III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 29 Agustus 2013 telah
mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 223/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi
dengan Nomor Perkara 109/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
1. Bahwa KPU Biak Numfor membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 mulai dari 25 Mei s/d 1 Juni 2013;
2. Pada tanggal 31 Mei 2013, Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto
Raisal, ST dengan dukung oleh 11 Partai politik yaitu: PPPI, PPRN, GERINDRA,
Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS, PSI dan PKNU;
3. Berdasarkan hasil penilaiaan persyaratan minimal dukungan pasangan calon
pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 oleh
KPU Kabupaten BiakNumfor, Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto
Raisal, ST dinyatakan memenuhi syarat dukungan oleh 10 Partai politik yaitu:
PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PMB,PKDI, PIS, PSI dan PKNU;
4. Bahwa padatanggal 22 Juni 2013, Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan
Arianto Raisal, ST, Menyerahkan berkasdukungan tambahan;
5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, KPU Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara
Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2013 Nomor: 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, yang
menyatakan pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST tidak
memenuhi syarat karena hanya didukung oleh 8 Partai Pilitik yaitu: : PPPI, PPRN,
GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 melalui media harian Cenderawasih Pos KPU
Kabupaten Biak Numfor mengumumkan bakal pasangan calon yang memenuhi
syarat untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Psikotes, dan tidak pernah
memberitahukan secara tertulis kepada Pasangan Ir. Augustinus Rumansara
dan Arianto Raisal, ST;
3
7. Bahwa Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST tidak
diikutsertakan dalam tes kesehatan dan psikotes yang mana merupakan hak
semua bakal calon;
8. Bahwa ternyata KPU Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil
Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Biak Numfor Tahun 2013 Nomor:71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013
dan lampirannya, yang mana dengan sewenang-wenang memindahkan
dukunganPartai PKDI dan PKNU kepada kandidat lain;
9. Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan)
Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor:
71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 bertentangan dengan berita acara
sebelumnya, Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai
Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor: 43/BA/KPU.BN/VI/2013
tanggal 29 Juni 2013;
10. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor memindahkan dukungan partai PKDI dari
Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST kepada pasangan
Drs. Demianus F. Dimara dan Dr Daniel Lantang M. Kes yang mana tidak pernah
mendaftar dengan menggunakan Partai PKDI;
11. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor memindahkan dukungan partai PKDI dari
Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST kepada pasangan
Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom, S.Pt yang mana pada saat mendaftar,
surat pencalonannya hanya ditanda tangani oleh Sekretaris, sedangkan Pasangan
Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST pada saat mendaftar, surat
pencalonan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris;
12. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor berkonspirasi dengan Bakal Pasangan Calon
Drs. Demianus F. Dimara dan Dr Daniel Lantang M. Kes dengan menyarankan
kepada Pasangan tersebut untuk membuat stempel atau cap Partai PKDI
Kabupaten Biak Numfor yang digunakan untuk mencap Surat Pencalonan;
13. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor tidak pernah melakukanKlarifikasi terhadap
Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Biak Numfor;
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyatakan Para Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU Kab. Biak Numfor terbukti
melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 6 huruf
(a), Pasal 8 huruf (b), Pasal 9 huruf (b,c,d,f) pada Bagian Kedua Tentang
4
Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Memberikan sanksi kepada Para Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Biak Numfor berupa PEMBERHENTIAN TETAP;
3. Memerintah Kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan
tanggung jawab KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemungutan
Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dan Memulihkan
hak konstitusi dari Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal,
ST dengan mengakomodir Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto
Raisal, ST sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2013;
Atau apabilah Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Copy Surat Pencalonan Nomor: 01/SP/GPP-
FPD/BN/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013;
2. Bukti P-2 : Copy Media Massa Cendrawasi Pos tertanggal 29 Mei
2013;
3. Bukti P-3 : Copy Berita AcaraKPU Kab. Biak Numfor Nomor:
04/BA/III/2013 perihal Penetapan Tahapan, Program, dan
Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kab. Biak Numfor tertanggal 25
Maret 2013;
4. Bukti P-4 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Biak Numfor Nomor:
12/KPU/BN/III/2013 perihal Syarat Minimal Perolehan
Jumlah Kursi Atau Perolehan Suara Sah Partai Politik
Atau Gabungan Partai Politik Yang Mendaftarkan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Biak Numfor Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Copy Surat KPU Kab. Biak Numfor perihal Prosedur
Pendaftaran Dan Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Copy Surat Tanda Terima Pendaftaran tertanggal 31 Mei
2013;
7. Bukti P-7 : Copy Surat KPU Kab. Biak Numfor perihal Penilaian
5
Persyaratan Minimal Dukungan Pasangan Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013;
8. Bukti P-8 : Copy Surat KPU Kab. Biak Numfor perihal Pendaftaran
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Diusung
Oleh Partai Politik dan Perseorangan;
9. Bukti P-9 : Copy Surat Tanda Terima Berkas Dukungan Tambahan
tertanggal 22 Juni 2013;
10 Bukti P-10 : Copy Berita Acara Nomor: 43/BA/KPU.BN/VI/2013
perihal Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan
Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Biak Numfor Tahun
2013 tertanggal 29 Juni 2013;
11 Bukti P-11 : Copy Berita Acara Nomor: 71/BA/KPU.BN/VII/2013
perihal Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan)
Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.
Biak Numfor Tahun 2013 tertanggal 18 Juli 2013;
12 Bukti P-12 : Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
700/62/PANWASLU-BN/VII/2013 perihal Rekomendasi
Klarifikasi tertanggal 19 Juli 2013;
13 Bukti P-13 : Stempel PKDI buatan Pasangan Calon Drs. Demianus F.
Dimara MM dan DR. Daniel Lantang, M.Kes;
14 Bukti P-14 : Copy Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi
Indonesia (PKDI) Nomor:
032.006/DPP/PKDI/TUS/06/2011 perihal Pengesahan
Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI
Kab. Biak Numfor Provinsi Papua Periode 2008-2013
tertanggal 15 Juni 2011;
15 Bukti P-15 : Copy SK DPP PKNU Nomor: SK-1146/DPP-01/XII/2010
tentang Susunan dan Personalia DPC PKNU Kab. Biak
Numfor;
16 Bukti P-16 : Copy Surat DPW PKNU Provinsi Papua Nomor: 130/DPW-
PKNU/PROV-PAPUA/2013 tanggal 22 April 2013 tentang
Rekomendasi kepada Hein Manggaprouw, S.Ip dan Williem
Osem untuk melakukan Konsolidasi dengan KPU Kab.
Biak Numfor dalam rangka mengurus pemberhentian
Anggota DPRD Kab. Biak Numfor asal PKNU;
17 Bukti P-17 : Copy Surat DPC PKNU Kab. Biak Numfor Nomor:
008/SRP/DPC-PKNU/BN/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013
tentang Permohonan Pemberhentian Anggota DPRD Kab.
