Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 45/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 37/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 45/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Paulus Pakage Pekerjaan/Lembaga : Purnawirawan TNI AD/Bakal Calon Bupati Deiyai 2018-2023 Alamat : Bomou, Wagete Tigi, Kabupaten Deiyai Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

[1.2] TERADU 1. Nama : Medex Pakage Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Deiyai Alamat Kantor : Waghete Kabupaten Deiyai Selanjutnya disebut----------------------------------------------------------Teradu I 2. Nama : Kristianus Kotouki Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai Alamat Kantor : Waghete Kabupaten Deiyai Selanjutnya disebut----------------------------------------------------------Teradu II 3. Nama : Krispina Adii Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai Alamat Kantor : Waghete Kabupaten Deiyai Selanjutnya disebut--------------------------------------------------------Teradu III 4. Nama : Ice Giyai Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai Alamat Kantor : Waghete Kabupaten Deiyai Selanjutnya disebut---------------------------------------------------------Teradu IV 5. Nama : Marinus Edowai Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai Alamat Kantor : Waghete Kabupaten Deiyai Selanjutnya disebut---------------------------------------------------------Teradu V Selanjutnya Teradu I, II, II, IV, dan V disebut------------------------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 37/I-P/L-DKPP/2017 tanggal 22 Februari 2018, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 45/DKPP-PKE-VII/2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1.1] Pokok Aduan Pengadu 1. Pada Tanggal 26 November 2017, Pengadu berangkat dari Bandung ke Kabupaten Deiyai dengan tujuan mendaftar Calon Bupati melalui jalur perorangan. Pengadu tiba di Nabire pada Tanggal 27 November 2017. 2. Lalu Pengadu siap naik/berangkat dari Nabire ke Kab. Deiyai dengan tujuan untuk mendaftarkan diri sebagia Calon Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2017/2018. 3. Namun pada Pukul 09.00 WIT, ada telepon masuk dan SMS dari Teradu II Kris Kotouki: "Bapak Ade posisi sekarang dimana?" Kristian Kotouki bertanya, Pengadu menjawab jawab "Saya baru tiba di Nabire jam 09.00 Waktu Papua"; Selanjutnya Kristian Kotouki mengatakan "Bapak Ade, Kris Kotouki informasikan bahwa Kantor atau Sekretariat KPU Kabupaten Deiyai untuk sementara pindah di Nabire yang beralamat di Siriwini. Bapak Ade jangan naik ke Deiyai, karena para Anggota KPU semua posisinya ada di Nabire, maka Bapak Ade segera datang ke Sekretariat KPU Kab. Deiyai di Nabire". Kemudian Kristian Kotouki berkata "Bapak Ade hari ini sudah Tanggal 27 November 2017, mohon segera mendaftarkan diri dari Calon Bupati melalui Independen/Perseorangan, supaya kami Ketua dan Anggota KPU membatasi kepada Independen/Perseorangan yang lain". Sesuai perintah Kris Kotouki, sebagai Anggota KPU Kabupaten Deiyai, lalu Pengadu tanyakan kepada Kris Kotouki "Bagaimana dengan Persyaratan atau Dokumen?", jawab Kris Kotouki "Persyaratan bisa menyusul di kemudian hari, tapi Bapak Ade segera hari ini daftar ke Sekretariat KPU Kabupaten Deiyai di Nabire Siriwini". 4. Bahwa benar-benar Pengadu siap berangkat ke Sekretariat KPU untuk mendaftar Calon kepada Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2017/2018. 5. Bahwa pada Tanggal 27 November 2017, Pengadu siap untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai di Sekretariat KPU Kab. Deiyai di Nabire, diterima oleh 4 (Empat) Anggota KPU Kab. Deiyai yaitu sebagai berikut :  Medex Pakage, Sos (Ketua KPU)  Kris Kotouki  Kristin Adii  Ice Giyai 6. Bahwa pada Tanggal 27 November 2017, telah dibuka Pendaftaran juga di Kantor KPU Kabupaten Deiyai, dengan 1 (Satu) Anggota KPU Kab. Deiyai yaitu Marinus Edoway. Kemudian dilakukan penerimaan 2 (Dua) Calon Pasangan jalur Perseorangan yaitu : a) Ateng Edoway, dan b) Keni Ikomou Bahwa selain hanya diterima oleh satu orang anggota KPU Deiyai, tanpa empat anggota lain, penerimaan tersebut juga tidak dihadiri Panwas Kabupaten Deiyai. 7. Bahwa Pengadu menanyakan kepada Ketua dan Anggota KPU yang ada di Nabire yakni 4 (Empat) Orang Anggota KPU "Kenapa Kantor KPU Deiyai pindah ke Nabire?". Anggota KPU menjawab "Kantor KPU telah dipalang oleh masyarakat Kabupaten Deiyai, maka untuk sementara kami pindah ke Nabire". Lalu Pengadu bertanya kembali "Anggota KPU 1 (Satu) orang lagi kemana atas nama Marinus Edoway?", Anggota KPU menjawab "Tidak tahu/tidak masuk". 8. Bahwa pada Tanggal 27 November 2017, Sekretariat KPU Kab. Deiyai di Nabire pindah tempat ke Ruko dekat Jembatan Nabarua di Nabire. 9. Bahwa pada Tanggal 27 Novenber 2017, itu juga Kedua Pasangan Calon yang mendaftar di Deiyai tersebut malamnya turun ke Nabire, membawa masa yang cukup besar dan anarkis. Setibanya di Nabire Tim Aten Edoway, menghancurkan Sekretariat KPU di Nabire yaitu Ruko yang mereka sewa sebagai Sekretariat KPU Kab. Deiyai di Nabire. 10. Bahwa Tim Pendukung Ateng Edowai dan Anggota KPU Deiyai kejar mengejar dan mengancam Ketua KPU dan Anggota KPU lainnya dalam waktu 2 (Dua) Hari 2 Malam di Nabire, terjadi pada Tanggal 27, 28, 29 November 2017. 11. Bahwa pada Tanggal 29 November 2017, situasi sudah mulai aman, karena pada malam 29 November 2017, Kapolres Nabire turun lapangan serta Tim Gabungan dari berbagai kesatuan Nabire. Namun Ketua dan Anggota KPU telah menghilang, walaupun Kapolres menjaga kontak dengan Anggota KPU, mereka tidak datang juga. Kecuali Kristin Adii, itupun karena pihak Kapolres memanggil. 