Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 320/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 495/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 320/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Abdul Arif Samal Tempat/Tanggal Lahir : Iha, 2 Februari 1974 Pekerjaan : Pengurus Partai Golkar Alamat : Waimital Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat-Provinsi Maluku. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juni 2014 memberikan kuasa kepada: Mohammad Husni Putuhena, SH, beralamat di Perumnas Bumi Waiheru, Blok II/114 Kota Ambon, Prov. Maluku Selanjutnya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai---------------------------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Jafar Patty, SE Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Trans Seram-Piru, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Syarif Hehanussa, SE Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Trans Seram-Piru, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Drs. Silehu Achmad Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Trans Seram-Piru, Provinsi Maluku 1  Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Drs. James Sahusilawane Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Trans Seram-Piru, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Zefnath Laturumakina, SH Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Trans Seram-Piru, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Abd. Haris Kaliky, SH Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Pendidikan-Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Oktovianus F Tehusiajarana, ST Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat Kantor : Jl. Pendidikan-Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu VII; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 9 Juni 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 495/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 320/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa apabila ditelusuri tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu dapat diketahui dengan ditemukannya fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum berupa banyaknya coretan berulang-ulang pada semua dokumen disemua tingkat Penyelenggaran Pemungutan Suara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2  (DPT) yang penuh rekayasa, terdapat nama dan NIK ganda, pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang telah pindah Domisili tidak dicoret dari DPT; 2. Bahwa dalam praktiknya penyelenggara di tingkat TPS memberikan surat undangan lebih dari 1 (satu) kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang telah ditentukan; 3. Bahwa sisa surat suara tidak terpakai dan surat suara cadangan 2% dibagikan kepada sejumlah orang untuk dicoblos; 4. Bahwa terjadi pemusnahan Formulir ModelC1 Plano dari 6 TPS di Desa Luhu oleh Penyelenggara Pemilu; 5. Bahwa Para Teradu melakukan perubahan hasil pada Formulir Model C1 dan Formulir Model D-1 dialihkan dari perolehan suara calon lain untuk kemudian dimasukkan sebagai perolehan suara dari 5 calon yang semuanya berasal dari Desa Luhu, antara lain:  Bahtiar Rivai Payopo (Partai Golkar)  Salim Suneth (Partai Demokrat)  Abd. Rahim Waliulu (PKS)  Abdullah Sillehu (Partai Hanura)  Abd. Sukur Kaliky (PAN) 6. Bahwa meskipun diketahui adanya penggelembungan suara oleh PPS Desa Luhu dan PPK Kecamatan Huamual, berdasarkan laporan Masyarakat, namun Para Teradu tidak menentukan sikap malah membenarkan hal itu; 7. Bahwa penggelembungan di TPS-TPS dalam wilayah kerja PPS Desa Luhu dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, yang melibatkan seluruh penyelenggara disemua tingkatan oleh Para Teradu; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan 4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Fotokopi DPT Perbaikan Nik Model A-4; 2. P-2 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku; 3 3. P-3 Fotokopi Rekap, DPT hasil perbaikan dan rekap PPS; 4. P-4 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Desa Luhu; 5. P-5 Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil PPK Kecamatan Huamual; 6. P-6 Fotokopi Keberatan Saksi-saksi; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) 1. Bahwa tidak benar terdapat pencoretan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh penyelenggara pada semua tingkatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu (bukti T1: D1, DA1 sertifikat Kecamatan Huamual dan DB Kabupaten). Bahwa sekiranya terdapat coretan maka berdasarkan PKPU NO : 26 Tahun 2013, Tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Pasal 54 menyatakan bahwa ayat (1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat (3) dalam