6
Biak Numfor asal PKNU;
18 Bukti P-18 : Copy Rekomendasi Keabsahan DPC PKNU Kab. Biak
Numfor Nomor: 010/DPC-PKNU/BN/VII/2013;
Selain itu, Pengadu juga mengajukan 2 (Dua) orangsaksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 8 Oktober 2013,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
SAKSI-SAKSI
1. Yanus Dasem (Ketua DPC PKDI Kab. Biak Numfor) mengatakan PKDI (Versi
Ana) pada tanggal 31 Mei 2013 DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor telah
melakukan dukungan kepada Agustinus Rumansara dan Rizal sebagai
kandidat Bupati Kabupaten Biak Numfor, hal itu sudah ditandatangani diKPU.
Seharusnya mereka perlu menanyakan kepada Ketua DPC PKDI Kebupaten
Biak Numfor untuk membuat surat rekomendasi, tapi Para Teradu tidak
menanyakan situasi kondisi yang ada diKabupaten. Para Teradu mengeluarkan
rekomendasi sepihak tanpa bertanya kepada Ketua DPC PKDI yang ada di
Kabupaten. Yang berwenang menandatangani adalah Ketua DPC PKDI
berdasarkan AD/RT Partai PKDI, sesuai dengan Bab 9 ayat 22 AD/RT Partai.
Mengenai Surat Nomor71, pada saat itu didatangi Cornelius Logo, sebagai
pimpinan DPD PKDI Provinsi, menurut pemahaman untuk Pilkada Bupati yang
berwenang adalah DPC Kabupaten Kota. Waktu itu diserang oleh Rumansara,
takut hingga menandatanganisurat pencabutan dukungan, dari Sdr. Agustinus
ke Sdr. Dimara. Sudah melakukan kontak dengan ketua DPD PKDI Cornelius
Logo di Jayapura, menyatakan bahwa ada ancaman, hal tersebut dilakukan
untuk mengamankan diri dan keluarga. SK DPP Nomor 1146 sudah
dibekukan, kemudian diganti dengan SK baru, SK DPP Nomor 1146 masih
berlaku sampai tanggal 21 Mei 2013, itu yang diterima oleh Para Teradu.
2. Hein Manggaprouw (Ketua DPC PKNU Kab. Biak Numfor) mengatakan proses
Pilkada di Kabupaten Biak Numfor berjalan dengan hal-hal yang tidak
diinginkan, pada tanggal 31 Mei PKNU memberikan dukungan kepada
Agustinus Rumansara dengan pasangannya, dan tidak memberikan dukungan
kepada siapapun. SK DPP Nomor 1146 sudah dibekukan dan diganti dengan
SK Baru, SK DPP Nomor 1146 masih berlaku sampai dengan 31 Mei 2013. Itu
yang diterima oleh Para Teradu. SK Nomor 182 adalah SK rekayasa dari Para
Teradu. Pada waktu Para Teradu melakukan klarifikasi di DPP Pusat, Ketua
DPC PKNU atas nama Hein Manggaprouw juga ada pada saat itu. Sudah
melakukan klarifikasi, dan pihak DPW menyatakan hal tersebut adalah suatu
kelalaian karena bertentangan dengan AD/RT, karena apabila Ketua DPC
PKNU melakukan pelanggaran harus diberi teguran. DPP PKNU berkirim surat
7
kepada ketua DPC PKNU untuk mempertanggung jawabkan kelalaian ketua
DPC dalam taraf itu. Pada tanggal 31 Mei selaku Ketua dan bersama Sekretaris
memberi dukungan kepada Agustinus Rumansara bersama pasangannya atas
dasar surat DPW Provinsi Papua, memberi rekomendasi agar selaku Ketua DPC
PKNU bersama Wakil Sekretaris DPC PKNU untuk melakukan konsolidasi
kepada Para Teradu untuk melakukan PAW terhadap anggota DPRD dari fraksi
PKNU yang tidak melakukan kewajiban DPRD sebagai anggota partai yaitu
saudara Modokoklif Kawer. Modokoklif Kawer Tidak sah sebagai sekretaris DPC
PKNU berdasarkan surat dari DPW, tertanggal 22 April 2012. DPW
memberikan rekomendasi kepada Hein Manggaprouw sebagai Ketua dan Wilem
Olsen sebagai Sekretaris untuk melakukan konsolidasi kepada Para Teradu
melakukan PAW. Pada tanggal 6 April 2013 rekomendasi atas permintaan
Yohannes. Waktu itu Yohannes mencari dukungan kepada sponsor, yang
memberikan syarat bahwa sebuah partai politik harus jelas. Sehingga ada
sebuah rekomendasi.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan
jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut :
[2.5.1] Secara umum para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu
dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur
yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan
penjelasan secara tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kewenangan dalam Undang-
Undang Nomor 15/2011 telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Biak
Numfor Nomor 03/KPU/BN/III/ 2013 Tentang Tahapan Program dan Jadwal
Waktu Penyelenggara PemiluKada Biak Numfor Tahun 2013;
2. Bahwa KPU Biak telah menetapkan 15% persyaratan minimal kursi atau suara
sah Parpol dengan Keputusan Nomor 12/KPU/BN/III/2013, yaitu 4 kursi atau
7.809 suara sah dan telah disampaikan kepada Ketua DPRD, Pimpinan Parpol,
dan Ketua Panwaslu Kabupaten Biak Numfor serta pihak-pihak terkait;
3. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor sejak tanggal 23 Maret 2013 di Gedung
Wanita Biak telah melakukan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pemilukada Biak
dan memberikan Foto copy Peraturan Perundangan Pemilu terkait Pemilukada
Biak Numfor serta meminta pimpinan Parpol peserta Pemilu 2009 sebagai Partai
Pengusung kandidat menyerahkan SK. Kepengurusan DPC atau sebutan lain yang
sah, dan AD/ ART sebelum masa pendaftaran tapi tidak ada yang menyerahkan
sampai selesai masa pendaftaran 25 Mei 2013;
8
4. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor dalam rangka Pemilukada telah melakukan
Konsultasi dengan KPU Provinsi Papua, KPU RI dan Kementrian Hukum dan HAM
terkait keabsahan Kepengurusan Parpol Pusat (DPP Parpol). Sebagai dasar
menentukan kepengurusan tingkat Wilayah/Daerah untuk menentukan
kepengurusan Parpol yang dinyatakan Sah dalam pengajuan Bakal Pasangan
Calon dalam Pemilukada Biak Numfor;
5. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan
Calon melalui media cetak dan RRI Cabang Biak mulai 23-24 Mei 2013. Dalam
pengumuman Pendaftaran Bakal calon dicantumkan Prosentase 15% kursi dan
suara Sah serta Prosentase 6,5% dari penduduk Biak untuk dukungan
masyarakat kepada Calon Perseorangan. Juga mensosialisasikan Keputusan KPU
Biak Numfor Nomor 10/KPU/BN/III/2013 dan No. 12/KPU/BN/III/2013 tentang
Syarat Minimal Kursi dan Suara;
6. Bahwa selama Masa Pendaftaran Dari Tangga 25 Mei-1 Juni 2013 Sebagai
Berikut:
a) Hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 Jam 11.45 WIT. Pasangan Calon Drs. Yesaya
Sombuk, Msi dan Thomas Ondi, SE. partai pengusung : PKPB, Barnas, PNI. M,
Republikan, Pelopor, PPP. Jumlah Kursi 8 (32 %) Pendaftaran di terima (MS 15
%);
b) Hari tanggal 25 Mei 2013, jam 13.05 pasangan calon Drs. Demianus Dimara,
MM dan DR. Daniel Lantang, M.Kes. Partai Pengusung Hanura, PPIB, PDP,
Pakar Pangan, PPDI, PNBKI, PBR, PKDI, (Versi Roi Roring) dan Buruh, jumlah
suara sah 7.809 (15 %) Pendaftaran di terima (MS);
c) DR. Drs. Lamech Ap, MSi dan Wellem K. Rumpaidus, S.Sos, MM.(Calon
Perseorangan). Jam 14.00 WIT. Jumlah dukungan 6048 di 12 Distrik
pendaftaran di terima (TMS), kesempatan perbaikan tanggal 2 s/d 22 Juni
2013;
d) Hari jumat 31 Mei 2013 jam 13.00. Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom
Rumkorem. Partai pengusung PKPI, Barnas, PKNU, Republikan. Jumlah kursi
6 (24 %) Pendaftaran diterima (MS) (15%);
e) Jumat 31 Mei 2013, jam 16.00 WIT. Ir. Agustinus Rumansara dan Arianto
Arizal, ST. partai Pengusung, PPPI, PPRN, Gerindra, Kedaulatan, PPD, PPN,
PMB, PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia), PKNU, PIS, PSI, Jumlah
suara sah 7.935 (15 %) pendaftaran diterima. (MS) (15%);
f) Hari Jumat 31 Mei, 15.05 WIT. Hengky Wakum, S.Sos dan Lazarus Boseren,
SE.MSi. jumlah dukungan 1.115 di 12 Distrik pendaftaran di terima (TMS),
kesempatan perbaikan tanggal 2 s/d 22 Juni 2013;
g) Hari Jumat 31 Mei, jam 15.50 WIT. Prof. DR. Dra. Yohana y. Yembise,Dip.
Aplling, MA dan Friets G. Senandi, S.Sos, (Calon Perseorangan). Jumlah
9
dukungan Sah 4665 suara di 14 Distrik, pendaftaran di terima (TMS),
kesempatan perbaikan, tanggal 2 s/d 22 Juni 2013;
h) Hari Sabtu, 1 Juni 2013. Jam 10.30 WIT pasangan calon Habel Rumbiak,
SH,SPNdan Max Krey, ST. Partai Pengusung : Demokrat, PDS, Patriot,
Merdeka, PPI, PBB, Buruh. Jumla suara sah : 9270 (16 %).Pendaftaran
diterima (MS,15%);
i) Hari Sabtu, I Juni 2013. Jam 12. 00 WIT. Pasangan calon Nehemia Wospakrik,
SE, BSc dan Andi F. Madjadi, SE, MM. Partai Pengusung : Golkar, PKB, PKS.
Jumlah suara Sah : 9.747 ( 19 % ).Pendaftaran diterima (MS,15%).Sabtu 1 Juni
2013, jam 15.15 WIT, Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, SIP,MM.
PartaiPengusung PDIP, PAN, PDK, Barnas, Jumlah kursi 4 (15 % )Pendaftaran
di terima (MS, 15%);
j) Sabtu 1 Juni 2013, jam 23.00 WIT. Neles Yawan,S.Sos dan Sem Hallatu. Partai
Pengusung, Pelopor, PNI-M, Kedaulatan, Gerindra, PKPB. Jumlah Suara sah :
0. Surat pencalonan tidak di tandatangani oleh partai pengusung. Pendaftaran
di tolak (TMS, 15%);
k) Sabtu 1 Juni 2013, jam 23.50 WIT, Erens Meokbun,SE,MM,M.Kes dan Yohanes
Sopacua. Partai pengusung, PKPB, Barnas, PIS, PPPI, Buruhh, PSI, Pakar
Pangan, PDS. Jumla suara sah 8412 Pendaftaran diterima (MS, 15%);
l) Sabtu I Juni 2013, jam 24.00 WIT. Reynelda Kaisiepo,SSi,MF dan Marthen
Yewun, SH. Jumlah suara sah 4843 (%) pendaftaran di tolak (TMS,15%);
7. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi administrasi dilanjutkan dengan Verifikasi
Faktual ke DPP, DPW, KPU RI dan Kementrian Hukum dan HAM dengan mengacu
kepada AD/ART Parpol dan peraturan perundangan-undangan Pemilu.Hasil
Verifikasi Tahap I sebagai berikut:
a. PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia)
Ketua Umum DPP : ANNA MARIA, SH (Diakui oleh KemenKumHam RI)
Ketua DPW Provinsi- Papua : (Diakui oleh DPP Parpol)
Ketua DPC Biak Numfor : Yanus Dasem ( diakui oleh DPW dan DPP )
Pada saat pendaftaran bergabung dalam koalisi membangun Biak Numfor baru
Pasangan Calon : Ir. Agustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST. dalam
pendaftaran bakal pasangan calon hanya mendapat rekomendasi dari DPC
Biak Numfor, tetapi tidak mendapat Rekomnedasi dari DPP sesuai ketentuan
dukungan dalam PemiluKada sesuai AD/ART Parpol. Hasil Verifikasi
kepengurusan Sah, adalah Ketua Umum Anna Maria, SH (MS);
b. PKDI (Partai Keadilan Demokrasi Indonesia)
Ketua Umum DPP: Roi Rering, SH,MH (Tidak diakui oleh Kementrian Hukum
dan Ham)
Ketua DPW Provinsi-Papua :
10
Ketua DPC Kab. Biak Numfor : Herman Renyaan, SH (Diakui ole DPW dan DPP
Parpol tapi tidak diakui oleh Kementrian Hukum dan HAM RI)
Pada saat pendaftaran bergabung dalm Koalisi MERDEKA Bakal Pasangan
Calon Drs. Demianus Dimara,MM dan Daniel Lantang, M.Kes.Dalam
pendaftaran Bakal Pasangan Calon mendapat Rekomendasi dari DPP-DPW,
DPP Parpol. Hasil Verifikasi PKDI Versi Roi Rering tidak sah (TMS);
c. PKNU
Ketua Umum DPP :K..Abdul Adzim Suhaimi,MA(Diakui oleh Kementrian
Hukum dan HAM RI)
Ketua DPW : DR.H. Mohamad Said, AS (Diakui Oleh DPP)
Ketua DPC : Lenny Rumaikeuw (Diakui Oleh DPP dan DPW)
Pada saat pendaftaran bergabung dalam Koalisi Gerbang Rasa Amman
Pasangan Calon. Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom Rumkorem. Dalam
pendaftaran bakal pasangan calon mendapat Rekomendasi dari DPC, DPW dan
DPP sesuai dengan ketentuan dukungan dalam AD/ART. Kepengurusan Partai
Sah, atas nama Leni Rumakieuw (MS);
d. PKNU.
