Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 139/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 228/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 139/DKPP- PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : M. Saleh Kafara Pekerjaan/Lembaga : LSM Kibar/Peserta Tes Panwascam Kecamatan Bula Barat Alamat : Jln. Kelapa Dua Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Syafiudin Rumbory Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Alamat : Jln. Ampera – Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; Nama : Rosna Sehwaky Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Alamat : Jln. Ampera – Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; Nama : Dody Rumagutawan Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Alamat : Jln. Ampera – Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Mendengarkan keterangan Saksi Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 Desember Tahun 2017 di kantor Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pada Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena dalam proses seleksi calon anggota Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017. 2. Para Teradu terlambat melaksanakan Tahapan seleksi Panwascam sebagaimana tahapan yang diumumkan ke masyarakat yakni pembukaan pendaftaran pada tanggal 17 s.d. 23 September 2017 dan berakhir dengan pelantikan pada tanggal 19 Oktober 2017; 3. Para Teradu sampai tanggal 15 November Tahun 2017 telah menunda Pengumumam hasil seleksi di 3 (tiga ) Kecamatan yakni Kecaamatan Pulau Gorom, Tutuk Tollu, dan Wakate karena belum menentukan 3 (tiga) besar, penundaan pengumuman yang dilakukan tanpa ada pengumuman resmi, sementara selain 3 (tiga) Kecamatan tersebut Para Teradu telah melakukan pelantikan; 4. Para Teradu berkirim surat ke Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat Nomor 20/PANWASLIH-SBT/X/2017 tertanggal 28 Oktober 2017 perihal mohon petunjuk dan dijawab oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat Nomor 249/BAWASLU-MAL/HK.01.00/X/2017; 5. Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur diduga telah melakukan pembohongan dan mencoreng nama baik Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur di Maluku dan Negara Republik Indonesia. Dugaan ini didasarkan pada kejadian hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 10:00 WIT, dimana peserta tes Panwascam Kecamatan Tutuk Tolu a.n Darwis Rumakey dan peserta tes Panwascam Wakate a.n Amir Rumailili mendapat telepon dari Sekretariat Panwaslu atas perintah Ketua Panwaslu untuk mendapatkan arahan; 6. Pengadu menganggap bahwa penyampaian informasi secara lisan yang dilakukan Sekretariat Panwaslu atas perintah Ketua Panwaslu dinilai tidak resmi atas nama lembaga. Informasi yang didapat peserta tes Panwascam Kecamatan Tutuk Tolu a.n Darwis Rumakey dan peserta tes Panwascam Wakate a.n Amir Rumailili dinformasikan untuk segera melakukan seleksi ulang yang dikhususkan pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate dengan alasan tidak memenuhi kuota. 7. Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur diduga melakukan pelanggaran kode etik akibat penyampaian tes ulang untuk 2 (dua) Kecamatan dimaksud terhadap peserta tes Panwascam Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate karena melangkahi dan tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku dengan dibuktikan penyampaian lisan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur perihal penyampaian tes ulang untuk 2 (dua) Kecamatan; 8. Pada pada tanggal 31 Oktober 2017 keluar surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku terkait 3 (tiga) Kecamatan yang akan melakukan seleksi ulang dan bukan 2 (dua) Kecamatan seperti disampaikan secara lisan oleh Ketua Panwaslu. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku Nomor: 249/BAWASLU- MAL/HK.01.00/X/2017, perihal : Segera untuk melakukan Pembukaan dan Pendaftaran Ulang Panwaslu Kecamatan khusus pada 3 (tiga) Kecamatan yang tidak memenuhi standar minimal peserta secara administratif yakni Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate. 9. Ketua Panwaslu melayangkan surat kepada Bawaslu Provinsi Maluku perihal mohon petunjuk dengan surat Nomor 20/PANWASLIH-SBT/X/2017 tertanggal 28 Oktober 2017 dan dibalas Bawaslu Provinsi Maluku melalui surat Nomor : 249/BAWASLU-MAL/HK.01.00/X/2017 dengan perihal : Segera untuk melakukan Pembukaan dan Pendaftaran Ulang Panwaslu Kecamatan khusus pada 3 (tiga) Kecamatan yang tidak memenuhi standar minimal peserta yakni Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate. Artinya bahwa semua peserta yang lulus 6 (enam) besar pada tahapan sebelumnya dinyatakan gugur dan wajib hukumnya untuk harus mengikuti semua tahapan pendaftaran ulang, verifikasi berkas, tes tertulis dan wawancara. Dalam praktek diduga ada beberapa peserta Panwascam di 3 (tiga) Kecamatan dimaksud mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini terbukti dari awal pendaftaran yang dibuka hanya 2 (dua) hari dengan presentasi pendaftar 7 (tujuh) orang di Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan tutuk Tolu, yang semestinya harus ada perpanjangan waktu 5 (lima) hari lagi karena belum memenuhi kuota pendaftar; 10. Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak taat pada Asas Penyelenggara Pemilu terlihat dari hasil verifikasi berkas dan tes tertulis yang tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya berjenjang. Para Teradu mengumumkan hasil tes tertulis dari 3 (tiga) Kecamatan tersebut tidak menghasilkan 6 (enam) besar yang selanjutnya akan mengikuti tes wawancara, tetapi justru yang diumumkan Tim Pokja Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam surat Nomor : 05/Panwaslu-Kab.SBT/XI/2017 adalah nama-nama 4 (empat) besar yang layak mengikuti seleksi wawancara; 11. Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena secara sepihak melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku demi untuk melakukan pengamanan secara personal terkait seleksi ulang 2 (dua) Kecamatan dan setelah jedah beberapa hari kemudian penambahan menjadi 3 (tiga) Kecamatan; 12. Terlepas dari Pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahapan seleksi Panwascam se- Kabupaten Seram Bagian Timur, namun dari pelayanan publik telah mencoreng dan mencederai Wibawa Lembaga Penyelenggara di Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku Nomor : 249/BAWASLU-MAL/HK.01.00/X/2017 dan dialog berita daerah bersama Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di RRI Bula pada Selasa malam menyampaikan bahwa surat keterangan kejiwaan dan surat keterangan pengadilan merupakan syarat mutlak untuk peserta yang lulus 6 (enam) besar agar diverifikasi sebelum tahapan wawancara dimulai. Terhadap surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku tidak ditaati Para Teradu dengan melibatkan semua peserta seleksi Panwascam dari 15 (Lima Belas) Kecamatan karena surat keterangan pengadilan dan surat keterangan kejiwaan untuk lulus mengikuti tahap wawancara baru diverifikasi namun telah beredar dokumennya dalam bentuk scan; 13. Para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam tahapan seleksi ulang Panwascam di 3 (tiga) Kecamatan berdasarkan surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku Nomor: 249/BAWASLU- MAL/HK.01.00/X/2017 yakni Kecamatan Tutuk Tolu,Kecamatan Pulau Gorom, dan Kecamatan Wakate. Didapati peserta tes Panwascam a.n Saidin Lulang mendaftar sebagai peserta di Kecamatan Pulau Gorom dan dinyatakan lolos seleksi administrasi calon anggota Panwas Kecamatan Pulau Gorom melalui pengumuman resmi Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor : 23/Peng/Panwaslih-SBT/XI/2017. Ternyata berbeda hasilnya setelah Saidin Lulang lulus secara administrasi di Kecamatan Pulau Gorom dan mengikuti tahapan seleksi tertulis secara resmi lulus 4 (empat) besar di Kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Tutuk Tolu. Dengan Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kecamatan. Nomor :05/Panwaslu-Kab.SBT/XI/201; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengadu berpendirian bahwa tindakan yang dilakukan Para Teradu merupakan pembohongan karena secara sepihak menyampaikan informasi akan dilaksanakan seleksi ulang calon anggota Panwascam Tutuk Tolu dan Wakate tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasannya Bawaslu Provinsi Maluku; 2. Para Teradu telah memperlakukan peserta seleksi Panwascam dengan tidak adil karena memberi perlakuan berbeda kepada beberapa peserta seleksi ulang calon anggota Panwascam di Pulau Gorom, Tutuk Tolu, dan Wakate; 3. Para Teradu melanggar prosedur seleksi calon anggota Panwascam. Peserta seleksi Saidin Lulang yang mendaftar di Kecamatan Pulau Gorong, mengikuti tahapan tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu; 4. Para Teradu tetap pada pendirian bahwa Para Teradu telah keliru memahami SE Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 249/Bawaslu-AL/HK.01.00/X/2017. Para Teradu menetapkan persyaratan surat keterangan kejiwaan dan surat keterangan pengadilan harus dipenuhi oleh seluruh peserta; [2.3] PETITUM PENGADU Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono). [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/ keterangan sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pengumumam Pendaftaran Calon Panwascam; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengumumam Hasil Penelitian berkas administrasi calon anggota Panwascam Kabupaten/Kota Seram Bagian Timur; 3. Bukti P-3 : Fotokopi pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwascam Kabupaten/Kota Seram Bagian Timur; 4. Bukti P-4 : Fotokopi rekomendasi surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Masohi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumumam hasil tes wawancara calon anggota Panwascam 12 Kecamatan dan 3 (tiga) Kecamatan yang harus melakukan seleksi ulang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi surat edaran Bawaslu Provinsi Maluku untuk menyelenggarakan seleksi ulang di 3 (tiga) Kecamatan; 7. Bukti P-7 : Bukti rekaman beda pendapat antara Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku terkait verifikasi dokumen keterangan Pengadilan dan dokumen keterangan kejiwaan untuk peserta 6 (enam) besar Panwascam; 8. Bukti P-8 : Fotokopi hasil verifikasi lolos administrasi di Kecamatan Pulau Gorom dan lolos tes tertulis peserta tes Panwascam a.n Saidin Lulang di Kecamatan Tutuk Tolu; [2.5.] Menimbang pada Sidang DKPP tanggal 21 Desember 2017, DKPP juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta Pengadu atas nama Darwis Rumakey dan Mustamar Lewataka yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut : Darwis Rumakey (Peserta Seleksi Panwascam) 1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober Tahun 2017, saksi mendapat telepon dari Sekretariat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan diminta hadir di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur karena ada beberapa kelengkapan yang belum terpenuhi perihal tes kejiawaan (rohani); 2. Saksi menerangkan bahwa hingga perkara ini disidangkan, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur belum pernah mengeluarkan surat resmi perihal penyampaian informasi via telepon sebelumnya; 3. Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengumpulkan peserta seleksi di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate bertempat di Hotel Amman; 4. Saksi menerangkan bahwa hasil kesehatan saksi Invalid; Mustamar Lewataka (Peserta Seleksi Panwascam) Saksi menyampaikan keterangan dalam persidangan bahwa informasi yang akan disampaikan saksi dihadapan persidangan adalah sama dengan keterangan saksi sebelumnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.6] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 Desember tahun 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu menunda pengumumam hasil seleksi calon anggota Panwascam di 3 (tiga) Kecamatan, para Teradu perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:  Pada hari minggu Tanggal 22 Oktober 2017 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur lewat rapat Pleno di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor Berita Acara : 12/POKJA-PANWAS- SBT/X/2017 melakukan Verifikasi Berkas Surat keterangan Pengadilan dan surat Keterangan kejiwaan (rohani) untuk 10 (sepuluh) Kecamatan yakni: Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Werinama, Kecamatan Siwalalat, Kecamatan Siritaun Wida timur, Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Teor dan Kecamatan Wakate);  Para Teradu juga menjelaskan bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap semua Kecamatan dimaksud terdapat 2 (dua) Kecamatan yang tidak memenuhi kuota 3 (tiga) orang yakni Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate;  Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 23 Oktober Tahun 2017 Pokja Seleksi Calon Anggota Panwascam Kabupaten Seram Bagian Timur berkoordinasi dan menyurati Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat Nomor 19/Panwaslih-SBT/X/2017, Perihal Koordinasi terkait surat kesehatan jiwa (rohani);  Pada tanggal 26 Oktober 2017, Bawaslu Provinsi Maluku membalas surat mohon arahan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan surat Nomor 176/Bawaslu-MA/KP.04.00/X/2017, perihal Perpanjangan Waktu;  Pada tanggal 26 Oktober 2017, Pokja Seleksi Calon Anggota Panwascam Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan rapat