III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor 78-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor
91-PKE-DKPP/II/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut:
1. Daniel Denny Merin, Anggota KPU Nabire, Korwil Kelurahan Nabarua
melakukan pergantian KPPS sebanyak tiga kali :
a) Pada tanggal 20 Oktober 2020, Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kelurahan Nabarua di bawah supervisi Anggota KPUD Nabire, Koordinator
Wilayah Kelurahan Nabarua, Daniel Denny Merin mengumumkan hasil
seleksi administrasi KPPS Kelurahan Nabarua.
b) Setelah hasil seleksi administrasi diumumkan terjadi protes dari
masyarakat Kelurahan Nabarua dengan beberapa alasan antara lain (a)
sejumlah calon anggota KPPS yang dimumkan tersebut telah menjadi
angota KPPS lebih dari dua kali, (b) sejumlah anggota KPPS bukanlah
warga yang berdomisili di Kelurahan Nabarua, (c) sejumlah anggota KPPS
belum tahu membaca dan menulis, (d) dan sejumlah calon anggota KPPS
telah melewati batas usia 50 tahun.
c) Selanjutnya, PPS melakukan revisi tanpa mendengar saran dari anggota
KPU Kabupaten Nabire, Koordinator Wilayah Kelurahan Nabarua, yaitu
Daniel Denny Merin. Kemudian Ketua dan anggota PPS Kelurahan
Nabarua mengumumkan hasil revisi KPPS pada tanggal 31 Oktober 2020.
d) Pada tanggal 12 November 2020, Panwas Distrik Nabire mengeluarkan
Rekomendasi Nomor: 25/Panwaslu. PA.910.401/VII/2020 Perihal
Rekomendasi pemberhentian sementara PPS Kelurahan Nabarua.
e) Selanjutnya, tugas anggota PPS diambil alih oleh anggota PPD Distrik
Nabire di bawah supervisi Daniel Denny Merin. Namun, masih terjadi
protes dari masyarakat Kelurahan Nabarua karena dinilai sejumlah calon
anggota KPPS yang diprotes oleh masyarakat pada pengumunan pertama
belum seluruhnya dikeluarkan.
f) Berkenaan dengan protes tersebut, Daniel Denny Merin sebagai
Koordinator Wilayah Kelurahan Nabarua bersama PPD melakukan revisi
calon anggota KPPS dan diumumkan pada tanggal 23 November 2020.
Namun, masih diprotes oleh masyarakat dengan alasan yang sama dan
dilakukan revisi lagi oleh Ketua dan Anggota PPD dibawah supervisi Daniel
Denny Merin. Hasil revisi terakhir diumumkan pada tanggal 26 November
2020.
g) Namun, daftar KPPS yang diumumkan masih didapati orang-orang yang
bukan merupakan daftar tunggu/nomor urut berikutnya dan tanpa
melalui mekanisme/tanpa meminta masukan dari lembaga pendidikan
setempat sesuai amanat Pasal 36 dan Pasal 65, PKPU Nomor 36 Tahun
2018.
h) Selain itu, hasil revisi calon anggota KPPS yang diumumkan pada tanggal
26 November 2020 tersebut didapati bahwa sejumlah anggota KPPS telah
menjadi angota KPPS dua kali berturut-turut, misalnnya (1) Yakob Paliling
(Ketua TPS 7) dan sudah lewat batas umur, yakni 54 tahun, (2) Fredi
Pakombong (Ketua TPS 11), dan (3) Oktovianus Keiya (Ketua TPS 17).
i) Pergantian KPPS dimaksud dilakukan tanpa mengikuti Tata Kerja dan
Tata Cara penggantian KPPS yang diamantkan dalam PKPU dan kami
menduga dilakukan untuk mengamankan atau mengganti orang-orang
yang netral dengan orang-orang yang merupakan pendukunng Pasangan
Calon Nomor Urut 1, Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis.
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Meloloskan 165 Orang yang Tidak Terdaftar sebagai Calon Anggota KPPS
a) Kelurahan Siriwini Distrik Nabire adalah salah satu kelurahan penduduk
terpadat sehingga memiliki DPT terbanyak dibandingkan dengan
kelurahan lainnya di distrik Nabire kota. Kelurahan Siriwini adalah salah
satu kelurahan yang diklaim oleh pasangan Nomor Urut 1, Yufinia Mote,
S.SiT dan Muhammad Darwis sebagai basisnya dengan alasan kelurahan
tersebut telah memenangkan suaminya, Bupati Nabire, selama dua
periode beturut-turut.
b) Pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020, Ketua
dan Anggota PPS Kelurahan Siriwini membuka pendaftaran calon anggota
KPPS Kelurahan Siriwini. Kemudian, Ketua dan Anggota PPS melakukan
verifikasi administrasi bagi calon anggota KPPS yang telah melakukan
pendaftaran. Selanjutnya, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Siriwini
menempel hasil seleksi administrasi calon anggota KPPS. Dalam
pengumuman daftar hasil seleksi admistrasi yang ditempel tersebut
ditemukan bahwa sebanyak 165 orang yang lolos tidak terdaftar sebagai
calon anggota KPPS dalam buku register pendaftaran calon anggota KPPS.