hal keberatan yang diajukan saksi/PPL sebagaimana ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga. Ayat (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua KPPS dan saksi yang hadir; 2. Bahwa tidak benar penetapan DPT penuh rekayasa. Dapat Kami jelaskan bahwa Proses penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 menyita waktu yang cukup panjang, penetapan DPT sebanyak 5 kali yaitu: a. Tanggal 12 Oktober 2013 Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 644/KPU/IX/2013, pleno penetapan DPT Pileg 2014 pertama,yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pimpinan Parpol. Pleno menetapkan jumlah DPT KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan untuk Kecamatan Huamual sebanyak 34.565 pemilih. Terhadap jumlah pemilih tersebut, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan data pemilih yang telah disahkan serta dalam bentuk Softcopy ke Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, pimpinan parpol untuk dilakukan koreksi terhadap data pemilih; b. Tanggal 1 November 2013, berdasarkan PKPU Nomor: 21 Tahun 2013, pleno penetapan DPT yang kedua. Pleno dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pimpinan Partai Politik. Pleno menetapkan jumlah DPT KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan untuk Kecamatan Huamual sebanyak 34.565 pemilih, sehingga DPT untuk Kecamatan Huamual belum mengalami perubahan. Terhadap jumlah pemilih tersebut, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan data pemilih yang telah disahkan serta dalam bentuk softcopy ke Panwaslu Kabupaten 4  Seram Bagian Barat, pimpinan parpol untuk dilakukan koreksi terhadap data pemilih; c. Tanggal 30 November 2013 pleno penetapan DPT yang ketiga berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 756/KPU/XI/2013, data pemilih untuk Kecamatan Huamual juga tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 34.565 pemilih; d. Tanggal 17 Januari 2014, Pleno penetapan DPT yang ke empat berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 858/KPU/XII/2013, DPT Kecamatan Huamual mengalami perubahan dari 34.565 pemilih menjadi 34.539 pemilih, ini karena hasil koreksi di lapangan yang dilakukan oleh PPS Desa Luhu yaitu pemilih yang sudah meninggal, alih profesi TNI/Polri dan pindah alamat; e. Tanggal 18 Maret 2014, berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 89/KPU/II/2014 pleno penetapan DPT KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan oleh KPU Provinsi, karena Komisioiner KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah dinyatakan demisioner karena telah habis masa bakti. Tidaklah benar jika Pengadu menyatakan penetapan DPT penuh dengan rekayasa. Bahwa semua data yang terkait data pemilih diproses secara berjenjang dari Penyelenggara Pemilu tingkat bawah, sehingga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berhak untuk mengoreksi tanpa sepengetahuan Penyelenggara Pemilu tingkat bawah; 3. Bahwa sampai dengan Rekapitulasi Suara ditingkat KPU Kabupaten, tidak terdapat satu keberatanpun terkait dalil Pengadu. Perlu Teradu tambahkan bahwa pembagian surat undangan kepada pemilih adalah kewenangan KPPS pada TPS masing-masing; 4. Bahwa dalil ini tidak benar, karena pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK maupun tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terkait dalil tersebut; 5. Bahwa pemusnahan Formulir Model C1 plano itu tidak benar. Dapat Kami jelaskan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, saksi parpol mengajukan keberatan terkait hasil penghitungan suara di Kecamatan Huamual. Seluruh saksi parpol menginginkan untuk Formulir Model C1 plano di buka. Untuk mencari kebenaran yang substansial, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian memerintahkan PPK Huamual untuk membuka dan menghitung Formulir Model C1 plano untuk seruh TPS di Kecamatan Huamual. Dan ketika Formulir Model C1 plano dibuka ternyata tidak ditemukan 2 (dua) buah Formulir Model C1 plano untuk Desa Luhu yaitu TPS 32 dan 33. Dengan tidak ditemukannya 2 buah Formulir Model C1 plano pada TPS di Desa Luhu tersebut, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian menanyakan kepada forum pleno tentang solusi penyelesaiannya. Jawaban Para Saksi bahwa untuk Formulir Model C1 plano yang hilang dilakukan penghitungan dengan menggunakan Formulir Model C1 Sertifikat. Selanjutnya Saksi Partai Golkar atas nama Sdr. Hendrik Seriholo menyarankan kepada KPU Kabupaten untuk membuat Berita Acara Kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh Para Saksi dan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat serta turut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian 5  Barat. Terhadap hasil penghitungan Formulir Model C1 plano dan C1 sertifikat, semua saksi menerimanya (bukti T3: BA Kesepakatan); 6. Bahwa Teradu membantah melakukan perubahan hasil pada model C1 dan model D-1 dialihkan dari calon lain ke 5 calon yang berasal dari Desa Luhu yaitu : Bahtiar Rivai Payapo (Partai Golkar), Salim Suneth (Partai Demokrat), Abd. Rahim Waliulu (PKS), Abdullah Silehu (Partai Hanura) dan Abd. Sukur Kaliky (PAN). Suara sah yang diperoleh ke lima calon tersebut adalah benar-benar hasil dari Pemilu Tanggal 9 April 2014, sebagaimana dibuktikan dengan telah dibukanya C1 Plano untuk seluruh TPS di Kecamatan Huamual (bukti T4 : C1 Plano); 7. Bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu terkait penggelembungan di TPS-TPS di Desa Luhu dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif. Teradu telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah memberi peringatan kepada PPK, PPS dan KPPS dalam bentuk Surat Edaran yang intinya seluruh penyelenggara tingkat bawah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan serta tetap menjaga indepensi sebagai Penyelenggara Pemilu. (Bukti T5: Surat Edaran KPU Kabupaten); 8. Bahwa terkait persoalan Dapil 4 (Kecamatan Huamual) Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian materi aduan yang diajukan saat ini, sudah diajukan oleh Sdr. Frans Matheos Purimahua SE Calegdari Partai Golkar ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dan telah diputuskan. Putusan MK nomor : 03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya. (bukti T6 : gugatan ke MK, Putusan MK); [2.4.2] Jawaban Teradu VI, Teradu VII (Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) 1. Bahwa berdasarkan dalil Pengadu terkait dengan coretan-coretan berulang-ulang pada semua dokumen di semua tingkatan Penyelenggara Pemungutan Suara, maka Teradu VI, dan VII menyampaikan bahwa benar ada terjadi pencoretan pada beberapa Dokumen, dan itu dilakukan oleh karena ada kesalahan penjumlahan maupun kesalahan penempatan angka pada kolom Berita Acara dan terjadi bukan pada semua Berita Acara di semua tingkatan Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai yang didalilkan Pengadu dan juga terkait permasalahan dimaksud tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik pada saat proses Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS, PPS dan PPK. 2. Bahwa adanya coretan-coretan berulang-ulang yang semata-mata dilakukan hanya untuk pembetulan/perbaikan, sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diterima oleh saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno dimaksud. 6 3. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Tugas dan Fungsi untuk mengawasi proses Tahapan Pemilihan Umum khususnya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Teradu VI, dan VII (Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) telah melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan, Peringatan Dini serta pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil pencermatan telah disampaikan sebagai temuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk ditindaklanjuti. (Bukti T-1 terlampir) 4. Bahwa yang didalilkan Pengadu pada pokok pengaduan poin 2 dan 3 terkait dengan Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS memberikan surat undangan lebih dari 1 (satu) kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang telah ditentukan dan sisa surat suara tidak terpakai dan surat suara cadangan 2 % dibagikan kepada sejumlah orang untuk dicoblos, pernah dilaporkan oleh saksi atas nama Moh Rum Sunneth melalui surat yang dikirim kepada Panwaslu Kecamatan Huamual dan diterima pada tanggal 17 April 2014. 5. Bahwa sesuai mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, dapat Teradu VI, dan VII (Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) sampaikanbahwa Pelapor tidak pernah datang untuk mengisi Formulir Penerimaan Laporan serta tidak pernah menyampaikan alat bukti maupun saksi. 6. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor (Moh Rum Sunneth), hanya menggambarkan secara umum pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan tidak menyebutkan orang atau pelaku secara spesifik serta saksi yang melihat/menyaksikan telah terjadi pelanggaran Pemilihan Umum. Laporan yang disampaikan telah melewati batas waktu penyampaian laporan yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa berdasarkan ketentuan peraturan tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga dapat Teradu sampaikan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur materiil maupun formil dari sebuah laporan dugaan pelanggaran sehingga laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. 7. Bahwa yang didalilkan Pengadu terkait dengan Pemusnahan Formulir C-1 Plano dari 6 (enam) TPS di Desa Luhu oleh Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat Teradu VI, dan VII (Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) sampaikan bahwa hanya 4 (empat) Formulir Model C-1 Plano yang hilang dan itu terjadi di Desa Luhu sebanyak 2 (dua) buah Formulir Model C-1 Plano dan di Desa Iha sebanyak 2 (dua) buah Formulir Model C-1 Plano sehingga total Formulir Model C-1 Plano yang hilang berjumlah 4 (empat) buah. 8. Bahwa hilangnya Formulir Model C-1 Plano baru diketahui pada saat dilakukannya penghitungan suara ulang sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, sehingga langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat atas persetujuan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat serta Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 7  untuk dilakukannya penghitungan suara ulang dengan menggunakan Formulir Model C-1 berhologram, dan hasil penghitungan suara ulang dapat diterima oleh Saksi Partai Politik yang hadir. 9. Bahwa selama proses Pemungutan dan perhitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dan PPS Desa Luhu, tidak ada satupun laporan maupun temuan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, Panwaslu Kecamatan Huamual dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) terkait dengan perubahan hasil pada formulir Model C1 dan Model D-1 dialihkan dari perolehan suara calon lain untuk kemudian dimasukan sebagai perolehan suara dari 5 calon yang semuanya berasal dari Desa Luhu; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Fotokopi DA-1 PPK Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; 2. T-2 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 3. T-3 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan di PPK Kecamatan Huamual, tertanggal 30 April 2014; 4. T-4 Fotokopi C1 Plano seluruh TPS Kecamatan Huamual; 5. T-5 Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 2 April 2014; 6. T-6 Fotokopi Gugatan Mahkamah Konstitusi an. Frans Matheos Purimahua, SE dan Putusan MK: 03-05-30/PHPU-DPR- DPRD/XII/2014; 7. T-7 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 56/PANWASLU-SBB/V/2013, tertanggal 22 Mei 2013; 8. T-8 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 93/PANWASLU-SBB/V/2013, tertanggal 5 September 2013; 9. T-9 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor:3/PANWASLU-SBB/I/2013, tertanggal 9 Januari 2014; 8 [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu 9 [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu terkait dengan banyaknya coretan berulang-ulang pada semua dokumen disemua tingkat Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang penuh rekayasa, terdapat nama dan NIK ganda, pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang telah pindah Domisili tidak dicoret dari DPT. Pengadu mengatakan bahwa sisa surat suara tidak terpakai dan surat suara cadangan 2% dibagikan kepada sejumlah orang untuk dicoblos. Para Teradu juga diduga menghilangkan Formulir Model C1 Plano dari 6 TPS di Desa Luhu oleh Penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa Para Teradu melakukan pengalihan suara kepada 5 Caleg yang semuanya berasal dari Desa Luhu. Pengadu mengatakan bahwa terjadi penggelembungan di TPS-TPS dalam wilayah kerja PPS Desa Luhu dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, yang melibatkan seluruh Penyelenggara Pemilu disemua tingkatan; [4.2] Menimbang jawaban Para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pengadu dan memberi keterangan bahwa Para Teradu telah melaksanakan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; [4.3] Menimbang bahwa Pengadu tidak hadir dalam persidangan DKPP RI di Bawaslu Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2014 setelah sebelumnya dilakukan pemanggilan secara patut dan layak, menunjukkan bahwa Pengadu tidak sungguh-sungguh dengan pengaduannya. Pengadu tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mempertahankan dan membuktikan dalilnya terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu. Oleh sebab itu pokok aduan Pengadu gugur dengan sendirinya atau dengan kata lain dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan Para Teradu dapat diterima; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

10 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV dan V atas nama Jafar Patty, SE., Syarif Hehanussa, SE., Drs. Silehu Achmad, Drs. James Sahusilawane, Zefnath Laturumakina, SH. selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, Teradu VI dan VII atas nama Abd. Haris Kaliky, SH. dan Oktovianus F Tehusiajarana, ST selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA 11  Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 12