Ketua Umum DPP : K.Abdul Adzim Suhaimi, MA ( Diakui Oleh Kementrian
Hukum dan HAM
Ketua DPC : Hein Manggaprouw (tidak diakui oleh DPP karena telah ada
pengurus baru). Pada saat pendaftaran bergabung dalm Koalisi Ir. Agustinus
Rumansara dan Arianto Raisal, ST. dalam pendaftaran bakal pasangan calon
mendapat Rekomendasi dari DPC Versi Hein Manggaprouw, tetapi tidak
mendapat Rekomendasi dari DPP PKNU karena tidak diakui : hasil Verifikasi
Kepengurusan PKNU tidak Sah atas nama Hein Manggaprouw (TMS). Sebab
selama ini Sdr. Hein Manggaprouw domisili lebih banyak beraktifitas di
Jayapura dan bukan di Biak, dan Organisasi Parpol PKNU di Biak dilakukan
sekretaris Godlif Kawer;
8. Hasil Verifikasi diumumkan oleh KPU Biak Numfor dalam pertemuan yang dihadiri
oleh Partai Politik dan Koalisi partai Pengusung, Panwas, LSM dan Masyarakat di
Hotel Instia Biak, pada tanggal 3 Juli 2013 dan Berita Acara diberikan kepada 11
kandidat melalui Tim Kampanye sebagai berikut:
a. Drs. Yesaya Sombuk,M.Si dan Thomas Ondi,SE. Jumlah Kursi 8 (32 %) – MS;
b. Yotam Wakum,SH dan Mahasunu,SIP,MM. Jumlah Kursi ( 15 % ) – MS;
c. Habel Rumbiak,SH, SpN dan Festus Wompere,SIP. Suara Sah 9747 (19 %) –
MS;
d. Ir. Agustinus Rumansara dan Ir. Arianto RaizalSuara Sah 6635 (13 %) - TMS
e. Drs. Yohanes Than,MM dan Absalom Rumkorem,S.Pt,MM Suara Sah 1.867 (4
%) – TMS;
11
f. Drs. Demianus Dimara,MM dan DR. Daniel Lantang,M.KesSuara Sah 5312 (10
%)– TMS;
g. Erens Meokbun, SE dan Drs. Johanes Sopacua, MM Suara Sah 518 (1 %) –
TMS;
h. Nehemia Wospakrek,SE, BSc dan Andi F. Madjadi, SE, MM Suara sah 9747 (19
%) – MS;
i. Hengky Wakum, S.Sos dan Lazarus Boseren,SE.MMDukungan Sah 1115 -
TMS;
j. Prof. DR.Dra Yohana S.Yembise, DIP, Aplling,MA dan Friets G. Senadi,
S.SosDukungan Sah 4665 - TMS;
k. DR. (HC) Drs. Lamech AP, M.Si dan Willem K. Rumpaidus,S.Sos, MMP
Dukungan Sah 6048 – TMS;
9. Bahwa kemudian KPU Kab. Biak Numfor member kesempatan dan/atau
memperbaiki surat pencalonan syarat dan/atau mengajukan calon baru 30 Juni-
10 Juli 2013, sebagai berikut:
a. Drs. Demianus Dimara dan Daniel Lantang mendapat dukungan dari PKDI
i. (Versi Ana) berupa Rekomendasi dari DPP, DPW, dan DPC untuk bergabung
dengan pasangan Demianus Dimara dan Daniel Lantang Yang sebelumnya
bergabung dengan pasangan Ir. Agustinus Rumansara. Pada saat penyeraan
dokumen perbaikan dan rekomendasi diantar oleh kandidat, Tim Kampanye,
Sekretaris DPW PKDI Provinsi Papua Bpk.LOHO dan didampingi oleh DPC
PKDI Biak Numfor Bpk. Yanus Dasem;
ii. Langkah yang diambil oleh Parpol PKDI (Versi Ana) dan PKNU tidak
bertentangan dengna Pasal 93 Ayat 4 PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2012.
Sebab Partai PKDI pada Koalisi Pasangan Calon Ir. Agustinus Rumansara
belum mencapai 15 % Kursi/Suara Sah sehingga tidak dilarang mengubah
atau memindahkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain;
b. Drs. Yohanes Than dan Absalom Rumkorem mendapat dukungan dan
Rekomendasi dari PKNU mulai dari DPP, DPW dan DPC Kabupaten Biak
Numfor. Keadiran PKNU di Koalisi Ir. Agustinus Rumansara tidak diakui oleh
DPP serta kepengurusan Hein Manggaprouw tidak diakui. Sesuai Pasal 95 ayat
(2) huruf a, maka Parpol PKDI(Versi Ana) dan PKNU termasuk Parpol yang
menggunakan hak Politik untuk mengusung/mendukung calon pada masa
pendaftaran sehingga kedua Parpol itu diberi kesempatan memperbaiki dan/
atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon dan/ atau pengajuan Calon
baru selama masa perbaikan 30 Juni s/d 10 Juli 2013;
c. Langkah yang diambil oleh Parpol PKDI (Versi Ana) sesuai dengan Pasal 95
ayat (2)huruf c yaitu Parpol dan gabungan Parpol berdasarkan Partai Politik
atau gabungan partai politik berdasarkan pemeriksaan pada massa penelitian
tidak memenuhi syarat 15 % ( lima belas persen ) kursi DPRD atau 15% ( lima
12
belas Persen ) suara sah, karena satu atau lebi partai politik tidak memenuhi
syarat kepengurusan dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi
syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15 % (lima belas
perseratus) kursi DPRD atau 15 % ( lima belas perseratus) suara sah, karena
satu atau lebi partai politik yang menjadi gabungan tidak memenuhi syarat
kepengurusan;
10. Bahwa Pemeriksaan Kesehatan sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap persyaratan
pasangan bakal calon (syarat utama 15 %), maka bagi calon yang TMS tidak di
undang mengikuti pemeriksaan Kesehatan. Mengingat pemeriksaan Kesehatan
adalah syarat terakhir setelah kandidat memenuhi syarat pengajuan calon 15
% dan syarat calon mengingat biaya pemeriksaan tiap orang yang diminta tim
Dokter adalah 6 Juta/ Orang maka demi asas Pemilu Efisien biaya, kandidat
yang TMS % tidak ikut dalam pemeriksaan Kesehatan;
b. Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon
Berdasarkan hasil perbaikan syarat pengajuan calon dan syarat calon di
penuhi dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah hasil pemeriksaan
kesehatan diumumkan, maka KPU Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan
Berita Acara Nomor 76/BA/KPU BN/VII/2013 tentang Penatapan Pasangan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenui Syarat Sebagai Calon
Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, tanggal
25 Agustus 2013. Kemudian diikuti penarikan Nomor Urut pada tanggal 26
Agustus 2013, dengan Nomor SK. 78/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan
Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019
Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
pada Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh 5 (lima) Komisioner, Panwaslu
Kabupaten, Parpol Pengusung, Koalisi Pengusung, Kandidat dan masyarakat
umum bertempat di Hotel Arumbai Biak Sebagai berikut:
1) Nomor urut 1. Pasangan Drs. Yesaya Sombuk, MSi dan Tomas Ondi,SE;
2) Nomor urut 2. Pasangan Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, SIP;
3) Nomor urut 3. Pasangan Nehemia Wospakrik, SE,BSc dan Andi Firman
Madjadi, SE,MM;
4) Nomor urut 4.Pasangan DR (HC) Drs. Lamech AP, M.Si dan Willem K.
