Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 16/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 3/VI- P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 16/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Karisah Hamzah Pekerjaan : Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022 Alamat : Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Marzan Pekerjaan : Anggota KIP Kabupaten Simeulue Alamat : Jalan Tgk. Diujung Desa Suak Bulu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. info@dkpp.go.id

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 5 Januari 2017 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016, Pengadu mendapat informasi yang disertai alat bukti yang menjelaskan bahwa Marzan Anggota KIP Kabupaten Simeulue diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa pada saat seleksi penerimaan calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue, Teradu diduga memberikan keterangan palsu terkait persyaratan calon Anggota KIP Kabupaten/Kota. Sebagaimana berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 9 huruf i yang berbunyi “tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik atau Partai Politik lokal yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik atau Partai Politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan”; 3. Bahwa Teradu ternyata masih menjadi Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sesuai dengan Nomor Anggota 11110900001362, serta menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh Nomor 293-SK/DPW-Nasdem/II/2012, tertanggal 20 Februari 2012; 4. Bahwa Teradu sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KIP Kabupaten Simeulue. Teradu patut diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Pasal 5 huruf b, huruf d, dan Pasal 11 huruf c. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil- adilnya. info@dkpp.go.id [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Fotokopi Kartu Anggota Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat atas nama Marzan, Nomor Anggota 11110900001362; P-2 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh Nomor 293-SK/DPW-Nasdem-Aceh/II/2012, tertanggal 20 Februari 2012; P-3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 482/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, tertanggal 30 Mei 2013. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 7 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tidak benar dalil pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu telah memberikan keterangan palsu terkait persyaratan calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2018; 2. Bahwa pada awal berdiri, Nasional Demokrat bukan merupakan partai politik melainkan organisasi masyarakat dengan misi perubahan dan restorasi penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan. Teradu dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa mengundurkan diri dari Ormas setelah Ormas tersebut berubah menjadi partai politik. Teradu mengetahui Kepala Desa dilarang terlibat partai politik; 3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2012, Teradu mendapatkan SK Partai Nadem Nomor 293/SK/DPW/Nasdem Aceh/11/2012. Beberapa hari kemudian Teradu menyurati Partai Nasdem tertanggal 31 Juli 2012. Surat tersebut berisi “karena posisi kami pada saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Aweseubal serta Undang-Undang yang melarang kami untuk terlibat di partai politik, atas dasar ini kami merasa keberatan dilibatkan sebagai pengurus partai karena keterlibatan kami hanya di Organisasi Masyarakat Gerakan Perubahan Nasional Demokrat bukan di Partai Nasdem”. Surat Teradu kemudian dijawab oleh Partai Nasional Demokrat melalui Surat Nomor 073/DPD- Nasdem/Sml/IV/2013, dan Surat Nomor 082/DPD-Nasdem/Sml/V/2013; 4. Bahwa Surat Teradu ke Partai Nasdem, perihal keberatan menjadi Anggota Partai Politik tidak ada hubungannya dengan pencalonan Teradu sebagai Anggota KIP Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2018, karena seleksi calon info@dkpp.go.id Anggota KIP Kabupaten Simeulue baru dibuka pada tanggal 25 Maret s.d. 3 April 2013; 5. Bahwa pada tanggal 5 November 2012, sebelum dibuka penerimaan calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue, Teradu pernah mengajukan permohonan sebagai calon Kepala Mukim Darul Ikhsan. Teradu tidak lolos saat seleksi administrasi karena umur Teradu belum mencapai 40 Tahun. Pada seleksi tersebut juga wajib melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. 