Akhinya, masyarakat melakukan pengaduan ke PPS Kelurahan Siriwini
pada tanggal 6 November 2020 dengan tembusan kepada Panwas Distrik
dan Bawaslu Kabupaten Nabire.
c) Berdasarkan pengaduan tersebut, PPS Kelurahan Siriwi dan Bawaslu
Kabupaten memberikan tanggapan. Tanggapan dari PPS kelurahan
Siriwini dikeluarkan pada tanggal 15 November 2020, Nomor:
07/PPS/SWR/III/2020 perihal klarifikasi tanggapan masyarakat.
Sementara itu, tanggapan Bawaslu dikeluarkan pada tanggal 17 November
2020 dengan Rekomendasi Nomor: 171/K.Bawaslu-Kab.
Nbr/PW.03.01/XI/2020 Perihal Himbauan untuk dilakukan supervisi dan
meninjau kembali perekrutan anggota KPPS anggota KPPS di Kelurahan
Siriwni.
d) Selanjutnya, masyarakat menilai bahwa tanggapan PPS dan Bawaslu tidak
memuaskan sehingga masyarakat menyampaikan lagi surat pengaduan
kedua tanggal 20 November 2020 kepada PPS Siriwini dengan tembusan
PPD, KPU Kabupaten Nabire, Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten
Nabire.
e) Pengaduan kedua dari masyarakat tertanggal 20 November 2020
dimaksud di atas sama sekali tidak ditanggapi oleh pihak-pihak yang
dituju. Maka, masyarakat menyampaikan pengaduan ketiga langsung
kepada Panwas Distrik dengan tembusan Bawaslu Kabupaten Nabire
tanggal 24 November 2020. Berdasarkan pengaduan tersebut, Bawaslu
Kabupaten Nabire mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 243/K-
Bawaslu/Kab. Nbr/PW.03.02/XI/2020 yang intinya merekomendasikan
kepada Ketua KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan suverfisi dan
klarifikasi kepada PPS di Kelurahan Siriwini.
f) Selanjutnya, KPU Kabupaten Nabire, Koordinator Wilayah Kelurahan
Sirwini, Daniel Denny Merin melakukan suverfisi dan klarifikasi kepada
PPS di Kelurahan Siriwini didampingi anggota Bawaslu Kabupaten Nabire,
Yulianus Nokuwo, dan dihadiri oleh warga Sirini dan saksi masing-masing
pasangan calon.
Lalu, di hadapan semua yang hadir dilaksanakan verifikasi terhadap 165
orang calon anggota KPPS yang telah diloloskan tanpa melalui proses
pendaftaran. Selama kurang lebih 2 jam, pengadu dan PPS didampingi
oleh KPU Kabupaten Nabire, Koordinator Wilayah Kelurahan Sirwini,
Daniel Denny Merin melakukan pencocokkan data antara buku register
pendaftaran dengan daftar anggota KPPS yang telah dinyatakan lulus
seleksi. Ternyata, 165 orang tersebut terbukti tidak terdaftar dalam buku
register pendaftaran tetapi KPU dan Bawaslu yang hadir melakukan
supervisi membiarkan hal tersebut. Akibat daripada pembiaran yang
dilakukan oleh KPU dan Bawaslu tersebut di atas telah mempengaruhi
hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada hari
pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, yakni telah menguntungkan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1,Yufinia Mote,
S.SiT dan Muhammad Darwis.
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
3. Anggota KPUD Kab. Nabire, Daniel Denny Merin tidak menandatangani
Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-
Kpt/9104/KPU/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun
2020.
a) Pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkap KPU Kabupaten
Nabire, tanggal 17 Desember 2020, Daniel Denny Merin sebagai anggota
Komisioner KPU Kabupaten Nabire telah hadir mengikuti seluruh proses
dari tahapan awal sampai akhir. Tetapi, yang bersangkutan tidak
menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-
Kpt/9104/KPU/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanpa alasan yang jelas.
b) Dugaan kami, Daniel Denny Merin mendukung Pasangan Calon Nomor
Urut 1, Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammada Darwis yang dibuktikan
dengan aktivitas Daniel Denny Merin dalam tahapan Pilkada yang telah
kami uraikan pada pokok-pokok pengaduan di atas.
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4. Bahwa sesuai putusan DKPP Nomor 233-PKE-DKPP/VIII/2019 tentang
putusan dengan Nomor register : 233-PKE-DKPP/VIII/2019 menjatuhkan
putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang
dijatuhkan oleh : Kristianus Agapa dengan kuasa hukumnya atas nama
Heriyanto terhadap Teradu atas nama Daniel Denny Marin memutuskan dalam
poin ke 3 bahwa : memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada
Teradu II Daniel Denny Marin selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire untuk
memberikan kesempatan memilih sebagai PNS atau Anggota KPU Kabupaten
Nabire terhitung 14 (empat belas hari) kerja sejak dibacakannya putusan ini;
a) Bahwa sesuai putsan DKPP nomor 233-PKE-DKPP/VIII/2019 tentang
putusan dengan Nomor register : 233-PKE-DKPP/VIII/2019 menjatuhkan
putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang
dijatuhkan oleh : Kristianus Agapa dengan kuasa hukumnya atas nama
Heriyanto terhadap Teradu atas nama Daniel Denny Marin memutuskan
dalam poin ke 3 bahwa : memberikan sanksi pemberhentian sementara
kepada Teradu II Daniel Denny Marin selaku Anggota KPU Kabupaten
Nabire untuk memberikan kesempatan memilih sebagai PNS atau Anggota
KPU Kabupaten Nabire terhitung 14 (empat belas hari) kerja sejak
dibacakannya putusan ini;
Dengan demikian, Daniel Denny Marin sebagai Teradu II memilih menjadi
anggota KPU Kabupaten Nabire dan memilih mundur dari PNS; namun
kenyataannya surat pengunduran diri sebagai PNS tidak di proses oleh
Bupati Kabupaten Nabire c.q BKD Kabupaten Nabire sehingga yang
bersangkutan menerima gaji pokok dan tunjangan selama 9 bulan sejak
putusan DKPP dibacakan. 5 februari 2020 s.d 31 Desember 2020.