Rumpaidus, S.Sos,MMP;
5) Nomor urut 5. Pasangan Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom Rumkorem,
SPt, MM;
6) Nomor urut 6. Pasangan Prof. DR.Dra. Yohana S.Yembise, DIP, Aplling, MA
dan Friets G. Senandi, S.Sos;
7) Nomor urut 7. Pasangan Habel Rumbiak, SH,SPn dan Festus Wompere, SIP
13
8) Nomor urut 8.Pasangan Drs. Demianus Dimara, M.Si dan DR.Daniel
Lantang, M.Kes;
11. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan tugas dan kewenangan
selalu berpedoman pada Asas Pemilu.Tidak Pernah berkonspirasi dengan pihak
manapun dalam menjatuhkan atau meloloskan seorang Kandidat, dan tidak
pernah memalsukan dokumen atau cap/stempel atau tanda tangan dari satu
partai atau seseorang dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilukada di Biak.
KPU Kabupaten Biak Numfor.Tidak bekerja atas tekanan atau intimidasi dan
bersifat netral, proporsional, mandiri, jujur dan memiliki integritas yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga berusaha menjalankan prinsip efisien dan efektif
dalam penggunaan waktu dan biaya/anggaran;
[2.5.3] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak segala tuduhan Pengadu;
2. Memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip keadilan dan
kebenaran;
3. Mempertimbangkan kinerja KPU Kabupaten Biak Numfor yang selama ini berkerja
dengan baik danindependen serta profesional;
4. Mempertimbangkan kondisi daerah yang selama Pemilukada berjalan aman,
lancar dan kondusif.Tuhan memberkati;
5. Mohon pertimbang juga atas tahapan persiapan putaran ke 2 Pemilukada
Kabupaten Biak Numfor yang di rencanakan minggu pertama bulan November
2013 dan tahapan legislatif 2014;
[2.5.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat
bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Copy Berita Acara Nomor: 04/BA/III/2013 dan
Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor;
2. Bukti T-2 : Copy SK KPU Nomor: 12/KPU/BN/III/2013 tentang
Syarat Minimal Perolehan Jumlah Kursi atau Perolehan
Suara Sah;
3. Bukti T-3 : Copy Penilain Persyaratan minimal dukungan pasangan
dan Tanda Terima saat Pasangan calon mendaftar:
14
a. Drs. Demianus Dimara, M.Si dan DR.Daniel Lantang,
M.Kes. Pada tanggal 25 Mei 2013
b. Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom Rumkorem, SPt,
MM tanggal 31 Mei 2013
c. Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal,
mendaftar pada tanggal 31 Mei 2013;
4. Bukti T-4 : Copy Surat Pencalonan pasangan calon Drs. Demianus
Dimara, M.Si dan DR.Daniel Lantang, M.Kes. ( Model B-
KWK-KPU Parpol);
5. Bukti T-5 : Copy Surat Pencalonan pasangan calon Drs. Yohanes
Than, MM dan Absalom Rumkorem, SPt, MM. (Model B-
KWK-KPU Parpol)
1. Surat Pencalonan Nomor 01/PKPI-BARNAS-PKNU-
REPUBLIKAN/IV/2013
2. Surat Pencalonan Nomor 02/PKPI-BARNAS
PKNU/IV/2013;
6. Bukti T-6 : Copy Ketua dan Sekerataris DPC PKNU Kab. Biak Numfor
tanggal 6 April 2013 untuk mengusung Pencalonan
pasangan calon Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom
Rumkorem, SPt, MM;
7. Bukti T-7 : Copy Surat Pencalonan pasangan calon Ir. Augustinus
Rumansara dan Arianto Raisal (Model B-KWK-KPU
Parpol)
1. Surat Pencalonan Nomor 01/SP/GPP-
FPD/BN/V/2013, tanggal23 Mei 2013
2. Surat Pencalonan Nomor 01/SP-AY/2013, tanggal 21
Mei 2013 (Model B-KWK-KPU Parpol),(Model B1-KWK-
KPU Parpol) dan (Model B1-KWK-KPU Parpol)
3. Surat Pernyataan wakil yang berbeda (Model B3-KWK-
KPU Parpol) tanggal 21 Mei 2013;
8. Bukti T-8 : Copy SK dan Rekomendasi pengurus Partai PKNU:
a. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Pengesahan DPP PKNU);
b. SK Nomor: SK-404/DPP-01/VIII/2012, DPW PKNU
Prov. Papua;
c. SK Nomor: SK-1146/DPP-01/XII/2010, DPC PKNU
Kab. Biak Numfor;
d. SK Nomor: SK-826/DPP-01/V/2013. DPC PKNU Kab.
