III. DUDUK PERKARA
[2.1] ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan
028-P/L-DKPP/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 36-PKE-DKPP/III/2019, yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
[2.1.1] Pokok Pengaduan Pengadu
1. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor adalah pribadi yang merupakan bagian
dari masyarakat warga negara Indonesia, yang telah mendaftar dan
mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Barito Utara Periode Tahun 2018-2023, sebagaimana yang disyaratkan
dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum beserta penjelasannya dan Pengumuman Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten
Barito Utara Nomor 01/PP.06-Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VI/2018 tanggal 28
Juni 2018.
2. Bahwa setelah melalui proses yang panjang dan cukup melelahkan dalam
mengikuti tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Barito Utara Periode Tahun 2018-2023, dan dinyatakan:
a. Lulus seleksi administrasi dengan pengumuman Timsel Nomor:
003/PP.06-Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
b. Lulus seleksi tes tertulis dengan pengumuman Nomor: 05/PP.06-
Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;
c. Lulus seleksi tes psikologi dengan pengumuman Timsel Nomor:
006/PP.06-Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018;
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
d. Akhirnya setelah melalui tes kesehatan serta tes wawancara, Pengadu
dan/atau Pelapor telah ditetapkan sebagai calon anggota KPU Kabupaten
Barito Utara yang memperoleh ranking 1 s/d 10 (10 besar) melalui Berita
Acara Rapat Pleno Tim Seleksi Nomor: 018/PP.06-BA/62/Timsel-
Kab/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
e. Ditetapkan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode
2018 – 2023 berdasarkan urutan peringkat teratas melalui Keputusan
KPU RI Nomor: 1393/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 22 Oktober
2018 serta diumumkan melalui pengumuman KPU RI Nomor:
1302/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
3. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor telah ditetapkan sebagai anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018 – 2023 melalui Keputusan KPU RI
Nomor: 1440/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dan
pelantikan sebagai anggota KPU Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada
tanggal 24 Oktober 2018, berdasarkan hasil/Berita Acara Rapat Pleno
ditetapkan sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Utara pada tanggal 25
Oktober 2018 di Jakarta.
4. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor sejak ditetapkan dan dilantik sebagai
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018 – 2023,
Pengadu dan/atau Pelapor melaksanakan semua Tugas, Wewenang dan
Kewajiban sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara.
5. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor diundang untuk sebagai peserta dalam
kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023
yang dilaksanakan di JS Luwansa Hotel Jakarta dari tanggal 30 Oktober s.d
3 November 2018, namun pada hari pertama kegiatan, Pengadu dan/atau
Pelapor ditemui oleh Teradu III di JS Luwansa Hotel Jakarta dan meminta
kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk mengundurkan diri dari KPU
Kabupaten Barito Utara atau Pengadu dan/atau Pelapor akan diberhentikan
secara tidak hormat, karena menurut Teradu III hal ini merupakan hasil dari
Rapat Pleno Komisioner KPU RI yang menyatakan bahwa Pengadu dan/atau
Pelapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Barito
Utara, terkait persyaratan yang disebukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahkan
Pengadu dan/atau Pelapor dilarang oleh Teradu III untuk mengikuti kegiatan
Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
6. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor merasa apa yang disampaikan Teradu III
hanya secara verbal dan tanpa ada surat Keputusan maupun pemberitahuan
Hasil Rapat Pleno Komisioner KPU RI secara tertulis, maka setelah selesai
kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023,
Pengadu dan/atau Pelapor tetap melaksanakan Tugas, Wewenang dan
Kewajiban yang telah diterima sejak menjadi Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019, Pengadu dan/atau
Pelapor mendapat panggilan untuk menghadap Ketua KPU Provinsi
Kalimantan Tengah.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 pukul 18.00 WIB, Pengadu
dan/atau Pelapor telah bertemu dengan Ketua dan Anggota-anggota KPU
Provinsi Kalimantan Tengah di ruang kerja Ketua KPU Provinsi Kalimantan
Tengah dan mendapat informasi bahwa Pengadu dan/atau Pelapor telah
diberhentikan sementara oleh KPU RI, namun Surat Keputusan tersebut
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
batal diberikan karena dikatakan ada kesalahan dan harus dilakukan
perbaikan oleh KPU RI di Jakarta.
9. Bahwa sampai esoknya hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019, Surat
Keputusan yang dimaksudkan di atas belum juga diserahkan maka Pengadu
dan/atau Pelapor memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Barito Utara
dan kembali melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban seperti
sebelumnya.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019, Pengadu dan/atau Pelapor
kembali mendapat panggilan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk
segera ke Palangkaraya guna menerima Surat Keputusan Pemberhentian
Sementara sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara, serta
Pengadu dan/atau Pelapor diperingatkan oleh Ketua KPU Provinsi
Kalimantan Tengah agar tidak lagi menjalankan Tugas, Wewenang dan
Kewajiban sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara.
11. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, Pengadu dan/atau Pelapor
tidak lagi menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara mengingat peringatan oleh Ketua KPU
Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari tersebut juga beredar viral
melalui media sosial berupa dokumentasi Surat Keputusan KPU RI Nomor :
2057/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal
Pemberhentian Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Periode 2018 – 2023 lengkap dengan Lembar Disposisi Ketua KPU
Provinsi Kalimantan Tengah beserta catatannya tertanggal 29 Januari 2019.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 Pengadu dan/atau Pelapor
datang ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan menerima petikan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 287/PP.06-
Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian
Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018 –
2023 Atas Nama H. Malik Muliawan, S.H turut disertakan Surat KPU
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 50/PP.06-SD/62/Prov/II/2019 tanggal
8 Pebruari 2019 perihal Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 Atas Nama H. Malik Muliawan,
S.H.
13. Bahwa Pengadu dan/atau Pelapor tidak mengetahui dengan jelas apa yang
mendasari Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang dikeluarkan
oleh KPU RI, Pengadu dan/atau Pelapor tidak pernah dipanggil maupun
diminta klarifikasi secara resmi tentang permasalahan apa yang sebenarnya
terjadi.
14. Bahwa sejak dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Pengadu
dan/atau Pelapor oleh KPU RI, maka anggota KPU Kabupaten Barito Utara
yang ada hanya 4 (empat) orang.
15. Bahwa salah satu perempuan anggota KPU Kabupaten Barito Utara yaitu Ibu
Siska Dewi Lestari akan cuti melahirkan sejak tanggal 15 Februari 2019 dan
Bapak Effendi sebagai PAW yang sampai saat Pengaduan dan/atau Laporan
ini dibuat belum menerima Surat Keputusan Penetapan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara sehingga yang bersangkutan masih beraktivitas
sebagai ASN Pemkab Barito Utara atas Perintah Sekretaris Dsaerah Barito
Utara.
16. Bahwa Pemilihan Umum tahun 2019 sudah mendekati waktu pelaksanaan,
sementara anggota KPU Kabupaten Barito Utara yang bisa bekerja penuh
waktu hanya ada 2 (dua) orang, Mengingat keterbarasan personil Komisioner
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
KPU Kabupaten Barito Utara (sebagaimana dimaksud pada angka 15) dan
mendesaknya pekerjaan penyelenggaraan Pemilu sesuai tahapan Program
dan Kegiatan.
17. Bahwa berdasarkan kronologis yang dialami tersebut di atas, Pengadu
dan/atau Pelapor merasa diperlakukan oleh para Teradu dengan sangat
tidak adil dan sewenang-wenang, maka Pengadu dan/atau Pelapor memohon
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk segera:
a. Menangguhkan pemberlakuan Keputusan Pemberhentian Sementara
Anggota dan Ketua KPU Kabupaten Barito Utara atas nama H. Malik
Muliawan, S.H. demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum di
Kabupaten Barito Utara.
b. Memeriksa dan memutus pengaduan ini, agar Pengadu dan/atau Pelapor
segera diaktifkan kembali untuk melaksanakan Tugas, Wewenang dan
Kewajibannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
serta direhabilitasi dan dipulihkan nama baiknya.
c. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan kepada para Teradu atas tindakan dan Keputusan sewenang-
wenang yang telah dilakukan.
[2.1.2] Kesimpulan Pengadu
1. Bahwa Pengadu tetap pada keterangan yang sudah disampaikan Pengadu
pada saat di persidangan;
2. Bahwa Para Teradu sampai dengan hari ini tidak pernah menyampaikan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 2018-2023 Atas Nama H. Malik Muliawan, SH;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang viral beredar di media
sosial adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia;
4. Bahwa Ahli yang dihadirkan Pengadu a.n Dr. Margarito Kamis dalam
persidangan memberikan kesaksian berdasarkan keahliannya menerangkan
sebagai berikut:
a. Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, Perlindungan Hak Asasi
Manusia merupakan Hak Dasar yang harus dilindungi oleh Negara.
b. Bahwa, konstruksi hukum menjamin asas kepastian, asas keadilan dan
asas persamaan hak setiap warga Negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
c. Bahwa sebagai bahan referensi, Putusan Mahkamah Agung dan/atau
Putusan Pengadilan Tipikor, selain menjatuhkan hukuman pokok, juga
menjatuhkan hukuman tambahan berupa “pencabutan hak politik”
terhadap Tersangka dengan batas waktu tertentu; Seperti antara lain:
i. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia
atas nama Irman Gusman, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, ditambah lagi dengan hukuman
politik berupa “pencabutan” hak politik selama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ia selesai menjalani pidana pokoknya.
ii. Bupati Ngada non aktif a.n Marianus Sae, divonis 8 (delapan) tahun
penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, ditambah
lagi dengan hukuman politik berupa “pencabutan” hak politik selama
4 (empat) tahun, terhitung sejak ia selesai menjalani pidana pokok.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
iii. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Luthfi
Hasan Ishaaq, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1195
K/Pid.Sus/2014, divonis 18 (delapan belas) tahun penjara dan
“mencabut” haknya untuk dipilih dalam jabatan publik.
5. Bahwa dari beberapa Putusan Peradilan tersebut huruf (c) di atas,
menunjukkan ada kepastian dan/atau tenggang waktu atau batasan bagi
terdakwa untuk tidak bisa menggunakan hak politiknya maupun masuk
dalam jabatan publik atau pemerintahan;
6. menurut Ahli, maksud dari pembuat atau pembentuk Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu adalah sebagaimana yang
tertuang dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) hurup l angka (ii) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu berlaku
terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai
menjalani hukumannya; Tidak dimaksudkan secara permanen seumur hidup
tidak bisa memperoleh hak ikut serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Bahwa, Pengadu sudah 10 tahun selesai menjalani hukuman penjara
(dibebaskan sejak tanggal 26 Desember 2008) diperbandingkan dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terhitung sejak
diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 jo Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia secara hierarki dibawah Undang-Undang; oleh
sebab itu tentu ada nilai-nilai yang seyogianya secara obyektif menjadi
pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam pengambilan Putusan Majelis
Hakim;
8. Bahwa Pengadu telah diberhentikan sementara dari jabatan ketua dan
anggota KPU Kabupaten Barito Utara Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang
Pemberhentian Sementara Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 Atas
Nama H. Malik Muliawan, SH;
9. Bahwa Pengadu sudah sejak awal pendaftaran telah jujur dan terbuka
menginformasikan keberadaan masa lalunya (yang pernah tersangkut kasus
hukum “tindak pidana korupsi”, bahkan sudah dilantik dan sudah 3 (tiga)
bulan melaksanakan tugas; Menurut Ahli kalaupun itu adalah sebuah
kesalahan atau kelalaian Tim Seleksi maupun Para Teradu, kesalahan
tersebut tidak boleh ditimpakan kepada Pengadu.
[2.2] PETITUM PENGADU
Pengadu memohon dengan hormat kepada Majelis DKPP untuk memutuskan :
1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Pengadu seluruhnya;
3. Menyatakan tidak menerima dan menolak seluruh keterangan, dalil-dalil,
barang atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Teradu;
4. Menyatakan Pengadu tidak melanggar kode etik dan mengembalikan Status
Pengadu sebagai Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.
6. Memberikan sanksi kepada Para Teradu berupa sanksi pelanggaran kode
etik.
[2.3]BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang
ditandai dengan bukti P-1 s.d P-12 sebagai berikut:
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan/atau
Pelapor;
2. Bukti P-2 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu
dan/atau Pelapor;
3. Bukti P-3 Fotokopi Printout pengumuman Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung
Mas dan Kabupaten Barito Utara Nomor 01/PP.06-
Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018
tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas
dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan
Tengah Periode 2018-2023;
4. Bukti P-4 Fotokopi Printout pengumuman Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung
Mas dan Kabupaten Barito Utara Nomor : 003/PP.06-
Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018
tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas
dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan
Tengah Periode 2018-2023 Yang Lulus Penelitian
Administrasi;
5. Bukti P-5 Fotokopi Printout pengumuman Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung
Mas dan Kabupaten Barito Utara nomor : 05/PP.06-
Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018
tentang Penetapan Perubahan Hasil Tes Tertulis Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota palangkaraya,
Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara
Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023;
6. Bukti P-6 Fotokopi Printout pengumuman Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung
Mas dan Kabupaten Barito Utara nomor : 006/PP.06-
Pu/62/Timsel-Kot.Kab/VIII/2018 tanggal 2 Agustus
2018 tentang Penetapan Hasil Tes Psikologi Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota palangkaraya,
Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara
Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023;
7. Bukti P-7 Fotokopi Printout Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi
Calon Anggota KPU Kota palangkaraya, Kabupaten
Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara nomor :
018/PP.06-BA/62/Timsel-Kot.Kab/VIII/2018 tanggal
24 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Anggota
KPU Kota palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas dan
Kabupaten Barito Utara Yang Memperoleh Ranking 1
s/d 10 (10 Besar) Periode 2018-2023;
8. Bukti P-8 Fotokopi Printout pengumuman KPU RI nomor :
1302/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018 tanggal 22 Oktober
2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
9. Bukti P-9 Fotokopi Petikan Keputusan KPU RI nomor :
1440/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 23 Oktober
2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan
Tengah Periode 2018-2023;
10. Bukti P-10 Printout surat viral yang beredar melalui media sosial
berupa dokumentasi Surat Keputusan KPU RI Nomor :
2057/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tanggal 31
Desember 2019 perihal Pemberhentian Sementara
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Periode 2018 – 2023 lengkap dengan Lembar
Disposisi Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
beserta catatannya tertanggal 29 Januari 2019;
11. Bukti P-11 Fotokopi Petikan Keputusan KPU RI nomor :
287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari
2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018 –
2023 Atas Nama H. Malik Muliawan, S.H;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 50/PP.06-SD/62/Prov/II/2019 tanggal 8
Pebruari 2019 perihal Pemberhentian Sementara Ketua
dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode
2018-2023 Atas Nama H. Malik Muliawan, S.H.
[2.4] KETERANGAN AHLI PENGADU
Bahwa dalam sidang sidang DKPP, Pengadu mengajukan Ahli Dr. Margarito
Kamis, S.H dengan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, Perlindungan Hak Asasi Manusia
merupakan Hak Dasar yang harus dilindungi oleh Negara;
2. Bahwa, konstruksi hukum menjamin asas kepastian, asas keadilan dan asas
persamaan hak setiap warga Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Ahli menjelaskan mengenai Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Pembentuk Undang-Undang tidak mungkin mencabut hak seseorang seumur
hidup;
5. Orang yang dicabut haknya selalu ada batasnya;
6. Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu orang yang tidak memenuhi syarat itu berarti orangg yang tadinya
memenuhi syarat, kemudian ketika menduduki jabatan tertentu lalu muncul
keadaan hukum baru dan keadaan hukum baru itu menggugurkan hal
hukum yang menjadi syarat itu;
7. Peristiwa hukum yang baru bisa jadi bukan hal hukum yang semata-mata
baru tetapi hal yang sudah muncul sebelum saat itu;
8. Ketentuan Pasal 37 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;
9. Bahwa sebagai bahan referensi, Putusan Mahkamah Agung dan/atau
Putusan Pengadilan Tipikor, selain menjatuhkan hukuman pokok, juga
menjatuhkan hukuman tambahan berupa “pencabutan hak politik” terhadap
Tersangka dengan batas waktu tertentu; Seperti antara lain :
a. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Irman
Gusman, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Jakarta, ditambah lagi dengan hukuman politik berupa
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
“pencabutan” hak politik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ia selesai
menjalani pidana pokoknya
b. Bupati Ngade non aktif atas nama Marianus Sae, divonis 8 (delapan)
tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, ditambah
lagi dengan hukuman politik berupa “pencabutan” hak politik selama 4
(empat) tahun, terhitung sejak ia selesai menjalani pidana pokok
c. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 19 Luthfi
Maret Hasan
2019 Ishaaq,
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014,
divonis 18 (delapan belas) tahun penjara dan “mencabut” haknya untuk
dipilih dalam jabatan publik.
[2.5] JAWABAN TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu telah menyampaikan
jawaban tertulis sebagai berikut:
[2.5.1] Jawaban Teradu
a. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam
pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Teradu dalam uraian jawaban ini.
b. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Para Teradu
perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada
asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum.
c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan
Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang
diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Pengadu adalah adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara Periode 2018 - 2023 yang telah mendaftar dan
mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Utara Periode 2018 – 2023;
2) Bahwa Pengadu telah ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018 - 2023 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1140/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 23
Oktober 2018 dan telah dilantik pada tanggal 24 Oktober 2018 kemudian
ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara pada tanggal 25 Oktober 2018 di Jakarta;
3) Bahwa Pengadu sejak ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018 – 2023, telah melaksanakan seluruh
tugas dan kewajibannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018 – 2023;
4) Bahwa Pengadu diundang sebagai peserta dalam kegiatan Orientasi Tugas
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang dilaksanakan di JS
Luwansa Jakarta dari tanggal 30 Oktober 2018 s.d 03 November 2018,
namun pada hari pertama kegiatan, Pengadu ditemui oleh Teradu III
ditempat kegiatan dimaksud dan meminta kepada Pengadu untuk
mengundurkan diri dari Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode
2018 – 2023 atau akan diberhentikan secara tidak hormat, sebagai hasil
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
rapat pleno Anggota KPU RI yang menyatakan jika Pengadu tidak lagi
memenuhi syarat sebagi Anggota KPU Kabupaten Barito Utara, terkait
pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahkan
Teradu III melarang Pengadu untuk mengikuti kegiatan Orientasi Tugas
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Namun Pengadu
merasa yang disampaikan oleh Teradu III, hanya secara verbal dan bukan
merupakan hasil rapat pleno Anggota KPU RI, sehingga Pengadu tetap
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018 – 2023;
5) Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019, Pengadu mendapat panggilan dari
untuk menghadap Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan pada
tanggal 04 Februari 2019, Pengadu telah bertemu dengan Ketua dan
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dimana Pengadu mendapat
informasi bahwa Pengadu telah diberhentikan sementara oleh Para
Teradu. Namun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut batal
diberikan karena ada kesalahan dan harus diperbaiki oleh Para Teradu di
Jakarta;
6) Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019, Surat Keputusan Pemberhentian
Sementara atas nama Pengadu belum juga diserahkan oleh Para Teradu
kepada Pengadu, sehingga Pengadu memutuskan untuk kembali ke
Kabupaten Barito Utara dan melaksanakan Tugas, Wewenang dan
Kewajiban seperti sebelumnya;
7) Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019, Pengadu kembali mendapat
panggilan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerima Surat
Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara serta Pengadu diperingatkan oleh Ketua KPU
Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak lagi menjalankan tugas Tugas,
Wewenang dan Kewajiban sebagai Ketua dan Anggota Kabupaten Barito
Utara;
8) Bahwa sejak tanggal 07 Februari 2019 Pengadu tidak lagi menjalankan
tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara;
9) Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Pengadu datang ke KPU Provinsi
Kalimantan Tengah untuk menerima Petikan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 287/pp.06-
Kpt/05/KPU/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian
Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 a.n H. Malik Muliawan,S.H serta turut
disertakan surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50/PP.06-
SD/62/Prov/II/2019 tanggal 08 Pebruari 2019 Perihal Pemberhentian
Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 a.n H. Malik Muliawan,S.H;
10) Bahwa Pengadu tidak mengetahui dengan jelas apa yang mendasari
Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang dikeluarkan oleh KPU
RI, Pengadu tidak pernah dipanggil maupun diminta klarifikasi secara
resmi tentang permasalahan apa yang sebenarnya terjadi.
d. Bahwa sebagaimana pokok Pengaduan pada huruf c tersebut, Pengadu tidak
menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Para Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU RI.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengadu mempunyai
kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu
perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang
dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Para Teradu
sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik;
e. Bahwa terhadap dalil aduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1)
s.d. 10), Pengadu tidak menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup
memadai guna menguatkan dalil aduan Pengadu melainkan hanya
menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan argumentasi yang
belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Para
Teradu. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara
Pemilihan Umum, Teradu beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan,
penjelasan dan klarifikasi atas aduan a quo.
1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Para
Teradu adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPPLN.
2) Bahwa pembentukan sebagaimana penjelasan pada angka 1) yang dalam
hal ini adalah pembentukan KPU Kabupaten Barito Utara dilakukan
dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU
Kabupaten Barito Utara, di mana pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 dilakukan oleh Tim Seleksi I
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang
meliputi Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten
Gunung Mas Periode 2018-2023. Adapun nama-nama Tim Seleksinya
adalah sebagai berikut (Bukti T-1):
1. Dr. H. Ahmad Syar’I, M.Pd.
2. Dr. Laksminarti, S.H., M.H.
3. Rita Sukaesih, S.Pd., M.Si.
4. Siti Zainab, M.A.
5. Dr. H.Supardi, M.Pd.
3) Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, sebagaimana amanat Undang-
Undang, Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana
ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut:
1. pendaftaran;
2. Penelitian Administrasi;
3. tes tertulis;
4. tes psikologi;
5. tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu;
dan
6. klarifikasi tanggapan masyarakat.
4) Bahwa setelah seluruh tahapan sebagaimana penjelasan pada angka 3)
dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023, laporan pelaksanaan seleksi dan 10 (sepuluh) nama
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Calon Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023
disampaikan kepada Para Teradu. Adapun 10 (sepuluh) nama Calon
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 yang
disampaikan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 berdasarkan abjad adalah sebagai berikut (Bukti T-2):
1. David Suisdarto
2. Effendi, SE, M.Si.
3. Fakhruzzaini, S.Hut.
4. Herry Hermawan
5. Malik Muliawan, SH
6. Maruli Tambunan
7. Noor Ideal
8. Siska Dewi Lestari
9. Suryani Badrun, S.E., M.AP.
10. Ubaidillah
5) Bahwa setelah kesepuluh nama tersebut beserta Laporan Pelaksanaan
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Barito Utara disampaikan kepada
Para Teradu, Para Teradu mendelegasikan kewenangan untuk melakukan
uji kelayakan dan kepatutan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Setelah itu, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan hasil
pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan kepada Para Teradu.