Sesuai dengan penjelasan diatas, kami menduga ada kompromi antara
Bupati Kabupaten Nabire, yang adalah suami dari pasangan nomor urut 1
(Yuvinia Mote) dengan Daniel Denny Marin sebagai anggota KPU
Kabupaten Nabire,
[2.2] PETITUM PENGADU
Berdasarkan uraian kronologi kejadian diatas, Pengadu memohon agar DKPP
memerika dan memutuskan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu.
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-
bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:
Bukti Keterangan
Bukti P-1 : Pengumuman hasil seleksi administrasi KPPS oleh PPS tanggal 20
Oktober 2020;
Bukti P-2 : Pengumuman hasil revisi seleksi administrasi KPPS oleh PPS
tanggal 31 Oktober 2020;
Bukti P-3 : Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor: 25/Panwaslu.
PA.910.401/VII/2020 Perihal Rekomendasi pemberhentian
sementara PPS Kelurahan Nabarua;
Bukti P-4 : Pengumuman hasil seleksi administrasi KPPS oleh PPD tanggal 23
November 2020;
Bukti P-5 : Pengumuman hasil seleksi administrasi KPPS oleh PPD tanggal 26
November 2020;
Bukti P-6 : KTP Ketua KPPS TPS 7 yang tidak memenuhi syarat umur (lebih
dari 50 tahun);
Bukti P-7 : Foto kopi buku register calon anggota KPPS Kelurahan Siriwini;
Bukti P-8 : Surat Pengaduan Masyarakat, tanggal 6 November 2020;
Bukti P-9 : Tanggapan Klarifikasi PPS, Nomor: 07/PPS/SWR/III/2020 perihal
klarifikasi tanggapan masyarakat, tanggal 15 November 2020;
Bukti P-10 : Rekomendasi Bawaslu Nomor: 171/K.Bawaslu-Kab.
Nbr/PW.03.01/XI/2020 Perihal Himbauan, tanggal 17 November
2020;
Bukti P-11 : Pengaduan masyarakat kepada PPS, tanggal 20 November 2020;
Bukti P-12 : Pengaduan masyarakat kepada Panwas Distrik, 24 November 2020;
Bukti P-13 : Rekomendasi Bawaslu Nomor: 243/K-Bawaslu/Kab.
Nbr/PW.03.02/XI/2020, tanggal 26 November 2020;
Bukti P-14 : Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-
Kpt/9104/KPU/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanpa alasan yang jelas;
Bukti P-15 : Salinan putusan DKPP Nomor 233-PKE-DKPP/VIII/2019;
Bukti P-16 : Slip Gaji atau daftar gaji.
[2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, Pengadu
menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil aduannya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
1. Saksi pertama Pengadu bernama Ruben Tandi, menyampaikan keterangan
sebagai berikut :
a. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, dilakukan Pergantian calon KPPS,
tanggal 23 November 2020 telah diganti dan tanggal 26 November 2020
terakhir pergantian tersebut;
b. B`ahwa ada yang memenuhi syarat untuk diganti dan ada juga yang tidak
memenuhi syarat;
2. Saksi kedua Pengadu bernama Hengki Wakei, menyampaikan keterangan
sebagai berikut :
a. Bahwa yang akan saya jelaskan, terkait 165 orang dikelurahan siriwini
yang tidak terdaftar di buku register namun tidak di loloskan;
b. pada saat verifikasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPU Nabire, saya
berada dilokasi tersebut, sebagai tim paslon 02, saya juga ikut
memverifikasi data yang kita pegang baik itu buku register maupun nama
nama yang diloloskan;
3. Saksi ketiga Pengadu bernama Felex Petege, menyampaikan keterangan sebagai
berikut :
a. Bahwa saksi menjelaskan dirinya adalah anggota Pandis Nabire kota. Ada
dua hal yang mau saya klarifikasi. Pertama : pada saat perhitungan suara
ditingkat KPU. Bahwa Teradu mengikuti seluruh tahapan perhiutngan
mulai dari awal sampai akhir, akan tetapi tidak menandatangani berita
acara tersebut. Menurut Saksi, seharusnya Teradu memberikan
pernyataan bahwa alasan tidak menandatangani berita acara tersebut.
Kedua : menurut saksi, Teradu menyatakan ada rekomendasi pandis.
Akan tetapi tanpa sepengetahuan kami.
