Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 90/DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 174/I-P/L-DKPP/2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 90/DKPP- PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Abdul Muthalib Kaisupy, SH.I Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat/ Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Desa Waemital, Kec. Kairatu, Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Muhammad Sarman Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Desa Waemital, Kec. Kairatu, Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rusli Sijauta, SP Jabatan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Piru, Kec Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Jafar Patty, S.E Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Piru, Kec Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu II; 1  3. Nama : Josef. O. Pattipawae, S.H Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Piru, Kec Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Burhanuddin Tubaka, S.Sos Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Piru, Kec Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Drs. James Sahusilawane Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Alamat : Piru, Kec Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Memeriksa keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan Pengadu dan Teradu

Bahwa Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 174/I-P/L- DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 90/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut : ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU [2.1] Bahwa Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 19 Agustus 2013, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2 3. Bahwa Pengadu adalah Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengajukan saudara Abdul Muthalib Kaisupy, SH.I sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Daerah Pemilihan (DAPIL) IV, Nomor Urut-1, Kecamatan Huamual sebagaimana surat pencalonan Model BA, tanggal 9 April 2013; 4. Bahwa pokok pengaduan Pengadu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03/KEP/KPU-029-43365/VII/2013 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 19 Juli 2013; 5. Bahwa perbuatan Para Teradu yang tidak mengakomodir saudara Abdul Muthalib Kaisupy, SH.I dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat (ijasah), tidak saja merugikan Pengadu selaku Partai politik, tetapi juga Hak Kontitusional saudara Abdul Muthalib Kaisupy, SH.I sebagai Warga Negara, baik moril maupun materiil, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk dipilih (the right to be candidate) yang merupakan Hak Asasi Manusia, dan dijamin secara tegas didalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945, selain itu tindakan Teradu tersebut juga melanggar asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, yaitu Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil. 6. Bahwa Para Teradu, sebagai Penyelenggara Pemilu tidak menunjukan sifat Profesionalisme, sehubungan dengan Tahapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang diajukan oleh Pengadu sebagai Pimpinan Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan, Kabupaten Seram Bagian Barat) yang dapat kami rinci sebagai berikut; a. Bahwa Abdul Muthalib Kaisupy, SH.I adalah Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2009-2014, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang juga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2014-2019, yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat, Daerah Pemilihan (DAPIL) IV, Nomor Urut-1, Kecamatan Huamual. b. Bahwa salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah Tamatan serendah-rendahnya SMU/dan atau sederajat c. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1 Tahun 2012 tentang, Pengesahan Foto Copy Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar pada 3  Satuan Peendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam di Lingkungan Kementerian Agama tanggal 16 April 2012, Pasal 3 ayat (2) menyatakan “penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijasah/STTB pada satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan kementerian agama oleh kepala satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan kementerian agama yang bersangkutan apabila Ijasah/STTB yang asli hilang/rusak/musnah dengan mengetahui Kepala Kantor Wilayah Provinsi”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (5) menyatakan “apabila satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan kementerian agama telah tidak beroperasi atau telah ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijasah/STTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi” d. Bahwa sehubungan dengan hilang/musnah ijasah PGAN milik Abdul Muthalib Kaisupy, SH.I pada saat konflik kemanusiaan melanda Provinsi Maluku Tahun 1999, atas permohonan Pengadu I kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor;WV/3-d/PP.01.1/2003 tanggal 13 Desember 2003, yang didasarkan pada Surat Keterangan Kepolisian Nomor; Pol.SK/32/VII/2003/RESKRIM tanggal 17 Juli 2003, dan Surat Keterangan Pengganti Ijasah sebagaimana dimaksud telah dinyatakan Sah dan diterima oleh Para Teradu ketika Pengadu selaku Partai Politik mencalonkan Pengadu I sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2009-2014. e. Bahwa ketika Para Pengadu kembali mendaftarkan Pengadu I sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2014-2019, dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), Para Teradu meminta Pengadu I untuk memperbaiki Surat Keterangan Pengganti Ijasah, kemudian Pengadu I melalui surat tertanggal 20 Mei 2013 mengajukan permohonan Perbaikan Surat Keterangan Pengganti Ijasah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor; Kw.25.3/1/PP.01.1/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hal mana KPU Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat Nomor : 25/KPU-029-433645/V/2013, perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten SBB tanggal 8 Mei 2013, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik beserta lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model BB-12 tanggal 7 April 2013, telah menyatakan Pengadu I Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan kata lain saudara ABDUL MUTHALIB 4  KAISUPY, SH.I, telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Para Teradu, sebelum Pengadu selaku Partai Politik mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (Formulir Model BA). f. Bahwa kemudian Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor: Kw.25.3/1/PP.01.1/2013 tanggal 21 Mei 2013 secara sepihak tanpa dikonfirmasi sebelumnya, diklarifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku berdasarkan surat Nomor: Kw.25.1/4/HK.00/396/ 2013 tanggal 04 Juni 2013. g. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku setelah mendengar keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pengadu I, berdasarkan surat Nomor; Kw.25.1/4/HK.00/401/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, telah membatalkan surat Nomor; Kw.25.1/4/HK.00/ 396/2013 tanggal 04 Juni 2013. 7. Bahwa Para Teradu telah dengan sengaja melanggar Hak Konstitusional dan menghilangkan Hak Pengadu I selaku Warga Negara untuk dipilih, dengan diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03/KEP/KPU-029-43365/VII/2013 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 19 Juli 2013. 8. Bahwa perbuatan Para Teradu dengan mengabaikan serta tidak mempertimbangkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor; Kw.25.1/4/HK.00/401/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Klarifikasi, yang telah membatalkan surat Nomor; Kw.25.1/4/HK.00/396/2013 tanggal 04 Juni 2013, meskipun masih terdapat cukup waktu sebelum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03/KEP/KPU-029-43365/VII/2013 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 19 Juli 2013 merupakan tindakan tidak proporsional dan pelanggaran terhadap kode etik. 9. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 03/KEP/KPU-029-43365/VII/2013 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Pengadu telah mengajukan Permohonan ke Bawaslu Provinsi Maluku melalui permohonan tertanggal 26 Juli 2013 dan Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor: 01/SP-2/Set.Bawaslu-Prov.Mal/VII/2013 tanggal 07 Agustus 2013, telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut : 5  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 03/KEP/KPU-029-43365/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014. 3. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengakomodir Pihak Terkait atas nama ABDUL MUTHALIB KAISUPY, SH.I dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil SBB 4. 4. Putusan ini terakhir dan mengikat Para Pihak untuk melaksanakannya. Bahwa Keputusan Sengketa Nomor : 01/SP-2/Set.Bawaslu-Prov.Mal/VII/2013 tersebut, sampai dengan pengaduan ini diajukan tidak ditanggapi dan dilaksanakan oleh Teradu. 10. Bahwa dari uraian diatas, ditemukan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Seram Bagian Barat. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu I menyampaikan kesimpulan tertulis dari pengaduan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan Pengadu I sebagai bakal calon legislatif Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Persatuan Pembangunan; 2. Bahwa sikap Para Teradu yang tidak menindaklanjuti keputusan sengketa Bawaslu Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-Prov.Mal/VII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 merupakan sikap yang tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu 3. Bahwa Para Teradu melanggar Pasal 7 huruf d dan Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 6  1. Menerima Pengaduan ini untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, bersalah telah melanggar asas penyelenggara Asas Profesionalitas dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan Pengadu I sebagai bakal calon legislatif Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Persatuan Pembangunan; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu. [2.4] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Buku Rapor PGAN Ambon atas nama Abd. Muthalib Kaisupy dengan Nomor Induk 2590; 2. Bukti P-2 : Bukti Setoran SPP Tahun 1988/1989 Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ambon atas nama Abd. Muthalib Kaisupy tertanggal 5 September 1988 3. Bukti P-3 : Daftar nama mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ambon Jurusan Perdata Pidana Islam tertanggal 28 September 1988; 4. Bukti P-4 : Absensi mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ambon Jurusan Perdata Pidana Islam mata kuliah Ushul Fiqh Tahun Akademi 1988/89; 5. Bukti P-5 : Daftar peserta Ujian Mata Kuliah Kriminologi Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ambon Jurusan Perdata Pidana Islam Tahun Akademi 1991/92; 6. Bukti P-5 : Absensi mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ambon