III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 70-P/L-DKPP/VI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 66-
PKE-DKPP/VI/2020yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian
sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Bawaslu Kabupaten Purbalingga
telahmengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, pada pokoknya
memuat bahwa Pengadu I Sdr. Mukti Wibowo, S.Pd dan Pengadu II Sdri. Satini,
S.Pd.SD, berdasarkan Nomor Temuan : 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal
14 Mei 2020, yang mana dalam status temuan tersebut telah diteruskan ke
Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 19 Mei 2020, dengan mendasarkan pada
hasil kajian Bawaslu Kabupaten Purbalingga yag pada pokoknya menyatakan
tindakan TERLAPOR, sebagaimana terlampir, melanggar netralitas norma dasar,
kode etik, dan perilaku ASN sebagaimana dalam Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d,
Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, huruf k, huruf l, Pasal 9 ayat (2), Pasal
23 Huruf d, dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 huruf c (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam pemberitahuan tersebut Pengadu I berada dalam nomor urut 26
dan Pengadu II berada dalam nomor urut 24;
3. Bahwa Pengadu I pada hari Rabu tanggal : 03 Juni 2020 mendapat
pemberitahuan Surat Rekomendasi dari KASN No. R-1568/KASN/5/2020
tertanggal 29 Mei 2020, perihal rekomendasi atas pelanggaran ASN an. Tokhid,
S.Pd., M.M. dkk. (Bukti P-2), yang mana Pengadu I adalah merupakan bagian
ASN yang direkomendasikan oleh KASN untuk diberikan sanksi karena dianggap
melanggar netralitas ASN;
4. Bahwa rekomendasi KASN aquo dikeluarkan dengan mendasarkan pada Surat
Ketua Bawaslu Kab. Purbalingga No. 44/BawasluProvJT-20/PM.00.02/V/2020
tanggal 19 Mei 2020 dan berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran No.
04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya
menyatakan berdasarkan buki-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten
Purbalingga Pengadu I dinyatakan telah melanggar netralitas ASN, antara lain
yaitu dengan :
5. Membuat video yel-yel yang mengarah pada dukungan terhadap Bakal Calon
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M. (Bu Tiwi) dengan
ucapan yel-yel “ siapa kita ? Kami K3S Kecamatan Bukateja. Bukateja ? Hebat
Luar Biasa ? Bupati Purbalingga ? Tiwi Tiwi Tiwi. Tiwi ? Lanjutkan. Melati ? yes
yes yes. Melati melati indahnya berseri melati melati harum dan mewangi, pagi
siang malam terbayang di hati mlati, melati pujaan hati. Melati ? Oke oke yes.
(Bukti P-3)
6. Bahwa video tersebut dibuat bulan Pebruari 2020 di Saung Apung Desa
Kedungjati Kecamatan Bukateja pada saat kegiatan dinas yaitu kegiatan rapat
rutin K3S Kecamatan Bukateja.
7. Bahwa terkait temuan Bawaslu No. 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14
Mei 2020, Pengadu I atas nama Mukti Wibowomendapatkan surat undangan
klarifikasi dari Bawaslu atu kali yaitu Undangan Klarifikasi Nomor : 039/
Bawaslu-Prov.JT-20/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020 (Bukti P-4), dan Pengadu II
atas nama Satini mendapatkan surat undangan klarifikasi dari Bawaslu satu kali
yaitu Undangan Klarifikasi Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-20/V/2020 tertanggal
14 Mei 2020 (Bukti P-5). Terhadap undangan klarifikasi tersebut Pengadu I tidak
memenuhi undangan karena undangan baru diterima Pengadu I tanggal 18 Mei
2020 di sekolah tempat Pengadu bekerja (undangan dialamatkan ke sekolah).
Demikian juga Pengadu II juga tidak memenuhi undangan karena undangan baru
diterima Pengadu II tanggal 29 Mei 2020 di Sekolah Dasar Negeri 3 Majasari
(undangan dialamatkan ke SD N 3 Majasari, padahal Pengadu II sudah tidak
bekerja di sekolah tersebut).
8. Bahwa Para Pengadu diundang oleh Para Teradu dalam rangka memberikan
keterangan dalam klarifikasi perihal dugaan Pelanggaran netralitas ASN pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.
9. Bahwa setelah mendapat informasi tentang temuan Bawaslu Kabupaten
Purbalingga aquo, Pengadu I berkoordinasi dengan atasan dengan maksud ingin
memberikan klarifikasi terhadap temuan tersebut, namun atasan Pengadu I tidak
dapat informasi apapun karena memang tidak pernah diberikan tembusan atau
diberitahu oleh Para Teradu perihal persoalan yang dihadapi oleh Pengadu I, lalu
disarankan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dan
setelah sampai di Bawaslu Kabupaten Purbalingga Pengadu I melihat pada papan
pengumuman Bawaslu Kab Purbalingga ada pengumuman bahwa Pengadu I dan
beberapa ASN lainnya telah direkomendasikan ke KASN karena dianggap telah
melanggar netralitas ASN;
10. Bahwa Pengadu I pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 berada di kantor
Sekolah Dasar Negeri I Kembangan dari jam 7.00 WIB sampai dengan jam 15.00
WIB karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah. Pada hari itu
memang ada kegiatan Rapat Rutin K3S bulan Pebruari 2020 di Aula Saung
Apung Kedungjati Bukateja, namun Pengadu tidak menghadirinya, hal ini dapat
dibuktikan dengan daftar hadir yang dibuat pada acara tersebut (Bukti P-6).
Sedangkan Pengadu II pada hari tersebut memang menghadiri Rapat Rutin K3S
bulan Pebruari 2020 di Aula Saung Apung Kedungjati Bukateja. Dan pada saat
sebelum rapat dimulai Pengadu II dan kawan-kawan yang hadir di rapat tersebut
membuat video secara spontanitas, yang pada akhirnya video tersebut dianggap
oleh Para Teradu sebagai bentuk ketidaknetralan ASN dalam pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 karena dianggap mndukung
Calon Bupati Purbalinga Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M. (Bu Tiwi);
11. Bahwa pada saat pembuatan video sebagaimana diterangkan pada angka 8,
diantara yang hadir dalam kegiatan rapar rutin K3S bulan februari 2020 dia Aula
Saung Apung Kedungjati Bukateja, terdapat pula :
Abdul Malik, Kepala SD Negeri 3 Kembangan Kec. Bukateja.
Teguh Santosa, Kepala SD Negeri 1 Kutawis Kec. Bukateja.
Lini Pratiwi, Kepala SD Negeri 2 Kembangan Kec. Bukateja.
Pariem, Kepala SD Negeri 5 Bukateja Kec. Bukateja.
Mursidah, Kepala SD Negeri 2 Karanggedang Kec. Bukateja.
12. Bahwa kelima orang tersebut di atas turut rapat dan ikut dalam pembuatan video
aquo. Bahwa kelima orang tersebut semuanya adalah ASN, yang dibuktikan
dengan:
Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2-154 Tahun 2015
TANGGAL 30 April 2015 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama ABDUL MALIK, S.Pd, SD,
nomer urut 15 di lempira SK (Bukti P-7);
Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2-230 Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama TEGUH SANTOSA, S.Pd,
(Bukti P-8);
Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2/440.1/KS/2019
tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama Lini Pratiwi, S.Pd, SD
(Bukti P-9);
Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2/440.1/KS/2019
tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama Pariem, S.Pd, SD (Bukti P-
10);
Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2/440.1/KS/2019
tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama Mursidah, S.Pd, SD (Bukti
P-11);
13. Akan tetapi kelima orang tersebut tidak dianggap melanggar netralitas ASN dan
tidak direkomendasikan kepada KASN oleh Para Teradu, kendati kelimanya
pernah pula menjadi bagian orang Terlapor dalam temuan Bawaslu Kabupaten
purbalingga No. 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020, yang
dibuktikan dengan adanya undangan klarifikasi terhadap ke lima ASN tersebut.
(Bukti P-12).
14. Bahwa Pengadu II sejak tanggal 1 Mei 2020 telah pensiun dari ASN mendasarkan
pada Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 00041/23303/AZ/01/20
tanggal 1 mei 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas
Usia Pensiun. (Bukti P-13).
15. Bahwa Pengadu I tidak ikut dalam pembuatan video dan tidak ada di dalam video
aquo, namun oleh Para Teradu menyatakan Pengadu I dinyataan telah melanggar
netralitas ASN dan telah pula direkomendasikan ke KASN untuk mendapatkan
sanksi. Demikian pula dengan Pengadu II, bahwa pada saat Para Teradu
melakukan fungsi pengawasannya dan menemukan temuan dugaan pelanggaran
sebagai hasil dari pengawasannya pada tanggal 14 Mei 2020, kedudukan hukum
Pengadu II tidak lagi sebagai ASN karena telah pensiun sejak tanggal 1 Mei 2020,
namun oleh Para Teradu Pengadu II juga dinyatakan telah terbukti melanggar
netralitas ASN. Sedangkan disisi lain terdapat 5 (lima) orang ASN yang ikut dalam
pembuatan video dan juga sebagai ASN sebagaimana diterangkan dalam angka 9,
namun oleh Para Teradu tidak dinyatakan melanggar netralitas ASN dan tidak
turut direkomendasikan kepada ASN sebagaimana yang diberlakukan pada 24
ASN lainnya sebagaimana daftar dalam Rekomendasi KASN (Bukti P-2) yang
memang ikut dalam pembuatan video.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian tetap kepada para Teradu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTIPENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti sebagai
berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
1. Bukti P-1 Temuan No. 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14 Mei
2020
2. Bukti P-2 Surat KASN No. R.1568/KASN/5/2020 tanggal 29 Mei 2020
tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an.
Tokhid, S.Pd., M.M, dkk
3. Bukti P-3 Video yang dibuat tanggal 8 Pebruari 2020
4. Bukti P-4 Surat Bawaslu Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi
5. Bukti P-5 Surat Bawaslu Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi
6. Bukti P-6 Daftar hadir Rapat KKKS bulan Pebruari 2020, hari Sabtu
tanggal 8 Pebruari 2020 bertempat di Aula Saung Apung
Kedungjati, Bukateja
7. Bukti P-7 Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2-154
Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Pengangkatan
PNS Dalam Jabatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan
Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, atas nama ABDUL MALIK, S.Pd, SD
8. Bukti P-8 Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2-230
Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Tentang Pengangkatan
PNS Dalam Jabatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan
Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, atas nama TEGUH SANTOSA, S.Pd
9. Bukti P-9 Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No.
821.2/440.1/KS/2019 tanggal 18 Juli 2019 Tentang
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru Yang Diberi Tugas
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama Lini Pratiwi,
S.Pd, SD
10. Bukti P-10 Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No.
821.2/440.1/KS/2019 tanggal 18 Juli 2019 Tentang
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru Yang Diberi Tugas
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama Pariem,
S.Pd, SD
11. Bukti P-11 Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No.
821.2/440.1/KS/2019 tanggal 18 Juli 2019 Tentang
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru Yang Diberi Tugas
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama Mursidah,
S.Pd, SD
12. Bukti P-12 2 (dua) Surat Bawaslu Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi, an. Teguh dan Malik, dan 3 (tiga)
Surat Bawaslu Nomor : 043/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi, an. Mursidah, S.Pd, SD, Pariyem,
S.Pd. SD dan Lini Pratiwi, S.Pd. SD.Petikan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-984
Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan
Pemberhentian Wakil Bupati Purbalingga Provinsi Jawa
Tengah, tanggal 11 April 2019
13. Bukti P-13 Keputusan Bupati Purbalingga Nomor :
00041/23303/AZ/01/20 tentang Pemberian Kenaikan
Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun
14. Bukti P-14 PKPU No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil
walikota Tahun 2020
15. Bukti P-15 Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
131.33-984 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan
Pemberhentian Wakil Bupati Purbalingga Provinsi Jawa
Tengah, tanggal 11 April 2019
16. Bukti P-16 Surat Bawaslu Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi
17. Bukti P-17 Berita Acara Klarifikasi atas nama Tokhid, Ruwandi,
Misriyah, Siti Haryati, Parniti, Siti Zubaidah, Sadir,
Kamsinah dan Sutaryo, pada tanggal 15-16 Mei 2020 di
Bawaslu Kabupaten Purbalingga
18. Bukti P-18 Surat Bawaslu Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi atas nama Dalim dan Sugiharto Dan
Surat Bawaslu Nomor : 043/ Bawaslu-Prov.JT-
20/PM.01.02/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal
undangan klarifikasi atas nama Dalim dan Sugiharto
[2.3.1] KESIMPULAN PENGADU
1. Bahwa pada pokoknya PENGADU tetap berpegang teguh pada pokok-pokok aduan
yang telah disampaikan, serta PENGADU menolak secara tegas selurug dalil
TERADU dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
PENGADU;
2. Bahwa pada prinsipnya PENGADU tetap berkesimpulan bahwa TERADU I, II, III, IV
dan V telah melanggar asas integritas sebagai penyelenggara Pemilu khususnya
terkait prinsip integritas, adil dan akuntabel, serta melanggar prinsip
profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilu khususnya terkait prinsip
berkepastian hukum, prinsip profesional, prinsip kepentingan umum, dengan
melanggar ketentuan sebagai berikut :
a) TERADU I, II, III, IV dan V melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c,d dan
ayat (3) huruf a, c, f, dan i; Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, 16, 17 dan
Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
b) TERADU I, II, III, IV dan V melanggar Ketentuan dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
c) TERADU I, II, III, IV dan V melanggar Ketentuan dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Bawaslu Kabupaten Purbalingga
telahmengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, pada pokoknya memuat
bahwa Pengadu I Sdr. Mukti Wibowo, S.Pd dan Pengadu II Sdri. Satini, S.Pd.SD,
berdasarkan Nomor Temuan :04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14 Mei 2020
(Bukti P–1), yang mana dalam status temuan tersebut telah diteruskan ke Komisi
Aparatur Sipil Negara tertanggal 19 Mei 2020, yang kemudian menjadi dasar
dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari KASN No. R-1568/KASN/5/2020
tertanggal 29 Mei 2020, perihal rekomendasi atas pelanggaran ASN an. Tokhid,
S.Pd., M.M. dkk. (Bukti P-2), yang mana Pengadu I adalah merupakan bagian ASN
yang direkomendasikan oleh KASN untuk diberikan sanksi karena dianggap
melanggar netralitas ASN tepatnya di Nomor urut 25;
4. Bahwa rekomendasi KASN aquo dikeluarkan dengan mendasarkan pada Surat
Ketua Bawaslu Kab. Purbalingga No. 44/BawasluProvJT-20/PM.00.02/V/2020
tanggal 19 Mei 2020 dan berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran No.
04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya
menyatakan berdasarkan buki-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten
Purbalingga, bahwa Pengadu I dinyatakan telah melanggar netralitas ASN, antara
lain yaitu dengan :
a. Membuat video yel-yel yang mengarah pada dukungan terhadap Bakal Calon
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M. (Bu Tiwi)
dengan ucapan yel-yel “ siapa kita ? Kami K3S Kecamatan Bukateja. Bukateja
? Hebat Luar Biasa ? Bupati Purbalingga ? Tiwi Tiwi Tiwi. Tiwi ? Lanjutkan.
Melati ? yes yes yes. Melati melati indahnya berseri melati melati harum dan
mewangi, pagi siang malam terbayang di hati mlati, melati pujaan hati. Melati
? Oke oke yes. (Bukti P-3);
b. Bahwa video tersebut dibuat bulan Pebruari 2020 di Saung Apung Desa
Kedungjati Kecamatan Bukateja pada saat kegiatan dinas yaitu kegiatan
rapat rutin K3S Kecamatan Bukateja.
5. Bahwa terkait temuan Bawaslu No. 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14 Mei
2020, Pengadu I atas nama Mukti Wibowomendapatkan surat undangan klarifikasi
dari Bawaslu atu kali yaitu Undangan Klarifikasi Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-
20/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020 (Bukti P-4), dan Pengadu II atas nama Satini
mendapatkan surat undangan klarifikasi dari Bawaslu satu kali yaitu Undangan
Klarifikasi Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-20/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020
(Bukti P-5). Terhadap undangan klarifikasi tersebut Pengadu I tidak memenuhi
undangan karena undangan baru diterima Pengadu I tanggal 18 Mei 2020 di
sekolah tempat Pengadu bekerja (undangan dialamatkan ke sekolah). Demikian
juga Pengadu II juga tidak memenuhi undangan karena undangan baru diterima
Pengadu II tanggal 29 Mei 2020 di Sekolah Dasar Negeri 3 Majasari (undangan
dialamatkan ke SD N 3 Majasari, padahal Pengadu II sudah tidak bekerja di
sekolah tersebut);
6. Bahwa Pengadu I pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 berada di kantor
Sekolah Dasar Negeri I Kembangan dari jam 7.00 WIB sampai dengan jam 15.00
WIB karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah. Pada hari itu
memang ada kegiatan Rapat Rutin K3S bulan Pebruari 2020 di Aula Saung Apung
Kedungjati Bukateja, namun Pengadu tidak menghadirinya, hal ini dapat
dibuktikan dengan daftar hadir yang dibuat pada acara tersebut (Bukti P-6).
Sedangkan Pengadu II pada hari tersebut memang menghadiri Rapat Rutin K3S
bulan Pebruari 2020 di Aula Saung Apung Kedungjati Bukateja. Dan pada saat
sebelum rapat dimulai Pengadu II dan kawan-kawan yang hadir di rapat tersebut
membuat video secara spontanitas, yang pada akhirnya video tersebut dianggap
oleh Para Teradu sebagai bentuk ketidaknetralan ASN dalam pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 karena dianggap mndukung
Calon Bupati Purbalinga Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M. (Bu Tiwi);
7. Bahwa pada saat pembuatan video sebagaimana diterangkan pada angka 8,
diantara yang hadir dalam kegiatan rapar rutin K3S bulan februari 2020 dia Aula
Saung Apung Kedungjati Bukateja, terdapat pula :
a. Abdul Malik, Kepala SD Negeri 3 Kembangan Kec. Bukateja.
b. Teguh Santosa, Kepala SD Negeri 1 Kutawis Kec. Bukateja.
c. Lini Pratiwi, Kepala SD Negeri 2 Kembangan Kec. Bukateja.
d. Pariem, Kepala SD Negeri 5 Bukateja Kec. Bukateja.
e. Mursidah, Kepala SD Negeri 2 Karanggedang Kec. Bukateja.
Bahwa kelima orang tersebut di atas turut rapat dan ikut dalam pembuatan video
aquo.Bahwa kelima orang tersebut semuanya adalah ASN, yang dibuktikan
dengan:
i. Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2-154 Tahun 2015
TANGGAL 30 April 2015 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama ABDUL MALIK, S.Pd, SD,
nomer urut 15 di lempira SK (Bukti P-7);
ii. Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2-230 Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, atas nama TEGUH SANTOSA, S.Pd,
(Bukti P-8);
iii. Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2/440.1/KS/2019
tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru Yang
Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, atas nama Lini Pratiwi, S.Pd, SD (Bukti P-9);
iv. Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2/440.1/KS/2019
tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru Yang
Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, atas nama Pariem, S.Pd, SD (Bukti P-10);
v. Petikan Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.2/440.1/KS/2019
tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Guru Yang
Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, atas nama Mursidah, S.Pd, SD (Bukti P-11);akan
tetapi kelima orang tersebut tidak dianggap melanggar netralitas ASN dan
tidak direkomendasikan kepada KASN oleh Para Teradu, kendati kelimanya
pernah pula menjadi bagian orang Terlapor dalam temuan Bawaslu
Kabupaten purbalingga No. 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tertanggal 14 Mei
2020, yang dibuktikan dengan adanya undangan klarifikasi terhadap ke lima
ASN tersebut. (Bukti P-12).
8. Bahwa Pengadu II sejak tanggal 1 Mei 2020 telah pensiun dari ASN mendasarkan
pada Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 00041/23303/AZ/01/20
tanggal 1 mei 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas
Usia Pensiun. (Bukti P-13);
9. Bahwa Pengadu I tidak ikut dalam pembuatan video dan tidak ada di dalam video
aquo, namun oleh Para Teradu menyatakan Pengadu I dinyataan telah melanggar
netralitas ASN dan telah pula direkomendasikan ke KASN untuk mendapatkan
sanksi. Demikian pula dengan Pengadu II, bahwa pada saat Para Teradu
melakukan fungsi pengawasannya dan menemukan temuan dugaan pelanggaran
sebagai hasil dari pengawasannya pada tanggal 14 Mei 2020, kedudukan hukum
Pengadu II tidak lagi sebagai ASN karena telah pensiun sejak tanggal 1 Mei 2020,
namun oleh Para Teradu Pengadu II juga dinyatakan telah terbukti melanggar
netralitas ASN. Sedangkan disisi lain terdapat 5 (lima) orang ASN yang ikut dalam
pembuatan video dan juga sebagai ASN sebagaimana diterangkan dalam angka 9,
namun oleh Para Teradu tidak dinyatakan melanggar netralitas ASN dan tidak
turut direkomendasikan kepada ASN sebagaimana yang diberlakukan pada 24 ASN
lainnya sebagaimana daftar dalam Rekomendasi KASN (Bukti P-2) yang memang
ikut dalam pembuatan video.
FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN.
1) Bahwa Para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemilu yaitu tidak memahami tugas, wewenang dan kewajibannya dengan
didukung atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f Perbawaslu No. 14 Tahun
2017, adapun fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sikap dan
tindakan Para Teradu yang tidak profesional tersebut adalah sebagai berikut
:
a) Bahwa teradu I s.d V dalam jawabannya menyampaikan, mendapatkan
bukti video yang menjadi dasar dari temuan Teradu berasal dari grup
“Suara Purbalingga, Perwira (Super) oleh akun Riza Ardiana;
b) Bahwa Teradu I s.d V tidak pernah memeriksa atau mengundang klarifikasi
langsung pengunggah video tersebut yaitu Riza Ardiana;
c) Bahwa Teradu I s.d V tidak bisa menjelaskan tanggal serta waktu proses
pertama kali mendapatkan video tersebut;
d) Bahwa Para Teradu juga tidak mengetahui peristiwa dan kejadian yang
utuh dan benar, hal ini dapat dibuktikan bahwa Para Teradu tidak
mengetahui dan tidak menguraikan waktu kejadian yaitu tanggal dan jam
peristiwa kejadian (pembuatan video), dan tidak pulamengurai bagaimana
peristiwa pembuatan video itu, misal dibuat oleh siapa, menggunakan alat
apa dan sebagainya;
e) Bahwa Para Teradu hanya mendasarkan keterangan dari Panwascam
Bukateja yang, untuk melakukan identifikasi siapa-siapa saja yang hadir
dalam pertemuan tersebut, dan dalam sidang juga di sampaikan masih
samar-samar dan Blur dalam mengindentifikasi apakah Pengadu I datang
dalam pertemuan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa proses identifikasi
oleh Para Teradu Tidak cermat;
f) Bahwa Para Teradu mendapatkan identitas yang hadir dalam pertemuan
tersebut berdasarkan pencarian informasi dari Panwascam Bukateja, yang
sekaligus bekerja sebagai guru honorer, dari data Dinas Pendidikan
Purbalinnga berbentuk Nama dan Sekolah, tanpa ada alamat jelas;
g) Bahwa dalam surat rekomendasi KASN (Bukti P-2), yang mana KASN
mendasarkan rekomendasinya pada bukti-bukti dan kajian yang dilakukan
oleh Para Teradu, pada halaman 4 disebutkan pembuatan video dilakukan
pada bulan Pebruari 2020. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa
sebenarnya Para Teradu tidak mengetahui secara pasti bagaimana
peristiwa sebenarnya yang terjadi sebagaimana diamantkan Pasal 5 ayat (3)
huruf d Perbawaslu No. 14 Tahun 2017;
h) Bahwa Para Teradu menyampaikan dalam persidanga bahwa pertama di
temukan 30 nama, dan di undang, namun hal ini bertentangan dengan
kesaksian Bapak Tokhid yang menerima 32 undangan;
i) Bahwa Para Teradu tidak memperhatikan dan melalaikan ketentuan Pasal