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
Dengan ini mengajukan Jawaban berdasarkan surat panggilan sidang dari DKPP
Nomor 0474/PS.DKPP/SET.04/III/2021 dengan nomor perkara 91/PKE-
DKPP/X/2020 yang diajukan oleh Pengadu An. Naftali Kobepa yang beralamat di
Jalan Kutillang Kaliacai, RT/RW 007/0066, Desa Wai Mhorock, Kecamatan
Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua yang untuk selanjutnya dalam perkara ini
disebut sebagai Pengadu ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa mengenai pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu telah
melakukan pergantian KPPS sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada tanggal 31
Oktober 2020, Kedua: Tanggal 23 November 2020, dan Ketiga adalah pada
tanggal 26 November 2020. Teradu menaggapinya sebagai berikut :
Bahwa atas tuduhan adanya dugaan Teradu melakukan pergantian Calon
anggota KPPS pada kelurahan Nabarua adalah tuduhan yang tidak benar dan
salah alamat, Karena :
a. Bahwa Teradu tidak pemah melakukan intervensi dan supervise terkait
dengan pemilihan, calon anggota KPPS apalagi melakukan pergantian
calon anggota KPPS di Kelurahan Nabarua yang nota bene bukanlah
kewenangan dari Teradu;
b. Bahwa kewenangan terkait dengan pemilihan calon anggota KPPS untuk
diangkat menjadi anggota KPPS adalah kewenangan sepenuhnya oleh PPS
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 10
tahun 2016 yang berbunyi ; "Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan
oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota ";
Lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 19 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2018
yang berbunyi "Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
c. Bahwa berdasarkan pasal diatas, pengaduan Pengadu terhadap Teradu
salah alamat dimana seharusnya Pihak PPS kelurahan Nabarua sebagai
pihak yang diadukan karena terlibat langsung atas pemilihan, dan
pergantian calon anggota KPPS yang dimaksud sebagaimana rekomendasi
Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Nabire yang ditujukan
kepada PPD/PPK Distrik Nabire (Bukti T-1,T-2, T-3);
d. Bahwa Selanjutnya terkait dengan adanya pergantian calon anggota
KPPS telah difasilitasi penyelesaiannya oleh KPU Nabire dalam hal
ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Nabire, yang dihadiri juga oleh
2 (Dua) orang anggota KPU Nabire, Teradu sendiri, dan PPD/PPK
Nabire) (Bukti T-4 a & T-4 b);
2. Bahwa mengenai pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu yang juga
sebagai Koordinator wilayah Kelurahan Siriwini ikut mengamankan keputusan
PPS Kelurahan Siriwini dalam hal meloloskan 165 orang yang tidak terdaftar
dalam buku register pendaftaran calon anggota KPPS. Teradu menaggapinya
sebagai berikut :
a. Bahwa tidak benar Teradu adalah koordinator wilayah kelurahan siriwini
karena selain Teradu tidak memiliki surat keputusan dari KPU "Nabire
tentang sebagai Koordinator wilayah Siriwini namun juga itu bagian dari
kewenangan PPD/PPK Distrik Nabire yang membawahi langsung satu
tingkat dibawahnya yakni PPS Kelurahan Siriwini;
b. Bahwa Teradu tidak pemah melakukan intervensi atas putusan yang telah
ditetapkan oleh PPS Siriwini terkait dengan dugaan diloloskanya 165
orang yang tidak terdaftar dalam buku register pendaftaran calon anggota
KPPS;
c. Bahwa kewenangan terkait dengan pemilihan calon anggota KPPS untuk
diangkat menjadi anggota KPPS adalah kewenangan sepenuhnya oleh PPS
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 10
tahun 2016 yang berbunyi ; "Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan
oleh PPS atasnama Ketua KPU Kabupaten/Kota ";
Lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 19 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun
2018 yang berbunyi "Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengaduan Pengadu terhadap Teradu
adalah salah alamat dimana seharusnya Pihak PPS kelurahan Siriwini
sebagai pihak yang bertanggung jawab, karena terlibat langsung atas
penentuan terhadap dugaan calon anggota KPPS sebanyak 165 orang;
e. Bahwa Selanjutnya terkait dengan dugaan diloloskannya 165 calon
anggota KPPS Siriwini telah difasilitasi penyelesaiannya di Kantor
Keluraban siriwini sebagai Sekretariat PPS pada tanggal 27 Nofember
2020 Pertemuan Tersebut di pimpin langsung Oleh Ketua KPU Nabire
dan di damping oleh 2 orang Komisioner serta teradu sendiri serta juga
turut hadir 1 orang anggota Komisioner Bawaslu Nabire, (Bukti T-5);
f. Selanjutnya untuk di mintai keterangan kepada Anggota PPS
kelurahan Siriwini terkait dugaan di loloskanya 165 calon anggota KPPS
kelurahan siriwini, peyelesaian dilanjutkan secara bersama-sama
KPU,BAWASLU,PPD dan PPS kelurahan Siriwini serta pihak terkait di
Kantor Bawaslu Nabire pada tanggal 28 November 2020 dalam hal ini
dihadiri oleh dan di pimpin langsung oleh Ketua KPU Nabire, serta
didampingi 1 (satu) orang anggota KPU Nabire , Teradu sendiri, serta di
hadiri juga oleh Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu Nabire. sdr Markus
Madai dan Yulianus Nokuwo. (Bukti T-6);
3. Bahwa mengenai Pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu tidak
menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-
Kpt/9104/KPU.Kab/XIV2020 tentang penetapan rekapitulasi Hasil
penghitungan suara pemitihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
Tahun 2020. Teradu menanggapinya sebagai berikut :
a. Bahwa Teradu tidak menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Nabire
Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/.KPU.Kab/XIV2020 tentang penetapan
rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2020 karena pada rapat pleno tertutup yang
dihadiri oleh 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Nabire, Teradu
tidak setuju dan berbeda pendapat dengan 4 (empat) orang Komisioner
KPU lainnya atas proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada
Distrik Yaur dan Distrik Dipa , Ada pun alasan Teradu tidak setuju dan
pada akhirya tidak menandatangani Surat Keputusan yang dirnaksud
adalah karena adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire pada saat
dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada
tanggal 17 Desember 2020 yang seharusnya rnenurut Teradu rekomendasi
tersebut KPU Nabire wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal
10 huruf bl dan Pasal 30 ayat (d) UU Nomor IO Tahun 2016; (Bukti T-7);
b. Bahwa sikap dan pandangan Teradu juga berdasarkan atas saran dari
Komisioner KPU Propinsi Papua Divisi Hukum melalui sambungan
telephone yang menyarankan kepada KPU Kabupaten Nabire agar
menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire (Bukti T-8);
c. Bahwa meski pun Teradu tidak menandatangani keputusan KPU
Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XIl/2020 tetap
dinyatakan sah secara hukum karena 4 (empat) orang Komisioner
lainnya telah menandatanganinya dan telah memenuhi quorum dalam
pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
30 ayat 4 dan ayat 5 PKPU nomor 19 Tahun 2020
Pasal 30
Ayat 4 :
"Ketua KPUIKIP Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang
anggota KPUIKIP Kabupaten/Kota menandatangani formulir Model
D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi"
Ayat 5 :
"Dalam ha! ketua dan anggota KPUIKIP Kabupaten/Kota serta Saksi
yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), formulir ditandatangani oleh anggota
KPUIKIP Kabupaten!Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia
menandatangani"
4. Bahwa mengenai pengaduan tambahan pengadu yang menyatakan bahwa,
sesuai dengan Putusan DKPP nomor : 233-PKE-DKPPNill/2019 tentang
putusan perkara dengan nomor register: 233-PKE-DKPPMW2019,
menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pemilu yang di
ajukan oleh : Kristianus Agapa dengan kuasa hukumnya atas nama Heriyanto
terhadap Teradu II atas nama Daniel Denny Merin, yang diputuskan dalam
point ke 3 bahwa: "Memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada
Teradu II Daniel Denny Merin selaku Anggota KPU Kebupaten Nabire untuk
memberikan kesempatan memilih sebagai PNS atau Anggota KPU Kabupaten
Nabire terhitung 14 (Empat Belas Hari) kerja sejak dibacakannya putusan ini.
Terkait dengan pengaduan tersebut di atas teradu akan menanggapinya
sebagai berikut :
a. Bahwa, sesuai amanat Putusan DK.PP nomor : 233-PKE-DKPPNIII/2019,
teradu telah melaksanakan sesuai dengan perintah pacla putusan
tersebut, bahwa pada tanggal 11 februari 2019, teradu telah mengajukan
proses surat SK penggunduran diri ke Pemerintah Kabupaten Nabire Cq.
Sekertariat Daerah Kabupaten Nabire dengan tanda terima surat Nomor :
800/249/SET clan selanjutnya teradu telah menerima surat Nomor :
800/252/SET, tentang keterangan yang menyatakan bahwa surat
pengajuan tersebut sedang dalam proses untuk di tindak lanjuti sesuai
dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, (Bukti T-9 dan T-10)
b. Bahwa sesuai dengan perintah pacla putusan DK.PP tersebut yang
termuat pada halaman 17 alinea pertama pada baris 6,7 dan 8 yang
berbunyi : " Yang di buktikan dengan pernyataan pengunduran diri yang
tercatat telah di terima oleh PPK sebagai pejabat berwenang", (Bukti.T-11),
maka pacla saat itu teradu melampirkan surat nomor : 800/249/SET dan
surat nomor : 800/252/SET, sehingga KPU RI mengeluarkan Petikan
Keputusan KPU RI. Nomor 100/SDM.13- Kpt/05/KPU /IV2020,
tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Propinsi Papua, clan pacla petikan Surat keputusan
tersebut, KPU RI telah mencabut clan menyatakan tidak berlaku lagi Surat
Keputusan nomor ; 70 /SDM. l 3-Kpt/05/KPU/11/2020 terkait Surat
Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap Teradu, sehingga teradu
telah aktif dan menjalankan tugas sebagai anggota komisiner KPU
Kabupaten Nabire pacla tanggal 13 Februari 2020.(Bukti T-12).
c. Bahwa terkait status kepegawain teradu, teradu akan menerangkan
sebagai berik:ut : bahwa setelah menunggu selama 8 (delapan) bulan,
Pemerintah Kabupaten Nabire , atas Nama Bupati menerbitkan 2 (dua)
surat Keputusan pada tanggal 20 Nofember 2020 dengan nomor :
800/288/SET clan nomor : 1120 tahun 2020, Terkait surat Keterangan
Tambahan clan Surat tentang Pemberhentian Sementara sebagai pegawai
Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum.
d. Bahwa Terkait aduan bahwa teradu masih menerima gaji dari tanggal 5
februari 2020 sampai dengan 31 desember 2020 adalah ticlak benar,
karena setelah putusan DKPP dibacakan, bahkan sebelumnya teradu
telah mengembalikan seluruh Penerimaan gaji ke Kas Daerah, sebagai
mana terlampir pada :(Bukti.T-15,T-16,dan T-17)
e. Bahwa Pengembalian gaji tersebut selanjutnya di atur oleh bedahara Gaji
dinas kesehatan sehingga teradu hanya menandatangani daftar
pengembalian gaji pada setiap akhir tahun clan penyetoran ke kas
aderah di lakukan oleh bendahara gaji Dinas kesehatan, sebagaimana
bukti terlampir pad.a uraian huruf (d).
