Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 68/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 121/VI- P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 68/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Yulius Yapugau Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Intan Jaya Alamat Kantor : Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA Nama : Relika Tambunan Pekerjaan/Lembaga : Advokat LBH Payung Bangsa Alamat : BTN Sosial, Dok VIII Atas Jayapura, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Linus Tabuni Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Alamat : Jl. Mambia, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Linus Bagau Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Alamat : Jl. Mambia, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Serpianus Sondegau Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Alamat : Jl. Mambia, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, KPU Kabupaten Intan Jaya sudah melakukan Pleno Rekapitulasi Suara, dan pemenang ataupun suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme. Dan pada tanggal 15 Maret 2017 KPU Kabupaten Intan Jaya kembali melakukan Pleno Rekapitulasi yang kedua kalinya dan hanya dihadiri 3 Komisioner tanpa dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Hasil dari Pleno Rekapitulasi yang diadakan di Hotel Bintang Sriwa Wisata, jalan Raden Saleh Jakarta Nomor 16 berubah dimana menjadi Nomor Urut 3 (tiga) pemenang suara terbanyak. [2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/ keterangan sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 11/Kpts/KPU-IJ/III/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Intan Jaya Tahun 2017; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 11/BA/KPU- IJ/III/2017; 3. Bukti P-3 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 Tentang Pembatalan SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Inyan Jaya Tahun 2017; 4. Bukti P-4 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 12/Kpts/KPU-IJ/III/2017 Tentang Pembatalan SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 Tentang Tentang Pembatalan SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 dan Pembatalan SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 11/Kpts/KPU- IJ/III/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan HAsil Pemilihan Bupati dan Wakil Intan Jaya Tahun 2017; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 234/KPU/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 Perihal Penyelesaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Intan Jaya; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KPU IJ/II/2017; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 08/BA/KPU IJ/II/2017; 8. Bukti P-8 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih [ada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017; 9. Bukti P-9 : Foto-Foto Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya; 10. Bukti P-10 : Foto-Foto Kronologis KPU Kabupaten Intan Jaya; 11. Bukti P-11 : Foto-Foto Dokumentasi Pelanggaran Pleno Ulang Penetapan Rekapitulasi Suara oleh KPU Kabupaten Intan Jaya; 12. Bukti P-12 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017; 13. Bukti P-13 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 55/BA/KPU IJ/X/2016 15. Bukti P-15 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 50/Kpts/KPU-IJ/XII/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Nomor 011/PANWAS-IJ/III/2017 Tanggal 9 Maret 2017 Perihal Penerbitan SK Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Nomor 013/PANWAS-IJ/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017 Perihal Pelaksanaan Peleno Ulang KPU Kabupaten Intan Jaya 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Nomor 010/PANWAS-IJ/II/2017 Tanggal 22 Februari 2017 Perihal Rekomendasi; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Panwaslih Distrik Sugapa Nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 Tanggal 18 Februari Perihal Rekomendasi; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara PPD Distrik Sugapa Nomor 12/PPD- DIST-SGP/II/2017; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Nomor 010/PANWAS-IJ/III/2017 Tanggal 2 Maret 2017 Perihal Hasil Pleno Penetapan Calon Terpilih; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Nomor 009/PANWAS-IJ/II/2017 Tanggal 22 Februari 2017 Perihal Rekomendasi; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Panwaslih Distrik Agisiga Nomor 013/PANWAS/DIS-AGIS/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 Perihal Rekomendasi; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara PPD Distrik Agisiga Nomor 01/PPD- DIST-AG/II/2017; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 