12. Bahwa Kapolres memerintahkan Anggota KPU yang ada, pada pukul 02.00 WIT, yaitu Kristin Adii, untuk membuat pernyataan dan menandatangani serta menginformasikan kepada Calon bahwa sekretariat KPU kabupaten Deiyai segera pindah ke Deiyai dalam kurang waktu 3 (Tiga) hari. Kapolres tegas menyatakan bahwa Sekretariat KPU Deiyai segera pindah di Deiyai karena Pilkada ini bukan dilakukan di Nabire tapi pelaksanaan Pilkada di Deiyai. 13. Bahwa pada Tanggal 29 November 2017, Pengadu siap mengantar persyaratan /Dokumen ke Sekretariat KPU Kab. Deiyai di Nabire. Setibanya Pengadu di Nabire, keributan masih tetap terjadi. Semua persyaratan/Dokumen dibawa pulang ke rumah. Dan malam 29 November 2017, 3 (Tiga) Pasangan Independen termasuk Pengadu menandatangani untuk segera pindah ke Deiyai dalam waktu 3 (Tiga) hari. 14. Bahwa pada Tanggal 3 Desember 2017, Pengadu berangkat dari Nabire ke Deiyai dengan membawa persyaratan/dokumen Pengadu untuk untuk diantar ke KPU Kabupaten Deiyai. Berangkat dari Nabire pukul 07.00 WIT, tiba di Kantor KPU Kab. Deiyai pukul 11.00 WIT. 15. Bahwa tujuan Pengadu adalah untuk mengantar berkas, Dokumen, Persyaratan Pengadu ke Kantor KPU Kab. Deiyai, diterima oleh 4 (Empat) Anggota KPU kecuali Ketua KPU. 16. Persyaratan dokumen yang diperiksa oleh 4 (Empat) Anggota KPU selama 1 (Satu) Jam sampai pukul 24.00 WIT pada Tanggal 3 Desember 2017. 17. Bahwa pada Tanggal 3 Desember 2017 pukul 12.00 WIT, Teradu II Kristian Kotouki menyatakan dengan tegas bahwa waktu pendafaran sudah habis. Di depan saksi Aparat Keamanan dan masyarakat pada umumnya. 18. Kemudian Pengadu bertanya kembali kepada Kris Kotouki "waktu sudah habis maksudnya apa?" Kris Kotouki tidak menjawab apa-apa, malah menghilang dari ruangan Kantor KPU Kab. Deiyai. 19. Bahwa Pengadu katakan kepada masyarakat dan kepada Pihak Keamanan bahwa, Pengadu mendaftar di Nabire, sedangkan di Kantor KPU Kab. Deiyai tinggal antar dokumen, persyaratan saja. 20. Pada Tanggal 4 Desember 2017, atau besok harinya, Pengadu datang kembali ke Kantor KPU Kab. Deiyai, Kris Kotouki menyampaikan kepada salah satu Anggota KPU lainnya antara lain : a. Mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar dan tidak adil. Pernyataan Kris Kotouki adalah Persyaratan, Dokumen Calon dari Independen Asal dari Jawa tersebut tidak boleh diterima, tapi terima asli Papua. b.Dan lagi Istri juga Orang Jawa bukan Orang Papua. c. Serta tidak ada Uang untuk yang bersangkutan. 21. Pengadu meminta tanda terima dan Berita Acara atas penyampaian Persyaratan dan Dokumen/Dukungan jumlah pendukung sebanyak 28.000, Anggota KPU, tidak memberikan. Bahwa semua barang Dokumen semuanya masih di simpan di Kantor KPU Kab. Deiyai. 22. Bahwa 2 (Dua) Pasangan Calon yang mendaftar dan diterima oleh 1 (Satu) orang Anggota KPU adalah 2 (Dua) Pasangan Calon Daftar yang mendaftar melalui Partai Politik yaitu Aten Edoway melalui Partai PBB dan PKS, sedangkan Keni Ikomou melalui Partai PKB dan PKS. 23. Bahwa Ketua dan Anggota KPU tidak pernah menyeleksi semua Persyaratan Dokumen dari Independen maupun Partai Politik sesuai Tahapan dan Jadwal yang diatur oleh KPU RI. 24. Bahwa pada Tanggal 1 Januari 2018, Pengadu tiba di Bandung untuk melaporkan kejadian yang terjadi di Kab. Deiyai berhubungan dengan KPU selama tahapan Pilkada yang berjalan. 25. Pada Tanggal 11 Januari 2018, Pengadu mendapatkan Surat Perintah dan Surat Edaran dari Ketua KPU RI Jakarta antara lain : a. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Jakarta dengan Nomor 38/PL.03.2- SD/KPU/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Sangat Segera Tahapan Pencalonan dengan 1 (Satu) Pasangan Calon yang mendaftar disampaikan KPU Seluruh Indonesia. b. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Jakarta dengan Nomor 1 Tahun 2018, disampaikan KPU Seluruh Indonesia. 26. Pengadu mendaftarkan Surat dari Ketua KPU RI pada Tanggal 11 Januari 2018 di Kantor KPU RI Jakarta, Bagian Teknis pada malam hari. 27. Kemudian Pengadu berangkat ke Deiyai untuk menyampaikan Surat tersebut. Setibanya di Deiyai Pengadu sampaikan Surat tersebut kepada Panwaslu, dan Panwaslu Kab. Deiyai telah mengeluarkan Surat antara lain: a. Surat PANWASLU Kab. Deiyai dengan Nomor 013/PANWASLU/KD/I/2018 pada Tanggal 17 Januari 2018 disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Deiyai. b. Setelah menerima Surat tersebut di atas, Pengadu meminta Berita Acara dan tanda terima atas Surat Perintah tersebut di atas, lewat Telepon dinyatakan Surat-Surat tersebut Palsu, dikatakan oleh; 1) Kris Kotouki, 2) Kristin Adii, 3) Marius Edoway. 28. Bahwa sampai aduan ke DKPP, para Teradu tidak pernah menanggapi Surat dari Ketua KPU dan Panwaslu Kab. Deiyai. Untuk itu Pengadu mohon sangat segera ditetapkan sebagai salah satu pasangan Calon yang telah memenuhi syarat adalah Drs. Paulus Pakage. 29. Bahwa para Teradu telah menunjukan keberpihakan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai atas nama Ateng Edowai, dan dengan meloloskan dalam tahapan Pilkada, padahal tidak memenuhi syarat, ketentuan dukungan minimal Partai Politik maupun dukungan Lembaga Independen atau perorangan. 30. Dengan demikian tindakan para Teradu telah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.1.2] Kesimpulan Pengadu 1. Penyampaian di muka sidang tentang tabrak motor dan korban nyawa adalah pembohongan Anggota KPU. Yang sebenarnya terjadi adalah pada waktu seleksi Anggota PPD dari Distrik Kapiraya ada 2 (dua) calon seleksi yang ribut sampai 1 (satu) pihak korban nyawa. Bahwa yang korban ini adalah lolos murni, namun tidak lolos dalam seleksi diloloskan oleh Anggota KPU. sehingga masyarakat Distrik Kapiraya menghancurkan Kantor KPU dan sampai melakukan demo besar-besaran di Kantor KPU sehingga Kantor KPU pindah Nabire. 