Biak Numfor;
e. Rekomendasi DPC PKNU Nomor: A.06/DPC-
15
02/IV/2013;
f. Rekomendasi DPC PKNU, Nomor: 007/SRP/DPC-
PKNU/BN/V/2013;
g. Rekomendasi DPP PKNU Nomor: A-232/DPP-
03/V/2013;
h. Rekomendasi DPC PKNU Nomor: A-001/DPC-
02/XII/2013;
9. Bukti T-9 : Copy Daftar Hadir dan Berita Acara DPP PKNU
1. Daftar Hadir Verfikasi Faktual DPP PKNU Tanggal 19
Juni 2013
2. Berita Acara Verifikasi Faktual DPP PKNU Tanggal 20
Juni 2013;
10 Bukti T-10 : Copy SK dan Rekomendasi pengurus Partai PKDI;
a. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Pengesahan DPP PKDI);
b. SK Nomor: 032/DPP/PKDI/TUS/06/2011, DPD PKDI
Prov. Papua;
c. SK Nomor: 032.006/DPP/PKDI/TUS/06/2011, DPC
PKDI Kab. Biak Numfor;
d. Rekomendasi DPP PKDINomor:
032.006/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/06/2013,
tanggal, 29 Juni 2013;
e. Penegasan DPP PKDI atas Dukungan Balon Kepala
Daerah Nomor: 264/DPP/PKDI/III-H/07/2013, tanggal,
3 Juli 2013;
f. Surat Pernyataan Nomor : 07/DPC-PKDI/III-
R/07/2013;
g. Surat Dukungan Pencalonan DPC PKDI Mengetahu DPD
PKDI Nomor: 08/DPC/PKDI/III-R/2013;
11 Bukti T-11 : Copy Daftar Hadir dan Berita Acara DPP PKDI
1. Daftar Hadir Verfikasi faktual DPP PKDI Tanggal 18
Juni 2013;
2. Berita Acara Verifikasi faktual DPP PKDI Tanggal 18
Juni 2013;
12 Bukti T-12 : Copy Undangan Nomor: 347/UND/VI/2013, tanggal 3 Juli
2013 Ketua Tim Kampanye, untuk penyampaian Berita
Acara dan lampiranya tertanggal 29 Juni 2013 dan Berita
Acara Nomor: 43/BA/KPU.BN/VI/2013 dan lampirnya;
13 Bukti T-13 : Copy Undangan Nomor: 347/UND/VI/2013, tanggal 3 Juli
2013 Ketua Tim Kampanye, untuk penyampaian Berita
16
Acara dan lampiranya tertanggal 29 Juni 2013 dan Berita
Acara Nomor: 44/BA/KPU.BN/VI/2013 dan lampirnya;
14 Bukti T-14 : Copy Undangan Nomor: 347/UND/VI/2013, tanggal 3 Juli
2013 Ketua Tim Kampanye, untuk penyampaian Berita
Acara tertanggal 29 Juni 2013 dan Berita Acara Nomor:
46/BA/KPU.BN/VI/2013;
15 Bukti T-15 : Copy Daftar Hadir Penyampaian Hasil Penelitian dan
Verifikasi, Rabu 3 Juli 2013 di hotel Insia;
16 Bukti T-16 : Copy Daftar hadir pertemuan tanggal 10 Juli 2013 di
Kantor KPU, antara KPU, Panwas dengan Parpol
Pengusung/Koalisi Gernang rasa aman (pasangan calon
Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom Rumkorem, SPt,
MM;
17 Bukti T-17 : Copy Daftar hadir pertemuan tanggal 18 Juli 2013 di
Kantor KPU, dalam rangka klarifikasi (Koalisi Merdeka);
18 Bukti T-18 : Copy Daftar hadir pertemuan tanggal 18 Juli 2013 di
Kantor KPU, dalam rangka klarifikasi (Koalisi Gernang
rasa aman);
19 Bukti T-19 : Copy Berita Acara hasil penelitian dan verifikasi
(Perbaikan) Nomor: 65/BA/KPU.BN/VII/2013 dan
lampirnya, pasangan calon Drs. Demianus Dimara, M.Si
dan DR. Daniel Lantang, M.Kes.;
20 Bukti T-20 : Copy Berita Acara hasil penelitian dan verifikasi
(Perbaikan) Nomor: 70/BA/KPU.BN/VII/2013 dan
lampirnya, pasangan calon Drs. Yohanes Than, MM dan
Absalom Rumkorem, SPt, MM;
21 Bukti T-21 : Copy Berita Acara hasil penelitian dan verifikasi
(Perbaikan) Nomor: 71/BA/KPU.BN/VII/2013 dan
lampirnya, pasangan calon Ir. Augustinus Rumansara
dan Arianto Raisal, ST;
22 Bukti T-22 : Copy SK KPU Kab. Biak Numfor Nomor:
73/KPTS/VI/2013, Tim Pemeriksa Kesehataan;
23 Bukti T-23 : Copy Surat usulan Kegiatan Pemeriksaan Kesehataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dari RSUD Biak Numfor
Nomor: 812/2058 dan lampirannya. Tanggal 06 Juli 2013;
24 Bukti T-24 : Copy Permohonan Pemeriksaan Kesehatan kepada
Direktur RSUD, Biak Numfor Nomor:
36/030.434104/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013;
25 Bukti T-25 : Copy Daftar hadir, Penjelasan prosedur kesehatan, Biak
tertanggal 19 Juli 2013;
17
26 Bukti T-26 : Copy Tanda terima dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
pasangan calon Drs. Demianus Dimara, M.Si dan
DR.Daniel Lantang, M.Kes. tanggal 24 Juli 2013;
27 Bukti T-27 : Copy Tanda terima dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
pasangan calon Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom
Rumkorem, SPt, MM. tanggal 24 Juli 2013;
28 Bukti T-28 : Copy SK KPU Kab. Biak Numfor Nomor:
76/KPU/BN/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013;
29 Bukti T-29 : Copy Berita Acara KPU Kab. Biak Numfor Nomor:
77/BA/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
30 Bukti T-30 : Copy SK KPU Kab. Biak Numfor Nomor:
78/KPU/BN/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
Selain itu, Pengadu juga mengajukan 1 (Satu) orangsaksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 8 Oktober 2013,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
SAKSI
1. Kornelius Logo (Sekretaris DPD PKDI Provinsi Papua)mengatakan Benar
bahwa PKDI Kabupaten memberikan dukuangan kepada Agustinus
Rumansara, DPD PKDI mengetahui hal tersebut, sebagaimana kesaksian Ketua
DPC, setelah mengetahui (hanya sekedar perantara) DPD PKDI wajib
menyampaikan kepada Pusat PKDI, menyampaikan bahwa PKDI Kabupaten
Biak Numfor mendukung Agustinus Rumansara, selanjutnya tanggapan DPP
Pusat kepada DPD PKDI untuk disampaikan kepada DPC kepada pasangan
calon, yaitu untuk mengurus rekomendasi kepada Pusat, Pusat mengatakan
bahwa berdasar AD/RT PKDI khususnya Pasal 22 ayat (2) angka 2.5
mengartikan tentang itu, artinya bahwa pengurus tingkat Kabupaten (DPC)
mencari kemudian menyampaikan kepada Provinsi dan Provinsi
menyampaikan ke Pusat. Melakukan fit and proper test kalau ada 2 calon atau
lebih. Untuk dukungan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dikatakan
bahwa benar rekomendasi DPC ada pada Agustinus Rumansara, tetapi DPP
memberikan rekomendasi kepada Demianus F Dimara dan hal tersebut
merupakan perintah terhadap pengurus dibawah tertutama bagi pengurus
Provinsi. Maka sebagai pengurus Provinsi datang ke DPC untuk menyuruh
DPC segera mengamankan. Sebagai pengurus dibawah hanya melaksanakan
apa yang disuruh pihak Pusat DPP, DPD saat itu ketua DPC ada. Berdasarkan
keputusan DPP memberikan rekomendasi kepada Demianus F Dimara,
kemudian datang ke kantor KPU, KPU hadir lengkap menerima. Tidak ada niat
untuk merugikan pihak pengadu karena hanya menjalankan apa yang
diperintahkan oleh DPP. DPP memberikan kepada Demianus.Bersama dengan
18
pengurus Kabupaten Benar hal tersebut, AD/RT mengatur mekanisme
dukungan pada intinya berbunyi tugas DPC menjaring, menyampaikan kepada
DPP Pusat, sudah menyampaikan kepada DPC, karena ada yang kurang,
sehingga ada calon lain ke DPP. Rumansara melakukan permohonan kepada
DPC tembusan DPP, sudah disampaikan kepada Pusat secara lisan kepada
DPP, atas nama Rumansara, DPP menunggu, mengambil rekomendasi dari
DPC, tapi tidak datang ke DPP. Benar, memang pertama bersama dengan
pengurus DPC Kabupaten melakukan dukungan dengan Agustinus
Rumansara, tentang AD/RT mengatur tentang mekanisme dukungan, memang
tugas DPC mencari calon kemudian menyampaikan kepada DPC Pusat.