18/KPU- IJ/III/2017 Tanggal 18 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 76/DKPP-PKE- V/2016; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kliping Koran Cenderawasih Pos Tanggal 22 April 2017; 28. Bukti P-28 : Bukti Video [2.3] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan secara tetap paraTeradu; Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa proses rekapitulasi suara di Kabupaten Intan Jaya terjadi dalam keadaan force majeur. Pada waktu proses awal tidak ada masalah dan seluruh hasil rekapitulasi 8 distrik pada tanggal 22 Februari 2017 telah diserahkan. Para Teradu membuat panggung agar rekapitulasi bisa dilakukan secara terbuka. Para teradu kemudian membentuk tim pengawasan yang terdiri dari Panwaslih Kabupaten Intan Jaya 1 orang, saksi 4 calon ,pihak TNI dan kepolisian. 2. Bahwa Pada pukul 14.00 WIT staf operator KPU Kabupaten Intan Jaya dan para Teradu disandera oleh massa. Para Teradu sudah mengumumkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 akan dilakukan Rapat Pleno terbuka di Kantor KPU pukul 11.30 WIT. 3. Pada tanggal 23 februari 2017 rekapitulasi berjalan baik, tersisa 2 distrik yang bermasalah yaitu Distrik Sugapa dan Agisiga di 3 TPS. Staf Operator KPU Kabupaten Intan Jaya akan melaksanakan rekapitulasi, tetapi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menyatakan bahwa suara tersebut tidak sah. Para Teradu menyatakan hal tersebut tidak ada dasar hukumnya, kalau memang tidak sah dasar hukumnya apa, supaya semua menyetujui dan dituangkan dalam Berita Acara dan semua pihak dapat menerima dan dapat dipertanggungjawabkan di sisi hukum. 4. bahwa dalam Model DAA Penyelenggara tingkat bawah ditemukan stempel Panwaslih Ditrik dan stempel PPD. Para Teradu menanyakan kepada Ketua Panwaslih kenapa ada stempel Panwaslih distrik dalam dokumen Penyelenggara, hal tersebut menurut para Teradu tidak dibenarkan. 5. Dokumen Model C1 adalah dokumen Negara dan KPU Kabupaten Intan Jaya harus mempertanggungjawabkannya. Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menyatakan rekapitulasi tidak sah padahal dokumen Model C1 lengkap. Hal tersebut menjadikan terjadinya tarik ulur dan penyerangan massa di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya. 6. Para Teradu berusaha untuk menenangkan massa, dan menyatakan bahwa pleno akan dilanjutkan besok karena hari sudah sore. Tetapi massa memaksa harus melakukan pleno hari itu dan harus segera ditetapkan. Massa memberi waktu 20 menit untuk menetapkan Bupati terpilih tetapi saat itu cuaca sudah gelap dan dalam waktu yang seperti itu menurut para Teradu hal tersebut tidak bisa dilakukan karena masih ada 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi. Akhirnya para Teradu berusaha memberikan pemahaman kepada massa tetapi tidak berhasil. 7. Setelah itu rombongan Bupati dengan ajudan datang ke KPU Kabupaten Intan Jaya dan melalakukan evakuasi. Para Teradu juga sudah meminta untuk dievakuasi kepada kepolisian tetapi ditanggapi, pada saat itu tidak ada keamanan dari pihak polisi yang membantu dan terjadi proses pembiaran. Para Teradu kemudian meminta Dandim untuk penambahan pengamanan sejumlah 2 pleton. Setelah itu terjadi peperangan dan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya juga menjadi korban terkena balok. Selain itu juga ada korban yang meninggal dan rumah yang dibakar, 8. Dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tanggal 24 februari ada 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, tetapi karena para Teradu sudah dikepung dan sudah jatuh korban, akhirnya dilakukan penetapan Bupati Intan Jaya tanpa ada mekanisme Pleno yang normal, hal ini dikarenakan demi menyelamatkan semua orang dan bertambahnya jatuhnya korban. Seharusnya dilakukan terlebih dahulu penetapan SK tentang perolehan suara, tetapi karena tuntutan massa adalah SK penetapan terpilih maka para Teradu mengeluarkan SK Penetapan Bupati Terpilih Kabupaten Intan Jaya yang ditandatangani oleh 4 komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya dan penyerahan SK tersebut dilakukan di Polsek Sugapa. Pihak yang menerima SK adalah Aloyusous Renwarin kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena dalam keadaan Force Majeur Para Pasangan Calon Bupati dan Saksi tidak menghadiri pleno penetapan tersebut. 9. Total seluruh Distrik di Kabupaten Intan Jaya adalah 8 Distrik. 6 Distrik sudah selesai dilaksanakan dan tersisa 2 distrik dengan 7 TPS yang belum selesai dengan DPT berjumlah lebih dari 3000. Dari 4 Paslon di 6 distrik yang sudah selesai dilakukan rekapitulasi, suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 2, urutan kedua terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 3, dan urutan ketiga terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 1, terakhir adalah Paslon Nomor Urut 4. 