5 Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 yaitu tidak memastikan identitas pelaku,
hal ini bisa dibuktikan adanya undangan-undangan klarifikasi yang
keluarkan oleh Para Teradu terdapat kesalahan nama pelaku, alamat
pelakubahkan jabatan pelaku yang diduga melanggar netralitas ASN,
sebagaimandibuktikan dengan undangan-undangan klarifikasi yang
dikeluarkan oleh Para Teradu (Bukti P-16);
j) Bahwa para teradu juga tidak bisa menjelaskan terkait dengan kesalahan
terkait dengan surat undangan sebagamana dalam Bukti P-16, dimana
dalam undangan tersebut disebutkan yang menjadi dasar undangan
klarifikasi adalah temuan 03/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14 Mei
2020 tentang dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, sedangkan surat
pemberitahuan tentang status laporan yang di sampaikan kepada KASN
mendasarkan pada Temuan No. 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14
Mei 2020 tentang dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020. Bahwa terhadap hal
tersebut membuktikan bahwa Para Teradu tidak cermat dan tidak
profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
k) Bahwa Para Teradu tidak profesionalan, dimana Para Teradu dalam
menangani perkara ini, dibuktikan bahwa Para Teradu telah salah dalam
mengidentifikasi Terlapor yaitu terhadap Terlapor yang bernama Dalim dan
Sugiharto, yang mana dalam undangan klarifikasi untuk sdr. Dalim
tanggal 14 Mei 2020 beralamat dalam jabatan Kepala Sekolah SDN 2
Cipawon, dan undangan klarifikasi untuk tanggal 14 Mei 2020 beralamat
dalam jabatan Kepala Sekolah SDN 3 Cipawon (Bukti P-18)
l) Bahwa Para Teradu tidak Profesional dengan tidak menyampaikan
undangan klarifikasi secara patut, hal ini di buktikan denganadanya hal-
hal sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak terkait yaitu Kepala
Sekertariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga yang bersesuaian dengan
kesaaksian Bapak Tokhid bahwa undangan di serahkan pada sore hari
kepada Bapak Tokhid, dimana kondisi saat itu masih bulan puasa dan
setelah itu menjalankan ibadah;
Bahwa Saksi Bapak Tokhid menyanggupi akan menyampaikan di grup
Watsaap;
Bahwa setelah itu Para Teradu tidak pernah melakukan konfirmasi lagi
kepada Bapak Tokhid;
Bahwa Saksi Bapak Tokhid pada kesempatan selanjutnya tidak mau
lagi menerima titipan undangan;
Bahwa Para Teradu tidak bisa menunjukkan tanda terima undangan
yang di terima langsung oleh para pihak, karena semua di titipkan ke
orang lain atau pihak sekolah hal ini bersesuaian dengan keterangan
saksi Bapak basirun;
Bahwa Para Pengadu tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan
akses untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran
yang ditujukan kepada Para Pengadu sebelum Para Teradu
menerbitkan suatu keputusan (melanggar Pasal 10 huruf c Peraturan
DKPP RI No. 2 Tahun 2017). Bahwa benar Para Teradu pernah
mengundang Para Pengadu untuk diklarifikasi, namun surat undangan
yang ditujukan kepada Para Pengadu adalah tidak sesuai identitas Para
Pengadu sehingga undanga klarifikasi tidak diterima oleh Para
Pengadu, undangan tersebut baru diterima oleh Para Pengadu setelah
lewat waktu.
Sebagaimana diketahui bahwa temuan adalah hasil pengawasan aktif
dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga, semestinya segala kelengkapan
dokumentasi, informasi dan pemenuhan syarat formil dan syarat
materiil dugaan pelanggaran telah diketahui dipastikan benar oleh
Bawaslu Kabupaten Purbalingga.
Bahwa fakta kekeliruan-kekeliruan yang terjadi sebagaimana terurai di
atas adalah membuktikan Para Teradu tidak cermat, tidak memahami
tugas dan wewenangnya dengan baik yaitu tidak memahami dengan
betul peristiwa hukum yang sesungguhnya, dan tidak memedomi pada
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya, sehingga hasil pengawasannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum
2) Bahwa Pengadu I benar-benar tidak mengikuti kegiatan Rapat Rutin K3S
bulan Pebruari 2020 di Aula Saung Apung Kedungjati Bukateja pada tanggal
8 februari 2020, hal tersebut di buktikan dengan keterangan Saksi Ibu
Sunarsih dan bapak Tokhid serta bukti surat yaitu daftar absensi pertemuan
K3S tersebut, adapaun para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa saksi Ibu Sunarsih, bahwa pada pada tanggal 8 februari 2020
tersebut, benar bahwa Bapak Muti Wibowo berada di sekolah karena
saya sendiri melihat langsung bersama rekan-rekan;
b. Bahwa Saksi Ibu Sunarsih menyampaikan bahwa saat itu, saya
sebenarnya ada undangan KKG, namun berhubung dengan adanya
persiapan laporan kinerja kepala sekolah maka saya juga mohon ijin
untuk tidak hadir dalam acara KKG tersebut, sehingga pada hari
sabtu tanggal 8 Februari tersebut saya berada di sekolah dan
menyaksikan bapak Mukti Wibowo bersama-sama dengan kami
sampai sore, untuk mempersiapkan.
c. Bahwa saksi Ibu Sunarsih menyampaikan berada di sekolah dari
pukul 07.00 – 15.00 Wib;
d. Bahwa ditegaskan oleh Pangadu II yaitu Ibu Satini acara di Saung
apung mulai dari pukul 10.00 wib mulai s.d 13.00 Wib;
e. Bahwa saksi Ibu Sunarsih menjelaskan bahwa Pengadu I Bapak
Mukti Wibowo tidak pernah keluar dan tetap berada di sekolah, dan
melihat sendiri;
f. Bahwa saksi Bapak Tokhid dan Pengadu II yaitu Ibu Satini juga
menerangkan dan menguatkan bahwa saksi tidak hadir dalam
pertemuan K3S bulan Pebruari 2020 di Aula Saung Apung
Kedungjati Bukateja pada tanggal 8 februari 2020
g. Bahwa Para teradu menyatakan bahwa saudara teradu I hadir dalam
pertemuan tersebut hanya mendasarkan pada keterangan terlapor
yaitu Sdri. Parniti dan Sdr. Sadir, dan Para Teradu tidak bisa
menjelaskan bahwa kedua orang tersebut di periksa sebagai terlapor
atau saksi.
3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas telah
membuktikan bahwa Para Teradu tidak cermat, tidak memahami tugas dan
wewenangnya dengan baik yaitu tidak memahami dengan betul peristiwa
hukum yang sesungguhnya, dan tidak memedomi pada ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
sehingga hasil pengawasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.Serta hal tersebut membuktikan bahwa Para Teradu telah
mengabaikan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu No. 14
Tahun 2017, yaitu Para Teradu tetap menindak lanjuti hasil pengawasannya
untuk dijadikan sebuah laporan dugaan pelanggaran serta melakukan
pengkajian serta menyatakan Para Pengadu melanggar netralitas ASN,
padahal Para Teradu tidak mengetahui identitas pihak terlapor dan Para
Teradu juga tidak mengetahui peristiwa kejadian yang benar dan utuh, serta
tidak disertai oleh bukti-bukti yang cukup. Hal ini tentu saja membuktikan
bahwa Para Teradu TIDAK PROFESIONAL dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.
4) Bahwa Pengadu II kedudukan hukumnya adalah bukan sebagai ASN, sejak
tanggal 1 Mei 2020 telah pensiun dari ASN mendasarkan pada Surat
Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 00041/23303/AZ/01/20 tanggal 1
mei 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian
dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun. (Bukti P-13), hal ini di buktikan dengan keterangan dari :
a) Saksi Bapak Tokhid dimana langsug menyerahkan SK Pensiun
kepada Ibu Satini atau pengadu II;
b) Dikuatkan dengan pernyataan Pengadu II yaitu Ibu Satini dan Pihak
terkait dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Purbalingga, di hadapan Ketua majelis;
5) Namun pada kenyataanya Para Teradu menyatakan Pengadu II adalah ASN
sehingga dinyatakan telah bersalah melanggar netralitas ASN dan
merekomendasikan ke KASN, hal tersebut tentunya Para Teradu
mengabaikan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu No. 14
Tahun 2017
6) Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan prinsip adil dalam bersikap dan
bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017, sikap dan tindakan tidak adil Para Teradu adalah sebagai
berikut :
a) Bahwa Para Pengadu tidak diperlakukan secara sama dengan sesama
para ASN yang direkomendasikan Para teradu ke KASN (Bukti P-2) dan
dengan para ASN yang terlibat dalam pembuatan video, yaitu :
Abdul Malik, Kepala SD Negeri 3 Kembangan Kec. Bukateja.
Teguh Santosa, Kepala SD Negeri 1 Kutawis Kec. Bukateja.
Lini Pratiwi, Kepala SD Negeri 2 Kembangan Kec. Bukateja.
Pariem, Kepala SD Negeri 5 Bukateja Kec. Bukateja.
Mursidah, Kepala SD Negeri 2 Karanggedang Kec. Bukateja.
b) Bahwa Pengadu I sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan video
justru di nyatakan melanggar netralitas ASN, demikian juga dengan
Pengadu II yang bukan ASN namun oleh Para Teradu Pengadu dan
Pengadu II malah dinyatakan telah melanggar netralitas ASN. Sedangkan
terhadap ke 5 (lima) orang ASN, yang mana mereka terlibat secara
langsung pada pembuatan video dan ada di dalam vido tersebut justru
dinyatakan TIDAK MELANGGAR NETRALITAS dan tidak pula
direkomendasikan kepada KASN sebagaimana ke 24 (dua puluh empat)
ASN lainnya yang ada dalam video, walaupun kelimanya telah
dinyatakan sebagai Terlapor oleh Para Teradu(melanggar Pasal 10 huruf
a Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017);
c) Bahwa Para Teradu hanya beralasan di persidangan bahwa ke lima ASN
tersebut tidak di sebut namanya oleh beberapa terlapor yang di periksa
oleh Bawaslu, sedangkan di sisi lain kelima ASN tersebut sebenarnya
sudah mendapatkan undangan klarifikasi. Tentunya hal tersebut diatas
tidak melaksanakan prinsip adil dalam bersikap dan bertindak
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun
2017.
7) Bahwa Para Pengadu tidak mendapat pemberitahuan atau pun informasi
apapun tentang dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya
Para Teradu terhadap Para pengadu, hingga aduan ini diadukan. Pengadu I
telah berusaha meminta penjelasan kepada atasan Pengadu I namun
ternyata atasan Pengadu I yaitu Dinas Pendidikan dan Kebupayaan
Kabupaten Purbalingga pun tidak pernah dikoordinasikan terkait persoalan
ini oleh Para Teradu (melanggar Pasal 10 huruf b Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017), hal ini di buktikan dengan keterangan pihak terkait yaitu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalinnga di
hadapan persidangan;
8) Bahwa selain Para Pengadu yang tidak mendapat pemberitahuan atau pun
informasi apapun tentang dugaan pelanggaran, hal yang sama juga dialami
oleh atasan para pengadu yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purbalinnga untuk memberikan penjelasan dan
klarifikasi, dengan datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk
melakukan koordinasi pada tanggal 15 Mei 2020, namun tidak mendapat
respon yang memadai dari Para Teradu, dimana tentunya Pemerintah
Daerah kabupaten Purbalingga memiliki kepentingan yang sama untuk
mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purbalingga Tahun
2020. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 19 huruf e Peraturan
DKPP RI No. 2 Tahun 2017.
9) Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan prinsip kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017, adapun sikap dan tindakan tidak adil Para Teradu adalah
sebagai berikut :
a) Bahwa Para Teradu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenangnya TIDAK SESUAI dan tidak mendasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b) Bahwa PERBAWASLU No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI Pasal 1 angka
15 pada pokoknya menyatakan bahwa temuan adalah hasil
pengawasan aktif Bawaslu Kabupaten pada setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu. Sudah menjadi keharusan bagi Para
Teradu untuk tunduk pada Perbawaslu aquo yaitu
melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman
pada setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang
telah ditetapkan;
c) Bahwa PKPU No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil walikota Tahun
2020, pada lampirannya memuat bahwa pada tanggal 8 Pebruari
2020 (video aquo dibuat tanggal 8 Pebruari 2020) dan pada saat
Para Teradu menemukan temuan dugaan pelanggaran aquo
yaitu tanggal 14 Mei 2020, tahapan dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020 berada dalam TAHAPAN PERSIAPAN yaitu tahapan
Perencanaan Program dan Anggaran (Pengelolaan program dan
anggaran), (Bukti P-10);
d) Bahwa dalam temuan Para Teradu yaitu temuan No.
04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020 tentang
Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang kemudian pada
keputusannya menyatakan Pengadu I dan 24 (dua puluh empat)
ASN lainnya sebagaimana terlampir pada rekomendasi kepada
KASN menyatakan terbukti telah melanggar netralitas ASN yaitu
mendukung Bakal Calon Bupati Purbalingga Tahun 2020 yaitu
Dyah hayuning Pratiwi, S.E.Bcon, M.M. (Bu Tiwi);
e) Bahwa pada saat video dibuat yaitu tanggal 8 Pebruari 2020,
dengan mendasarkan pada PKPU No. 2 tahun 2020 belum
memasuki tahapan dan jadwal pendaftaran peserta pemilu
sehingga belum terdapat Bakal Calon Bupati Purbalingga dalam
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020;
f) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) khususnya Pasal 1 angka 18 dan 19
PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, telah menjelaskan terkait dengan Bakal Pasangan
Calon dan Pasangan Calon sebagai berikut :
- Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur,Bupati,
Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil WaliKota yang
selanjutnya disebut Bakal PasanganCalon, adalah warga
negara Republik Indonesia yangdiusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan PartaiPolitik atau perseorangan
yang didaftarkan ataumendaftar kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
mengikutiPemilihan;
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota danWakil Wali Kota
yang selanjutnya disebut PasanganCalon, adalah Bakal
Pasangan Calon yang telahmemenuhi syarat dan
ditetapkan sebagai pesertaPemilihan
g) Bahwa berdasarkan hal tersebut, seseorang baru dapat
dinyatakan sebagai Bakal Calon apabila didaftarkan
ataumendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk mengikutiPemilihan, maka obyek hukum
dalil Para Teradu adalah tidak benar;
h) Bahwa kedudukan hukum sdr. Dyah Hayuning Pratiwi,
S.E.Bcon, M.M. (Bu Tiwi) pada tanggal 8 Pebruari 2020 (saat
video dibuat) adalah sebagai Bupati Kabupaten Purbalingga
periode Tahun 2019-2021, sebagaimana Surat Keputusan
Mendagri Nomor 131.33-984 Tahun 2019 tentang Pengangkatan
Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-15), bukan sebagai Bakal Calon
Bupati Purbalingga Tahun 2020.
i) Bahwa berdasarkan kesaksian Bapak Tokhid adalah sebagai
berikut :
“bahwa yel-yel tersebut bukan merupakan dukungan kepada
calon bupati, namun sebagai bentuk dukungan kepada Ibu Tiwi
sebagai Bupati baru agar kinerja lebih baikkarena Bupati
sebelumnya tertangkap KPK, dan yel-yel itu sebagai bentuk
semangat kerja sehingga tidak hanya ditujukan kepada Bupati
namun kepada kita sendiri, kepada wilayah kecamatan, kan ada
Bukateja Kompak Luar Biasa, Siapa kita K3S, dan tidak ada
tendensi apapun, karena kalau ada tendensi maka kami sejak
tanggal 8 februari 2020 itulah yang menyebarkan, namun kami
tidak menyebarkan dan kemudian Bawaslu dapat sudah jauh
dari tanggal pelaksanaan”
Dengan demikian sangatlah tidak beralasan dan tidak memiliki
dasar hukum yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum
dalil dan keputusan Para Teradu yang menyatakan Para
pengadu dan ASN lainnya sebagaimana terlampir dalam
rekomendasi Para Teradu kepada KASN menyatakan Para
Pengadu dan ASN lainnya telah terbukti melanggar netralitas
ASN karena mendukung Bakal Calon Bupati Purbalingga Tahun
2020 yaitu Dyah hayuning Pratiwi, S.E.Bcon, M.M. (Bu Tiwi).
Sehingga secara terang dapat dibuktikan bahwa dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Para Teradu tidak
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hasilnya tidak dapat dipertanggung awabkan secara
hukum (melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan
DKPP RI No. 2 Tahun 2017).
