Kecamatan. Bahwa dalam putusan sidang Administrasi Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara hanya memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi dari Model C1 DPRD Kab/Kota ke DAA1 Desa Nahornop Marsada, DAA1 Kelurahan Pasar Sarulla, selanjutnya ke Model DA1 DPRD Kab/Kota Kec. Pahae Jae dan selanjutnya ke Model DB1-DPRD Kabupaten Tapanuli Utara serta Memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Kecamatan Pahae Jae; [4.2.2] Bahwa Teradu IV s.d. Teradu VIII melakukan perbaikan formulir DB1 sebagai akibat dikeluarkannya putusan Administrasi Acara Cepat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Hal tersebut menurut Para Teradu merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa Teradu IV s.d. Teradu VIII sudah menindaklanjuti Putusan Administrasi Cepat pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I s.d. Teradu III melanggar kode etik karena menerbitkan putusan pelanggaran administrasi sehingga menimbulkan kerugian pada Pengadu tidak terbukti dalam persidangan. Teradu (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, I s.d. Teradu III membantah dalil Pengadu dengan penjelasan bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Teradu I s.d. Teradu III melakukan sidang pelanggaran administrasi dengan acara cepat adalah dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat. Sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi acara cepat dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Mei 2019 hanya mengundang Pelapor Antonius Tambunan, Terlapor PPK Pahae Jae, dan Pihak Terkait Pemberi Keterangan Panwaslu Kecamatan Pahae Jae. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menghadirkan Panwaslu Kecamatan Pahae Jae sebagai Pihak Terkait untuk mendapat keterangan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pahae Jae. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak menghadirkan Pengadu sebagai Pihak Terkait karena waktu pelaksanaan Sidang Administrasi Acara Cepat sangat singkat yaitu 2 (dua) hari sejak laporan diterima. DKPP menilai bahwa tindakan Teradu I s.d. Teradu III sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Teradu I s.d. Teradu III tidak memanggil Pengadu dan mendengar keterangan Pengadu, namun dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi, Teradu I s.d. Teradu III telah mendengar keterangan Pelapor, Terlapor, dan Pihak Terkait serta melakukan penilaian terhadap fakta dan bukti bahwa PPK Pahe Jae terindikasi melakukan penggelembungan suara karena tidak mampu menunjukkan dasar rekapituasi berdasarkan Formulir Model DA-1. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I s.d. Teradu III memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi dan memberikan sanksi peringatan kepada PPK Pahae Jae. Menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Teradu IV s.d. Teradu VIII sudah melakukan pencocokan data pada Formulir Model C1 yang dimiliki KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Teradu IV s.d. Teradu VIII membenarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara adanya upaya penggelembungan suara oleh PPK Pahe Jae. DKPP menilai tindakan Teradu I s.d. Teradu III menyelamatkan kemurnian suara pemilih patut diapresiasi. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan Teradu I s.d. Teradu III sepatutnya memperhitungkan segi pelaksanaan putusan sebaik mungkin untuk menghindari proses perbaikan yang melampaui jadwal tahapan. Atas fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP menilai pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu III meyakinkan DKPP; [4.3.2] Bahwa berkenaan dalil Pengadu bahwa Teradu IV s.d. Teradu VIII melanggar etika dan hukum karena melakukan perbaikan Formulir Model DB-1 di luar jadwal tahapan tidak terbukti dalam sidang pemeriksaan. Teradu IV s.d. Teradu VIII menerangkan bahwa tindakannya semata-mata melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Terungkap fakta bahwa Teradu IV s.d. Teradu VIII selaku KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak memiliki pilihan hukum selain melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara karena sifat Putusan Bawaslu kabupaten/kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota. Oleh karena itu, Teradu IV s.d. Teradu VIII setelah memperoleh salinan putusan segera menindaklanjuti dan memperbaiki tata cara dan prosedur rekapitulasi di Kecamatan Pahe Jae. Para Teradu menemukan fakta (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, bahwa berdasarkan persandingan data Formulir Model C1 yang dimiliki Bawaslu dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, ditemukan adanya penggelembungan suara oleh PPK Pahe Jae. Dengan demikian tuduhan tindakan Para Teradu menimbulkan kerugian bagi Pengadu tidak berdasar. DKPP menilai bahwa tindakan Teradu IV s.d. Teradu VIII melakukan perubahan terhadap Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, pada rekapitulasi tingkat Provinsi juga dilakukan koreksi dan pembetulan terhadap hasil rekapitulasi Kabupaten Humbang Hasundutan. DKPP menilai dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Teradu IV s.d. Teradu VIII meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3.] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Edward VT Lumbantobing selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Teradu II Arthur Simanungkalit, dan Teradu III Charles Romual Silaban masing-masing selaku Anggota Bawaslu Tapanuli Utara sejak Putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Kopman Pasaribu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Teradu V Rudolf Sirait, Teradu VI Barisman Panggabean, Teradu VII Swardy Pasaribu, dan Teradu VIII Bernard Simanjuntak masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara untuk untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,