[2.6] PETITUM TERADU
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Teradu memohon kepada Majelis Pemeriksa
Kode Etik Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu Daniel Denny Merin, selaku Anggota KPU
Kabupaten Nabire.
Atau apabila Pimpinan Majelis Sidang DKPP yang Terhormat berpendapat lain,
maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.
[2.7] BUKTI TERADU
Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan bukti yang diberi tanda
T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:
Bukti Keterangan
Bukti T-1 : Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Nabire, Nomor
23/PANWASLU.PA-910.401/XI/2020 yang ditujukan kepada
Ketua PPD Nabire ,tanggal 4 November 2020;
Bukti T-2 : Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Nabire, Nomor
25/PANWASLU. PA-910.401Nll/2020 yang ditujukan kepada
Ketua PPD Nabire ,tanggal 12 November 2020;
Bukti T-3 : Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Nabire, Nomor
28/PANWASLU.PA-910.401/XI2020 yang ditujukan kepada
Ketua PPD Nabire ,tanggal 28 November 2020;
Bukti T-4a : Video terkait supervisi KPU ke Kel. Nabarua. Dipimpin langsung
& T-4b oleh Ketua KPU nabire. di dampingi oleh Komisioner Nelius
Agapa, Rahman Syaiful dan Teradu sendiri ( Daniel Denny Merin)
serta anggota PPD distrik Nabire;
Bukti T-4c : Bukti Tambahan terkait SK KPPS kelurahan Nabarua dan
Siriwini. (Memenuhi permintaan bukti tambahan oleh majelis
hakim pada sidang DK.PP perkara no. 91/PKE-DKPP/X/2020)
tanggal 8 maret 2021)
Bukti T-5a : Video terkait penyelesaian rekrutmen KPPS kel.Siriwini di Kantor
Kelurahan Siriwini sebagai secretariat PPS, di pimpin langsung
oleh Ketua KPU Nabire dan di dampin oleh Komisioner Jhoni
Kambu, Rahman Syaiful dan Teradu sendiri (Daniel Denny
Merin), serta di hadiri juga oleh l(satu) Anggota Bawaslu Nabire,
sdr Yulianus Nokuwo.
Bukti T-5b : Buk:ti Tambahan Terkait Daftar Nama-nama 165 calon anggota
KPPS kelurahan Siriwini.
Memenuhi permintaan buk:ti tambahan oleh majelis hakim pada
sidang DK.PP perkara no. 91/PKE-DKPP/X/2020) tanggal 8
maret 2021)
Bukti T-6 : Video terkait Lanjutan penyelesaian rekrutmen KPPS kel.Siriwini
di Kantor Bawaslu Nabire di pimpin langsung oleh Ketua KPU
Nabire dan di dampingi oleh Komisioner Jhoni Kambu dan
Teradu sendiri (Daniel Denny Merin), serta di hadiri JUga oleh
Ketua Bawaslu dan Anggota BawasluNabire. Markus Madai dan
Yulianus Nokuwo. Dan juga Anggota PPD distrik Nabire, PPS
Kelurahan Siriwini serta Pihak Terkait
Bukti T-7 : Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor :321/K..
Bawaslu/K.ab-Nabire/PM.06.02/XII /2020 tentang temuan 423
surat suara yang telah disilang pada TPS 01 dan 02 kampung
Akudiomi, tanggal 17 Desember 2020
Bukti T-8 : Video percakapan via mobile Phone antara Ketua KPU Nabire,
Komisioner Jhoni Kambu dengan Komisioner KPU Propinsi
Papua Divisi Hukum pada saat rapat pleno rekpaitulasi Tingkat
Kabupaten, Tanggal 17 Desember 2020
Bukti T-9 : Tanda Terima Surat Pemyataan Pengunduran Diri sebgai
Pegawai Negeri Sipil oleh Sekretariat Daerah Kabuapten
Nabire Nomor: 800/2490/SET
Bukti T-10 : Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Penguduran diri atas
nama tersebut di ataa sedang dalam proses untuk di tindak
lanjuti sesua1 dengan Peraturan Perudang-undangan yang
berlaku
Bukti T-11 : Terkait dengan salinan putusan DKPP hal-17 alinea 1 baris 6,7
dan 8 tentang penegasan syarat Pengaktifan Kembali bagi Teradu
Bukti T-12 : Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 100/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV2020 Tentang
Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan -Umum
Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Bukti T-13 : Surat Keterangan Tambahan Terkait Pemberhentian
Sementara Nomor: 800/288/SET
Bukti T-14 : Keputusan Bupati Nabire Nomor : 1120 Tahun 2020 Tentang
Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Di
Angkat Menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Bukti T-15 : Bukti terkait Pengembalian Gaji oleh Teradu Periode Bulan
Februari 2019 sampai dengan November 2019 oleh Teradu
Bukti T-16 : Bukti terkait Pengembalian Gaji Bulan Desember 20 19 oleh
Teradu pada Bulan Desember 2020 oleh Bendahara Gaji Dinas
Kesehatan Kabupaten Nabire.
(Tanggal 29 Desember 2020)
Bukti T-17 : Bukti terkait Pengembalian Gaji Bulan Januari 2020 sampai
dengan Bulan Desember 2020 oleh Bendahara Gaji Dinas
Kesehatan Kabupaten Nabire.