pleno perpanjangan waktu untuk melengkapi surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) terhadap 2 (dua) Kecamatan yang tidak memenuhi kuota dengan Berita Acara Nomor 13/Pokja-Panwas-SBT/X/2017;  Pokja menyampaikan pengumumam resmi kepada calon peserta seleksi Panwascam untuk melakukan perbaikan/melengkapi surat keterangan sehat rohani (kejiwaan) dengan batas waktu yang diberikan selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 27 s.d 30 Oktober 2017 yang mendasarkannya kepada surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 176/Bawaslu-MA/KP.04.00/X/2017;  2 (dua) hari setelah pengumumam perpajangan waktu dikeluarkan Pokja kepada peserta calon anggota Panwascam Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate diinformasikan Sekretariat lewat telepon bahwa pihak Rumah Sakit Khusus Daerah tidak bisa melakukan tes kejiwaan ulang terhadap calon peserta seleksi Panwascam karena terbentur ketentuan Rumah Sakit bahwa tes kejiwaan ulang dapat dilaksanakan rentang waktu 6 (enam) bulan setelah tes kejiwaan pertama dilaksanakan;  Pada tanggal 6 Oktober 2017, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan verifikasi berkas terhadap 5 (lima) Kecamatan yakni (Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Kilmury) dan berdasarkan hasil verifikasi ditemukan 1 Kecamatan yang tidak memenuhi syarat yaitu Kecamatan Pulau Gorom karena terdapat Surat Keterangan Kejiwaan (Rohani) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara dari Pengadilan Negeri tidak memenuhi syarat;  Pada tanggal 28 Oktober 2017 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan koordinasi dengan Pihak Rumah sakit Khusus Daerah berkaitan dengan calon peserta yang melakukan Tes Kejiwaan ulang. Namun Pihak Rumah Sakit memberikan keterangan yang sama kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa Tes Kejiwaan Ulang hanya bisa dilakukan apabila terhitung 6 bulan setelah Tes Kejiwaan pertama dilakukan  Pada tanggal 28 oktober 2017 (hari yang sama), bertempat di Ambon, Pokja Seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan Rapat Pleno dengan Nomor : 14/POKJA-PANWAS- SBT/X/2017 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Surat Keterangan Kejiwaan (Rohani) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara terhadap 5 (lima) Kecamatan yang Penelitian Berkasnya sudah dilakukan di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 26 Oktober 2017 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pukul 10.00 wit s/d selesai;  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 2017 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan resmi menyurati kembali Bawaslu Provinsi Maluku dengan Nomor: 20/Panwaslih- SBT/X/2017 perihal Mohon Petunjuk;  Pada tanggal 31 Oktober Tahun 2017 Bawaslu Provinsi Maluku menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor : 249/Bawaslu- Mal/HK.01.00/X/2017 Perihal : Pembukaan Pendaftaran Kembali Calon Panwaslu Kecamatan. Dengan Ketentuan bahwa Proses Penjaringan dan Penyaringan dibuka kembali khusus pada 3 (tiga) Kecamatan yang tidak memenuhi Standar minimal Peserta secara administrasi yakni Kecamatan Pulau Gorom Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate; 2. Terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan Teradu I selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan kebohongan secara sepihak terkait informasi mengenai akan dilaksanakan seleksi ulang calon anggota Panwascam Tutuk Tolu dan Wakate tanpa berkordinasi dahulu dengan Bawaslu Provinsi Maluku adalah dugaan yang tidak berdasar karena pada kenyataannya Para Teradu selalu berkordinasi dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku terkait perkembangan seleksi Tes Panwascam serta mohon petunjuk terhadap hal yang tidak dimengerti Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini dibuktikan dengan surat menyurat Panwaslu kepada Bawaslu Provinsi Maluku; 3. Terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan para Teradu memberi perlakuan berbeda terhadap beberapa peserta seleksi ulang calon anggota Panwascam di Pulau Gorom, Tutuk Tolu dan Wakate, Para Teradu menyampaikan hal sebagai berikut:  Prinsip utama tata kerja, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam melakukan Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panwas Kecamatan selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas Penyelenggara Pemilu yaitu Mandiri, Transparan, Adil, Kepastian Hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas profesionalitas, akuntabiltas, efesiensi dan efektifitas;  Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah memberikan perlakuan khusus/berbeda kepada beberapa Peserta Seleksi Anggota Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk peserta di 3 (tiga) Kecamatan yang mengikuti seleksi ulang yaitu Kecamatan Tutuk Tolu, Wakate dan Pulau Gorom;  Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam melakukan seleksi ulang di 3 (tiga) Kecamatan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepatuhan pada sistem norma etika dengan tidak bertindak diskriminatif, apalagi melakukan praktik KKN; 4. Terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan para Teradu tidak taat prosedur karena hanya mengumumkan 4 (empat) nama yang akan mengikuti tahapan wawancara, dimana semestinya Para Teradu harus mengumumkan 6 (enam) nama, maka Para Teradu perlu menyampaikan bantahan sebagai berikut: a) Para Teradu membantah dalil Pengadu dengan alasan bahwa proses perekrutan Anggota Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Timur sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggra Pemilhan Umum dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan PPLN serta berpedoman pada Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota; b) Proses Perekrutan Calon Anggota Panwas Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahapan Tes wawancara, Peserta yang belum memasukan surat keterangan kejiwaan (Rohani) dan surat keterangan tidak Pernah dipidana Penjara oleh Pengadilan Negeri wajib memasukan syarat tersebut. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan verifikasi terhadap syarat tersebut di 15 Kecamatan dan telah ditemukan 3 (tiga) Kecamatan yang tidak memenuhi Kuota untuk ditetapkan sebagai Anggota Panwas Kecamatan yaitu Kecamatan Wakate, Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Pulau Gorom (masing-masing hanya 2 dari 6 peserta di Kecamatan yang memenuhi syarat); c) Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku terkait Teknis Pelaksanaan Perekrutan Panwascam agar dapat memenuhi kuota seleksi sebanyak 4 (empat) peserta untuk mengikuti tes wawancara dengan tambahan 2 (dua) Peserta di Masing-masing Kecamatan untuk memenuhi kuota 6 (enam) besar yang kemudian ditetapkan menjadi 3 (tiga) Besar; d) Berdasarkan kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota pada Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 3 (tiga) dinyatakan, “Anggota Panwaslu Kecaamatan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota”. Berdasar penjelasan Pada huruf a, b dan c, dan demi memenuhi rasa keadilan bagi semua peserta terhadap seleksi ulang pada 3 (tiga) Kecamatan yang tidak memenuhi Kuota, maka melalui Rapat Pleno Pokja Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur hanya akan merekrut 4 (empat) peserta Calon Anggota Panwas Kecamatan dan ditambah dengan 2 (dua) Peserta yang sudah memenuhi syarat sehingga telah memenuhi kuota 6 (enam) besar; 5. Terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan para Teradu keliru memahami Surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku dengan Nomor 249/Bawaslu-MAL/HK.01.00/X/2017 terkait dugaan Para Teradu menetapkan persyaratan surat keterangan kejiwaan dan Pengadilan untuk dipenuhi oleh semua peserta yang menurut anggapan Pengadu bahwa persyaratan dimaksud hanya diperuntukkan bagi peserta tes yang dinyatakan lolos ke tahapan wawancara, maka Para Teradu menyampaikan hal-ha sebagai berikut: a) Berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 01/Panwaslu- SBT/IX/2017 tanggal 17 September 2017 tentang Persyaratan yang harus dilengkapi Calon Peserta pada saat Proses Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panwas Kecamatan adalah kewajiban yang harus dipenuhi semua peserta; b) Bahwa sesuai surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor : 102/BAWASLU- MAL/OT.01/IX/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal Surat Domisili dan Surat Keterangan Calon Anggota Panwas Kecamatan, poin 3 (tiga) Surat Keterangan Sehat Rohani (Kejiwaan) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara dari Pengadilan Negeri yang merupakan Syarat Mutlak bagi Calon Anggota Panwas Kecamatan sudah harus diserahkan paling lambat pada saat calon mengikuti Seleksi wawancara”; c) Berkaitan dengan Surat Bawaslu Maluku Nomor : 249/BAWASLU- MAL/HK.01.00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Pembukaan Pendaftaran Kembali Calon Panwaslu Kecamatan, Khusus pada 3 (tiga) Kecamatan. Persyaratan diberlakukan sesuai Pengumuman yang dikeluarkan Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan; 6. Terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan para Teradu melanggar prosedur seleksi calon anggota Panwascam a.n Saidin Lulang yang mendaftar di Kecamatan Pulau Gorom tetapi yang bersangkutan mengikuti tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu, Para Teradu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:  Para Teradu mengakui bahwa Saidin Lulang benar-benar melakukan Pendaftaran seleksi Calon Anggota Panwascam pada Kecamatan Tutuk Tolu bukan di Kecamatan Pulau Gorom dan mengikuti tes Tertulis pada Kecamatan Tutuk Tolu dibuktikan dengan Daftar Pengambilan dan Pengembalian Formulir Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecaamatan Tutuk Tolu, Wakate dan Pulau Gorom;  Para Teradu mengakui bahwa benar adanya kesalahan Pengetikan yang dilakukan oleh staf Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang Saidin Lulang pada saat pengumuman kelulusan administrasi namanya tercantum pada Kecamatan Pulau Gorom. Terkait dengan hal tersebut Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur memanggil yang bersangkutan dan bersangkutan mengakui kesalahannya dan bersedia membuat pernyataan diatas Metrai 6000 untuk tidak akan mengulangi kesalahan tersebut; KESIMPULAN [2.7] Dari uraian sebagaimana di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur membentuk Panwaslu Kecamatan sudah berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Berpedoman pada Pedoman Pembentukan Panwascam; 2. Prinsip Umum Tata Kerja dalam membentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Berpedoman pada Asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Mandiri, Transparan, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proposionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efesiensi dan efektifitas; 3. Keputusan yang diambil oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamaan selalu melalui mekanisme Pleno, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku; 4. Terkait Pokok aduan Pengadu, Teradu mengganggap bahwa tuduhan Pengadu sangat tendensius dan bersifat fitnah, sarat kepentingan dan pembunuhan Karakter tanpa ada konfirmasi pada Pokja Perekrutan Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaaten Seram Bagian Timur. Hal ini dikarenakan Pengadu a.n M. Saleh Kafara dan saksi Pengadu a.n Darwis Rumakey, dan Mustamar Lewataka ikut Seleksi Panwascam di Kabupaten Seram Bagian Timur namun tidak lulus sebagai anggota Panwascam; 5. Berkaitan dengan seleksi calon anggota Panwascam di Kabupaten Seram Bagian Timur, Para Teradu menilai ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Hasil Penetapan Panwascam di Kabupaten Seram Bagian Timur, hal ini dikarenakan adanya sebagian orang yang menyebar berita di media sosial yang provokatif; 6. Berkaitan dengan seleksi calon anggota Panwascam di Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Pengadu a.n. Darwis Rumakey memaksakan kehendaknya kepada Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur untuk meluluskan yang bersangkutan pada seleksi Panwascam di Kecamatan Tutuk Tolu; [2.8] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merehabilitasi pihak teradu; 3. Merehabilitasi Para Teradu dari semua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.9] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-48, sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 96/Bawaslu- Mal/OT.01/2017 Tanggal 15 September 2017 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku; Bukti T-2 : Fotokopi Nomor 02/Pokja-Panwas-SBT/IX/2017 tertanggal 16 September 2017 Perihal Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota Panwascam Se-Kabupaten Seram Bagian Timur; Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 01/Panwaslu-SBT/IX/2017 tertanggal 17 September 2017; Bukti T-4 : Fotokopi Timeline Pembentukan Panwascam Se-Kabupaten Seram Bagian Timur No Tahapan Waktu; Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku nomor 102/Bawaslu- Mal/OT.01/IX/2017 Tertanggal 29 September 2017 Perihal Domisili dan Surat Keterangan Calon Anggota Panwascam yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku; Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/Pokja-Panwas-SBT/IX/2017 Perihal Pengunduran Waktu Pengembalian Berkas Calon Anggota Panwascam tertanggal 30 September 2017; Bukti T-7 : Fotokopi daftar hadir Rapat Pleno Tanggal 30 September 