Jurusan Perdata Pidana Islam mata kuliah PIH/PTHI Tahun Akademi 1988/89; 7. Bukti P-7 : Formulir Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil 4 Kecamatan Huamual dari Partai Persatuan Pembangunan; 8. Bukti P-8 : Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 81/KPU-029-433645/VII/2013 kepada Pimpinan Partai Politik Partai Pesatuan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 19 Juli 2013 perihal Penyampaian Surat Keputusan; 9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat Nomor 03/KEP/KPU-029- 433645/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014; 7 10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: WV/3- d/PP.01.1/ /2003 atas nama Abd. Muthalib Kaisupy tertanggal 13 Desember 2003; 11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Maluku Tengah tanggal 17 Juli 2003; 12. Bukti P-12 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kanwil Provinsi Maluku Nomor: KW.25.03/5/PP.00/01/2009 tanggal 5 Mei 2009; 13. Bukti P-13 : Surat Abd. Muthalib Kaisupy kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Agama Provinsi Maluku tanggal 20 Mei 2013; 14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: Kw.25.3/1/PP.01.1/265/2013 atas nama Abd. Muthalib Kaisupy tanggal 21 Mei 2013; 15. Bukti P-15 : Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25/KPU-029-433645/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. SBB; 16. Bukti P-16 : Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor: Kw.25.1/4/HK.00/396/2013 kepada Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 04 Juni 2013 perihal Klarifikasi; 17. Bukti P-17 : Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor: Kw.25.1/4/HK.00/401/2013 kepada Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 07 Juni 2013 perihal Klarifikasi; 18. Bukti P-18 : Tanda Terima Dokumen Nomor 46/KPU-029- 433645/VI/2013 dan Nomor 52/KPU-029-433645/VI/ 2013; 19. Bukti P-19 : Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat kepada DPC PPP Kabupaten SBB Nomor 53/KPU-029-433645/ VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi; 20. Bukti P-20 : Formulir Model C-14 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu-Partai Politik- Nomor 085/EK/DPC-SBB/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Seram Bagian Barat Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab Seram Bagian Barat Pemilihan Umum 8  Tahun 2014; 21. Bukti P-21 : Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-Prov-Mal/ VII/2013 tanggal 7 Agustus 2013; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tidak diakomodimya Sdr. Abdul Muthalib Kaisupy dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil SBB 4 (Huamual) karena yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat melengkapi persyaratan "tingkat pendidikan" yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah atau STTB atau Syahadah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2. Bahwa tidak dimasukan fotocopy ijazah PGA atas nama Abdul Muthalib Kaisupy karena ijazah asli yang bersangkutan telah hilang pada tahun 2003 sehingga untuk melengkapi persyaratan pendidikan disertakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. WV/3-d/PP.01.1/ ... /2003 bertanggal 13 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Talib Lauri selaku Kepala Bidang MAPENDAIS-KANWIL DEP. AGAMA Provinsi Maluku. 3. Bahwa Surat Keterangan sebagaimana disebutkan pada angka (2) kemudian dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: KW.25.3/1/PP.01.1/265/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Fecal Musaad, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. 4. Bahwa baik Surat Keterangan tersebut pada angka (2) maupun pada angka (3) tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam No. 1 Tahun 2012 sehingga dikembalikan untuk diperbaiki, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan DPC Partai Persatuan Pembangurian Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melengkapi fotocopy ijazah PGA atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah PGA yang diterbitkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan Klarifikasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan hasil Klarifikasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku No. KW.25.2/4/HK.00/396/2013 tanggal 04 Juni 2013 perihal Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi tanggal 31 Me] 2013 serta Surat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku tanggal 07 Juni 2013 No. KW.25.1/4/HK.00/401/2013 perihal Klarifikasi. 9 6. Bahwa Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri telah ditutup sehingga segala administrasi dan kewenangan dijalankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, maka Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah menjadi wewenang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku; 7. Bahwa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang Hilang/Rusak dengan berpedoman kepada Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 1 Tahun 2012, sehingga setelah membatalkan Kedua Surat Keterangan pada angka (2) dan angka (3) dengan Surat Klarifikasi tanggal 04 Juni 2013 No. KW.25.1/4/HK.00/396/ 2013 dan Berita Acara Klarifikasi tanggal 31 Mei 2013, segera menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Abdul Muthalib Kaisupy sesuai bukti-bukti yang dimiliki agar dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sebelum tahapan Pemilu (DCS) berakhir. [2.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 03/KEP/KPU-029- 433645/VIII/ 2013 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014; 2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 05/KEP/KPU-029- 433645/VIII/ 2013 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03/Kep/Kpu- 029-433645/VII/2013 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 17 Agustus 2013; 3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 06/KEP/KPU-029- 433645/VII/ 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 4. Bukti T-4 : Form Model BE Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat; 10  5. Bukti T-5 : Form Model BE Daftar Calon Sementara Perubahan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat; 6. Bukti T-6 : Form Model BE1 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat; [2.7] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Para Teradu; [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.2.1] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 11  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.2.2] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.2.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.2.4] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.3] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; [3.4] Menimbang bahwa Para Pengadu mengadukan Para Teradu karena tidak meloloskan Pengadu I Abd. Muthalib Kaisupy sebagai Calon Anggota Legislatif dan tidak memasukkan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil 4 dari Partai Persatuan Pembangunan. [3.5] Menimbang bahwa Para Pengadu mendalilkan tindakan Para Teradu yang tidak meloloskan dirinya sebagai Calon Angggota Legislatif Kabupaten Seram Bagian Barat dengan alasan tidak terpenuhinya persyaratan ijazah sebagai tindakan yang tidak 12 berdasar pada hukum. Pengadu menjelaskan bahwa ijazah PGAN Ambon yang dimilikinya hilang/rusak pada saat terjadi konflik kemanusiaan di Ambon. Selain itu, PGAN Ambon tempat Pengadu I menempuh pendidikan saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dalam kondisi demikian maka Pengadu berpendapat seharusnya Para Teradu merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1 Tahun 2012 tentang, Pengesahan Foto Copy Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar pada Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam di Lingkungan Kementerian Agama tanggal 16 April 2012, Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa “apabila satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan kementerian agama telah tidak beroperasi atau telah ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijasah/STTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi”; [3.6] Menimbang bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Ambon telah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: Kw.25.3/1/PP.01.1/265/ 2013 atas nama Abd. Muthalib Kaisupy tanggal 21 Mei 2013 yang diperkuat dengan Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor: Kw.25.1/4/HK.00/401/2013 kepada Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 07 Juni 2013 perihal Klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Abd. Muthalib Kaisupy adalah benar tercatat sebagai siswa PGAN Tulehu dan dinyatakan lulus pada tahun 1988; [3.7] Menimbang bahwa Para Pengadu telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa mengenai hal tersebut di atas kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku dan telah diputuskan melalui Surat Keputusan Sengketa Nomor 01/SP- 2/Set.Bawaslu-Prov.Mal/VII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 03/KEP/KPU-029-43365/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 serta mengakomodir Pihak Terkait atas nama ABDUL MUTHALIB KAISUPY, SH.I dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil SBB 4; [3.8] Menimbang bahwa Para Teradu telah melaksanan Keputusan Sengketa Bawaslu Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-Prov.Mal/VII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 05/KEP/KPU-029-433645/VIII/2013 tentang Pembatalan Surat 13 Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03/Kep/Kpu-029- 433645/VII/2013 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 17 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 06/KEP/KPU-029-433645/VII/ 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 yang di dalamnya mengakomodir Pengadu I dalam DCS dan DCT Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil 4 Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan. Sikap KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan sengketa Bawaslu dimaksud merupakan bentuk penghormatan terhadap penyelenggara Pemilu yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa Pemilu sehingga dugaan pelanggaran kode etik oleh Para Teradu sebagaimana dimaksud pasal 7 hurub d dan Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan demikian tidak terbukti.

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan: [4.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Rusli Sijauta, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, Teradu II Jaffar Patty, S.E., Teradu III Josef. O. Pattipawae, S.H., Teradu IV Burhanuddin Tubaka, S.Sos, dan Teradu V Drs. James Sahusilawane selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 14 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum [yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota] pada hari Selasa tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya, dan Teradu dan/atau Kuasanya. KETUA ttd Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15