2. Bahwa Pengadu mendaftar sebagai Calon Bupati Kab. Deiyai pada Tanggal 27 November 2017, di Sekretariat KPU Kab. Deiyai berada di Nabire Siriwini atas perintah dari Teradu II dan diterima oleh 4 (empat) Anggota KPU Kab. Deiyai, tanpa 1 (satu) Anggota Marius Edowai, ternyata Marius Edowai menerima 2 (dua) pasangan Calon Independen di Kantor KPU Kab. Deiyai. 3. Saat Pengadu mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Deiyai pada Tanggal 27 Nopvmber 2017 tersebut, para Teradu tidak memberikan tanda terima. Lalu sorenya pindah tempat lain/Ruko 2 lain di Nabire. 4. Lalu, pada Tanggal 28 Nopember 2017, Pengadu membawa persyaratan, Dokumen, Berkas Dukungan KTP dan Surat Domisili berjumlah 27.000 Lembar diantar dengan 2 unit Mobil ke Sekretariat Kantor KPU Deiyai di Nabire, namun 2 (dua) Kandidat dari Independen Ateng Edowai, S.Pak dan Keni Ikomou dari Kab. Deiyai turun dengan massa yang cukup besar, Hal/Kejadian ini menghilangkan jejak dan mempermainkan Pengadu pada Pendaftaran Nabire. Maka Anggota KPU dan Calon 2 (dua) pasangan dari Independen telah atur strategi untuk sengaja menghalangi Pengadu. 5. Pada Tanggal 27 November 2017 dibuka pendaftaran calon Bupati yang dikawal oleh 1 (satu) orang Anggota KPU Kab. Deiyai yaitu Teradu V (Marius Edowai) terhadap 2 (dua) Bakal Calon dari Jalur Independen lain. Penerimaan pendaftaran calon tersebut tanpa Anggota KPU lainnya dan tanpa dihadiri Anggota Panwaslu Kab. Deiyai. 6. Para Teradu telah memihak kepada Calon Bupati tertentu yaitu Ateng Edowai, S.Pak dan Keni Ikomou. 7. Pada Tanggal 29 November 2017, Pengadu segera mendatangi Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Nabire dengan membawa berkas, Dokumen, Persyaratan Pendukung jumlah KTP dan Surat Domisili, tetapi tidak jadi diterima oleh para Teradu dengan alasan ada Demo/Keributan oleh dua Pihak calon perseorangan yaitu Ateng Edowai, S.Pak dan Keni Ikomou. Pengadu menganggap para Teradu telah mempermainkan Pengadu. 8. Lalu pada tanggal 3 Desember 2017 Pengadu membawa Berkas, Dokumen, dan persyaratan dengan 1 (satu) buah Truk dengan diantar dari Kab. Nabire ke Kantor KPU Kab. Deiyai untuk menyampaikan semua berkas pencalonan dan diterima oleh 4 (empat) Anggota KPU Kab. Deiyai kecuali Teradu I yang tidak ada di tempat. 9. Pengadu tiba di tempat pukul 23.00 dan dilakukan pemeriksaan persyaratan dan berkas pukul 23.00 hingga pukul 24.00. 10. Pada pukul 24.00 Teradu II (Kris Kotouki) sebagai Ketua Pokja KPU Kab. Deiyai menyatakan bahwa waktu pendaftaran sudah habis dan menghilang dari Kantor KPU Kab. Deiyai tanpa penjelasan, saran, tanpa tanda terima berkas dan petunjuk serta tidak memberikan Berita Acara pada Pengadu. 11. Pengadu menyampaikan bahwa telah melakukan pendaftaran di nabire, adapun di Deiyai tinggal mengantar seluruh berkas. Namun 4 (empat) anggota KPU (Teradu II, III, IV, dan V) tidak memberikan komentar dan tidak menjawab. 12. Pada tanggal 4 Desember 2017, Pengadu mendatangi Kantor KPU Kab. Deiyai untuk meminta tanda terima berkas dan berita cara Penyerahan dukungan dan berkas pencalonan Pengadu, namun Teradu II (Kris Kotouki) menyatakan kepada Anggota KPU yang lainnya bahwa perihal Pengadu diantaranya adalah Calon Independen asal dari Jawa tersebut tidak boleh diterima, yang kedua diterima asli dari Papua saja, yang ketiga adalah apalagi Istri orang Jawa, bukan Orang Papua, terakhir yang bersangkutan tidak ada Uang. 13. Bahwa Pengadu mengkategorikan tindakan para Teardu sebagai Pelanggaran Etika, Moral, Hak, yaitu Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Deiyai yang sangat diluar aturan, tidak cermat, tidak adil, tidak setara, dan tidak Independen dalam Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Deiyai Tahun 2018 karena berpihak kepada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, dan berpihak kepada salah satu yang memiliki uang/money politic. 14. Bahwa Pengadu mengemukakan sejumlah Pelanggaran yakni Para Teradu tidak netral dan berpihak pada salah satu calon. 15. Para Teradu berpihak kepada pasangan yang mempunyai uang, sehingga dengan alasan berpindah-pindah tempat/Kantor Pendaftaran Calon Bupati untuk menghalangi Calon Bupati yang lain. 16. Bahwa Ateng Edowai, S.Pak dan KEni Ikomou telah mendaftar melalui Partai Politik PBB, PKS. Ateng Edowai dari Partai PKB sedangakan Keni Ikomou dari Partai PKB, PKS. Namun ikut mendaftar Jalur Independen dengan tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan Marius Edowai menerima kedua pasangan calon tersebut tanpa persyaratan dukungan masyarakat.Bahwa Ateng Edowai, S.Pak dan Keni Ikomou mendaftar Kantor KPU Kab. Deiyai dan diterima oleh MARIUS EDOWAI pada Tanggal 27 Nopember 2017, dan sorenya ditetapkan sebagai Calon Tetap, tanpa verifikasi dan tidak melalui Pleno. 17. Bahwa Calon Bupati yang mendaftar di Nabire dan diterima oleh 4 (Empat) Anggota KPU Kab. Deiyai ditolak mentah-mentah seluruh dokumen, berkas dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan berkas dokumen dan persyaratan berasal dari Jawa, tidak memiliki uang. Pernyataan dari KRIS KOTOUKI adalah penerimaan KPU Kab. Deiyai berasal dari asal Papua dan disampaikan kepada Anggota KPU yang lainnya. 18. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Deiyai terhadap dukungan dari Lembaga Independen tidak berdasarkan Mandat dari DPP, SK dari DPP, dan Rekomendasi DPP, DPC yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Kesbang Provinsi, dan Kesbang Kabupaten tentang Kepengurusan Komisi Pemilihan Independen. Padahal Pengadu mempunyai Mandat, SK dan rekomendasi dari DPP Jakarta. 