6. Bahwa tidak benar dalil pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu masih menjabat sebagai Anggota Partai Nasdem. Pengurus Partai Politik saat ini tidak mencantumkan nama Teradu dalam SK Kepengurusan Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Nomor 577-SK/DPW-Nasdem-Aceh/XII/2013. [2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut : BUKTI KETERANGAN T-1 Fotokopi Surat Nomor Istimewa, perihal Keberatan Menjadi Anggota Partai, tertanggal 31 Juli 2012; T-2 Fotokopi Surat Keterangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Simeulue Nomor 082/DPD-Nasdem/Sml/V/2013; T-3 Fotokopi Surat Keterangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Simeulue Nomor 073/DPD-Nasdem/Sml/IV/2013, tertanggal 25 April 2013; T-4 Fotokopi Surat Keterangan Kesbangpol Nomor 274/315/2013, tertanggal 20 Mei 2013; T-5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 577-SK/DPW-Nasdem-Aceh/XII/2013 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Periode 2013- 2018, tertanggal 19 Desember 2013; T-6 Fotokopi Pengumuman Nomor 02/Pansel-KIP/DPRK/2013, Pendaftaran Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2018; T-7 Fotokopi Keputusan Bupati Simeulue Nomor 141/328/SK TA-PEM/2006, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik/Kepala Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, tertanggal 3 Oktober 2006; T-8 Fotokopi Piagam Penghargaan Bupati Simeulue, tertanggal 27 Maret 2013; T-9 Fotokopi Surat Permohonan Pencalonan Sebagai Kepala Mukim Darul Ikhsan info@dkpp.go.id 2012-2017; T-10 PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; T-11 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa. [2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Simeulue, serta Ketua dan Anggota Panwas Simeulue pada tanggal 11 Februari 2017 dan 7 Maret 2017, sebagai berikut: KIP KABUPATEN SIMEULUE Chairuddin  Pihak Terkait tidak mengetahui keterlibatan Teradu dalam kepengurusan Partai Nasdem. Pihak Terkait baru mengenal Teradu pada saat menjadi anggota KIP Kabupaten Simeulue.  Pihak Terkait menerangkan tidak terdapat permasalahan mengenai kinerja Teradu selama menjadi Anggota KIP Kabupaten Simeulue. Ikhramullah  Pihak Terkait menerangkan seperti pernyataan Chairuddin, Pihak Terkait tidak pernah mengenal Teradu sebelum menjadi Anggota KIP Kabupaten Simeulue.  Pihak Terkait menerangkan tidak terdapat kendala terkait kinerja Teradu sebagai Anggota KIP Kabupaten Simeulue.  Pihak Terkait menerangkan tidak pernah diundang dengan Petahana terkait persiapan Pilkada 2017 Junaidi  Pihak Terkait menerangkan pada saat pengumuman seleksi Anggota KIP Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2018, Akhyar Yulius yang tidak lolos dalam seleksi tersebut (mantan Ketua KIP Kabupaten Simeulue) mengumpulkan para calon KIP yang tidak lolos seleksi sebanyak 10 orang dan 5 orang cadangan membuat mosi tidak percaya kepada DPRK, karena tidak ada sidang paripurna. Poin berikutnya adalah terdapat indikasi peserta yang lolos terlibat partai politik. Surat disampaikan kepada DPRK dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Aceh. Pada waktu itu ditandatangani oleh 10 orang termasuk Pihak Terkait yang berada pada urutan ke 13. Pihak Terkait tidak mengikuti perkembangan mengenai tindaklanjut hal tersebut. Akhyar Yulius beserta calon yang lain mengundurkan diri dari cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue. Akhyar Yulius yang memiliki bukti SK keterlibatan Teradu dalam partai politik. info@dkpp.go.id  Pihak Terkait menerangkan Falba Syamsuri juga ikut menandatangani pernyataan mosi tidak percaya kepada DPRK, sedangkan Juhardi Marlin pada saat itu tidak berada ditempat sehingga tidak ikut menandatangani. Juhardi Marlin  Pihak Terkait mengenal Teradu pada waktu seleksi angggota KIP Kabupaten Simeulue. Pihak Terkait menerangkan bahwa hanya 9 orang yang menandatangani pernyataan mosi tidak percaya kepada DPRK. Pihak Terkait tidak ikut menandatangani mosi tersebut, meskipun namanya tercantum.  Pihak Terkait bertemu dengan Bappeda hanya menyangkut dengan persoalan lembaga. PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE Zulhendri Nur  Pihak Terkait menerangkan hanya mengenal Teradu pada tahun 2013. Pihak Terkait baru mendengar permasalahan tersebut setelah sidang pemeriksaan DKPP. Yides Miswadi  Pihak Terkait mengetahui permasalahan tersebut pada saat sidang pemeriksaan DKPP. Bahrul Ulum pada waktu itu, menyampaikan terkait keterlibatan Teradu dalam partai politik. Setelah sidang pemeriksaan DKPP, Pihak Terkait menyampaikan kepada Bahrul Ulum agar segera menyampaikan aduan tersebut kepada Panwaslih. Bahrul Ulum menyanggupinya. Pada tanggal 26 Januari 2016, Ketua dan Anggota Panwaslih membahas permasalahan tersebut dan berkesimpulan untuk berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Pada tanggal 28 Januari 2016, Pihak Terkait menelepon tim pasangan nomor urut 3 (tiga). Pihak Terkait kembali meminta untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslih, karena apabila tidak dilaporkan Pihak Terkait akan menjadikan hal tersebut sebagai temuan. Sudah mendapat konfirmasi bahwa sudah dilaporkan ke DKPP, maka tidak menjadikan temuan.  Pengadu sudah melaporkan kepada DKPP, sehingga Pihak Terkait berkesimpulan dalam rapat pleno bahwa laporan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti. Falba Syamsuri  Pihak Terkait tidak mengetahui alasan Juhardi Marlin tidak menandatangani mosi tidak percaya kepada DPRK. Akhyar Yulius  Pihak Terkait menerangkan saat proses rekruitmen calon Anggota KIP periode 2013-2018, Pihak Terkait, Falba, Juhardi Marlin, dan Junaedi masuk dalam info@dkpp.go.id 15 besar lalu dilakukan fit and proper test. Pertama keberatan terkait pelaksanaan fit and proper test tidak sesuai dengan qanun, karena sebagaimana ketentuan qanun rentang waktu penyerahan sampai dilaksanakan fit and proper test batasan waktunya adalah 5 hari, tetapi pada kenyataannya sampai dengan 15 hari. Fit and proper test tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.  Pihak Terkait menerangkan DPRK menetapkan 5 (lima) orang terpilih yaitu Ikram, Chaerudin, Marzan, Nagur, dan Daud. Pihak Terkait masuk di urutan ke 9 (sembilan). Pihak Terkait menerangkan tidak terdapat rapat paripurna, karena terjadi deadlock. Pihak Terkait menerangkan penerusan dari komisi A diteruskan ke pimpinan langsung ditetapkan.  Pihak Terkait juga menuntut mengenai permasalahan Teradu, karena pada waktu itu ada Anggota DPRK bertanya mengenai keterlibatan Teradu dalam partai politik.  Pihak Terkait menerangkan pada saat sebelum pemilihan legislatif pernah melakukan verifikasi faktual partai politik.  Pihak Terkait menerangkan terdapat nama Teradu dalam kepengurusan partai politik tingkat kecamatan. Pihak Terkait merupakan mantan Ketua KIP Simeulue. Pihak Terkait memang melakukan klarifikasi di Kecamatan Teupah Selatan bukan Teupah Barat, tetapi hasil verifikasi faktual partai politik tiap kecamatan dikumpulkan, sehingga Pihak Terkait mengetahui nama Teradu tercantum dalam SK DPC Partai Nasdem.  Pihak Terkait menerangkan pada waktu itu SK tersebut memang dimasukkan sebagai syarat verifikasi.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota info@dkpp.go.id Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. info@dkpp.go.id [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Anggota KIP Kabupaten Simeulue diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu saat mendaftar sebagai calon anggota KIP Kabupaten Simeuleu masih menjadi Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Nomor Anggota 11110900001362. Teradu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh Nomor 293-SK/DPW-Nasdem/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menerangkan dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Awe Seubal periode 2006-2012 sudah mengundurkan diri dari Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat setelah Ormas tersebut berubah menjadi partai politik. Teradu baru mengetahui namanya tercantum sebagai pengurus Partai Nasdem semenjak mendapatkan SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor 293/SK/DPW/Nasdem Aceh/11/2012 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue pada tanggal 28 Juli 2012. Teradu menyampaikan surat keberatan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Simeulue pada tanggal 31 Juli 2012. Partai Nasional Demokrat menjawab surat keberatan Teradu melalui Surat Nomor 073/DPD-Nasdem/Sml/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, yang intinya membenarkan bahwa Teradu telah mengundurkan diri dari kepengurusan/Anggota Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat sejak tanggal 31 Juli 2012. Teradu menganggap Surat Nomor 073/DPD-Nasdem/Sml/IV/2013 tidak ada korelasinya dengan surat keberatan yang disampaikan oleh Teradu, sehingga Teradu menyampaikan secara lisan keberatannya kepada DPD Partai Nasdem Kabupaten info@dkpp.go.id