10. Para Teradu mengadakan Pleno di Jakarta berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU provinsi dan Bawaslu Provinsi bersama Ketua Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan arahan KPU Provinsi, KPU Intan Jaya melakukan koordinasi ke KPU RI dan bertemu dengan semua komisioner KPU RI didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Papua Tarwinto, Para Teradu berkoordinasi dengan KPU RI dan menyampaikan laporan ke KPU RI termasuk rencana pleno dan pasa Teradu mengajukan surat permohonan, tetapi setelah para Teradu mengajukan permohonan tersebut Tarwinto selaku Anggota KPU Provinsi justru berbalik. Para Teradu dibantai habis-habisan, para Teradu merasa dianaktirikan dan bingung harus kemana. 11. Pleno dilaksanakan tanggal 15 Maret di Hotel Bintang Cikini, semua diundang oleh para Teradu, termasuk Panwaslih Kabupaten tetapi ketua Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menyatakan tidak bisa datang. Para Teradu kemudian menetapkan Pleno tersebut, pada saat itu Anggota KPU Provinsi Papua a.n Izak Hikoyabi datang dan menanyakan kepada para Teradu siapa yang menyuruh dan memerintahkan untuk pleno. 12. Rekapitulasi dilakukan oleh para Teradu dengan sumber data dari model C1 Hologram yang diupload di Jakarta oleh operator KPU Intan Jaya, dengan melanjutkan rekapitulasi yang belum selesai. KPU Provinsi memberi arahan untuk membatalkan hasil Pleno di Jakarta dan Para Teradu menghargai apa yang sudah berjalan di MK. Para Teradu membatalkan SK Penetapan tanggal 15 Maret 2017 dan kembali ke SK tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan arahan KPU RI dan KPU Provinsi Papua dan fokus ke Mahkamah Konstitusi. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. KETERANGAN PIHAK TERKAIT Dalam sidang dengan Tim Pemeriksa Daerah pada tanggal 21 April 2017 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Majelis Sidang mendengarkan keterangan dari Panwaslih Kabupaten Intan Jaya selaku Pihak Terkait. Keterangan tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa Panwaslih Kabupaten lntan Jaya berkaitan dengan rapat pleno Rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Griya Wisata Jakarta pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang oleh KPU Kabupaten lntan Jaya, Panwaslih tidak hadir pada saat Pleno karena tidak diundang. 2. Bahwa KPU Kabupaten lntan Jaya telah melakukan Rapat Rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian hasil Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa Kabupaten lntan Jaya. Diterbitkan Berita Acara Nomor 07/BA/KPU IJ/2017, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten lntan Jaya tahun 2017; adapun Rekapan hasil pemungutan suara pada 185 TPS yang tersebar di 97 Kampung dan 8 Distrik, se-Kabupaten lntan Jaya. Perolehan suara dari masing-masing pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK adalah sebagai berikut: Peralihan atau Pengabungansuara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No. Pasangan Calon Hasil Pleno Hasil Pleno Selisih/ Sugapa, 24 Jakarta, 15 Pindahan Februari 2017 Maret 2017 1. Bartolomius Mirip- 8.636 Suara 6.105 Suara 2.531 Suara Deny Miagoni 2. Yulius Yapugau- 33.958 Suara 33.438 Suara 520 Suara Yunus Kelabetme 3. Natalis Tabuni-Yanin 31.476 Suara 37.867 Suara 6.391 Suara Kobogayauw 4. Tobias Zonggonau- 1.928 Suara 1.891Suara 37 Suara Herman Miagoni Total 3 088 Suara Jumlah Selisih Suara tidak Sah 7 TPS Temuan Peralihan Suara 3.088 3.244 6.332 3. Kemudian Berita Acara KPU Kabupaten lntan Jaya Nomor 08/BA/KPU IJ/II/2017, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pada Pilkada Kabupaten lntan Jaya tahun 2017 serta Surat Keputusan KPU Nomor 09/kpts/KPU- IJ/II/2017 Tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pilkada kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, pada poin Pertama: Menetapkan Pasangan Calon Peserta pemilihan kepala Daerah dan wakil Kepala daerah tahun 2017 Atas Nama Yulius Yapugau dan Yunus Kelabetme sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten lntan Jaya Tahun 2017. 