2017 Perihal Pengunduran Waktu Pengembalian Berkas Calon Anggota Panwascam; Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman yang ditujukan kepada Seluruh Peserta Tes Panwascam Se-Kabupaten Seram Bagian Timur perihal Informasi Pengumuman Pengunduran Pengembelian Berkas Pendaftaran tertanggal 30 September 2017; Bukti T-9 : Fotokopi Nomor 04/Pokja-Panwas-SBT/IX/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 Perihal Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwascam Se-Kabupaten Seram Bagian Timur; Bukti T-10 : Fotokopi daftar hadir Rapat Pleno Tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwascam; Bukti T-11 : Fotokopi surat Keputusan Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panwaslih Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 3 Oktober 2017; Bukti T-12 : Fotokopi Pengumumam Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwascam Se-Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 02/Peng/Panwaslih-SBT/X/2017 Tanggal 3 Oktober 2017; Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Tertulis tanggal 4 Oktober 2017; Bukti T-14 : Fotokopi daftar hadir Rapat Pleno Tanggal 04 Oktober 2017 Perihal Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam; Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Tertulis nomor 06/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017; Bukti T-16 : Fotokopi surat Keputusan Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panwaslih Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 05 Oktober 2017; Bukti T-17 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 03/Peng/Panwaslih-Kab.SBT/X/2017 Tentang Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam Se-Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 6 Oktober 2017; Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pengunduran Waktu Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam tertanggal 10 Oktober 2017; Bukti T-19 : Fotokopi Daftar hadir rapat Pleno Tanggal 10 Oktober 2017; Bukti T-20 : Fotokopi Pengumuman Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 10 Oktober 2017; Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 08/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 22 Oktober 2017; Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Wawancara Zona I Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 13 Oktober 2017; Bukti T-23 : Fotokopi daftar hadir Tes Wawancara Zona I Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 14 Oktober 2017; Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10.a/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Wawancara Zona II Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 14 Oktober 2017; Bukti T-25 : Fotokopi daftar hadir Tes Wawancara Zona II Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 15 Oktober 2017; Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10.b/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Wawancara Zona III Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 15 Oktober 2017; Bukti T-27 : Fotokopi daftar hadir Tes Wawancara Zona III Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 16 Oktober 2017; Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11.a/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Wawancara Zona IV Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 20 Oktober 2017; Bukti T-29 : Fotokopi daftar hadir Tes Wawancara Zona IV Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 21 Oktober 2017; Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11.b/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pelaksanaan Tes Wawancara Zona V Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 22 Oktober 2017; Bukti T-31 : Fotokopi daftar hadir Tes Wawancara Zona V Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 23 Oktober 2017; Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang verifikasi berkas surat keterangan Pengadilan dan Surat Kejiwaan Rohani Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 22 Oktober 2017; Bukti T-33 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 19/Panwaslih-SBT/X/2017 Perihal Koordinasi Terkait Kesehatan Jiwa (Rohani) Tanggal 23 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku; Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Tes Kejiwaan Bagi Dua Kecamatan yang tidak memenuhi kuota Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 26 Oktober 2017; Bukti T-35 : Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 176/Bawaslu- MA/KP.04.00/X/2017 Tertanggal 26 Oktober 2017 Perihal Perpanjangan Waktu yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Timur; Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Tes Kejiwaan Bagi Dua Kecamatan yang tidak memenuhi kuota Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 26 Oktober 2017; Bukti T-37 : Fotokopi Pengumumam Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditujukan kepada seluruh Peserta Tes Panwascam yang tidak mencukupi kuota 3 (tiga) orang dalam hal persyaratan surat keterangan kejiwaan (rohani) tanggal 26 Oktober 2017; Bukti T-38 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 20/Panwaslih-SBT/X/2017 Perihal Mohon Petunjuk Tanggal 28 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku; Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang verifikasi berkas surat keterangan Pengadilan dan Surat Kejiwaan Rohani Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 28 Oktober 2017; Bukti T-40 : Fotokopi surat Bawaslu Nomor 249/Bawaslu-Mal/HK.01.00/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Perihal Pembukaan Pendaftaran Kembali Calon Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Timur; Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Pembukaan Pendarftaran Kembali Seleksi Panwascam di 3 (tiga) Kecamatan Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 1 November 2017; Bukti T-42 : Fotokopi Pengumuman oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 249/Bawaslu- Mal/HK.01.00/X/2017 tertanggal 01 November 2017 Perihal Pembukaan Pendaftaran Kembali Calon Panwaslu Kecamatan; Bukti T-43 : Fotokopi daftar Pengambilan Formulir Seleksi Panwascam Tutuk Tolu, Wakate, dan Pulau Gorom; Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 Tentang Penelitian Berkas Administrasi Kecamatan Wakate, Pulau Gorom, dan Tutuk Tolu Seleksi Calon Anggota Panwascam tertanggal 4 November 2017; Bukti T-45 : Fotokopi surat Keputusan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panwaslu Kecamatan Wakate, Tutuk Tolu, dan Pulau Gorom Tertanggal 4 November 2017; Bukti T-46 : Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwascam Tutuk Tolu, Pulau Gorom, dan Wakate nomor 04/Peng/Panwaslih-SBT/XI/2017 Tertanggal 4 November 2017; Bukti T-47 : Fotokopi Pengumuman yang ditujukan Kepada Seluruh Peserta Seleksi Panwascam Kabupaten Seram Bagian Barat Tanggal 6 November 2017; Bukti T-48 : Fotokopi surat Keputusan Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panwaslih Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 05 Oktober 2017; [2.9.1.] Menimbang pada Sidang DKPP tanggal 21 Desember 2017, DKPP juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Maluku yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut: Bawaslu Provinsi Maluku 1. Bahwa berkaitan dengan proses Perekrutan Calon anggota Panwaslu Kecamatan di 11 Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati semua Panwaslu Kabupaten/Kota dengan surat Nomor : 96/Bawaslu-Mal/OT.01/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dengan perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan; 2. Bahwa berdasarkan surat tersebut Bawaslu Provinsi Maluku menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Segera melakukan Perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan sesuai dengan pedoman dan timeline pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019; b. Melaporkan perkembangan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada setiap tahapan Penjaringan dan penyaringan; 3. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan yang berkaitan dengan persyaratan pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan dan hasil koordinasi dengan Bawaslu RI, maka Bawaslu Provinsi Maluku kemudian mengirimkan surat dengan Nomor: 102/Bawaslu-Mal/OT.01/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal domisili dan surat keterangan calon anggota Panwaslu Kecamatan, kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mendaftarkan diri adalah mereka yang berdomisili pada wilayah Kecamatan dimana bersangkutan berada/atau tinggal berdasarkan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. b. Apabila calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mendaftar tidak sesuai dengan domisili Kecamatan, maka dianggap tidak memenuhi syarat setelah dilakukan diverikasi berkas administrasi pendaftaran oleh Pokja Perekrutan calon anggota Panwascam; c. Terkait dengan Surat Keterangan Sehat rohani atau kejiwaan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang merupakan syarat mutlak bagi calon anggota Panwascam sudah harus diserahkan paling lambat saat calon peserta mengikuti tes wawancara; 4. Bahwa sehubungan dengan seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima surat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 19/Panwaslih-SBT/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal koordinasi terkait Surat kesehatan jiwa (rohani), bagi 2 (dua) Kecamatan yang tidak memenuhi quota yaitu Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor : 176/Bawaslu- Mal/KP.04.00/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Perihal perpanjangan waktu, dengan ketentuan : a. Mengikuti Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan; b. Pada prinsipnya Bawaslu Provinsi Maluku memahami kondisi yang dialami wilayah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan seleksi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Bawaslu Provinsi Maluku mengijinkan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan perpanjangan waktu pada dua Kecamatan yang tidak memenuhi quota untuk melaksanakan tes wawancara; d. Bahwa perpanjangan waktu dimaksud adalah selama 4 hari. 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2017 Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima surat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 20/Panwaslih-SBT/X/2017 Perihal mohon petunjuk yang dilampiri dengan Berita Acara pleno Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang 2 Kecamatan yang tidak memenuhi quota untuk dilaksanakan tes tertulis yaitu Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate serta Berita Acara pleno Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 15/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang 1 Kecamatan yang tidak memenuhi quota untuk dilaksanakan tes wawancara yaitu Kecamatan Pulau Gorom; 6. Perlu dijelaskan bahwa proses perekrutan perlu kembali dilakukan disebabkan karena : 1) Bahwa untuk bisa mengikuti tahapan seleksi wawancara, peserta harus dinyatakan Sehat dalam Surat Keterangan Sehat Rohani. 2) Bahwa hanya terdapat 2 peserta pada masing-masing Kecamatan yang memenuhi syarat (Sehat Rohani) untuk mengikuti tahapan wawancara. 3) Bahwa proses untuk kembali mengikuti tes kejiwaan MMPI (untuk mendapatkan Surat keterangan Sehat Rohani) dengan soal sejumlah 567 tidak lagi dimungkinkan oleh Rumah Sakit Daerah Khusus atau Rumah Sakit Jiwa bagi peserta di 3 Kecamatan tersebut karena telah 2 x (kali) mengikuti dan hasilnya adalah Invalid atau tidak sehat. 4) Bahwa proses tes MMPI hanya dibolehkan kembali setelah jeda waktu 6 bulan kemudian terhitung saat tes terakhir dilaksanakan. 7. Bahwa berdasarkan surat tersebut Bawaslu Provinsi Maluku menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor : 249/Bawaslu- Mal/HK.01.00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal pembukaan pendaftaran kembali calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan : a. Mengikuti Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan; b. Pada prinsipnya Bawaslu Provinsi memahami Surat Keterangan Sehat Rohani (kejiwaan) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Khusus (RSJ) sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan perekrutan anggota Panwaslu Kecamatan; c. Bawaslu Provinsi Maluku menyarankan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan proses perekrutan kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku; d. Bahwah proses perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan kembali dan khusus untuk 3 Kecamatan yang tidak memenuhi standar minimal peserta secara administrasi yakni Kecamatan Pulau Gorom Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate; 8. Bahwa berkaitan dengan point d di atas terhadap proses Perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan khusus pada 3 Kecamatan yang tidak memenuhi standar minimal peserta secara administrasi yakni Kecamatan Pulau Gorom Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate; 9. Bahwa seleksi ulang tersebut tidak membatalkan peserta calon anggota Panwaslu Kecamatan yang sudah memenuhi syarat dan telah sampai pada tahap wawancara, proses seleksi tahap kedua adalah untuk melengkapi peserta yang sudah ada serta untuk memenuhi quota 6 peserta untuk melakukan tes wawancara dimaksud. [2.10] Untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi pada sidang pemeriksaan cukup dimuat dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Tes Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1.] Para Teradu menunda pengumuman hasil seleksi calon anggota Panwascam di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pulau Gorom, Tutuk Tolu, dan Wakate; [4.1.2.] Teradu I Selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan kebohongan karena secara sepihak menyampaikan informasi mengenai akan dilaksanakannya seleksi ulang calon anggota Panwascam Tutuk Tolu, dan Wakate tanpa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku selaku atasan langsung Teradu I; [4.1.3.] Para Teradu tidak taat prosedur dan cenderung memberikan perlakuan berbeda terhadap peserta seleksi tes di Pulau Gorom, Tutuk Tolu, dan Wakate. Alih-alih mengumumkan 6 (enam) nama untuk mengikuti tahapan wawancara, para Teradu malah hanya menetapkan 4 (empat) nama; [4.1.4.] Para Teradu keliru memahami Surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 249/Bawaslu-AL/HK.01.00/X/2017. Para Teradu menetapkan persyaratan surat keterangan kejiwaan dan surat keterangan Pengadilan harus dipenuhi oleh seluruh peserta. Padahal menurut Pengadu, ketentuan persyaratan tersebut hanya berlaku bagi peserta yang dinyatakan lulus ke tahapan wawancara; [4.1.5.] Para Teradu melanggar prosedur seleksi calon anggota Panwascam dengan memasukan peserta seleksi a.n Saidin Lulang yang mendaftar di Kecamatan Pulau Gorom, tetapi mengikuti tahapan tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu. [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. [4.2.1.] Pada tanggal 22 Oktober 2017, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan Verifikasi Berkas Surat keterangan kesehatan kejiwaan dan surat keterangan Pengadilan pada 10 (sepuluh) kecamatan yakni: Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Werinama, Kecamatan Siwalalat, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Teor dan Kecamatan Wakate. Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh kecamatan dimaksud terdapat 2 (dua) kecamatan yang tidak memenuhi kuota 3 (tiga) orang yakni Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate. Pada tanggal 28 Oktober 2017, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kembali melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) kecamatan lainnya dan ditemukan 1 (satu) kecamatan yang tidak memenuhi kuota yakni Kecamatan Pulau Gorom. Berdasarkan hal demikian maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menunda pengumuman hasil seleksi pada 3 (tiga) kecamatan dimaksud. [4.2.2.] Teradu I membantah dalil aduan Pengadu atas dugaan melakukan kebohongan serta tanpa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku perihal akan dilaksanakannya seleksi ulang calon anggota Panwascam Tutuk Tolu, dan Wakate. Teradu I beserta Teradu II, dan Teradu III selalu berkordinasi dan melaporkan perkembangan setiap tahapan kepada Bawaslu Provinsi Maluku yang dapat dibuktikan melalui surat Nomor 19/Panwaslih-SBT/X/2017 Perihal Koordinasi terkait surat kesehatan jiwa (rohani). Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur juga mengirimkan surat Nomor 20/Panwaslih-SBT/X/2017 dengan lampiran Berita Acara Nomor 14/Pokja-Panwas-SBT/X/2017 perihal Mohon Petunjuk terkait 2 (dua) Kecamatan yang tidak memenuhi kuota dan dibalas Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat Nomor 249/HK.01.00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal pembukaan pendaftaran kembali calon anggota Panwaslu Kecamatan menunjukkan sikap dan tindakan para Teradu telah melaksanakan ketentuan yang berlaku; [4.2.3.] Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu yang menyebutkan para Teradu tidak taat prosedur dan memberikan perlakuan berbeda terhadap peserta seleksi. Para Teradu dalam melakukan perekrutan calon Anggota Panwascam selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta mengikuti prinsip Penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisien dan efektifitas. Para Teradu juga selalu memastikan bahwa dalam melaksanakan seleksi ulang di 3 (tiga) kecamatan dengan konsisten menjunjung nilai-nilai keadilan, kepatuhan dan tidak bersikap diskriminatif serta tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. [4.2.4.] Persyaratan surat keterangan kejiwaan dan pengadilan harus dipenuhi oleh seluruh peserta yang dinyatakan lulus ke tahapan wawancara sebagaimana dalil Pengadu adalah tidak berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 249/Bawaslu-AL/HK.01.00/X/2017. Para Teradu membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa persaratan keterangan kejiwaan dan bebas pidana hanya diperuntukkan bagi peserta tes yang lulus ke tahap wawancara, para Teradu mendasarkan sikap dan tindakannya sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 01/Panwaslu-SBT/IX/2017 Tanggal 17 September 2017 Tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Timur dimana dalam persyaratan calon anggota, angka 1 huruf g dan j jelas dinyatakan calon peserta harus sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait. Para Teradu juga menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku 249/Bawaslu-AL/HK.01.00/X/2017 angka 2 yang menyebutkan bahwa surat keterangan sehat rohani (kejiwaan) sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan perekrutan anggota Panwascam. [4.2.5.] Para Teradu melanggar prosedur seleksi calon anggota Panwascam dimana peserta seleksi a.n Saidin Lulang yang mendaftar di Kecamatan Pulau Gorom mengikuti tahapan tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu. Terhadap dalil aduan Pengadu, para Teradu mengakui bahwa Saidin Lulang benar melakukan pendaftaran seleksi calon anggota Panwascam pada Kecamatan Tutuk Tolu bukan di Kecamatan Pulau Gorom dan mengikuti tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu, namun Para Teradu juga mengakui bahwa benar adanya kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh staf Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat pengumuman kelulusan administrasi nama Saidin Lulang tercantum pada Kecamatan Pulau Gorom. Terkait hal tersebut Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur memanggil staf Sekretariat yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kesalahan yang terjadi dengan membuat pernyataan diatas Meterai 6000 untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Atas hal demikian Pokja Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan perbaikan sebagaimana mestinya yakni Saidin Lulang mengikuti tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu dimana Saidin Lulang terdaftar. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi Pengadu, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Desember Tahun 2017, DKPP berpendapat bahwa: [4.3.1.] Para Teradu melakukan Penundaan pengumuman hasil seleksi calon anggota Panwascam di 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Pulau Gorom, Tutuk Tolu, dan Wakate. DKPP berpendapat, langkah para Teradu menunda pengumuman hasil seleksi di 3 (tiga) Kecamatan pada tanggal 22 Oktober 2017 adalah tindakan yang tepat dan dibenarkan menurut hukum dan etika. Hal tersebut dibuktikan para Teradu melalui Berita Acara Nomor 12/POKJA- PANWAS-SBT/X/2017 yang memuat Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Wakate serta Berita Acara Nomor 15/POKJA-PANWAS-SBT/X/2017 yang memuat Kecamatan Pulau Gorom yang tidak memenuhi kuota sebagaimana hasil pemeriksaan berkas surat keterangan pengadilan dan surat keterangan kejiwaan (rohani). Berdasarkan fakta tersebut pengaduan Pengadu terkait tindakan para Teradu menunda pengumuman hasil seleksi tes Panwascam di 3 (tiga) kecamatan tidak dapat diterima karena tidak terdapat pelanggaran kode etik. [4.3.2.] Teradu I selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku perihal informasi seleksi ulang tes Panwascam di 3 (tiga) Kecamatan. DKPP berpendapat, tindakan Teradu I beserta Teradu II, dan Teradu III dalam mengambil kebijakan terkait informasi akan dilakukannya tes ulang di 3 (tiga) Kecamatan sudah merupakan tindakan yang tepat. Para Teradu telah menunjukkan sikap bekerja yang cermat dan penuh hati-hati. Terhadap tuduhan tersebut, bukti dokumen berupa surat Nomor 19/Panwaslih-SBT/X/2017 Perihal Koordinasi terkait kesehatan jiwa (rohani) dan surat Nomor 20/Panwaslih-SBT/X/2017 Perihal Mohon Petunjuk menunjukkan bahwa dalil Pengadu tidak berdasar. Terlebih bukti dokumen lain berupa surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 176/Bawaslu- MA/KP.04.00/X/2017 perihal perpenjangan waktu, dan surat Nomor 249/Bawaslu-Mal/HK.01.00/X/2017 Perihal: Pembukaan Pendaftaran Kembali calon Panwascam membuktikan bahwa para Teradu telah melakukan konsultasi dengan atasannya. Namun, DKPP sebagai lembaga pengawal dan penegakan etika penyelenggara pemilu patut mengingatkan kepada para Teradu agar dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan publik termasuk kepada peserta seleksi terkait penyampaian informasi yang dipublikasikan hendaknya selalu memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku. Informasi untuk mengikuti jadwal tes susulan atas ketidakterpenuhan syarat di 3 (tiga) kecamatan seharusnya tidak hanya disampaikan melalui telepon namun harus diikuti dengan surat resmi secara kelembagaan yang berkekuatan hukum untuk dilaksanakan para peserta seleksi di 3 (tiga) kecamatan tersebut. [4.3.3.] Para Teradu hanya menetapkan 4 (empat) nama bukan 6 (enam) nama untuk mengikuti tes wawancara di Kecamatan Pulau Gorom, Tutuk Tolu, dan Wakate. DKPP berpendapat, sikap dan tindakan Para Teradu yang hanya menetapkan 4 (empat) nama untuk mengikuti tes wawancara di 3 (tiga) kecamatan sudah merupakan sikap yang benar. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi berkas kesehatan Jiwa (rohani) dan surat bebas pidana dari pengadilan negeri di kecamatan yang menyimpulkan bahwa hanya 2 (dua) orang saja di kecamatan yang dapat diteruskan ke tahapan tes wawancara. Tindakan para Teradu tersebut juga dibuktikan dari hasil konsultasi para Teradu ke Bawaslu Provinsi Maluku serta hasil Pleno Pokja yang memutuskan bahwa hanya merekrut 4 (empat) orang lagi untuk memenuhi kuota 6 (enam) orang ke tahap wawancara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pada Buku III Pedoman Pembentukan Panwas Kecamatan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati pada angka V terkait Penjaringan dan Penyaringan secara terbuka seperti pada huruf g point (h) yang menyebutkan bahwa Pokja menyampaikan kepada Panwas Kabupaten/Kota paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 9 (sembilan) nama calon yang memperoleh nilai tertinggi untuk mengikuti tes wawancara. [4.3.4.] Terhadap dalil pengaduan Pengadu bahwa Para Teradu keliru memahami Surat Edaran Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 249/Bawaslu- AL/HK.01.00/X/2017. DKPP berpendapat, Tindakan para Teradu menindaklanjuti arahan Bawaslu Maluku merupakan tindakan yang tepat karena telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur syarat kelengkapan administrasi yakni surat keterangan kejiwaan (rohani) dan surat keterangan bebas pidana dari pengadilan negeri wajib diserahkan oleh semua peserta calon anggota Panwascam pada saat mendaftar. Hal tersebut juga tertera pada point 2 surat Bawaslu Nomor 249/Bawaslu-AL/HK.01.00/X/2017 yang berbunyi “pada prinsipnya Bawaslu Provinsi Memahami surat keterangan Sehat Rohani (Kejiwaan) yang dikeluarkan RSJ sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kecamatan”. Berdasarkan hal demikian, dalil Pengadu sepanjang aduan a quo tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima; [4.3.5.] Terhadap aduan Pengadu bahwa Saidin Lulang yang mendaftar di Kecamatan Pulau Gorom, namun mengikuti tahapan tes tertulis di Kecamatan Tutuk Tolu. DKPP berpendapat, kesalahan informasi yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui jajaran sekretariatan adalah sikap yang tidak bisa dibenarkan secara hukum dan etika dan dapat berakibat ketidakpercayaan para pihak kepada jajaran penyelenggara. Kesalahan informasi yang disampaikan pihak kesekretariatan tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab Para Teradu selaku pimpinan staf terkait. Para Teradu mempunyai kewajiban yang melekat dengan dirinya untuk turut serta mengawal tahapan seleksi rekrutmen Panwascam termasuk memastikan setiap informasi yang dikelola dan disebarluaskan benar-benar berdasarkan standar operasional prosedur yang ada. Namun, DKPP mengapresiasi sikap dan langkah yang dilakukan para Teradu untuk mengembalikan posisi ke keadaan semula dimana telah melakukan perbaikan informasi dan menempatkan Saidin Lulang untuk mengikuti seleksi ujian tertulis di Kecamatan Pulau Gorom tempat yang bersangkutan mendaftar tes rekrutmen Panwascam. DKPP mengingatkan Para Teradu dan jajarannya untuk selalu berhati-hati dan tertib dalam menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi yang ada agar hasil seleksi berkepastian hukum dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan Saksi Pengadu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu Tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Syaifudin Rumbory, Teradu II atas nama Rosna Sehwaky, dan Teradu III atas nama Dody Rumagutawan selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (Tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, H. Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, dan Ratna Dewi Petalolo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, H. Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd H. Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.