Simeulue. DPD Partai Nasdem Kabupaten Simeulue kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Surat Nomor 082/DPD-Nasdem/Sml/V/2013, tertanggal 21 Mei 2013 yang intinya menyatakan bahwa Teradu bukan pengurus dan Anggota Partai Nasdem Kabupaten Simeulue. Teradu menerangkan bahwa surat keberatan yang disampaikan kepada ke Partai Nasdem tidak ada hubungannya dengan pencalonan Teradu sebagai Anggota KIP Kabupaten Simeulue Tahun 2013- 2018, karena seleksi calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue baru dibuka pada tanggal 25 Maret s.d. 3 April 2013. Menurut Teradu pada 5 November 2012, sebelum dibuka penerimaan calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue, Teradu pernah mengajukan permohonan sebagai calon Kepala Mukim Darul Ikhsan. Teradu tidak lolos saat seleksi administrasi karena umur Teradu belum mencapai 40 Tahun. Pada seleksi tersebut juga wajib melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Dalam keterangannya, Teradu menjelaskan bahwa namanya sudah tidak tercantum dalam kepengurusan Partai Nasional Demokrat. Hal ini sesuai dengan SK Kepengurusan Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Nomor 577- SK/DPW-Nasdem-Aceh/XII/2013 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Periode 2013-2018, tertanggal 19 Desember 2013. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; [4.3.1] Bahwa Teradu membenarkan namanya tercantum dalam Kartu Anggota Partai Nasdem dan SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor 293/SK/DPW/Nasdem Aceh/11/2012 sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, dengan jabatan selaku Wakil Ketua DPC tertanggal 20 Februari 2012. Teradu sudah mengembalikan Kartu Anggota Partai Nasdem dan SK DPW Partai Nasdem Nomor 293/SK/DPW/Nasdem Aceh/11/2012 kepada pihak DPD Partai Nasdem Kabupaten Simeulue bersamaan dengan penyampaian surat keberatan tanggal 31 Juli 2012. Surat Keberatan tersebut juga ditembuskan kepada pihak Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Simeulue. H. Zani Djalil selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Aceh dan Ramadhana Lubis sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Aceh melalui Surat Nomor 001/SE.1/DPW-Nasdem Aceh/III/2017, tertanggal 6 Maret 2017, menyatakan tidak pernah mengenal Teradu secara personal dan membenarkan Teradu selaku Wakil Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 293-SK/DPW-Nasdem Aceh/II/2012, tertanggal 20 Februari 2012. Keterangan Ketua DPW dan Sekretaris Partai Nasdem yang menerangkan bahwa tidak mengenal secara personal tetapi mengetahui Teradu sebagai pengurus DPC Partai Nasdem Kecamatan Teupah Barat meyakinkan DKPP info@dkpp.go.id bahwa Teradu terbukti sebagai anggota dan pengurus partai sampai mengundurkan diri sekitar atau setidak-tidaknya 31 Juli 2012. Keyakinan DKPP semakin diperkuat dengan keterangan pihak terkait sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue dalam pilkada 2017 dan mantan anggota KIP Kabupaten Simeulue periode 2008-2013, melihat dan meyakini nama Teradu tercantum sebagai pengurus partai politik saat memeriksa Berita Acara Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Nomor 270/143/BA/2012, tertanggal 19 Oktober 2012. Berdasarkan hal tersebut Teradu terbukti terlibat sebagai anggota dan pengurus partai politik dan belum memenuhi syarat telah berhenti paling singkat 5 (lima) tahun saat mendaftar sebagai calon anggota KIP Kabupaten Semeuleu. Teradu terbukti melanggar Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, “Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara pada saat mendaftar sebagai calon”. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-IX/2011 yang menyatakan “Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”. Demikian halnya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 3 ayat (1) huruf i berbunyi, “tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan”. Teradu terbukti melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 huru a, b dan d juncto Pasal 10 hurud a, b, c, d dan e; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi. info@dkpp.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu;

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Marzan, selaku Anggota KIP Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri Teradu. KETUA Ttd info@dkpp.go.id Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. info@dkpp.go.id ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si info@dkpp.go.id