4. Terkait hal tersebut diatas KPU Kabupaten lntan Jaya telah menghasilkan Produk Hukum pada tanggal 24 Februari 2017 di sugapa kabupaten lntan Jaya, namun KPU Kabupaten lntan Jaya melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang pada tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta dan mengubah hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tanggal 24 Februari 2017 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yulius Yapugau dan Yunus Kelabetme memperoleh suara 33.958 Suara sebagai peraih suara terbanyak sementara Pleno Ulang tanggal 15 Maret 2017 di Jakarta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yanin R. Kobogayauw dengan Suara terbanyak yaitu 37.867 Suara. Padahal Nomor Urut Tiga memperoleh suara 31.476 Suara. Data tesebut tidak sesuai dengan perolehan suara dari masing- masing Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Form DBl- KWK. 5. KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan pengalihan/Pengabungan Suara dari Paslon Nomor Urut 1 dengan jumlah 2.531 suara, Nomor Urut 2 dengan jumlah 520 suara dan Nomor Urut 4 dengan jumlah 37 suara, jumlah keseluruhan 3.088 kepada Paslon Nomor Urut tiga atas nama Natalis Tabuni dan Yanin R Kobogayauw, ditambahkan dengan Suara dari 7 TPS sebanyak 3.244 suara yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Berita Acara PPD Distrik Agisiga, Nomor Ol/PPD/DIST.AG/II/2017 dan Rekomendasi Panwasdis Agisiga Nomor 013/Panwas/DIS-AGIS/II/2017. Jumlah surat suara dari 3 TPS, yaitu Kampung Soali TPS 1 dengan jumlah suara 501, Kampung Tausiga TPS 1 dengan jumlah suara 544, dan Kampung Unabundoga TPS 2 dengan jumlah suara 534, bahwa hasil perolehan suara pada 3 (tiga) TPS dengan jumlah suara 1.579 (seribu lima ratus tujuh sembilan) suara dinyatakan tidak sah kerena Berita Acara model Cl-KWK, Cl-KWK plano, Cl-KWK berhologram, Lampiran Cl-KWK serta cap dan stempel dibawa lari oleh Thomas Agimbau, dan Alex Agimbau Tim kampanye Paslon Natalis Tabuni dan Yanin R Kobogayauw, dan Rekomendasi Panwasdis Sugapa Nomor 01/Panwas.Kecamatan/II/2017, bahwa PPD Distrik Sugapa agar tidak melakukan pleno dengan memutuskan bahwa hasil perolehan suara pada 4 (empat) TPS dengan jumlah suara 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) di Kampung Emondi dinyatakan tidah sah karena Berita Acara model Cl-KWK, Cl-KWK plano, Cl-KWK berhologram, Lampiran Cl-KWK serta cap berupa stempel di bawa lari oleh ketua PPS Abraham Duwitau dan dua anggota PPS Joel Duwitau dan Titus Agimbau, dan Berita Acara PPD Nomor 12/PPD- DISTRIK.SGP/II/2017, bahwa perolehan suara dari 4 TPS Kampung Emondi dengan jumlah suara 1.665 tersebut dinyatakan tidak sah. 6. Berdasarkan Rekomendasi Panwas Distrik Sugapa dan Panwas Distrik Agisiga maka Panwaslih Kabupaten lntan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten lntan Jaya dengan Nomor 009/Panwas-IJ/II/2017 dan Rekomendasi dengan Nomor 010/Panwas-IJ/II/2017, pada tanggal 22 Februari 2017, bahwa KPU Kabupaten lntan Jaya tidak dapat menerima dan merekapitulasi hasil suara dari 17 TPS tersebut. Namum KPU Kabupaten lntan Jaya tidak menghormati dan menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten lntan Jaya. Ketua KPU tetap menerima Cl- KWK berhologram yang direkayasa oleh KPU sendiri tanpa cap KPPS dari 7 TPS tersebut direkap dan dialihkan pada Paslon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann R Kobogayauw, melalui Portal KPU Republik Indonesia dan rapat pleno tanggal 15 Maret 2017 di Jakarta. 7. Seharusnya KPU Kabupaten Intan Jaya menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya, padahal dalam Undang-Undang sangat jelas yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 144 Ayat (1) bahwa Putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat; sedangkan Ayat (2), bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan atau putusan Panwas Kabupaten/ Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga hari kerja dan ayat (3) bahwa seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Panwas/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. [2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu pada 15 Maret 2017 melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta tanpa dihadiri Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Pleno tersebut mengubah hasil Rapat Pleno Rekapitulasi pada 24 Februari 2017. Pleno 15 Maret 2017 menetapkan Paslon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, sementara Pleno 24 Februari 2017 menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak aduan Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh para Teradu. Para Teradu menyatakan proses rekapitulasi suara di Kabupaten Intan Jaya terjadi dalam keadaan force majeur. Menurut para Teradu, awalnya rekapitulasi berjalan baik, dan tersisa 2 distrik yang bermasalah yaitu distrik Sugapa sejumlah 4 TPS dan distrik Agisiga di 3 TPS. Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menyatakan bahwa suara di 7 TPS tersebut tidak sah. Para Teradu menyatakan hal tersebut tidak ada dasar hukumnya. Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menyatakan rekapitulasi tidak sah padahal dokumen Model C1 lengkap. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya tarik ulur dan penyerangan massa di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya. Massa menuntut agar dilakukan pleno hari itu dan harus segera ditetapkan. Para Teradu menyatakan dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tanggal 24 Februari 2017 ada 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, tetapi karena para Teradu sudah dikepung dan sudah jatuh korban, akhirnya dilakukan penetapan Bupati Intan Jaya tanpa ada mekanisme Pleno yang normal dan tanpa dihadiri oleh Pasangan Calon dan Saksi dikarenakan dalam keadaan Force Majeur. Setelah proses penetapan Bupati Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017, Para Teradu berkonsultasi dengan KPU provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Selain itu para Teradu juga berkonsultasi dengan KPU RI. Para Teradu memutuskan mengadakan Pleno di Jakarta berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI didampingi KPU Provinsi Papua. Para Teradu menyampaikan laporan dan surat permohonan ke KPU RI mengenai rencana pleno tersebut. Setelah para Teradu mengajukan permohonan tersebut, menurut para Teradu merasa ditinggalkan oleh KPU Provinsi Papua. Para Teradu merasa dianaktirikan dan bingung harus kemana. Mengenai Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bintang Cikini, menurut para Teradu semua pihak telah diundang, termasuk Panwaslih Kabupaten Intan Jaya, tetapi ketua Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menyatakan tidak bisa datang. Para Teradu kemudian menetapkan Pleno tersebut, pada saat Pleno berlangsug Anggota KPU Provinsi Papua a.n Izak Hikoyabi datang dan menanyakan kepada para Teradu mengenai legalitas Pleno tersebut. Para Teradu menyatakan rekapitulasi dilakukan dengan sumber data dari model C1 Hologram yang di upload di Jakarta oleh operator KPU Intan Jaya dan dengan melanjutkan rekapitulasi yang belum selesai. Para Teradu menyatakan KPU Provinsi telah memberikan arahan untuk membatalkan hasil Pleno di Jakarta dan untuk menghargai apa yang sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Para Teradu kemudian membatalkan SK Penetapan tanggal 15 Maret 2017 dan kembali ke SK tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan arahan KPU RI dan KPU Provinsi Papua; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 April 2017 dan 6 Mei 2017 bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Dalam rapat Pleno rekapitulasi tersebut Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 009/Panwas-IJ/II/2017 yang isinya adalah untuk tidak menerima dan merekapitulasi hasil suara dari Kampung Emondi sejumlah 4 TPS dan surat suara sejumlah 1665 dikarenakan tidak dilakukan pleno di tingkat TPS dan tidak menyampaikan hasil Pleno TPS kepada PPD Distrik Sugapa karena Berita Acara Model C1KWK, Lampiran C1KWK Plano dan cap berupa stempel telah dilarikan oleh Abraham Duwitau dan Joel Duwitau. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Panwaslih Distrik Sugapa Nomor 01 /Panwas-Kecamatan/II/2017 dan Berita Acara PPD Distrik Sugapa Nomor 12/PPD-DIST-SGP/II/2017. Selain itu Panwaslih Kabupaten Intan Jaya juga mengeluarkan Rekomendasi Nomor 010/Panwas- IJ/II/2017 isinya adalah untuk tidak menerima dan merekapitulasi hasil suara di 3 TPS yaitu Kampung Tousiga, Soali, dan Unabundoga distrik Agisiga sejumlah 1579 suara karena Berita Acara Model C1-KWK, Lampiran C1-KWK dan Plano berhologram serta cap/ stempel dilarikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Panwaslih Distrik Agisiga Nomor 013 /PANWAS/DIS-AGIS/IJ/2017 dan Berita Acara PPD Distrik Agisiga Nomor 01/PPD-DIST-AG/II/2017. Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Permasalahan di 7 TPS tersebut mengakibatkan adanya ketegangan dari massa yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya. Massa memaksa KPU Intan untuk segera menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Para Teradu dievakuasi ke Polsek Sugapa dan menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya a.n Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme berdasarkan SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017. DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya merupakan tindakan yang tidak profesional. Tindakan Para Teradu mengakibatkan ketidakpastian Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. Setelah pelaksanaan Pleno tanggal 24 Februari 2017 para Teradu kemudian melakukan Pleno Rekapitulasi kembali tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bintang Jakarta dengan alasan berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI. Pada pleno tersebut para Teradu melaksanakan Pleno Rekapitulasi tanpa dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. Hasil dari pleno tersebut adalah membatalkan SK Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 