(Tanggal 29 Desember 2020)
[2.7] SAKSI TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, Pengadu
menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil aduannya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa saksi adalah anggota PPS di kelurahan Siriwini menyatakan 165 orang
yang disampaikan masyarakat kelurahan siriwini, kami telah jelaskan di kantor
Bawaslu Kabupaten Nabire dengan berbagai macam alasan yang telah kami
temukan di tingkat kelurahan. Pertama ; khusus untuk 165 orang, telah terjadi
perubahan atas tanggapan dan masukan masyarakat yang dilakukan sebanyak
tiga kali.
[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait
KPU Kabupaten Nabire pada pokoknya menerangkan Bahwa pada tanggal 17
Desember 2020, kami melakukan rapat pleno. Distrik yaur terjadi keributan antara
para saksi dengan dua orang Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire. bahwa di distrik
yaur itu bersalah, ketika terjadi keributan. Ketua KPU Kabupaten Nabire
mempertanyakan terkait hal tesebut kepada salah satu anggota PPD Yaur dan
Anggota PPD yaur pun menyampaikan bahwa tidak ada keributan.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang Pengadu mendalilkan Teradu diduga melanggar kode etik dan
pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya sebagai berikut:
[4.1.1] Bahwa Teradu diduga tidak adil dan tidak profesional karena melakukan
pengantian KPPS sebanyak tiga kali di Kelurahan Nabarua. Penggantian pertama
dilakukan pada tanggal 31 Oktober, kedua tanggal 23 November dan ketiga tanggal
26 November 2020. Menurut Pengadu, Pengantian tersebut dimaksudkan untuk
mengangkat orang-orang yang terafiliasi dan mendukung pasangan calon nomor
urut 1 atas nama Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis;
[4.1.2] Bahwa Teradu selaku Koordinator Wilayah di Kelurahan Siriwini diduga tidak
berkepastian hukum karena mengamankan keputusan PPS Kelurahan Siriwini
meloloskan 165 orang calon anggota KPPS yang tidak teregister dalam buku
pendaftaran calon Anggota KPPS;
[4.1.3] Bahwa Teradu tidak menandatangani keputusan KPU Kabupaten Nabire
nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
Tahun 2020;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil pengaduan dengan penjelasan sebagai berikut:
[4.2.1] Bahwa Teradu menerangkan tidak pernah melakukan intervensi dan
supervisi terhadap pemilihan calon anggota KPPS hingga melakukan pergantian
calon anggota KPPS di kelurahan Nabarua yang bukan menjadi kewenangannya.
Teradu menjelaskan, kewenangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh PPS
sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016
berbunyi anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU
Kabupaten/kota, lebih lanjut diatur dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU No. 3
Tahun 2018 berbunyi Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh PPS. Menurut Teradu seharusya Pengadu melaporkan pihak
PPS Kelurahan Nabarua karena yang bersangkutan terlibat langsung dalam
pemilihan serta pergantian calon anggota KPPS sebagaimana rekomendasi Panitia
Pengawas Pemilihan Distrik Nabire yang ditujukan kepada PPD/PPK Nabire.
Selanjutnya bahwa pergantian calon anggota KPPS tersebut telah diselesaikan oleh
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire;
[4.2.2] Bahwa Teradu tidak membenarkan dirinya sebagai Koordinator wilayah
kelurahan siriwini. Menurutnya, hal demikian tidak pernah diberikan
tanggungjawab oleh KPU Kabupaten Nabire untuk menjadi koordinator di wilayah
tersebut, selain itu, kelurahan siriwini yang berada dalam cakupan Distrik Nabire
tentunya menjadi kewenangan penuh PPD Distrik Nabire yang membawahi langsung
kelurahan siriwini. Selanjutnya bahwa Teradu menyatakan tidak pernah melakukan
intervensi yang telah ditetapkan oleh PPS Siriwini perihal dugaan diloloskannya 165
(seratus enam puluh lima) orang tidak terdaftar dalam buku register pendaftaran
calon anggota KPPS. Pada tanggal 27 November 2020 KPU Kabupaten Nabire
menyiapkan fasilitas pertemuan kepada PPD kelurahan siriwini terhadap peristiwa
dugaan diloloskannya 165 (seratus enam puluh lima) orang calon anggota KPPS
tersebut, ke esokan harinya 28 November 2020. Telah berlanjut penyelesaian
dugaan diloloskannya 165 (seratus enam puluh lima) orang calon anggota KPPS
yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Nabire, PPD Distrik Nabire serta PPS
kelurahan Siriwini;
[4.2.3] Bahwa Teradu membenarkan pada tanggal 17 Desember 2020, tidak
menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-
Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan
suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Teradu
menjelaskan dalam rapat pleno tertutup, dirinya tidak setuju dan berbeda pendapat
dengan empat orang anggota KPU Kabupaten lainnya atas proses dan hasil
rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Yaur dan Distrik Dipa. Bahwa alasan
Teradu tidak ingin menandatangani keputusan a quo disebabkan terbitnya
rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire pada hari itu juga, menurut Teradu
rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan. Selanjutnya meskipun dalam keputusan
Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Teradu berpendapat lain akan
tetapi keputusan tersebut dinyatakan sah karena memenuhi syarat quorum dalam
pengambilan keputusan pada rapat pleno tertutup;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Saksi, dan bukti
dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP
berpendapat:
[4.3.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1], terungkap fakta bahwa pada tanggal 20
Oktober 2020 PPS Kelurahan Nabarua mengumumkan hasil seleksi administrasi
calon anggota KPPS untuk mendapat tanggapan masyarakat. Beberapa calon
anggota KPPS mendapat catatan dari masyarakat dan saran perbaikan dari Panwas
Distrik Nabire melalui surat nomor 23/PANWASLU.PA-910.401/XI/2020 tanggal 4
November 2020, perihal Saran Perbaikan, karena terdapat calon anggota KPPS tidak
mengikuti tahapan administrasi dan tidak berdomisili di kelurahan Nabarua. PPS
Kelurahan Nabarua kemudian melakukan koreksi dan mengumumkan kembali pada
tanggal 31 Oktober 2020. Selanjutnya tanggal 12 November 2020 berdasarkan hasil
pengawasan seleksi anggota KPPS, Panwas Distrik Nabire mengeluarkan
rekomendasi nomor 25/Panwaslu.PA.910.401/VII/2020 perihal rekomendasi
pemberhentian sementara PPS Kelurahan Nabarua kemudian tugas PPS Kelurahan
Nabarua diambil alih oleh PPD Distrik Nabire. Terhadap pengumuman hasil
perbaikan tanggal 31 Oktober 2020, juga masih terdapat tanggapan masyarakat
karena sejumlah calon anggota KPPS yang dinilai tidak memenuhi syarat belum
ditindaklanjuti. Memperhatikan persoalan seleksi PPS tersebut, tanggal 23
November 2020 PPD Distrik Nabire mengumumkan kembali daftar nama calon
anggota KPPS dan mendapat tanggapan yang sama dari masyarakat akhirnya PPD
Distrik Nabire menerbitkan daftar nama calon anggota KPPS tanggal 26 November
2020. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa penggantian calon anggota
KPPS sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh PPD Nabire didasarkan pada
masukan masyarakat dan Rekomendasi Panwas Distrik Nabire, Teradu menyatakan
bahwa tidak pernah melakukan intervensi dan penggantian calon anggota KPPS
karena seleksi anggota KPPS merupakan wewenang PPS. Berdasarkan fakta tersebut
DKPP menilai Teradu telah berkerja profesional melaksanakan tugas sesuai
kewenangannya. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban
Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
[4.3.2] Menimbang dalil pada angka [4.1.2], Teradu membantah melakukan
intervensi terhadap PPS Siriwini untuk meloloskan 165 (seratus enam puluh lima)
orang calon KPPS yang tidak terdaftar dalam buku register pendaftaran calon
anggota KPPS. Terungkap fakta pada tanggal 27 November 2020, Teradu bersama
Ketua dan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Nabire, serta 1 (satu) orang Anggota
Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan suprevisi untuk membahas masalah seleksi
calon anggota KPPS di Sekretariat PPS Siriwini. Pembahasan masalah tersebut
kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 November 2020 di kantor Bawaslu
Kabupaten Nabire. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat koordinasi diatas, KPU
Kabupaten Nabire menerbitkan Keputusan Nomor: 5/PL.04.2-Kpt/PPS-
kel.kamp/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan
anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di seluruh kelurahan Siriwini,
Distrik Nabire untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020. Namun
terhadap nama-nama KPPS yang ditetapkan melalui Keputusan a quo, masih
terdapat beberapa nama yang tidak terdaftar dalam buku registrasi. Berdasarkan
fakta tersebut, DKPP menilai Teradu tidak sungguh-sungguh dalam melakukan
fungsi monitoring, supervisi dan pendampingan terhadap masalah seleksi calon
anggota KPPS Siriwini. Tanggapan masyarakat terhadap para calon anggota KPPS
yang dinilai belum memenuhi syarat tidak dindaklanjuti secara holistik sehingga
masih ditemukan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tercantum dalam
Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 5/PL.04.2-Kpt/PPS-kel.kamp/XI/2020
tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara di Kelurahan Siriwini. Teradu sepatutnya memahami esensi tanggapan
masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan terbentuknya penyelenggara yang
imparsial dan berintegritas. Untuk itu partisipasi masyarakat semestinya diletakkan
dalam konsep Pemilu yang inklusif, menghargai segala bentuk partisipasi.
Sepatutnya partisipasi masyarakat diapresiasi oleh penyelenggara pemilu dengan
tindakan konkrit melakukan verifikasi secara cermat para calon anggota KPPS.
Teradu terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya secara
professional untuk menjamin penyelenggara pemilu berintegritas. Dengan demikian
dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu
terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf f, Pasal 11 dan
Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
[4.3.3] Menimbang dalil pada angka [4.1.3], terungkap fakta bahwa Teradu
mengakui tidak menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor:
54/PL.02.6-Kpt/9104/.KPU.Kab/XIV2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun
2020 karena mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Nabire. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta Teradu
mempunyai pendapat bahwa dalam rapat pleno tanggal 17 Desember 2020 terdapat
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire nomor 321/K.Bawaslu/Kab-
Nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 khususnya terkait
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Distrik Yaur. Menurut Teradu
rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapat berbeda Teradu juga telah
dikonsultasikan kepada Divisi Hukum KPU Provinsi Papua melalui sambungan
telepon yang pada pokoknya menyarankan untuk menjalankan rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Nabire. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak
terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan
untuk mempertimbangkan.