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu menyampaikan jawaban tertulis dan
disampaikan secara lisan sebagai berikut:
Bahwa sebelum menyampaikan jawaban atas Pengaduan Nomor 70-P/L-DKPP/VI/2020
yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 66-PKE-DKPP/VI/2020, terlebih dahulu
perkenankanlah Teradu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok
perkara yakni sebagai berikut:
1. Pasal 22A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyatakan “Pengawasan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. (Penyebutan nama Panitia Pengawas
Kabupaten/Kota dimaknai sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29
Januari 2020) berdasarkan ketentuan tersebut, maka Teradu dalam hal ini yang
berkedudukan sebagai Pengawas Kabupaten memiliki kewenangan untuk
melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota
Polrimenyatakan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN,
Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap : a.) Keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu perserta Pemilu selama masa
Kampanye; dan b.) Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta
Pemlu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.” Berdasarkan ketentuan
tersebut, Teradu sebagai Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota menyatakan bahwa “Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan
untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan
Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.” Kemudian pada Pasal (2)
menyatakan “Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat
meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.”
Mendasarkan pada ketentuan tersebut, Teradu menindaklanjuti Temuan tersebut
selama 3 (hari) dan waktu tambahan selama 2 (dua) hari, oleh karenanya waktu
penanganan tidak melebihi batas yang ditentukan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa “Dalam proses pengkajian Temuan atau
Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta
kehadiran Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi
untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya dibawah sumpah.”
5. Awal kronologi kasus :
a. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 Teradu mendapat informasi awal dugaan
pelanggaran Netralitas ASN melalui media sosial Facebook yaituadanya video yel-
yel yang diduga mengarah kepada dukungan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning
Pratiwi SE., B.Econ. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun
2020;
b. Bahwa dalam video yang diposting di media sosial Facebook pada tanggal 9 Mei
2020 di grup “SUARA PURBALINGGA PERWIRA (SUPER)” oleh akun “Riza
Ardiana” tersebut dengan me-tag akun Facebook “Bawaslu Kabupaten
Purbalingga” dimana dalam video tersebut terdapat kalimat “Siapa kita? kami K3S
Kecamatan Bukateja. Bukateja? hebat luar biasa. Bupati Purbalingga? Tiwi Tiwi
Tiwi. Tiwi? Lanjutkan. Melati? yes yes yes. Melati melati indahnya berseri, Melati
melati harum dan mewangi, pagi siang malam terbayang di hati melati, melati
pujaan hati. Melati? Oke oke yes” hal ini dibuktikan dengan screnshoot postingan
dari akun Facebook “Riza Ardiana” (Bukti T-1);
c. Bahwa atas informasi tersebut, Teradu melakukan penelusuran dari tanggal 9
sampai dengan 13 Mei 2020 dengan cara mencari identitas nama-nama pegawai
ASN yang hadir dalam kegiatan K3S dan turut serta dalam pembuatan video yel-
yel tersebut;
d. Bahwa setelah melakukan penelusuran, Teradu memutuskan informasi awal
tersebut mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan sehingga dijadikan Temuan
dengan Nomor Register: 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang “Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak ditemukannya pelanggaran Pemilihan” lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kotamenyatakan waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling
lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan; Berdasarkan uraian tersebut, maka
penetapan hasil pengawasan menjadi Temuan masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ketentuan tersebut.
f. Bahwa pada prinsipnya Teradu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang
disampaikan oleh Pengadu sebagaimana dituangkan dalam pokok pengaduan
karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku;
Bahwa terhadap dalil Pengadu sesuai dengan pokok pengaduan, Teradu menanggapi
dengan menyampaikan argumentasi sebagai berikut:
a. Bahwa Teradu telah mengumumkan status penanganan pelanggaran Nomor
Register 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020pada tanggal 19 Mei 2020 yang ditempatkan
di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Temuan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan “Hasil kajian yang dikategorikan
bukan dugaan pelanggaran pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang
berwenang.” Maka Teradu telah meneruskan rekomendasi atas kasus pelanggaran
peraturan perundang-undanganlain dengan Nomor Register
04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
c. Bahwa atas dalil yang menyatakan bahwa Pengadu I dan Pengadu II dimasukkan
dalam rekomendasi Teradu kepada KASN, perkenankan Teradu menyampaikan
proses penanganan kasus sebagai berikut :
1. Dalam rangka tindak lanjut temuan Bawaslu Kabupaten Purbalingga Nomor
Register 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020, Teradu mengundang para ASN yang
diduga hadir dalam kegiatan K3S dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel
tersebut untuk dimintai keterangan melalui surat undangan klarifikasi.
Undangan klarifikasi dilakukan secara patut. Namun dari undangan klarifikasi
yang disampaikan kepada 30 orang ASN dalam kenyataannya yang hadir
klarifikasi hanya 10 orang ASN. Pengadu I dan Pengadu II termasuk pihak yang
tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan
daftar hadir klarifikasi (Bukti T-2);
2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 atas
nama Parniti dan Sadir keduanyamengakui hadir dalam kegiatan K3S dan turut
serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut. Dari kedua Terlapor ini juga
diperoleh keterangan bahwa Pengadu I hadir dan turut serta dalam pembuatan
video yel-yel tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi
atas nama Parniti dan Sadir (Bukti T-3 dan T-4);
3. Bahwa hasil klarifikasi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 atas nama Tokhid
diperoleh pengakuan bahwa Pengadu II hadir dalam kegiatan K3S dan turut
serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan
Berita Acara Klarifikasi atas nama Tokhid (Bukti T-5);
4. Atas dasar pengakuan dan keterangan KetigaASN sebagaimana tersebut di atas,
Teradu melalui rapat pleno memutuskan bahwa Pengadu I dan Pengadu II hadir
dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel sebagaimana yang
dipermasalahkan dalam aduan ini sehingga dimasukkan sebagai Terlapor dalam
rekomendasi ke KASN;
5. Bahwa dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi unsur
pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, tetapi dugaan
pelanggaran tersebut melanggar peraturan perundang-undanganlain, dalam hal
ini adalah melanggar netralitas ASN, maka Bawaslu meneruskan ke instansi yang
berwenang, yang dalam hal ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Bahwa dalam hal pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas ASN,
Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Kewenangan
Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi dimana rekomendasi tersebut
selanjutnya diteruskan kepada KASN. KASN yang memiliki kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang dianggap telah melanggar netralitas ASN;
7. Bahwa dalam rekomendasi sanksi yang diterbitkan oleh KASN, Pengadu II tidak
termasuk sebagai Terlapor yang dijatuhi sanksi moral (Bukti T-6);
8. Bahwa terkait dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa terhadap Undangan
Klarifikasi Nomor 039/Bawaslu-Prov.JT-20/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang
ditujukan kepada Pengadu I (Mukti Wibowo), sudah terdistribusikan. (Bukti T-7);
9. Bahwa terkait dalil Pengadu yang menyebutkan adanya 5 (lima) orang ASN yakni
Abdul Malik, Teguh Santosa, Lini Pratiwi, Pariem dan Mursidah hadir dalam
kegiatan K3S dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut namun
tidak direkomendasikan oleh Teradu, dapat dijelaskan bahwa:
a) Teradu telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada kelima orang
tersebut namun kelima orang itu tidak hadir (Bukti T-8);
b) Berdasarkan hasil klarifikasi 10 (sepuluh) orang ASN yang hadir
memenuhi undangan klarifikasi, tidak ada satupun yang menyebutkan
jika kelima orang tersebut hadir dalam kegiatan K3S dan turut serta
dalam pembuatan video yel-yel tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar
alasan Teradu tidak memasukkan kelima nama tersebut dalam
rekomendasi ke KASN karena bukti tidak cukup kuat.
[2.5] PETITUM TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyerahkan keputusan kepada
Majelis Pemeriksa DKPP atas keterangan yang Teradu sampaikan dimuka persidangan.