6) Bahwa seluruh tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 terlaksana dengan baik. Namun, pasca
pelantikan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 yang
dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018, Para Teradu mendapat
informasi bahwa Pengadu pernah dipidana penjara dengan ancaman
pidana diatas 5 (lima) tahun.
7) Bahwa terhadap informasi tersebut, Para Teradu tidak serta merta
langsung melakukan pemberhentian sementara kepada Pengadu,
melainkan Para Teradu meminta KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk
melakukan klarifikasi. Hal ini Para Teradu lakukan demi
mewujudnyatakan asas kehati-hatian.
8) Kemudian KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan klarifikasi kepada
Tim Seleksi yang melakukan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 dan menyampaikan Berita Acara Nomor:
197/PP.06-BA/62/Prov/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada
intinya menyatakan bahwa Berkas Pencalonan atas nama Pengadu terkait
dengan Surat Keterangan Pidana telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat
(1) huruf l Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang pada intinya
mengatur bahwa setiap Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih (Bukti T-3).
9) Bahwa Tim Seleksi dalam suratnya kepada Para Teradu melalui Surat Tim
Seleksi Calon Anggota KPU Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas
dan Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 Nomor: 008/PP.00-
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
SD/62/Timsel-Kot.Kab/IX/2018 tanggal 2 September 2018 Perihal:
Laporan Salah Seorang 10 besar Calon Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 tidak memenuhi syarat, pada intinya mengakui
bahwa ada keteledoran dan kekurangtelitian terhadap persyaratan Calon
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara atas nama Pengadu, di mana Tim
Seleksi baru mengetahui bahwa Pengadu pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana
maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp
1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Selain itu, Tim Seleksi telah berupaya
melakukan klarifikasi kepada Pengadu untuk meminta penjelasan terkait
dengan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana karena Tindak Pidana
Biasa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II,
tetapi Pengadu seperti menghindar ketika dimintai klarifikasi (Bukti T-4).
10) Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Muara Teweh Kelas II atas nama Pegadu, tidak dicantumkan ancaman
pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadu (Bukti T-5).
Hal tersebut yang membuat Tim Seleksi pada waktu itu keliru
menyimpulkan bahwa Pengadu pernah dipidana penjara tetapi
ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun, sehingga Timsel pada waktu itu
menyatakan bahwa Surat Keterangan Tindak Pidana yang disampaikan
oleh Pengadu memenuhi syarat.
11) Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan isi Surat
Keterangan, di mana Judul Surat Keterangan adalah Surat Keterangan
Pernah Sebagai Terpidana karena Tindak Pidana Biasa, sedangkan isi
surat keterangan tersebut tercantum bahwa tindak pidana yang
dilakukan adalah Tindak Pidana Korupsi (Vide Bukti T-5). Sehingga hal
tersebut juga menjadi faktor terjadinya kekeliruan dalam menyatakan
Surat Keterangan Tindak Pidana yang disampaikan oleh Pengadu
memenuhi syarat.
12) Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan
dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
13) Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada intinya
mengatur bahwa dalam hal KPU menemukan pelanggaran kode etik di
bawahnya, KPU dapat memutus pemberhentian sementara terhadap
yang bersangkutan setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang dan
disampaikan kepada DKPP.
14) Bahwa memerhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana penjelasan pada
angka 8 s.d. 13, Para Teradu mengambil kebijakan untuk melakukan
pemberhentian sementara terhadap Pengadu dengan menerbitkan Surat
Keputusan KPU Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31
Januari 2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018-2023 dan Surat Keputusan KPU Nomor:
288/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang
Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode
2018-2023 atas nama Pengadu (Bukti T-6).
15) Bahwa melalui Surat KPU Nomor: 224/PP.06-SD/05/KPU/II/2019
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tanggal 1 Februari 2019 Perihal: Pemberhentian Sementara Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara a.n. Sdr. Malik Muliawan yang
pada intinya Para Teradu meminta Ketua KPU Provinsi Kalimantan
Tengah untuk menyampaikan Pemberhentian Sementara Sdr. Malik
Muliawan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabuaten Barito Utara Periode
2018-2023 dan melaporkan ke DKPP untuk meminta dilakukan
pemberhentian tetap (Bukti T-7).
16) Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Surat
Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Pengadu dan Surat
Keputusan tersebut telah diterima oleh Pengadu pada tanggal 8 Februari
2019 (Bukti T-8). Selain itu KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah
menyampaikan laporan ataupun aduan mengenai pemberhentian
sementara atas nama Pengadu ke DKPP untuk selanjutnya Pengadu
dapat diputus pemberhentian tetap oleh DKPP.
f. Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Para Teradu telah
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti
adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pengadu.
[2.5.2] Kesimpulan Teradu
a. Bahwa setelah Para Teradu mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu tetap berpendapat
bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu tetap tidak mampu
menguraikan pelanggaran etik Para Teradu secara personal dalam
kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi
syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis
Pemeriksa.
b. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam
pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Teradu dalam uraian kesimpulan ini.
c. Bahwa Para Teradu tetap teguh terhadap dalil-dalil sebagaimana yang telah
didalilkan pada agenda persidangan sebelumnya.
d. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Para Teradu
perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada
asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo.
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum.
e. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pengadu baik dalam pokok-
pokok pengaduan maupun persidangan DKPP, Para Teradu akan
menjelaskan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa sebelum lebih jauh Para Teradu menjelaskan, Para Teradu perlu
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.1. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Jawaban dan Alat Bukti yang telah
diajukan oleh Para Teradu yaitu Bukti T-6 berupa Surat Keputusan
KPU Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari
2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPU Kabupaten
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Barito Utara Periode 2018-2023 dan Surat Keputusan KPU Nomor:
288/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang
Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 atas nama Pengadu, sehingga Para Teradu perlu
mengkoreksi terkait hal tersebut dengan menggantinya ke dalam
Bukti Tambahan yaitu Bukti T-10 berupa Surat Keputusan KPU
Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019
tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 Atas
Nama H.Malik Muliawan, S.H.
1.2. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana pada angka 1.1., Para
Teradu mohon kepada Majelis DKPP untuk menyatakan Bukti T-6
tidak berlaku dan menerima Bukti T-10 sebagai koreksi dari Bukti T-
6.
2) Bahwa sebagaimana yang telah Para Teradu sampaikan baik dalam
Jawaban maupun persidangan DKPP, Para Teradu baru mendapat
informasi bahwa Pengadu pernah dipidana penjara dengan ancaman
pidana di atas 5 (lima) tahun setelah pelantikan Anggota KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018-2023 yang dilaksanakan pada tanggal 24
Oktober 2018 yaitu pada tanggal 27 Oktober 2019.
3) Bahwa terhadap informasi tersebut, Para Teradu meminta KPU Provinsi
Kalimantan Tengah untuk melakukan klarifikasi, di mana hasil dari
Klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah
berdasarkan Berita Acara Nomor: 197/PP.06-BA/62/Prov/X/2018
tertanggal 29 Oktober 2019 pada intinya menyatakan bahwa Berkas
Pencalonan atas nama Pengadu terkait dengan Surat Keterangan Pidana
telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf l Peraturan KPU Nomor
7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang pada intinya mengatur bahwa
setiap Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus
memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih (Vide Bukti T-3).