19. Bahwa dalam menetapkan 4 pasangan calon Bupati sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai tanpa melakukan verifikasi faktual rekomendasi dari komisi independen maupun partai politik yang mendukung masing-masing calon. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasangan calon yang tidak memperoleh batas minimal dukungan tetapi tetap diloloskan sebagai peserta pemilukada di Kabupaten Deiyai. 20. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai tidak melaksanakan Surat Bawaslu Kab. Deiyai dan KPU RI. Malah surat tersebut dinyatakan palsu, padahal diperintahkan segera agar diverifikasi ke dalam tahapan serta dapat mendaftar 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada tahun 2018 21. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai tidak melaksanakan dan tidak mengeluarkan Surat Keputusan hasil verifikasi dan hasil pleno tentang Penetapan 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Deiyai yang tidak sesuai dengan prosentase dukungan dari Komisi Independen Mandat dari DPP, SK, Rekomendasi dari DPP langsung diterima yaitu Ateng Edowai, S.Pak dan Keni Ikomou. 22. Pertimbangan bahwa pengaduan Pengadu atas nama Drs. Paulus Pakage adalah salah satu peserta mendaftar pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang mengadukan para Teradu yaitu KEtua dan anggota KPU Kab. Deiyai yang diduga tidak cermat, tidak adil, tidak secara langsung dan tidak Independen dalam penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Deiyai, karena berhak pada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Deiyai Tahun 2018 yaitu Ateng Edowai, S.Pak dari Jalur Independen. 23. Bahwa para Teradu telah bertindak tidak independen dengan meloloskan 4 (empat) Calon Kab. Deiyai dengan adanya Uang Politik/money politic, seharusnya tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati Kab. Deiyai. 24. Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu terbukti mengenai para Teradu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kab. Deiyai telah menunjukan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai a.n Ateng Edowai, Dance Takimai, Inarius Douw (Anak Kandung Bupati Nabire Isaias Douw), dan Keni Ikomou padahal tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dukungan minimal Komisi Independen dan dukungan Partai Politik dari segi umum, kesehatan diatur dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012. Bahwa para Teradu tidak pernah bekerja dan tidak berada di tempat, juga tidak memenuhi kehadiran kepada Publik dan kepada para Calon baik kepada Parpol maupun Perorangan, sehingga menyulitkan Calon Bupati. Apalagi Teradu I tidak pernah hadir selama/mulai dibukanya Pendaftaran Jalur Independen/perseorangan sampai pelaksanaan sidang DKPP, Kedua menyusul Kris Kotouki, kemudian Marius Edowai dan Kristin Adii. Sedangkan yang selalu bekerja dan ada di tempat adalah Ice Giyai di Kantor KPU Kab. Deiyai. 25. Bahwa Pengadu mengkategorikan tindakan para Teradu sebagai pelanggaran, melawan etika yaitu diduga tidak cermat, tidak adil, tidak netral, tidak independen, tidak setara, tidak jujur, tidak memiliki jiwa nasionalisme, tidak profesional, tidak bekerja sama dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Deiyai. Para Teradu berfokus dan berpihak pada pasangan calon yang punya uang, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Deiyai Tahun 2018. 26. Bahwa Anggota KPU Marius Edowai, pada Pendaftaran di Kantor KPU Kab. Deiyai menerima 2 (dua) Pasangan Calon Jalur Independen tanpa Panwas Kab. Deiyai dan tanpa Anggota KPU lainnya pada Tanggal 27 November 2017. 27. Pada tanggal 27 Nopember 2017 itu juga, 2 (dua) Calon Pasangan Jalur Independen oleh Marius Edowai ditetapkan sebagai Calon tanpa verifikasi, faktual, tanpa seleksi administrasi, dokumen, dan tanpa pleno. 28. Bahwa 2 (dua) Pasangan Calon melalui jalur Independen yaitu Ateng Edowai,S.Pak dan Keni Ikomou telah mendaftar melalui Partai Politik dan telah seleksi baik Provinsi maupun Pusat melalui Partai Politik masing- masing. a. Ateng Edowai, S.Pak bersama Partai Politik PBB - PKS b. Keni Ikomou bersama Partai Politik PKB - PKS 29. Bahwa 1 (Satu) Pasangan Calon melalui Independen yaitu Ateng Edowai,S.Pak adalah berstatus sebagai berikut: a. Sebagai Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Deiyai b. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru Golongan IV/C Kab. Deiyai berstatus masih aktif. 30. Bahwa 2 (dua) Pasangan Calon melalui Independen tersebut, semual diusung partai politik. Lalu masing-masing Partai Politik tersebut menjual kepada Bupati Kab. Nabire (ISAIAS DOUW) dengan tujuan Anak Bupati Nabire Isaias Douw mendaftar sebagai Calon Bupati Kab. Deiyai yakni a.n Inarius Douw. Padahal Inarius Douw tidak memenuhi syarat umur. 31. Bahwa para Teradu dalam Pemilihan Umum Serentak seluruh Indonesia seperti main-main, tidak netral dan berpihak kepada pasangan Calon yang memiliki uang serta berpihak kepada Marga dan Kampung. 32. Bahwa para Teardu dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Deiyai tidak bekerja sama sehingga Pilkada tidak berjalan dengan baik. 33. Bahwa para Teradu sangat tidak Independen. Calon Bupati yang diloloskan adalah mereka yang memiliki uang dan merupakan awal dari kepentingan money politic baik dari Independen maupun Partai Politik. 34. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kab. Deiyai tersebut ini telah PAW dengan Kab. Paniai dan Kab. Mamberamo Raya, satu paket pada Pemilihan caleg Tahun lalu. Namun Kab. Deiyai masih aktif, dan 2 (dua) Anggota KPU berstatus PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS). 