Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 116/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 122/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 116/DKPP-PKE- VII/2018 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1]PENGADU 1. Nama : H. Rayesnan Pekerjaan/Lembaga : PNS/Bakal Calon Bupati Barito Timur Alamat : Jalan Kinibalu, Komplek Kantor PPP, Nomor 16 B, Kota Palangka Raya, Provinsi kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu I 2. Nama : Marcopolo Pekerjaan/Lembaga : Bakal calon Wakil Bupati Barito Timur Alamat : Jalan kaladan, RT 17 RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Dusun Selatan, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu II Selanjutnya Pengadu I dan Pengadu II disebut sebagai-----------para Pengadu

[1.2] TERADU 1. Nama : Zainal Hamli Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU kabupaten Barito Timur Alamat : Jalan jenderal Ahmad Yani, Nomor 43, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I 2. Nama : M Abdul Hanif Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Barito Timur Alamat : Jalan jenderal Ahmad Yani, Nomor 43, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II 3. Nama : Andy Amyanu G Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Barito Timur Alamat : Jalan jenderal Ahmad Yani, Nomor 43, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III 4. Nama : Roket Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Barioto Timur Alamat : Jalan jenderal Ahmad Yani, Nomor 43, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu IV 5. Nama : Daniwandra Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Barito Timur Alamat : Jalan Ahmad Yani, Km 2, Nomor 62, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu V 6. Nama : Feryanto Marthen Panggalaha Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur Alamat : Jalan Ahmad Yani, Km 2, Nomor 62, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu VI 7. Nama : Fajarul Hayat Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur Alamat : Jalan Ahmad Yani, Km 2, Nomor 62, Mungkur Kandangan, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu VII Selanjutnya Teradu I s.d VII disebut sebagai------------------------ Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa para Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 122/I-P/L-DKPP/2017 tertanggal 9 Mei 2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 116/DKPP-PKE-VII/2018; yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Amar Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 angka 3 (tiga) berbunyi: Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; 2. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP tersebut, pada tanggal 24 April 2018 KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-KAB/IV/2018, tentang penerimaan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo, tetapi tidak pernah menyampaikan, memberitahukan, dan/atau mengumumkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan - Marcopolo; 3. Bahwa Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati mengatakan partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita Acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. Namun KPU kabupaten Barito Timur hanya membuat “berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Barito Timur” secara sepihak tanpa menghadirkan dan menerima berkas Pasangan Calon H Rayesnan dan Marcopolo; 4. Bahwa pertimbangan putusan DKPP mengatakan tindakan KPU Kabupaten Barito Timur tidak mengeluarkan Berita Acara dan tidak melakukan pemeriksaan berkas para Pengadu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. KPU kabupaten Barito Timur secara etika melanggar prinsip kepastian hukum baik terhadap tegaknya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 maupun bagi para Pengadu yang seharusnya telah mendapatkan kepastian hukum berkas dokumen pencalonan sejak tanggal 10 Januari 2018 apakah memenuhi syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dilakukan verifikasi administrasi. KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan BA secara sepihak dan tidak menerima berkas Pasangan Calon H Rayesnan dan Marcopolo merupakan tindakan yang tidak mematuhi putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE- VII/2018 dan tidak memahami secara utuh mekanisme dan prosedur tahapan penerimaan syarat dukungan pasangan calon; 5. Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 berbunyi: Dalam menerima pendaftaran Bakal pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota bertugas: a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan; b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a; c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu: 1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan 2. Keabsahan dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepngurusan partai politik tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau 3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota. d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan tanda terima pendaftaran formulir model TT.1-KWK, yang berisi: 1. Nama partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon; 2. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 3. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi atau pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota , yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat; 4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; 5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan bakal pasangan calon,; dan 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, KPU kabupaten Barito Timur seharusnya melakukan verifikasi administrasi , meneliti, dan menerima berkas pasangan calon H Rayesnan dan Marcopolo, namun KPU justru bertindak sebaliknya. Bahwa Teradu I, II, III, dan IV melanggar Pasal 6 ayat (1), pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedomaan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 6. Bahwa atas tindakan KPU kabupaten Barito Timur, para Pengadu melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Barito Timur pada tanggal 27 April 2018 dengan nomor register 03/LP/PB/Kab.Bartim/21.03/IV/2018 pokok laporan berupa dugaan: 1. KPU Kabupaten Barito Timur tidak pernah menyampaikan , memberitahukan dan/atau mengumumkan kepada bakal pasangan calon Bupati Barito Timur H Rayesnan dan marcopolo dalam hal melaksanakan Perintah DKPPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 2. Tidak melaksanakan amar putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 angka 3; 7. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 Panwaslu Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 Perihal tindak lanjut laporan H Rayesnan dan Marcopolo: Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tidak dapat memutuskan terkait masalah BA yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur karena bukan kewenangan Panwas Kabupaten Barito Timur. Hal tersebut merupakan Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018. Untuk itu disarankan bagi Pelapor/Pengadu untuk menanyakan langsung kepada KPU kabupaten Barito Timur perihal Berita Acara tersebut, serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DKPP; 8. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa pemilu telah mengatur bahwa yang menjadi objek penyelesaian sengketa di Bawaslu adalah Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Seharusnya Panwas Kabupaten Barito Timur melakukan proses penyelesaian sengketa tersebut bukan malah menyatakan tidak dapat memutuskan terkait masalah Berita Acara yang diterbitkan KPU Kabupaten BaritoTimur. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, II, III, dan IV terbukti bersalah karena tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 18 April 2018; 3. Menyatakan Teradu I, II, III, dan IV terbukti bersalah karena telah dua kali tidak melaksanakan menreima dan/atau mengeluarkan Berita Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; 4. Menghukum Teradu I, II, III, dan IV dengan pemberhentian tetap sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Timur; 5. Memerintahkan KPU kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara penerimaan Berkas pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (8) peraturan Kpu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 6. Memerintahkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur; 7. Mneghukum Teradu V, VI, dan VII dengan pemberhentian tetap sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur; atau 8. Jika DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No Kode Bukti Uraian 1. P-1 Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 18 April 2018 2. P-2 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 68/PL.03.2- BA/6213/KPU-KAB/IV/2018, tentang penerimaan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo tanggal 24 April 2018 3. P-3 Laporan Pelanggaran pemilihan Nomor penerimaan laporan: 03/LP/PB/Kab. Bartim/21.03/IV/2018 4. P-4 Surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 Perihal tindak lanjut laporan H Rayesnan dan Marcopolo tanggal 3 Mei 2018. [2.4] Saksi Pengadu Bahwa para Pengadu mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: Saksi I a.n Ardiansyah 1. Saksi mengetahui dan menyaksikan saat Pengadu datang ke Panwas ketika tidka menerima keputusan (BA) dari KPU Kabupaten Barito Timur; 2. Saksi mengetahui bahwa kemudian KPU kabupaten Barito Timur mengeluarkan BA tetapi tidak sesuai dengan keinginan Pengadu; 3. Saksi Melihat reaksi Pengadu saat mengetahui bA tersebut tidak sesuai harapan Pengadu; 4. Bahwa Ketua dan Sekretaris DPD PAN kabupaten Barito Timur tidak hadir saat pendaftaran Pengadu ke KPU kabupaten Barito Timur; 5. Saksi mendampingi Pengadu datang ke Panwas pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi II a.n Saifullah 1. Saksi tidak pernah mendengar suara miring yang bersifat intimidatif bahwa para pengadu selaku bapaslon hanya akal-akalan dan menerima uang; 2. Saksi pernah mendengar bahwa para pengadu selaku Bapslon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur gugur karena dizalimi oleh KPU Kabupaten Barito Timur; 3. Bahwa Saksi tidak mlihat langsung kejadian; 4. Saksi tidak pernah hadir mendampingi para Pengadu; [2.5] JAWABAN TERADU Dalam sidang DKPP, para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut: [2.5.1] Jawaban Teradu I, II, III, dan IV 1. Bahwa berdasarkan putusan DKPP Nomor: 41/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibacakan pada tanggal 18 April 2018, khususnya poin 3 (tiga) memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan berkas pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan. 2. Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 117/PL.03.2- SD/62/Prov/IV/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 41/DKPP-PKE-VII/2018 dan peringatan keras. Angka 4 (empat) berbunyi: Terkait dengan angka 1 tersebut juga, kami memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur segera melaksanakan poin 3 (pada memutuskan) dari keputusan DKPP dimaksud, untuk menerbitkan berita acara penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan. 3. Bahwa untuk menindak lanjuti putusan DKPP tersebut, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi Partai Politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP/Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. 4. Putusan DKPP itu secara jelas dan tegas memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara berdasarkan pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tidak menyebutkan pasal lain dan tidak ada pernyataan agar KPU Kabupaten Barito Timur menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan pasangan calon. Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, KPU Kabupaten Barito Timur telah mengeluarkan dan menyerahkan Berita Acara Nomor : 68/PL.03.2-BA-6213/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penerimaan berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo, yang ketika bakal pasangan calon tersebut mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018 belum diberikan Berita Acara penerimaan berkas/dokumen pendaftaran. Kesimpulan Jawaban Teradu I, II, III, dan IV 1. Bahwa berdasarkan putusan DKPP Nomor: 41/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibacakan pada tanggal 18 April 2018, khususnya poin 3 (tiga) memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan berkas pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo dan Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 117/PL.03.2- SD/62/Prov/IV/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 41/DKPP-PKE-VII/2018 dan peringatan keras. Angka 4 (empat) surat tersebut berbunyi: Terkait dengan angka 1 tersebut juga, kami memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur segera melaksanakan poin 3 (pada memutuskan) dari keputusan DKPP dimaksud. Mengingat dan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Barito Timur tidak bisa menerima kembali pendaftaran karena hal itu justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur merupakan bukti bahwa bakal pasangan calon yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sehingga statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS). [2.5.2] Jawaban Teradu V dan VI 1. Pada tanggal 21 April 2018, Pengadu H. Rayesnan datang ke Kantor Panwas Barito Timur dengan maksud menyampaikan salinan putusan DKPP Nomor : 41/DKPP-PKE-VII/2018 beserta dengan Surat Pengantar. Dengan harapan Panwas Kabupaten Barito Timur mengingatkan Pihak KPU Kabupaten Barito Timur agar dapat melaksanakan amar Putusan DKPP Nomor : 41/DKPP- PKE-VII/2018 (Bukti T-1). 2. Pada tanggal 22 April 2018, Panwas Kabupaten Barito Timur Menanggapi surat terkait Putusan DKPP dari Pengadu H. Rayesnan. Sebagai bentuk Pengawasan tersebut Panwas Kabupaten Barito Timur menindaklanjuti dengan Menerbitkan surat kepada Pihak KPU Kabupaten Barito Timur dengan Surat Nomor : 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018. (Bukti T-2). 3. Pada tanggal 24 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Menerbitkan Berita Acara (BA) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Timur H. Rayesnan – Marcopolo. Nomor : 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-Kab/IV/2018 (Bukti T-3). 4. Pada tanggal 27 April 2018 Pukul 18.00 WIB, H. Rayesnan, S.E., M.AP dan Marcopolo R.G., S.H. Mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Barito Timur dengan maksud melaporkan Pihak KPU Kabupaten Barito Timur dengan Laporan Nomor : 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018 (Bukti T-4, T-5). 5. Pada tanggal 03 Mei 2018, Panwas Kabupaten Barito Timur Menerbitkan surat Perihal Tindak Lanjut Laporan Sdr. H. Rayesnan, S.E.,M.AP dan Sdr. Marcopolo R.G., S.H. dengan Nomor : 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 (Bukti T-6). 6. Pada tanggal 09 Mei 2018, Panwas Kabupaten Barito Timur diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dengan Pengaduan atas Nama H. Rayesnan, S.E., M.AP dan Marcopolo R.G., S.H. No. 122/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 116/DKPP-PKE-VII/2018 (Bukti T-7). 7. Bahwa Panwas Kabupaten Barito Timur telah menjalankan Tugas dan Wewenang dalam hal mengawasi Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE- VII/2018 dengan dasar hukum sebagai berikut:  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang,  Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; Pasal 39 Ayat (4) : Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi Pelaksanaan Putusan DKPP.  Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Pasal 35 Ayat (3), Bawaslu dan Pengawas Pemilihan Umum mengawasi atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Putusan DKPP.  PUTUSAN DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 Pada (Angka 5) yang berbunyi “Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.” 8. Terhadap Permasalahan yang terjadi antara Pengadu dan KPU, Teradu V dan VI menjelaskan sesuai dengan Pengawasan yang dilakukan. 9. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2018, (Hari yang Ke-6) setelah di bacakannya Putusan DKPP, Pihak KPU Kabupaten Barito Timur Menerbitkan Berita Acara (BA) Sesuai Batas Waktu yang ditentukan pada Putusan DKPP tersebut Yaitu 7 (Tujuh) Hari. 10. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2018, H. Rayesnan dan Marcopolo mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Barito Timur dengan maksud melaporkan Pihak KPU Kabupaten Barito Timur. 11. Terhadap laporan PENGADU tersebut Teradu V dan VI menyampaikan Bahwa Panwas Kabupaten Barito Timur tidak dapat Memberikan Keputusan terkait Perbedaan Pandangan Antara Pengadu dan KPU Kabupaten Barito Timur terhadap Berita Acara (BA) tersebut, karena bukan kewenangan Panwas Kabupaten Barito Timur, dan Panwas Kabupaten Barito Timur tidak Bisa Mengintervensi KPU Kabupaten Barito Timur Perihal Berita Acara (BA) tersebut, Karena KPU Kabupaten Barito Timur Memiliki Aturan sendiri Perihal Penerbitan Sebuah Berita Acara (BA). Jadi menurut Teradu V dan VI, Lembaga yang Lebih berhak Menentukan tepat atau tidak tepatnya penerbitan Berita Acara (BA) oleh KPU Kabupaten Barito Timur sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 adalah dKPP. 12. Maka apa yang didalilkan oleh Pengadu dalam pengaduanya dengan menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur sebagai Teradu V dan VI tidak melakukan tindakan aktif dalam pengawasan adalah sangat tidak mendasar serta mengada-ada. Sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. [2.5.3] Jawaban Teradu VII 1. Pada tanggal 18 April 2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mengeluarkan surat putusan nomor 41/DKPP-PKE- VII/2018 dengan amar putusan; a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; b. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Zainal Hamli, Teradu II M. Abdul Hanif, Teradu III Andy Amyanu G, Teradu IV Elviani, dan Teradu V Roket selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Barito Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; c. Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; d. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan e. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 2. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pasangan bakal calon H. Rayesnan dan Marcopolo datang ke kantor Panwas Kabupaten Barito Timur untuk menyerahkan Salinan Putusan DKPP RI nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 dengan maksud Panwaslih mengawasi pelaksanaan putusan DKPP RI agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Timur. 3. Pada tanggal 22 April 2018 Panwas mengeluarkan surat nomor 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018 kepada KPU Kabupaten Barito Timur terkait menanyakan untuk memastikan apakah putusan DKPP RI nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 sudah dilaksanakan. 4. Pada tanggal 24 April 2018 KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno nomor 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-Kab/IV/2018 tentang penerimaan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H. Rayesnan-Marcopolo. 5. Pada tanggal 27 April 2018 bakal pasangan calon H. Rayesnan dan Marcopolo kembali datang ke Panwas Kabupaten Barito Timur untuk menyerahkan laporan keberatan dengan hasil Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur dengan penerimaan nomor laporan 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018. 6. Pada tanggal 3 Mei 2018 Panwas Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 terkait dengan tindak lanjut laporan saudara H. Rayesnan dan Marcopolo. 7. Terkait dengan hasil proses penyelesaian laporan nomor 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018 saat itu Teradu VII mempercayakan pada Teardu VI selaku Koordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran untuk mendalami kajian. Teradu VII disaat bersamaan melakukan beberapa kegiatan pengawasan Kampanye, Pengadaan dan Perencanaan Percetakan Surat Suara dan Perlengkapan lainnya di KPU Kabupaten Barito Timur mengingat Tugas Pokok dan Fungsi Teradu VII sebagai Koordiv. Pencegahan dan Hubal. 8. Kemudian setelah dilakukan pembahasan dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur untuk menentukan arah dan rekomendasi yang akan dikeluarkan, Teradu VII memiliki pandangan pribadi yang berbeda karena menurut Teradu VII Panwas membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Barito Timur untuk dilakukannya perbaikan kembali Berita Acara yang telah dikeluarkan KPU Kabupaten Barito Timur nomor 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-KAB/IV/2018 yaitu dengan cara: a. Menerima dan meneliti kembali berkas bakal pasangan calon H. Rayesnan dan Marcopolo sesuai dengan pasal 40 huruf a, b, dan c Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 b. Jika setelah dilakukannya pemerikasaan berkas KPU Kabupaten Barito Timur menyimpulkan secara kumulatif berkas tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka KPU Kabupaten Barito Timur menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan kedalam Berita Acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan sesuai dengan pasal 39 ayat 8 PKPU nomor 3 tahun 2017. 9. Setelah itu dikarenakan sifat dari kelembagaan Panwas dalam mengambil setiap keputusan jika tidak dapat disepakati dengan cara musyawarah maka akan diselesaikan dengan mennetukan suara terbanyak secara kolektif kolegial maka Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten barito Timur sepakat untuk mengeluarkan surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 yang ditujukan kepada saudara H. Rayesnan dan Marcopolo. 