4) Bahwa Tim Seleksi melalui Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota
Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 Nomor: 008/PP.00-SD/62/Timsel-Kot.Kab/IX/2018
tanggal 2 September 2018 Perihal: Laporan Salah Seorang 10 besar
Calon Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 tidak
memenuhi syarat, pada intinya mengakui bahwa ada keteledoran dan
kekurangtelitian terhadap persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten
Barito Utara atas nama Pengadu, di mana Tim Seleksi baru mengetahui
bahwa Pengadu pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh)
tahun penjara dan denda maksimal Rp 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah). Selain itu, Tim Seleksi dalam suratnya juga mengatakan bahwa
Tim Seleksi telah berupaya melakukan klarifikasi kepada Pengadu untuk
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
meminta penjelasan terkait dengan Surat Keterangan Pernah Sebagai
Terpidana karena Tindak Pidana Biasa yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri Muara Teweh Kelas II, tetapi Pengadu seperti menghindar ketika
dimintai klarifikasi (Vide Bukti T-4).
5) Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan
dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, berdasarkan
ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada intinya
mengatur bahwa dalam hal KPU menemukan pelanggaran kode etik di
bawahnya, KPU dapat memutus pemberhentian sementara terhadap
yang bersangkutan setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang dan
disampaikan kepada DKPP.
6) Bahwa memerhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana penjelasan pada
angka 1 s.d. 4, Para Teradu mengambil kebijakan untuk melakukan
pemberhentian sementara terhadap Pengadu dengan menerbitkan Surat
Keputusan KPU Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31
Januari 2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018-2023 (Bukti T-10).
7) Bahwa persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota in
casu Calon Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023
mengenai persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih diatur dalam Pasal
21 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum jo. Pasal Pasal 19 ayat (1) huruf i Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8) Bahwa terhadap informasi terkait Pengadu pernah dipidana penjara
dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun yang baru diketahui oleh
Para Teradu pasca pelantikan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara,
Para Teradu akan menjelaskan sebagai berikut:
8.1 Bahwa Para Teradu pada tanggal 27 Oktober 2018 (pasca
pelantikan anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023
yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018) baru mendapat
informasi ataupun aduan dari masyarakat bahwa Pengadu pernah
dipidana penjara dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun.
8.2 Bahwa selama bulan September sampai dengan persidangan DKPP
pada tanggal 20 Maret 2019 yang lalu, Para Teradu belum pernah
menerima secara langsung dan resmi dari Tim Seleksi Surat Tim
Seleksi Calon Anggota KPU Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung
Mas dan Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 Nomor:
008/PP.00-SD/62/Timsel-Kot.Kab/IX/2018 tanggal 2 September
2018 Perihal: Laporan Salah Seorang 10 besar Calon Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 tidak memenuhi syarat.
Surat tersebut justru didapatkan oleh Para Teradu setelah Provinsi
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Kalimantan Tengah pada akhir Bulan Oktober 2018 yang lalu
menyampaikan Berita Acara Klarifkasi dan menjadikan Surat Tim
Seleksi tersebut sebagai salah satu Lampiran Berita Acara. Para
Teradu menerima informasi dari Biro SDM pada saat persidangan
DKPP tanggal 20 Maret 2019 yang lalu bahwa surat tersebut
ternyata telah diterima secara resmi oleh Biro SDM sejak tanggal 5
September 2018.
8.3 Bahwa berdasarkan informasi dari SDM baru diketahui bahwa
surat sebagaimana penjelasan pada angka 7.2. tersebut tidak
pernah melalui Teradu I sebagai Ketua KPU maupun Para Teradu
lainnya selaku anggota KPU, melainkan surat tersebut langsung
diterima oleh Biro SDM dan Biro SDM baru menyampaikan surat
tersebut setelah Para Teradu meminta Biro SDM untuk mencari dan
memastikan apakah surat tersebut pernah diterima oleh KPU atau
tidak.
8.4 Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Palangkaraya,
Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara Periode 2018-
2023 tidak pernah memberikan informasi kepada Para Teradu
mengenai Surat yang telah mereka kirimkan ke Para Teradu.
8.5 Meskipun demikian, kondisi sebagaimana penjelasan pada angka
7.1. sampai dengan 7.4. tidak membuat Para Teradu berdiam diri,
melainkan Para Teradu segera mengambil kebijakan untuk
meminta KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan klarifikasi
terkait persyaratan Pengadu sebagai anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 yang diduga tidak memenuhi syarat, di
mana terhadap hasil klarifikasi tersebut, Para Teradu secara cermat
dan hati-hati pada akhirnya mengambil kebijakan untuk
melakukan pemberhentian sementara terhadap Pengadu.
9) Bahwa terhadap Pernyataan Pengadu dalam persidangan DKPP yang
pada pokoknya menyatakan telah menyerahkan semua dokumen
persyaratan sebagai Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-
2023 pada saat pendaftaran sebagai Peserta Calon Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 dan telah terbuka kepada
Tim Seleksi mengenai status Pengadu pernah menjadi Terpidana yang
terkena ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, serta Pengadu telah selesai
menjalankan hukuman tersebut, Para Teradu akan memberikan
penjelasan dan sanggahan sebagai berikut:
9.1 Bahwa faktanya dalam Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana
Karena Tindak Pidana Biasa dari Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II Nomor: 255/SK/HK/07/2018/PN.Mtw tanggal 9 Juli 2018
atas nama H. Malik Muliawan, S.H. tidak terdapat kalimat ataupun
frasa yang menjelaskan mengenai kapan Putusan Perkara Nomor:
56/Pdi.B/2008/PN.Mtw yang menjatuhkan hukuman kepada
Pengadu tersebut diputus, sehingga pernyataan Pengadu yang
menyatakan bahwa sudah menjalani hukuman tersebut yang
berakhir pada tanggal 26 Desember 2008 sepatutnya dipertanyakan
kebenarannya (Vide Bukti T-5).
9.2 Bahwa meskipun dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Muara
Teweh Kelas II Perkara Nomor: 56/Pdi.B/2008/PN.Mtw tidak
disebutkan mengenai ancaman pidana, seyogianya Pengadu yang
dalam Perkara Nomor: 56/Pdi.B/2008/PN.Mtw pada waktu itu
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
berkedudukan sebagai Terdakwa mengetahui sanksi atau ancaman
pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadu
karena dalam proses persidangan tindak pidana, Jaksa Penuntut
Umum dalam Dakwaannya biasanya membacakan atau setidak-
tidaknya pasti akan disampaikan mengenai tindak pidana apa yang
telah dilakukan, Pasal berapa yang dilanggar oleh Terdakwa, serta
sanksi pidana yang menurut Jaksa dapat dijatuhkan atas tindak
pidana yang telah dilakukan oleh seorang Terdakwa, seperti:
ancaman pidananya berapa dan dalam bentuk apa menurut
ketentuan pasal tersebut (apakah ancaman pidananya berupa
ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, pidana kurungan
sekian bulan, dan/atau denda sebesar sekian rupiah,dsb). Selain
itu dalam putusan tindak pidana, intisari dari Dakwaan selalu
dicantumkan. Sehingga terhadap pernyataan Pengadu yang
menyatakan bahwa Pengadu tidak mengetahui ancaman pidana
terhadap tindak pidana yang dilakukan, sudah sepatutnya
dipertanyakan kebenarannya dan patut diduga bahwa Pengadu
tidak sepenuhnya jujur terhadap status Pengadu yang pernah
menjadi terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau
lebih.
9.3 Pengadu dalam persidangan menyatakan bahwa denda yang
dikenakan kepada Pengadu dalam Putusan Pengadilan Negeri
Muara Teweh Perkara Nomor: 56/Pdi.B/2008/PN.Mtw sebesar Rp
50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah pernyataan keliru dan
menyesatkan karena dalam Surat Keterangan Pernah Sebagai
Terpidana Karena Tindak Pidana Biasa dari Pengadilan Negeri
Muara Teweh Kelas II Nomor: 255/SK/HK/07/2018/PN.Mtw
tanggal 9 Juli 2018 atas nama H. Malik Muliawan, S.H. pada amar
putusan angka 4 disebutkan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) bukan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) (Vide
Bukti T-5).
10) Bahwa terhadap pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa Pengadu
tidak pernah menerima Surat Keputusan mengenai Penetapan Pengadu
sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 dan
Pemberhentian Sementara Pengadu sebagai Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023, Para Teradu akan
memberikan penjelasan sebagai berikut:
10.1 Bahwa Pengadu dalam Jawabannya pada perkara Nomor: 35-PKE-
DKPP/II/2019 terkesan mengaburkan fakta hukum yang ada, di
mana seolah-olah Pengadu mencari-cari celah dengan menyatakan
bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama
Pengadu sebagai Ketua dan Anggota tidak pernah diterima oleh
Pengadu karena menurut Pengadu Nomor Surat Keputusan
Pemberhentian Sementara dengan tanggal keputusan tidak sesuai.
Faktanya adalah Pengadu sudah menerima Petikan Surat
Keputusan Pemberhentian Atas Nama Pengadu dari Jabatannya
sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode
2018-2023 yang diterbitkan oleh Para Teradu dan telah
disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Vide Bukti T-6,
T-7, dan T-8).
10.2 Bahwa pernyataan Pengadu dalam Persidangan DKPP yang
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
menyatakan bahwa Pengadu belum pernah menerima Surat
Keputusan Penetapan Pengadu sebagai Ketua KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018-2023 tidak relevan dan terkesan
mencari-cari kesalahan Para Teradu karena selama Pengadu
menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 tidak pernah mempermasalahkan mengenai
Surat Keputusan Penetapan Pengadu sebagai Ketua KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018-2023 dan Pengadu sebagaimana
pernyataan dalam Persidangan DKPP telah menjalankan tugas dan
kewajibannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Utara.
Sebaliknya, Pengadu dalam Dalilnya baik dalam Pokok Aduan
maupun pernyataan dalam Persidangan menyatakan bahwa
Pengadu tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua
KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 meskipun sudah
ada informasi bahwa Pengadu diberhentikan sementara dari
jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 dengan alasan Pengadu belum menerima Surat
Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Pengadu tersebut.
Kedua pernyataan tersebut menunjukkan inkonsisten Pengadu
dalam menyikapi Surat Keputusan baik itu Surat Keputusan
Penetapan Pengadu sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 maupun Surat Keputusan Pemberhentian
Sementara sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023 yang menurut Pengadu belum diterima oleh
Pengadu.
10.3 Bahwa Para Teradu secara kolektif kolegial telah menerbitkan Surat
Keputusan KPU Nomor: 1606/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tanggal
31 Oktober 2018 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Periode
2018-2023 atas nama Sdr. Malik Muliawan (Bukti T-9).
f. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Teradu telah melaksanakan tugas,
wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan kode etik penyelenggara pemilu.
[2.6]PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian diatas para Teradu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutus sebagai berikut:
1. menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu
2. merehabilitasi nama baik para Teradu;
3. memohon kepada DKPP untuk menyatakan bahwa Pengadu sudah tidak
memenuhi syarat lagi sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara, sehingga Pengadu diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai Ketua
dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara, atau
4. mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono/ from equity and
conscience)
[2.7] BUKTI TERADU
Bahwa para Teradu menyampaikan alat bukti yang ditandai dengan T-1 s.d T-10
sebagai berikut:
No Kode Bukti Daftar Bukti Keterangan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
1. Bukti T-1 Pengumuman KPU RI Nomor: Bukti ini menjelaskan
594/PP.06- bahwa Para Teradu telah
Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal membentuk dan
21 Juni 2018 tentang menetapkan Tim Seleksi I
Pembentukan Keanggotaan Tim Calon Anggota KPU
Seleksi Calon Anggota Komisi Kabupaten/Kota Provinsi
Pemilihan Umum Provinsi dan Kalimantan Tengah yang
Calon Anggota Komisi meliputi Kabupaten Barito
Pemilihan Umum Utara, Kota Palangkaraya,
Kabupaten/Kota Periode 2018- dan Kabupaten Gunung
2023 Mas Periode 2018-2023,
serta telah
mengumumkan
pembentukan
Keanggotaan Tim Seleksi
tersebut.
2. Bukti T-2 Berita Acara Rapat Pleno Tim Bukti ini menjelaskan
Seleksi Calon Anggota KPU bahwa Tim Seleksi I Calon
Kota Palangka Raya, Anggota KPU
Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten/Kota Provinsi
Kabupaten Barito Utara tanggal Kalimantan Tengah yang
24 Agustus 2018 tentang meliputi Kabupaten Barito
Penetapan Calon Anggota KPU Utara, Kota Palangkaraya,
Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung
Kabupaten Gunung Mas, dan Mas Periode 2018-2023
Kabupaten Barito Utara yang telah menyampaikan 10
Memperoleh Ranking 1 s/d 10 (sepuluh) nama Calon
(10 Besar) Periode 2018-2023. Anggota KPU Kabupaten
Barito Utara Periode 2018-
2023 berdasarkan abjad
kepada Para Teradu.
3. Bukti T-3 Berita Acara Hasil Klarifikasi Bukti ini menjelaskan
KPU Provinsi Kalimantan bahwa KPU Provinsi
Tengah Nomor: 197/PP.06- Kalimantan Tengah
BA/62/Prov/X/2018 tanggal melakukan klarifikasi
29 Oktober 2018 tentang Hasil kepada Tim Seleksi yang
Klarifikasi dari Tim Seleksi melakukan Seleksi Calon
Terkait Berkas Pencalonan Sdr. Anggota KPU Kabupaten
Malik Muliawan, SH sebagai Barito Utara Periode 2018-
Calon Anggota KPU Kabupaten 2023 yang pada intinya
Barito Utara Periode 2018- Berita Acara tersebut
2023. menyatakan bahwa
Berkas Pencalonan atas
nama Pengadu terkait
dengan Surat Keterangan
Pidana telah melanggar
ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf l Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2018
tentang Seleksi Anggota
KPU Provinsi dan KPU
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Kabupaten/Kota
sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan
KPU Nomor 27 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2018
tentang Seleksi Anggota
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
pada intinya mengatur
bahwa setiap Calon
Anggota KPU Provinsi dan
Kabupaten/Kota harus
memenuhi syarat tidak
pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan
hukum tetap karena
melakukan tindak pidana
yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.
4. Bukti T-4 Surat Tim Seleksi Calon Bukti ini menjelaskan
Anggota KPU Kota bahwa Tim Seleksi Calon
Palangkaraya, Kabupaten Anggota KPU Kota
Gunung Mas dan Kabupaten Palangkaraya, Kabupaten
Barito Utara Periode 2018 - Gunung Mas dan
2023 Kabupaten Barito Utara
Nomor:008/PP.00SD/62/Timse Periode 2018-2023
lKot.Kab/IX/2018 tanggal 2 mengakui bahwa ada
September 2018 Perihal: keteledoran dan
Laporan Salah Seorang 10 kekurangtelitian terhadap
besar Calon Anggota KPU persyaratan Calon
Kabupaten Barut Periode 2018- Anggota KPU Kabupaten
2023 tidak memenuhi syarat Barito Utara atas nama
Pengadu, di mana Tim
Seleksi baru mengetahui
bahwa Pengadu pernah
dipidana penjara
berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak
pidana korupsi dengan
ancaman pidana
maksimal 20 (dua puluh)
tahun penjara dan denda
maksimal Rp
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
1.000.000.000 (satu
milyar rupiah). Selain itu,
Tim Seleksi telah
berupaya melakukan
klarifikasi kepada
Pengadu untuk meminta
penjelasan terkait dengan
Surat Keterangan Pernah
Sebagai Terpidana karena
Tindak Pidana Biasa yang
dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Muara
Teweh Kelas II, tetapi
Pengadu seperti
menghindar ketika
dimintai klarifikasi.
5. Bukti T-5 Surat Keterangan Pernah Bukti ini menjelaskan
Sebagai Terpidana Karena bahwa terdapat
Tindak Pidana Biasa dari ketidaksesuaian antara
Pengadilan Negeri Muara Teweh judul dengan isi Surat
Kelas II Nomor: Keterangan, di mana
255/SK/HK/07/2018/PN.Mtw Judul Surat Keterangan
tanggal 9 Juli 2018 atas nama adalah Surat Keterangan
H. Malik Muliawan, S.H. Pernah Sebagai Terpidana
karena Tindak Pidana
Biasa, sedangkan isi surat
keterangan tersebut
tercantum bahwa tindak
pidana yang dilakukan
adalah Tindak Pidana
Korupsi, sehingga hal
tersebut juga menjadi
faktor terjadinya
kekeliruan dalam
menyatakan Surat
Keterangan Tindak Pidana
yang disampaikan oleh
Pengadu memenuhi
syarat.
6. Bukti T-6 Surat Keputusan KPU Nomor: Bukti ini menjelaskan
287/PP.06- bahwa setelah
Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 memperhatikan fakta-
Januari 2019 tentang fakta hukum yang ada,
Pemberhentian Sementara Para Teradu mengambil
Ketua KPU Kabupaten Barito kebijakan untuk
Utara Periode 2018-2023 dan melakukan pemberhentian
Surat Keputusan KPU Nomor: sementara terhadap
288/PP.06- Pengadu.
Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31
januari 2019 tentang
Pemberhentian Sementara
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 atas
nama Pengadu.
7. Bukti T-7 Surat KPU Nomor: 224/PP.06- Bukti ini menjelaskan
SD/05/KPU/II/2019 tanggal 1 bahwa Para Teradu telah
Februari 2019 meminta Ketua KPU
Perihal:Pemberhentian Provinsi Kalimantan
Sementara Ketua dan Anggota Tengah untuk
KPU Kabupaten Barito Utara menyampaikan
a.n. Sdr. Malik Muliawan. Pemberhantian Sementara
Sdr. Malik Muliawan
sebagai Ketua dan
Anggota KPU Kabuaten
Barito Utara Periode 2018-
2023 dan melaporkan ke
DKPP untuk meminta
dilakukan pemberhentian
tetap.
8. Bukti T-8 Kumpulan Tanda Terima Bukti ini menjelaskan
tanggal 8 Februari 2019 bahwa KPU Provinsi
mengenai Penyampaian Kalimantan Tengah telah
Pemberhentian Sementara menyampaikan Surat
Ketua dan Anggota KPU Keputusan Pemberhentian
Kabupaten Barito Utara Periode Sementara atas nama
2018-2023 dan Petikan SK Pengadu dan Surat
Pemberhentian Sementara atas Keputusan tersebut telah
nama Malik Muliawan, S.H diterima oleh Pengadu
yang telah ditandatangani oleh pada tanggal 8 Februari
Malik Muliawab, S.H. sebagai 2019.
Penerima Petikan SK
Pemberhentian Sementara dan
Gagah christiantoro sebagai
Pengirim Petikan SK
Pemberhentian Sementara.
9. Bukti T-9 Surat Keputusan KPU Nomor Bukti ini menjelaskan
1606/PP.06- bahwa para Teradu telah
Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal menerbitkan Surat
31 Oktober 2018 tentang keputusan Penetapan
penetapan Ketua Komisi Ketua Komisi Pemilihan
pemilihan Umum Kabupaten Umum Kabupaten Barito
Barito Utara Provinsi Utara Provinsi Kalimantan
Kalimantan Tengah Periode Tengah Periode 2018-2023
2018-2023 a.n Malik Muliawan a.n Penmgadu. Sewhingga
menjadi tidak relevan
ketika Pengadu dalam
persidangan DKPP pada
tanggal 20 Maret 2019
mempermasalahkan surat
dimaksud yang menurut
Pengadu belum diterima
oleh Pengadu.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
10. Bukti T-10 Surat Keputusan KPU Nomor Bukti ini menjelaskan
287/PP.06- bahwa setelah
Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 memperhatikan fakta-
Januari 2019 tentang fakta hukum yang ada ,
pemberhentian sementara para Teradu mengambil
Ketua dan Anggota Komisi kebijakan untuk
Pemilihan Umum Kabupaten melakukan pemberhentian
Barito Utara Periode 2018-2023 sementara terhadap
a.n H. Malik Muliawan, S.H. Pengadu.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para
Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
terkait proses pemberhentian sementara Pengadu sebagai Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Barito Utara. Dalam kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU
Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 yang dilaksanakan di JS Luwansa Hotel
Jakarta tanggal 30 Oktober 2018 s.d 3 November 2018, Teradu III
menyampaikan dan meminta agar Pengadu mengundurkan diri atau
diberhentikan dengan tidak hormat sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut
sesuai dengan hasil rapat pleno KPU RI yang menyatakan bahwa Pengadu tidak
lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Barito Utara berdasarkan
ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Bahkan Pengadu dilarang oleh Teradu III untuk
mengikuti kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-
2023. Pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 pukul 18.00 WIB, saat Pengadu
bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah di ruang
kerja Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pengadu mendapatkan informasi
bahwa Pengadu telah diberhentikan sementara oleh KPU RI, namun Surat
Keputusan tersebut belum diberikan karena ada kesalahan dan harus dilakukan
perbaikan oleh KPU RI. Pada hari Rabu 6 Februari 2019, Pengadu kembali
mendapat panggilan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera ke
Palangka Raya guna menerima Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara. Pada saat yang sama
Pengadu diperingatkan oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak
lagi menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Barito Utara. Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pengadu
datang ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan menerima petikan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 287/PP.06-
Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Sementara
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 Atas Nama
H. Malik Muliawan, S.H. Turut disertakan Surat KPU Provinsi Kalimantan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Tengah Nomor: 50/PP.06-SD/62/Prov/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 terkait
penyampaian Keputusan Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 a.n H. Malik Muliawan, S.H. Pengadu
tidak mengetahui alasan yang mendasari Surat Keputusan Pemberhentian
Sementara Pengadu. Pengadu tidak pernah dipanggil dan diklarifikasi secara
resmi mengenai masalah yang menjadi dasar pemberhentian Pengadul;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan
tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian
hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018 dan para
Teradu baru mendapat informasi pada 27 Oktober 2018 jika Pengadu pernah
dipidana penjara dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun. Untuk
memenuhi asas kehati-hatian, para Teradu tidak serta merta memberhentikan
Pengadu, melainkan terlebih dahulu para Teradu meminta KPU Provinsi
Kalimantan Tengah untuk melakukan klarifikasi. Berdasarkan Berita Acara
Nomor: 197/PP.06-BA/62/Prov/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2019 perihal
hasil klarifikasi KPU Provinsi Klaimantan Tengah, ditemukan fakta bahwa berkas
Pencalonan atas nama Pengadu terkait dengan Surat Keterangan Pidana,
melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf l Peraturan KPU Nomor 7 Tahun
2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor
27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun
2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan
tersebut pada intinya mengatur bahwa setiap Calon Anggota KPU Provinsi dan
Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih. Tim Seleksi melalui Surat Nomor: 008/PP.00-SD/62/Timsel-
Kot.Kab/IX/2018 tanggal 2 September 2018, mengakui bahwa ada keteledoran
dan kekurangtelitian mengenai status Pengadu sebagai peserta seleksi yang
pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dengan
ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda maksimal
Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kekeliruan dalam membuat kesimpulan
terhadap syarat calon, menurut Tim Seleksi disebabkan oleh sikap Pengadu yang
selalu berupaya menghindar saat hendak dimintai penjelasan dan diklarifikasi
dengan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana karena Tindak Pidana Biasa
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. Pengadu, tidak
mencantumkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
Pengadu. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan isi Surat
Keterangan. Judul Surat tertulis Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana
karena Tindak Pidana Biasa, sedangkan isi surat keterangan terkait dengan
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pengadu. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat
(2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pada pokoknya mengatur bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi
syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Selanjutnya ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada intinya mengatur
bahwa dalam hal KPU menemukan pelanggaran kode etik di bawahnya, KPU
dapat memutus pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan setelah
melalui pemeriksaan secara berjenjang dan disampaikan kepada DKPP. Bahwa
memerhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana penjelasan tersebut para Teradu
mengambil kebijakan pemberhentian sementara terhadap Pengadu dengan
menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019
tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPU
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 dan Surat Keputusan KPU Nomor:
288/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian
Sementara Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 atas nama
Pengadu. Bahwa melalui Surat KPU Nomor: 224/PP.06-SD/05/KPU/II/2019
tanggal 1 Februari 2019 Perihal: Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Barito Utara a.n. Sdr. Malik Muliawan yang pada intinya Para
Teradu meminta Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan
Pemberhantian Sementara Sdr. Malik Muliawan sebagai Ketua dan Anggota KPU
Kabuaten Barito Utara Periode 2018-2023 dan melaporkan ke DKPP untuk
meminta dilakukan pemberhentian tetap. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan
Tengah telah menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas
nama Pengadu dan Surat Keputusan tersebut telah diterima oleh Pengadu pada
tanggal 8 Februari 2019. Selain itu KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah
menyampaikan laporan ataupun aduan mengenai pemberhentian sementara atas
nama Pengadu ke DKPP untuk selanjutnya Pengadu dapat diputus
pemberhentian tetap oleh DKPP. Bahwa para Teradu secara khusus
menyampaikan alasan pengabaian terhadap surat Timsel yang telah dikirimkan
sejak awal September 2018. Bahwa selama bulan September sampai dengan
persidangan DKPP pada tanggal 20 Maret 2019, Para Teradu belum pernah
menerima secara langsung dan resmi dari Tim Seleksi Surat Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito
Utara Periode 2018-2023 Nomor: 008/PP.00-SD/62/Timsel-Kot.Kab/IX/2018
tanggal 2 September 2018 Perihal: Laporan Salah Seorang 10 besar Calon
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 tidak memenuhi syarat.
Surat tersebut justru didapatkan oleh Para Teradu setelah Provinsi Kalimantan
Tengah pada akhir Bulan Oktober 2018 yang lalu menyampaikan Berita Acara
Klarifkasi dan menjadikan Surat Tim Seleksi tersebut sebagai salah satu
Lampiran Berita Acara. Para Teradu menerima informasi dari Biro SDM KPU RI
pada saat persidangan DKPP tanggal 20 Maret 2019 yang lalu bahwa surat
tersebut ternyata telah diterima secara resmi oleh Biro SDM sejak tanggal 5
September 2018. Bahwa berdasarkan informasi dari SDM baru diketahui bahwa
surat tersebut tidak pernah melalui Teradu I sebagai Ketua KPU maupun Para
Teradu lainnya selaku anggota KPU, melainkan surat tersebut langsung diterima
oleh Biro SDM dan Biro SDM baru menyampaikan surat tersebut setelah Para
Teradu meminta Biro SDM untuk mencari dan memastikan apakah surat
tersebut pernah diterima oleh KPU atau tidak. Bahwa selain itu, Tim Seleksi
Calon Anggota KPU Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 tidak pernah memberikan informasi
kepada Para Teradu mengenai Surat yang telah mereka kirimkan kepada para
Teradu.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Pengadu ditetapkan sebagai Anggota
KPU Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1140/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018
tanggal 23 Oktober 2018 dan dilantik pada tanggal 24 Oktober 2018. Pada
tanggal 25 Oktober 2018 Pengadu terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Utara dan ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU
Nomor: 1606/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018. Para
Teradu kemudian memberhentikan sementara Pengadu sebagai Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Barito Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor
287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 31 Januari 2019. Keputusan para
Teradu memberhentikan sementara Pengadu setelah sebelumnya dilakukan
klarifikasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait keterpenuhan syarat
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 19 ayat (1) huruf i
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota. Keputusan Pemberhentian Sementara yang diterbitkan
para Teradu selanjutnya memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan
Tengah untuk mengadukan/melaporkan Pengadu ke DKPP, menurut DKPP
beralasan secara hukum maupun etika. Sebab para Teradu baru mengetahui
bahwa Pengadu pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, setelah Pengadu
terpilih dan dilantik oleh para Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Barito
Utara periode 2018-2023. Meskipun kemudian penerapan ketentuan Pasal 21
ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku terbatas maksimal
5 (lima) tahun, yang dihitung sejak terpidana selesai menjalani masa
hukumannya. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Pengadu yang telah
selesai menjalani masa tahanan 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan saat
pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah
diputus oleh DKPP dalam Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/III/2019. Adanya Surat
Keputusan Nomor 2057/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tertanggal 31 Desember
2018 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPU Kabupaten Barito Utara
yang ditarik kembali dan dikoreksi oleh para Teradu dengan Surat Keputusan
KPU Nomor: 287/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019
Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023 merupakan bentuk ketidaktelitian
Para Teradu. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian waktu bagi Pengadu
untuk dapat memperoleh Surat Keputusan Pemberhentian sementara, hingga
Pengadu harus bolak-balik Muara Teweh - Palangka Raya yang berjarak kurang
lebih 326 KM untuk memenuhi panggilan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dari
tanggal 3 Februari 2019 s.d 8 Februari 2019. Pada akhirnya tanggal 8 Februari
2019 Pengadu mendapatkan Petikan Surat Keputusan KPU Nomor: 287/PP.06-
Kpt/05/KPU/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian
Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
Periode 2018-2023. Terhadap hal tersebut DKPP memandang penting
mengingatkan kepada para Teradu untuk meningkatkan ketelitian dan
koordinasi dengan sekretariat dalam pengelolaan administrasi dokumen
persuratan guna efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada semua pihak.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Demikian halnya kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta Sekretariat
untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam menjaga kerahasian setiap
dokumen surat sebelum diumumkan atau disampaikan kepada pihak yang
berkepentingan. Diperolehnya Surat Keputusan Nomor 2057/PP.06-
Kpt/05/KPU/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 beserta lembar disposisi
Ketua KPU Kalimantan Tengah yang diperoleh Pengadu dalam bentuk soft file
dari Dr. H. Tajeri, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, menunjukkan
lemahnya sistem keamanan kerahasiaan dokumen di lingkungan KPU Provinsi
Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak
terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan;