1. Menolak seluruh dalil pokok aduan Pengadu;
2. Menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
4. Namun apabila Mejelis Pemeriksa Etik/Ketua dan Anggota DKPP Republik
Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
[2.6] ALAT BUKTI TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu menyerahkan alat bukti sebagai
berikut :
NO BUKTI KETERANGAN
1 T-1 : Screnshoot Postingan Facebook akun Riza Ardiana
2 T-2 : Daftar Hadir Klarifikasi
3 T-3 : Berita Acara Klarifikasi Parniti,S.Pd.SD
4 T-4 : Berita Acara Klarifikasi Sadir, S.Pd
5 T-5 : Berita Acara Klarifikasi Tokhid, S.Pd., MM
6 T-6 : Surat Rekomendasi KASN Nomor : R-1568/KASN/5/2020
Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n
Tokhid, S.Pd., M.M. dkk
7 T-7 : Undangan Klarifikasi atas nama Muktiwibowo
8 T-8 : Undangan Klarifikasi atas nama
- Abdul Malik
- Teguh Santosa
- Lini Pratiwi
- Pariem
- Mursidah
[2.7.2] KETERANGAN SAKSI
Saksi Pengadu
SunarsihAdalah guru satu sekolah dengan Pengadu I, yang menerangkan bahwa
pada tanggal kejadian Rapat K3S bulan Februari 2020, Pengadu I barada di
kantor sehari penuh bersama saksi dan guru-guru lainnya melaksanakan tugas
kedinasan yaitu menyiapkan kunjungan dinas yang akan dilakukan ke sekolah
saksi. Pengadu I tidak kemana-mana selama sehari penuh;
Tokhidmenerangkan bahwa jika Pengadui I tidak hadir dalam Rapat K3S
dimaksud pada bulan Februari 2020.Saksi adalah Koordinator wilayah K3S
Kecamatan Bukateja yang merupakah salah satu yang hadir dalam Rapat K3S
dimaksud dan menerima Surat Penringatan Tertulis dari KASN karena
melanggar Netralitas ASN.
[2.7.3] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1 . Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
a ) Teradu telah melaksanakan ketentuan dalam penanganan dugaan
pelanggaran netralitas ASN berdasarkan ketentuan peraturan yang
berlaku, walaupun dalam keterbatasan waktu (waktu penanganan
pelanggaran selama 3 (tiga) hari ditambah 2 (dua) hari), namun
secara maksimal dan efektif waktu tersebut digunakan sebagaimana
mestinya.
b ) Orang-oran (ASN) yang diduga terlibat pelanggaran ASN sangat
banyak yaitu 30 orang berdasar kajian terhadap sebuah Video yang
viral dalam melakukan yel-yel dsn nyanyian dukungan terhadap
Bupati Purbalingga yang diyakini akan mencalonkan kembali pada
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.
c ) Dari 30 (tiga puluh) orang ASN yang diundang untuk menghadiri
klarifikasi hanya 10 (sepuluh) orang yang hadir. Selebihnya tidak
hadir.
d ) Yang hadir telah memberikan keterangan bahwa benar terjadi
kegiatan rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di wilayah
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dan benar melakukan
nyanyian dan yel-yel dukungan terhadap Bupati Purbalingga saat
ini.
e ) Bahwa hasil kajian terhadap klarifkasi telah diplenokan dan
direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN{).
f ) Atas rekomendasi Bawaslu tersebut KASN telah memberikan
keputusan bahwa beberapa ASN dinyatakan bersalah dan
Peringatan Tertulis, terlepas ada pihak (yaitu Pengadu I dan
Pengadu II) yang merasa tidak terima dan mempermasalahkan
(mengadukan) atas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu
Purbalingga kepada Dewan Kehormatan Pelanggaran Pemilu.
2 . Anggota Panwascam Bukateja
Yang bersangkutan memberikan keterangan terhadap Video Nyanyian
dan Yel-Yel yang dilakukan oleh Para ASN (yaitu Kepala Sekolah SD di
wilayah Kecamatan Bukateja) karena Pihak terkait ini mengenali
beberapa ASN dalam Video tersebut, hal ini untuk memastikan tidak
terjadi kesalahan orang dalam menyampaikan Undangan dan melakukan
klarifikasi terhadap Para Pihak yang diduga terlibat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak tahu menahu
tentang kegiatan K3S Bukateja tersebut, karena tidak melaporkan
kegiatan tersebut.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang para Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu tidak profesional dan
tidak adil dalam penanganan temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan
Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
[4.1.1] Para Teradu merekomendasikan nama Pengadu I ke Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) karena melanggar netralitas ASN, meskipun Pengadu I tidak hadir dalam
pertemuan KKKS Kecamatan Bukateja pada 8 Februari 2020 di Saung Apung
Kedungjati.
[4.1.2] Para Teradu melakukan melakukan klarifikasi kepada Pengadu II dan
menyimpulkan terbukti melanggar netralitas meskipun sudah pensiun dari ASN sejak 1
Mei 2020;
[4.1.3] Para Teradu tidak merekomendasikan 5 (lima) orang ASN, yakni Abdul Malik
Kepala SD Negeri 3 Kembangan, Teguh Santosa Kepala SD Negeri 1 Kutawis, Lini Pratiwi
Kepala SD Negeri 2 Kembangan, Pariem Kepala SD Negeri 5 Bukateja dan Mursidah
Kepala SD Negeri 2 Karanggedang yang melanggar netralitas ASN karena hadir dalam
pertemuan KKKS Kecamatan Bukateja pada 8 Februari 2020 ke KASN;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil aduan para Pengadu kecuali diakui oleh para Teradu sebagai kebenaran, sebagai
berikut :
[4.2.1] Bahwa para Teradu telah mengumumkan status penanganan pelanggaran Nomor
Register 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 yang ditempatkan di
papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota menyatakan “Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran
pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang.” Maka Teradu telah
meneruskan rekomendasi atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan lain
dengan Nomor Register 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 kepada Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN). Tindak lanjut temuan Bawaslu Kabupaten Purbalingga Nomor Register
04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020, Teradu mengundang para ASN yang diduga hadir
dalam kegiatan K3S dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut untuk
dimintai keterangan melalui surat undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi dilakukan
secara patut. Namun dari undangan klarifikasi yang disampaikan kepada 30 orang ASN
dalam kenyataannya yang hadir klarifikasi hanya 10 orang ASN. Para Pengadu termasuk
pihak yang tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan
daftar hadir klarifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei
2020 atas nama Parniti dan Sadir keduanya mengakui hadir dalam kegiatan K3S dan
turut serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut dan keduanya menerangkan
Pengadu I hadir dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut. Hal ini dapat
dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi atas nama Parniti dan Sadir. Selanjutnya
Para Teradu melalui rapat pleno memutuskan bahwa Para Pengadu hadir dan turut
serta dalam pembuatan video yel-yel sebagaimana yang dipermasalahkan dalam aduan
ini sehingga dimasukkan sebagai Terlapor dalam rekomendasi ke KASN. Bahwa dalam
hal adanya dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi unsur pelanggaran Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang, tetapi dugaan pelanggaran tersebut melanggar peraturan perundang-undangan
lain, dalam hal ini adalah melanggar netralitas ASN, maka Bawaslu meneruskan ke
instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara.
Pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas ASN, Bawaslu tidak memiliki
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Kewenangan Bawaslu hanya sebatas
memberikan rekomendasi dimana rekomendasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada
KASN. KASN yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang
dianggap telah melanggar netralitas ASN;
[4.2.2] Para Teradu menyatakan hasil klarifikasi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020
atas nama Tokhid diperoleh pengakuan bahwa Pengadu II hadir dalam kegiatan KKKS
dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut. Hal ini dapat dibuktikan
dengan Berita Acara Klarifikasi atas nama Tokhid. Kemudian dalam rekomendasi sanksi
yang diterbitkan oleh KASN, Pengadu II tidak termasuk sebagai Terlapor yang dijatuhi
sanksi moral.
[4.2.3] Bahwa terkait dalil para Pengadu yang menyebutkan adanya 5 (lima) orang ASN
yakni Abdul Malik, Teguh Santosa, Lini Pratiwi, Pariem dan Mursidah hadir dalam
kegiatan KKKS dan turut serta dalam pembuatan video yel-yel tersebut namun tidak
direkomendasikan oleh Para Teradu. Dapat dijelaskan bahwa Para Teradu telah
mengirimkan undangan klarifikasi kepada kelima orang tersebut namun kelima orang
itu tidak hadir. Berdasarkan hasil klarifikasi 10 (sepuluh) orang ASN yang hadir
memenuhi undangan klarifikasi, tidak ada satupun yang menyebutkan jika kelima
orang tersebut hadir dalam kegiatan KKKS dan turut serta dalam pembuatan video yel-
yel tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar alasan Para Teradu tidak memasukkan
kelima nama tersebut dalam rekomendasi ke KASN karena bukti tidak cukup kuat;
[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, saksi, bukti dokumen, serta fakta
yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat :
[4.3.1] Menimbang dalil para Teradu melanggar kode etik dan pedoman perilaku
Penyelenggara Pemilu dalam tindakannya merekomendasikan nama Pengadu I ke
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melanggar netralitas ASN, meskipun
Pengadu I tidak hadir dalam pertemuan KKKS Kecamatan Bukateja pada tanggal 8
Februari 2020. Terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 dilaksanakan
pertemuan KKKS Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga di Saung Apung
Kedungjati. Pada pertemuan tersebut ASN yang hadir mengucapkan yel-yel “siapa kita ?
Kami K3S Kecamatan Bukateja. Bukateja ? Hebat Luar Biasa ? Bupati Purbalingga ?
Tiwi Tiwi Tiwi. Tiwi ? Lanjutkan. Melati ? yes yes yes. Melati melati indahnya berseri
melati melati harum dan mewangi, pagi siang malam terbayang di hati mlati, melati
pujaan hati. Melati ? Oke oke yes’’, sebagai dukungan kepada Bakal Calon Bupati
Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M. (Bu Tiwi). Sesuai alat bukti para
Pengadu berupa daftar hadir, kegiatan tersebut dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang
ASN. Pengadu I selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kembangan tidak hadir dalam pertemuan
tersebut dan tidak menandatangani daftar hadir. Saksi Sunarsih, guru SDN 1
Kembangan menerangkan pada hari Sabu, 8 Februari 2020, Pengadu I berada di
sekolah sejak pukul 07.00 s.d 15.00 WIB dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan
lomba. Saksi Tohid selaku Pengawas Sekolah sekaligus Koorwil Dindikbud Kecamatan
Bukateja yang hadir dalam kegiatan KKKS juga menyatakan Pengadu I tidak hadir
dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya tanggal 9 Mei 2020, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mendapat informasi
awal adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN melalui media sosial Facebook,
dilengkapi video sejumlah orang yang diduga sebagai ASN mengucapkan yel-yel
dukungan kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE., B.Econ yang akan
mencalonkan kembali pada Pilkada Serentak 2020. Tanggal 9 s.d 13 Mei 2020, Para
Teradu menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penelusuran identitas
ASN yang hadir dalam produksi video yel-yel. Kemudian tanggal 14 Mei 2020 Para
Teradu menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan sehingga dijadikan
temuan dan diregister dengan Nomor : 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 dan melakukan
klarifikasi kepada para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Bukateja. Terungkap fakta,
undangan klarifikasi diserahkan oleh Pihak Terkait Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Purbalingga hanya kepada Saksi Tohid, S.Pd. Namun, undangan tersebut
tidak semuanya diambil oleh ASN yang diundang. Saksi Tohid menolak saat akan dititipi
undangan klarifikasi kedua oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Pada tanggal 15 s.d
16 Mei 2020 hanya 10 (sepuluh) orang ASN yang hadir memenuhi undangan klarifikasi.
Terungkap fakta, Pengadu I tidak hadir dalam klarifikasi karena baru menerima
undangan klarifikasi Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-20/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020
pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020. Begitupula Pengadu II juga tidak memenuhi
undangan klarifikasi karena baru menerima undangan pada tanggal 29 Mei 2020.
Undangan tersebut dikirim ke SDN 3 Majasari, padahal Pengadu II sudah pensiun sejak
tanggal 1 Mei 2020. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 10 (sepuluh) orang ASN,
pada tanggal 19 Mei 2020 para Teradu mengumumkan status penanganan pelanggaran
Nomor Register 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 pada papan pengumuman Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Pada pengumuman tersebut, para Teradu menyatakan
Pengadu I melanggar netralitas, norma dasar, kode etik dan perilaku ASN sebagaimana
Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, huruf k,
huruf l, Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 Huruf d, dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 huruf c PP Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Ketua
Bawaslu Kab. Purbalingga melalui surat No. 44/BawasluProvJT-20/PM.00.02/V/2020
tanggal 19 Mei 2020 meneruskannya ke KASN. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020,
KASN menerbitkan surat Rekomendasi No. R-1568/KASN/5/2020. Dalam sidang
pemeriksaan Para Teradu menerangkan Pengadu I dinyatakan melanggar netralitas ASN
hanya berdasarkan keterangan 2 (dua) orang yang juga berstatus terlapor dalam dugaan
pelanggaran netralitas ASN, yakni Parniti dan Sadir dan tidak didukung alat bukti
lainnya. Terungkap fakta Pengadu I tidak pernah mendapat informasi mengenai hasil
kajian Bawaslu Kabupaten Purbalingga terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.
DKPP menilai tindakan para Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.
Para Teradu terbukti tidak profesional dan adil dalam penanganan dugaan pelanggaran
Netralitas ASN. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri, seharusnya
panggilan dilakukan secara patut. Alih-alih patuh terhadap prosedur panggilan, para
Teradu justru melakukan tindakan mal administrasi menitipkan undangan klarifikasi
kepada Tohid yang tidak mempunyai kewajiban hukum melaksanakan tugas tersebut.
Tindakan para Teradu yang tidak professional telah menimbulkan ketidakadilan bagi
Pengadu I dan secara serta merta dinyatakan melanggar netralitas ASN tanpa didukung
alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dalil aduan para
Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Berdasarkan fakta
tersebut di atas Para Terbukti melanggar Pasal 10 huruf c dan huruf d dan Pasal 15
huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
[4.3.2] Menimbang dalil para Teradu melakukan klarifikasi Pengadu II yang sudah
pensiun sejak 1 Mei 2020. Terungkap fakta Pengadu II sejak tanggal 1 Mei 2020 telah
pensiun dari ASN mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor :
00041/23303/AZ/01/20 tanggal 1 Mei 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat
Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Batas Usia Pensiun. Namun, pada tanggal 14 Mei 2020, Para Teradu mengirimkan
undangan klarifikasi Nomor : 039/ Bawaslu-Prov.JT-20/V/2020. Selanjutnya pada
tanggal 19 Mei 2020, para Teradu mencantumkan nama Pengadu II sebagai terlapor
dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diregister dengan Nomor
04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 yang ditempel pada papan pengumuman Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya para Teradu menyatakan Pengadu II
melanggar netralitas, norma dasar, kode etik dan perilaku ASN sebagaimana Pasal 2
huruf f, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, huruf k, huruf l,
Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 Huruf d, dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 huruf c PP Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta
meneruskannya ke KASN. DKPP menilai tindakan para Teradu tidak dapat dibenarkan
menurut hukum dan etika. Para Teradu terbukti bertindak tidak cermat dan berhati-
hati dalam melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan. Tindakan para
Teradu yang tidak memastikan identitas Pengadu II yang sudah pensiun tidak sesuai
dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu terbukti dan
jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 11
huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
[4.3.3] Menimbang dalil para Teradu tidak merekomendasikan 5 (lima) orang ASN, yakni
Abdul Malik Kepala SD Negeri 3 Kembangan, Teguh Santosa Kepala SD Negeri 1
Kutawis, Lini Pratiwi Kepala SD Negeri 2 Kembangan, Pariem Kepala SD Negeri 5
Bukateja dan Mursidah Kepala SD Negeri 2 Karanggedang yang hadir dalam pertemuan
KKKS Kecamatan Bukateja pada 8 Februari 2020 kepada KASN. Terungkap fakta pada
alat bukti para Pengadu berupa daftar hadir peserta kegiatan KKKS tanggal 8 Februari
2020, kelimanya menandatangani daftar hadir. Saksi Tohid membenarkan kehadiran
kelima orang ASN tersebut pada kegiatan KKKS. Para Teradu berdalih 5 (lima) orang
ASN tersebut tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi sehingga menurut para
Teradu tidak terbukti melanggar netralitas ASN. DKPP menilai tindakan para Teradu
tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Para Teradu tidak cermat dan teliti
dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pilkada. Seharusnya berdasarkan
alat bukti daftar hadir kelima ASN digunakan sebagai bukti awal untuk mengkonfirmasi
kepada pihak terkait yang telah memenuhi panggilan klarifikasi. Tindakan para Teradu
yang tidak professional dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap Bawaslu
Kabupaten Purbalingga. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 10 huruf a, huruf C dan
huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban
para Teradu tidak meyakinkan DKPP;
[4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
