III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis dan secara lisan dalam sidang
pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 21
Januari 2025, sebagai berikut:
1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 (Bukti P-1) dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194
Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (Bukti P-2);
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2024, Pemohon menemukan pemberitaan di
laman Media Online “CNN Indonesia” dengan judul berita “KPK: 1325 Calon Kepala
Daerah Lapor LHKPN, 107 belum lengkap”. Setelah membaca berita tersebut Tim
Pemenangan Pemohon melakukan evaluasi internal dan Tim Pemenangan
Pemohon memastikan jika Pemohon sebagai Calon sudah melengkapi dokumen
Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan bukan bagian
yang termasuk di dalam 107 Calon Kepala Daerah yang dinyatakan belum lengkap
sebagaimana yang dimaksud dalam berita, sehingga menggerakkan Tim
Pemenangan Pemohon untuk memastikan juga apakah Pasangan Calon nomor
urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi juga sudah
memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud di
dalam berita tersebut (Bukti P-3);
3. Bahwa oleh karena itu, Tim Pemenangan Pemohon mencoba untuk menelusuri
Informasi tentang LHKPN tersebut melalui laman KPK RI, namun Tim
Pemenangan Pemohon tidak menemukan informasinya, sehingga diutuslah Ketua
Tim Kampanye Pemohon bernama Zuhri Mustafa Nasution untuk mendatangi KPK
RI dan menyerahkan Surat Permohonan Audiensi dengan KPK RI dibuktikan
dengan Surat Permohonan Informasi Nomor: 43/TIMKAM HARUN
ICHWAN/XI/2024, tanggal 11 November 2024 (Bukti P-4);
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 November 2024, Ketua Tim Kampanye
Pemohon yang bernama Zuhri Musthafa Nasution diterima di KPK RI Gedung C1
yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C1 Jakarta Selatan dengan
diterima Petugas yang bernama Bapak Ronaldo. Hasil dari Audiensi tersebut
adalah didapatkannya informasi bahwa H. Saipullah Nasution, S.H., M.M.,
terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya adalah pada tahun 2021
dengan status Akun Aktif dengan Status Jabatan (Direktur Keberatan Banding
dan Peraturan). Sedangkan peruntukan sebagai Calon Bupati (Pejabat Negara) H.
Saipullah Nasution, S.H., M.M., baru memiliki dokumen tanda terima LHKPN-nya
yaitu di tanggal 16 Oktober 2024 (24 hari setelah tanggal penetapan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal) yang dibuktikan dengan foto Ketua
Tim Kampanye (Bukti P-5);
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 Sdr. Arsidin Batubara, SE telah membuat
Laporan Pelanggaran Administrasi Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor
05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bukti
P-6);
6. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui suratnya Nomor
375/PP.00.01/KTTSU/11/2024 tertanggal 16 November 2024 perihal Pelimpahan
Laporan yang ditujukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam isi
surat angka 3 meminta kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk
melakukan registrasi dan menindaklanjuti laporan dimaksud sebagaimana poin 1
di atas (Bukti P-7);
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan registrasi dan
menindaklanjuti pelimpahan laporan sehingga dalam prosesnya kemudian
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan surat Nomor
098/PP.00.02/KTTSU-11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 dalam Hal
Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan Kepada Ketua
KPU Kabupaten Mandailing Natal dimana dalam isi surat poin 4 dinyatakan bahwa
terhadap tindakan/perbuatan Terlapor [Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Mandailing Natal] yang menyatakan berkas dokumen [Tanda Terima LHKPN]
Calon Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah Nasution, SH.MM
“memenuhi syarat” pada tanggal 14 September 2024 sebagai Calon Bupati
Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2024 adalah Pelanggaran Administratif Pemilihan
berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo Surat Ketua KPU RI Nomor
1536/PL.02.2-SD/05/2024 yang kemudian pada poin 5 isi surat
merekomendasikan kepada terlapor [Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Mandailing Natal] untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, SH.MM
dan Atika Azmi Utammi, “Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi
Syarat” sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing
Natal Tahun 2024 berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2024 jo. Surat Ketua KPU RI
nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 (Bukti P-8);
8. Pada Tanggal 25 November 2024 KPU Kabupaten Mandailing Natal telah
mengeluarkan tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, akan tetapi Sdr. Arsidin Batubara sebagai
Pelapor tidak mendapatkan salinan dokumen perihal tindaklanjut dimaksud
secara resmi sehingga kemudian Tim Kampanye Harun Ichwan menyampaikan
Surat Kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor 99/TIMKAN
HARUN-ICHWAN/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 perihal Permohonan
Dokumen Tindaklanjut (Bukti P-9);
9. Sebagaimana poin 4 di atas Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan
jawaban melalui surat Nomor 0073/KP.03.06/K.SU- 11/11/2024 tertanggal 29
November 2024 perihal jawaban dengan melampirkan 1 Berkas surat KPU
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tertanggal
25 November 2024 perihal tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu
No.098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 (Bukti P-10);
10. Sebagaimana surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-
SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal tindaklanjut Rekomendasi
Bawaslu No.098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 dalam isi surat pada paragraf
Pertama angka 3 huruf g menyatakan bahwa “Oleh karena Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal berpandangan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati
Nomor Urut 2, Saipullah Nasution Tidak Sesuai Dengan Surat Edaran KPK no.13
Tahun 2024, maka untuk menyesuaikan berkas Tanda Terima LHKPN Calon
Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution dengan Prosedur, tata cara dan
mekanisme yang ditentukan dalam Surat Edaran KPK No.13 Tahun 2024, KPU
Kabupaten Mandailing Natal meminta supaya Calon Bupati Nomor Urut 2,
Saipullah Nasution menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru yang sesuai
dengan ketentuan Surat Edaran KPK nomor 13 Tahun 2024 dalam jangka waktu
secepatnya”. Atas kondisi dimaksud dapat diartikan bahwa KPU Kabupaten
Mandailing Natal telah bekerja diluar Mekanisme Program dan Jadwal Kegiatan
Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga kemudian dapat pula dinyatakan
bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah Melanggar Etika Profesionalisme
Kerja (Bukti P-11);
11. Bahwa Pelapor dan/atau Pengadu telah melakukan permohonan kepada Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal sebagai upaya untuk memenuhi permintaan dari
DKPP RI dalam hal melampirkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal sebagaimana Surat No. 117/TIMKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024,
tertanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Kajian Awal Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal (Bukti P-12), namun kemudian Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal melalui suratnya nomor: 075/KP.03.06/K.SU-11/12/2024
tertanggal 13 Desember 2024, Perihal Balasan, pada pokoknya menyatakan
“bahwa yang melakukan kajian awal terhadap yang disampaikan oleh Arsidin
Batubara, S.E adalah kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara” (Bukti
P-13) dan atas hal tersebut Pelapor dan/atau Pengadu menyampaikan surat
kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor surat: 118/TIMKAM
HARUN-ICHWAN/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024, perihal permohonan
hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-14), dan atas surat
kami tersebut, pihak dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui suratnya
Nomor: 435/PP.01.01/K.SU/12/2024, tertanggal 22 Desember 2024, perihal:
Penjelasan Permohonan Data, memberikan penjelasannya yang pada pokoknya,
yaitu: “permohonan atas hasil kajian awal dugaan pelanggaran adalah merupakan
informasi penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dikecualikan, sehingga
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak dapat mengabulkan permohonan Tim
Kampanye Harus-Ichwan untuk memberikan dokumen kajian awal Laporan
Pelanggaran pemilihan dimaksud” (Bukti P-15);
12. Bahwa berdasarkan kronologi diatas (poin 1 sampai dengan poin 11) dapat kami
tambahkan, yaitu sebagai berikut:
a. Bahwa sebagaimana pada pokok Lampiran I PKPU No. 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terkait program dan jadwal
kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dijelaskan sesungguhnya
masa yang diberikan kepada para calon untuk menyampaikan Dokumen
tanda terima LHKPN sebagai Syarat Pencalonan adalah pada saat seorang
Bakal calon mendaftarkan diri sebagai Calon yakni tanggal 27-29 Agustus
2024, dan kemudian jika yang Pasangan calon baik Calon Bupati dan/atau
Calon Wakil Bupati belum memenuhi kelengkapan administrasi yang
diprasyaratkan, maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki mulai dari
tanggal 6-8 September 2024, hingga kemudian seorang calon dinyatakan
memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pada tanggal 14 September
2024 sehingga selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal
22 September 2024;
b. Bahwa Sebagaimana kami jelaskan pada poin 12 huruf (a) dalam
kronologis ini, Saipullah Nasution Sebagai Calon Bupati Mandailing Natal
tahun 2024 baru memiliki ketersediaan Tanda Terima LHKPN dengan tanggal
kirim setelah 31 Desember 2023 yakni baru pada tanggal 16 Oktober 2024
sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) No. 13 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta
Kekayaan Dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana
dijelaskan pada paragraf (5) Isi Edaran, pada huruf (a) angka (4) yang
berbunyi:
“Penyampaian LHKPN secara Online bagi calon dapat dilakukan dengan
memilih jenis laporan “KHUSUS” bagi calon sebagaimana dimaksud angka
1) dan 2) atau “PERIODIK” bagi calon sebagaimana dimaksud pada angka
3), dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023”;
Bahwa kondisi ini juga telah kami jelaskan dalam kronologi ini pada poin (4)
dengan Bukti P-5, dan dapat dimaknai secara jelas bahwa ketersediaan
dokumen Tanda Terima LHKPN a.n. Saipullah Nasution sebagai calon Bupati
Mandailing Natal tahun 2024 jauh setelah ditetapkan yang bersangkutan
sebagai pasangan calon Bupati yakni 22 September 2024, atas kondisi ini
pula akhirnya memunculkan ragam pertanyaan terkait dokumen apa yang
diserahkan oleh Saipullah Nasution sebagai Pasangan Calon Bupati
Mandailing Natal tahun 2024 sehingga beliau ditetapkan oleh KPU Kab.
Mandailing Natal sebagai Pasangan yang memenuhi syarat dan kemudian
ditetapkan sebagai Pasangan calon Bupati secara resmi pada tanggal 22
September 2024;
c. Bahwa sebagaimana laman berita “detiksumut” melalui www.detik.com yang
terbit pada hari Minggu, 17 November 2024 pukul. 21.28 WIB dengan judul
berita “Pilkada Madina 2024 KPU benarkan Saipullah daftar Cabup Madina
Pakai LHKPN 2021” terinformasi sebuah pernyataan dari Ketua KPU Kab.
Mandailing Natal pada paragraf pertama dan kedua dalam berita bahwa KPU
Mandailing Natal membenarkan Saipullah mendaftar menggunakan LHKPN
2021 dan dalam pernyataan Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal hanya
menerima Tanda Terima LHKPN, dan dalam berita yang sama terinformasi
juga sebuah sikap yang bingung dari seorang ketua KPU Kabupaten
Mandailing Natal terkait dipertanyakannya Keberadaan Surat Edaran KPK
No.13 tahun 2024 (Bukti P-16) yang merupakan pedoman bagi para pihak
dalam memenuhi syarat dokumen pencalonan tanda terima LHKPN
sebagaimana Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 1536/PL.02-SD/05/2024 perihal Penyampaian Surat Edaran KPK
No.13 tahun 2024. Sampai saat ini atas laman berita yang kami maksud
belum ada bantahan dari pribadi ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal
atau institusi KPU Kabupaten Mandailing Natal secara resmi sehingga isi dan
makna yang dimaksud dalam berita tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah
fakta yang tidak terbantahkan;
d. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 November 2024 Law Firm UNION yang
mengaku sebagai Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 2 H. Saipullah Nasution - Atika
Azmi Utammi mengeluarkan Siaran Pers yang berjudul TERKAIT LAPORAN
NOMOR: 05/PL/Prov/02.00/XI/2024 PADA BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA BERKAITAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR URUT 2 SAIPULLAH NASUTION &
ATIKA (SAHATA). Pada paragraf kelima terinformasi pula bahwa calon Bupati
nomor urut 2 atas nama Saipullah Nasution telah menyampaikan dokumen
persyaratan Tanda Terima Laporan Kekayaan tertanggal 4 Februari 2021
(Bukti P-17) yang atas siaran pers dimaksud sampai dengan saat ini tidak
ada bantahan dan sanggahan baik dari Saipullah Nasution sebagai calon
bupati atau pun tim yang mewakilinya sehingga informasi atas siaran pers
tersebut dapat dibenarkan;
e. Bahwa sebagaimana uraian poin 12 huruf (c) sampai dengan huruf (d) dalam
kronologis ini dapat disimpulkan bahwa pasangan calon bupati atas nama
Saipullah Nasution dalam memenuhi syarat dokumen pencalonan dalam
Pilkada 2024 di Kabupaten Mandailing Natal terkait pemenuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo.
Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor
8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Surat Ketua KPU
RI Nomor 1536/PL.02.2- SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran
KPK Nomor 13 Tahun 2024, adalah berupa dokumen Tanda Terima LHKPN
tertanggal 4 Februari tahun 2021 dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara
Negara ketika beliau masih menjabat sebagai kepala kantor wilayah direktur
jenderal bea cukai Jawa Barat sebelum memasuki masa pensiun (sebagai
mana terinformasi pada paragraf ke-6 dalam bukti P-17 yang dapat dimaknai
bahwa dokumen tersebut peruntukannya bukan dalam Kapasitas sebagai
calon bupati dan kemudian dokumen yang diserahkan dimaksud diperoleh
yang bersangkutan jauh sebelum 31 Desember 2023 bukan setelah 31
Desember 2023;
f. Bahwa sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada poin (10) dalam
kronologis ini yang kemudian diperjelas dengan Bukti P-11 bahwa Terlapor
dalam hal ini KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam suratnya tertanggal 25
November 2024 malah memberikan kesempatan kepada Saipullah Nasution
untuk memperbaiki dokumen syarat pencalonannya berupa Tanda Terima
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPK No.13 Tahun 2024,
yang atas kondisi ini dimaknai bahwa di satu sisi KPU Mandailing Natal
membenarkan bahwa dirinya telah mengakui kesalahannya dalam
menetapkan Saipullah Nasution sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten
Mandailing Natal dalam pemilihan tahun 2024 yang “memenuhi syarat”
namun disisi lain KPU justru memberikan kesempatan perbaikan pada
tanggal 25 November 2024 berdasarkan bukti P-11 yang nyata-nyata kondisi
tersebut diluar jadwal dan tahapan yang ditetapkan berdasarkan PKPU No.
8 tahun 2024 yakni dua hari menjelang hari pemungutan suara;
[2.2] KESIMPULAN PENGADU
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 21 Januari 2025 Pengadu
menyampaikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:
1) Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada PENGADU untuk
membaca pokok-pokok pengaduannya, yaitu sebagai berikut:
a. PENGADU dalam pengaduannya mendalilkan terkait dengan Perbuatan
TERADU yang tidak mengindahkan Surat Nomor 098/PP.00.02/KTTSU-
11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 dalam Hal Rekomendasi
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan Kepada Ketua KPU
Kabupaten Mandailing Natal dimana dalam isi surat poin 4 dinyatakan
bahwa terhadap tindakan/perbuatan terlapor [Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Mandailing Natal] yang menyatakan berkas dokumen [Tanda
Terima LHKPN] Calon Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah
Nasution, SH.MM “memenuhi syarat” pada tanggal 14 September 2024
sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah
Pelanggaran Administratif Pemilihan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun
2024 jo Surat Ketua KPU RI nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 yang
kemudian pada poin 5 isi surat merekomendasikan kepada terlapor [Ketua
dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal] untuk menyatakan Pasangan
H. Saipullah Nasution, SH.MM dan Atika Azmi Utammi, “Belum Memenuhi
Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat” sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan
PKPU No. 8 Tahun 2024 jo. Surat Ketua KPU RI nomor 1536/PL.02.2-
SD/05/2024;
b. Sikap PARA TERADU terhadap Surat Nomor 098/PP.00.02/KTTSU-
11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 dalam Hal Rekomendasi
Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor
1512/PL.02.3- SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal
tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu No.098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024
dalam isi surat pada paragraf Pertama angka 3 huruf g menyatakan bahwa
“Oleh karena Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan berkas
Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution Tidak
Sesuai Dengan Surat Edaran KPK no.13 Tahun 2024, maka untuk
menyesuaikan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2,
Saipullah Nasution dengan Prosedur, tata cara dan mekanisme yang
ditentukan dalam Surat Edaran KPK No.13 Tahun 2024, KPU Kabupaten
Mandailing Natal meminta supaya Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah
Nasution menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru yang sesuai dengan
ketentuan Surat Edaran KPK nomor 13 Tahun 2024 dalam jangka waktu
secepatnya”;
c. PARA TERADU telah mengesampingkan isi Surat Ketua KPU RI nomor
1536/PL.02.2-SD/05/2024 jo. Surat Edaran KPK RI No. 13 Tahun 2024;
d. Sikap PARA TERADU secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat
(2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor:
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c)
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 jo.
Pasal 9 jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 jo. Pasal 13 jo. Pasal 14 jo. Pasal
15 jo. Pasal 16 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 jo. Pasal 19 Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum jo. Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal
Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;
FAKTA-FAKTA YANG TELAH TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN
2) Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yaitu sebagai berikut:
- Keterangan Saksi Bernama Zuhri Mustafa Nasution dan Saksi bernama
Anas Suheri Lubis;
a. Bahwa saksi menerangkan, pengaduan yang dilakukan oleh Pengadu
adalah berawal dari ditemukannya pemberitaan online CNN, yang pada
pokok masih terdapat calon kepala daerah yang belum melengkapi
persyaratan calon dalam hal LHKPN, sehingga kami melakukan
pengecekkan apakah pasangan calon Harun-Ichwan termasuk. Dan
kemudian kami menemukan pasangan calon Harun-Ichwan tidak termasuk
dalam daftar yang dimaksud;
b. Bahwa kemudian, dalam Tim Pemenangan Kampanye Harun-Ichwan setuju
untuk melakukan penelusuran langsung dengan mendatangi KPK RI, maka
diutuslah saya Zuhri Mustafa Nasution untuk datang ke KPK RI, adapun
informasi yang saya temukan yaitu:
- Bahwa benar, calon bupati atas nama saipullah menyetorkan LHKPN
sebagai syarat pencalonan adalah Tanda Terima LHKPN 2024 dengan
tanggal kirim 16 Oktober 2024, yang jauh setelah adanya penetapan
calon bupati dan wakil bupati yaitu tanggal 22 September 2024;
- Bahwa benar, calon bupati atas nama saipullah dalam kapasitasnya
sebagai mantan pejabat negara masih memiliki akun pelaporan LHKPN
dengan status aktif yang terinformasi terakhir melaporkan LHKPN-nya
tahun 2021, dimana menurut keterangan yang diperoleh semestinya
akun tersebut harus dinon-aktifkan ketika saipullah tidak lagi dalam
kapasitas sebagai penyelenggara negara;
c. Bahwa kemudian, atas hal tersebut, maka Kami melakukan rapat
koordinasi Tim Pemenangan Harun-Ichwan pada tanggal 13 November
2024 di medan, dan menyetujui untuk dilakukan pengaduan kepada
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan menunjuk Saudara Arsdin
Batubara sebagai Pengadu;
d. Bahwa terhadap aduan Arsidin Batubara, Saksi bernama Anas Suheri
Lubis, dapat menjelaskannya, yaitu:
- Bahwa aduan Arsidin Batubara tersebut, diterima dan kemudian
dilimpahkan kepada Bawaslu Kab. Mandailing Natal, dan juga telah
ada registernya;
- Bahwa saya juga mendapatkan undangan oleh Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal untuk memberikan klarifikasi terhadap aduan
tersebut;
- Bahwa terhadap aduan tersebut dikeluarkanlah rekomendasi
sebagaimana Surat Nomor 098/PP.00.02/KTTSU-11/11/2024
tertanggal 22 November 2024 dalam Hal Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi Pemilihan;
e. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
tersebut, diketahui KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak melaksanakan
dan menganulir isi rekomendasi tersebut, sebagaimana isi Surat Nomor
1512/PL.02.3- SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal
tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu No.098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024;
- Keterangan Ahli Prof. Dr. I Ketut Lanang Sukawati Putra Perbawa, S.H.,
M.Hum menjelaskan;
a. Ada 3 tolak ukur guidance yaitu ada wewenang, prosedur, dan substansi.
Kewenangan ini ada 3 yaitu berwenang, tidak berwenang, dan kesewenang-
wenangan. Mengenai prosedur itu sudah ada dijelaskan dan terkait dengan
LHKPN itu tentu KPK yang berwenang untuk menjelaskan itu dan begitu
juga dengan prosedur pencalonan tentu yang bisa menjelaskan itu adalah
KPU, juga sudah tahu yang memenuhi syarat dan apa-apa saja yang tidak
memenuhi syarat. Untuk substansi itu ada tiga aspek yaitu filosofis,
sosiologis dan yuridis. Secara filosofis untuk apa maksud dari
dibuatkannya LHKPN bagi para calon kepala daerah dan LHKPN Pejabat
negara. Kalau LHKPN Pejabat negara tentu ini disampaikan secara periodik,
tetapi bagi calon kepala daerah ini harus disampaikan dan itu wajib karena
ini berkaitan dengan good and clean governace apakah kenaikan harta
kekayaannya itu wajar atau tidak, ini juga berkaitan dengan semangat
pencegahan perbuatan koruptif, calon kepala daerah ini nantinya akan
menjadi pejabat publik yang tentu itu belum tentu apakah terpilih atau
tidak, namun ketika terpilih nanti maka sejak saat itu di awasi oleh KPK,
sehingga PARA TERADU ini harus melihatnya dari aspek filosofis. Selain itu
semangat filosofis LHKPN ini adalah semangat pencegahan dari perbuatan
korupsi;
b. LHKPN dari aspek sosiologis, karena sebagai pejabat publik harus
mendeclare harta kekayaannya diminta ataupun tidak, karena jika ini tidak
dilakukan, maka kita harus mencurigainya ini ada sesuatu yang patut kita
curigai dengan jumlah harta kekayaannya;
c. Berdasarkan pengalaman saya pada saat menjadi komisioner KPU Provinsi,
LHKPN yang digunakan itu adalah LHKPN yang terbaru;
- Pendalaman Dalam Pemeriksaan Sidang yang dilakukan Oleh YANG MULIA
MAJELIS DKPP RI;
a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf
(c) PKPU Nomor: 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,
secara tegas menyebutkan salah satu syarat pencalonan kepala daerah in
casu Calon Bupati dan Wakil Bupati diwajibkan untuk menyerahkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
b. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf (1) dan Pasal 20 ayat (2)
huruf (c) PKPU Nomor: 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota terdapat Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024
Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, yang
secara teknis mengatur Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf (1) dan Pasal
20 ayat (2) huruf (c) PKPU Nomor: 8 Tahun 2024;
c. Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal
Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 secara tegas
disebutkan dalam poin (1) untuk dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf
(1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf (c) PKPU Nomor: 8 Tahun 2024 untuk
memedomani Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;
d. Dalam Surat Edaran KPK RI No. 13 Tahun 2024 tersebut secara tegas pada
paragraf (5) Isi Edaran, pada huruf (a) angka (4) yang berbunyi:
“Penyampaian LHKPN secara Online bagi calon dapat dilakukan dengan
memilih jenis laporan “KHUSUS” bagi calon sebagaimana dimaksud angka
1) dan 2) atau “PERIODIK” bagi calon sebagaimana dimaksud pada angka
3), dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023”;
Yang artinya setiap calon kepala daerah wajib untuk menyampaikan LHKPN
dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2024;
a. Bahwa diketahui dan terungkap calon bupati nomor urut 2 atas nama
Saipullah Nasution dalam pendaftaran calon bupati menyerahkan Tanda
Terima LHKPN tahun 2021 dengan peruntukkannya sebagai Pejabat
dan/atau penyelenggara negara dan bukan sebagai calon kepala daerah,
yang hal ini diterima dan dijadikan keterpenuhan syarat pencalonan dan
ditetapkan sebagai calon bupati oleh PARA TERADU;
b. Bahwa PARA TERADU mengetahui dan telah membaca isi Surat Ketua KPU
RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, namun PARA TERADU tidak
memedomani isi surat tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai
penyelenggara pilkada tahun 2024;
c. PARA TERADU pun mengetahui bahwa Tanda Terima LHKPN yang
diserahkan oleh calon bupati atas nama Saipullah Nasution adalah Tanda
Terima LHKPN tahun 2021, yang pada saat itu calon bupati atas nama
Saipullah Nasution masih sebagai pejabat dan/atau penyelenggara negara,
yang apabila PARA TERADU memedomani isi Surat Ketua KPU RI Nomor
1536/PL.02.2-SD/05/2024 yaitu terkait dengan syarat LHKPN calon
bupati dan wakil bupati untuk memedomani isi Surat Edaran KPK RI No.
13 Tahun 2024, maka seharusnya Tanda Terima LHKPN tahun 2021 yang
dijadikan syarat administrasi pendaftaran oleh Saipullah Nasution sebagai
Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak dapat diterima
karena tidak memenuhi syarat, karena dalam Surat Edaran KPK RI No. 13
Tahun 2024 disyaratkan untuk penyampaian LHKPN bagi calon kepala
daerah dengan tanggal kirim setelah tanggal 31 Desember 2023;
d. Bahwa PARA TERADU secara jelas terbukti secara sadar dan sengaja untuk
tidak mematuhi isi Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024
dan tidak memedomani isi Surat Edaran KPK RI No. 13 Tahun 2024 dan
adanya perlakuan khusus terhadap calon bupati nomor urut 2 atas nama
Saipullah Nasution yang dilakukan oleh PARA TERADU;
e. Bahwa PARA TERADU secara jelas menyampaikan beberapa alasan yang
sangat tidak masuk akal berdasarkan hukum terkait pada khususnya
terhadap penjelasan teradu atas nama:
1. Muhammad Yasir Nasution, anggota KPU Mandailing Natal,
menyebutkan secara sadar bahwa Surat Ketua KPU RI Nomor
1536/PL.02.2-SD/05/2024 jo Surat KPK RI Nomor 13 Tahun 2024
sebagai pedoman bagi para pihak untuk memenuhi dokumen syarat
pencalonan berupa tanda terima LHKPN, namun para teradu tidak
mengindahkannya dengan alasan dikarenakan lupa atau tidak
teringat, dimana fakta itu tertuang dalam dokumen kajian dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Mandailing
Natal Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024.
2. Bahwa teradu secara jelas terbukti secara sadar khususnya terkait
pernyataan teradu atas nama Agus Salam dalam hal teradu tidak
melaksanakan rekomendasi BAWASLU dengan pertimbangan
menghindari calon tunggal, yang atas kondisi itu jelas sangat
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi
dalam pelaksanaan pemilu.
3. Bahwa atas penjelasan saksi pengadu atas nama Zuhri Mustafa
Nasution yang menjelaskan hasil temuannya di KPK, bahwa Saipullah
Nasution sebagai calon bupati pasangan nomor urut 2 masih memiliki
akun aktif kendati dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara tidak
aktif sejak tahun 2022 memberi konsekuensi hukum tersendiri yang
atas kondisi itu Saipullah Nasution sesungguhnya tetap harus
dikenakan kewajiban melaporkan harta kekayaannya secara periodik
dan kemudian dalam pemenuhan syarat dokumen pencalonan berupa
Tanda Terima LHKPN harus dengan kategori periodik namun disisi
lain dokumen Tanda Terima LHKPN sebagai syarat pencalonan bupati
yang tersedia dengan tanggal kirim 16 Oktober 2024 terinformasi
dengan kategori khusus.
3) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti PARA TERADU secara
bersama-sama telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 14 ayat (2)
huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1)
jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 jo. Pasal 13 jo. Pasal 14
jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 jo. Pasal 19 Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum jo.
Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian
Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;
[2.3] PETITUM PENGADU
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kiranya Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima Laporan/Pengaduan Pelapor/Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyidangkan laporan Pelapor;
3. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal telah
melanggar kode etik dengan kategori pelanggaran berat dan menjatuhkan
Sanksi berupa Pemberhentian tidak hormat;
4. Memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk menjalankan surat
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor :
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi Pemilihan, tertanggal 22 November 2024;
5. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Saipullah
Nasution SH, MH dan Atika Azmi Utammi sebagai calon bupati dan wakil
bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
6. Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2193 Tahun
2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Serta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
7. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
2260 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
8. Memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk Menetapkan
Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa Nasution dan H.
Muhammad Ichwan Husein Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
9. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.4] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing
Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang PENETAPAN
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024;
2. Bukti P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing
Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
3. Bukti P-3 Media Online “CNN Indonesia” dengan judul berita “KPK: 1325
Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN, 107 belum lengkap
tanggal 10 November 2024;
4. Bukti P-4 Surat Permohonan Informasi Nomor: 43/TIMKAM HARUN
ICHWAN/XI/2024, tanggal 11 November 2024 Perihal:
Permohonan Informasi;
5. Bukti P-5 Foto Ketua Tim Kampanye pada tanggal 12 November 2024
ketika mendatangi Gedung KPK;
6. Bukti P-6 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024, tertanggal 14 November
2024;
7. Bukti P-7 Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor :
375/PP.00.01/K.SU/11/2024, Perihal Pelimpahan Laporan,
tertanggal 16 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bukti P-8 Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Perihal
Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal
22 November 204;
9. Bukti P-9 Surat Nomor 99/TIMKAN HARUN-ICHWAN/XI/2024
tertanggal 29 November 2024 perihal permohonan dokumen
tindaklanjut;
10. Bukti P-10 Surat Nomor 0073/KP.03.06/K.SU-11/11/2024
tertanggal 29 November 2024 perihal jawaban dengan
melampirkan 1 Berkas surat KPU Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 1512/PL.02.3- SD/1213/2/2024 tertanggal 25
November 2024 perihal tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu No.
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024;
11. Bukti P-11 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-
SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal
tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu No.098/PP.00.02/K.SU-
11/11/2024;
12. Bukti P-12 Surat No. 117/TIMKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024, tertanggal
11 Desember 2024 perihal: Permohonan Kajian Awal Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal;
13. Bukti P-13 Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui suratnya
nomor: 075/KP.03.06/K.SU-11/12/2024 tertanggal 13
Desember 2024, Perihal Balasan;
14. Bukti P-14 Surat No. 118/TIMKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024 tertanggal
13 Desember 2024, perihal: Permohonan Hasil Kajian Awal
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
15. Bukti P-15 Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor:
435/PP.01.01/K.SU/12/2024, tertanggal 22 Desember 2024,
perihal: Penjelasan Permohonan Data;
16. Bukti P-16 Laman berita “detiksumut” melalui www.detik.com yang terbit
pada hari Minggu, 17 November 2024 pukul. 21.28 WIB dengan
judul berita “Pilkada Madina 2024 KPU benarkah Saipullah
daftar Cabup Madina Pakai LHKPN 2021”;
17. Bukti P-17 Siaran Pers yang berjudul TERKAIT LAPORAN NOMOR:
05/PL/Prov/02.00/XI/2024 PADA BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA BERKAITAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR URUT 2
SAIPULLAH NASUTION & ATIKA (SAHATA).
[2.5] KETERANGAN SAKSI PENGADU
Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025, Pengadu
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
[2.5.2.1] Zuhri Musthafa Nasution
1. Bahwa Saksi merupakan ketua tim pemenangan dari pasangan calon nomor urut
1 atas nama Harun Mustafa Nasution dan Ichwan Husein Nasution.
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2024, dari tim pemenangan melakukan rapat
koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke
depan.
3. Bahwa di dalam rapat tersebut salah satu tim pemenangan atas nama Suwandi
membaca berita laman online dari CNN yang pada pokoknya ada 107 bakal calon
kepala daerah yang LHKPN belum lengkap.
4. Bahwa hal tersebut menjadi perhatian dalam internal tim pemenangan apakah
masuk di 107 yang belum lengkap.
5. Bahwa setelah diperiksa dan diteliti ternyata pasangan Harun Mustafa Nasution
dan Ichwan Husein Nasution sudah terkonfirmasi sudah sesuai dengan LHKPN
berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
6. Bahwa menjadi bahan juga untuk tim pemenangan pasangan Harun Mustafa
Nasution dan Ichwan Husein Nasution apakah lawan sudah sesuai atau belum
berkenaan dengan LHKPN.
7. Bahwa dari tim IT tim pemenangan pasangan Harun Mustafa Nasution dan Ichwan
Husein Nasution mencoba masuk ke tim IT KPK namun tidak terinformasi dengan
baik.
8. Bahwa kemudian Saksi dengan membawa surat permohonan informasi dan SK
Tim Pemenangan, pada tanggal 11 November 2024 Saksi berangkat ke Jakarta.
Pada tanggal 12 November 2024 Saksi datang ke Gedung merah putih menemui
bagian pengaduan Masyarakat bertemu dengan pegawai atas nama Fersya dan
Saksi memberikan surat permohonan informasi serta SK Tim Pemenangan.
Setelah surat tersebut dibaca, Fersya mengatakan LHKPN apa yang diperlukan
kemudian Saksi menjawab LHKPN berkenaan dengan administrasi. Kemudian
Saksi diberikan selembar kertas semacam surat pengantar dan mengarakan Saksi
untuk ke Gedung C1.
9. Bahwa Saksi menuju ke Gedung LHKPN dan bertemu dengan pegawai atas nama
Ronaldo. Saksi kembali memberikan surat bahwa Saksi ingin mencari informasi
LHKPN.
10. Bahwa Saksi ditanya oleh pegawai atas nama Roaldo LHKPN atas nama siapa yang
diperlukan lalu Saksi memberikan nama Saipullah Nasution. Setelah itu Ronaldo
melihat di layar komputer dan mengatakan adanya LHKPN Tahun 2021 tetapi
peruntukannya masih pejabat sebagai pejabat bea cukai. Kemudian menurut
Ronaldo ada yang aneh karena LHKPN atas nama Saipullah Nasution seharusnya
dilaporkan secara periodik 2021 sampai 2024.
11. Bahwa Saksi meminta kepada pegawai atas nama Ronaldo untuk mendapatkan
surat keterangan dari KPK terkait penjelasan mengenai LHKPN atas nama
Saipullah Nasution. Akan tetapi, setelah Ronaldo menanyakan ke atasannya
ternyata surat keterangan yang diminta oleh Saksi tidak dapat diberikan.
12. Bahwa setelah itu, Ronaldo melihat kembali ke komputernya dan mengatakan ada
LHKPN atas nama Saipullah Nasution Tahun 2024. Kemudian Saksi mendapatkan
LHKPN tersebut sebanyak 2 (dua) lembar.
13. Bahwa setelah Saksi baca, menurut Saksi ada yang janggal dari LHKPN Saipullah
Nasution karena tanggal terkirimnya adalah 16 Oktober 2024. Seingat Saksi masa
perbaikan berakhir di tanggal 8 September 2024. Hal ini tentu menjadi perhatian
buat tim pemenangan dan Saksi menghubungi semua tim pemenangan untuk
berkumpul di Medan.
14. Bahwa tanggal 13 November 2024, Saksi berangkat dari Jakarta menuju ke
Medang dan bertemu dengan semua tim pemenangan untuk menyepakati untuk
melaporkan temuan yang janggal berkenaan LHKPN Saipullah Nasution ke
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Disepakati pula bahwa sebagai Pelapor adalah
Arsidin Batubara selaku sekretaris pemenangan.
15. Bahwa pada tanggal 14 November 2024, Arsidin Batubara melakporkan ke
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
[2.5.2.2] Anas Suheri Lubis
1. Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tanggal 10 November 2024 mewakili Partai
Golkar. Berdasarkan diskusi disepakati harus di cek ke KPK.
2. Bahwa Saksi berangkat ke Medan melakukan validasi terhadap berkas yang
dicurigai ternyata ada.
3. Bahwa Saksi mendampingi sekretaris tim pemenangan sebagai saksi Pelapor di
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
[2.6] KETERANGAN AHLI PENGADU
Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024, Pengadu
mengajukan Ahli atas nama I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa yang pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa ada beberapa menjadi tolak ukur suatu kebijakan yang dibuat paling tidak
selain secara teori dan di undang-undang administrasi pemerintahan disebutkan
ada 3 (tiga) yaitu wewenang, prosedur dan substansi.
2. Bahwa apabila berwenang pun disisi lain harus diuji karena di administrasi
pemerintahan kewenangan bisa juga abuse.
3. Bahwa abuse of power ada 3 (tiga) yaitu melebihi kewenangan, tidak berwenang,
dan sewenang-wenang. Alat ukurnya tentu dari kebijakan-kebijakan yang dibuat.
4. Bahwa mengenai prosedur tata cara pencalonan termasuk prosedur LHKPN, yang
bisa menjelaskan prosedur terkait LHKPN adalah dari KPK. Sedangkan prsedur
pencalonan jelas KPU sudah mengetahui yang mana memenuhi syarat dan apa-
apa saja yang tidak memenuhi syarat termasuk di dalamnya LHKPN apabila
melebihi batas waktu pasti tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa apakah substansi dari LHKPN menggugurkan atau tidak. Bahwa alat ukur
substansi ada 3 (tiga) yaitu filosofi, sosiologis, dan yuridis. Pertama filosofis, apa
maksud dari dibuatkan para calon untuk membuat LHKPN, apakah sama LHKPN
bagi para calon dibandingkan LHKPN yang menjabat. Ahli berpendapat ini
berbeda, karena orang yang menjabat ketika mendaftarkan diri sebagai pejabat
maka secara periodik. Hal tersebut yang dilihat oleh KPK apakah ini kaitannya
dengan good and clean government apakah naiknya wajar atau tidak dan lain
sebagainya. Sedangkan calon kepala daerah disuruh untuk LHKPN dia akan
menjabat, walaupun secara isi mungkin sama akan tetapi secara filosofis berbeda
karena akan menjabat belum tentu menjabat. Maka sebetulnya KPU harus
memaknai tidak hanya di yuridis, filosofis nya apa sesuatu yang berbeda atau
tidak antara pejabat dengan calon pejabat. Menurut Ahli hal tersebut berbeda
karena calon pejabat belum tentu menang tetapi begitu menang 0 (nol) kilometer
terhadap harta kekayaan akan di keker lagi apalagi setiap tahun pasti berubah
bisa naik bisa turun. Filosofinya sebenarnya untuk memberikan semacam
tanggung jawab kepada KPU dan kepada calon untuk menyampaikan
kekayaannya dalam rangka menghindari korupsi. Bahwa apabila terkait filosofis
disepakati baru kemudian berbicara berkenaan dengan yuridis terkait prosedur
LHKPN yang ada di KPK.
6. Bahwa yang terakhir adalah secara sosiologis, kemanfaatan bagi calon harusnya
pejabat publik diminta atau tidak maka mendeklair kekayaannya saat
mencalonkan karena calon adalah pejabat publik yang akan memimpin. Apabila
tidak mendeklair berarti ada sesuai, bahkan sekalipun tidak diminta oleh KPK
harus mendeklair baik pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2.
7. Bahwa saat Ahli menjadi KPU, kepentingan pencalonan LHKPN dengan pejabat
berbeda. Dua kali Pilkada Ahli selalu meminta termasuk kepada incumbent posisi
yang baru dan LHKPN yang terbaru bagi pencalonannya dan biasanya Ahli
menghubungi KPK dan dikawal bagi calon yang incumbent. Apabila KPK terus
ditanya maka akan cepat untuk bisa memproses.
8. Bahwa berdasarkan pengalaman dan diskusi di kampus maupun di KPU, LHKPN
muncul setelah reformasi dalam rangka memberantas korupsi, jadi original
intentnya adalah bahwa setiap pejabat publik dan siapapun yang menjabat nati
harus melaporkan harta kekayaan dalam rangka membuat atau menuju ke arah
good and clean government.
9. Bahwa secara ilmu hukum ada norma kabur, norma konflik, dan kososng norma
kemudian ada jawabannya. Multitafsir jawaban secara intepretasi yaitu leksikal,
dramasikal, intepretasi pembuat undang-undang, intepretasi tentang sejarahnya,
original intent yang seharusnya dipakai oleh pejabat pemerintah dalam rangka
menafsirkan sehingga tidak ada kesalahan tafsir karena di dalam metode
penafsiran ada 11 dipakai penyempitan, perluasan dan sebagainya.
[2.7] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis serta dibacakan dalam
sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal
21 Januari 2025, sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, Teradu telah
membuka Penerimaaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024. (Vide Alat Bukti Surat T-1).
2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal Tanggal 28 Agustus 2024, Teradu menerima
pendaftaran Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution, SH, MM sebagai
Calon Bupati berpasangan dengan Atika Azmi Utammi sebagai Calon Wakil
Bupati; (Vide Alat Bukti Surat T-2).
3. Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2024 Teradu menerima pendaftaran Pasangan
Calon atas nama Harun Mustafa Nasution sebagai Calon Bupati berpasangan
dengan H.Muhamad Ichwan Husein NST, SH sebagai Calon Wakil Bupati; (Vide
Alat Bukti Surat T-3).
4. Bahwa hingga selesainya Tahapan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon
hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar kepada Teradu, yaitu Pasangan
Calon H. Saipullah Nasution, SH, MM dan Atika Azmi Utammi, serta Pasangan
Calon Harun Mustafa Nasution dan H.Muhamad Ichwan Husein NST, SH;
5. Bahwa kemudian pada masa Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
yaitu antara tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September
2024, Teradu telah melakukan penelitian terhadap semua Persyaratan
Administrasi yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon; (Vide Alat
Bukti Surat T-4).
6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2024, Teradu menyampaikan
Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada masing-
masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung masing-masing calon, (Vide
Alat Bukti Surat T-5). hasil dari penelitian administrasi tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Calon Bupati Saipullah Nasution dan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi
✓ Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution
dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
✓ Dokumen Persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi
dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
b. Calon Bupati Harun Mustafa Nasution dan Calon Wakil Bupati H.
Muhammad Ichwan Nasution
✓ Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Harun Mustafa Nasution
dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
✓ Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama H. Muhammad
Ichwan Habib Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
7. Bahwa berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pengadu dalam
permasalahan a quo, ketika itu salah satu Persyaratan administrasi calon yang
dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah dokumen yang berupa
Pengumuman LHKPN yang isinya berupa Rincian Daftar Kekayaan Pribadi
Saipullah Nasution. (Vide Alat Bukti Surat T-6).
8. Bahwa dalam Peraturan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa “Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menyerahkan daftar
kekayaan pribadi” akan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa
persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa “surat
tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i”;
9. Bahwa merujuk ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana
teradu jelaskan di atas, maka pada masa Perbaikan Persyaratan Administrasi
Calon, Teradu meminta kepada Calon Bupati Saipullah Nasution supaya
menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan
persyaratan administrasi calon; (Vide Alat Bukti Surat T-7).
10. Bahwa pada tanggal 7 September 2024 Teradu menerima perbaikan persyaratan
administrasi Calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon Harun Mustafa
Nasution dan H.Muhamad lchwan Husein NST, SH; (Vide Alat Bukti Surat T-
8).
11. Bahwa kemudian Pada tanggal 8 September 2024 Teradu menerima dokumen 4
berkas perbaikan persyaratan administrasi calon dan pasangan calon dari
Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi; (Vide Alat Bukti
Surat T-9).
12. Bahwa salah satu persyaratan administrasi calon yang telah diperbaiki oleh
Saipullah Nasution adalah surat tanda terima laporan kekayaan calon, yaitu
dengan menyampaikan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK; (Vide
Alat Bukti Surat T-10).
13. Bahwa pada masa Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi
Calon, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 September 2024 Teradu
telah melakukan penelitian terhadap berkas perbaikan persyaratan administrasi
calon; (Vide Alat Bukti Surat T-11).
14. Bahwa termasuk yang diteliti oleh Teradu pada masa penelitian Perbaikan
Persyaratan Administrasi Calon adalah Tanda Terima LHKPN yang telah
diperbaiki dan diserahkan oleh Saipullah Nasution kepada Teradu.
15. Bahwa dalam proses pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan administrasi
calon dan penelitian dokumen persyaratan administrasi hasil perbaikan
pasangan calon, Teradu berpedoman kepada :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang.
b. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, dan
c. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bahwa tindakan teradu yang mempedomani ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 15 di atas adalah
perwujudan dari pengamalan sumpah/janji Teradu selaku Anggota KPU, dimana
sesuai dengan Pasal 7 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, sumpah/janji
teradu itu berbunyi sebagai berikut:
“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU,
anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan
sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Tabel 4.1 Tentang
Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7
disebutkan ada 5 Indikator untuk menilai kebenaran Surat Tanda Terima
Laporan Kekayaan Calon, yaitu:
a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
b. memuat informasi terkait calon
c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
d. merupakan dokumen yang sah
e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan
18. Bahwa dalam penelitian berkas yang dilaksanakan oleh Teradu terhadap
dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution, kelima indikator
sebagaimana tersebut dalam pedoman penelitian berkas seperti tersebut di atas,
dapat dipenuhi oleh dokumen Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah
Nasution, karena:
a. dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution tersebut telah
diupload oleh Saipullah Nasution kedalam Sistem Informasi Pencalonan
(Silon), dokumen Tanda Terima LHKPN yang sudah diupload kedalam Silon
tersebut dapat dibuka, dapat diakses dan dapat dibaca dengan jelas.
b. Dokumen Tanda Terima LHKPN tersebut memuat informasi tentang diri
Saipullah Nasution.
c. Dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution itu diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi selaku instansi yang berwenang.
d. Tanda Terima LHKPN tersebut merupakan dokumen yang sah karena
diterbitkan oleh KPK dan formatnya sama dengan Tanda Terima LHKPN pada
umumnya. Dan
e. Tanda Terima LHKPN tersebut menerangkan penyampaian laporan kekayaan
dari Saipullah Nasution kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
19. Bahwa oleh karena dokumen Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution
tersebut telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran dokumen
Tanda Terima LHKPN sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229
Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota, maka kemudian Teradu menyatakan dokumen Tanda Terima LHKPN
yang diserahkan oleh Saipullah Nasution pada masa perbaikan telah Memenuhi
Syarat (MS) sebagai Persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
(Vide Alat Bukti Surat T-11).
20. Bahwa terhadap dokumen-dokumen perbaikan lainnya yang disampaikan oleh
masing-masing Calon Bupati dan Calon wakil Bupati semuanya juga telah
dilakukan penelitian sesuai dengan indikator penilaian kebenaran dokumen
yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
21. Bahwa hasil Penelitian yang dilakukan oleh Teradu terhadap Perbaikan
Dokumen Administrasi Calon dari masing-masing Pasangan Calon hasilnya
adalah masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati berkas
administrasinya memenuhi syarat (Vide Alat Bukti Surat T-11), yakni sebagai
berikut:
a. Calon Bupati Saipullah Nasution dan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi
✓ Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
✓ Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
b. Calon Bupati Harun Mustafa Nasution dan Calon Wakil Bupati H. Muhamad
lchwan Husein NST
✓ Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Harun Mustafa Nasution
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
✓ Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama H. Muhammad
Ichwan Husein NST dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
22. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Teradu menyerahkan
Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana
tersebut di atas kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim
Penghubung masing-masing pasangan calon; (Vide Alat Bukti Surat T-12).
23. Bahwa salinan dari seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon beserta seluruh dokumen perbaikannya yang diterima oleh Teradu dari
masing-masing Pasangan calon telah diserahkan juga oleh Teradu kepada
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk softcopy untuk menjadi
bahan pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bahkan sejak
awal-awal masa pendaftaran tepatnya pada tanggal tanggal 26 Agustus 2024
Teradu telah memberikan Akun Silon (Sistem Informasi Pencalonan) kepada
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T-13), dengan
diberikannya akun Silon tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
sesungguhnya bisa melihat dan mengawasi secara langsung setiap dokumen
persyaratan administrasi pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh
masing-masing Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal.
Melalui akun Silon tersebut, Bawaslu bisa memeriksa/meneliti apakah ada
dokumen persyaratan administrasi yang diduga melanggar atau tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 September 2024 Teradu juga
telah mengumumkan hasil penelitian administrasi tersebut kepada masyarakat
umum melalui website, media sosial KPU Kabupaten Mandailing Natal, media
massa cetak dan media massa elektronik dengan maksud untuk meminta
masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon; (Vide Alat
Bukti Surat T-14).
25. Bahwa keterbukaan dan pemberian akses informasi kepada Bawaslu
sebagaimana disebutkan pada angka 23 di atas serta pengumuman terhadap
hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh teradu sebagaimana tersebut
pada angka 24 di atas, merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d jo. Pasal 9 jo. Pasal 13 jo.
Pasal 16 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
26. Bahwa selama masa penerimaan tanggapan masyarakat, Teradu sama sekali
tidak pernah menerima tanggapan, saran maupun masukan dari Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal maupun dari masyarakat terkait dengan
keterpenuhan syarat dokumen Tanda Terima LHKPN milik Calon Bupati
Saipullah Nasution.
27. Bahwa oleh karena masing-masing pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU
Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat
calon, maka kemudian pada tanggal 22 September 2024, Teradu melaksanakan
Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, hasil Rapat Pleno tersebut kemudian
dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 577/PL.02.3-
BA/1213/2/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Nomor 2193
Tahun 2024, (Vide Alat Bukti Surat T-15), yang mana hasil dari Rapat Pleno
terbuka itu pada intinya memutuskan dan menetapkan:
a. Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
b. Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, SH. sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
28. Bahwa sebagai tindaklanjut terhadap Penetapan Pasangan calon sebagaimana
tersebut di atas, kemudian pada tanggal 23 September 2024, Teradu melakukan
Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian, Penetapan dan Pengumuman Nomor
Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024,
(Vide Alat Bukti Surat T-16), yang hasilnya adalah sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan
Nasution, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing
Natal Tahun 2024, Nomor Urut 1; dan
b. Pasangan Calon Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024, Nomor Urut 2;
29. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka tidak benar dalil Pengadu yang
mengatakan bahwa Teradu menerima dokumen Tanda Terima LHKPN Saipullah
Nasution sudah diluar masa Tahapan Penerimaan Berkas Persyaratan Calon
dan/atau atau diluar masa Penerimaan Berkas Perbaikan Administrasi
Pasangan Calon, karena faktanya berkas Tanda Terima LHKPN dari Saipullah
Nasution selaku Calon Bupati telah diterima oleh Teradu pada tanggal 8
September 2024 dan status Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution
tersebut telah dinyatakan oleh Teradu memenuhi syarat pada tanggal 14
September 2024, yaitu sebelum ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 22 September 2024;
30. Berdasarkan uraian di atas maka tidak benar juga dalil yang disampaikan oleh
Pengadu bahwa Teradu telah bekerja diluar Mekanisme, Program dan Jadwal
Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
31. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas maka terbantahkanlah dalil Pengadu
yang mengatakan bahwa Teradu melanggar Pasal 13 jo. Pasal 17 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu yang kami muliakan!
32. Bahwa benar Teradu ada menerima Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal dengan nomor Surat 098/PP.00.02/K.SU 11/11/2024,
bertanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
Pemilihan, yang mana Surat Rekomendasi tersebut diterima oleh Teradu pada
tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB. (Vide Alat Bukti Surat T-
17).
33. Bahwa isi dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bahwa terhadap Laporan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/02.
17/Xl/2024, Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal) diduga melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (2)
Huruf i dan Pasal 20 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 Junto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024;
b. Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal) diduga melanggar Administratif Pemilihan;
c. Bahwa terhadap Tindakan/Perbuatan Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) yang menyatakan Berkas
Dokumen (Tanda Terima LHKPN) Calon Bupati Mandailing Natal atas nama
H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M, "Memenuhi Syarat" pada tanggal 14
September Tahun 2024 sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2024 adalah Pelanggaran Administratif Pemilihan berdasarkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Junto Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Republik I ndonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024;
d. Merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mandailing Natal) untuk menyatakan Pasangan
H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi, "belum Memenuhi
Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Junto Surat Ketua
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-
SD/05/2024;
e. Agar Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal) Mengambil Langkah dan/atau Tindakan Hukum/
Administratif sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi ini. (Vide
Alat Bukti Surat T-17)
34. Bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 33 di atas,
Teradu kemudian melakukan tindaklanjut penyelesaian pelanggaran
administrasi pemilihan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15
Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota. Adapun langkah-langkah tindaklanjut
Penyelesaian yang dilakukan oleh Teradu adalah sebagai berikut:
a. Tanggal 22 November 2024 (malam), Teradu dalam hal ini Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal memberitahukan
via WhatsApp kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi
Sumatera Utara tentang adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November
2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (Vide Alat
Bukti Surat T-18)
b. Tanggal 23 November 2024, Teradu mendatangi KPU Provinsi Sumatera
Utara untuk berkoordinasi dan berdiskusi secara langsung dengan KPU
Provinsi Sumatera Utara mengenai Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tersebut. Pada saat itu
KPU Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan
Pengawasan, Agus Salam dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan,
Muhammad Yasir Nasution beserta Ketua Divisi Perencanaan, Data dan
Informasi, Muhammad Al-Khotib diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera
Utara dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sumatera
Utara. (Vide Alat Bukti Surat T 19).
c. Bahwa hasil pertemuan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
tersebut pada huruf b di atas, pada intinya adalah KPU Provinsi Sumatera
Utara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal supaya
segera membuat Telaah Hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal tersebut.
d. Pada Tanggal 23 sampai dengan Tanggal 24 November 2024, Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal membuat Draft
Telaah Hukum terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tersebut. (Vide Alat Bukti Surat
T-20)
e. Tanggal 24 November 2024 (malam) Teradu menyampaikan Draft Telaah
Hukum kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera
Utara (Vide Alat Bukti Surat T-21)
f. Tanggal 25 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal bersama sama
dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara
menyampaikan dan mengkoordinasikan Draft Telaah Hukum yang telah
dibuat oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU RI. Pada saat itu
KPU Kabupaten Mandailing Natal diterima secara langsung oleh kepada
Kepala Biro Hukum KPU RI. (Vide Alat Bukti Surat T-22).
g. Bahwa setelah Draft Telaah Hukum tersebut dikonsultasikan kepada Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara serta kepada
Kepala Biro Hukum KPU RI, maka kemudian Ketua Divisi Hukum KPU
Kabupaten Mandailing Natal mengesahkan dan menandatangani Telaah
Hukum tersebut untuk dijadikan sebagai bahan Rapat Pleno Penyelesaian
Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU
11/11/2024. (Vide Alat Bukti Surat T-23)
h. Bahwa sesudah Telaah Hukum tersebut selesai ditandatangani oleh Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal, maka
kemudian hasil Telaah Hukum tersebut dibawa kedalam Rapat Pleno KPU
Kabupaten Mandailing Natal.
i. Pada Tanggal 25 November 2024 (malam hari), KPU Kabupaten Mandailing
Natal melaksanakan Rapat Pleno Tentang Tindaklanjut Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai akibat dari Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/Pp.00.02/K.Su
11/11/2024. (Vide Alat Bukti Surat T-24)
j. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana
tersebut pada huruf i di atas adalah sebagai berikut:
1) Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal
Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah cacat hukum,
karena:
a) Laporan Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Model A.1 (Vide
Alat Bukti Surat T-19), padahal Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, telah mengatur
sebagai berikut:
“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
disampaikan dengan cara:
a. Pelapor menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir
Model A.1 oleh petugas penerima Laporan.
b. Pelapor dan petugas penerima Laporan menandatangani Formulir
Model A.1; dan
b) Laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal karena tidak
menyebutkan secara jelas dalam laporannya tentang nama dan alamat
pelapor, serta nama dan alamat terlapor, dan juga tidak menyebut
secara jelas kapan diketahui adanya dugaan pelanggaran oleh pelapor
(Vide Alat Bukti Surat T-19), padahal Pasal 9 ayat (4) Peraturan
Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, telah mengatur sebagai berikut:
“Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. nama dan alamat Pelapor;
b. pihak terlapor; dan
c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau
ditemukannya dugaan pelanggaran”.
c) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dan tidak
dituangkannya Laporan Pelapor kedalam Formulir Model A.1 maka
seharusnya dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara harus menyatakan Laporan Pelapor TIDAK DAPAT DITERIMA.
d) Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang disampaikan kepada
KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak mencantumkan /melampirkan
Salinan Berkas Pelanggaran berupa Formulir Laporan Model A.1,
padahal Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8
Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota, telah
mengatur sebagai berikut:
Pasal 34: (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas
pelanggaran.
(5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit memuat: a. formulir Laporan atau
Temuan; b. kajian; dan c. bukti.
2) Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelitian dan
verfikasi berkas Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Saipullah
Nasution sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU Nomor 1229
Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.
3) Bahwa berkas Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution telah
memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat
sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun
2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota.
4) Bahwa Soft file dari seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan
dokumen syarat calon serta semua dokumen perbaikannya telah
diserahkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal untuk menjadi bahan pengawasan bagi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
5) Bahwa selama proses pendaftaran calon dan selama proses penerimaan,
pemeriksaan dan penelitian berkas calon sampai kepada penetapan
pasangan calon hingga pengumuman penetapan pasangan calon,
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah memberikan
tanggapan, masukan dan/ataupun saran perbaikan terhadap
keterpenuhan syarat pencalonan dan/atau keterpenuhan syarat calon
Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024. Dengan tidak
adanya tanggapan, masukan dan/ataupun saran perbaikan dari Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal, maka patut dinyatakan bahwa sebenarnya
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal juga tidak ada melihat ataupun
menemukan dugaan pelanggaran administrasi ataupun potensi
pelanggaran administrasi dalam pemeriksaan dan penelitian berkas
calon.
6) Bahwa tidak beralasan hukum untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah
Nasution, S.H., M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum Memenuhi Syarat”
dan/atau “Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
7) Bahwa oleh karena Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan
berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah
Nasution tidak sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024,
maka untuk menyesuaikan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati
Nomor Urut 2, Saipullah Nasution dengan prosedur, tatacara dan
mekanisme yang ditentukan dalam Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun
2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal meminta supaya Calon Bupati
Nomor Urut 2, Saipullah Nasution menyampaikan Tanda Terima LHKPN
terbaru yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor 13
Tahun 2024 dalam jangka waktu secepatnya.
k. Bahwa setelah memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana hasilnya
tersebut di atas, maka kemudian pada Tanggal 26 November 2024, Teradu
menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,
Surat Dinas tersebut bernomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, Tanggal 25
November 2024, perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024; (Vide
Alat Bukti T-25)
l. Bahwa isi dari Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-
SD/1213/2/2024, Tanggal 25 November 2024 sebagaimana tersebut di atas
adalah memberitahukan tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran
administrasi pemilihan sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/ 11/2024, yang mana pada
pokoknya isi surat tersebut sama dengan Isi dari Hasil Rapat Pleno KPU
Kabupaten Mandailing Natal sebagaiman telah dijelaskan pada huruf j, angka
1) sampai angka 7) tersebut di atas.
35. Bahwa langkah-langkah tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran
administrasi pemilihan yang dilaksanakan oleh Teradu sebagaimana dijelaskan
16 di atas telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang
isinya sebagai berikut:
Pasal 4: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas
Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari
sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota
diterima.
(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menyusun Telaah Hukum.
(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran
Administrasi Pemilihan.
(5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
Pasal 5: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno
berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran
Administrasi Pemilihan.
(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi;
dan
b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota.
(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil
keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
36. Bahwa tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan
yang dilaksanakan oleh Teradu dengan cara menyampaikan surat dinas kepada
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai juga dengan Keputusan KPU
Nomor 1531 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen
Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, yang tersebut dalam Lampiran I Bab II angka 7,
halaman 17 yang berbunyi sebagai berikut:
7. Tindak Lanjut
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk
memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno ke
dalam berita acara yang disusun sesuai dengan Contoh Berita Acara Rapat
Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut
kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat
dinas yang disusun sesuai dengan contoh surat Tindak Lanjut
Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.
37. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah
menerima Tanda Terima LHKPN terbaru yang bertanggal kirim Tahun 2024 dari
Saipullah Nasution selaku Calon Bupati Mandailing Nomor Urut 2. (Vide Alat
Bukti Surat T-26).
38. Bahwa penting kami sampaikan kepada Majelis yang mulia dan kepada
Pengadu, bahwa penerimaan Tanda Terima LHKPN terbaru yang bertanggal
kirim Tahun 2024 dari Saipullah Nasution sebagaiman tersebut pada angka 37
di atas, bukanlah berarti karena Teradu menilai Tanda Terima LHKPN bertanggal
kirim Tahun 2021 yang diserahkan oleh Saipullah Nasution pada saat tahapan
perbaikan berkas persyaratan calon Tidak Memenuhi Syarat. Tanda Terima
LHKPN yang disampaikan oleh Saipullah Nasution pada saat tahapan
penerimaan perbaikan berkas tetap syah dan tetap memenuhi syarat sesuai
peraturan perundang-undangan, akan tetapi karena Saudara Saipullah
Nasution selaku Calon Bupati Mandailing Natal telah mendapatkan Surat Tanda
Terima LHKPN bertahun kirim 2024 dari KPK, maka Teradu berpendapat
alangkah baiknya apabila Tanda Terima LHKPN terbaru itu diserahkan oleh
Saipullah Nasution secara resmi kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal, dan
KPU Kabupaten Mandailing Natal menerima Tanda Terima LHKPN tahun 2024
tersebut hanya sebagai informasi atau surat masuk bukan untuk memperbaiki
syarat calon Saipullah Nasution. Perlu diketahui oleh Pengadu bahwa KPU
Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah menyatakan Tanda Terima LHKPN
Saipullah Nasution yang bertahun kirim 2021 itu Tidak Memenuhi Syarat,
karena tidak ada satupun norma dalam peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan bahwa Tanda Terima LHKPN sebagai syarat calon haruslah yang
terbaru.
39. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terbantahkanlah dalil Pengadu
yang mengatakan bahwa Teradu telah menerima berkas Tanda Terima LHKPN
dari Saipullah Nasution sebagai persyaratan calon di luar jadwal tahapan
penerimaan berkas calon.
40. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22
November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
sesungguhnya telah selesai ditindaklanjuti oleh Teradu.
41. Bahwa dengan telah diselesaikannya permasalahan keterpenuhan Persyaratan
Calon berupa Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution sebagai Calon Bupati
Nomor Urut 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut
Teradu sesungguhnya tidak relevan lagi bagi Pengadu untuk
mempermasalahkan tentang Tindaklanjut Penyelesaian Dugaan Pelanggaran a
quo baik kepada Majelis DKPP maupun kepada Mahkamah Konstitusi, karena
hal ini sama dengan tidak relevannya, apabila Pihak Pasangan Calon Nomor Urut
2 mempermaslahkan tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi keterpenuhan
dokumen Ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa Nasution,
karena permasalahan atas ijazah Pengadu yang pernah dilaporkan oleh
masyarakat dan kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk
ditindaklanjuti, juga telah diselesaikan oleh teradu (KPU Kabupaten Mandailing
Natal).
42. Bahwa dengan telah diserahkannya surat tindak lanjut rekomendasi kepada
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan dengan telah dilaksanakannya
langkah-langkah penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan
sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
sebagaimana dijelaskan di atas, maka sesungguhnya Teradu telah selesai
menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal
Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan oleh karena itu tidak
beralasan hukum kalau Pengadu masih menyatakan keberatan terhadap
tindakan Teradu dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi tersebut.
43. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Teradu berpandangan bahwa
masalah keterpenuhan persyaratan calon berupa Tanda Terima LHKPN tidak
relevan lagi untuk dipermasalahkan oleh Pengadu, karena permasalahan
tersebut sudah diselesaikan oleh Teradu secara efektif yaitu sebelum
pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 yaitu 4 (empat) hari setelah
diterimanya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atau tidak
melebihi waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana di atur dalam Undang-
Undang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
44. Bahwa oleh karena penanganan tindaklanjut rekomendasi dugaan pelanggaran
administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah
diselesaikan oleh Teradu tepat pada waktunya atau tidak melebih batas waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka tindakan teradu
sudah sesuai dengan Pasal 17 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
45. Bahwa norma dari Pasal 7 ayat (2) huruf j. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang, bunyinya adalah sebagai berikut:
Pasal 7 ayat (2) : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
46. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) huruf j, sebagaimana tersebut di
atas, pada kenyataannya Saudara Saipullah Nasution, SH., MM., telah
menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada Teradu pada saat mendaftar
sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 28
Agustus 2024. (Vide Alat Bukti Surat T-27)
47. Bahwa Berdasarkan uraian fakta pada angka 45 dan 46 di atas maka
terbantahkanlah dalil Pengadu yang mengatakan Teradu melanggar ketentuan
Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang.
48. Bahwa Pengadu juga mengatakan Teradu melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf i jo.
Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota. Untuk menilai apa benar Teradu telah melanggar
ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i jo. Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU
Nomor 8 Tahun 2024 itu, tentu harus dilihat dulu apa ketentuan yang
terkandung dalam pasal-pasal tersebut.
49. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i jo. Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi sebagai
berikut sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (2): Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. menyerahkan daftar
kekayaan pribadi.
Pasal 20 ayat (2): Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan
penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;
50. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf i jo. Pasal 20 ayat (2) huruf
c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, pada
kenyataannya Saipullah Nasution, SH., MM., telah menyerahkan surat tanda
terima laporan kekayaan berupa Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan oleh KPK pada saat masa
penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon. (Vide Alat Bukti Surat T
10)
51. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 49 dan angka 50 di atas, maka
terbantahkanlah dalil Pengadu yang mengatakan Teradu melanggar ketentuan
Pasal 14 ayat (2) huruf i jo. Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2024.
52. Bahwa Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal
Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu, pada pokoknya
meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota supaya
menyebarluaskan informasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 13 Tahun 2024 itu kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dan Pasangan Calon Perseorangan.
53. Bahwa sesuai dengan isi Surat tersebut pada huruf a di atas, Termohon pada
tanggal 14 Agustus 2024 telah menyebarluaskan surat tersebut kepada
pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. (Vide Alat
Bukti Surat T-28).
54. Bahwa isi dari Surat KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tersebut, tidak
ada menyatakan ataupun menjelaskan bahwa Tanda Terima LHKPN sebagai
persyaratan calon wajib bertahun kirim Tahun 2024.
55. Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal
Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, adalah Surat Edaran
Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian
Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
56. Bahwa yang menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam pelaksanaan pendaftaran dan penelitian berkas administrasi pasangan
calon adalah peraturan perundang-undangan berikut ini:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang.
b. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
c. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
57. Bahwa dalam Konsideran Menimbang huruf a, Keputusan KPU Nomor 1229
Tahun 2024 disebutkan bahwa tujuan dari diterbitkannya Keputusan Nomor
1229 Tahun 2024 adalah untuk “memberikan penjelasan secara teknis dan
pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan
calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon
dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota”.
58. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, pada BAB I
PENDAHULUAN, Sub Bab B tentang Maksud dan Tujuan, disebutkan bahwa
Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran,
penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian
nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
59. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana
dijelaskan di atas, maka yang menjadi pedoman dalam melaksanakan
pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta
pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, bukan surat edaran KPK
Nomor 13 Tahun 2024.
60. Bahwa merujuk kepada Undang-Undang Pilkada maupun kepada Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan juga Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024
atau kepada Penjelasan Undang-Undang Pilkada tidak ditemukan adanya
ketentuan yang menyatakan adanya kewajiban bagi para calon untuk
menyerahkan Tanda Terima LHKPN bertahun kirim terbaru atau bertahun kirim
sesuai dengan tahun pelaksanaan Pilkada, atau setidaknya tertanggal kirim
tahun 2024, atau menentukan batasan tahun kirim Tanda Terima LHKPN.
61. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 telah diatur tentang
indikator penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN yaitu diatur pada BAB IV
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, pada Sub Bab A. Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon angka 2 disebutkan bahwa “KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan
indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon”.
62. Bahwa mengenai penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN Calon dalam Tabel
4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, halaman
58, Baris Kolom Nomor 7 disebutkan ada 5 indikator untuk menilai kebenaran
Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu sebagai berikut:
1. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
2. memuat informasi terkait calon
3. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
4. merupakan dokumen yang sah
5. menerangkan penyampaian laporan kekayaan
63. Bahwa dari lima indikator sebagaimana tersebut di atas tidak ada disebutkan
atau diatur tentang pembatasan Tahun Kirim LHKPN.
64. Bahwa berdasarkan kelima indikator penilaian kebenarana Terhadap Tanda
Terima LHKPN sebagaimana tersebut di atas, Teradu menilai bahwa Tanda
Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution, SH., MM., kepada
Teradu pada saat perbaikan berkas administrasi calon telah sesuai dengan
kelima indikator penilaian kebenaran sebagaimana tersebut dalam Keputusan
KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota, karena:
• Dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution
dapat, diakses dan terbaca dengan jelas dalam aplikasi Sistem Informasi
Pencalonan (Silon)
• Tanda Terima LHKPN tersebut telah memuat informasi mengenai Saipullah
Nasution
• Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution itu
diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh KPK
• menerangkan penyampaian laporan kekayaan dari Saipullah Nasution
65. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sama sekali tidak ada
mengadopsi, atau setidaknya mempertimbangkan maksud maupun isi dari
Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
66. Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu terbit pada tanggal 23 Juli
2024, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang
Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, terbit pada tanggal 8
Agustus 2024, sementara Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 terbit pada
tanggal 26 Agustus 2024. Artinya adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun
2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi
Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah
produk administasi yang paling mutakhir dan paling lengkap yang mengatur
tentang pedoman penelitian administrasi Calon Bupati dan wakil bupati untuk
pemilihan tahun 2024.
67. Bahwa dalam kajian ilmu Hukum Administrasi Negara, surat dinas ataupun
surat edaran bukanlah bahagian dari peraturan perundang-undangan.
68. Bahwa jikalaupun sekiranya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
berpandangan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024
itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus
2024 itu, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus
2024 itu masing-masing statusnya sebagai peraturan yang sama kedudukannya,
maka menurut asas hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi
pedoman bagi Teradu dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon adalah
Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024, hal ini
sesuai dengan asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori, yang artinya Peraturan
yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama. Akan tetapi perlu teradu
tegaskan sekali lagi bahwa surat edaran maupun surat dinas bukanlah bahagian
dari peraturan perundang-undangan.
69. Bahwa keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentu
lebih tingggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas KPU Nomor
1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024, apalagi Keputusan KPU
Nomor 1229 itu adalah Keputusan yang sifatnya regeling karena berisi aturan
yang harus dipedomani oleh Teradu dan juga para calon bupati dalam
pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan
penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
70. Bahwa jikalaupun sekiranya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
berpandangan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024
itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus
2024 itu, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus
2024 itu masing-masing statusnya sebagai bagian dari peraturan perundang
undangan, maka menurut asas lex superior derogat legi inferior, tentulah
Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 mengalahkan
Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat
Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Karena
dalam pandangan hukum administrasi negara, kedudukan Keputusan lebih
tinggi dari kedudukan surat edaran, apalagi jika dibandingkan dengan
kedudukan surat dinas.
71. Bahwa surat edaran dan surat dinas bukanlah merupakan bahagian atau salah
satu bahagian dari hirarki peraturan perundang-undangan, karena baik surat
edaran maupun surat dinas tidak berisi norma oleh karena itu menurut ilmu
hukum administrasi negara, surat edaran maupun surat dinas tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, karena ia bukanlah norma.
72. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1), Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan hanya terdiri atas:
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah Provinsi; dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
73. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaiman tersebut
di atas, maka surat edaran dan surat dinas bukanlah bahagian dari peraturan
perundang-undangan.
74. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22
Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Pengertian “Surat
Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu
yang dianggap penting dan mendesak”. Jadi surat edaran hanya memuat
pemberitahuan bukan memuat norma ataupun peraturan.
75. Bahwa dalam berbagai literatur ilmiah tentang kedudukan surat edaran,
disebutkan bahwa surat edaran tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar hukum
untuk memberikan sanksi karena surat edaran bukanlah norma. Bahkan
sebenarnya surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi
dan hanya berlaku mengikat di dalam instansi pejabat yang membuatnya, hal
ini sebagaimana dijelaskan dalam Situs hukumonline.com, dengan judul artikel
Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?, yang ditulis oleh
Solehuddin, tertanggal 01 April 2022, dijelaskan bahwa Kedudukan Surat
Edaran adalah sebagai berikut:
a. Surat Edaran (SE) yang dibuat oleh Menteri bukan peraturan perundang
undangan, sebab SE tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah,
ijin dan pembebasan), kewenangan dan penetapan.
b. SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan
mendesak.
c. SE tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri,
Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata mata hanya
untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
d. SE mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena SE memuat
petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan
peraturan. SE bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan
norma.
e. SE merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bahwahan atau orang
dibawah binaannya.
f. SE tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku
mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.
g. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena SE merupakan suatu
peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan
bebas.
h. SE adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum,
artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya.
76. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka surat edaran walaupun ia berisi
pedoman ataupun perintah tapi surat edaran tidaklah memiliki kekuatan
hukum, dan oleh karena itu surat edaran apalagi surat dinas tidak bisa
dijadikan sebagai dasar hukum untuk untuk menjatuhkan sanksi bagi
seseorang, apalagi terhadap orang yang berada diluar instansi yang
mengeluarkan surat edaran itu.
77. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia, terbitan Gadjah Mada University Press, cetakan ke-7
Februari 2001, halaman 153, naskah-naskah dinas seperti surat edaran, surat
dinas dan naskah-naskah dinas lainnya merupakan peraturan kebijaksanaan
yang tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal ini Hadjon menuliskan sebagai
berikut:
“Peraturan-peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Badan
yang mengeluarkan peraturan-peraturan kebijaksanaan, adalah, in casu tidak
memiliki kewenangan pembuatan peraturan (wetgevende bevoegdheid).
Peraturan-peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara langsung,
namun mempunyai relevansi hukum”.
78. Bahwa menurut Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia,
Maria Farida Indrati, dalam bukunya Ilmu Peurundang-Undangan, Terbitan
Kanisius, Tahun 2007, “meskipun muncul kesan surat edaran merupakan
peraturan, akan tetapi surat edaran tidaklah termasuk kategori peraturan
perundang-undangan, pemberlakuan surat edaran hanya berlaku untuk
kalangan internal instansi.”
79. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut ilmu hukum administrasi
negara dapatlah dipahami bahwa sebenarnya Surat Edaran KPK hanya berlaku
untuk internal lembaga KPK sendiri, Surat Edaran KPK tidak bisa mengikat
secara hukum kepada lembaga lain diluar instansi KPK. hal ini dapat terbukti
dalam kasus A Quo dimana KPK pada tanggal 16 Oktober 2024 masih bersedia
mengeluarkan Tanda Terima LHKPN untuk Calon Bupati Mandailing Natal
Saipullah Nasution, padahal tanggal 16 Oktober itu sudah lewat jadwal tahapan
pencalonan bupati dan wakil bupati. Maka dengan demikian jelaslah bahwa
Surat Edaran KPK Nomor 13 tahun 2024 itu tidak mengikat secara hukum
kepada perorangan/pasangan calon maupun kepada instansi yang berada diluar
KPK.
80. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Teradu berpandangan bahwa Surat
Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dan/atau Surat Edaran KPK
Nomor 13 Tahun 2024 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan adanya
pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon dan tidak bisa dijadikan
sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pasangan calon apalagi sanksi
yang berupa pembatalan sebagai pasangan calon, terlebih sanksi pembatalan
pasangan calon itu adalah sanksi yang sangat berat, karena berkonskuensi
menghilangkan hak pilih warga negara untuk dipilih, bahkan dalam konteks
pemilu, para pemerhati pemilu banyak berpendapat bahwa sanksi pembatalan
paslon atau pembatalan calon (diskualifikasi) itu lebih berat dan lebih ditakuti
oleh para calon dibanding dengan sanksi pidana pemilu.
81. Bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Kontestasi Pilkada Mandailing Natal
Tahun 2024 sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, maka tentu akan berkonskuensi
terhadap hilangnya hak politik pasangan calon nomor urut 2 yaitu Saipullah
Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution untuk dipilih.
82. Bahwa menghilangkan hak pilih seseorang tanpa dasar hukum yang jelas,
atau tanpa dasar peraturan perundang-undangan (tanpa adanya norma
peraturan perundang-undangan yang terbukti dilanggar oleh yang dikenai
sanksi) adalah merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur
dalam Pasal 178 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
83. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 82 di atas, maka merekomendasikan
calon atau pasangan calon untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat terlebih
sudah menjelang 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara tanpa adanya
norma peraturan perundang-undangan yang terbukti dilanggar oleh paslon
tersebut merupakan tindakan yang sangat ceroboh karena berpotensi atau dapat
berkonskuensi kepada menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk
dipilih. Padahal dalam mars Bawaslu sudah secara jelas dinyatakan bahwa salah
satu tugas Bawaslu adalah “menjaga hak pilih di seluruh negeri”
84. Bahwa pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak memilih dan/atau
hak dipilih dalam jabatan publik adalah merupakan jenis hukuman pidana,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
85. Bahwa bila merujuk kepada asas legalitas dalam hukum pidana, suatu tindakan
hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas
diatur sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
86. Bahwa asas legalitas juga merupakan salah satu asas penting dalam hukum
administrasi negara, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ridwan HR dalam
bukunya Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press,
Jakarta, 2014, halaman 90-91 sebagai berikut:
“Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap
negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental”.
“Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga
negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan
prinsip negara hukum…., dst” “asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan
demokrasi dan gagasan negara hukum”. “Gagasan negara hukum menuntut agar
penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada
undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas
legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan
perlindungan terhadap hak-hak rakyat”.
87. Bahwa salah satu hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi adalah hak
pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
menghilangkan hak pilih seseorang menurut UU Pilkada adalah merupakan
perbuatan pidana.
88. Bahwa apabila asas legalitas itu dianalogikan dalam kasus a quo, maka
sesungguhnya tidak ada satupun norma dalam peraturan perundang-undangan
yang mewajibkan atau menegaskan bahwa Tanda Terima LHKPN sebagai syarat
administrasi calon haruslah yang terbaru dan/atau bertahun sesuai dengan
tahun pelaksanaan Pilkada, serta tidak ada juga Peraturan Perundang
Undangan yang menyatakan bahwa apabila Tanda Terima LHKPN yang
diserahkan oleh Calon bukan tahun termutakhir maka calon tersebut dikenai
sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
89. Bahwa sikap dan tindakan Teradu yang berpegang teguh kepada peraturan
perundang-undangan dan Keputusan KPU dalam penyelenggaran pemilihan
sudah sesuai dengan prinsif propesional yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
90. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Teradu paparkan di atas,
maka sesungguhnya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang
meminta kepada Teradu supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak
Memenuhi Syarat adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu
sikap dan tindakan Teradu yang tidak melaksanakan rekomendasi dalam kasus
a quo telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,
karena yang menjadi pegangan Teradu dalam bersikap dan bertindak adalah
norma yang ada di peraturan perundang-undangan.
91. Bahwa kalaupun sekiranya Bawaslu menganggap/berpandangan bahwa Tanda
Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution, SH., MM., pada saat
pendaftaran merupakan pelanggaran administrasi, maka rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Bawaslu tidaklah sepantasnya berupa menyatakan Tidak
Memenuhi Syarat, melainkan rekomendasi supaya memperbaiki syarat
administrasi yang dilanggar tersebut. Hal ini karena, menyatakan pasangan
calon tidak memenuhi syarat pada saat menjelang hari pemungutan suara sama
saja dengan menjatuhkan sanksi/hukuman pembatalan sebagai pasangan
calon. Padahal sekali lagi kami tegaskan tidak ada satupun ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menyatakan/mengatur bahwa apabila calon
menyerahkan tanda terima LHKPN tahun 2021 untuk Pemilu Tahun 2024 maka
dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
92. Bahwa sesuai dengan defenisi dari pelanggaran administrasi pemilihan, yakni
pelanggaran terhadap mekanisme, tatacara dan prosedur pemilihan, maka
apabila sekiranya ada terbukti pelanggran administrasi maka rekomendasi yang
tepat terhadap pelanggaran administrasi tersebut menurut Teradu adalah
supaya memperbaiki tatacara dan mekanisme atau memperbaiki administrasi
yang dianggap tidak sesuai atau dilanggar tersebut, apalagi kalau pelanggaran
administrasi itu masih bisa diperbaiki, bukan merekomendasikan supaya KPU
menyatakan Paslon tersebut tidak memenuhi syarat, karena menyatakan paslon
Tidak Memenuhi Syarat setelah penetapan paslon sama saja dengan
merekomendasikan pembatalan pasangan calon, padahal pembatalan pasangan
calon hanya bisa dijatuhkan dalam hal paslon tersebut terbukti melakukan
pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif. Dan
perlu kita ketahui bahwa pelanggaran administrasi adalah hal yang berbeda
dengan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur sistematis dan
massif.
93. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Teradu berpandangan bahwa tindakan
Teradu yang meminta kepada Saipullah Nasution untuk menyerahkan dokumen
Tanda Terima LHKPN terbaru dan tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak
Memenuhi Syarat adalah sudah tepat dan sudah beralasan hukum.
94. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum sebagaimana telah
Teradu uraikan di atas, maka Teradu berpandangan bahwa tidak ada alasan
hukum bagi Teradu untuk menyatakan Paslon nomor Urut 2 Tidak Memenuhi
Syarat sebagai Pasangan Calon dan/atau tidak ada alasan hukum bagi Teradu
untuk menjatuhkan sanksi pembatalan bagi Paslon Nomor Urut 2 dari
kontestasi Pilkada Mandailing Natal Tahun 2024. Dengan demikian Tindakan
Teradu yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu juga sudah tepat, dan
oleh karena itu terbantahkanlah dalil Pengadu yang mengatakan bahwa Teradu
melanggar Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Majelis Pemeriksa Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang kami Muliakan Bahwa selain
jawaban sebagaimana Teradu uraikan di atas, sangat penting rasanya bagi Teradu
untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan lainnya
mengapa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang merekemonedasikan kepada Teradu supaya
menyatakan Paslon Nomor Urut 02 (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi
Utammi) "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan oleh Teradu. Adapun pertimbangan
pertimbangan tersebut adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
95. Pertimbangan untuk menjaga prinsip keadilan pemilihan dan pentingnya
menerapkan perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilihan
(Pasangan Calon):
a. Bahwa keadilan pemilihan dan perlakukan yang sama terhadap peserta
pemilihan adalah termasuk dari prinsip etika penyelenggara pemilu
sebagimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c jo. Pasal 10 huruf a dan c
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu.
b. Bahwa dalam hukum administrasi negara, dikenal juga adanya asas
kesamaan dalam mengambil keputusan. Mengenai asas ini Ridwan HR dalam
bukunya Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali
Press, Jakarta, 2014, halaman 248, menjelaskan sebagai berikut:
“asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang
sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus kasus yang faktanya sama.
Meskipun demikian agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan
adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus,…., karena tidak ada
kasus yang mutlak sama dengan kasus lain kendatipun tampak serupa,
maka ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama
itu, ia harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik
persamaan. Pemerintah dapat pula menerapkan KTUN (Ter: Keputusan Tata
Usaha Negara) yang pernah dikeluarkan pada kasus yang faktanya sama”.
c. Bahwa sekaitan dengan penerapan asas kesamaan ini dalam kasus a quo,
sebelum dokumen Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution ini
dipermasalahkan/dilaporkan oleh Pengadu kepada Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal, sebelumnya masyarakat juga sudah ada yang
mempermasalahkan (melaporkan) dugaan ketidakabsahan Ijazah Calon
Bupati yang didukung oleh Pengadu, dalam hal ini adalah Ijazah SLTA dari
Harun Mustafa Nasution selaku Calon Bupati Nomor Urut 1. Pelapornya,
dalam hal ini adalah masyarakat Mandailing Natal bernama Henri Husein
Nasution. Henri Husein Nasution mempermasalahkan adanya perbedaan
nama dan tanggal lahir Pengadu (Calon Bupati Nomor Urut 1), antara di
Ijazah dengan KTP-el milik Pengadu yang diserahkan kepada Teradu sebagai
persyaratan administrasi calon. Berdasarkan hal tersebut Henri Husein
Nasution melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yaitu tentang
keterpenuhan persyaratan Ijazah SLTA milik Pengadu (Calon Bupati Nomor
Urut 1, Harun Mustafa Nasution) kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal. Pada saat itu Pelapor menyampaikan Bahwa Ijazah/Surat Keterangan
Pengganti Ijazah (SKPI) yang disampaikan oleh Pengadu kepada KPU diduga
tidak memenuhi syarat karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir
Pengadu yang tertulis dalam KTP-el dengan yang tertulis dalam Surat
Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) milik Calon Bupati Nomor, Urut 1.
Dimana dalam KTP-el tertulis Nama Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah
Harun Mustafa Nasution, Tempat Tanggal Lahir Purba Baru 05 Agustus
1966, sedangkan dalam SKPI yang disampaikan kepada KPU sebagai
persyaratan calon, nama Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Harun dengan
Tempat Tanggal Lahir Purba Baru 15 Agustus 1966. Sehingga terhadap
permasalahan ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ketika itu
mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan
Nomor Surat 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November
2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (Vide Alat
Bukti Surat T-29)
d. Bahwa Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor
081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024
sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
1) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan rapat pleno
terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
laporan dengan nomor register 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024,
dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal.
2) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa Terlapor diduga
melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan tidak melakukan
verifikasi berkas dokumen Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun
Musthafa secara teliti sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal merekomendasikan kepada KPU
Kabupaten Mandailing Natal untuk kembali melakukan verifikasi berkas
calon tersebut.
e. Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024
sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Mandailing Natal kemudian
melakukan tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana
diamanahkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
f. Bahwa setelah Teradu melakukan Telaah Hukum dan Rapat Pleno tentang
Tindaklanjut Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 maka kemudian KPU Kabupaten
Mandailing Natal mengambil kesimpulan dan tindaklanjut penyelesaian
sebagai berikut:
1) Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelitian dan
verfikasi berkas Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa
Nasution dengan teliti sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota jo. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan
Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2) Bahwa berkas ijasah/SKPI milik Harun Mustafa Nasution telah
memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat
sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun
2024.
3) Bahwa berkas KTP-el milik Harun Mustafa Nasution telah memenuhi
indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai
kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
4) Bahwa tidak beralasan hukum untuk menyatakan adanya perbedaan
nama Calon Bupati Nomor Urut 1 antara di KTP-el dengan di Ijazah/SKPI
karena SKPI dari Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut pada saat
pendaftaran telah dilampiri dengan SKKPI yang diterbitkan oleh lembaga
yang berwenang.
5) Bahwa semua bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor kepada
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ataupun bukti-bukti yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Kajian
Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17 /XI/2024
adalah bukti yang justru semakin menguatkan keyakinan KPU
Kabupaten Mandailing Natal akan kebenaran dari SKPI dan KTP-el dari
Calon Bupati Nomor Urut 1.
6) Bahwa terkait adanya perbedaan tanggal lahir Calon Bupati Nomor Urut
1 antara di KTP-el dengan di SKPI, maka disarankan kepada Calon Bupati
Nomor Urut 1 untuk :
a) membuat surat pernyataan mutlak yang menerangkan bahwa KTP-el
dengan NIK 1271210508660001 atas nama Harun Mustafa Nasution
dengan tempat dan tanggal lahir Purba Baru, 05-08-1966 adalah
dirinya sendiri dan benar benar merupakan orang yang sama dengan
pemilik Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor
43/105.12/SMA.01/MN/2018 dan pemilik ijazah/STTB Nomor Seri
05 OC oh 0047862 tahun Pelajaran 1984/1985 atas nama Harun
dengan tempat tanggal lahir Purba Baru 15 Agustus 1966.
b) Meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan untuk
menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa nama
HARUN, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 15 Agustus 1966 yang
tercantum pada fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Pengganti
Ijazah Nomor Seri 05 OC oh 0047862 Tahun Pelajaran 1984/1985
adalah orang yang sama dengan Nama HARUN MUSTAFA NASUTION,
Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 05 Agustus 1966 yang tercantum pada
KTP-el dengan NIK 1271210508660001.
c) Meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi
yang berwenang menerbitkan KTP-el untuk menerbitkan Surat
Keterangan yang menyatakan bahwa Nama HARUN MUSTAFA
NASUTION, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 05 Agustus 1966 yang
tercantum pada KTP-el dengan NIK 1271210508660001 adalah orang
yang sama dengan HARUN, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 15 Agustus
1966 yang tercantum pada fotokopi ijazah atau Surat Keterangan
Pengganti Ijazah Nomor Seri 05 OC oh 0047862 Tahun Pelajaran
1984/1985. atau
d) Meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan untuk
menerbitkan kembali Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah. (Vide Alat Bukti Surat T-30)
g. Bahwa alasan teradu meminta salah satu surat keterangan atau pernyataan
mutlak kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana pada huruf f angka
6) di atas adalah karena faktanya tanggal lahir Calon Bupati Nomor Urut 1
antara di KTP-el dengan di ijazah (SKPI) adalah berbeda, dan pada surat
keterangan kesalahan penulisan ijazah (SKKPI) yang diserahkan kepada
teradu pada saat pendaftaran belum ada menjelaskan atau memperbaiki
tentang kesalahan penulisan tanggal lahir ini, padahal menurut Pasal 19
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah telah diatur bahwa surat keterangan kesalahan
penulisan ijazah (SKKPI) tidak hanya memuat tentang perbedaan kesalahan
penulisan nama saja. Melainkan memuat kesalahan penulisan lainnya yang
terdapat dalam ijazah. Sebagaimana teradu kutip isi pasal 19 tersebut
berikut ini:
Pasal 19 : (1) Surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan karena kesalahan penulisan muatan
Ijazah.
(2) Surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama Satuan Pendidikan;
b. nomor Ijazah;
c. nama lengkap pemilik Ijazah;
d. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
e. nama ayah dan/atau ibu/wali;
f. nomor induk siswa atau nomor induk siswa nasional;
g. tahun ajaran penerbitan Ijazah;
h. keterangan kesalahan penulisan; dan
i. tempat dan tanggal penerbitan surat keterangan kesalahan
penulisan Ijazah; dan
j. nama dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.
(3) Surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran atas Ijazah.
h. Bahwa kemudian, Harun Mustafa Nasution selaku Calon Bupati Nomor Urut
1 telah melengkapi salah satu dari Surat Pernyataan yang diminta oleh KPU
Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 6)
di atas, yaitu dengan menyerahkan Surat Pernyataan Mutlak yang
ditandatangani oleh Harun Mustafa Nasution kepada Teradu. (Vide Alat
Bukti Surat T-31)
i. Bahwa oleh karena Calon Bupati Nomor Urut 1 Harun Mustafa Nasution
telah menyerahkan Surat Pernyatan Mutlak yang diminta oleh Teradu (KPU
Kabupaten Mandailing Natal), maka kemudian Teradu memandang bahwa
masalah keabsahan Ijazah Saudara Harun Mustafa Nasution sebagai
pemenuhan persayaratan calon telah selesai.
j. Bahwa dasar Teradu meminta supaya Harun Mustafa Nasution menyerahkan
surat pernyataan sebagiaman tersebut pada huruf f angka 6) di atas adalah
Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, BAB IV PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, Bagian B. Dokumen Wajib Kondisi tertentu,
baris kolom nomor 3 Dalam hal terdapat perbedaan nama antara Ijazah
Sekolah dan KTP el: maka calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen
berupa:
1) Surat Keterangan dari Sekolah, atau
2) Surat Pernyataan Calon.
Apaila Surat Keterangan dari Sekolah yang dilampirkan, maka indikator
kebenarannya adalah:
1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
2) merupakan surat keterangan untuk calon;
3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah;
4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat
keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum
pada KTP-el;
5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
6) merupakan dokumen yang sah;
Adapun apabila Surat Pernyataan Calon yang dilampirkan maka indikator
kebenarannya adalah:
1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el
calon;
3) memuat perbedaan informasi nama kepemilikan calon terhadap ijazah
4) menerangkan bahwa nama yang tercantum fotokopi ijazah atau surat
keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum
pada KTP-el;
5) dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai;
6) merupakan dokumen yang sah.
k. Bahwa perlakuan terhadap penanganan dan tindaklanjut permasalahan
Ijazah (SKPI) Harun Mustafa Nasution sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1
seperti yang dijelaskan di atas, perlakukan seperti ini jugalah sesunggunya
yang diterapkan oleh Teradu kepada permasalahan Tanda Terima LHKPN
Calon Bupati Nomor Urut 2 (Saipullah Nasution), dimana karena dalam
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
dan juga dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan
Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak ada
menyebutkan atau mensyaratkan harus Tanda Terima LHKPN terbaru, maka
KPU Kabupaten Mandailing Natal kemudian tetap menyatakan bahwa Tanda
Terima LHKPN yang disampaikan oleh Saipullah Nasution sebagai
persyaratan Calon Bupati Tetap Memenuhi Syarat, namun walaupun KPU
Mandailing Natal menyatakan Tanda Terima LHKPN yang disampaikan pada
masa pendaftaran tetap Memenuhi Syarat, akan tetapi setelah Rekomendasi
Bawaslu tersebut keluar, Teradu tetap meminta kepada Calon Bupati Nomor
Urut 2 Saipullah Nasution agar menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru
dalam jangka secepatnya kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal.
l. Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2024, yaitu masih pada hari
yang sama dengan keluarnya Surat Teradu tentang penyelesaian
tindaklanjut dugaan pelanggaran administrasi sebagai akibat dari
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Saipullah
Nasution juga telah datang langsung ke Kantor Teradu untuk menyerahkan
Tanda Terima LHKPN yang sesuai dengan maksud Surat Edaran KPK Nomor
13 Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T-26)
m. Berdasarkan uraian di atas, Teradu memandang bahwa tidak semestinya lagi
Pengadu menyatakan Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal dan Tidak semestinya lagi Pengadu menyatakan
keberatan atas pelaksanaan Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, karena
ketika Pengadu yang diduga kurang dalam persyaratan administrasi, Teradu
juga meminta kepada Pengadu untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Jadi Teradu sesungguhnya telah menerapkan perlakuan yang sama terhadap
kedua Pasangan Calon dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran
administrasi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.
n. Bahwa perlakuan yang sama yang diterapkan oleh Teradu kepada kedua
pasangan calon sebagaiamana dijelaskan di atas adalah bentuk komitmen
Teradu dalam mengejewantahkan prinsip persamaan yang dikenal dalam
Hukum Administrasi Negara, serta komitemen dalam pengejewantahan
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3), yang bernunyi sebagai
berikut: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan”, dan juga merupakan bentuk pengamalan kode etik
penyelenggara pemilu Pasal 10 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017.
o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbantahkanlah dalil Pengadu
yang mengatakan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran terhadap
Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
96. Pertimbangan/alasan untuk menjaga hak konstitusional warga negara.
a. Bahwa Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, telah mengamanatkan
kepada penyelenggara pemilu untuk melaksanakan prinsip efektif, dimana
“Dalam melaksanakan prinsip efektif ini, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak: b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan
peraturan perundang undangan untuk menjamin pelaksanaan hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
b. Bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga
negara sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang menyebutkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan
dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh
konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka
pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak
dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”
c. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Administrasi Pemerintahan, perlindungan terhadap hak asasi manusia
adalah salah satu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
d. Bahwa apabila rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 dilaksanakan oleh Teradu, tentulah akan
mengakibatkan Saipullah Nasution kehilangan hak konstitusi untuk dipilih
dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal
Tahun 2024.
e. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal oleh Teradu yang meminta supaya Teradu menyatakan
Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat, maka hak
konstitusional Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi untuk dipilih
masih tetap terjaga pada Pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
f. Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan KPU Kabupaten Mandailing
Natal yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sudah sesuai
dengan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbantahkanlah dalil
Pengadu yang mengatakan bahwa Teradu telah melanggar Pasal 17
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu.
97. Pertimbangan Asas Kepastian Hukum
a. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara ada dikenal asas kepastian
hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUP).
b. Bahwa asas kepastian hukum ini berkaitan erat dengan prinsip Hukum
Administrasi Negara, yaitu asas het vermoeden van rechmatigheid atau
presumtio justea causa, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat
tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama
belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang
bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.
c. Bahwa kepastian hukum juga merupakan salah satu prinsip yang dikenal
dalam etika penyelenggara pemilu, dimana dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (3) : Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
a. berkepastian hukum maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
d. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024, Teradu telah menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika
Azmi Utammi sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024, dan selanjutnya pada tanggal 23 September
2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194
Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Teradu
telah menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024 Nomor Urut 2.
e. Bahwa apabila sekiranya Teradu melaksanakan isi Surat Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU
11/11/2024 dengan mengeluarkan keputusan yang meyatakan Pasangan
Calon Nomor Urut 2 (Saipullah-Atika) Belum Memenuhi Syarat dan/atau
Tidak Memenuhi Syarat, maka tentunya Paslon Nomor Urut 2 akan
kehilangan kepastian hukum sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, apalagi keputusan itu dikeluarkan
pada kurun waktu tanggal 23 sampai 29 November 2024, yaitu masa-masa
menjelang hari pemungutan suara, tentu hal ini akan menyebabkan ketidak
pastian hukum, karena tidak mungkin lagi Paslon Nomor Urut 2 untuk
mengajukan sengketa kepada peradilan tata usaha negara atau setidaknya
tidak akan mungkin cukup waktu bagi peradilan tata usaha negara untuk
mengeluarkan putusan akhir tentang status Pasangan Calon Nomor Urut 2
sebagai peserta pemilihan sebelum hari pemungutan suara tanggal 27
November 2024.
f. Bahwa demi kepastian hukum ini , maka tidak mungkin bagi Teradu untuk
mengeluarkan keputusan yang menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (Saipullah-
Atika) Belum Memenuhi syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat
sebagaimana keinginan dari Pengadu serta sebagaimana maksud dari isi
surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024.
g. Bahwa mengenai penerapan asas kepastian hukum ini, Ridwan HR dalam
bukunya Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali
Press, Jakarta, 2014, halaman 245, menuliskan sebagai berikut:
“… asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang
berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah.
Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya
dalam proses peradilan”
h. Bahwa Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi telah memperoleh hak
konstitusi untuk dipilih dalam pemilihan Tahun 2024, yang mana hak
tersebut diberikan oleh Teradu kepada Saipullah Nasution dan Atika Azmi
Utammi melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193
Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 jo. Keputusan KPU
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
i. Bahwa dalam buku Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, yang
ditulis oleh Bachsan Mustafa, terbitan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
halaman 101, disebutkan adanya asas hukum administrasi sebagai berikut:
“hak-hak yang telah diperoleh tidak dapat dicabut kembali apalagi kalau hak-
hak yang telah diperoleh itu telah menggambarkan keadaan yang sungguh-
sungguh di dalam suatu pergaulan sosial yang ada”.
j. Bahwa apabila asas sebagaimana tersebut pada huruf i., diatas dikaitkan
dengan permasalahan a quo, maka hak untuk menjadi peserta pemilihan
yang telah diperoleh Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi
sesungguhnya telah diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan sosial
dan politik, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.
k. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, bahwa berkepastian hukum
maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
l. Bahwa merujuk kepada penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, maka sudah tepat
tindakan KPU Kabupaten Mandailing Natal yang mempedomani peraturan
perundang-undangan dalam Penetapan Saipullah Nasution sebagai Calon
Bupati Mandailing Natal, karena dalam peraturan perundang-undangan
manapun juga tidak pernah ditemukan adanya norma atau ketentuan yang
menyatakan bahwa Tanda Terima LHKPN sebagai persyaratan Calon Bupati
dan Wakil Bupati harus yang bertahun kirim terbaru. Demikian juga hal
tersebut tidak ada ditemukan dalam penjelasan peraturan perundang-
undangan. Adapun Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu statusnya
bukanlah peraturan perundang undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.
m. Bahwa dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 ditegaskan juga tentang
pentingnya penyelenggara pemilu berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 yang bunyinya
sebagai berikut:
Pasal 11 : Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu
yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan;
bahkan mempedomani peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan
tugas dan kewajiban penyelenggara pemilu adalah sumpah dan janji
penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017.
n. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum di atas, maka sikap
dan tindakan Teradu yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak
Memenuhi Syarat sudah tepat dan sudah sesuai dengan asas kepastian
hukum. Karena kalau sekiranya Teradu melaksanakan Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut
2 Belum dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, maka Keputusan Teradu
Nomor 2193 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal
Tahun 2024 serta Keputusan Teradu Nomor 2194 Tahun 2024 Tanggal 23
September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tentunya
harus dicabut/dibatalkan sepanjang mengenai penetapan Saipullah
Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon dan sebagai
Pasangan calon Nomor Urut 2.
o. Bahwa sesuai asas hukum administrasi negara het vermoeden van
rechmatigheid atau presumtio justea causa, maka Keputusan Teradu Nomor
2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan
Teradu Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024 yang telah menetapkan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi
sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing
Natal tetaplah harus dianggap benar dan sah menurut hukum. Keputusan
itu baru boleh dianggap tidak sah apabila sudah ada keputusan dari
pengadilan yang berwenang (Peradilan Tata Usaha Negara) yang
memutuskan Keputusan Teradu itu batal.
p. Bahwa menurut Ridwan HR, konskuensi dari asas het vermoeden van
rechmatigheid atau presumtio justea causa adalah pada dasarnya keputusan
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat ditunda pelaksanaannya
meskipun ada keberatan (bezwaar), banding (beroep), perlawanan (bestreden)
atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan
tersebut.
q. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Teradu yang tidak
melaksanakan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sudah tepat berdasarkan asas
kepastian hukum. Dengan demikian maka terbantahkanlah dalil Pengadu
yang mengatakan Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 11
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
98. Pertimbangan Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
a. Bahwa asas kepentingan umum merupakan salah satu prinsip
penyelenggara pemilu, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3)
huruf i., Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai
berikut:
Pasal 6 ayat (3) : Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
i. kepentingan umum bermakna dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
mendahulukan kepentingan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
b. Bahwa menurut ST. Marbun dan Moh. Mahfud MD, dalam bukunya Pokok-
Pokok Hukum Administrasi Negara, terbitan Liberty Yogyakarta, edisi
Pertama Cetakan ke-6, Februari 2011, halaman 66 mengatakan bahwa asas
penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar dalam
menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan
umum.
c. Bahwa jika asas kepentingan umum ini dikaitkan dengan pelaksanaan
pilkada, maka pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di
daerah untuk memilih calon pemimpin daerah. Oleh karena itu Pilkada
digelar adalah demi kepentingan umum.
d. Bahwa dalam konteks Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024,
hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat
menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024.
e. Bahwa dalam persfektif demokrasi, rakyat atau masyarakat umum di daerah
sangat berkepentingan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin alternatif,
sehingga semangat UU Pilkada yang menghendaki adanya dua atau lebih
pasangan calon adalah dalam rangka menyuguhkan pilihan-pilihan kepada
rakyat.
f. Bahwa apabila seandainya Teradu melaksankan rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2
Belum/Tidak Memenuhi Syarat, tentu yang akan tinggal hanya satu Paslon
saja yang akan menjadi peserta Pilkada Kabupaten Mandailing Natal.
g. Bahwa bila hanya ada satu pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada,
maka dari persfektif kepentingan umum, Pilkada dengan satu paslon ini
tentunya kurang baik dan kurang demokratis, karena tidak ada alternatif
pilihan bagi rakyat.
h. Bahwa oleh karena alasan-alasan di atas, mempertahankan dua pasangan
calon atau lebih adalah sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan
kepentingan umum.
i. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka sekali lagi terbantahkanlah dalil
Pengadu yang mengatakan bahwa Teradu telah melanggar Pasal 6 jo. Pasal
19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
99. Pertimbangan Asas Keseimbangan
a. Bahwa asas keseimbangan merupakan bahagian dari prinsip
proporsionalitas, sebagiaman diatur dalam pasal 6 ayat (3) huruf e Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
b. Bahwa terkait dengan asas keseimbangan, ST Marbun dan Moh. Mahfud MD
dalam buku Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara menjelaskan sebagai
berikut:
“asas keseimbangan menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan
hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman
yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga tidak seimbang dengan
kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan.
c. Bahwa apabila asas keseimbangan ini dikaitkan dengan rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU
11/11/2024 yang merekomendasikan supaya Teradu menyatakan Pasangan
Calon Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi
Syarat, maka apabila rekomendasi itu dilaksanakan oleh Teradu tentu akan
berdampak kepada kehilangan hak konstitusi Paslon Nomor Urut 2 untuk
dipilih dan/atau tentu akan berujung kepada diskualifikasi Paslon Nomor
Urut 2 sebagai peserta pemilihan.
d. Bahwa menghilangkan hak konstitusi seorang warga negara untuk dipilih
menjelang 4 empat hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara adalah
hukuman yang sangat berat, terlebih lagi dalam kasus a quo, Pasangan Calon
Nomor Urut 2 sudah ikut berjuang mengeluarkan banyak sumber daya dalam
perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
e. Bahwa kalaupun Tanda Terima LHKPN bertahun 2021 itu dianggap oleh
Bawaslu sebagai bentuk pelanggaran administrasi, maka sangat berlebihan
apabila hukuman yang dijatuhkan berupa penjatuhan sanksi Tidak
Memenuhi Syarat, yang tentunya sanksi Tidak Memenuhi Syarat itu akan
berkonskuensi terhadap pembatalan pasangan calon, sedangkan menurut
Pasal 135A UU Pilkada, sanksi pembatalan pasangan calon itu adalah sanksi
bagi pelanggaran administrasi yang terbukti bersifat Terstruktur Sistematis
dan Massif (TSM), bukan sanksi untuk pelanggaran administrasi biasa.
f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sikap dan kebijakan Teradu yang
tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat dan/atau
tidak menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan
wakil bupati kepada Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sudah tepat
dipandang dari asas keseimbangan dan prinsip proporsionalitas.
g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sekali lagi terbantahkanlah dalil
Pengadu yang mengatakan Teradu telah melanggar Pasal pasal 6 jo. Pasal 14
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
100. Pertimbangan untuk Menjaga Kualitas Demokrasi.
a. Bahwa menjaga dan menegakkan kualitas demokrasi adalah bahagian dari
sumpah/janji penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Peraturan DKPP Nmor 2 Tahun 2017.
b. Bahwa Teradu tidak mengikuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal dan tidak mengikuti keinginan Pengadu untuk menyatakan tidak
memenuhi syarat Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah demi untuk menjaga
terlaksananya Pemilihan yang demokratis di Kabupaten Mandailing Natal.
c. bahwa apabila seandainya Teradu mengikuti Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal dengan menyatakan Paslon Nomor Urut 2
Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, Tidak Memenuhi Syarat sebagai
Paslon Bupati dan Wakil Bupati, maka konskuensinya adalah akan terjadi
Paslon Tunggal di Pilkada Kabupaten Mandailing Natal, apalagi Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut dikeluarkan hanya 4 (empat)
hari sebelum hari pemungutan suara.
d. Bahwa dari segi penilaian kualitas demokrasi, pemilihan dengan Paslon
Tunggal nilai kualitas demokratisnya berbeda dengan pemilihan berpaslon
banyak (lebih dari satu). Dimana kontestasi pemilihan dengan calon tunggal
akan melahirkan tingkat persaingan (kompetisi) yang tidak seimbang apabila
dibandingkan dengan kompetisi dengan pemilihan berpaslon lebih dari satu.
e. Bahwa dengan demikian sebisa mungkin pemilihan dengan calon tunggal ini
harus dihindari, bahkan Undang-Undang Pilkada juga mengamanatkan
kepada KPU supaya berupaya dengan sungguh sungguh agar ada dua
pasangan calon atau lebih sebagai peserta pilkada.
f. Bahwa berdasarkan alasan ini, maka terbantahkanlah dalil Pengadu yang
mengatakan bahwa Teradu telah melanggar Pasal 7 ayat (1) Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017.
101. Pertimbangan dari segi Semangat Politik Hukum UU Pilkada
a. Bahwa apabila dikaji dari segi politik hukum Penyusunan Undang Undang
Undang-Undang Pilkada, maka kita akan menemukan fakta bahwa
sesungguhnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak menghendaki
adanya Paslon Tunggal, hal ini sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal
51 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang secara tegas
menyatakan sebagai berikut “KPU Kabupaten/kota menetapkan paling sedikit
2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon
Walikota dan wakil Walikota”.
b. Bahwa dalam rangka menghindari terjadinya pemilihan dengan Paslon
Tunggal ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang, secara tegas melarang adanya pasangan calon
yang mengundurkan diri, hal ini sebagaimana jelas dinyatakan dalam Pasal
53 yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal 53 : (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik
pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai
pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik
pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau
gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat
mengusulkan pasangan calon pengganti.
(3) Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri
dari pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota, pasangan calon dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah) untuk pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
untuk pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
c. Bahwa walaupun Pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal pada akhirnya
diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, tetap saja pemilihan dengan Pasangan
Calon Tunggal ini harus dihindari sebisa mungkin dengan melakukan upaya
perpanjangan atau penundaan tahapan yang mana dengan penundaan
tahapan pendaftaran tersebut diharapkan ada pasangan calon lain yang
mendaftar sehingga pemilihan dengan calon tunggal dapat dihindari. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (8)
dan ayat (9) Undang-Undang Pilkada. Dimana Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9)
tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50 : (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2
(dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama
10 (sepuluh) hari.
(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Calon
Bupati dan Calon Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah
penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
d. Bahwa walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam
Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, KPU dapat menetapkan satu Pasangan
Calon, maka itu adalah solusi ataupun langkah terakhir, dimana sebelum
penetapan Paslon Tunggal itu diambil oleh KPU maka sebelumnya KPU wajib
terlebih dahulu berupaya dengan sungguh sungguh untuk mendapatkan
paling sedikit 2 (dua) pasangan calon.
e. Bahwa dari segi politik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi yang
membolehkan adanya pasangan calon tunggal adalah salah satu terobosan
dalam mengisi kekosongan hukum apabila tetap hanya ada satu pasangan
calon yang mendaftar, karena dalam UU No. 1 tahun 2015 tidak ada solusi
hukum apabila hanya ada satu paslon yang mendaftar, sehingga pada
putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut MK menyatakan tetap
melaksanakan pemilihan meskipun hanya ada satu pasang calon, hal ini
demi terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan tidak adanya
kekosongan hukum, Mahkamah juga dalam Putusan Nomor 100/PUU-
XIII/2015 membolehkan adanya Paslon Tunggal dalam Pilkada adalah untuk
pertimbangan kepastian hukum waktu penyelenggaraan Pilkada, dimana
kalau Paslon Tunggal ini tidak dibolehkan maka apabila pada Pemilu
berikutnya juga tetap hanya ada satu pasangan calon maka akan selamanya
di satu daerah itu tidak akan terjadi Pilkada karena harus ditunda terus
sampai kepada pemilihan berikutnya. Tentu kalau terus-terusan dalam satu
daerah hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat
maka hak konstitusi warga negara untuk memilih akan tercederai. Oleh
karena itu teranglah bagi kita bahwa Paslon Tunggal itu sebisa mungkin
harus dihindari demi untuk menyuguhkan alternatif-alternatif pilihan bagi
pemilih. Dan kalaupun hanya ada satu Pasangan calon dalam Pilkada itu
adalah langkah terakhir ketika memang tidak ada lagi sama sekali calon yang
mendaftar dan /atau dapat memenuhi persyaratan.
f. Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya pembatalan Paslon
menjelang hari pemungutan suara adalah bertentangan dengan semangat
Politik Hukum dan Filsafat Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
yang menghendaki Pilkada berpaslon lebih dari 1 (satu).
g. Bahwa selain semangat Undang-Undang Pilkada yang pada dasarnya
menghendaki supaya menghindari pemilihan berpaslon Tunggal, alasan
lainnya adalah apabila tindakan menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak
Memenuhi Syarat dan/atau Belum Memenuhi Syarat diambil oleh KPU, maka
hal tersebut tidak hanya akan menyebabkan tercederainya prinsip Kepastian
Hukum terhadap Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai
Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati, tapi juga akan mencederai rasa
keadilan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat
menyebabkan kerusahan dan kekacauan politik di tengah-tengah
masyarakat apalagi keputusan untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(diskualifikasi) itu diambil sudah mendekati hari pemungutan suara, karena
hari pemungutan suara adalah 27 November 2024, sementara Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut
2 Tidak Memenuhi Syarat adalah tanggal 22 November 2024, dan sesuai
dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 hanya ada waktu 7 (tujuh hari)
kalender bagi KPU untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi
pemilihan. Itu artinya kalau pembatalan sebagai pasangan calon itu
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Paslon Nomor
Urut 2 maka keputusan diskualifikasi itu diambil pada rentang waktu
tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 November 2024, masa-masa yang
sungguh menegangkan dalam tahapan pemilihan. Sehingga dalam
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada
kasus a quo Teradu benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan
kewaspadaan.
h. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaran pemiilihan
adalah bahagian dari penerapan prinsip efisien sebagaimana diatur dalam
pasal 18 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
i. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Teradu berpandangan bahwa
sudah tepat dan beralasan menurut etika tindakan Teradu yang tidak
melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 22 November 2024 yang
merekemonedasikan kepada Teradu supaya menyatakan Paslon Nomor Urut
2 (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi) "belum
Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
j. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terbantahkanlah dalil Pengadu
yang mengatakan bahwa Teradu melanggar Pasal 18 Peraturan DKPP Nomor
2 Tahun 2017.
102. Bahwa Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 itu mengatur mengenai
penerapan prinsip “mandiri” bagi penyelenggara pemilu, yang mana diantara
sikap dan tindakan yang musti diambil/dilakukan oleh penyelenggara pemilu
untuk penerapan prinsip mandiri ini adalah :
a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon,
dan/atau peserta Pemilu;
b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap
pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
c. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya
pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
Bahwa sekaitan dengan ketentuan pasal 8 sebagaimana tersebut di atas, pada
tanggal 23 November 2024 atau satu hari setelah Teradu menerima
Rekomendasi Bawaslu Kab. Mandailing Natal yang meminta supaya Teradu
menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pengadu
melalui pesan WhatsApp mengajak Teradu III untuk bertemu, walaupun saat itu
Teradu III mengatakan bahwa posisi Teradu III saat itu sedang berada di Medan,
tetapi Pengadu bersedia untuk menjumpai Teradu III di Medan yang jarakanya
12 jam perjalanan kenderaan darat dari Mandailing Natal. Terhadap permintaan
pertemuan dari Pengadu tersebut Teradu III tidak bersedia dan menolaknya
secara halus, walaupun Teradu III belum mengetahui apa maksud Pengadu
untuk mengajak teradu bertemu, akan tetapi karena saat itu Pengadu
merupakan Sekretaris Tim Kampane Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang
notabenennya juga sebagai Pengadu ke Bawaslu dalam kasus a quo, (Vide Alat
Bukti Surat T- 32), maka Teradu III menghindar dari ajakan Pengadu dan tidak
bersedia untuk bertemu, karena teradu tidak ingin kemandirian Teradu dalam
penyelesaian Rekomendasi Bawaslu Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU 11/11/2024 terganggu apabila bertemu dengan Pengadu.
Hal ini perlu Teradu ceritakan dalam jawaban ini untuk membuktikan bahwa
teradu benar-benar berupaya menjunjung tinggi Kode Etik Penyelenggara Pemilu
khususnya prinsip mandiri. Dan oleh karena itu maka tidak benar kalau Teradu
melanggar Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017.
[2.8] KESIMPULAN PARA TERADU
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 21 Januari 2025 Para Teradu
menyampaikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:
[2.8.1] KESIMPULAN TERADU I S.D. TERADU V
1. Bahwa para pihak (Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, Saksi dan Ahli mempunyai
dalil/argumen dalam menyampaikan aduan, jawaban/bantahan, maupun
keterangan sesuai dengan keyakinan/kemampuan masing-masing untuk
memahami peraturan yang berlaku dalam perkara a quo.
2. Kami sebagai Teradu tentunya juga demikian, dalam menjalankan tugas kami
memverifikasi dokumen-dokumen yang menjadi syarat calon dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024 termasuk dalam menilai
dokumen Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah kami lakukan dengan baik
sesuai dengan kemampuan kami memahami aturan-aturan terkait Menyatakan
Benar/Sah atau Salah/tidak sahnya Tanda Terima LKHPN tersebut. Dan telah
kami sampaikan apa yang menjadi dasar atau argumen kami dalam mengambil
keputusan terhadap perkara a quo pada jawaban Termohon.
3. Menurut kami tidak ada norma dalam peraturan perundang-undangan maupun
Keputusan yang bersifat regeling yang dapat kami jadikan dasar untuk
menyatakan Tanda Terima LHKPN bertahun kirim 2021 itu tidak memenuhi
syarat untuk dijadikan sebagai dokumen dalam pendaftaran calon kepala daerah
tahun 2024.
4. Hal sebagaimana dimaksud pada poin tiga diperkuat dengan petunjuk dan arahan
yang diberikan oleh KPU RI pada saat kami (KPU Kabupaten Mandailing Natal
bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara) berkonsultasi dengan KPU RI
terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang meminta
supaya KPU Kabupaten Mandailing Natal menyatakan Belum Memenuhi Syarat
dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut dua (H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi), dimana pada
pokoknya arahan dari KPU RI tersebut adalah “Penetapan status Memenuhi
Syarat terhadap dokumen Tanda terima LHKPN Calon Bupati atas nama Saipullah
Nasution sudah benar, dan membuat status Tidak Memenuhi Syarat dan/atau
Belum Memenuhi Syarat dokumen tanda terima LHKPN tersebut tidak dapat
dilakukan.
5. Konsultasi dengan KPU RI sebagaimana dimaksud pada poin empat kami lakukan
langsung (bertatap muka dan berdiskusi) serta bersurat, dan dapat
dibuktikan/dilihat dalam jawaban kami sebagai teradu dan dalam keterangan
KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak terkait, dan dalam surat KPU RI
nomor 2736/PL.02.4-SD/08/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Jawaban
atas Permohonan Petunjuk Permasalahan Syarat Calon yang juga dijadikan bukti
oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak terkait.
6. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berwenang dalam
menerima, memeriksa dan memberikan Tanda Terima LHKPN, dalam
keterangannya pada saat persidangan perkara a quo memberikan pernyataan
yang pada pokoknya menerangkan bahwa “KPK hanya memfasilitasi para calon
kepala daerah dalam melaporkan harta kekayaan guna pencalonannya, fasilitas
dimaksud termasuk dengan mengeluarkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun
2024, sedangkan jika calon telah mendapat tanda terima LHKPN baik yang lama
(sebelum terbitnya Surat Edaran terebut) maupun yang baru (setelah terbitnya
Surat Edaran tersebut) baik yang sifat laporannya periodik atau khusus maka
untuk menilai dokumen tersebut Memenuhi Syarat atau tidak diserahkan kepada
KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
7. Bahwa Tanda Terima LHKPN milik Calon Bupati Harun Mustafa Nasution (yang
notabenenya adalah calon yang didukung oleh Pengadu) yang diserahkan kepada
KPU pada saat pendaftaran juga adalah Tanda Terima LHKPN yang bersifat
periodik, yaitu Tanda Terima LHKPN saat Harun Mustafa Nasution masih
menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang mana pada
Tanda Terima tersebut tidak disebutkan peruntukan sebagai calon Kepala Daerah
atau Calon Pejabat Negara.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal juga, selama proses verifikasi
terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN bahkan sampai kepada Penetapan
Pasangan Calon, sama sekali tidak pernah memberikan masukan, pendapat
ataupun saran terkait dengan Tanda Terima LHKPN milik Calon Bupati Saipullah
Nasution. Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal supaya KPU
Kabupaten Mandailing Natal menyatakan Tanda Terima LHKPN tersebut Tidak
Memenuhi Syarat dan/atau Belum Memenuhi Syarat baru ada menjelang 4 hari
sebelum hari pemungutan suara.
[2.8.2] KESIMPULAN TERADU III
1. Bahwa sebagaimana yang telah saya (Tetadu III) sampaikan pada sesi akhir
persidangan ketika yang mulia Ketua Majelis DKPP mempersilakan Teradu
menyamapaikan closing statement, bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi dan
penelitian terhadap kebenaran dokument Tanda Terima LHKPN milik Calon
Bupati atas nama Saipullah Nasution, Teradu III telah mempertanyakan dalam
forum pelaksanaan verifikasi berkas apakah Tanda Terima LHKPN bertahun 2021
tersebut gak masalah, atau boleh dijadikan sebagai dokumen persayaratan calon.
Pada saat itu Teradu II (Muhammad Yasir Nasution) selaku Ketua Divisi Teknis
Penyelenggaraan yang membidangi proses pendaftaran, penelitian dan penetapan
pasangan calon bupati dan wakil bupati menjawab “boleh saja, kan di Juknis (Pen:
Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024) ini tidak ada membatasi terkait dengan
tahun kirim LHKPN” begitu kira-kira jawaban Ketua Divisi Teknis pada saat itu.
Kemudian atas jawaban Ketua Divisi Teknis tersebut, saya (Agus Salam)
menanyakan lagi “iya, betul di Juknis tidak ada di atur tentang tahun, tapi mana
tau dalam bimtek atau rakor-rakor Divisi Teknis atau mungkin dalam diskusi-
diskusi di group Divisi Teknis ada disampaikan oleh pimpinan terkait dengan Tahun
Tanda Terima LHKPN ini” yang kemudian dijawab lagi oleh Ketua Divisi Teknis
(Muhammad Yasir Nasution) dengan jawaban “tidak ada bang, gak ada kan Pak
Henri?” (sambil Saudara Muhammad Yasir Nasution menanyakan kepada Henri,
Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan yang pada saat itu bertindak sebagai Tim
Verifikator bersama dengan staf-staf Divisi Teknis yang lainnya, yang kemudian
dijawab oleh kawan-kawan staf Divisi Teknis tersebut dengan jawaban “tidak
ada”.
2. Bahwa oleh karena Ketua Divisi Teknis beserta teman-teman staf Divisi Teknis
mengatakan tidak ada ketentuan atau kebijakan dari pimpinan tentang batasan
tahun Tanda Terima LHKPN sebagai persyaratan calon, maka Teradu III pun pada
saat itu akhirnya ikut menyetujui untuk menyatakan Tanda Terima LHKPN
Saipullah Nasution bertahun 2021 tersebut statusnya Memenuhi Indikator
Kebenaran (Memenuhi Syarat) sebagai persyaratan calon.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi berkas Tanda Terima LHKPN tersebut,
Ketua Divisi Teknis (Teradu II, Muhammad Yasir Nasution) dan juga kawan-kawan
staf Divisi Teknis yang menjadi Tim Verifikator berkas calon, sama sekali tidak
ada mengatakan atau setidaknya mengingatkan tentang adanya Surat Edaran
KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu dan juga tentang Surat Ketua KPU RI Nomor
1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13
Tahun 2024.
4. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal (Teradu I, Muhammad Ikhsan)
selaku penerima surat dan selaku yang bertanggungjawab meneruskan Surat
Edaran KPK tersebut kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak
ada juga mengatakan dalam forum verifikasi itu tentang adanya Surat Edaran KPK
Nomor 13 Tahun 2024.
5. Bahwa setelah saya (Teradu III) melihat Alat Bukti T-28, ternyata yang
menandatangani Surat Penerusan (penyebarluasan) Surat Edaran KPK Nomor 13
Tahun 2024 itu kepada Partai Politik di Kabupaten Mandailing Natal adalah
Teradu IV, (Ilu Prima Sagara). Pada saat pelaksanaan verifikasi berkas tanda
terima LHKPN tersebut, Teradu IV (Ilu Prima Sagara) juga tidak ada
mengatakan/mengingatkan tentang adanya Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun
2024 tersebut.
6. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka saya (Agus Salam) yang awalnya
sempat ragu dan sempat mempertanyakan tentang Tanda Terima LHKPN
bertahun 2021 itu dalam forum verifikasi, akhirnya ikut setuju dalam forum
verifikasi itu untuk menyatakan Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution
bertahun 2021 itu statusnya memenuhi syarat untuk diterima sebagai
persyaratan calon, karena pada saat itu tidak seorangpun yang
mengatakan/mengingatkan tentang adanya Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun
2024.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka teradu III berkesimpulan bahwa teradu
III tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Teradu III memohon kepada yang mulia
Ketua dan Anggota DKPP untuk kiranya berkenan menyatakan Teradu III tidak
terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
[2.9] PETITUM PARA TERADU
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka Para Teradu memohon kepada
Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutuskan
pengaduan ini sebagai berikut:
1. Menolak seluruh dalil pokok aduan dan petitum dari Pengadu;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV dan V; dan
3. Apabila Mejelis Pemeriksa Etik beserta Ketua dan Anggota DKPP RI berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
[2.10] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. Bukti T-1 Pengumuman KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
1042/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2024;
2. Bukti T-2 Kumpulan dokumen T – 2:
- Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
557/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan
Pendaftaran Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024; dan
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Saipullah Nasution
dan Atika Azmi Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
3. Bukti T-3 Kumpulan dokumen T – 3:
- Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
558/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan
Pendaftaran Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad
Ichwan Husein Nst dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024; dan
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Harun Mustafa
Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nst dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024
4. Bukti T-4 Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
562/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal
Tahun 2024;
5. Bukti T-5 Kumpulan dokumen Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon kepada masing-masing Pasangan Calon :
- Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dan kepada gabungan parpol
pengusung (PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, Perindo, dan PPP,
Nomor 1085/PL.03.2-SD/1213/2/2024; Tanggal 5 September
2024 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon dan
- Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dan kepada Gabungan Parpol
Pengusung (Gerindra, Golkar, PAN) Nomor 1086/PL.03.2-
SD/1213/2/2024 Tanggal 5 September 2024 perihal
Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
6. Bukti T-6 Berita acara Hasil Penelitian Administrasi yang menyatakan
LHKPN Saipullah Nasution Belum Memenuhi Syarat;
7. Bukti T-7 Surat kepada Saipullah Nasution supaya menyerahkan dokumen
yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan
administrasi calon;
8. Bukti T-8 Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
565/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan
Dokumen Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H.
Muhammad Ichwan Nst dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024;
9. Bukti T-9 Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
566/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan
Dokumen Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi
Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing
Natal Tahun 2024;
10. Bukti T-10 Kumpulan dokumen T – 10 :
- Dokumen Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution;
dan
- Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun
2024 atas nama H. Saipullah Nasution, SH., MM (Calon Bupati)
dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati)
11. Bukti T-11 Kumpulan dokumen T – 12:
- Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan
Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Mandailing Natal atas nama Harun Mustafa Nasution
(Calon Bupati) dan H. Muhammad Ichwan Nasution (Calon
Wakil Bupati); dan
- Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
572/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan
Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah Nasution, SH.,
MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil
Bupati).
12. Bukti T-12 Kumpulan dokumen T – 19:
- Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Nomor 571/PL.02.2-
BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan
Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Harun Mustafa
Nasution (Calon Bupati) dan H. Muhammad Ichwan Husein
Nst (Calon Wakil Bupati); dan
- Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Nomor 572/PL.02.2-
BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan
Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah
Nasution, SH., MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi
(Calon Wakil Bupati) Saipullah Nasution dan Atika Azmi
Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing
Natal Tahun 2024.
13. Bukti T-13 Kumpulan dokumen T – 13:
- Surat Nomor 1047/PL.03.2-SD/1213/2/2024, Perihal :
Pembukaan Akun Silon, yang dibuat pada tanggal 26 Agustus
2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- Surat Nomor 0106/PM.00.02/K.SU-11/08/2024, Perihal:
Penugasan Pegawai Sekretariat Penanggungjawab Viewer
Silon, yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2024 oleh Ketua
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
- Tangkapan Layar Tampilan Silon Tipe Akun Bawaslu;
14. Bukti T-14 Dokumen Kumpulan Bukti T-14
- Pengumuman KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
1108/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tentang Hasil Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024;
- Tangkapan Layar Pengumuman hasil penelitian administrasi
calon bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal di akun
facebook KPU Mandailing Natal tgl 14 September 2024;
- Tangkapan Layar Pengumuman hasil penelitian administrasi
calon bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal;
15. Bukti T-15 Kumpulan Dokumen Bukti T-15
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor 577/PL.02.3-
BA/1213/2/2024; dan
- Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Nomor 2193 Tahun
2024;
16. Bukti T-16 Kumpulan dokumen T – 16:
- Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
578/PL.02.3-BA/1213/2/2024 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Mandailing Natal Tahun 2024; dan
- Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194
Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal
Tahun 2024.
17. Bukti T-17 Kumpulan Dokumen T-17
- Buku Agenda Penerimaan Surat Masuk KPU Kabupaten
Mandailing Natal
- Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22 November
2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
beserta lampiran-lampirannya.
18. Bukti T-18 Tangkapan layar pemberitahuan kepada Kadiv Hukum dan
Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang adanya
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22 November 2024,
Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
19. Bukti T-19 Kumpulan dokumen T – 19:
- SPT Konsultasi dan Koordinasi di KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Foto Konsultasi dan Koordinasi di KPU Provinsi Sumatera
Utara;
- Surat Nomor 1471/PL.02.3-SD/1213/2/2024 Tanggal 22
November 2024 perihal koordinasi dan/ atau konsultasi kepada
Ketua KPU Provinsu Sumatera Utara;
20. Bukti T-20 Draf Telaah Hukum Terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 22 November 2024
perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
21. Bukti T-21 Tangkapan Layar penyampaian Draft Telaah Hukum kepada Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara;
22. Bukti T-22 Kumpulan dokumen T – 22:
- Surat Tugas Konsultasi ke KPU R.I.;
- Foto Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum KPU;
23. Bukti T-23 Telaah Hukum Terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22 November 2024,
perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
24. Bukti T-24 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
679/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tanggal 25 November 2024
tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024;
25. Bukti T-25 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 1512/PL.02.3-
SD/1213/2/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Tindaklanjut
Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024;
26. Bukti T-26 Kumpulan dokumen T – 26:
- Surat Pengantar LHKPN H. Saipullah Nasution SH., MM;
- Bukti Tanda terima LHKPN H. Saipullah Nasution SH., MM ke
KPU Kabupaten Mandailing Natal; dan
- Tanda terima LHKPN atas nama H. Saipullah Nasution SH.,
MM.
27. Bukti T-27 Kumpulan dokumen T-27
- Pengumuman Laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution
yang diterbitkan oleh KPK;
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon atas nama
Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi;
28. Bukti T-28 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada
pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mandailing Natal,
Nomor 1026/PL.02.2-SD/1213/2/2024, tanggal 14 Agustus 2024
perihal penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;
29. Bukti T-29 Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024,
Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
30. Bukti T-30 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor
665/HK.07-BA/1213/4/2024 Tentang Tindak Lanjut
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor
081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024,
Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
31. Bukti T-31 Surat Pernyataan Mutlak dari Harun Mustafa Nasution yang
menjelaskan tentang perbedaan tgl lahir dirinya dalam KTP-el
dengan di SKPI;
32. Bukti T-32 Tangkapan layar percakapan dalam aplikasi WhatsApp antara
Pengadu dengan Teradu III yang isinya Pengadu mengajak Teradu
III untuk bertemu.
[2.11] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
[2.11.1] Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
Bahwa DKPP memanggil Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai
Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Terkait diwakili oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara atas nama
Agus Arifin dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara atas nama El Suhaimi.
2. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan Pengawasan dalam
bentuk Supervisi secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
berbunyi :
Pasal 50
(1) …
(2) KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap
KPU Kabupaten/Kota.
(3) …
(4) …
(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) :
a. KPU Provinsi dapat berkonsultasi dengan KPU; dan
b. KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi
(6) Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui :
a. rapat Koordinasi;
b. rapat Konsultasi;
c. rapat kerja; dan/atau
d. media lainnya.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, KPU Provinsi menerima Surat KPU
Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1471/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tanggal 22
November 2024 Perihal Mohon Koordinasi dan/atau Konsultasi. (Bukti PT-1)
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara
menerima KPU Kabupaten Mandailing Natal secara langsung di Kantor KPU
Provinsi Sumatera Utara untuk berkonsultasi terkait rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal yang pada prinsipnya merekomendasikan agar KPU
Mandailing Natal menyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi
syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal nomor urut (2)
atas nama H. Saipullah Nasution, S.H., M.M dan Atika Azmi Utammi.
5. Bahwa berdasarkan hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka (3)
tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara memberi arahan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
a. KPU Provinsi Sumatera Utara akan berkoordinasi dan konsultasi ke KPU RI
melalui surat dengan melampirkan surat KPU Kabupaten Mandailing Natal
mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
b. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mendampingi KPU Mandailing Natal
untuk berkonsultasi ke KPU RI mengenai rekomendasi dimaksud;
c. Meminta KPU Mandailing Natal agar membuat telaah hukum sebelum
mengambil keputusan mengenai rekomendasi dimaksud.
5. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara langsung
berkoordinasi dan konsultasi ke KPU RI terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal dengan menyampaikan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 1710/PL.02.4-SD/12/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Mohon
Petunjuk. (Bukti PT-2)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara
mendampingi KPU Kabupaten Mandailing Natal melakukan Konsultasi langsung
Ke KPU RI, adapun hasil konsultasi tersebut agar KPU Kabupaten Mandailing
Natal membuat telaah hukum yang pada pokoknya berisi argumentasi bahwa
penetapan status Memenuhi Syarat terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN
Calon Bupati Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution sudah benar, dan
membuat status Tidak Memenuhi Syarat atau Belum Memenuhi Syarat dokumen
tanda terima LHKPN tersebut sebagaimana dimaksud pada rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat dilakukan.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima
Surat KPU RI Nomor : 2736/PL.02.4-SD/08/2024 tanggal 26 November 2024
perihal Jawaban atas Permohonan Petunjuk Permasalahan Syarat Calon. (Bukti
PT-3)
8. Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabel Penyelenggara Pemilu, KPU
Provinsi Sumatera Utara melakukan Supervisi kepada KPU Kabupaten Mandailing
Natal untuk melakukan telaah hukum berkenaan dengan permasalahan a quo
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti PT.1-1 sampai dengan Bukti PT.1-3, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. Bukti PT.1-1 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1471/PL.02.3-
SD/1213/2/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Mohon
Koordinasi dan/atau Konsultasi;
2. Bukti PT.1-2 Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1710/PL.02.2-
SD/12/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Mohon
Petunjuk;
3. Bukti PT.1-3 Surat KPU RI Nomor: 2736/PL.02.4-SD/08/2024 tanggal 26
November 2024 perihal Jawaban atas Permohonan Petunjuk
Permasalahan Syarat Calon.
[2.11.2] Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Bahwa DKPP memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai
Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Terkait diwakili oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas
nama Romson Poskoro Purba.
2. Bahwa terhadap laporan nomor 24 memang benar dilaporkan ke Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara. Hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa
laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan
melalui supervisi divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mandailing
telah melakukan klarifikasi serta melakukan langkah-langkah penelusuran dalam
rangkan menangani pelanggaran tersebut.
[2.11.3] Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Bahwa DKPP memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa terkait peroses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah
melakukan langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
mengirimkan surat Imbauan nomor. 0103/PM.00.02/K.SU-11/08/2024 kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya
menerangkan bahwa dalam hal melakukan proses pendaftaran dan penerimaan
kelengkapan persyaratan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati agar
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Bukti. T-1)
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan
pengumuman tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 pada tanggal 24 Agustus 2024 Nomor :
1042/PL.02.2-Pu/1213/2/2024; (Bukti T-2)
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal mengirimkan surat Nomor 1047/PL.03.2-SD/1213/2/2024
perihal Pembukaan Akun Silon yang pada pokoknya meminta kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menugaskan salah satu pegawai
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagai Penanggung jawab Akun
APLIKASI SILONKADA; (Bukti T-3)
5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
menyampaikan surat Nomor : 0106/PM.00.02/K.SU-11/08/2024 perihal
Penugasan Pegawai Sekretariat Penanggungjawab APLIKASI SILONKADA; (Bukti
T-4)
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
melakukan Pengawasan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal, Sampai pada pukul 16:00 Wib tidak ada Pasangan Calon yang
datang untuk mendaftar, hal ini tertuang dalam Laporang Hasili Pengawasan
Nomor : 0001/LHP/PM.01.02/08/2024; (Bukti. T-5)
7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
melakukan Pengawasan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal, Tepat pada Pukul 14.45 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Saipullah Nasution & Atika Azmi Utammi dan partai pengusul tiba
di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan
pendaftaran sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
0002/LHP/PM.01.02/08/2024 Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon
dinyatakan lengkap oleh KPU Mandailing Natal; (Bukti. T-6)
8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
melakukan Pengawasan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal, tepat pada Pukul 14.53 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Harun Mustafa Nasution & H. Muhamad Ichwan Husein Nst, S.H
serta partai pengusul tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal
untuk melakukan pendaftaran, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan
lengkap oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, dan sampai pada Pukul 23.59 Wib
tidak ada lagi Bakal Pasangan Calon yang datang untuk mendaftar, hal ini
tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
0003/LHP/PM.01.02/08/2024; (Bukti. T-7)
9. Bahwa pada tanggal 1 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Melakukan Pengawasan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing
Natal pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mandailing Natal, pada pengawasan ini pengawas menanyakan
langsung kepada Opertor SILONKADA yang ada dikantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal atas nama Henri terkait bagaimana proses Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, yang bersangkutan menjawab bahwa Operator
SILONKADA meneliti persyaratan Administrasi Calon melalui APLIKASI
SILONKADA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Penanggung jawab/Operator
APLIKASI SILONKADA Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat
mengakses syarat calon, hanya dapat mengakses syarat pencalonan, berkenaan
dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta salinan
dokumen syarat calon dalam bentuk softcopy kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal melaui Surat Nomor 0110/PM.00.02/K.SU-
11/09/2024, pada hari yang sama KPU Kabupaten Mandailing Natal memberikan
berkas dokumen calon dalam bentuk RAR, hal ini tertuang dalam Laporan Hasil
Pengawasan Nomor : 0004/LHP/PM.01.02/09/2024; (Bukti.T-8)
10. Bahwa Pada Tanggal 5 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,
Melakukan Pengawasan Langsung di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal
terkait Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal, adapun hasil pengawasannya bahwa KPU
Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi
kedua pasangan Calon, pasangan calon Harun Musthafa Nasution & Muhammad
Ichwan Husein Nst. dinyatakan ‘’Belum Memenuhi Syarat’’ dikarenakan ada
beberapa dokumen syarat calon yang belum benar sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/1213/2/2024 pada point A
angka 7, 11,13,14, dan 15, (Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon Wakil
Bupati, Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor
pelayanan pajak Calon Bupati, Formulir model BB. RIWAYAT HIDUP.KWK Calon
Bupati, Pas Foto diri berwarna terbaru Calon Bupati, Naskah Visi, Misi dan
Program Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ), Pasangan Calon
Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi ‘’belum memenuhi syarat’’
dikarenakan ada beberapa dokumen syarat calon yang belum benar termasuk
Surat Tanda Terima LHKPN sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Berita
Acara Nomor 563/PL.02.2-BA/1213/2/2024 pada point A. angka 7 . Hal ini
tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
0007/LHP/PM.01.02/09/2024. (Bukti. T-9)
11. Bahwa Pada Tanggal 07 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,
Melakukan Pengawasan Langsung di KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam
tahapan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Pasangan calon HARUN MUSTAFA
NASUTION & H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION,S.H. menyerahkan
dokumen perbaikan persyaratan calon yang disampaikan melalui Tim
Penghubung (LO), terhadap perbaikan dokumen pasangan calon tersebut
‘’diterima’’ sebagaimana yang tertuang dalam formulir (MODEL TANDA TERIMA-
PERBAIKAN.KWK) hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
0008/LHP/PM.01.02/09/2024; (Bukti. T-10)
12. Bahwa Pada Tanggal 08 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,
Melakukan Pengawasan Langsung di Kantor KPU dalam tahapan penyerahan
perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal, Pasangan calon Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi
menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan calon yang disampaikan melalui
Tim Penghubung (LO), terhadap perbaikan dokumen pasangan calon tersebut
‘’diterima’’ sebagaiaman tertuang dalam formulir (MODEL TANDA TERIMA
PERBAIKAN.KWK) hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
0009/LHP/PM.01.02/09/2024; (Bukti. T-11)
13. Bahwa Pada Tanggal 14 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
Melakukan Pengawasan Langsung di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal
dalam tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi hasil perbaikan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, adapun hasil pengawasannya
bahwa Hasil Penelitian KPU Kabupaten Mandailing Natal terhadap data dan
dokumen Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati H.Saipullah Nasution, SH. MM dan Atika Azmi Utammi ditetapkan
dengan Status ‘’Memenuhi syarat’’, pasangan calon Harun Mustafa Nasution dan
H.Muhamad Ichwan Husein NST, SH ‘’Memenuhi syarat’’ sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Nomor 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 dan Berita Acara
Nomor 572/PL.02.2-BA/1213/2/2024, hal ini tertuang dalam Laporan Hasil
Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/09/2024; (Bukti. T-12)
14. Bahwa Pada Tanggal 22 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon
melalui pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
nomor : 1131/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor
2193 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, hal ini tertuang dalam
Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0013/LHP/PM.01.02/09/2024; (Bukti. T-13)
15. Bahwa Pada Tanggal 23 September 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka pengundian
nomor urut, dan deklarasi Kampanye damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Gedung
Serbaguna Kabupaten Mandailing Natal, dari hasil pengundian nomor urut
pasangan calon ditetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 01 (Satu) Harun
Mustafa - H. Muhammad Ichwan Husein, SH, dan Pasangan Calon Nomor Urut 02
(Dua) Saipullah Nasution, SH, MM - Atika Azmi Utammi sebagaimana tertuang
pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor
2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, hal
ini tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
0014/LHP/PM.01.02/09/2024; (Bukti. T-14)
16. Bahwa pada tanggal 16 November 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
menerima surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor : 375/PP.00.01/
K.SU/11/2024 prihal pelimpahan laporan yang pada pokoknya menerangkan
bahwa Saudara Arsidin Btubara, S.E. pada tanggal 14 Nopember 2024
menyampaikan laporan ke Bwaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor
05/PL/PB/ Prov/02.00/XI/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal diperintahkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara supaya melakukan
Registerasi dan menindak lanjuti laporan yang dimaksud; (Bukti. T-14)
17. Bahwa pada tanggal 17 November 2024 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan nomor:
05/PL/PB/ Prov/02.00/XI/2024 yang pada pokoknya disepakati terhadap
laporan yang dimaksud deregister dengan nomor register
008/REG/LP/PB/KAB/02.17/XI/2024 dan dIcatat dalam buku register, untuk
selanjutnya dilakukan kajian penanganan pelanggaran; (Bukti. T-15)
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian terhadap laporan
register 008/REG/LP/PB/KAB/02.17/XI/2024 yang dimulai pada tanggal 18
November 2024 sampai pada tanggal 22 November 2024, dalam hal melakukan
kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengundang Pelapor Arsidin
Batubara, S.E , Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal dalam hal ini diwakili oleh saudara Muhammad Yasir Naustion
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal , dan saksi yang
diajukan oleh pelapor atas nama Anas Suheri Lubis dan Zuhri Musthafa Nasution
untuk dimintai keterangan/klarifikasi;
19. Bahwa dari hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam
hal melakukan verifikasi berkas dokumen tanda terima LHKPN Pasangan Calon
Bupati Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak mempedomani surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus Tahun
2024 prihal Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Nomor 13 Tahun 2024 dikarenakan lupa (tidak teringat); (Bukti. T-16)
20. Bahwa dari hasil kajian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam
hal melakukan verifikasi berkas dokumen tanda terima LHKPN Calon Bupati
Kabupaten Mandailing Natal (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M) tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota juncto surat ketua komisi pemilihan umum nomor
1536/PL.02.2 SD/05/2024 tanggal 8 Agustus Tahun 2024 prihal Penyampaian
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2024, atas
Tindakan/perbuatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal dalam menyatakan berkas dokumen Tanda Terima LHKPN Calon
Bupati Kabupaten Mandailing Natal atas nama H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M
pada tanggal 14 September Tahun 2024 ‘’ Memenuhi Syarat ‘’ Sebagai Calon
Bupati Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2024 dalah ‘’ Pelanggaran Administrasi’’ ; (Vide bukti. T-
16)
21. Bahwa pada tanggal 22 November Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 098/PP.00.02/K.SU-
11/11/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten
Mandailing Natal merekomendasikan kepada terlapor Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution,
S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi ‘’belum memenuhi syarat dan/ atau Tidak
Memenuhi Syarat’’ sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
( Bukti . T-17 )
22. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Mandailing Natal menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal dengan surat nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 yang pada pokonya
menjelaskan bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat
hukum, dan terhadap verifikasi berkas dokumen tanda terima LHKPN Calon
Bupati Kabupaten Mandailing Natal H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M telah sesuai
ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Namun KPU Kabupaten Mandailing Natal Kembali meminta berkas dokumen
tanda terima LHKPN yang baru kepada Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal
Nomor. 2 (H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M.). (Bukti. T-18)
Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti PT.2-1 sampai dengan Bukti PT.2-18, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. Bukti PT.2-1 Surat Imbauan Nomor 0103/PM.00.02/K.SU-11/08/2024
tanggal 22 Agustus 2024;
2. Bukti PT.2-2 Surat Pengumuman KPU Kab. Mandailing Natal tentang
Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil bupati Nomor. Nomor
1042/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024;
3. Bukti PT.2-3 Surat KPU Kab. Mandailing Natal Nomor 1047/PL.03.2-
SD/1213/2/2024 perihal Pembukaan Akun Silon, tanggal 26
Agustus 2024;
4. Bukti PT.2-4 Surat Bawaslu Kab. Mandailing Natal Nomor
0106/PM.00.02/K.SU-11/08/2024 perihal Penugasan Pegawai
Sekretariat Penanggungjawab APLIKASI SILONKADA, tanggal 27
Agustus 2024;
5. Bukti PT.2-5 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0002/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024;
6. Bukti PT.2-6 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0003/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024;
7. Bukti PT.2-7 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0004/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 1 September 2024;
8. Bukti PT.2-8 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0007/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 5 September 2024;
9. Bukti PT.2-9 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0008/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 7 September 2024;
10. Bukti PT.2-10 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0009/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 8 September 2024;
11. Bukti PT.2-11 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
011/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024;
12. Bukti PT.2-12 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0013/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024;
13. Bukti PT.2-13 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
0014/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 23 September 2024;
14. Bukti PT.2-14 Surat Bawaslu Provinsi Sumut Nomor 375/PP.00.01/
K.SU/11/2024 prihal pelimpahan laporan, tanggal 16 November
2024;
15. Bukti PT.2-15 Register Nomor. 008/REG/LP/PB/KAB/02.17/XI/2024;
16. Bukti PT.2-16 Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor
008/REG/LP/PB/KAB/02.17/XI/2024, tanggal 22 November
2024;
17. Bukti PT.2-17 Surat rekomendasi Bawaslu Kab. Mandailing Natal Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22 November 2024;
18. Bukti PT.2-18 Surat Tindak Lanjut KPU Kab. Mandailing Natal Nomor
1512/PL.02.3 SD/1213/2/2024, tanggal 25 November 2024.
[2.11.4] Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
Bahwa DKPP memanggil Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sebagai Pihak
Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Terkait diwakili oleh Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
atas nama David Tarihoran.
2. Bahwa Pasal 20 huruf c PKPU No. 8 Tahun 2024 menyatakan surat tanda terima
laporan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan
penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i.
3. Bahwa guna melaksanakan amanat Undang-undang dan PKPU, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang berwenang melakukan
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) menerbitkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun
2024 mengenai petunjuk teknis penyampaian dan pemberian Tanda Terima
LHKPN bagi Calon pada tanggal 23 Juli 2024.
4. Bahwa pada 12 November 2024, KPK menerima kedatangan tamu Bernama Zuhri
Musthafa Nasution yang menyatakan diri sebagai Ketua Tim Kampanye Paslon
Harun Mustafa Nasution – Muchammad Ichwan Husein dengan maksud untuk
mengajukan permohonan Informasi status pelaporan LHKPN dari masing-masing
Calon Bupati/Wakil Bupati Mandailing Natal.
5. Kami sampaikan Informasi sebagai berikut :
a. Calon Bupati atas nama HARUN MUSTAFA NASUTION – NIK
1271210508660001 menyampaikan LHKPN terakhir pada 5 Maret 2024
dengan jenis laporan Periodik 2023 dan jabatan sebagai Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara;
b. Calon Wakil Bupati atas nama MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION –
NIK 1271210301700001 menyampaikan LHKPN pada 28 Agustus 2024
dengan jenis laporan Khusus – Calon PN dan jabatan sebagai Calon Wakil
Bupati Mandailing Natal;
c. Calon Bupati atas nama SAIPULLAH NASUTION – NIK 3175063009610005
menyampaikan LHKPN terakhir pada 16 Oktober 2024 dengan jenis laporan
Khusus – Calon PN dan jabatan sebagai Calon Bupati Mandailing Natal.
Adapun sebelum laporan ini ybs menyampaikan LHKPN pada 21 November
2021 dengan jenis laporan Khusus – Akhir Menjabat dan jabatan sebagai
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan pada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan;
d. Calon Wakil Bupati atas nama ATIKA AZMI UTAMMI – NIK
1213084112930002 menyampaikan LHKPN terakhir pada 30 Januari 2024
dengan jenis laporan Periodik 2023 dan jabatan sebagai Wakil Bupati
Mandailing Natal.
6. Bahwa latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2024 di mana
Surat Edaran tersebut menjelaskan tentang petunjuk teknis penyampaian
Laporan Harta Kekayaan dan pemberian tanda terima bagi penyelenggara
pemilihan umum, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon
bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota serta
pihak terkait lainnya.
7. Bahwa apakah Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2024 wajib ditaati atau tidak maka
diserahkan kepada KPU karena di KPK hanya memfasilitasi terkait penyampaian
LHKPN karena dari peraturan perundang-undangan hanya KPK yang diberikan
mandat oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan pendaftaran dan
pemeriksaan LHKPN.
8. Bahwa selama ini KPK tidak memonitor dari semua paslon yang ada namun hanya
bertugas sesuai dengan tusi KPK di dalam pendaftaran dan pengumuman LHKPN.
9. Bahwa apakah tanda terima LHKPN harus tanda terima yang terbaru atau yang
terlama, maka dikembalikan kepada KPU. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman
dari Pilkada sebelumnya KPK menghadapi begitu banyak calon yang melaporakan
LHKPN terkait dengan kontestasi pemilihan kepala daerah. KPK tidak mengetahui
dari mana latar belakang pada calon kepala daerah, bisa saja dari penyelenggara
negara yang masih aktif menjabat atau yang dulunya pernah menjadi
penyelanggara negara kemudian sudah tidak aktif lagi.
10. Bahwa Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2024 salah satunya berisi tentang panduan
agar calon kepala daerah dapat mengisi dan memahami di dalam pelaporan
LHKPN secara elektronik karena KPK menyadari hanya berkantor di Jakarta.
Ketika yang ada diseluruh Indonesia lapor LHKPN secara manual kebanyakan
datang ke Jakarta dan untuk saat ini kurang efisien serta memberatkan secara
ekonomi.
11. Bahwa penyampaian LHKPN secara online bagi calon dapat dilakukan dengan
memilih jenis laporan khusus.
12. Bahwa terhadap posisi tanggal 31 Desember 2023 adalah batas akhir pelaporan
di tahun yang berjalan sebelumnya. Laporan LHKPN secara periodik dengan
tanggal lapor 31 Desember 2023. Masuk ke tahun 2024, lapor di tahun 2024.
Selanjutnya di tahun 2025 posisi harta untuk laporan periodik 31 Desember 2024.
Sehingga KPK menggunakan batas 31 Desember 2023.
Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti PT.3-1 sampai dengan Bukti PT.3-4, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. Bukti PT.3-1 Pengumuman LHKPN Calon Bupati atas nama Harun Mustafa
Nasution;
2. Bukti PT.3-2 Pengumuman LHKPN Calon Wakil Bupati atas nama Muhamad
Ichwan Husein Nasution;
3. Bukti PT.3-3 Pengumuman LHKPN Calon Bupati atas nama Saipullah
Nasution;
4. Bukti PT.3-4 Pengumuman LHKPN Calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi
Utammi;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pokok aduan Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga
melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan
perbuatannya meloloskan pasangan Calon Nomor Urut 2 Saipullah Nasution - Atika
Azmi Utammi yang oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dinyatakan belum
memenuhi syarat sebagai calon peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa
Para Teradu menyatakan pada tanggal 14 Agustus 2024, Para Teradu telah
menyebarluaskan Surat Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1536/PL.02.2-
SD/05/2024 perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 kepada
Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Mandailing Natal, (Bukti T-28), yang mana isi
Surat a quo tidak menyatakan ataupun menjelaskan bahwa Tanda Terima LHKPN
sebagai persyaratan calon wajib terkirim Tahun 2024. Bahwa Para Teradu berdalih,
Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 merupakan Petunjuk Teknis Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam
Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan, yang menjadi pedoman bagi KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran dan penelitian berkas
administrasi pasangan calon yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
dan
c. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota.
Bahwa apabila merujuk kepada Undang-Undang Pilkada maupun kepada
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan juga Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun
2024 atau kepada Penjelasan Undang-Undang Pilkada tidak ditemukan adanya
ketentuan yang menyatakan adanya kewajiban bagi para calon untuk menyerahkan
Tanda Terima LHKPN terbaru atau tahun kirim sesuai dengan tahun pelaksanaan
Pilkada yaitu Tahun 2024, dan menentukan batasan tahun kirim Tanda Terima
LHKPN. Hal a quo telah bersesuain dengan 5 (lima) indikator untuk menilai kebenaran
Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon yang tercantum dalam Keputusan KPU
Nomor 1229 Tahun 2024, diantaranya: a) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca
dengan jelas, b) memuat informasi terkait calon, c) diterbitkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi, d) merupakan dokumen yang sah, dan e) menerangkan
penyampaian laporan kekayaan.
Bahwa Para Teradu telah membukan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024
(Bukti T-1). Bahwa Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. yang
berpasangan dengan Atika Azmi Utammi mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati pada tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan Pasangan Calon atas nama Harun
Mustafa Nasution yang berpasangan dengan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H.
mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti
T-2 dan Bukti T-3). Kemudian pada tanggal 29 Agustus s.d. 4 September 2024, Para
Teradu telah melakukan penelitian terhadap semua Persyaratan Administrasi yang
disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon (Bukti T-4). Pada tanggal 5
September 2024, Para Teradu menyampaikan Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung
yang menyatakan bahwa Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas
nama H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. dan Atika Azmi Utammi serta Harun Mustafa
Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein NST, S.H. dinyatakan Belum Memenuhi
Syarat (BMS) (Bukti T-5).
Bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf I dan Pasal 20 ayat (2) huruf
c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, maka pada masa Perbaikan Persyaratan
Administrasi Calon, Para Teradu meminta kepada Calon Bupati atas nama H. Saipullah
Nasution, S.H, M.M. untuk menyerahkan dokumen berupa Tanda Terima LHKPN
sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon (Bukti T-7). Bahwa pada tanggal 7
September 2024, Para Teradu menerima perbaikan persyaratan administrasi Calon dan
pasangan calon dari Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad lchwan
Husein NST, S.H. Sedangkan Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. dan
Atika Azmi Utammi menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon
dan pasangan calon kepada Para Teradu pada tanggal 8 September 2024. Bahwa salah
satu persyaratan administrasi calon yang telah diperbaiki oleh H. Saipullah Nasution,
S.H, M.M. adalah surat tanda terima laporan kekayaan calon, yaitu dengan
menyampaikan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK (Bukti T-8, Bukti T-
9, dan Bukti T-10).
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Indikator untuk
menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu: a. dokumen
dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat informasi terkait calon; c.
diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; d. merupakan dokumen yang sah; dan
e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan.
Bahwa karena dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Calon
Bupati atas nama H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. pada masa perbaikan telah sesuai
dengan indikator penilaian kebenaran dokumen sebagaimana diatur dalam Keputusan
KPU Nomor 1229 Tahun 2024, maka Para Teradu menyatakan dokumen Tanda Terima
LHKPN a quo telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Persyaratan Calon Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024. Sama halnya terhadap dokumen-dokumen perbaikan
lainnya yang disampaikan oleh masing-masing Calon Bupati dan Calon wakil Bupati
telah dilakukan penelitian sesuai dengan indikator penilaian kebenaran dokumen yang
diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024. Sehingga terhadap perbaikan
Dokumen Administrasi Calon dari masing-masing Pasangan Calon hasilnya adalah
Memenuhi Syarat (Bukti T-11).
Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Para Teradu telah menyerahkan Hasil
Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon kepada masing-masing Pasangan
Calon dan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk softcopy untuk
menjadi bahan pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Bahkan sejak
tanggal 26 Agustus 2024, Para Teradu juga telah memberikan Akun Sistem Informasi
Pencalonan (Silon) kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan agar
dapat melihat dan mengawasi secara langsung setiap dokumen persyaratan
administrasi pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh masing-masing
Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, pada tanggal
15 s.d. 18 September 2024, Para Teradu telah mengumumkan hasil penelitian
administrasi a quo kepada masyarakat melalui website, media sosial KPU Kabupaten
Mandailing Natal, media massa cetak dan media massa elektronik (Bukti T-12, Bukti
T-13 dan Bukti T-14). Akan tetapi, selama masa penerimaan tanggapan masyarakat,
Para Teradu sama sekali tidak pernah menerima tanggapan, saran maupun masukan
dari masyarakat terkait dengan dokumen Tanda Terima LHKPN milik Calon Bupati atas
nama H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. Kemudian karena masing-masing pasangan
calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi syarat
pencalonan dan syarat calon, maka pada tanggal 22 September 2024 Para Teradu
melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Bukti T-15) yang pada pokoknya
memutuskan dan menetapkan:
a. Saipullah Nasution, S.H., M.M. dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
b. Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, S.H. sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
Bahwa menindaklanjuti penetapan a quo, pada tanggal 23 September 2024, Para
Teradu melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian, Penetapan dan
Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal
Tahun 2024 (Bukti T-16), dengan hasil sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, S.H.
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024,
Nomor Urut 1; dan
b. Pasangan Calon Saipullah Nasution, S.H., M.M dan Atika Azmi Utammi sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor
Urut 2;
Bahwa setelah penetapan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing
Natal Tahun 2024, barulah pada tanggal 22 November 2024 Pukul 19:00 WIB Para
Teradu menerima Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang
pada pokoknya menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal
diduga melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan karena menyatakan Berkas
Dokumen berupa Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Mandailing Natal atas nama H.
Saipullah Nasution, S.H.,M.M, "Memenuhi Syarat" pada tanggal 14 September Tahun
2024. Kemudian merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution,
S.H, M.M. dan Atika Azmi Utammi, "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak
Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal (Bukti T-17).
Bahwa terhadap rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Para
Teradu menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera
Utara yang pada intinya KPU Provinsi Sumatera Utara memerintahkan kepada Para
Teradu untuk membuat telaah hukum. Kemudian pada tanggal 23 s.d 24 November
2024, Para Teradu membuat draft telaah hukum terhadap rekomendasi dari Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal. Pada tanggal 25 November 2024, draft telaah hukum a
quo, oleh Para Teradu dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera
Utara dikoordinasikan kepada Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum.
Berdasarkan hasil koordinasi a quo, kemudian Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten
Mandailing Natal mengesahkan dan menandatangani telaah hukum untuk dijadikan
sebagai bahan Rapat Pleno Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal (Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-22, Bukti T-23).
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal menyatakan Surat
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum karena (1) Laporan
Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Model A.1; dan (2) Laporan Pelapor tidak
memenuhi syarat formal karena tidak menyebutkan secara jelas dalam laporannya
tentang nama dan alamat Pelapor, nama dan alamat Terlapor, serta tidak menyebut
secara jelas kapan diketahui adanya dugaan pelanggaran oleh Pelapor (Bukti T-19).
Kemudian KPU Kabupaten Mandailing Natal meminta kepada Calon Bupati Nomor Urut
2 atas nama Saipullah Nasution agar menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru
yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dalam jangka
waktu secepatnya.
Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 26 November 2024, Calon Bupati
Mandailing Natal Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution menyerahkan Tanda
Terima LHKPN terbaru tertanggal kirim Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Mandailing
Natal (Bukti T-26). Para Teradu menjelaskan, bahwa penerimaan Tanda Terima LHKPN
terbaru tertanggal kirim Tahun 2024 dari H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. bukanlah
berarti Teradu menilai Tanda Terima LHKPN tertanggal kirim Tahun 2021 yang
diserahkan oleh H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. pada saat tahapan perbaikan berkas
persyaratan calon Tidak Memenuhi Syarat. Akan tetapi karena Saipullah Nasution
selaku Calon Bupati Mandailing Natal telah mendapatkan Surat Tanda Terima LHKPN
tertanggal kirim Tahun 2024 dari KPK, maka lebih baik Tanda Terima LHKPN terbaru
a quo diserahkan secara resmi ke KPU Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Para
Teradu, Tanda Terima LHKPN Tahun 2024 a quo hanya sebagai informasi atau surat
masuk bukan untuk memperbaiki syarat calon.
[4.3] Menimbang jawaban, keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat terhadap dalil aduan
Pengadu yang pada pokoknya Para Teradu diduga meloloskan H. Saipullah Nasution,
S.H. dan Atika Azmi Utami sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mandailing Natal dengan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun
2024. Berkenaan dengan dalil tersebut, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan
bahwa sebelum dilakukannya proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, Para Teradu telah mengirimkan surat
pemberitahuan Nomor 1026/PL.02.2-SD/1213/2/22024 tertanggal 14 Agustus 2024
yang ditujukan kepada Partai Politik dan Instansi terkait, bahwa telah terbit Surat
Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Dalam Proses
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (vide Bukti T-28).
Bahwa pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 KPU Kabupaten Mandailing Natal
membuka Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024. Bahwa hingga proses pendaftaran calon Bupati dan
Wakil Bupati ditutup, hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
yang mendaftar yaitu pasangan calon atas nama H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika
Azmi Utami yang mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024, serta Harun Mustafa
Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. yang mendaftar pada tanggal 29
Agustus 2024 (vide Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3). Bahwa terhadap dokumen
pasangan calon yang telah diterima, Para Teradu kemudian melakukan Tahapan
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, pada tanggal 29 Agustus s.d. 4 September
2024 (vide Bukti T-4).
Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Para Teradu menyampaikan
Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada masing-masing
pasangan calon melalui Liaison Officer (LO), dalam hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi tersebut disampaikan bahwa dokumen persyaratan kedua pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dinyatakan Belum
Memenuhi Syarat (BMS) yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-
BA/1213/2/2024, tertanggal 5 September 2024 untuk Pasangan Calon atas nama H.
Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utami serta Berita Acara Nomor 563/PL.02.2-
BA/1213/2/2024, tertanggal 5 September 2024 untuk Pasangan Calon atas nama
Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (vide Bukti T-5).
Terungkap fakta bahwa salah satu unsur yang menyebabkan H. Saipullah
Nasution, S.H. dinyatakan BMS adalah terkait dengan Tanda Terima LHKPN (vide Bukti
T-6). Bahwa terhadap hal tersebut, Para Teradu juga menyampaikan melalui Surat
Nomor 1085/PL.03.2-SD/121/2/2024 tertanggal 5 September 2024, bahwa terhadap
dokumen yang dinyatakan belum benar untuk dapat diperbaiki dengan berpedoman
pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 (vide
Bukti T-7).
Bahwa pada tanggal 7 September 2024 Para Teradu menerima dokumen
perbaikan persyaratan administrasi dari pasangan calon Harun Mustafa Nasution dan
H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (vide Bukti T-8), dan pada tanggal 8 September
2024 Para Teradu menerima dokumen perbaikan persyaratan administrasi dari
pasangan calon H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utami (vide Bukti T-9).
Bahwa pada masa Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
tanggal 6 s.d. 14 September 2024, Para Teradu telah melakukan penelitian pada
persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing
Natal yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024
tertanggal 14 September 2024 untuk Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution,
S.H. dan Atika Azmi Utami dan Berita Acara Nomor 572/PL.02.2-BA/1213/2/2024
tertanggal 14 September 2024 untuk Pasangan Calon atas nama Harun Mustafa
Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (vide Bukti T-11). Bahwa terhadap
hasil penelitian persyaratan administrasi perbaikan tersebut, kedua pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dinyatakan Memenuhi Syarat, dan Berita
Acara a quo juga sudah dikirimkan kepada masing-masing pasangan calon oleh Para
Teradu (vide Bukti T-12).
Terungkap fakta bahwa pada tanggal 15 s.d 18 September 2024, Para Teradu juga
telah mengumumkan hasil penelitian administrasi terhadap kedua pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati serta meminta masukan dan tanggapan masyarakat yang
dituangkan dalam Pengumuman Nomor 1108/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tentang Hasil
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal
Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024 (vide Bukti T-14). Namun hingga tahapan
masukan dan tanggapan masyarakat berakhir, Para Teradu tidak mendapatkan
tanggapan maupun masukan dari masyarakat;
Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Para Teradu kemudian melakukan Rapat
Pleno Tertutup penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 577/PL.02.3-
BA/1213/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, serta ditindaklanjuti dengan
dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tertanggal 22 September
2024 (vide Bukti P-1, Bukti T-15). Bahwa Para Teradu kemudian menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun
2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, yang pada
pokoknya menetapkan Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad
Ichwan Husein NST, S.H. dengan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon H. Saipullah
Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utami dengan Nomor Urut 2 (vide Bukti P-2).
Terungkap fakta bahwa Pengadu menemukan artikel berita dari CNN Indonesia
dengan judul “KPK: 1325 Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN, 107 Belum Lengkap”, pada
tanggal 10 November 2024, bahwa terhadap berita tersebut, Pengadu bersama dengan
Tim Kampanye Harun-Ichwan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dengan surat Nomor 43/TIMKAM HARUN ICHWAN/XI/2024, perihal
Permohonan Informasi, tertanggal 11 November 2024 (vide Bukti P-4). Bahwa pada
tanggal 12 November 2024, Ketua Tim Kampanye Harun-Ichwan in casu Saksi Pengadu
Zuhri Musthafa Nasution mendatangi KPK untuk mengajukan permohonan informasi
sekaligus melakukan audiensi terkait dengan data LHKPN Pasangan Calon Harun
Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. namun dalam proses
audiensi tersebut juga didapat informasi bahwa H. Saipullah Nasution, S.H. terakhir
menyampaikan laporan harta kekayaan pada tahun 2021 dengan status Akun Aktif
dengan Status Jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC) Jawa Barat, bukan sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal.
Terungkap fakta bahwa H. Saipullah Nasution, S.H. baru memiliki Tanda Terima
LHKPN sebagai Calon Bupati Mandailing Natal pada tanggal 16 Oktober 2024 atau 24
(dua puluh empat) hari setelah Penetapan Pasangan Calon yaitu pada 22 September
2024, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Lampiran I PKPU No.8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa mendapati informasi tersebut, Pengadu kemudian
membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan kepada Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara serta diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 (vide Bukti P-6).
Bahwa pada tanggal 16 November 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
melimpahkan laporan a quo kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan surat
Nomor 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 perihal Pelimpahan Laporan (vide Bukti P-7).
Bahwa terhadap surat pelimpahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
menindaklanjuti dengan meregistrasi dan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pada
Formulir Model A.11 Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 22
November 2024 (vide Bukti PT-16). Bahwa terhadap hasil kajian tersebut, Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal kemudian mengirimkan surat Nomor
098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
Pemilihan, tertanggal 22 November 2024 dan ditujukan kepada KPU Kabupaten
Mandailing Natal serta ditembuskan kepada Pengadu, yang pada pokoknya tindakan
Para Teradu yang menyatakan Berkas Dokumen Pasangan Calon H. Saipullah
Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utami telah “Memenuhi Syarat” merupakan tindakan
Pelanggaran Administratif Pemilihan dan merekomendasikan kepada Para Teradu
untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utami,
“Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat” sebagai Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan PKPU
Nomor 8 Tahun 2024 Jo Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 (vide
Bukti P-8, Bukti T-17, Bukti PT-17).
Terungkap fakta bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal, Para Teradu kemudian melakukan Konsultasi dan
Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti T-19). Bahwa terhadap
hasil konsultasi tersebut, Para Teradu diperintahkan untuk membuat Telaah Hukum
terhadap Rekomendasi Bawaslu. Bahwa Telaah Hukum yang dilakukan oleh Para
Teradu kemudian dikonsultasikan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU
Provinsi Sumatera Utara serta kepada Kepala Biro Hukum KPU RI (vide Bukti T-21,
Bukti T-23). Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro Hukum KPU RI,
kemudian Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Mandailing Natal mengesahkan dan
menandatangani telaah hukum untuk dijadikan sebagai bahan Rapat Pleno
Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (vide
Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-22, Bukti T-23). Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno,
KPU Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum karena (1) Laporan Pelapor tidak dituangkan
dalam Formulir Model A.1; dan (2) Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formal
karena tidak menyebutkan secara jelas dalam laporannya tentang nama dan alamat
Pelapor, nama dan alamat Terlapor, serta tidak menyebut secara jelas kapan diketahui
adanya dugaan pelanggaran oleh Pelapor (vide Bukti T-19).
Bahwa pada tanggal 25 November 2024, Para Teradu kemudian bersurat kepada
Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi
Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, yang pada pokoknya Para Teradu
telah melakukan penelitian dan verifikasi berkas Calon Bupati Nomor urut 2, serta
berkas Tanda Terima LHKPN milik H. Saipullah Nasution, S.H. telah memenuhi
indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (vide Bukti P-11, Bukti PT.2-
18). Bahwa dalam surat a quo, Para Teradu juga mengemukakan dengan pertimbangan
bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan berkas Tanda Terima
LHKPN milik H. Saipullah Nasution, S.H. tidak sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor
13 Tahun 2024, maka Para Teradu meminta agar H. Saipullah Nasution, S.H. untuk
menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru sesuai dengan ketentuan Surat Edaran
KPK Nomor 13 Tahun 2024 dalam jangka waktu secepatnya (vide Bukti P-11, Bukti PT-
18). Kemudian pada tanggal 26 November 2024, H. Saipullah Nasution, S.H.
menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru tertanggal kirim Tahun 2024 kepada Para
Teradu (vide Bukti T-26). Terungkap fakta bahwa H. Saipullah Nasution, S.H. pada
dasarnya telah menyampaikan laporan LHKPN kepada KPK pada 16 Oktober 2024
dengan status jabatan sebagai Calon Bupati, namun LHKPN a quo tidak disampaikan
kepada Para Teradu, dan baru disampaikan kepada Para Teradu pada 26 November
2024 setelah Para Teradu bersurat agar H. Saipullah Nasution, S.H. menyampaikan
Tanda Terima LHKPN terbaru sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor 13
Tahun 2024.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Para Teradu berdalih, jika
penerimaan Tanda Terima LHKPN H. Saipullah Nasution, S.H. terbaru dengan
tertanggal kirim Tahun 2024, bukan berarti Teradu menilai Tanda Terima LHKPN
tertanggal kirim Tahun 2021 yang diserahkan oleh H. Saipullah Nasution, S.H. pada
saat tahapan perbaikan berkas persyaratan calon Tidak Memenuhi Syarat. Akan tetapi
karena H. Saipullah Nasution, S.H. selaku Calon Bupati Mandailing Natal telah
mendapatkan Surat Tanda Terima LHKPN tertanggal kirim Tahun 2024 dari KPK, maka
lebih baik Tanda Terima LHKPN terbaru a quo diserahkan secara resmi ke KPU
Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa Para Teradu berpandangan jika Tanda Terima
LHKPN Tahun 2024 a quo hanya sebagai informasi atau surat masuk bukan untuk
memperbaiki/perbaikan syarat calon.
Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan, Pihak Terkait Deputi Bidang
Pencegahan dan Monitoring KPK yang diwakili oleh David Tarihoran selaku Kasatgas
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang menerangkan pada pokoknya bahwa Surat
Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis penyampaian dan
pemberian Tanda Terima LHKPN bagi Calon pada tanggal 23 Juli 2024 merupakan
tindak lanjut dari amanat undang-undang serta ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 20 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua KPU
RI juga telah mengeluarkan Surat Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal
Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, yang secara tegas disebutkan
bahwa dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c PKPU
Nomor 8 Tahun 2024 untuk memedomani Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
Berdasarkan uraian seluruh fakta dan pertimbangan tersebut di atas, DKPP
menilai tindakan Para Teradu dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan
berupa LHKPN calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H., tidak
dibenarkan menurut hukum dan etika Penyelenggara Pemilu. Bahwa benar dalam
PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10
Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 tidak disebutkan secara eksplisit
mengenai batas waktu penyampaian LHKPN sebagai syarat pencalonan bagi Calon
Bupati dan Wakil Bupati. Namun bukan berarti, Para Teradu dapat mengesampingkan
Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyebutkan
penyampaian LHKPN bagi calon dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023.
Justru seharusnya Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 a quo dipedomani oleh
Para Teradu, terlebih Para Teradu sendiri juga telah mengingatkan kepada Partai Politik
dan Instansi terkait melalui surat pemberitahuan Nomor 1026/PL.02.2-
SD/1213/2/22024 tertanggal 14 Agustus 2024 untuk menjadikan Surat Edaran KPK
Nomor 13 Tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Namun Para Teradu
justru lalai memedomani Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dan Surat Ketua
KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dalam memverifikasi dokumen LHKPN calon
Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H. Dengan demikian, alasan
Para Teradu yang menyatakan tidak ditemukan adanya ketentuan yang menyatakan
kewajiban bagi Calon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru atau tahun
kirim LHKPN sesuai dengan Tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yaitu Tahun 2024 tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Para
Teradu terbukti tidak akuntabel, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, dan tidak
profesional dalam melakukan verifikasi berkas dokumen LHKPN calon Bupati Nomor
Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. Dengan demikian, dalil aduan
Pengadu pada angka [4.1.2] terbukti dan Jawaban Teradu I s.d. Teradu V tidak
meyakinkan DKPP. Teradu I s.d. Teradu V terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d,
Pasal 6 ayat (3) Huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 11 Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 16
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