dan kembali menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dengan mengeluarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/III/2017 tentang Pembatalan SK Nomor 09/Kpts/KPU- IJ/II/2017 dan mengeluarkan SK Nomor 11/Kpts/KPU-IJ/III/2017 yang menetapkan Natalis Tabuni dan Kobogayauw sebagai Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya terpilih. KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 234/KPU/III/2017 yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Para Teradu pada tanggal 15 Maret 2017 tidak sesuai dengan prosedur dan memerintahkan KPU provinsi untuk melakukan tindakan administratif kepada para Teradu. Para Teradu kemudian membatalkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/III/2017 dan SK Nomor 11/Kpts/KPU- IJ/III/2017 melalui SK Nomor 12/Kpts/KPU-IJ/III/2017 dengan begitu Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kembali berdasarkan SK Nomor 09/Kpts/KPU- IJ/II/2017 tanggal 24 Februari 2017. DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu yang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pada tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bintang Jakarta dengan tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang-Undangan merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan etika. Alasan para Teradu bahwa pleno tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan KPU Provinsi Papua dan KPU RI tidak dapat dibuktikan oleh para Teradu di hadapan Majelis DKPP. Tindakan para Teradu terbukti membuat ketidakpastian hukum dalam proses Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. Para Teradu terbukti tidak mempedomani Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan Pleno pada tanggal 15 Maret 2017. Hal ini dibuktikan dengan adanya koreksi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua yang akhirnya membuat para Teradu harus membatalkan kembali hasil Pleno tanggal 15 Maret 2017 tersebut. Para Teradu juga terbukti tidak mengindahkan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Nomor 009/Panwas-IJ/II/2017 dan Nomor 10/Panwas- IJ/II/2017 mengenai 7 TPS yang bermasalah di Distrik Sugapa dan Agisiga. Padahal Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya sudah didasarkan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik yang juga disampaikan oleh Panwaslih Distrik dan PPD. Akibat tindakan para Teradu yang tidak mengindahkan Rekomendasi tersebut justru mengakibatkan situasi dan massa yang tidak kondusif pada pleno Penetapan tanggal 24 Februari 2017 yang mengakibatkan para Teradu harus dievakuasi dan menimbulkan jatuhnya korban. Hal ini terbukti setelah para Teradu menetapkan rekapitulasi sesuai dengan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya akhirnya bisa meredam keamanan ketegangan di Kabupaten Intan Jaya. Disamping tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Intan Jaya, para Teradu terbukti menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten sekaligus menetapkan Pasangan Calon terpilih tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 mengatur KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan fakta tersebut, tindakan para Teradu terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah mencederai penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan professional. Tindakan Para Teradu mengakibatkan adanya kerugian baik bagi penyelenggaraan Pilkada maupun bagi masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan hilangnya wibawa, martabat, dan kehormatan institusi Penyelenggara Pemilu, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang seharusnya membangun dan menguatkan legitimasi bagi lahirnya pemerintah menjadi terdegradasi dengan sikap dan tindakan para Teradu yang sangat jauh dari sikap etis. Alasan para Teradu sama sekali tidak dapat diterima dan dalil Pengadu terbukti mengandung kebenaran. Para Teradu terbukti melanggar Pasal Pasal 5 huruf c, d, dan I jo Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11 huruf a, b, c, dan d, Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat bahwa tanggung jawab pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya merupakan tanggung jawab bersama semua Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya. Selain para Teradu, Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya lainnya juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya yang berintegritas dan bermartabat. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberi sanksi kepada Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Linus Tabuni, Teradu II Linus Bagau, dan Teradu III Serpianus Sondegau, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H. dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si