Kemudian DPC Pusat yang menetapkan, karena mengetahui hal tersebut pihak
DPD menyampaikan kepada DPC. Menurut DPC memang sudah melakukan
hal tersebut, tapi masih ada yang kurang, tetapi DPD masih bertahan,
sehingga ada calon yang masuk di DPP, kemudian rekomendasi dari DPP turun
sehingga DPD tidak dapat menolak itu karena merupakan perintah dari partai.
Agustinus memang benar melakukan permohonan tertulis kepada DPC, DPD,
dan ditembuskan kepada DPP, berdasarkan permohonan terhadap pengurus
partai dari bawah, DPD menyampaikan kepada pusat, telah memberitahukan
kepada DPP secara lisan. DPP menunggu (menunggu datang untuk mengambil
rekomendasi) tapi dalam proses menunggu tidak juga datang untuk mengambil
rekomendasi, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Demianus F
Dimara untuk mengambil rekomendasi itu. Dari proses pengambilan
rekomendasi DPP PKDI oleh Demianus F Dimara, pihak DPD sama sekali tidak
mengetahui, baru mengetahui setelah ada putusan DPP disertai dengan
perintah bahwa DPP PKDI mengusung sdr. Demianus F Dimara;
PIHAK TERKAIT
1. SAUL RONSUMBRE (Ketua Panwaslu Kab. Biak Numfor)
1. Dukungan Partai Politik PKNU dan PKDI terhadap calon Bupati dan Wakil
Bupati adalah Urusan Internal Partai Politik yang bersangkutan dengan
kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah membuat komitmen Politik
berdasarkan AD/ART Parpol;
2. Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta PEMILUKADA
adalah atas dasar hasil verifikasi dan klarifikasi KPU Kab. Biak Numfor
terhadap dokumen partai politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati
yang mana telah diserahkan kepada KPU Kab. Biak Numfor;
3. Dalam pengawasan kami terhadap kinerja penyelenggara Pemilukada yaitu
KPU Kab. Biak Numfor, berpedoman pada asas kemandirian, jujur, adil,
kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan
akuntabel;
19
4. Untuk memberikan kepastian hukum, siapa yang sah dan siapa yang tidak sah
diantara kedua pihak, yaitu pengugat dan tergugat, dapat dibuktikan dengan
keaslian surat-surat Parpol pengusung yang ada pada masing-masing pihak.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para
Teradu mengalihkan dukungan dari partai PKDI dan PKNU kepada calon lain,
sehingga Pengadu kehilangan hak konstitusional untuk menjadi peserta Pemilukada
Kabupaten Biak Numfor. Terkait Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
Pengadu menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, Pasangan Ir. Augustinus
Rumansara dan Arianto Raisal, ST dengan dukung oleh 11 Partai politik yaitu: PPPI,
PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS, PSI dan PKNU.
Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST dinyatakan memenuhi
syarat dukungan oleh 10 Partai politik yaitu: PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai
Kedaulatan, PPN, PMB,PKDI, PIS, PSI dan PKNU. Bahwa Para Teradu pada tanggal 18
Juli 2013 dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor: 71/BA/KPU.BN/VII/2013
perihal Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik
21
Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dengan sewenang-wenang memindahkan
dukungan Partai PKDI kepada Drs. Demianus F. Dimara dan Dr Daniel Lantang M.
Kes, tanpa melakukan verifikasi kepada DPP PKDI. Dalam rangka memperkuat
pengaduannya Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-
18,serta saksi faktaYanus Dasem (Ketua DPC PKDI Kab.Biak Numfor).Saksi fakta,
Yanus Dasem mengatakan DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 31 Mei
2013 telah mendaftarkan Agustinus Rumansara dan Rizal sebagai kandidat Bupati
Kabupaten Biak Numfor dan telah di terima KPU. Berdasarkan AD/RT Partai PKDI,
sesuai dengan Bab 9 ayat (22) AD/RT Partai, pengusung calon yang diajukan DPC
hanya 1 (satu), maka DPP dan DPD hanya merekomendasi yang diajukan DPC.
Namun dalam kenyataannya, DPP PKDI melalui surat Nomor71 mengajukan Drs.
Demianus Dimara. Meskipun DPD PKDI Provinsi Papua mengajukan rekomendasi
DPP tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, namun DPC PKDI Kabupaten
Biak Numfor tetap konsisten mengajukan pasangan Pengadu.
[4.1.1] Menimbang berdasarkan dalil pengaduan Pengadu, Para Teradu menjawab
bahwa pada saatpenerimaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Biak Numfor dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)atas nama Demianus
Dimara dan Daniel Lantang, merupakan Rekomendasi dari DPP, DPW dan DPC PKDI
Kabupaten Biak Numfor.Dalam rangka memperkuat bantahannya, Teradu
mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-30,serta saksi
faktaKornelius Logo.Saksi fakta, Kornelius Logomengatakan benar bahwa PKDI
KabupatenBiak Numfor memberikan dukungan kepada Agustinus Rumansara.Hal
tersebut diketahui olehDPD PKDI, sebagaimana kesaksian Ketua DPC.Berdasarkan
AD/ART Partai, DPD PKDI wajib menyampaikan kepada DPP PKDI, bahwa DPC PKDI
Kabupaten Biak Numfor mendukung Agustinus Rumansara.Berdasarkan AD/RT
PKDI khususnya Pasal 22 ayat (2) angka 2.5, apabila ada 2 calon atau lebih, maka
DPP Partai melakukan fit dan proper test. Bahwa benar rekomendasi DPC PKDI
Kabupaten Biak Numfor ada pada Agustinus Rumansara, tetapi DPP memberikan
rekomendasi kepada Demianus F Dimara.Maka sebagai pengurus Provinsi, DPD PKDI
datang ke DPC PKDI untuk menyuruh DPC segera mengamankan rekomendasi dari
DPP PKDI.
[4.1.2] Menimbang berdasarkan keterangan Pengadu dan jawaban Teradu, DKPP
berpendapat bahwa terhadap PKDI Para Teradu sudah tidak cermat melakukan dan
bahkan melakukan tindakan yang sesat dengan menerima pendaftaran dari Partai
Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang tidak terdaftar dan tidak diakui
keberadaannya terutama dalam mengusung calon dalam Pemilukada di Indonesia.
Seharusnya Para Teradu sebelum pendaftaran sudah mengetahui dan menolak hal
tersebut. Menurut pendapat DKPP Hal ini membuktikan bahwa Partai Kesatuan
22
Demokrasi Indonesia (PKDI) tidak pernah mendaftarkan calon lain selain Agustinus
Rumansara dan Arianto Raisal. Para Teradu mencatat dari pendaftaran itu tidak ada
2 nama dari PKDI, tidak ada 2 pengurusan dari PKDI, dan hanya 1 kepengurusan
mendaftarkan 1 nama.Para Teradu telah menghilangkan hak konstitusi bakal
pasangan calon, dan untuk menjaga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang lebih
transparan dan lebih profesional untuk kasus Kabupaten Biak Numfor ini sebagai
contoh agar tidak diulang kembali oleh penyelenggara Pemilu lainnya karena Para
Teradu Kabupaten Biak Numfor terbukti dan telah melangar ketentuan UU Nomor 15
Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2012 tentang PedomanTeknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerahdan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[4.2]Menimbang, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu
mengalihkan dukungan dari partai PKDI dan PKNU kepada calon lain, sehingga
Pengadu kehilangan hak konstitusional untuk menjadi peserta Pemilukada
Kabupaten Biak Numfor. Terkait PKNU, Para Teradu pada saat pendaftaran menerima
2 (dua) Kepengurusan yaitu Hein Manggaprouw mendukung Pasangan Agustinus
Rumansara dan Arianto Raisal diterima pada jam 16.00 WIT sedangkan Godlif
Kawermendukung Pasangan Yohanes Than dan Absalom Rumkorem diterima pada
jam 13.00 WIT. Para Teradu pada saat pendaftaran beranggapan bahwa SK Hein
Manggaprouw sudah berakhir pada 21 Mei 2013, padahal SK Hein Manggaprouw
berakhir pada tanggal 21 Mei 2015.Berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor:
SK-1146/DPP-01/XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010 menyatakan bahwa Hein
Manggaprouw dan Willem Osem masih sah sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKNU
Kabupaten Biak Numfor. Dalam rangka memperkuat pengaduannya Pengadu
mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-18,serta saksi Hein
Manggaprouw (Ketua DPC PKNU Kab.Biak Numfor). Saksi Fakta, Hein Manggaprouw
mengatakan pada tanggal 31 Mei 2013 selaku Ketua dan bersama Sekretaris memberi
dukungan kepada Agustinus Rumansara bersama pasangannya atas dasar surat
DPW Provinsi Papua. Para Teradu melakukan klarifikasi di DPP Pusatdan pihak DPW
menyatakan hal tersebut adalah suatu kelalaian karena bertentangan dengan AD/RT.
Modokoklif Kawer Tidak sah sebagai sekretaris DPC PKNU berdasarkan surat dari
DPW, tertanggal 22 April 2012.
[4.2.1] Menimbang berdasarkan dalil pengaduan Pengadu, Para Teradu membantah
bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Biak Numfor atas nama Drs. Yohanes Than dan Absalom Rumkorem, Para Teradu
menerima karena sudah melakukan verifikasi kepada DPP PKNU serta mendapat
dukungan dan rekomendasi dari DPP, DPW dan DPC PKNU Kabupaten Biak Numfor,
sehingga Kehadiran PKNU di Koalisi Ir. Agustinus Rumansara tidak diakui oleh DPP
23
serta kepengurusan Sdr. Hein Manggaprouw tidak diakui. Para Teradu dalam
menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) huruf c Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2012 yaitu Parpol dan gabungan Parpol berdasarkan partai politik
atau gabungan partai politik berdasarkan pemeriksaan pada masa penelitian tidak
memenuhi syarat 15 % (lima belas persen) kursi DPRD atau 15% (lima belas Persen)
suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan
dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan
meskipun tidak memenuhi syarat 15 % (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15
% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik yang
menjadi gabungan tidak memenuhi syarat kepengurusan.Dalam rangka memperkuat
bantahannya, Teradu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-30,
serta tidak mengajukan saksi.
[4.2.2] Menimbang berdasarkan keterangan Pengadu dan jawaban Teradu, DKPP
berpendapat bahwaPara Teradu tidak cermat dalam menilai SK Hein Menggaprouw
yang menyatakan sudah berakhir pada 21 Mei 2013, padahal SK Hein Manggaprouw
berakhir pada tanggal 21 Mei 2015. Para Teradu telah melakukan verifikasi ke DPP
PKNU, dan memperoleh keterangan menyangkut adanya SK kepengurusan yang baru
atas nama Leni Selaku Ketua dan Dogi selaku Sekretaris. Namun, mengingat bahwa
kepengurusan yang baru tersebut muncul setelah pendaftaran, maka ssuai ketentuan
perundang-undangan, kepengurusan baru tersebut tidak dapat diterima untuk
mengusung calon dari PKNU. Di samping itu, berdasarkan Surat Keputusan DPP
PKNU Nomor: SK-1146/DPP-01/XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010, Hein
Manggaprouw dan Willem Osem masih sah sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKNU
Kabupaten Biak Numfor.Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa Para
Teradu telah menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon dengan bertindak
tidak netral dalam memperlakukan bakal pasangan calon, bertindak tidak sesuai
yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, tidak hati-hati dan tidak
berdasarkan standar operasional dan subsatansi professi administrasi Pemilu dan
karena itu terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal11 huruf a, Pasal 15 huruf a, b
dan c Peraturan Bersama tentang Kode Etik.
[4.3] Menimbang bahwa dalam mekanisme dan tata organisasi, KPU memiliki adanya
pengaturan konsentrasi yang diwujudkan dalam pembagian tugas dan pembidangan
masing-masing komisioner, dengan kewenangan dan tanggungjawab khusus.
Meskipun sifat kolektif kolegial merupakan hakikat dari keberadaan seluruh
komisioner KPU, namun berdasarkan struktur organisasi, Ketua memiliki
tanggungjawab khusus untuk memimpin, mewakili organisasi ke dalam dan keluar
serta mengarahkan agar perjalanan organisasi senantiasa terjamin menuju amanah
yang ditetapkan negara melalui peraturan perundang-undangan. Demikian juga
kepala-kepala divisi atau sebutan lainnya yang bertanggungjawab dalam bidang
24
hukum, teknis atau bidang lainnya, juga memiliki tanggungjawab khusus sesuai
bidang yang ditentukan. Dalam hal proses pencalonan, komisioner yang membawahi
divisi teknis memiliki tanggungjawab yang lebih utama dibanding komisioner lainnya.
Dengan demikian, DKPP berpendapat bahwa Teradu I dan II memiliki tanggungjawab
yang lebih utama dalam proses-proses pelaksanaan tahapan pendaftaran dan
penetapan pasangan calon. Sementara itu, Teradu IV dan V, meskipun tidak menjadi
tugas pokoknya, namun memiliki konstribusi yang signifikan dalam proses dimaksud.
[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam
Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa
perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu
yang menjadi kewenangan DKPP.