35. Bahwa dalam menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati, pada Pemilihan Umum Kab. Deiyai tidak mengikuti cek kesehatan dan tidak melakukan verifikasi faktual Mandat, SK, Rekomendasi dari DPP yang mendukung masing-masing calon. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasangan Calon yang tidak memperoleh Mandat, Surat Keputusan, Rekomendasi dari DPP tetapi MARIUS EDOWAI dan Anggota KPU meloloskan sebagai Peserta Pemilihan di Kab.Deiyai Tahun 2018. 36. Pengadu berkesimpulan para Teradu melanggar asas Kepastian hukum sesuai Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Menghukum teradu dengan sanksi Pemberhentian tetap; 3. Menetapkan Pengadu sebagai Calon Bupati Deiyai dari jalur perseorangan; 4. Memohon kepada DKPP agar memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-5 sebagai berikut: No Kode Bukti Uraian 1. Bukti P-1 Rekaman video tentang dialog dengan para Teradu perihal pemindahan sekretariat Kantor KPU Kab. Deiyai ke Kab. Nabire dan menerima pendaftaran di saat bersamaan pada tanggal 27 Novemver 2017 ditempat yang berbeda 2. Bukti P-2 Rekaman video tentang demonstrasi massa di kantor KPU Kab. Deiyai yang menunntut Pilkada di Deiyai dilaksanakan secara transparan, independen, dan tidak main-main 3. Bukti P-3 Berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai a.n Paulus Pakage dan Simon Giay 4. Bukti P-4 Keterangan tertulis Saksi; 5. Bukti P-5 Flashdisk berisi data bukti tambahan Pengadu. [2.4] SAKSI PENGADU Bahwa dalam sidang DKPP tanggal 9 Maret 2018 Pengadu mengajukan Saksi dengan intisari kesaksian sebagai berikut: Saksi Habel Ukago 1. Saksi melihat sepintas peristiwa di Kantor KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 22 Januari 2018 lewat pukul 10.00; 2. Di muka sidang DKPP 9 Maret 2018, Saksi menyerahkan 3 (tiga) buah surat perihal daftar calon dan surat keterangan; 3. Surat tersebut didapatkan Saksi saat bertemu dengan Pengadu Paulus Pakage di pinggir jalan, depan kantor KPU Kabupaten Deiyai, selepas Pengadu Paulus keluar dari kantor KPU Kabupaten Deiyai. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Dalam sidang DKPP tanggal 9 Maret 2018 para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa untuk menyelamatkan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 para Teradu (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Deiyai) telah berkoodinasi dengan KPU Provinsi Papua dengan melayangkan surat kantor penghubung sementara (Vide bukti T-1). 2. Bahwa terdapat pemalangan kantor yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan dengan kurang memadainya jaringan Internet (Wifi) selain di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. Setelah berkoordinasi dengan Pemerintah, Polres Paniai dan Ketua Kelompok Pemalangan Kantor KPU Kabupaten Deiyai, tidak ada titik temu agar bisa dibukakan palang Kantor. Di waktu yang bersamaan bertepatan dengan jadwal penyerahan syarat minimal dukungan yang sedang berjalan yang apabila tidak ditindaklanjuti dapat menghambat tahapan (Vide bukti T- 2). 3. Pada tanggal 26 November 2017 para Teradu melakukan Rapat Pleno kesepakatan bersama memutuskan untuk membuka kantor sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai di Nabire setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan, para Ketua Partai Politik, Panwas Kabupaten Deiyai, dan calon Perseorangan (Vide bukti T-3). 4. Sedangkan Pengadu (Paulus Pakage) saat itu belum pernah berkoordinasi bahwa dia akan mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Deiyai. Pengadu (Paulus Pakage) melakukan koordinasi bahwa dia akan mencalonkan diri setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai membuka Kantor Sementara di Nabire. Setelah dilakukan pembukaan kantor sementara di Nabire pada tanggal 27 November 2017 dan dilakukan Penyerahan syarat minimal dukungan dalam masa penyerahan tersebut Pengadu belum menyerahkan Dukungan dalam Aplikasi Silon, Pengadu baru meminta Username dan password untuk memasukan data dukungan dalam Aplikasi Silon (Vide bukti T-4). 5. Pada tanggal 29 November 2017 Pengadu datang ke Kantor Perwakilan Sementara yang berada di Nabire untuk memasukkan data dukungan. Namun Pengadu belum memasukan data dalam Aplikasi Silon sehingga Pengadu kembali untuk mengupload atau melengkapi berkas. Pada tanggal 28 s.d 29 November 2017 terjadi keributan dan pengrusakan di kantor sementara di Nabire yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Perseorangan yang mengakibatkan keadaan tidak terkendali. Keributan tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan pada lingkungan sekitar Kantor sementara di Nabire (Vide bukti T-5). 6. Pada tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 23.30 WIT Kepolisian Nabire mendatangi Kantor sementara KPU Kab. Deiyai di Nabire untuk mengusulkan Kantor sementara yang berada di Nabire segera kembali dipindahkan ke Kabupaten Deiyai karena kegiatan yang dilakukan di Kantor sementara di Nabire menganggu ketenteraman lingkungan sekitarnya. Kemudian malam itu dibuat surat kesepakatan bersama untuk kembali ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan pleno perpanjangan waktu penyerahan syarat minimal dukungan dari tanggal 30 November s.d 3 Desember 2017 untuk penyerahan syarat minimal dukungan yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta dihadiri para calon Perseorangan dan Panwas Kabupaten Deiyai (Vide bukti T-6). 7. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 yakni hari terakhir Penyerahan syarat minimal dukungan Pengadu Paulus Pakage datang ke kantor KPU Kabupaten Deiyai pukul 23.45 WIT. Namun Pengadu tidak membawa berkas. Pengadu hanya melaporkan akan mendaftar dan meminta waktu untuk mengambil berkas. Para Teradu hanya memberi waktu sampai pukul 24.00 WIT sesuai ketentuan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah ditunggu sampai pukul 24.03 WIT berkas tersebut baru ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. Setelah dilakukan pemeriksaan, berkas yang dibawa tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Berkas yang dibawa pengadu (Paulus Pakage) adalah KTP lokal (Vide bukti T-7). 8. Sedangkan surat keterangan domisili pengganti KTP yang dibawa Pengadu ditandatangani oleh kepala kampung. Bahwa pada saat penyampaian berkas telah melawati waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Deiyai dan dalam Aplikasi Silon Pengadu tidak memasukan data dukungannya. Maka penyerahan dukungan yang dilakukan Pengadu ditolak oleh para Teradu (Vide bukti T-8). 9. Dalam aduan yang menyatakan bahwa teradu V ( Marinus Edowai) melakukan Pembukaan penerimaan juga di Kabupaten Deiyai sedangkan teradu lain sedang melakukan penerimaan di Nabire: bahwa dalam hal tersebut Teradu V bukan melakukan pendaftaran atau penyerahan syarat minimal dukungan melainkan menyelesaikan masalah PPD Kapiraya yang harus diselesaikan karena pada waktu itu hanya Teradu V (Marinus Edowai) yang berada di Kabupaten Deiyai. Sementara Komisioner yang lain berada di Nabire untuk melaksanakan tahapan penyerahan syarat minimal dukungan. 10. Terahadap aduan Pengadu (Paulus Pakage) bahwa Teradu II (Kris Kotouki) mengatakan: a.Calon independen asal jawa tidak boleh diterima, mesti asal Papua b.Istri orang Jawa bukan orang Papua c.Tidak ada uang untuk yang bersangkutan berdasarkan hal tersebut bahwa aduan Pengadu adalah mengada-ada dan tidak benar kalau Teradu Kris Kotouki mengatakan hal tersebut. [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian diatas para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau 3. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya. [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut: No. Kode Bukti Uraian 1 Bukti T-1 Surat KPU Kab. Deiyai Nomor 110/HM.03.1- SD/9128/KPU-Kab/XI/2017; 2 Bukti T-2 a. Bukti Foto Kantor KPU Kabupaten Deiyai yang dipalang (disegel) oleh Pengunjukrasa b. Surat KPU Kabupaten Deiyai Nomor 109/HM.03.1- SD/9128/KPU-Kab/XI/2017 ditujukan kepada Kapolres Paniai perihal Kepastian keamanan; 3 Bukti T-3 BA Nomor 07/PP.05.3-BA/9128/Kpu-Kab/XI/2017 Rapat Pleno kesepkatan bersama pembukaan kantor penghubung sementara KPU kabupaten Deiyai di Kota Nabire, disertai daftar hadir dan foto; 4 Bukti T-4 Surat Mandat operator pasangan Bakal calon Pengadu (Paulus pakage) 5 Bukti T-5 Foto pengrusakan Kantor KPU kab Deiyai di Nabire disertai bukti laporan polisi Nomor STBL/207/XII/2017/PAPUA/RES NBR tertanggal 2 Desember 2017 6 Bukti T-6 Surat kesepakatan bersama para Teradu, Panwas Kab. Deiyai, dan Calon Perseorangan 7 Bukti T-7 Bukti KTP Non elektronik 8 Bukti T-8 Bukti surat keterangan kependudukan yang dibuat Kepala Kampung.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu atas tindakan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu memindahkan Kantor KPU Kabupaten Deiyai ke Kabupaten Nabire. Para Teradu membuka pendaftaran bakal pasangan calon bupati Kabupaten Deiyai dari jalur perseorangan yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Siriwini Kabupaten Nabire dan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Deiyai. Sesuai dengan arahan Teradu II, pada 27 November 2017, Pengadu mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dari jalur perseorangan pada Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Nabire yang diterima oleh Teradu I, II, III, dan IV tetapi pada saat yang sama Teradu V juga membuka dan menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati Aten Edoway dan Keni Ikomou dari jalur perseorangan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Deiyai tanpa diketahui dan dihadiri Panwas Kabupaten Deiyai. Teradu I, II, III, dan IV tidak memberikan tanda terima pendaftaran kepada Pengadu sebagai bakal pasangan Calon Bupati Kabupaten Deiyai dari jalur perseorangan; [4.1.2] Pada tanggal 28 dan 29 November 2017, Pengadu membawa berkas dokumen fotokopi KTP dan surat domisili sejumlah 27.000 lembar di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Nabire untuk melengkapi dukungan sebagai bakal calon Bupati dari jalur perseorangan tetapi tidak diterima oleh Teradu I, II, III, dan IV dengan alasan terjadi keributan pengunjuk rasa pendukung Ateng Edowai, dan Keni Ikomou sebagai bakal pasangan calon Bupati Deiyai di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Nabire; [4.1.3] Pada 3 Desember 2017 Pengadu kembali mengantar dokumen dukungan fotokopi KTP dan surat domisili ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai yang telah berkantor kembali di Deiyai dan diterima oleh Teradu II, III, IV, dan V sekitar pukul 23.00 WIT serta diperiksa sampai pukul 24.00. Teradu II Kris Kotouki sebagai Ketua Pokja KPU Kabupaten Deiyai menyatakan bahwa waktu pendaftaran sudah habis dan seketika menghilang tanpa penjelasan, saran, dan petunjuk. Teradu II, III, IV, dan V tidak memberikan tanda terima berkas serta tidak memberikan Berita Acara pada Pengadu; [4.14] Pada 4 Desember 2017, Pengadu kembali ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk meminta tanda terima berkas dan berita cara Penyerahan dukungan dan berkas pencalonan Pengadu, namun Teradu II Kris Kotouki menyatakan kepada Anggota KPU yang lainnya bahwa perihal Pengadu sebagai calon perorangan yang berasal dari Jawa bukan orang Papua dan istrinya orang Jawa sehingga tidak boleh diterima. Pasangan calon yang diterima hanya orang asli yang berasal dari Papua saja. Pengadu tidak punya uang; [4.2.] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak dalil-dalil aduan Pengadu: [4.2.1] Beberapa hari menjelang jadwal penyerahan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dimulai pada 25 November 2017, terjadi pemalangan dan penyegelan Kantor KPU Kabupaten Deiyai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Para Teradu terpaksa melayani para bakal calon perseorangan dan parpol di warung seberang Kantor KPU Kabupaten Deiyai. Berhubung Situasi keamanan yang tidak kunjung membaik serta jaringan internet yang tidak stabil di luar Kantor KPU Kabupaten Deiyai, maka pada 23 November 2017, para Teradu mengirim surat dengan Nomor 109/HM.03.1-SD/9128/KPU-Kab/XI/2017 ke Kapolres Paniai perihal kepastian keamanan di Kabupaten Deiyai. Pada 24 November 2017, para Teradu mengirim surat dengan Nomor 110/HM.03.1-SD/9128/KPU- Kab/XI/2017 ke KPU Provinsi Papua perihal konsultasi terkait situasi keamanan terkini di Kabupaten Deiyai dan alternatif pemindahan sementara Kantor KPU Kabupaten Deiyai ke Kabupaten Nabire. Setelah seluruh upaya yang dilakukan oleh para Teradu untuk menghentikan pemalangan Kantor KPU Kabupaten Deiyai gagal, pada tanggal 26 November 2017 para Teradu melakukan Rapat Pleno dan disepakati untuk memindahkan sementara Kantor KPU Kabupaten Deiyai ke Nabire dengan sebelumnya berkoordinasi dengan aparat keamanan, para Ketua Partai Politik, Panwas Kabupaten Deiyai, dan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan. Bahwa Teradu V Marinus Edowai yang berada di Deiyai bukan membuka dan menerima pendaftaran penyerahan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari calon perseorangan, melainkan menyelesaikan masalah PPD Kapiraya. Secara kebetulan hanya Teradu V berada di Deiyai sedangkan Teradu I, II, III, dan IV berada di Kantor sementara KPU Kabuaten Deiyai di Nabire untuk melaksanakan tahapan penerimaan berkas syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. Teradu I, II, III dan IV tidak memberikan tanda bukti serah terima dokumen dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada Pengadu oleh karena kehadiran Pengadu pada 27 November 2017 di Kantor sementara KPU Kabupaten Deiyai di Nabire bukan menyerahkan dokumen dukungan dan aplikasi silon tetapi berkoordinasi untuk mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dari jalur perseorangan dan meminta username dan password untuk memasukan data dukungan dalam Aplikasi Silon; [4.2.2] Bahwa pada tanggal 28 s.d 29 November 2017 terjadi keributan dan pengrusakan di kantor sementara KPU Kabupaten Deiyai di Nabire yang dilakukan oleh massa pendukung salah satu Pasangan Calon Perseorangan yang mengakibatkan keadaan tidak terkendali dan tidak kondusif. Keributan tersebut berlangsung dua hari berturut-turut dan mengakibatkan Teradu I, II, III dan IV tidak dapat menerima berkas syarat pencalonan Pengadu; [4.2.3] Bahwa pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tanggal 3 Desember 2017 pukul 23.45 WIT, Pengadu datang ke Kantor KPU Deiyai yang telah berkantor kembali di Deiyai. Kedatangan Pengadu tanpa membawa dokumen dukungan dan melapor jika akan mendaftar serta meminta waktu kepada para Teradu untuk mengambil berkas. Para Teradu hanya memberi waktu sampai pukul 24.00 WIT sesuai ketentuan jadwal yang telah ditetapkan. Pengadu datang pukul 24.03 WIT atau lewat sekitar 3 (tiga) menit dari waktu yang ditentukan. Meskipun demikian para Teradu tetap memeriksa berkas syarat dukungan perseorangan milik Pengadu. Hasil pemeriksaan berkas syarat dukungan milik Pengadu menyalahi ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Berkas dukungan Pengadu bukan KTP elektronik dan/atau Suket dari Disdukcapil, melainkan KTP Lokal Non elektronik dan surat keterangan domisili pengganti KTP yang ditandatangani oleh kepala kampung. Selain penyerahan syarat dukungan yang telah melewati batas waktu, berkas fotokopi dukungan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta data Silon yang tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu tidak menerima dan menolak berkas syarat dukungan Pengadu sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018; [4.2.4] Aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu II Kris Kotouki menyatakan kepada Anggota KPU yang lainnya bahwa Pengadu sebagai calon perorangan yang berasal dari Jawa bukan orang Papua dan istrinya orang Jawa sehingga tidak boleh diterima, Pasangan calon yang diterima hanya orang asli yang berasal dari Papua saja dan Pengadu tidak punya uang, merupakan dalil aduan yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa pemindahan Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Kabupaten Nabire terpaksa ditempuh oleh Teradu I, II, III, IV dan V akibat situasi keamanan tidak kondusif setelah pemalangan dan penyegelan Kantor KPU Kabupaten Deiyai oleh sekelompok masyarakat. Sejak pemalangan dan penyegelan Kantor KPU Kabupaten Deiyai, Teradu I, II, III, IV dan V sempat melayani bakal pasangan calon di warung dekat Kantor KPU Kabupaten Deiyai. Selain alasan keamanan, kondisi jaringan internet di luar lokasi Kantor KPU Kabupaten Deiyai sangat tidak stabil dalam menunjang proses upload data Silon bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan yang akan ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. Setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, pasangan calon, Panwas Kabupaten Deiyai, dan partai politik pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati serta berkonsultasi ke KPU Provinsi Papua sebagai atasan, Teradu I, II, III, IV dan V memutuskan memindahkan Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk sementara waktu ke Kabupaten Nabire. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Teradu I, II, III, IV dan V memutuskan memindahkan Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk sementara waktu di Kabupaten Nabire, menurut DKPP merupakan tindakan yang dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu V membuka dan menerima pendaftaran penyerahan syarat minimal dukungan 2 (dua) bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan di Deiyai saat Teradu I, II, III, dan IV melaksanakan tahapan penerimaan berkas syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kantor sementara KPU Kabuaten Deiyai di Nabire tidak beralasan. Sebab 2 (dua) bakal pasangan calon atas nama Ateng Edoway dan Keni Ikomou yang dinyatakan Pengadu telah diterima berkas dukungannya oleh Teradu V di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Deiyai, ternyata mendaftar pada 28 November 2017 di Kantor sementara KPU Kabupaten Deiyai di Nabire. Berkas dukungan Ateng Edoway dikembalikan oleh Teradu I, II, III, dan IV karena persyaratan tidak lengkap sehingga kembali mengerahkan massa dan berdemonstrasi dengan menutup dan merusak Kantor sementara KPU Kabupaten Deiyai di Nabire. Tidak diberikannya tanda penerimaan berkas pendaftaran oleh karena kehadiran Pengadu sebagai bakal pasangan calon Bupati dari jalur perseorangan belum mendaftar dengan menyerahkan persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan. Pengadu datang berkoordinasi terkait dengan username dan password untuk memasukan data dukungan dalam Aplikasi Silon. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.2] Tidak diterimanya dokumen dukungan Pengadu berupa fotokopi KTP dan surat domisili sebanyak 27.000 lembar oleh Teradu I, II, III, dan IV, pada 28 November 2017 di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Nabire, menurut DKPP beralasan menurut hukum maupun etika. Unjuk rasa yang disertai penutupan dan perusakan Kantor sementara KPU Kabupaten Deiyai di Nabire oleh pendukung Ateng Edowai dan Keni Ikomou sebagai bakal pasangan calon Bupati Deiyai pada 28 November 2017, tidak memungkinkan Teradu I, II, III, dan IV memberikan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk kepada Pengadu. Kondisi tersebut merupakan keadaan luar biasa yang berada di luar kemampuan kendali Teradu I, II, III dan IV. Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, pada tanggal 29 November 2017 Teradu I, II, III dan IV memutuskan untuk berkantor kembali di Kantor KPU Kabupaten Deiyai di Deiyai, sehingga praktis sejak tanggal tersebut tidak ada lagi pelayanan KPU Kabupaten Deiyai di Nabire. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I, II. III dan IV meyakinkan DKPP; [4.3.3] Situasi keamanan yang tidak kondusif baik sebelum maupun sesudah Kantor KPU Kabupaten Deiyai dipindahkan sementara ke Nabire, hingga aktivitas Kantor dikembalikan ke Kantor KPU di Deiyai, pelayanan penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan dari tanggal 25 s.d 29 November 2017. Atas dasar itu, Teradu I, II, III, IV dan V menempuh kebijakan perpanjangan waktu penyerahan dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati sampai tanggal 3 Desember 2017 pukul 24.00 WIT. Suatu kesempatan yang cukup bagi pasangan calon untuk menyerahkan syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, tetapi Pengadu datang ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai pukul 23.45 WIT menjelang penutupan pukul 24.00 tanpa membawa dokumen syarat dukungan. Para Teradu memberi kesempatan untuk mengambil dan menyerahkan syarat dukungan ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai sampai batas waktu pukul 24.00 WIT. Mekipun Pengadu melewati batas waktu hingga pukul 24.03 WIT, para Teradu tetap memeriksa syarat dukungan minimal dan sebaran dukungan. Hasil pemeriksaan syarat dukungan yang disampaikan Pengadu ternyata tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mewajibkan menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun. Tindakan Teradu I, II, III, IV dan V mengembalikan dokumen syarat dukungan kepada Pengadu, menurut DKPP dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, namun demikian pengembalian dokumen yang tidak memenuhi syarat tanpa disertai Berita Acara yang wajib dibuat dan dikeluarkan oleh Teradu I, II, III, IV dan V serta menjadi hak Pengadu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I, II, III, IV dan V sepanjang terkait dalil aduan tidak membuat dan memberikan Berita Acara pengembalian dokumen syarat dukungan pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 24.00 WIT terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a juncto Pasal 11 huruf a dan huruf c juncto Pasal 15 huruf e dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.3.4] Dalil aduan Pengadu terkait pernyataan Teradu II yang menyinggung kesukuan, tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan DKPP. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu II meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi;

Berdasarkan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, serta memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] DKPP menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Medex Pakage selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Teradu II Kristianus Kotouki, Teradu III Krispina Adii, Teradu IV Ice Giyai, dan Teradu V Marinus Edowai, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Deiyai sejak putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu delapan belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan dihadiri para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir