III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 305-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:
286-PKE-DKPP/IX/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut,
a. Para Teradu tidak melaksanakan pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Tingkat Kabupaten Intan Jaya di Sugapa Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya, akan
tetapi Teradu memindahkan tempat pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Intan Jaya di Kota Jayapura, pada
tanggal 15 Mei 2019, di Hotel Grand Abe Lantai 2
b. Para Teradu mengeluarkan atau membagikan 2 (dua) Formulir DB1-DPRP Dapil
Papua 3 dengan hasil perolehan suara yang berbeda-beda, serta mengurangi
dan/atau mengalihkan hasil perolehan suara Para Pengadu kepada calon
anggota DPRP Dapil Papua 3 dan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya
Dapil Intan Jaya 1, yang lain menyebabkan Para Pengadu kehilangan jatah kursi
calon anggota DPRP Dapil Papua 3 dan DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan
Jaya 1.
c. Para Teradu mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor : 11/PL.01-
Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten Intan Jaya dan Nomor : 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019,
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak
sesuai atau berbeda dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
berdasarkan pada Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-
hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan dan menerima Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu/Terlapor terbukti melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pasal Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b, huruf
c, huruf d, huruf h, dan huruf k, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan
Pasal 6 ayat (3) huruf f, huruf h, dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 huruf a, dan
Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 15
huruf a, huruf e, huruf g, dan Pasal 18 huruf a, Peraturan DKPP RI Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum;
3. Memeriksa dan menyatakan bahwa Bawaslu Intan Jaya bersalah dan
menghukum Bawaslu Intan Jaya karna membiarkan/bersikap pasif atas
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh
Teradu/Terlapor;
4. Memberhentikan secara tetap para Teradu/Terlapor dari Jabatan KPU Intan
Jaya.
[2.3] BUKTI PARA PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti
sebagai berikut:
KODE
NO. KETERANGAN
BUKTI
1. P-1 : Rekomendasi Nomor : 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019,
tanggal 15 Mei 2019;
2. P-2 : Form DB2-KPU DPRP
3. P-3 : Form DB1-DPRP Dapil Papua 3, Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRP
4. P-4 : Form DB1-DPRP Dapil Papua 3, Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRP.
5. P-5 : Form C1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Sugapa, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
6. P-6 : Form C1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Agisiga, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
7 P-7 : Form DAA1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Agisiga, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
8. P-8 : Form DA1 Plano-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Agisiga, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
9. P-9 : Form DA1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Agisiga, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
10. P-10 : Form C1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Hitadipa, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
11. P-11 : Form C1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Homeyo, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
12. P-12 : Form C1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Biandoga, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
13. P-13 : Form C1-DPRP Dapil Papua 3, Distrik Hitadipa, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRP
14. P-14 : Form DC1-DPRP Dapil Papua 3, Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRP
15. P-15 : Form C1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1,
Distrik Ugimba, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD
16 P-16 : Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1,
Desa Ugimba, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Calon Anggota DPRD
17 P-17 : Form DA1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1,
Distrik Ugimba, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD
18 P-18 : Form DB1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1,
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD
19 P-19 : Keputusan Teradu Nomor : 11/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten Intan Jaya
20 P-20 : Keputusan Teradu Nomor : 12/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
[2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi dan
menerangkan sebagai berikut:
1. Alfius Japuga
Mantan Anggota PPD Ugimba. Pada tanggal 27 April 2019 dilakukan rekapitulasi
tingkat Distrik di Ugimba. Bahwa saksi saat diminta untuk menjelaskan proses
rekapitulasi oleh majelis, namun saksi tidak menjelaskan proses rekapitulasi di
tingkat Distrik.
2. Yuneri
Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Amanat Nasional. Saksi menerangkan
bahwa masyarakat Hitadipa menggunakan sistem noken ikat. Masyarakat
mengikat suara untuk Aner Maisini. Terkait perolehan suara Ones Kogoya
mendapatkan 4.164 suara yang di dapat dari 3 kampung. Sumber data perolehan
suara sebanyak 4.164 suara berdasarkan dokumen C1. Saksi tidak mendapatkan
salinan C1 karena tidak diberikan.
3. Yosias Selegani
Mantan Panwascam Distrik Sugapa. Saksi menerangkan saat rekapitulasi
berlangsung, saksi berada di lapangan. Terkait rapat pleno rekapitulasi di Distrik
Sugapa, Saksi menerangkan bahwa PPD Distrik Sugapa tidak pernah ada dan
tidak menyelenggarakan pleno tingkat Distrik. Saksi menerangkan terkait
perolehan suara Aner Maisini sebanyak 10000 lebih yang diperoleh dari 17
kampung. Saksi mengetahui perolehan suara Aner Maisini sebanyak 10000 lebih
dari Formulir Model DA1 Distrik Sugapa yang diperoleh dari staf PPD.
4. Mantan Anggota PPD Agisiga
Distrik Agisiga menggunakan sistim noken ikat. Masyarakat mengikat suara
untuk Aner Maisini. Saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2019 PPD
melakukan rekapitulasi di Distrik Agisiga. Saksi menjelaskan proses rekapitulasi
dari tingkat desa hingga tingkat Distrik. Saksi menjelaskan saat Pleno
Rekapitulasi di tingkat Distrik dihadiri Saksi Partai dan PPS. Saksi menerangkan
pada tanggal 26 April 2019 dilakukan rekap ulang di kantor KPU Kabupaten Intan
Jaya. Teradu III menelpon untuk membaca ulang hasil rekapitulasi tingkat Distrik
Agisiga. Saksi menerangkan perolehan Aner Maisini 5000 suara dan Apneil Sani
4132 suara. Data perolehan suara berdasarkan C1 dan DAA1, namun terjadi
perubahan.
[2.5] KESIMPULAN PARA PENGADU
1. Bahwa para Teradu telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan atas
Pokok Aduan Pertama Pengadu, yang pada pokoknya para Teradu membenarkan
dan mengakui telah memindahkan tempat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten keluar dari Kab. Intan Jaya yaitu
di pindahkan ke Kota Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, di Hotel
Grand Abe Lantai 2, sebagaimana Bukti P-1 Pengadu (hasil Pengawasan Bawaslu
Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 102/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019), sebagaimana Fakta-Fakta
Persidangan antara lain :
a) Bahwa Teradu mengakui telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara sampai dengan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Kabupaten, di 3 (tiga) tempat/Kabupaten yaitu :
Bahwa Teradu pada tanggal 3 s.d 10 Mei 2019, melaksanakan Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Sugapa, Kabupaten
Intan Jaya, untuk 7 (tujuh) Distrik (Distrik Sugapa, Homeyo, Wandai,
Biandoga, Agisiga, Hitadipa dan Tomosiga);
Bahwa Teradu pada tanggal 10 s.d 12 Mei 2019, melaksanakan Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kabupaten Nabire,
untuk Distrik Ugimba, dan ;
Bahwa Teradu pada tanggal 13 Mei 2019, berangkat ke Jayapura dan pada
tanggal 15 Mei 2019, Teradu melaksanakan Pleno Penetapan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya, di Hotel Grand
Abe Lantai 2 Kota Jayapura dan ditetapkan dalam Formulir DB1 – DPRP
Dapil Papua 3 yang ditandatangani oleh Teradu.
Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan oleh Teradu termasuk tempat
pelaksanaannya.
b) Bahwa pemindahan tempat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara sampai dengan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Kabupaten, yang di laksanakan di 3 (tiga) tempat (Kabupaten) tersebut
diatas tidak didasarkan pada :
Adanya alasan khusus atau tertentu dari Teradu tentang keadaan/kejadian
(peristiwa) yang luar biasa sebagai dasar/alasan untuk dipindahkannya
tempat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
sampai dengan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
Kabupaten diluar dari Kabupaten Intan Jaya;
Tidak adanya pernyataan resmi secara lisan maupun tertulis dari Kepolisian
Intan Jaya, terkait tidak adanya jaminan keamanan dari Kepolisian Intan
Jaya apabila Pleno Tingkat Kabupaten dilaksanakan Teradu di Intan Jaya;
Teradu tidak pernah membuat surat tertulis secara resmi kepada Kepolisian
Intan Jaya yang pada intinya meminta kajian atau telaah terkait kondisi
keamanan Intan Jaya sebelum memindahkan tempat pelaksanaan Pleno
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nabire dan Pleno
Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Jayapura;
c) Bahwa Bawaslu Intan Jaya mengakui tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi
atas temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu, sebagai
bentuk pengawasan yang melekat pada Tugas dan Tanggungjawab serta
wewenang Bawaslu Intan Jaya atas kinerja Teradu yang bertentangan dengan
Undang-undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Bahwa perbuatan Teradu dan sikap pasifnya Bawaslu Intan Jaya tersebut diatas
merupakan perbuatan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan
secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif, dan menunjukkan tidak adanya niat
Teradu/Terlapor maupun Bawaslu Intan Jaya untuk menjalankan tugas dan
wewenangnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat semata-
mata demi terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
memberikan kepastian hukum sebagai cerminan professional kerja penyelenggara
pemilu yang efisien dengan memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana
sesuai prosedur dan tepat sasaran, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, c, d,
dan h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 5
ayat (1) huruf c, d, e, dan Pasal 6 ayat (3) huruf f, h, dan Pasal 18 huruf a,
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bahwa Teradu telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan atas Pokok
Aduan Kedua Pengadu Aner Maisini, SH.MH, yang pada pokoknya Teradu
membenarkan dan mengakui telah mengeluarkan dan membagikan 2 (dua) Formulir
DB1-DPRP Dapil Papua 3 kepada Pengadu sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti P-4,
dengan hasil perolehan suara yang berbeda sebagaimana Fakta-Fakta Persidangan
antara lain :
a) Teradu mengakui bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand
Abe Lantai 2 Kota Jayapura telah mengeluarkan Formulir DB1-DPR, DPD, DPRP,
DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak membagikan atau memberikan Formulir
DB1 dimaksud kepada Saksi Partai dan Bawaslu Intan Jaya tanpa alasan yang
jelas;
b) Teradu mengakui bahwa Teradu baru membagikan atau memberikan Formulir
DB1-DPR, DPD, DPRP, DPRD Kabupaten/Kota, kepada Saksi Partai dan
Bawaslu Intan Jaya setelah Teradu menerima Rekomendasi dari Bawaslu
Provinsi Papua tertanggal 15 Mei 2019, terkait Pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan Teradu;
c) Teradu mengakui bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand
Abe Kota Jayapura, Teradu memberikan Formulir DB1-DPRP Dapil Papua 3
(DB1 yang ke-1) kepada Pengadu Aner Maisini sebagaimana Bukti P-3 dengan
hasil perolehan suara Pengadu sebanyak 6.724 suara yang tidak sesuai dengan
hasil perolehan suara Pengadu yang seharusnya sebanyak 39.764 suara
sebagaimana Bukti P-5, P-6, P-7, P-
8, P-10, P-11, P-12. Atas Bukti Pengadu tersebut Teradu tidak pernah
memberikan/menunjukkan di persidangan Bukti sandingan yang dijadikan
dasar atau rujukkan Teradu dalam Penetapan Perolehan Suara Pengadu
sebanyak 6.724 suara;
d) Teradu mengakui bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand
Abe Kota Jayapura, Teradu kembali mengeluarkan dan memberikan Formulir
DB1-DPRP Dapil Papua 3 (DB1 yang ke-2) kepada Pengadu Aner Maisini dengan
perolehan suara sebanyak 22.210 suara, yang berdasarkan pengakuan Teradu
merupakan Formulir DB1-DPRP Dapil Papua 3 hasil revisi/perbaikan atas
keberatan Pengadu yang kemudian diakomodir oleh Teradu dan ditandatangani
serta dibubuhkan stempel/cap resmi KPU Intan Jaya oleh Teradu diluar Pleno
Resmi KPU Intan Jaya;
e) Teradu mengakui bahwa dari 2 (dua) Formulir DB1-DPRP Dapil Papua 3 yang
berbeda tersebut diatas, Teradu kemudian menyerahkan DB1-DPRP Dapil Papua
3 yang ke-1 (pertama) dengan hasil perolehan suara Pengadu sebanyak 6.724
suara kepada KPU Provinsi Papua pada saat Pleno Tingkat Provinsi tanggal 19
Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Abe Kota Jayapura yang kemudian
ditetapkan dalam Formulir DC1-DPRP Dapil Papua 3 oleh KPU Provinsi Papua,
sedangkan DB1-DPRP Dapil Papua 3 yang di keluarkan ke-2 (dua) dan
ditandatangani serta dibubuhkan stempel/cap resmi penyelenggara oleh
Teradu/Terlapor diakui Teradu hanya sebagai tindakan tipu muslihat yang
dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja bertujuan untuk
mengelabui/mempermainkan Pengadu Aner Maisini, SH.MH.
Bahwa perbuatan Teradu/Terlapor tersebut diatas merupakan perbuatan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menunjukkan atau
mencerminkan:
a. Tidak adanya niat Teradu/Terlapor untuk menjalankan tugas dan
wewenangnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan bersih
dari campur tangan atau pengaruh siapapun, semata-mata demi
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
memberikan kepastian hukum sebagai cerminan professional kerja
penyelenggara pemilu.
b. Kurangnya keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang
luas dari Teradu sehingga menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan
tugas dengan memihak pada satu atau beberapa peserta pemilu menyebabkan
adanya perlakuan yang tidak sama kepada calon atau peserta pemilu lainnya
dan juga menyebabkan tidak dapat diambil atau dilakukannya tindakan tegas
sesuai prosedur berdasarkan yuridiksi Penyelenggara Pemilu.
Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b, c, d, h, dan k, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat
(1) huruf c, d, e, dan Pasal 6 ayat (3) huruf f, h, dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9
huruf a, dan Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf a, b, c, d, dan Pasal 15 huruf a,
e, g, dan Pasal 18 huruf a, Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Bahwa Teradu telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan atas Pokok
Aduan Ketiga Para Pengadu, yang pada pokoknya Teradu menerangkan hasil
perolehan suara para Pengadu sebagai berikut :
3.1. Hasil Perolehan Suara Pengadu Aner Maisini, SH.MH, menurut Teradu :
a) Di Distrik Sugapa
Teradu menerangkan bahwa Pengadu Aner Maisini tidak memperoleh
suara (alias Nol) di Distrik Sugapa, dan Teradu mengakui bahwa
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dimuat dalam Formulir DB1-
DPRP Dapil Papua 3 bersumber dari data Tunggal Tingkat Distrik
Sugapa yaitu DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang tidak pernah
disandingkan dengan sumber data Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
tingkat bawah yaitu C1-DPRP dan DAA1-DPRP Dapil Papua 3 yang
merupakan data kongkrit hasil perolehan suara masing-masing
peserta pemilu DPRP Dapil Papua 3 Tahun 2019.
Bahwa Teradu tidak pernah mengajukan/menunjukan bukti resmi
dihadapan Majelis Sidang DKPP berupa :
- Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat TPS dari semua
Kelurahan di Distrik Sugapa, yang merupakan sumber data awal
dan bukti kongkrit hasil perolehan suara masing-masing peserta
pemilu sebagai data sandingan atas bukti salinan Formulir C1-
DPRP Dapil Papua 3 yang diajukan Pengadu (Bukti P-5).
- Formulir DAA1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat Kelurahan/Kampung
dari semua Kelurahan/Kampung di Distrik Sugapa, yang
merupakan sumber data ke dua Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara bersumber dari Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik
Sugapa dan merupakan bukti kongkrit hasil perolehan suara
masing-masing peserta pemilu.
Teradu mengakui bahwa benar di Distrik Sugapa terdapat
Kelurahan/Kampung Ekenemba dan Titigi, yang mana di 2 (dua)
Kelurahan/Kampung tersebut di huni oleh keluarga besar Maisini.
Teradu mengakui bahwa benar system pemungutan suara pada Pemilu
Legeslatif Tahun 2019 di Kab. Intan Jaya menggunakan system
Noken/Ikat.
Tanggapan Pengadu Aner Maisini, SH.MH, atas keterangan/jawaban
Teradu diatas bahwa :
Pengadu mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRP Dapil
Papua 3 pada Pemilu Tahun 2019, salah satunya dikarenakan
adanya desakan dan dukungan dari keluarga besar Maisini yang
berdomisili di Kabupaten Intan Jaya termasuk didalamnya Marga
Maisini dari Kelurahan/Kampung Ekenemba (7 TPS) dan Titigi (3
TPS) Distrik Sugapa, yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu
Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRP dan DPRD Kab/Kota
Tahun 2019.
Bahwa berdasarkan Bukti P-5 Pengadu, Pengadu memperoleh
suara:
- Di Kampung Enemba berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 1.820 suara di 7 (tujuh) TPS,
berdasarkan salinan C1-DPRP Dapil Papua 3 dari TPS 1 s.d TPS
7.
- Di Kampung Titigi berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 874 suara di 3 (tiga) TPS,
berdasarkan salinan C1-DPRP Dapil Papua 3 dari TPS 1 s.d TPS
3.
Bahwa saksi Pengadu atas nama Yosias Selegani adalah mantan
Panwas Distrik Sugapa yang menerangkan bahwa :
- Benar saksi melihat, mendengar dan mengetahui Pengadu Aner
Maisini, SH.MH. memperoleh suara di Distrik Sugapa sebanyak
10.807 suara yang kemudian suara Pengadu tersebut di Nol kan
oleh Teradu.
- Bahwa benar di Distrik Sugapa terdapat Kelurahan/Kampung
Ekenemba dan Titigi, yang mana di 2 (dua) Kelurahan/Kampung
tersebut di huni oleh keluarga besar Maisini
Bahwa berdasarkan fakta Pengadu diatas dan berdasarkan
keterangan dan jawaban Teradu bahwa benar di Distrik Sugapa
terdapat Kelurahan/Kampung Enemba dan Titigi dan
didiami/ditinggali oleh Keluarga/Marga Maisini yang telah
memberikan suara/hak politiknya berdasarkan system Noken/Ikat,
maka Pengadu merasa sudah cukup untuk membuktikan dan
memberikan keyakinan kepada Majelis Sidang DKPP bahwa
keterangan pihak Teradu yang menerangan bahwa pihak Pengadu
tidak memperoleh suara (alias Nol) adalah keterangan bohong
belaka yang sengaja di sampaikan semata-mata hanya untuk
mengelabui Majelis Sidang DKPP atas Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu secara
Terstruktur, Sistimatis dan Masif.
b) Di Distrik Agisiga
Teradu menerangkan bahwa Pengadu Aner Maisini tidak memperoleh
suara (alias Nol) di Distrik Agisiga, akan tetapi Teradu tidak
menjelaskan dari mana sumber data perolehan suara yang dijadikan
acuan untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang
dimuat dalam Formulir DB1-DPRP Dapil Papua 3 tersebut.
Bahwa Teradu tidak pernah menunjukkan/mengajukan bukti resmi
dihadapan Majelis Sidang DKPP berupa :
- Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat TPS dari semua
Kelurahan di Distrik Agisiga, yang merupakan sumber data awal
dan bukti kongkrit hasil perolehan suara masing-masing peserta
pemilu sebagai data sandingan atas bukti Foto Hologram Formulir
C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Agisiga by CamScanner Androit
(karena penyelenggara tidak memberikan salinan Formulir C1-
DPRP Dapil Papua 3 Distrik Agisiga kepada Saksi Partai) Bukti P-6
Pengadu.
- Formulir DAA1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat Kelurahan/Kampung
dari semua Kelurahan/Kampung di Distrik Agisiga, yang
merupakan sumber data ke dua Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara bersumber dari Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik
Agisiga dan merupakan bukti kongkrit hasil perolehan suara
masing-masing peserta pemilu untuk disandingkan dengan Bukti
P-7 Pengadu yaitu Formulir DAA1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat
Kelurahan/Kampung dari semua Kelurahan/Kampung di Distrik
Agisiga.
- Formulir DA1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat Distrik Agisiga, yang
merupakan sumber data ke tiga Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara bersumber dari Formulir C1 dan DAA1-DPRP Dapil Papua 3
Distrik Agisiga dan merupakan bukti kongkrit hasil perolehan
suara masing-masing peserta pemilu untuk disandingkan dengan
Bukti P-9 Pengadu yaitu Formulir DA1-DPRP Dapil Papua 3
tingkat Distrik Agisiga.
Tanggapan Pengadu Aner Maisini, SH.MH, atas keterangan/jawaban
Teradu diatas bahwa :
Bahwa berdasarkan Bukti P-6 Pengadu, yaitu Foto Hologram
Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Agisiga by CamScanner
Androit (karena penyelenggara tidak memberikan salinan Formulir
C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Agisiga kepada Saksi Partai),
Pengadu memperoleh suara :
- Di Kampung Agisiga berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 747 suara di TPS 1,2 dan 3.
- Di Kampung Tausiga berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 1.082 suara di TPS 1,2,3 dan 4.
- Di Kampung Unabundoga berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 1.383 suara di TPS 1,2,3,4
dan 5.
- Di Kampung Mbamogo berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 1.050 suara di TPS 1, 2, 3, dan 4.
Di Kampung Soali berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
-
memperoleh suara sebanyak 548 suara di TPS 1 dan 2.
- Di Kampung Tembage berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 1.166 suara di TPS 1,2,3,4 dan 5.
- Di Kampung Nabia berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 816 suara di TPS 1, 2, dan 3.
- Di Kampung Kombosiga berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 908 suara di TPS 1, 2, 3,
dan 4.
- Di Kampung Janasiga berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 539 suara di TPS 1, dan 2.
- Di Kampung Danggoa berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 893 suara di TPS 1, 2, 3, dan 4.
Bahwa berdasarkan fakta Pengadu diatas, Pengadu memperoleh
suara di Distrik Agisiga sebanyak 9.132 suara berdasarkan system
Noken/Ikat, sebagaimana Bukti P-6 dan P-7 Pengadu yaitu Formulir
C1 dan DAA1 - DPRP Dapil Papua 3 Distrik Agisiga.
Bahwa kemudian Hasil Perolehan Suara Pengadu sebanyak 9.132
suara di Distrik Agisiga tersebut diatas, dirubah oleh Teradu
menjadi 5.000 suara dengan cara memaksa PPD/PPK Agisiga untuk
melakukan perubahan suara pada Formulir DA1-DPRP Dapil Papua
3, Bukti P-9 dan P-21.
Bahwa saksi Pengadu atas nama Yustianus Agimbau anggota PPD
Agisiga adalah mantan anak buah Teradu/Terlapor, menerangkan
bahwa sesungguhnya Pengadu memperoleh suara sebanyak 9.132
suara yang kemudian atas desakan Teradu memaksakan kepada
PPD Agisiga untuk menetapkan suara Pengadu menjadi 5.000
suara, sebagaimana Bukti P-9 dan P-21 Pengadu.
Hal tersebut diatas menurut Pengadu sudah cukup memberikan
keyakinan kepada Majelis Sidang DKPP bahwa keterangan pihak
Teradu yang menerangan bahwa pihak Pengadu tidak memperoleh
suara (alias Nol) adalah keterangan bohong belaka yang sengaja di
sampaikan semata-mata hanya untuk mengelabui Majelis Sidang DKPP
atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh
Teradu secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif.
c) Di Distrik Hitadipa
Teradu menerangkan bahwa Pengadu Aner Maisini memperoleh suara
sebanyak 4.724 di Distrik Hitadipa, dan Teradu mengakui bahwa
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dimuat dalam Formulir DB1-
DPRP Dapil Papua 3 bersumber dari data Tunggal Tingkat Distrik
Hitadipa yaitu DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang tidak pernah
ditunjukkan/diajukan Teradu di hadapan Majelis Sidang DKPP untuk
disandingkan dengan data Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat
bawah yaitu C1-DPRP dan DAA1-DPRP Dapil Papua 3 yang merupakan
data kongkrit hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu
DPRP Dapil Papua 3 Tahun 2019.
Bahwa Teradu tidak pernah mengajukan/menunjukan bukti resmi
dihadapan Majelis Sidang DKPP berupa:
- Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat TPS dari semua Kelurahan
di Distrik Hitadipa, yang merupakan sumber data awal dan bukti
kongkrit hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu
sebagai data sandingan atas bukti Foto Hologram Formulir C1-
DPRP Dapil Papua 3 yang diajukan Pengadu Bukti P-10.
- Formulir DAA1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat Kelurahan/Kampung di
Distrik Hitadipa, yang merupakan sumber data ke dua Rekapitulasi
Hasil Perolehan Suara bersumber dari Formulir C1-DPRP Dapil
Papua 3 dan merupakan bukti kongkrit hasil perolehan suara
masing-masing peserta pemilu.
Tanggapan Pengadu Aner Maisini, SH.MH, atas keterangan/jawaban
Teradu diatas bahwa :
Bahwa berdasarkan Bukti P-10 Pengadu, yaitu Foto Hologram dan
sebagian salinan Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Hitadipa
by CamScanner Androit (karena penyelenggara tidak memberikan
salinan Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Hitadipa kepada
Saksi Partai), Pengadu memperoleh suara di Distrik Hitadipa
sebanyak 6.471 suara sebagaimana Bukti P-10.
Bahwa kemudian Hasil Perolehan Suara Pengadu tersebut dirubah
oleh Teradu menjadi 4.724 suara Bukti P-3.
d) Distrik Homeyo dan Distrik Biandoga
Bahwa untuk kedua Distrik tersebut diatas, Teradu/Terlapor didalam
persidangan tidak memberikan tanggapan/keterangan atas pokok aduan
Pengadu dan untuk itu Pengadu tidak perlu menyampaikan tanggapan,
karena dengan tidak adanya tanggapan/keterangan dari Teradu/Terlapor
maka Pengadu menganggap pokok aduan Pengadu sudah diakui oleh
Teradu.
3.2. Hasil Perolehan Suara Pengadu Ones Kogoya, di Distrik Hitadipa menurut
Teradu:
Teradu menerangkan bahwa Pengadu Ones Kogoya tidak memperoleh
suara (alias Nol) di Distrik Hitadipa, dan Teradu mengakui bahwa
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dimuat dalam Formulir DB1-
DPRP Dapil Papua 3 bersumber dari data Tunggal Tingkat Distrik
Hitadipa yaitu DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang tidak pernah
disandingkan dengan sumber data Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
tingkat bawah yaitu C1-DPRP dan DAA1-DPRP Dapil Papua 3 yang
merupakan data kongkrit hasil perolehan suara masing-masing
peserta pemilu DPRP Dapil Papua 3 Tahun 2019.
Bahwa Teradu tidak pernah mengajukan/menunjukan bukti resmi
dihadapan Majelis Sidang DKPP berupa :
- Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat TPS dari semua
Kelurahan di Distrik Hitadipa, yang merupakan sumber data awal
dan bukti kongkrit hasil perolehan suara masing-masing peserta
pemilu sebagai data sandingan atas bukti Foto Hologram Formulir
C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Hitadipa yang diajukan Pengadu.
- Formulir DAA1-DPRP Dapil Papua 3 tingkat Kelurahan/Kampung
dari semua Kelurahan/Kampung di Distrik Hitadipa, yang
merupakan sumber data ke dua Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara bersumber dari Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik
Hitadipa dan merupakan bukti kongkrit hasil perolehan suara
masing-masing peserta pemilu.
Tanggapan atas keterangan/jawaban Teradu diatas bahwa :
Bahwa berdasarkan Bukti P-13 Pengadu, yaitu Foto Hologram
Formulir C1-DPRP Dapil Papua 3 Distrik Hitadipa by CamScanner
Androit (karena penyelenggara tidak memberikan salinan Formulir
C1-DPRP Dapil Papua 3 kepada Saksi Partai), Pengadu memperoleh
suara :
- Di Kampung Wabui berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 300 suara di TPS 3.
- Di Kampung Janamba berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 1.800 suara di 6 (enam) TPS yaitu
TPS 1 s.d 6.
- Di Kampung Kulapa berdasarkan system Noken/Ikat Pengadu
memperoleh suara sebanyak 2.064 suara di 8 (delapan) TPS
yaitu TPS 1 s.d 8.
Bahwa berdasarkan fakta Pengadu diatas, Pengadu memperoleh
suara di Distrik Hitadipa sebanyak 4.164 suara berdasarkan system
Noken/Ikat, yang mana oleh Teradu/Terlapor tidak pernah
mengajukan/menunjukan Bukti Formulir Hologram C1-DPRP Dapil
Papua 3 Distrik Hitadipa sebagai data sandingan terhadap Bukti P-
13 yang diajukan Pengadu.
Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi atas nama Yuneri
Laniya adalah saksi partai menerangkan bahwa Pengadu
memperoleh suara sebanyak 4.164 di Distrik Hitadipa.
Hal tersebut diatas menurut Pengadu sudah cukup memberikan
keyakinan kepada Majelis Sidang DKPP bahwa keterangan pihak
Teradu yang menerangan bahwa pihak Pengadu tidak memperoleh
suara (alias Nol) adalah keterangan bohong belaka yang sengaja di
sampaikan semata-mata hanya untuk mengelabui Majelis Sidang DKPP
atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh
Teradu secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif.
3.3. Hasil Perolehan Suara Pengadu Elinus Kobogau .SH, di Distrik Ugimba
menurut Teradu :
Teradu menerangkan bahwa Pengadu Elinus Kobogau, SH memperoleh
suara sebanyak 50 suara di Distrik Ugimba, dan Teradu mengakui bahwa
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dimuat dalam Formulir DB1-
DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1, bersumber dari
data Tunggal Tingkat Distrik Ugimba yaitu DA1-DPRD Kabupaten/Kota
Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 yang tidak pernah disandingkan dengan
sumber data Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat bawah yaitu C1-
DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota
Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 yang merupakan data kongkrit hasil
perolehan suara masing-masing peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota
Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 Tahun 2019.
Bahwa Teradu tidak pernah mengajukan/menunjukan bukti resmi
dihadapan Majelis Sidang DKPP berupa:
- Formulir C1- DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1
tingkat TPS dari semua Kelurahan di Distrik Ugimba, yang
merupakan sumber data awal dan bukti kongkrit hasil perolehan
suara masing-masing peserta pemilu sebagai data sandingan atas
bukti Foto Hologram Formulir C1- DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya
Dapil Intan Jaya 1 Distrik Ugimba yang diajukan Pengadu.
- Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1
tingkat Kelurahan/Kampung dari semua Kelurahan/Kampung di
Distrik Ugimba, yang merupakan sumber data ke dua Rekapitulasi
Hasil Perolehan Suara bersumber dari Formulir C1-DPRD
Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 Distrik Ugimba dan
merupakan bukti kongkrit hasil perolehan suara masing-masing
peserta pemilu.
Bahwa Teradu telah menuduh Pengadu sering pergi – pulang (mondar-
mandir) dari Distrik Sugapa ke Distrik Ugimba dan membawa lari C1-
DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 bersama PPD
Distrik Ugimba, akan tetapi Teradu tidak pernah menghadirkan saksi
mata dan juga menunjukkan bukti foto atas tuduhannya tersebut.
Tanggapan Pengadu Elinus Kobogau, SH atas keterangan/jawaban dan
tuduhan pidana Teradu diatas bahwa :
Bahwa berdasarkan Bukti P-15 yang diperkuat dengan Bukti P-16
Pengadu, yaitu Foto Hologram Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota
Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 Distrik Ugimba (karena penyelenggara
tidak memberikan salinan Formulir C1- DPRD Kabupaten/Kota Intan
Jaya Dapil Intan Jaya 1 Distrik Ugimba kepada Saksi Partai), dan
salinan
Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya
1;Pengadu memperoleh suara :
- Di Kampung/Desa Dukendopa berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 180 suara di TPS 1.
- Di Kampung/Desa Gamagae berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 200 suara di TPS 1.
- Di Kampung/Desa Pigabu berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 110 suara di TPS 1.
- Di Kampung/Desa Ugimba berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 170 suara di TPS 1.
- Di Kampung/Desa Bunaopa berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 170 suara di TPS 1.
- Di Kampung/Desa Teteopa berdasarkan system Noken/Ikat
Pengadu memperoleh suara sebanyak 170 suara di TPS 1.
Bahwa berdasarkan fakta Pengadu diatas, Pengadu memperoleh
suara di Distrik Ugimba sebanyak 1.000 suara berdasarkan system
Noken/Ikat, yang mana oleh Teradu/Terlapor tidak pernah
mengajukan/menunjukan Bukti Formulir Hologram C1-DPRD dan
Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya
1 Distrik Ugimba sebagai data sandingan terhadap Bukti P-15 dan
Bukti P-16 yang diajukan Pengadu.
Bahwa saksi atas nama Alfius Japuga anggota PPD Ugimba adalah
mantan anak buah Teradu/Terlapor, yang pada intinya
menerangkan bahwa di Distrik Ugimba Pengadu memperoleh suara
sebanyak 1.000 suara akan tetapi kemudian perolehan suara
Pengadu tersebut dikurangi/dirubah oleh PPD atas permintaan dan
desakan Teradu menjadi 50 suara.
Bahwa Pengadu berdomisili di Sugapa Ibu Kota Kabupaten Intan
Jaya yang mana jarak dari Distrik Sugapa ke Distrik Ugimba
berjarak kurang lebih (±) 15 kilometer dengan medan kurang
bersahabat karena harus melewati hutan, menuruni lembah,
mendaki gunung/bukit, menyeberangi sungai, dan ditambah lagi
gangguan binatang buas/berbisa serta jalan bebatuan karena jalan
yang ada belum diaspal, sehingga sangat tidak mungkin untuk
dilalui berulang-ulang kali pergi-pulang/mondar-mandir/wara-wiri
oleh Pengadu sebagaimana apa yang dituduhkan oleh
Teradu/Terlapor.
Hal ini membuktikan bahwa Teradu selalu memberikan keterangan
yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan di hadapan Majelis
Sidang DKPP seperti menghadirkan saksi mata atau bukti foto yang
menunjukkan bahwa tuduhan Teradu adalah benar, serta tidak
adanya laporan Teradu atas tuduhan pelanggaran pidana pemilu
tersebut ke Sentra Penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Intan
Jaya.
Fakta-fakta persidangan tersebut diatas sudah sangat jelas dan cukup
untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Sidang DKPP bahwa
keterangan pihak Teradu yang menerangan bahwa pihak Pengadu
hanya memperoleh suara sebanyak 50 suara di Distrik Ugimba dan
telah melakukan Tindak Pidana Pemilu adalah tidak benar dan
merupakan keterangan bohong belaka yang sengaja di sampaikan
Teradu/Terlapor semata-mata hanya untuk mengelabui Majelis Sidang
DKPP atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan
oleh Teradu secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif.
4. Bahwa Teradu telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan atas Pokok
Aduan Keempat Pengadu, yang pada pokoknya Teradu membenarkan dan mengakui
telah mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor : 11/PL.01-
Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Intan Jaya dan Keputusan Nomor : 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019
tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, yang tidak sesuai atau berbeda dan bertentangan dengan Produk
Hukum Teradu sebelumnya yang telah dikeluarkan dan ditetapkan berupa
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan pada
Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1, (Bukti P-18,
P-19 dan P-20); sebagaimana Fakta-Fakta Persidangan antara lain :
a) Teradu mengakui bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand
Abe Lantai 2 Kota Jayapura telah mengeluarkan Formulir DB1-DPRD
Kabupaten/Kota Intan Jaya dengan hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara masing-masing Partai Peserta Pemilu sebagai berikut :
Produk Hukum Teradu
DB1 – DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1
No.
7 (Tujuh) Kursi
Urut
PARTAI Hasil Perolehan Suara Partai
Parta
i
Bilangan Pembagi Peringk
Suara
at/Kurs Nama Calon
Partai 1 3 5 i
1. PKB 1.262 1.262 420 252
GERINDR
2. 1.757 1.757 585 351 4 Benyamin Wea
A
3. PDIP 2.851 2.851 950 570 2 Elias Sani
4. GOLKAR 765 765 255 153
5. NASDEM 1.216 1.216 405 243
6. GARUDA - - - -
BERKARY
7. 6 6 2 1
A
8. PKS 1.179 1.179 393 236
9. PERINDO 1.543 1.543 514 308 6 Vincen Sondegau
10. PPP 1.466 1.466 488 293 7 Tomas Duwitau
11. PSI - - - -
12. PAN 2.701 2.701 900 540 3 Martinus
Maisini, ST
Andarias
13. HANURA 1.680 1.680 560 336 5
Duwitau
DEMOKR 131
14. 3.957 3.957 791 1 Melianus Belau
AT 9
19. PBB - - - -
20. PKPI 1.093 1.093 365 219
21.47 21.47
Jumlah 7
6 6
b) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Hotel Grand Abe Kota
Jayapura Teradu mengakui telah merubah/mengganti Produk Hukum Teradu
sebelumnya yaitu Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
berdasarkan Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota Intan Jaya Dapil Intan Jaya
1, yang kemudian Hasil Perolehan Suara tersebut diatas dirubah/diganti oleh
Teradu dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor :
11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Keputusan Nomor : 12/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :
Hasil Perolehan Suara Partai Berdasarkan SK. KPU
Kabupaten
No. Intan Jaya No. 11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019
Urut Dan No. 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019
PARTAI
Parta Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1
i
Bilangan Pembagi Peringk
Suara
at/Kurs Nama Calon
Partai 1 3 5 i
1. PKB 1.262 1.262 421 252
GERINDR
2. 1.757 1.757 586 351 4 Benyamin Wea
A
3. PDIP 2.851 2.851 950 570 2 Elias Sani
4. GOLKAR 165 165 55 33
5. NASDEM 1.216 1.216 405 243
6. GARUDA - - - -
BERKARY
7. 6 6 2 1
A
8. PKS 1.179 1.179 393 236
9. PERINDO 1.543 1.543 514 309 6 Vincen Sondegau
10. PPP 1.466 1.466 489 293
11. PSI - - - -
Martinus
12. PAN 2.701 2.701 900 540 3
Maisini, ST
Andarias
13. HANURA 1.680 1.680 560 336 5
Duwitau
DEMOKR 1.31
14. 3.957 3.957 791 1 Melianus Belau
AT 9
19. PBB - - - -
20. PKPI 1.693 1.693 564 339 7 Titus Kobogau
21.47 21.47 7.15 4.29
Jumlah 7
6 6 3 0
c) Teradu mengakui bahwa perubahan/penggantian angka hasil Penetapan
Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Intan Jaya
Dapil Intan Jaya 1, yang dirubah/diganti Teradu kedalam Keputusan KPU Kab.
Intan Jaya Nomor : 11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06
Agustus 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Keputusan Nomor :
12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dilakukan
oleh Teradu dengan penuh kesadaran untuk sengaja melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu atas dasar permintaan sekelompok kecil orang (12 orang)
yang tidak jelas dasarnya dan atas permintaan Partai Golkar yang kemudian
diakomodir Teradu merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
yang tidak dapat dibenarkan serta dipertanggungjawabkan secara hukum;
d) Bahwa perbuatan Teradu tersebut diatas sudah melanggar dan menciderai Hak
Politik Masyarakat Intan Jaya dan Partai Persatuan Pembangunan (P3) pada
umumnya serta Hak Politik Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan
atas nama Tomas Duwitau, S.IP pada khususnya sebagai Warga Negara
Indonesia yang dijamin dan dilindungi Hak Politiknya oleh Negara untuk di
tetapkan serta dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi kemudian harapan tersebut menjadi
terkoyak-koyak dan sirna oleh karena perbuatan Teradu/Terlapor ;
e) Bahwa Bawaslu Intan Jaya mengakui melakukan pengawasan melekat kepada
Teradu terkait perubahan/penggantian angka hasil Penetapan Rekapitulasi
Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Intan Jaya Dapil Intan
Jaya 1, yang dirubah/diganti Teradu kedalam Keputusan KPU Kab. Intan Jaya
Nomor : 11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019,
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Keputusan Nomor : 12/PL.01-
Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan
Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi Bawaslu Intan Jaya
bersikap pasif dengan tidak mengeluarkan produk hukum berupa Rekomendasi
dan Penindakan atas temuan pelanggaran kode etik yang dilakukan Teradu dan
juga tidak menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu tersebut ke Sentra
Penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Intan Jaya untuk diproses unsur
pelanggaran pidananya sebagaimana Pasal 1 ayat (19), ayat (38), dan Pasal 101
huruf a, dan Pasal 102 ayat (2), dan Pasal 103, dan Pasal 104, Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bahwa perbuatan Teradu/Terlapor pada pokok aduan keempat pengadu tersebut
diatas terbukti Teradu Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
menunjukkan atau mencerminkan:
a. Tidak adanya niat Teradu/Terlapor untuk menjalankan tugas dan
wewenangnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan bersih
dari campur tangan atau pengaruh siapapun, semata-mata demi
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
memberikan kepastian hukum sebagai cerminan professional kerja
penyelenggara pemilu.
b. Kurangnya keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang
luas dari Teradu sehingga menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan
tugas dengan memihak pada satu atau beberapa peserta pemilu menyebabkan
adanya perlakuan yang tidak sama kepada calon atau peserta pemilu lainnya
dan juga menyebabkan tidak dapat diambil atau dilakukannya tindakan tegas
sesuai prosedur berdasarkan yuridiksi Penyelenggara Pemilu.
Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b, c, d, h, dan k, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat
(1) huruf c, d, e, dan Pasal 6 ayat (3) huruf f, h, dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9
huruf a, dan Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf a, b, c, d, dan Pasal 15 huruf a,
e, g, dan Pasal 18 huruf a, Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Berdasarkan uraian fakta persidangan keseluruhan Pokok Aduan Para Pengadu
tersebut diatas, maka dapat Pengadu simpulkan bahwa secara keseluruhan
Teradu/Terlapor sudah mengakui Pokok Aduan tersebut dihadapan Majelis Sidang
DKPP dan terbukti melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b, c, d, h, dan k, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1)
huruf c, d, e, dan Pasal 6 ayat (3) huruf f, h, dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 huruf
a, dan Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf a, b, c, d, dan Pasal 15 huruf a, e, g, dan
Pasal 18 huruf a, Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Rekapitulasi Suara di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan sesuai
Perundang-Undangan atau aturan yang berlaku;
2. Atas Pengaduan yang dimaksud oleh PENGADU maka kami menyatakan bahwa:
a. Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya di tingkat Kabupaten Intan
Jaya, dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe
Jayapura, oleh karena Kondisi Keamanan Kabupaten Intan Jaya sehingga
akhirnya di pindahkan yang sedianya dilakukan di Kabupaten Nabire
namun kondisi keamanannya pun tidak terjamin dan akhirnya ke Jayapura
atas kesepakatan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.Yang turut serta dalam
keberangkatan dari Nabire ke Jayapura antara lain: Anggota Bawaslu
Kabupaten Intan Jaya Divisi Pengawasan Yohakim Migau, Kapolsek Sugapa
IPDA Ruslan, Komandan PAM Pemilu 2019 IPDA Nurcholis dan LO Polda
Papua AKBP Yuli.
b. DB1-DPRP (1 dan 2) yang dimaksud oleh Pengadu adalah:
DB1-DPRP(1) atas Permintaan PENGADU bahwa Suaranya di Distrik Agisiga
sebanyak 4.132 di Pindahkan kepada Caleg DPRP Dapil Papua 3 Partai PAN
atas nama YULIUS YAPUGAU yang di tambah dengan Suara Sah YULIUS
YAPUGAU di Distrik Homeyo 5.056,Distrik Biandoga 6.298 sedangkan DB1-
DPRP(2) atas Permintaan PENGADU suara YULIUS YAPUGAU di Distrik
Agisiga sebanyak 4.132 di minta kembali, kemudian Suara YULIUS
YAPUGAU di Distrik Biandoga sebanyak 6.298 ditambah dengan Suara
PENGADU sebanyak 2.000 sehingga menjadi 8.298, Suara YULIUS
YAPUGAU di Distrik Homeyo sebanyak 5.056 ditambah dengan Suara
PENGADU sebanyak 0 sehingga menjadi 5.056 dan Suara PENGADU di
Distrik Hitadipa sejumlah 4.724 sehingga totalnya menjadi 22.210 suara
atas permintaan PENGADU agar dituangkan didalam DB1 dan di cetak agar
menjadi pegangannya. DB1 tersebut adalah DB1 yang di buat setelah Pleno
Penetapan Perhitungan Suara di tetapkan dalam Surat Keputusan KPU
Kabupaten Intan Jaya Nomor…
c. Pengaduan yang dimaksud oleh PENGADU adalah tidak benar
d. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 11/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya
dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 12/PL.01-
Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota
Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah Sah dan sesuai
DB1-DPRD Kabupaten Intan Jaya
3. Bahwa atas Pemindahan Tempat Pleno telah dijelaskan dalam angka 2. huruf a.
(Bukti T-1)
a. Bahwa Form DB2-KPU dari saksi Partai PAN tidak mendapat
Rekomendasi Bawaslu sehingga tidak ditindak lanjuti oleh TERADU
(Bukti T-2)
b. Bahwa Formulir C1 yang dimaksud meliputi Distrik Sugapa, Distrik
Hitadipa (Kampung Soanggama), Distrik Homeyo, Distrik Biandoga,
Distrik Agisiga juga tidak diserahkan kepada TERADU saat TERADU
menerima Dokumen dari PPD dan Dokumen yang digunakan untuk
direkap ke Form DB1 adalah DA1 yang berasal dari PPD yang sebelumnya
dibaca kemudian di serahkan kepada TERADU
c. Bahwa untuk Formulir DAA1 adalah Form yang diisi oleh PPS untuk
beberapa Distrik yang dimaksud tidak diserahkan kepada TERADU
Bahwa dalam hal ini kami selaku TERADU menyatakan bahwa PPD di 8
Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya hanya menyerahkan Formulir
DA1 dan Hasil tersebut yang di Rekap kedalam Form DB1
4. Bahwa Pelanggaran dan Kesalahan yang dimaksud oleh PENGADU adalah tidak
benar karena DB1-DPRP Dapil 3 Papua versi pertama dan kedua menurut
Pengadu adalah atas Permintaan PENGADU sendiri, dengan penjelasan bahwa
Form DB-1 DPRP Dapil 3 versi 1 yang di jadikan alat Bukti oleh Pengadu adalah
Hasil Rekapitulasi yang dilakukan di Tingkat Distrik oleh 8 PPD sedangkan hasil
Rekapitulasi khusus untuk Distrik Agisiga dengan DPT sebanyak 9.132 dengan
Rincian: Caleg No.Urut 2 Aner Maisini 4.132 dan Caleg Partai Gerindra No.Urut
7 Apniel Sani 5.000.Adapun untuk di ketahui bahwa Pengadu atas nama Aner
Maiseni,SH.MH dengan berbicara langsung bahwa telah menyerahkan suaranya
sejumlah 4.132 kepada Caleg DPRP an. Yulius Yapugau atas hasil kesepakatan
pengadu dan yang bersangkutan yang mana merupakan Caleg DPRP Dapil 3
dari Partai yang sama yaitu Partai PAN dengan Alasan Bahwa Pengadu adalah
PNS di Kabupaten Intan Jaya yang masih aktif. Secara Partai mereka memantau
Ranking Perolehan Suara sehingga Pengadu menyerahkan Semua Perolehan
Suaranya di Distrik Agisiga kepada Caleg No.4 dari Partai PAN agar
mendongkrak Perolehan Suara Caleg No. 4 Dapil Papua 3 yang meliputi Kab.
Mimika, Kab. Paniai, Kab. Deyai, Kab. Nabire, Kab. Dogiyai dan Kabupaten Intan
Jaya.
5. Sistem yang digunakan saat Pemilihan Umum 2019 untuk 332 TPS di
Kabupaten Intan Jaya adalah Sistem Noken (Sistem Ikat) sesuai Surat
Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Siatem Noken/Ikat di Provinsi Papua
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan Adanya Keputusan tersebut maka
Hasil yang diperoleh dari TPS langsung di tuangkan ke dalam Form DA1 yang
mana Perolehan Suara tersebut adalah kesepakatan masyarakat. Sehingga
Nampak dalam Hasil Perolehan Suara di tiap Distrik hanya menjadi milik 1 atau
2 dan 3 Caleg saja. (Bukti T-3 dan T-4)
6. Tabel 1 adalah Bukti yang di berikan oleh Pengadu yang menunjukan bahwa
Perolehan Suara DPRP Dapil 3 Papua dari Partai PAN di Kabupaten Intan Jaya
sebanyak 22.210 adalah benar, namun Teradu menyatakan bahwa adalah tidak
benar jika ada Pengalihan Suara dari Pengadu seperti tertuang dalam Tabel 1
Kolom Keterangan Huruf A dan B;
7. Tabel 2 adalah Bukti Suara yang diberikan Pengadu adalah Hasil yang telah
ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Suara yang mana di
Distrik Agisiga Perolehan Suara Pengadu sebanyak 4.132 suara telah
diserahkan sendiri oleh Pengadu kepada sesama Caleg DPRP Dapil 3 Dari Partai
PAN No. Urut 4 atas Nama Yulius Yapugau;
8. Tabel 3 adalah Bukti yang diberikan oleh Pengadu dimana DB1 ini dibuat atas
permintaan Pengadu bahwa Teradu membuat DB1 versi ini jika Suara dari Caleg
PAN DPRP Dapil 3 Papua an. Yulius Yapugau dimasukan ke dalam Perolehan
Suara Pengadu yang kemudian dibuat dan menurut pengakuan Pengadu DB1
tersebut untuk menjadi pegangannya sendiri dan DB1 tersebut ditanda tangani
dan tidak di CAP oleh Pengadu maka Pengadu menyatakan bahwa adalah tidak
Benar jika DB1 tersebut tidak SAH dan untuk diketahui bahwa ada perbedaan
Model Stempel yang di gunakan oleh Teradu dengan Alat Bukti Pengadu (DB1 ke
2). Maka semua Jenis Rekap yang tertuang dalam Pokok Pengaduan dengan Alat
Bukti (P-3 & P-4) kami Pihak Teradu dengan ini menyatakan bahwa semua
perhitungan yang dibuat oleh Pengadu adalah Tidak Benar.
9. Untuk Jenis Form C1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Sugapa, tidak
diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Sugapa kepada TERADU
dan Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di
Rekap dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-5). Untuk Jenis Form C1-
DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Agisiga, tidak diberikan saat penyerahan
Dokumen oleh PPD Distrik Agisiga kepada TERADU dan Form DA1-DPRP Dapil
Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di Rekap dalam Form DB1-
DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-6)
10. Untuk Jenis Form DAA1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Agisiga, tidak
diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Agisiga kepada TERADU
dan Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di
Rekap dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-7)
11. Untuk Jenis Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Agisiga, diberikan
saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Agisiga kepada TERADU dan Form
DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di Rekap
dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-8)
12. Untuk Jenis Form C1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Agisiga, tidak
diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Agisiga kepada TERADU
dan Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di
Rekap dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-9)
13. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 12/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Intan Jaya Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019
14. Untuk Jenis Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Hitadipa, diberikan
saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Hitadipa kepada TERADU dan Form
DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di Rekap
dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-10)
15. Untuk Jenis Form C1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Homeyo, tidak
diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Homeyo kepada TERADU
dan Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di
Rekap dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-11)
16. Untuk Jenis Form C1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Biandoga, tidak
diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Biandoga kepada
TERADU dan Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan
untuk di Rekap dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-12)
17. Untuk Jenis Form C1-DPRP Dapil Papua 3 untuk Distrik Hitadipa, tidak
diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Hitadipa kepada TERADU
dan Form DA1-DPRP Dapil Papua 3 yang di bacakan lalu diserahkan untuk di
Rekap dalam Form DB1-DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-13). Untuk Jenis Form
DC1-DPRP Dapil Papua 3 sesuai dengan Hasil Rekapitulasi dalam Form DB1-
DPRP Dapil Papua 3 (Bukti T-14)
18. Teradu dengan ini menyatakan bahwa semua Pengaduan yang termuat dalam
huruf B oleh Pengadu adalah tidak benar. Untuk Jenis Form C1-DPRD Intan
Jaya 1 untuk Distrik Ugimba, tidak diberikan saat penyerahan Dokumen oleh
PPD Distrik Ugimba kepada Teradu dan Form DA1- DPRD Intan Jaya Distrik
Ugimba diserahkan untuk di Rekap dalam Form DB1-DPRD Dapil Intan Jaya
1(Bukti T-15). Untuk Jenis Form DAA1-DPRD Intan Jaya 1 Kampung Ugimba,
tidak diberikan saat penyerahan Dokumen oleh PPD Distrik Ugimba kepada
Teradu dan Form DA1- DPRD Intan Jaya Distrik Ugimba diserahkan untuk di
Rekap dalam Form DB1-DPRD Dapil Intan Jaya 1 (Bukti T-16). Untuk Jenis
Form DA1-DPRD Intan Jaya 1 untuk Distrik Ugimba, diberikan saat penyerahan
Dokumen oleh PPD Distrik Ugimba kepada TERADU dan Form DA1- DPRD Intan
Jaya Distrik Ugimba diserahkan untuk di Rekap dalam Form DB1-DPRD Dapil
Intan Jaya 1(Bukti T-17). Untuk Jenis Form DB1-DPRD Intan Jaya 1 (Bukti T-
18). Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 11/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya
(Bukti T-19). Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 12/PL.01-
Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Intan
Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-20).
[2.7] PETITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menerima Jawaban Para Pihak Teradu untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan dan/atau laporan Pengadu atas dugaan pelanggaran Kode
Etik Penyelenggaraan Pemilu dalam Pengaduan Nomor : 305-P/L-DKPP/IX/2019,
Perkara Nomor : 286-PKE-DKPP/IX/2019;
3. Menyatakan Teradu I, II, III, IV, V KPU Kabupaten Intan Jaya tidak bersalah.
[2.8] BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat
bukti sebagai berikut:
No KODE BUKTI KETERANGAN
1. T- 01 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 15
Mei 2019;
2. T-02 : Salinan Formulir Model DB2-KPU;
3. T-03 : Fotokopi Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor : 821.3-
009, menerangkan status PNS;
4. T–04 : Fotokopi Formulir Model DB1-KPU Dapil 3;
5. T-05a : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Distrik Sugapa Dapil
3;
6. T-05b : Video Rekapitulasi berdasarkan Formulir Model DA1-
DPRP Distrik Sugapa Dapil 3;
7. T-06a : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Distrik Agisiga Dapil
3;
8. T-06b : Video Rekapitulasi berdasarkan Formulir Model DA1-
DPRP Distrik Agisiga Dapil 3
9. T-07 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Distrik Hitadipa
Dapil 3;
10. T-08a : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Distrik Homeyo
11. T-08b : Video Rekapitulasi berdasarkan Formulir Model DA1-
DPRP Distrik Homeyo Dapil 3
12 T-09a : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Distrik Biandoga
13 T-09b : Video Rekapitulasi berdasarkan Formulir Model DA1-
DPRP Distrik Biandoga Dapil 3
14 T-10 : Fotokopi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam
Formulir DA1-DPRD Distrik Hitadipa
15 T-11 : Fotokopi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam
Formulir DC1-DPRP DApil Papua 3
16 T-12 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Distrik Ugimba Dapil
Intan Jaya 1
17 T-13 : Fotokopi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam
Formulir Model DA1-DPRD Distrik Ugimba Dapil Intan
Jaya 1
18 T-14 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor
11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019;
19 T-15 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor
12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019;
[2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Bahwa dalam sidang Pemeriksaan, DKPP meminta keterangan Pihak Terkait Bawaslu
Kabupaten Intan Jaya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa sejak tanggal 3 s.d 6 Mei 2019 Pihak Terkait menghadiri Rapat Pleno
rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. Para Teradu di Kabupaten Intan Jaya
telah menyelesaikan 7 (tujuh) Distrik dari 8 (delapan) Distrik minus Ugimba. Terkait
situasi keamanan di Intan Jaya, Pihak terkait membenarkan keterangan para Teradu.
Pihak Terkait menerangkan bahwa saat itu datang masa pendukung caleg dari dua
kelompok yang berbeda. Ide pemindahan tempat rapat pleno disampaikan oleh para
Teradu dengan alasan jika tetap dilakukan rekapitulasi di Intan Jaya, tidak ada
jaminan keamanan. Sehingga dilakukan pemindahan tempat rapat pleno rekapitulasi
di Nabire. Terkait ancaman yang terjadi di Nabire, Pihak Terkait menerangkan bahwa
tidak melihat secara langsung adanya ancaman dari Caleg yang mendatangi hotel.
Bahwa benar para Teradu pada tanggal 13 Mei 2019 menuju Kota Jayapura untuk
melakukan rapat pleno di Hotel Grand Abe. Pihak Terkait menerangkan karena alasan
kesiapan, maka hanya satu anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yangikut satu
pesawat dengan para Teradu. Setibanya di Jayapura, para Teradu melanjutkan rapat
pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun atas perintah Bawaslu Provinsi Papua,
untuk rapat pleno rekapitulasi ditunda dengan alasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya
harus lengkap menghadiri pleno tersebut. Sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat
Kabupaten baru dilaksanakan tanggal 15 Mei 2019 dan ditetapkan dihari itu juga.
Terkait pengalihan suara Aner Maisini ke Yulius, Pihak Terkait menerangkan bahwa
benar peristiwa itu terjadi. Pihak Terkait merasa karena bukan kewenangannya maka
membiarkan pengalihan tersebut terjadi. Terkait surat ancaman dari OPM, Pihak
Terkait membenarkan peristiwa tersebut. Pihak Terkait juga telah menerima surat dari
Markas Komando Pembebasan Papua Merdeka Ugimba yang pada pokoknya meminta
satu kursi untuk diberikan kepada Titus Kobugau dari PKPI. Peristiwa tersebut terjadi
10 menit sebelum hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten ditetapkan. Terhadap peristiwa
tersebut, Pihak Terkait merasa karena tidak ada keberatan maka Bawaslu Kabupaten
Intan Jaya diam saja. Terkait permintaan pengembalian suara Aner Maisini pasca
rekapitulasi tingkat Provinsi, Pihak Terkait tidak mengetahui.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para
Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara
pemilu dalam tindakannya :
[4.1.1] Para Teradu memindahkan tempat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya ke Kota Jayapura,
yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe Lantai 2 pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019;
[4.1.2] Para Teradu mengeluarkan atau membagikan 2 (dua) Formulir Model DB1-
DPRP Dapil Papua 3 dengan hasil perolehan suara yang berbeda-beda. Para Teradu
mengurangi dan/atau mengalihkan hasil perolehan suara para Pengadu kepada calon
anggota DPRP Dapil Papua 3 dan serta mengurangi dan/atau mengalihkan hasil
perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1 kepada
calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya lainnya yang menyebabkan Para Pengadu
kehilangan jatah kursi calon Anggota DPRP Dapil Papua 3 dan calon Anggota DPRD
Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1;
[4.1.3] Para Teradu mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor : 11/PL.01-
Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Intan Jaya dan Nomor : 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019, tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak sesuai atau berbeda dengan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan pada Formulir Model
DB1-DPRD Kabupaten Intan Jaya;
[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan para Pengadu. Dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu
menjelaskan sebagai berikut:
[4.2.1] Bahwa pemindahan tempat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, dari Intan Jaya ke Hotel Grand Abe
Kota Jayapura pada tanggal 15 Mei 2019, menurut para Teradu karena pertimbangan
keamanan. Sedianya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya dilakukan di Kabupaten Nabire. Namun kondisi
keamanan yang juga tidak terjamin menyebabkan para Teradu dengan persetujuan
Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, memindahkan Rapat Pleno Rekapitulasi ke Kota
Jayapura. Turut serta dalam rombongan keberangkatan dari Nabire ke Jayapura
antara lain, Yohakim Migau Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Divisi
Pengawasan, Kapolsek Sugapa IPDA Ruslan, Komandan PAM Pemilu 2019 IPDA
Nurcholis dan LO Polda Papua AKBP Yuli;
[4.2.2] Bahwa adanya dua versi Formulir Model DB1-DPRP Dapil Papua 3 dengan
perolehan suara yang berbeda-beda, menurut para Teradu, disebabkan oleh
permintaan Pengadu I sendiri. Formulir Model DB1-DPRP Dapil 3 Papua versi pertama
merupakan hasil Rekapitulasi yang dilakukan di Tingkat Distrik oleh 8 (delapan) PPD.
Pengadu I sebagai Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 PAN dari Dapil 3 Papua meminta
agar seluruh perolehan suranya pada Distrik Agisiga sebanyak 4.132 suara, Distrik
Biandoga sebanyak 2000 suara, Distrik Homeyo sebanyak 0 suara, dan Distrik
Hitadipa sejumlah 4.724 suara dialihkan kepada Yulius Yapugau Calon Anggota DPRP
Nomor Urut 4 PAN pada Dapil Papua 3. Selain alasan kedudukan Pengadu I sebagai
PNS di Kabupaten Intan Jaya yang masih aktif, penyerahan suara Pengadu I kepada
Yulius Yapugau bertujuan untuk mendongkrak perolehan suara agar Yulius Yapugau
dapat terpilih menjadi anggota DPRP dari Dapil 3 yang meliputi Kabupaten Mimika,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai dan
Kabupaten Intan Jaya. Selanjut Formulir Model DB1-DPRP versi kedua juga
merupakan permintaan Pengadu I, agar seluruh perolehan suara Pengadu I yang
dialihkan kepada Yulius Yapugau unntuk dikembalikan dengan rincian sebagai
berikut; Distrik Agisiga sebanyak 4.132 suara, Distrik Biandoga sebanyak 2000 suara,
Distrik Homeyo sebanyak 0 suara dan di Distrik Hitadipa sebanyak 4.724 suara. Atas
permintaan Pengadu agar pengembalian suara Pengadu I dicatat dalam Formulir Model
DB1-DPRD dan dicetak untuk menjadi pengangan Pengadu I. Fomulir Model DB1 versi
kedua dibuat oleh para Teradu setelah Rapat Pleno Penetapan Perhitungan Suara
tingkat Provinsi;
[4.2.3] Bahwa menurut para Teradu, Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor:
11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten Intan Jaya dan Keputusan Nomor: 12/PL.01-Kept/9127/KPU-
Kab./VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan
sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model
DB1-DPRD Kabupaten Intan Jaya;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, para Pengadu, para Teradu,
Pihak Terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan
DKPP berpendapat:
[4.3.1] Bahwa pada tanggal 3 s.d 6 Mei 2019 para Teradu melaksanakan rapat pleno
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya dan
telah menyelesaikan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya.
Ketujuh distrik yang berhasil dilakukan rekapitulasi di Kabupaten Intan Jaya adalah
Sugapa, Homeyo, Wandai, Biandoga, Agisiga, Hitadipa dan Tomosiga. Tersisa Distrik
Ugimba yang belum selesai dilakukan direkapitulasi dan pelaksanaannya dipindahkan
ke Kabupaten Nabire pada tanggal 7 Mei 2019. Hasil Rapat Pleno rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara untuk Distrik Ugimba ditetapkan pada tanggal 12 Mei
2019 dengan dihadiri PPD, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, saksi PKP-Indonesia, Saksi
PAN serta Saksi Partai NasDem. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019, para Teradu
kembali memindahkan tempat rapat pleno rekapitulasi ke Jayapura dengan alasan
keamanan atas hadirnya sekelompok masa yang mendatangi tempat Rapat Pleno
Rekapitulasi di Hotel. Pemindahan tempat pleno di luar dari daerah Kabupaten Intan
Jaya sebanyak dua kali dengan lokasi yang sangat jauh, menyulitkan bagi para pihak,
khususnya peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilik suara untuk mengakses
dan mengawal suara rakyat sampai kepada wakil-wakil yang dipilih. Alasan keamanan
yang menjadi kekhawatiran para Teradu, semestinya dikoordinasikan dengan aparat
keamanan baik Kepolisian maupun dengan TNI sebagai pihak paling kompeten dan
bertanggungjawab memastikan keamanan dan melindungi setiap warganya. Tidak
terdapat suatu bukti dokumen berupa surat atau rekomendasi dari aparat keamanan
yang menunjukkan bahwa situasi keamanan tidak kondusif di Kabupaten Intan Jaya
sehingga tempat pelaksanaan rapat pleno harus dipindahkan. Berlarutnya waktu
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hingga pemindahan
tempat rapat pleno, menunjukkan rendahnya kemampuan tata kelola para Teradu
dalam merencakan dan melaksanakan setiap tahapan pemilu untuk mengantisipasi
dan meminimalisir berbagai permasalahan yang potensial muncul dalam setiap proses
tahapan. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf f
dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu
terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP;
[4.3.2] Bahwa para Teradu membenarkan adanya dua versi Formulir Model DB1 DPRP
yang diterbikan oleh para Teradu. Adanya dua versi Formulir Model DB1 DPRP yang
diterbitkan oleh para Teradu, atas permintaan Pengadu I. Versi pertama Formulir
Model DB1 DPRP merupakan hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh 8 (delapan) PPD
atas pemintaan Pengadu I sebagai Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 dari PAN pada
Dapil 3 Papua, agar seluruh perolehan suranya pada Distrik Agisiga sebanyak 4.132
suara, Distrik Biandoga sebanyak 2000 suara, Distrik Homeyo sebanyak 0 suara, dan
Distrik Hitadipa sejumlah 4.724 suara, dialihkan kepada Yulius Yapugau Calon
Anggota DPRP Nomor Urut 4 dari PAN pada Dapil Papua 3. Versi kedua Formulir Model
DB1-DPRP diterbitkan para Teradu atas permintaan Pengadu I, agar seluruh perolehan
suara Pengadu I yang dialihkan kepada Yulius Yapugau untuk dikembalikan dengan
rincian sebagai berikut; Distrik Agisiga sebanyak 4.132 suara, Distrik Biandoga
sebanyak 2000 suara, Distrik Homeyo sebanyak 0 suara dan di Distrik Hitadipa
sebanyak 4.724 suara. Fomulir Model DB1 versi kedua dibuat oleh para Teradu setelah
Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi selesai.
Perbuatan para Teradu melakukan pemindahan suara Pengadu I kepada caleg lainnya,
meskipun atas permintaan Pengadu I sendiri, tidak dapat dibenarkan menurut hukum
maupun etika. Perbuatan Pengadu I maupun para Teradu yang berkonspirasi
memindahkan pilihan suara rakyat merupakan bentuk penghianatan terhadap
demokrasi. Sebagai penyelenggara pemilu, para Teradu seharusnya memahami tugas,
fungsi dan wewenangnya yang bertanggungjawab mengawal dan menjaga kemurnian
suara rakyat sebagaimana dalam adagium “vox populi, vox dei” yang menunjukkan
betapa mulianya suara rakyat. Meneguhkan kejujuran dan kemandirian sebagai prisai
etik untuk menangkal gerakan setiap pihak berkepentingan yang berusaha
mempengaruhi para Teradu untuk bertindak curang, menyalahgunakan wewenang
yang mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal Tersebut, para
Teradu terbukti Pasal 6 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf d, Pasal
11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 15 huruf d, huruf d, huruf f Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu I terbukti dan jawaban para Teradu
tidak meyakinkan DKPP.
[4.3.3] Bahwa para Teradu dalam persidangan membenarkan adanya perbedaan
antara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DB1-
DPRD Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik dalam Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor:
11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 serta Penetapan
Calon Anggota Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam Keputusan KPU
Kabupaten Intan Jaya Nomor: 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019. Para Teradu
mengakui melakukan peralihan dan perubahan perolehan suara Partai Golkar pada
Dapil Intan Jaya I yang semula berjumlah 765 (tuju ratus enam puluh lima) berubah
menjadi 165 (seratus enam puluh lima). Perolehan suara Partai Golkar berkurang
sebanyak 600 (enam ratus) suara dan ditambahkan kedalam suara PKP-Indonesia. Hal
tersebut menyebabkan perolehan suara PKP-Indonesia berubah dari 1.093 (Seribu
Sembilan puluh tiga) menjadi 1.693 (Seribu Enam Ratus Sembilan puluh tiga).
Perubahan perolehan suara tersebut menyebabkan terjadinya perubahan perolehan
kursi partai dan calon terpilih. Sepatutnya PPP yang mendapatkan kursi ketujuh
dengan perolehan sebanyak 1446 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Enam) suara
tergeser oleh perolehan suara PKP-Indonesia sebanyak 1.693 (Seribu Enam Ratus
Sembilan puluh tiga) setelah mendapatkan tambahan 600 suara dari perolehan suara
Partai Golkar. Perubahan dan pengalihan perolehan suara yang tidak berdasar pada
kemurnian pilihan suara rakyat merupakan penghianatan terhadap demokrasi dan
kedaulatan rakyat. Pertimbangan keamanan dan kesepakatan Ketua Partai Golkar
Kabupaten Intan Jaya Yusuf Sani sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten pada
Dapil Intan Jaya 1 untuk memberikan suaranya kepada Calon Anggota DPRD Titus
Kobugau dari PKP-Indonesia, tidak dapat menjadi dasar untuk mentoleransi dan
membenarkan tindakan para Teradu. Berdasarkan hal Tersebut, para Teradu terbukti
Pasal 6 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 11 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, Pasal 15 huruf d, huruf d, huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan
demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan
DKPP.
[4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