10. Terkait ketidakhadiran Teradu VII (tujuh) dalam sidang DKPP dikarenakan diminta untuk menghadiri acara Rakornas Bawaslu di jakarta, maka Teradu VII mendelegasikan staf Pencegahan dan Hubal a.n Novan Budiono untuk menjadi saksi dalam sidang DKPP tanggal 2 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. [2.6] PETITUM TERADU [2.6.1] Bahwa berdasarkan uraian diatas Teradu I, II, III, dan IV memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban Teradu I s.d IV untuk seluruhnya; 3. Memulihkan (Merehabilitasi) nama baik Teradu I s.d IV yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 oleh Pengadu; atau 4. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6.2] Bahwa berdasarkan uraian diatas Teradu V dan VI memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk Merehabilitasi Nama Baik Teradu V, dan VI; 3. Atau apabila Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.7] BUKTI TERADU [2.7.1] Bukti Teradu I, II, III, dan IV No Kode Bukti Uraian 1. T-1 Putusan DKPP RI Nomor : 41/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibacakan pada tanggal 18 April 2018; 2. T-2 Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 117/PL- 03.2-SD/62/Prov/IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 41/DKPP-PKE-VII/2018 dan peringatan keras; 3. T-3 Berita Acara Nomor : 68/PL.03.2-BA-6213/KPU- Kab/IV/2018 tentang Penerimaan berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo. [2.7.2] Bukti Teradu V dan VI No Kode Bukti Uraian 1. T-1 Salinan Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018; 2. T-2 Surat Panwas kepada KPU Kabupaten Barito Timur nomor 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018 tertanggal 22 April 2018; 3. T-3 Berita Acara Nomor: 68/PL.03.2-BA-6213/KPU- Kab/IV/2018 tentang Penerimaan berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo 4. T-4 Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018 a.n H Rayesnan tertanggal 27 April 2018; 5. T-5 Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018 a.n Marcopolo tertanggal 27 April 2018; 6. T-6 Surat Panwas Kabupaten Barito Timur Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 tertanggal 3 mei 2018 perihal Tindaklanjut Laporan H Rayesnan dan Marcopolo; [2.7.3] Bukti Teradu VII No Kode Bukti Uraian 1. T-1 Surat Pengantar H. Rayesnan kepada Ketua Panwas Kabupaten Barito Timur tanggal 21 April 2018 beserta lampiran putusan DKPP RI nomor 41/DKPP-PKE- VII/2018 2. T-2 Surat Panwas kepada KPU Kabupaten Barito Timur nomor 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018 3. T-3 Berita Acara KPU Kabupaten Barito Timur nomor 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-KAB/IV/2018 4. T-4 Laporan H. Rayesnan ke kantor Panwas dengan nomor 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018 5. T-5 Surat Panwas kepada H. Rayesnan nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP; dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu atas tindakan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Teradu I, II, II, dan IV mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-KAB/IV/2018 tentang Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo sebagai tindak lanjut Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 yang pada bagian amar angka 3 (tiga) memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Namun Teradu I, II, III, dan IV, semata-mata hanya mengeluarkan Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan para Pengadu. Para Pengadu menilai Teradu I, II, III, dan IV tidak memahami secara utuh amar putusan DKPP serta mekanisme dan prosedur tahapan penerimaan syarat dukungan pasangan calon. Yang mana berdasarkan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Teradu I, II, III, dan IV seharusnya melakukan verifikasi administrasi, meneliti, dan menerima berkas pasangan calon H Rayesnan dan Marcopolo, bukan sekadar secara formalitas mengeluarkan Berita Acara Penerimaan para Pengadu a.n Rayesnan dan Marcopolo . [4.1.2] Bahwa pada tanggal 27 April 2018 para Pengadu melapor kepada Teradu V, VI, dan VII selaku Panwas Kabupaten Barito Timur atas tindakan Teradu I, II, III, dan IV selaku KPU Kabupaten Barito Timur yang tidak secara penuh melaksanakan amar putusan DKPP. Laporan para Pengadu tersebut diberi Nomor registrasi 03/LP/PB/Kab.Bartim/21.03/IV/2018. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 Teradu V, VI, dan VII mengeluarkan surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Barito Timur tidak dapat memutuskan terkait masalah BA yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur karena bukan kewenangan Panwas Kabupaten Barito Timur. Selanjutnya dalam surat tersebut Teradu V, VI, dan VII menyarankan para Pengadu agar menanyakan langsung perihal BA tindak lanjut putusan DKPP kepada Teradu I, II, III, dan IV (KPU Kabupaten Barito Timur) serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DKPP. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak dalil aduan para Pengadu sebagai berikut: [4.2.1] Teradu I, II, III, dan IV menjelaskan bahwa amar Putusan DKPP Nomor: 41/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 18 April 2018 pada angka 3 (tiga) memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur untuk menerbitkan Berita Acara Penerimaan berkas pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur a.n Rayesnan dan Marcopolo. Putusan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat Nomor: 117/PL.03.2-SD/62/Prov/IV/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 41/DKPP-PKE-VII/2018 dan peringatan keras. Angka 4 (empat) surat tersebut berbunyi: “Terkait dengan angka 1 tersebut juga, kami memerintahkan KPU Kabupaten Barito Timur segera melaksanakan poin 3 (pada bagian Memutuskan) dari keputusan DKPP dimaksud”. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 Teradu I, II, III, dan IV menindaklanjuti Putusan DKPP dan amanat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 68/PL.03.2-BA-6213/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo. Teradu I, II, III, dan IV berkeyakinan telah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 yakni menerbitkan BA penerimaan berkas a.n Rayesnan dan Marcopolo. Teradu I, II, III, dan IV berkeyakinan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Putusan DKPP tidak menyebutkan pasal lain dan tidak ada pernyataan agar KPU Kabupaten Barito Timur menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan pasangan calon. Adapun dari segi waktu, penerbitan BA dilaksanakan tanggal 24 April 2018, hanya berjarak 6 (enam) hari dari pembacaan putusan DKPP sehingga tidak melampaui ketentuan batas maksimal yakni 7 (tujuh) hari. Teradu I, II, III, dan IV menegaskan tidak dapat menerima kembali pendaftaran karena hal itu justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur sekaligus merupakan bukti bahwa bakal pasangan calon Rayesnan dan Marcopolo secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sehingga statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berita Acara tersebut telah diberikan kepada Tim Penghubung/Liaison Officer (LO) pasangan Pengadu karena di saat bersamaan Pengadu I sedang berada di luar kota. [4.2.2] Teradu V dan VI menjelaskan bahwa Pengadu I Rayesnan telah dua kali mendatangi Panwas Kabupaten Barito Timur, yakni pada tanggal 21 April 2018 dan 27 April 2018. Kedatangan Pengadu I tanggal 21 April 2018 dalam rangka menyampaikan salinan putusan DKPP Nomor : 41/DKPP-PKE-VII/2018 beserta Surat Pengantar dengan harapan Panwas Kabupaten Barito Timur mengingatkan Pihak KPU Kabupaten Barito Timur agar dapat melaksanakan amar Putusan DKPP Nomor : 41/DKPP-PKE-VII/2018. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Panwas Kabupaten Barito Timur Menanggapi surat terkait Putusan DKPP dari Pengadu I Rayesnan tertanggal 21 April 2018. Sebagai bentuk Pengawasan tersebut Panwas Kabupaten Barito Timur menindaklanjuti dengan Menerbitkan surat kepada Pihak KPU Kabupaten Barito Timur dengan Surat Nomor: 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018 (Bukti T-2). Pada tanggal 24 April 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Menerbitkan Berita Acara (BA) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Timur H. Rayesnan dan Marcopolo Nomor: 68/PL.03.2-BA/6213/KPU- Kab/IV/2018. Adapun kedatangan Pengadu I pada tanggal 27 April 2018 didampingi Pengadu II Marcopolo dengan maksud melaporkan Pihak KPU Kabupaten Barito Timur dengan Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018. Pada intinya para Pengadu menilai tindak lanjut KPU Kabupaten Barito Timur tidak sesuai amar putusan DKPP karena hanya menerbitkan Berita Acara penerimaan berkas. Adapun penerimaan kembali dan pemeriksan berkas milik para Pengadu, tidak dilakukan. Bahwa Pada tanggal 3 Mei 2018, Teradu V, VI, dan VII selaku Panwas Kabupaten Barito Timur Menerbitkan surat Perihal Tindak Lanjut Laporan H. Rayesnan dan Marcopolo dengan Nomor: 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018. Teradu V dan VI menyampaikan Bahwa Panwas Kabupaten Barito Timur tidak dapat Memberikan Keputusan terkait Perbedaan Pandangan antara Pengadu dan KPU Kabupaten Barito Timur terhadap Berita Acara (BA) tersebut, karena bukan kewenangan Panwas Kabupaten Barito Timur, dan Panwas Kabupaten Barito Timur tidak Bisa Mengintervensi KPU Kabupaten Barito Timur Perihal Berita Acara (BA) tersebut. Teradu V dan VI menolak dalil para Pengadu yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur sebagai Teradu V dan VI tidak melakukan tindakan aktif dalam pengawasan. Pokok aduan tersebut menurut Teradu V dan VI sudah semestinya ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. [4.2.3] Bahwa Teradu VII menyerahkan jawaban tertulis tersendiri kepada DKPP. Dalam hal kedatangan Pengadu I sebanyak dua kali ke Kantor Panwas Kabupaten Barito Timur beserta tindak lanjut berupa dua surat Panwas Kabupaten Barito Timur Nomor 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018 tertanggal 22 April 2018 dan Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018 perihal Tindaklanjut Laporan H Rayesnan dan Marcopolo. Jawaban Teradu VII memiliki kesamaan dengan jawaban Teradu V dan VI. Bahwa Terkait dengan hasil proses penyelesaian laporan nomor 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018 saat itu Teradu VII mempercayakan pada Teradu VI selaku Koordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran untuk mendalami kajian. Teradu VII disaat bersamaan melakukan beberapa kegiatan pengawasan Kampanye, Pengadaan dan Perencanaan Percetakan Surat Suara dan Perlengkapan lainnya di KPU Kabupaten Barito Timur mengingat Tugas Pokok dan Fungsi Teradu VII sebagai Koordiv. Pencegahan dan Hubal. Teradu VII menjelaskan lebih detail perihal pembahasan dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur untuk menentukan arah dan rekomendasi yang akan dikeluarkan sebagai tindak lanjut laporan Pengadu I dan II. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan, Teradu VII memiliki pandangan pribadi yang berbeda yakni seyogianya KPU kabupaten Barito Timur menerima dan meneliti kembali berkas bakal pasangan calon H. Rayesnan dan Marcopolo sesuai dengan pasal 40 huruf a, b, dan c Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017. Berhubung sifat dari kelembagaan Panwas dalam mengambil setiap keputusan jika tidak dapat disepakati dengan cara musyawarah diselesaikan dengan menentukan suara terbanyak secara kolektif kolegial maka Teradu V, VI, dan VII sepakat untuk mengeluarkan surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018 yang ditujukan kepada Pengadu I Rayesnan dan Pengadu II Marcopolo. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa secara kronologis, Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Pengadu I datang ke Kantor Panwas Kabupaten Barito Timur untuk mengantar salinan putusan DKPP. Hari Minggu tanggal 22 April 2018 Panwas Kabupaten Barito Timur mengirim surat kepada KPU Kabupaten Barito Timur untuk mempertanyakan tindak lanjut putusan DKPP. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 KPU Provinsi Kalimantan Tengah berkirim surat kepada Teradu KPU Kabupaten Barito Timur memerintahkan tindak lanjut putusan DKPP. Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 KPU Kabupaten Barito Timur menerbitkan Berita Acara (BA) sebagaimana diamanatkan dalam amar putusan DKPP. BA tersebut diserahterimakan pada LO/Liaison Officer karena Pengadu I disaat bersamaan sedang berada di Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Pengadu I dan II melapor kepada Panwas Kabupaten Barito Timur sebagai bentuk ketidakpuasan atas tindak lanjut putusan DKPP berupa BA yang diterbitkan KPU kabupaten Barito Timur. Akhirnya Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Panwas Kabupaten barito Timur mengeluarkan surat tindak lanjut laporan Pengadu I dan II. [4.3.2] Bahwa Teradu I, II, III, dan IV terbukti telah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 18 April 2018 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 68/PL.03.2-BA/6213/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 24 April 2018. Tindak lanjut putusan DKPP tersebut berjarak enam hari sehingga masih dalam batas waktu yang diperintahkan dalam amar putusan DKPP. Segala tindakan Teradu I, II, III, dan IV senantiasa dibawah supervisi atasan yakni KPU Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk berkonsultasi lisan dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa substansi putusan DKPP terhadap Teradu I, II, III, dan IV adalah untuk memenuhi aspek prosedural yang seharusnya dilakukan Teradu I, II, III, dan IV, menerbitkan dan menyerahkan Berita Acara Penerimaan pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur a.n Rayesnan dan Marcopolo yang seyogianya diserahkan tanggal 10 Januari 2018, tidak untuk menerima dan memeriksa kembali berkas. Tindakan Teradu I, II, III, dan IV dalam menindaklanjuti Putusan DKPP telah sesuai dengan maksud amar dalam putusan DKPP. Jawaban Teradu I, II, III dan IV yang menyatakan tidak dapat menerima kembali berkas kecuali dengan dasar Putusan PTTUN adalah dapat dibenarkan. Adapun permasalahan aspek formil lain yang dipermasalahkan para Pengadu bahwa Pleno dilakukan tertutup tanpa mengundang para Pengadu, adalah berdasarkan arahan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian jawaban Teradu I, II, III, dan IV dapat diterima dan pokok aduan para Pengadu tidak meyakinkan DKPP. [4.3.3] Bahwa Pengadu I mendatangi Panwas Kabupaten Barito Timur pada tanggal 21 April 2018 guna memberikan salinan Putusan DKPP dengan harapan Teradu V, VI, dan VII mengingatkan KPU Kabupaten Barito Timur (Teradu I, II, III, dan IV). Keesokan harinya, tanggal 22 April 2018 Teradu V, VI, dan VII langsung berkirim surat Nomor 34/PANWASLU-BT/DIV.HPP/IV/2018 yang isinya menanyakan kepada KPU Kab. Barito Timur Apakah sudah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 41/DKPP-PKE-VII/2018. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, 3 (tiga) hari pasca penerbitan BA KPU Barito Timur tertanggal 24 April 2018, Pengadu I kembali mendatangi Kantor Panwas didampingi Pengadu II. Laporan Pengadu I dan II dituangkan dalam formulir penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab.BARTIM/21.03/IV/2018. Bahwa Teradu V, VI, dan VII terbukti telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 37/PANWASLU-BT/DIV.HPP/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018 perihal tindak lanjut laporan H. Rayesnan dan Marcopolo. DKPP berpendapat bahwa penerbitan surat tertanggal 22 April 2018 dan 3 Mei 2018 secara formil menunjukkan sikap responsif Teradu V, VI, dan VII. Namun demikian substansi surat tertanggal 3 Mei 2018 tidak menunjukkan kepastian sikap Teradu V, VI, dan VII karena menolak melakukan penilaian dan menyarankan agar langsung merujuk ke DKPP dan KPU Kabupaten Barito Timur. Seyogianya Teradu V, VI, dan VII menegaskan kepada Pengadu amar putusan DKPP secara terang benderang memerintahkan kepada Teradu untuk menerbitkan berita acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur H Rayesnan dan Marcopolo sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Amar tersebut bermakna tunggal dan tidak ada penafsiran yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah status pasangan calon. Bahwa Tindakan Teradu V, VI, dan VII yang tidak memberikan kepastian hukum para Pengadu dengan menyarankan untuk menanyakan pada DKPP dan KPU Kabupaten Barito Timur telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilu Pasal 11 huruf b yakni “dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya”. Lebih lanjut Teradu V dan VI terbukti tidak mampu mewujudkan suasana kerja yang harmonis di internal Panwas Kabupaten Barito Timur. Teradu V selaku ketua Panwas tidak mampu menjawab pertanyaan ketua majelis perihal apakah Teradu V dan VI telah terlebih dahulu bersepakat sebelum pleno tanggal 3 Mei 2018 serta mekanisme diskusi dengan Teradu VII mengenai pembahasan pra pleno tindak lanjut laporan para Pengadu. Teradu V dan VI terbukti tidak menunjukkan iktikad baik perihal pelibatan Teradu VII. Demikian halnya Teradu VII telah bertindak sepihak dalam berhubungan dengan Pengadu I. Sedangkan dari aspek pelaksanaan dan tindak lanjut laporan, Teradu VII hanya mempercayakan pada Teradu VI selaku Kordiv Hukum dengan alasan kesibukan Teradu VII selaku Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga. Dengan demikian komunikasi Teradu V dan VI dengan Teradu VII mengalami keterhambatan. Teradu V, VI, dan VII terbukti melanggar kode etik Penyelenggara pemilu Pasal 19 huruf e perihal kepentingan umum, yakni “menghargai dan menghormati sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemangku Kepentingan Pemilu”. [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi;

Berdasarkan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, serta memeriksa bukti-bukti dokumen para Pengadu dan para Teradu, serta keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, dan IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu V, VI, dan VII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Zainal Hamli selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Barito Timur; Teradu II M Abdul Hanif, Teradu III Andy Amyanu G, dan Teradu IV Roket, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Barito Timur sejak putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu V Daniwandra selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur; Teradu VI Feryanto Marthen Panggala, dan Teradu VII Fajarul Hayat, masing-masing selaku Anggota Panwas Kabupaten Barito Timur sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, dan IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu V, VI, dan VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Fritz Edward Siregar, dan Hasyim Asy’ari, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri para Pengadu dan para Teradu. Terhadap putusan ini terdapat satu orang Anggota yang berpendapat berbeda. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Meski demikian, 1 (satu) dari 7 (tujuh) anggota DKPP yakni Fritz Edward Siregar selaku anggota mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion). Bahwa Dalam rapat Pleno mengenai Perkara Nomor 116/DKPP-PKE-VII/2018 telah diputuskan bahwa Teradu V, VI, VII terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, menurut salah satu anggota DKPP yakni Fritz Edward Siregar para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan sanksi yang dijatuhkan terhadap Teradu V, VI, VII tidaklah tepat. Mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh Teradu V, VI, VII sudah melakukan dengan benar dan tidak menyimpang dari ketentuan. Panwas juga telah menjalankan Tugas dan Wewenang dalam hal mengawasi Putusan DKPP No. 41/DKPP-PKE-VII/2018 dengan dasar hukum sebagai berikut: • Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 39 Ayat (4): Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasu Pelaksanaan Putusan DKPP; • Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Pasal 35 Ayat (3), Bawaslu dan Pengawas Pemilihan Umum mengawasi atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Putusan DKPP. • Putusan DKPP No. 41/DKPP-PKE-VII/2018 pada (Angka 5) yang berbunyi “Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini”. Seharusnya para Teradu V, VI, VII mendapatkan apresiasi karena Teradu telah melaksanakan tindakan pengawasan pelaksanaan putusan DKPP lebih cepat dibandingkan dengan Teradu I, II, III, IV. Teradu I, II, III, IV baru melakukannya setelah adanya surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Tindakan yang telah dilakukan oleh Panwas Kabupaten Barito Timur juga telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Pasal 35 Ayat (3) dimana Panwas hanya mengawasi atas pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Putusan DKPP, Panwas Kabupaten Barito Timur juga tidak bisa mengintervensi KPU Kabupaten Barito Timur Perihal Berita Acara (BA) tersebut, karena KPU Kabupaten Barito Timur memiliki aturan tersendiri perihal Penerbitan Sebuah Berita Acara (BA). Surat Nomor 37/PANWASLU- BT/DIV.HPP/V/2018 dari Panwas Kabupaten Barito Timur juga berdasarkan dari sifat kelembagaan Panwas yang dalam mengambil keputusan jika tidak disepakati dengan musyawarah maka diselesaikan dengan menentukan suara terbanyak secara kolektif kolegial. Dalam hal ini, harusnya Teradu V, VI, VII mendapatkan apresiasi bukan sanksi. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir