III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
A. Kewenangan DKPP
1. Bahwa secara filosofis, DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan
dan menjaga martabat, kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara
Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015,
sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menyatakan:
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 137 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menyatakan:
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.
4. Bahwa Pasal 1 angka 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan:
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu.
5. Bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP berdasarkan Pasal 159 Ayat (1),
Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum adalah sebagai berikut:
Tugas DKPP meliputi:
a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu.
Wewenang DKPP meliputi:
a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terbukti melanggar kode
etik; dan
c. Memutus pelanggaran kode etik.
Kewajiban DKPP meliputi:
a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan
transparansi;
b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara
pemilu;
c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk
popularitas pribadi; dan
d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)
1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan:
Pedoman dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
diajukan oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih.
2. Bahwa Pengadu merupakan unsur masyarakat yang mengikuti seleksi calon
anggota PPK wilayah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas
berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 10/HK.03.1-
Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 telah dinyatakan lulus seleksi administrasi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadu memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan dan/atau
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu.
C. Pokok Pengaduan
1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, sekitar Pukul 11.26 WIB, Pengadu
menerima pesan WA dari Desti Rafika Andriani (Staf Honorer Sub Bagian
Hukum KPU Musi Rawas) isinya menawarkan Pengadu untuk mengikuti
seleksi Calon Anggota PPK Pemilihan Kepala Daerah Musi Rawas Tahun 2020;
2. Bahwa Pengadu menerima tawaran Desti Rafika Andriani untuk mengikuti
seleksi Calon Anggota PPK Pemilihan Kepala Daerah Musi Rawas Tahun 2020,
dan bertanya mengenai persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti seleksi
tersebut. Pengadu juga menyatakan yang akan mengikuti seleksi PPK tersebut
sebanyak 3 (tiga) orang dari Kecamatan Sukakarya;
3. Bahwa melalui ponsel, Desti Rafika Andriani meminta agar Pengadu
menyiapkan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk
paket 3 (tiga) orang Calon Anggota PPK. Dana tersebut akan diserahkan kepada
atasannya. Akhirnya Pengadu bersedia menyanggupinya;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, Desti Rafika menelepon Pengadu dan
bertanya mengenai kelanjutan rencana yang sudah disepakati. Pengadu
bertanya kepada Desti Rafika Andriani terkait atasan yang dapat membantu
rencana tersebut. Berdasarkan keterangan Desti Rafika Andriani, atasan yang
dimaksud adalah Teradu I;
5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, Desti Rafika Andriani dan Teradu I
mengajak Pengadu untuk bertemu di JM. Plaza Lubuklinggau. Pengadu datang
bersama istrinya pukul 17.00 wib, istri Pengadu menunggu di kursi dekat lift
parkiran JM. Plaza Lubuklinggau;
6. Bahwa 15 menit kemudian, datang mobil warna putih dan parkir di parkiran
JM. Plaza Lubuklinggau. Pengadu menunggu beberapa menit di dalam mobil
untuk memastikan pihak yang berada di dalam mobil warna putih tersebut. 10
Menit kemudian Teradu 1 keluar dari dalam mobil dan tampak Desti Rafika
Andriani berada di dalamnya;
7. Bahwa Desti Rafika Andriani keluar dari mobil dan menemui Pengadu. Pada
saat itu Pengadu bertanya mengenai keberadaan Teradu I. Desti Rafika
menerangkan Teradu I berada di dalam mobil. Selanjutnya, Pengadu
menyerahkan uang Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) kepada Desti Rafika
Andriani yang disaksikan oleh istri Pengadu. Desti Rafika Andriani
menjelaskan kepada Pengadu bahwa Teradu I meminta agar keseluruhan dana
diserahkan secara langsung (cash);
8. Bahwa Pengadu menjelaskan tidak dapat menarik keseluruhan dana dari ATM
karena sudah melebihi batas penarikan. Pengadu menjanjikan akan segera
mentransfer sisa kekurangan sebesar Rp.15.000.000,00, (lima belas juta
rupiah);
9. Bahwa Desti Rafika Andriani memberikan nomor rekeningnya BRI
5677010251****, dan meminta Pengadu agar segera mentransfer
kekurangannya;
10. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Desti Rafika Andriani meminta Pengadu
mentransfer kembali, karena Teradu I membutuhkan uang untuk kegiatan di
Jakarta. Pengadu kemudian mentransfer uang Rp. 10.000.000,00, (sepuluh
juta rupiah) ke rekening Desti Rafika Andriani;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Desti Rafika Andriani menghubungi
Pengadu untuk meminta kekurangan Rp.5000.000,00, (lima juta rupiah).
Pengadu mentransfer kekurangan yang diminta, sehingga total keseluruhan
berjumlah Rp. 20.000.000,00;
12. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Pengadu mengirimkan pesan WA (WhatsApp)
kepada Teradu I menjelaskan sudah menyerahkan uang Rp. 20.000.000,00,
(dua puluh juta) kepada Desti Rafika Andriani dengan rincian Rp.
5.000.000,00, (lima juta rupiah) secara cash dan Rp. 15.000.000,00, secara
transfer, untuk keperluan rekrutmen PPK;
13. Bahwa Teradu I menjawab tidak mengetahui permasalahan tersebut dan akan
melakukan klarifikasi kepada Desti Rafika Andriani. Pengadu kemudian
meminta untuk dipertemukan kepada Desti Rafika Andriani. Teradu I
menyanggupi permintaan Pengadu tersebut;
14. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Teradu I meminta Pengadu datang ke Kantor
KPU Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya terjadi pertemuan antara Pengadu,
Teradu I, dan Desti Rafika Andriani. Hasilnya, Teradu I memerintahkan Desti
Rafika Andriani untuk mengembalikan uang tersebut kepada Pengadu;
15. Bahwa Pengadu mendapat informasi pengembalian uang tersebut diperoleh
dari Sofian Calon Anggota PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebesar
Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa Desti Rafika Andriani dan Teradu I mengembalikan uang Rp.
15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) kepada Pengadu di ruangan Teradu I.
Desti Rafika Andriani menjanjikan mengembalikan kekurangannya pada bulan
Desember 2019;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Teradu I diduga tidak profesional
dan telah melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Teradu I telah menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan diri
sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Teradu I melakukan abuse of
power menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan diri
sendiri baik secara langsung dan tidak langsung;
18. Bahwa Pengadu tetap mengikuti proses tahapan seleksi Calon Anggota PPK,
Pengadu lulus seleksi administrasi, dan lulus seleksi tertulis. Pada hari Senin,
tanggal 10 Februari 2020, Pengadu mengikuti tes wawancara Calon Anggota
PPK di Burza Hotel Lubuklinggau;
19. Bahwa pada saat seleksi wawancara, Pengadu mengetahui seorang peserta
memperoleh bocoran soal yang akan ditanyakan saat seleksi wawancara.
Pengadu berusaha untuk mendapatkan soal-soal wawancara yang beredar
tersebut. Akhirnya Pengadu mendapatkan soal wawancara tersebut dari
seorang peserta;
20. Bahwa Pengadu bertanya kepada beberapa peserta mengenai kebocoran soal
tersebut. Berdasarkan keterangan dari sejumlah peserta, mereka mengakui
bahwa soal tersebut menjadi pertanyaan, dan sebagian lainnya menyatakan
bukan soal tersebut yang akan ditanyakan;
21. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, KPU Kabupaten Musi Rawas
mengeluarkan Pengumuman Nomor: 83/PP.04.2-PU/1605/KPU-Kab/II/2020
Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara berdasarkan peringkat 10 Besar
Rekruitmen Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020 sebagai tindak lanjut SK KPU Kabupaten Musi Rawas
Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/2020;
22. Bahwa Pengadu tidak masuk dalam peringkat 5 besar, tetapi beberapa peserta
yang mendapatkan bocoran soal wawancara tersebut masuk ke dalam
peringkat 5 besar. Peristiwa kebocoran soal tersebut beredar di media massa,
sehingga menyebabkan PWI Kabupaten Musi Rawas membuka posko
pengaduan mengenai kecurangan seleksi Anggota PPK Pemilihan Kepala
Daerah Musi Rawas Tahun 2020;
23. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, Pengadu mendapat telepon
dan WA (WhatsApp) dari Hendri Almawijaya sebagai Anggota KPU Provinsi
Sumatera Selatan. Hendri Almawijaya mempertanyakan persoalan kekisruhan
rekrutmen Calon Anggota PPK yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Pengadu
kemudian menjelaskan seluruh peristiwa yang diketahuinya dan Hendri
Almawijaya berjanji akan melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Musi Rawas;
24. Bahwa Hendri Almawijaya mengundang Pengadu untuk bertemu di WE Hotel
Lubuklinggau tanpa menyampaikan surat undangan resmi. Pengadu, Desti
Rafika Andriani, Ahmad Sofian, bertemu dengan Hendri Almawijaya, Amrah
Muslimin, dan seorang Staf KPU Provinsi Sumatera Selatan;
25. Bahwa Hendri Almawijaya bertanya mengenai persoalan seleksi Calon Anggota
PPK, dan permintaan upeti Calon Anggota PPK kepada Desti Rafika Andriani.
Namun demikian, Desti Rafika Andriani tetap menjelaskan yang meminta upeti
adalah Teradu I;
26. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan supervisi,
monitoring, dan klarifikasi kepada para Teradu berkenaan dengan kebocoran
soal tersebut. Para Teradu menerangkan bahwa soal-soal yang beredar
hanyalah simulasi;
27. Bahwa sepengetahuan Pengadu berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ada tidak boleh di dalam proses wawancara ada soal-soal simulasi;
28. Bahwa soal simulasi tersebut hanya dibagikan kepada orang tertentu tidak
disampaikan kepada seluruh peserta seleksi wawancara;
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas para Teradu telah melanggar Pasal 10, Pasal
11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Para Teradu
bertindak tidak adil terhadap semua peserta seleksi Calon Anggota PPK yang
akan melaksanakan seleksi wawancara, melakukan tindakan di luar prosedur
peraturan perundang-undangan, tidak mengindahkan norma penyelenggaraan
pemilu, melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan
sendiri, mengambil tindakan di luar peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa Pengadu mendapatkan informasi tambahan dari Dasril Ismail mengenai
kecurangan dalam proses rekrutmen PPK. Dasril Ismail menerangkan bahwa
pada tanggal 15 Februari 2020, ia pernah melakukan komunikasi melalui
ponsel dengan Teradu II. Pada saat itu Teradu II menerangkan dalam
penetapan 5 besar Calon Anggota PPK, masing-masing Teradu sudah
mempunyai titipan nama Anggota PPK;
31. Bahwa dalam percakapan tersebut juga diketahui di Kecamatan Muara Beliti,
Teradu II menyatakan membantu Indra Jaya untuk menjadi Anggota PPK,
Teradu I menitipkan nama Defriansyah, Teradu III menitipkan nama Al Nizar,
Teradu IV menitipkan Eko Irwazha, Teradu V menitipkan nama Dedi Suryadi.
Teradu II tidak menjelaskan bahwa nama tersebut dipilih berdasarkan
objektifitas nilai;
32. Bahwa berdasarkan keterangan Dasril Ismail, pada tanggal 13 Februari 2020,
ia pernah mendapat telepon dari Ari mantan PPK Sumber Harta dan istrinya
merupakan peserta seleksi PPK Sumber Harta. Ari menerangkan ia ditelepon
oleh Teradu II, dan menjelaskan istri Dasril Ismail bernama Nelly yang
merupakan peserta seleksi Calon Anggota PPK Muara Beliti tidak akan lulus
apabila tidak ada setoran;
33. Bahwa dalam percakapan tersebut, Ari menyarankan agar Dasril Ismail
menyiapkan sejumlah dana untuk diserahkan kepada Teradu IV, namun Dasril
Ismail menolak saran Ari tersebut dan menyimpulkan proses seleksi sudah
tidak fair;
34. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Pengumuman Nomor
136/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II.2020 sebagai tindak lanjut SK KPU
Kabupaten Musi Rawas Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
Tentang Pengumuman Penetapan 5 (lima) Calon Anggota PPK Terpilih Pasca
Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu telah melanggar ketentuan
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Para Teradu
melakukan abuse of power penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan
pribadi baik langsung maupun tidak langsung, membuat keputusan di luar
peraturan perundang-undangan, melibatkan kepentingan pribadi dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan pengaduan yang diajukan oleh Pengadu untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, melanggar
kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi pemberhentian tetap untuk Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Teradu IV, dan Teradu V;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020 tentang Pengumuman
Penetapan 5 (lima) Calon Anggota PPK Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan
Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pengumuman Nomor:
136/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II.2020;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas melaksanakan tahapan wawancara
ulang bagi peserta yang lulus 10 besar dengan mekanisme yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-16 sebagai berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
1 Bukti P-1 Screen Shoot WhatsApp Desti Rafika Andriani;
2 Bukti P-2 Screen Shoot WhatsApp Desti Rafika Andriani;
3 Bukti P-3 Screen Shoot WhatsApp Desti Rafika Andriani;
4 Bukti P-4 Screen Shoot WhatsApp Desti Rafika Andriani;
5 Bukti P-5 Screen Shoot WhatsApp Desti Rafika Andriani beserta bukti
transfer melalui rekening;
6 Bukti P-6 Screen Shoot WhatsApp Desti Rafika Andriani beserta bukti
transfer melalui rekening;
7 Bukti P-7 Screen Shoot WhatsApp Ania Trisna;
8 Bukti P-8 Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 60/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang
Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Rekrutmen Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, tanggal 28 Januari
2020;
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor 69/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Penetapan Nama-Nama 10 (sepuluh) Besar Hasil Pemeriksaan
Seleksi Tertulis Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020;
9 Bukti P-9 Screen Shoot WhatsApp Daftar Pertanyaan Wawancara;
10 Bukti P-10 Pengumuman Nomor: 83/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020,
Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Berdasarkan
Peringkat 10 (sepuluh) Besar Rekrutmen Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020, tanggal 15 Februari 2020;
11 Bukti P-11 Screen Shoot media online inilahkito.com, tanggal 16 Februari
2020, yang berjudul Soal Tes Wawancara Bocor, Disinyalir
Indikasi Kecurangan Perekrutan PPK di Mura;
Screen Shoot media online bisnislubuklinggau.com tanggal 15
Februari 2020, yang berjudul Terkait Hasil Perekrutan Anggota
PPK PWI Buka Posko Pengaduan;
12 Bukti P-12 Screen Shoot media online inilahkito.com tanggal 19 Februari
2020, yang berjudul Dugaan Kecurangan Perekrutan PPK di
Mura, Komisioner KPU Sumsel Lakukan Supervisi dan
Klarifikasi;
Screen Shoot media online inilahkito.com tanggal 20 Februari
2020, yang berjudul KPU Sumsel Perintahkan KPU Mura
Tindaklanjuti Seluruh Laporan, Calon PPK Tak Penuhi Syarat
Harus Dicoret;
13 Bukti P-13 Rekaman audio;
14 Bukti P-14 Rekaman audio;
15 Bukti P-15 Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 136/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan
Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Rawas Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020.
16 Bukti P-16 Screen Shoot media online Media Putra Bhayangkara tanggal 4
Mei 2020 yang berjudul Polres Musi Rawas Lidik Dugaan Pungli
dan Gratifikasi KPU Musi Rawas;
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan Resor Musi Rawas Nomor: B/254/IV/2020/Reskrim,
Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen, tanggal 29 April
2020;
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan Resor Musi Rawas Nomor: B/253/IV/2020/Reskrim,
Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen, tanggal 29 April
2020;
Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Laporan/Tanggapan Masyarakat;
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 136/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan
Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Rawas Tahun 2020;
Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:
1605182010/SURKET/01/020819/0001;
Surat Peringatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 48.a/HK.03-SP/1605/KPU-Kab/I/2019, tanggal
21 Januari 2019;
Dokumentasi Foto;
Surat Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Nomor
02/LP/APPD/II/2020, perihal Surat Pengaduan, tanggal 18
Februari 2020;
Screen Shoot Panggilan Telepon Ari Sumberhata;
Screen Shoot Panggilan Telepon Sarif S Harta;
Screen Shoot Biodata Syarifudin, S.E., MM., di website kpu-
musirawas.go.id.
[2.4] KESIMPULAN PENGADU
Setelah mengikuti dengan seksama sidang pemeriksaan Perkara Nomor: 40-PKE-
DKPP/IV/2020 perihal dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara
pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas dalam
hal proses seleksi PPK Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.
Sidang pemeriksaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Pengadu
menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa benar Desti Rafika Andriani menawarkan kepada Pengadu untuk
mengikuti seleksi Anggota PPK Pemilihan Kepala Daerah Musi Rawas Tahun
2020. Hal tersebut diakui oleh Desti Rafika Andriani;
2. Bahwa benar Desti Rafika Andriani diperintahkan oleh TERADU I untuk
menghubungi Pengadu;
3. Bahwa benar Pengadu diminta untuk menyiapkan dana 20 Juta (Dua Puluh Juta
Rupiah) sebagai syarat menjadi anggota PPK Sukakarya, permintaan itu menurut
Desti berdasarkan perintah Teradu I;
4. Bahwa benar terjadi pertemuan di JM Plaza Lubuklinggau pada 14 Juni 2019
yang diinisiasi oleh TERADU I dan Desti Rafika Andriani. Pengadu menyerahkan
uang sebesar Rp 5.000.000,00, secara langsung disaksikan oleh Istri Pengadu
kepada Desti Rafika Andriani. Kemudian Desti Rafika Andriani menyerahkan
uang Rp 5.000.000,00, kepada TERADU I di dalam mobil TERADU I dengan
disaksikan oleh suami Desti Rafika Andriani atas nama Demi Meidiawan yang
berada di dalam mobil;
5. Bahwa benar berdasarkan permintaan Desti Rafika Andriani, Pengadu kemudian
mentransfer uang Rp 10.000.000,00, tanggal 18 Juni 2019 ke rekening Desti
Rafika Andriani. Selanjutnya, Desti Rafika Andriani bersama dengan Teradu I
mengambil uang tersebut di ATM. Desti Rafika menyerahkan uang tersebut
kepada Teradu I;
6. Bahwa benar berdasarkan permintaan Desti Rafika Andriani, Pengadu kemudian
mentransfer uang Rp. 5.000.000,00, tanggal 11 Juli 2019 ke rekening Desti
Rafika Andriani. Selanjutnya Desti Rafika Andriani menyerahkan uang tersebut
kepada Teradu I;
7. Bahwa benar uang Pengadu sebesar Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah)
dikembalikan oleh Desti Rafika Andriani di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.
Menurut Desti Rafika Andriani uang tersebut diterima terlebih dahulu dari
Teradu I di ruangan Teradu I di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Pada saat
menerima uang tersebut, Pengadu melihat kwitansi yang menurut Desti Rafika
Andriani sudah dipersiapkan oleh Teradu I. Sementara sisa uang Rp.
5.000.000,00, belum diterima oleh Pengadu karena menurut keterangan Desti
Rafika Andriani berdasarkan pernyataan yang disampaikan Teradu I kepadanya,
uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) tidak terdapat bukti otentik
sehingga Pengadu tidak bisa menuntut. Teradu I lupa bahwa uang tersebut
diserahkan kepada Desti Rafika Andriani dengan disaksikan oleh istri Pengadu di
JM Plaza. Desti Rafika menyerahkan uang tersebut kepada Teradu I di dalam
mobil dengan disaksikan oleh suami Desti Rafika Andriani;
8. Bahwa benar Pengadu memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00, (satu juta
rupiah) untuk membeli susu anak Teradu I. Pasca Teradu I melahirkan, Pengadu
belum sempat membesuk;
9. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Desti Rafika Andriani, ia diminta
menghubungi Saksi Ahmad Sopian selaku Calon Anggota PPK Tiang Pumpung
Kepungut supaya menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta
rupiah) sebagai syarat menjadi Anggota PPK. Uang tersebut diserahkan kepada
Desti Rafika Andriani tanggal 12 Oktober 2019 di rumah Desti Rafika Andriani
sekitar pukul 16.00 wib. Selanjutnya pada pukul 22.00 wib, Teradu I mendatangi
rumah Desti Rafika Andriani untuk mengambil uang tersebut. Peristiwa tersebut
disaksikan oleh suami Desti Rafika Andriani;
10. Bahwa benar berdasarkan saksi Ahmad Sopian, setelah dinyatakan tidak lulus
seleksi tertulis, Pada tanggal 11 Februari 2020, ia mendatangi Kantor KPU
Kabupaten Musi Rawas dan bertemu Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas
untuk meminta pengembalian uang. Permasalahan tersebut dibahas dalam rapat
klarifikasi KPU Kabupaten Musi Rawas. Dalam rapat tersebut Desti Rafika
Andriani menegaskan uang Ahmad Sopian sudah diserahkan kepada Teradu I.
Anehnya, hanya Desti Rafika Andriani yang diberikan sanksi peringatan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas, sedangkan Ketua KPU Kabupaten Musi
Rawas tidak melakukan tindakan apapun terhadap Teradu I. Bahkan cenderung
melindungi Teradu I;
11. Bahwa Pihak Terkait Hendri Almawijaya sebagai Anggota KPU Provinsi Sumatera
Selatan telah melaksanakan supervisi, monitoring, dan klarifikasi ke KPU
Kabupaten Musi Rawas berkenaan dengan kekisruhan seleksi Anggota PPK. Hasil
klarifikasi dilakukan dalam dua tahap, pertama dilakukan di WE Hotel dengan
mengundang Pengadu, Desti Rafika Andriani, dan Ahmad Sopian. Kedua,
klarifikasi kepada Pihak Teradu di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Dalam
sidang pemeriksaan DKPP, Hendri Almawijaya menjelaskan hasil klarifikasi
tersebut. Para Teradu menjelaskan soal yang beredar adalah simulasi soal.
Berdasarkan keterangan Para Teradu kepada Hendri Almawijaya, soal yang
beredar sama dengan panduan soal yang dimiliki oleh Para Teradu;
12. Bahwa Pihak Terkait memberikan teguran lisan/peringatan lisan dan pembinaan,
meminta agar Para Teradu mencoret Calon Anggota PPK bermasalah. Namun
demikian, Para Teradu tidak mengindahkan hal tersebut walaupun sudah
mendapat teguran lisan. Terbukti, dua nama PPK Terpilih di Kecamatan Sumber
Harta yakni Henri Eka Saputra dan Hargono pernah mendapat sanksi peringatan
tertulis langsung dari Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas (Teradu V) namun tetap
terpilih menjadi Anggota PPK dan sudah dilantik. Padahal penolakan dan protes
sebelumnya pernah dilakukan oleh Aliansi Pemuda Peduli Pemilu dan juga
melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas;
13. Bahwa Teradu II membenarkan berkomunikasi kepada Saksi Dasril Ismail,
namun lupa siapa yang menelpon terlebih dahulu, dan Saksi Dasril Ismail dapat
membuktikan yang menelpon adalah Teradu II, serta bukti rekaman pembicaraan
sudah diserahkan ke DKPP RI, yang isi percakapannya bahwa Teradu II menyebut
Para Teradu sudah memiliki nama-nama PPK terpilih, Teradu II tidak menyebut
terpilihnya PPK itu berdasarkan objektifitas nilai;
14. Bahwa saat ini Polres Musi Rawas sedang intensif melakukan penyelidikan
dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan melakukan
pungli dan atau menerima gratifikasi dalam seleksi PPK di KPU Kabupaten Musi
Rawas, Pengadu dan Desti Rafika Andriani telah diklarifikasi di unit Tipidkor
Polres Musi Rawas;
15. Bahwa menanggapi jawaban Para Teradu, Teradu I sedang hamil tua tidak bisa
menggunakan kendaraan roda empat sendirian karena kandungannya kurang
baik, sehingga tidak mungkin ke JM Plaza pada tanggal 14 Juni 2019. Dapat
Pengadu buktikan meskipun dalam kondisi hamil, Teradu I bersama Desti Rafika
Andriani pada bulan Juli 2019 masih melakukan kegiatan Bimtek sebanyak 3 kali
ke Jakarta dan 3 kali ke Palembang. Hal ini berarti Teradu I melakukan aktifitas
seperti biasa meski kondisinya sedang hamil tua;
16. Bahwa menanggapi jawaban Para Teradu, Teradu I menyebut tidak mengenal
Pengadu. Dapat Pengadu jelaskan, bahwa Pengadu adalah Anggota PPK
Sukakarya dalam Pemilu Legislatif, sehingga sering berhubungan terkait kinerja
dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sehingga tidak beralasan apabila
Teradu I menyatakan tidak mengenal Pengadu;
17. Bahwa menanggapi jawaban Para Teradu, Teradu I menyatakan bahwa Pengadu
yang meminta dipertemukan dengan Desti Rafika Andriani. Dapat Pengadu
jelaskan, bahwa yang menginisiasi pertemuan Pengadu, Desti Rafika Andriani,
dan Teradu I adalah Teradu I untuk menyelesaikan persoalan uang yang sudah
diserahkan sebesar Rp. 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa menanggapi jawaban Para Teradu, terdapat seseorang yang masuk ke
ruangan Teradu I yaitu Elmon Halomoand. Diketahui saat ini Elmon Halomoand
merupakan PPK Terpilih di Kecamatan Megang Saksi. Artinya Teradu I melakukan
komunikasi dan pertemuan dengan Calon PPK lainnya sebelum pelaksanaan
seleksi PPK. Hal ini menjadi dalil jawaban Para Teradu di Sidang DKPP artinya
Para Teradu yang lain juga mengetahui pertemuan Elmon Halomoand dengan
Teradu I;
19. Bahwa menanggapi jawaban Para Teradu yang menyatakan terdapat Saksi Arpah
Rotin dan Albar. Pengadu menolak hal tersebut, karena Arpah Rotin dan Albar
bukan anggota PPK Sukakarya. Jelas mereka tidak mengetahui, tidak melihat,
kapan dimana dan mengapa pleno PPK Sukakarya dan apa isi dari pleno tersebut.
Pengadu menjelaskan bahwa pada saat itu, pemberhentian Pengadu sebagai
Ketua PPK Sukakarya merupakan kesepakatan internal PPK Sukakarya untuk
merotasi posisi Ketua PPK karena kesibukan Pengadu di KTNA;
20. Bahwa pada saat Yenli Elmanoferi sebagai Tim Pemeriksa Daerah menanyakan
kepada Para Teradu mengenai Ketua Pokja Seleksi PPK, Para Teradu terlihat
bingung dan lupa siapa yang menjadi Ketua Pokja kegiatan seleksi PPK;
21. Bahwa pada saat Andhika Pranata sebagai Tim Pemeriksa Daerah menanyakan
saat diketahui persoalan Catur Handoko dan Desti Rafika Andriani pada bulan
Oktober, kenapa tidak ada tindakan dari Para Teradu, terlihat Para Teradu tidak
dapat menjawab dengan tegas. Tidak sama perlakuan saat Para Teradu
mengetahui persoalan Pihak Terkait Desti Rafika Andriani dan Ahmad Sopian di
bulan Februari 2020, padahal hal tersebut merupakan satu rangkaian cerita;
22. Bahwa memperhatikan pendapat Ngimadudin, S.Ag., M.H., sebagai Ahli dalam
sidang pemeriksaan DKPP tanggal 15 Mei 2020, yang menyatakan lunturnya
integritas penyelenggara dan hilangnya kemandirian penyelenggara ketika
penyelenggara melakukan pertemuan dan bersepakatan dengan Calon Anggota
PPK dimana kesepakatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
23. Bahwa memperhatikan pendapat Ahli, bahwa Para Teradu telah menabrak
peraturan perundangan ketika membuat simulasi soal atau panduan pertanyaan,
dan itu diberikan kepada peserta tertentu;
24. Bahwa memperhatikan statement Ahli, apabila ada rangkaian tahapan yang tidak
memenuhi asas penyelenggara pemilu maka hasil akhirnya pun tidak memenuhi
proporsi yang diharapkan dalam Undang-Undang dan demokrasi. Boleh jadi
inilah, pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, massif, karena satu
rangkaian tercederai, maka rangkaian tahapan lain dampaknya juga akan
berpengaruh sampai dengan hasil akhirnya nanti;
[2.5] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi yakni Ahmad
Sopian dan Dasril Ismail yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan
tanggal 15 Mei 2020 sebagai berikut:
Ahmad Sopian
Saksi menerangkan Desti Rafika Andriani bersama dengan suaminya beserta bibi
Saksi, mendatangi rumah Saksi karena ingin mengurus surat pindah suaminya di
Desa Kebur Jaya Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Teradu I menjanjikan
Suami Desti Raftika Andriani untuk menjadikan Anggota PPK Tiang Pumpung
Kepungut. Beberapa hari kemudian Desti Rafika Andriani menelepon Saksi dan
meminta agar mengikuti tes Calon Anggota PPK supaya dapat mendampingi Suami
Desti Raftika Andriani.
Saksi menerangkan Teradu I memerintahkan Desti Rafika Andriani, Saksi
dijanjikan sebagai Anggota PPK dengan syarat menyerahkan uang Rp.
25.000.000,00, Desti Rafika Andriani terus menelepon Saksi, karena Teradu I
menginginkan uang tersebut secepatnya. Pada tanggal 12 Oktober 2019, Saksi
mendatangi rumah Desti Rafika Andriani bersama dengan bibinya. Desti Rafika
Andriani merupakan anak angkat dari bibi Saksi. Selanjutnya, Saksi memberikan
uang Rp. 25.000.000,00, kepada Desti Rafika Andriani. Terdapat bukti kwitansi
yang ditandatangani oleh Desti Rafika Andriani, Bibi Saksi, dan Saksi sendiri.
Kemudian Saksi mengikuti tes tahapan Calon Anggota PPK, pada tanggal 3
Februari 2020, Saksi tidak lolos tes tertulis. Saksi kemudian menelepon Desti
Rafika Andriani dan meminta penjelasan perihal tidak lolosnya Saksi dalam tes
tersebut. Padahal Saksi sudah memberikan uang kepada Desti Rafika Andriani.
Saksi menerangkan Desti Rafika Andriani menyatakan bahwa ia ingin bertemu
terlebih dahulu kepada Teradu I. Pada tanggal 11 Februari 2020, Saksi diundang
ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Saksi bersama dengan bibinya ingin
bertemu dengan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas. Saksi tidak mengetahui
akan dipertemukan dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas di
ruang rapat.
Saksi diminta untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada saat itu, Desti
Rafika Andriani tidak masuk kerja karena sakit. Namun demikian, Desti Rafika
Andriani dijemput oleh sopir KPU Kabupaten Musi Rawas.
Saksi menerangkan Desti Rafika Andriani dihadirkan dalam ruang rapat dan
ditanya mengenai permasalahan sebenarnya. Desti Rafika Andriani menjelaskan
uang tersebut diberikan kepada Teradu I. Keesokan harinya uang tersebut
dikembalikan kepada Saksi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas.
Sekretaris meminta Saksi kembali pada tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul
09.00 wib, Sekretaris menjelaskan uang tersebut akan dikembalikan, dengan
catatan Desti Rafika Andriani akan dinonaktifkan selama satu tahun.
Saksi menerangkan pada saat di KPU Kabupaten Musi Rawas, Teradu I merekam
dan menganggap tindakan Desti telah mencemarkan nama baiknya.
Dasril Ismail
Saksi menerangkan bukti rekaman Ari mantan Anggota PPK Sumber Harta yang
istrinya mengikuti proses seleksi Calon Anggota PPK Sumber Harta, dan lolos
menjadi anggota PPK Sumber Harta. Ari menelepon Saksi dan menanyakan
keberadaannya. Saksi menjelaskan kepada Ari bahwa ia sedang berada di rumah.
Saksi menerangkan pada tanggal 13 Februari 2020, pukul 14.25 wib, terjadi
percakapan dengan Ari selama 5 menit 2 detik. Ari memerintahkan Saksi, karena
mendapat perintah dari Teradu II untuk mengambil uang kepada Indra Jaya. Uang
tersebut diserahkan kepada Teradu IV.
Saksi menerangkan sebelum pengumuman tanggal 14 Februari 2020, Ari, Arpah,
Indra jaya, Abdul Somad, termasuk adik Saksi sendiri yakni Alamsyah, datang ke
rumah. Pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 15.16 wib selama 4 menit 57 detik,
Teradu II menghubungi Saksi.
[2.6] KETERANGAN AHLI
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Ahli yakni
Ngimadudin, S.Ag., M.H., memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan
tanggal 15 Mei 2020 sebagai berikut:
PENDAPAT HUKUM UNTUK PERKARA NOMOR: 40-PKE-DKPP/IV/2020
A. Saya lulusan Fakultas Syari’ah Jurusan Perdata pidana Islam pada IAIN STS
Jambi, selanjutnya melanjutkan study Strata dua (S2) dan lulus pada Program
Pasca Sarjana konsentrasi jurusan Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya
dengan judul Tesis KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Kemudian
melanjutkan ke Pendidikan Doktoral (S3) dengan konsentrasi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai dengan sekarang.
B. Saya berprofesi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari
Lubuklinggau dengan mengampu mata kuliah Pendidikan Kewargaan (Civic
Education), Pendidikan Pancasila, Fiqh Siyasah, Hukum Jurnalistik, dan
Sosiologi.
C. Saya telah menulis beberapa makalah di jurnal dan prosiding yang berkaitan
dengan korupsi, good and clean gavernance dan menjadi pembicara seminar
nasional dan Internasional.
D. Permasalahan (issue) yang diajukan kepada saya untuk diberikan pendapat Ahli
(an expert opinion) adalah sebagai berikut :
Setelah mempelajari secara seksama bahwa ada 11 (sebelas) Pertanyaan yang
harus saya berikan penjelasan terkait dengan Nomor Perkara : 40-PKE-
DKPP/IV/2020. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya pilah menjadi dua
klasifikasi yaitu pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Pertanyaan umum
yaitu menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pokok-pokok azas
penyelenggara PEMILU dan pertanyaan khusus yaitu berkaitan dengan teknis
kegiatan Penyelenggara PEMILU, dalam hal ini adalah tahapan pelaksanaan
PEMILU.
Sudah barang tentu dalam memberikan keterangan saya mengunakan dalil-dalil
khusus berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Bab III Pasal 155,156,157, 158. Kemudian turunan dari Undang-Undang tersebut
yaitu Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum, disamping itu juga saya menggunakan referensi
Peraturan terdahulu yang ada kaitan dengan kode etik Penyelenggara Pemilu yang
masih relevan untuk saat ini.
I. Pertanyaan umum berkaitan dengan azas Penyelenggara PEMILU.
A. Pengertian Kode Etik Penyelenggara PEMILU.
Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum Bab 1 Pasal 1 ayat 4 bahwa yang dimaksud Kode
Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi
yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau
larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh
Penyelenggara Pemilu.
Penjelasan lebih lanjut menurut ahli adalah kode etik merupakan prinsip-
prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu berpedoman kepada sumpah janji
sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan azas Penyelenggara
Pemilu yang diberlakukan sesuai aturan.
B. Pengertian Kemandirian Penyelenggara Pemilu.
Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen berbunyi: Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali, dan pada Pasal 22 E ayat (5) berbunyi: Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri.
Dengan ketentuan tersebut, maka jelas dan kuat kepastian hukum tentang
penyelenggara pemilu yang terlepas dari pemerintah dan tidak dapat diintervensi
oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdalil pada Pasal 22 E ayat
(5) UUD 1945 tersebut, maka kekuasaan eksekutif di tangan pemerintah,
kekuasaan legislatif di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan yudikatif
di tangan Mahkamah Agung, setara kedudukannya dengan kewenangan
penyelenggaraan pemilihan umum di tangan penyelenggara pemilu. Berdalil pada
ketentuan pasal yang sama, maka kemandirian penyelenggara pemilu dalam
penyelenggaraan pemilu tidak dapat dirusak oleh undang-undang yang bermuatan
kepentingan pejabat kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.
Suatu komisi pemilihan umum yang dimaksud Pasal 22 E ayat (5) UUD
1945 sebagai penyelenggara pemilu strukturnya berkembang sesuai tuntutan
terwujudnya pemilu yang berkualitas dan beritegritas. Berdasarkan UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah lebih mempertegas yang dimaksud
dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP) sebagai
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR,
anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD
secara langsung oleh rakyat.
Oleh karena eksistensi penyelenggara pemilu sebagai institusi yang mandiri
adalah amanat UUD1945, dan terselenggaranya pemilu yang memenuhi asas dan
berintegritas adalah harapan rakyat, maka adalah kewajiban semua pihak di
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mengambil peran
mencitrakan KPU/Bawaslu/DKPP sebagai institusi yang mandiri, meyakinkan
rakyat Indonesia bahwa penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) tidak
dapat lagi diintervensi oleh kekuasaan pemerintah ataupun pemangku
kepentingan lainnya. Agar, terwujud kualitas kepercayaan rakyat terhadap hasil
pemilu yang akan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan rakyat
pada format demokrasi Pancasila secara ideal.
Dari uraian diatas maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Penyelenggara
Pemilu harus mempunyai sifat kemandirian secara kelembagaan, kemandirian
secara fungsional, dan kemandirian secara personal. Kemandirian secara
kelembagaan adalah bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan
Umum di setiap tingkatan bebas dari pengaruh dari pihak manapun berkaitan
dengan tugas dan wewenangnya. Kemandirian secara fungsional adalah KPU
sebagai Penyelenggara Pemilu mempunyai target visi dan target misi (integritas 12
asas). Kemandirian Personal adalah kecakapan integritas, profesional, akuntabel
dalam mengemban amanah demokrasi menuju kedaulatan rakyat yang
mempunyai kepercayaan tinggi di tengah masyarakat.
C. Pengertian Kolektif Kolegial Penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) memberikan makna bahwa
kepemimpinan Penyelenggara Pemilu adalah kolektif kolegial yang berarti
mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam
peraturan selanjutnya yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Propinsi.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 9 adalah sebagai berikut :
(1) Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno tertutup.
(2) Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan KPU.
(3) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.
(4) Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU.
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam.
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU.
d. menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU bertanggung jawab kepada Rapat
Pleno.
Dalam KBBI, kita menemukan definisi kolektif itu adalah sesuatu hal yang
dilakukan secara bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Kolegial
bersifat seperti teman sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat. Secara
terminologi dapat dimaknai bahwa Kolektif kolegial adalah suatu ikatan dan interaksi
yang dilakukan secara bersamaan layaknya pertemanan sejawat.
Sedangkan kepemimpinan kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk
kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam
mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan
mengedepankan semangat keberasamaan. Masing-masing pimpinan itu memiliki hak
suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam lembaga
tersebut.
D. Pengertian Integritas Penyelenggara Pemilu.
Dalam KBBI integritas bermakna mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan
kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan; kejujuran.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, salah satu kewajiban penyelenggara pemilihan umum (pemilu) adalah
bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kata adil di sini dapat
dipersepsikan sebagai sikap yang tidak memihak, tidak pilih kasih, atau sama rata.
Orang yang adil, akan mampu berdiri di tengah, independen tidak memihak kecuali
kepada kebenaran.
Sikap adil ini, akan mudah terwujud jika orang tersebut memiliki integritas.
Integritas berhubungan erat dengan keadilan, karena rasanya sulit kita temui,
seseorang mampu bersikap adil tanpa landasan integritas yang cukup.
Integritas adalah konsistensi dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah
suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan
seseorang.
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang
terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
Integritas penyelenggara pemilu tentu menjadi hal yang mutlak diperlukan,
apabila kita menghendaki pemilu yang berkualitas. Beberapa kasus yang muncul
belakangan ini terkait dengan penyelenggara pemilu, seperti suap, ketidaknetralan,
semuanya berpangkal dari rendahnya integritas penyelenggara pemilu yang
bersangkutan.
Secara gamblang integritas Penyelenggara Pemilu di cantumkan dalam
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa integritas Penyelenggara
Pemilu berpedoman pada prinsip :
a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari
niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas
atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai
kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang
diambil.
c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
E. Pengertian Profesionalitas Penyelenggara Pemilu.
Dalam KBBI pengertian profesionalitas berarti kemampuan bertindak secara
profesi. Profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi benar-benar
menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya. Atau Profesionalitas adalah suatu
sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta
derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-
tugasnya.
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 Pasal 6 ayat (3) bahwa Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip:
a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi
penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai
kaedah keterbukaan informasi publik.
e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
untuk mewujudkan keadilan.
f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas
dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat
waktu.
h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan
Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.
i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.
II. Pertanyaan Khusus terkait isu-isu Teknis Tahapan yang dilaksanakan oleh
Penyelenggara Pemilu.
A. Menjaga Integritas pada tahapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan.
Jawaban Ahli :
Pemilu berintegritas. Sebuah kosa kata yang kini akrab di telinga setiap warga
negara terutama yang melek politik. Dari satu forum ke forum yang lain, satu mimbar
ke mimbar yang lain kata ini selalu menjadi slogan ampuh dalam menggerakkan
seluruh elemen yang terlibat dalam isu kepemiluan. Baik penyelenggara, peserta,
pemantau pemilu maupun berbagai elemen masyarakat.
Tidak hanya soal tema pemilu yang berintegritas, tema tema sosial mulai dari
mengguritanya korupsi yang tidak kunjung selesai, kemiskinan, keterbelakangan,
ketidakadilan, ketidakpastian penegakan hukum mewarnai dinamika politik tanah
air.
Integritas seharusnya ditempatkan sebagai unsur yang utama dalam setiap
organisasi/kelembagaan. Hal ini harus disadari, karena Integritas merupakan roh
suatu organisasi. Semakin kuat integritas semakin sehat tumbuh organisasi.
Integritas merupakan perwujudan moral dari seluruh sumber daya manusia yang ada
di dalam organisasi. Ada dua perilaku utama untuk menjadi indikator cerminan
organisasi yang berintegritas, yaitu: bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya serta
berkomitmen; menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
Dalam mengimplementasikan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, lembaga
penyelenggara Pemilu di Indonesia pascareformasi telah melakukan sejumlah
perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system), tata kelola pemilu
(electoral process) dan penegakan hukum pemilu (electoral law). Untuk perbaikan
dalam aspek tata kelola atau manajemen pemilu dilakukan dengan menyasar dua hal
yakni penyelenggaraan pemilu (electoral process) dan penyelenggara pemilu (electoral
actor). Paling tidak ada empat syarat yang harus ada sehingga Pemilu berjalan dengan
baik dan bermartabat yaitu: Partai politik dan para politisi dapat menerapkan cara-
cara yang elegan dalam meraih kekuasaan; Penyelenggara Pemilu bekerja sebaik-
baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, teliti dan cermat.
Penyelenggara Pemilu harus memperhatikan kemandirian dan
ketidakberpihakan, bekerja secara efektif dan efisien, profesional. Selain memiliki
pengetahuan yang mendalam mengenai prosedur dan filosofi pemilu yang bebas dan
adil, kompetensi, transparansi; Partisipasi masyarakat terbuka dan memilih sesuai
dengan pilihannya; Penegakan hukum atas pelanggaran pidana Pemilu juga terhadap
setiap tindakan destruktif yang mengganggu ketertiban masyarakat secara umum,
baik yang muncul sebelum, selama dan sesudah Pemilu.
B. Tindakan Penyelenggara Pemilu mempengaruhi dan bersepakat dengan orang lain
dalam rangka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Jawaban ahli :
Tindakan mempengaruhi dan bersepakat untuk menentang aturan Undang-
Undang itu sangat jauh dari sikap kemandirian personal Penyelenggara Pemilu.
Dalam hal ini secara personal integritas kemandirian sudah hilang, ada upaya
kesepakatan jahat secara terstruktur dalam tubuh Penyelenggara Pemilu.
Pasal 14 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dengan point-point sebagai
berikut :
a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas
Penyelenggara Pemilu.
b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu
keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun
tidak langsung.
c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan.
d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang
dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau
sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
C. Pertemuan Penyelenggara Pemilu dengan calon peserta seleksi PPK
Jawaban Ahli :
Apapun alasannya pada saat rangkaian tahapan seleksi PPK, Penyelenggara
Pemilu wajib mentaati aturan-aturan ke-Pemilu-an. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode etik dan Perilaku penyelenggara Pemilu pasal 8 huruf (i) dengan
tegas menyebutkan bahwa menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan
publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu.
Walaupun hanya terdapat kalimat peserta Pemilu akan tetapi dapat
dianalogikan sebagai peserta yang mempunyai kepentingan terhadap proses seleksi
calon anggota PPK yang sedang berlangsung. Oleh karena itu pertemuan yang
dilakukan Penyelenggara Pemilu dalam tahapan seleksi PPK dibenarkan dalam sisi
Undang-Undang yaitu asas profesionalitas dan akuntabilitas.
D. Tindakan menguntungkan diri sendiri dari Penyelenggara Pemilu dan mengiming-
imingi calon peserta seleksi PPK dan janji bisa membantu meluluskan peserta
seleksi.
Jawaban Ahli :
Ahli berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu
tersebut jelas-jelas melanggar asas kemandirian Penyelenggara Pemilu yang tertuang
didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 pasal 8 point i, j, k, dan l yang
berbunyi :
i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya
secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang
bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas
kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.
j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk
meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan
pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan Pemilu.
k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga
atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye.
l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya
pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
E. Output kerja masing-masing devisi menjadi tanggung jawab bersama
Penyelenggara Pemilu
Jawaban Ahli :
Dalam sistem kolektif kolegial, masing-masing pimpinan itu memiliki hak
suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam sebuah
lembaga. Pengambilan keputusannya pun dilakukan melalui musyawarah atau
bersama-sama (kolektif). sistem kolektif kolegial diikat oleh tujuan yang sama.
Ikatan dan interaksi dalam kepemimpinan kolektif kolegial adalah ikatan
untuk mewujudkan visi misi lembaga yang telah disepakati. Jadi dalam konteks KPU,
semestinya tak ada keputusan-keputusan yang diambil sepihak oleh komisioner
tertentu dalam kasus tertentu, semua keputusan harus diputuskan secara bersama-
sama, di mana semua pimpinan bertanggung jawab.
F. Mengadakan simulasi soal wawancara sebelum wawancara seleksi PPK
dilaksanakan
Jawaban Ahli :
Apakah proses tahapan seleksi tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas.
Jika simulasi soal itu diatur dalam aturan yang jelas maka tidak menjadi persoalan.
Akan tetapi manakala tidak ada aturan yang jelas, maka hal tersebut jelas menabrak
aturan dan dapat dikategorikan tidak profesional dan akuntabel sebagai
Penyelenggara Pemilu.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah proses simulasi itu dilaksanakan
untuk seluruh peserta atau hanya peserta-peserta tertentu yang dikehendaki
Penyelenggara Pemilu.
G. Kelalaian dalam melaksanakan kegiatan tahapan Pemilu tanggung jawab bersama
Penyelenggara Pemilu.
Jawaban Ahli :
Kata kelalaian kerapkali dikaitkan dengan sebuah kesalahan yang tidak
disengaja. Artinya kadar kesalahan ini tidak separah pelanggaranpelanggaran yang
dilakukan secara disengaja, seperti penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan,
memihak kepada salah satu pasangan calon serta pelanggaran-pelanggaran berat
lainnya. Namun, pelanggaran kelalaian dalam bekerja dapat berdampak fatal bagi
proses berdemokrasi di Indonesia. Para penyelenggara pemilu yang telah dibekali oleh
berbagai keahlian dalam memanage Pemilu seharusnya dapat bekerja secara
profesional. Upaya menyelamatkan hak konstitusional warga negara dalam dipilih
dan memilih merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu. Namun, perlu dicatat
hak konstitusional yang harus ditegakkan adalah yang sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Adanya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu adalah
preseden buruk bagi demokrasi. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga otonom
yang bertugas mengelola dan melaksanakan proses pemilu dan pilkada di Indonesia.
Jika penyelenggara pemilu tidak dipercaya oleh publik, maka hasil dari pemilu
sebagai output atas kinerja penyelenggara pemilu akan lebih tidak dipercaya dan
tidak diterima oleh publik. Akibatnya, proses demokrasi akan terhambat dan tidak
jarang akan terjadi berbagai konflik horizontal yang disertai eskalasi kekerasan bagi
pihak yang tidak menerima hasil dari proses pemilu.
Berkaitan dengan tanggungjawab atas kelalain tersebut, pendapat ahli adalah
mengembalikan konsep kepemimpinan yang ada dalam lembaga KPU yaitu kolektif
kolegial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU pasal
11. Artinya setiap rangkaian kegiatan tahapan Pemilu menjadi tanggung jawab
bersama-sama Penyelanggara Pemilu.
Statement Ahli :
Pemilu itu adalah rangkaian tahapan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu,
oleh karena itu apabila ada rangkaian tahapan yang tidak memenuhi asas
Penyelenggara Pemilu (mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka,
proposional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien) maka hasil akhirpun tidak
memenuhi proporsi yang diharapkan dalam Undang-Undang dan demokrasi, yaitu
menuju kedaulatan rakyat yang bermartabat. Dan boleh jadi inilah pelanggaran
Pemilu yang disebut dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Karena satu
rangkaian tahapan Pemilu asasnya tercederai, maka rangkaian tahapan yang lain
dampaknya juga akan berpengaruh sampai dengan hasil akhirnya nanti (kita harus
belajar dari busuknya ikan. Mayoritas ikan itu membusuk dari kepala bukan dari
ekor). Wallohu’alam bissawab.
[2.7] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU
Dengan ini mengajukan jawaban terhadap pengaduan Pengadu Perkara Nomor 40-
PKE-DKPP/IV/2020 yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa Pengaduan Pengadu yang menyatakan Desti Rafika Andriani adalah Staf
Honorer Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Musi Rawas tidak berdasar hukum,
dan hanya subjektifitas semata. Sesuai dengan bukti Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 04/HK.03.2-
Kpt/1605/Sek-Kab/I/2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Satpam, Sopir,
dan Tugas Kebersihan/Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020. Desti Rafika Andriani adalah
Tenaga Honorer Satpam Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas;
2. Bahwa benar Teradu I tidak memerintah, menyuruh, menjanjikan, dan meminta
imbalan berupa apapun kepada Desti Rafika Andriani dalam tahapan seleksi
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020. Benar Teradu I tidak mengetahui
percakapan, pertemuan, perjanjian, tawaran, transfer uang, persetujuan, paket,
kesepakatan, antara Pengadu dengan Desti Rafika Andriani terhadap keinginan
Pengadu menjadi Anggota PPK di Kecamatan Sukakarya. Teradu I tidak pernah
bertemu atau berkomunikasi dengan Pengadu berkenaan dengan seleksi Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2019, Teradu I tidak pernah bertemu dengan
Desti Rafika Andriani, Pengadu, Istri Pengadu, di JM Plaza Lubuklinggau. Teradu I
pada saat itu sedang hamil tua dan tidak dapat menggunakan mobil sendirian dan
selalu diantar oleh suami, karena kondisi kandungan yang tidak baik;
4. Bahwa tidak benar pada tanggal 18 Juni 2019, Teradu I dituduhkan oleh Pengadu
sedang melaksanakan kegiatan di Jakarta karena Teradu bersama dengan para
Teradu lainnya memiliki kegiatan di Palembang tanggal 28 Juni 2019;
5. Bahwa benar Pengadu merupakan peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 yang tidak
lulus/tidak terpilih. Benar Teradu I tidak mengenal Pengadu, sedangkan mengenai
permasalahan Pengadu dengan Desti Rafika Andriani, kondisi Teradu I sedang
hamil tua dan tidak ingin ikut campur, memikirkan atau mengurusi hal tersebut;
6. Bahwa tidak benar Teradu I menyuruh dan menyanggupi permintaan Pengadu
untuk mempertemukan dengan Desti Rafika Andriani. Pengadu yang datang
menemui Teradu I di ruangan di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Pengadu
menjelaskan dan meminta tolong Teradu I memberikan solusi penyelesaian
masalah antara Pengadu dengan Desti Rafika Andriani berkenaan dengan
penyerahan uang sebagai upaya agar Pengadu dapat lolos menjadi Anggota PPK.
Teradu I menyarankan Pengadu menemui Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, Pengadu mengatakan
bahwa ia hanya ingin uangnya dikembalikan oleh Desti Rafika Andriani. Pengadu
tidak ingin permasalahan tersebut diketahui oleh Sekretaris KPU Kabupaten Musi
Rawas, karena takut Desti Rafika Andriani akan dipecat. Teradu I memanggil Desti
Rafika Andriani untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan tersebut.
Namun, Desti Rafika Andriani tidak berada di kantor, sehingga Pengadu pulang
dan menyatakan akan kembali lagi ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas;
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Pengadu datang untuk ke-2 kalinya ke
Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas menemui Teradu I di ruangannya. Pengadu
meminta tolong agar Desti Rafika Andriani mengembalikan uangnya. Teradu I
meminta tolong staf yang sedang lewat di depan ruangan untuk memanggil Desti
Rafika Andriani. Pada saat memasuki ruangan Teradu I, Desti Rafika Andriani
tampak gugup melihat Pengadu. Teradu I meminta agar Desti Rafika Andriani
menjelaskan kronologi permasalahannya. Desti Rafika Andriani langsung meminta
maaf kepada Teradu I dan mengatakan kepada Pengadu bahwa masalah ini dapat
diselesaikan tanpa diketahui oleh Teradu I. Pengadu menjelaskan ia hanya ingin
uangnya dikembalikan oleh Desti Rafika Andriani. Melihat Desti Rafika Andriani
dan Pengadu beradu mulut, Teradu I kemudian menjadi penengah permasalahan
antara Desti Rafika Andriani dan Pengadu. Desti Rafika Andriani mengaku
bersalah karena telah menjanjikan Pengadu lolos menjadi Anggota PPK melalui
Teradu I dengan sebuah imbalan. Hal tersebut tanpa diketahui oleh Teradu I. Di
Hadapan Teradu I, Desti Rafika Andriani berjanji akan mengembalikan uang
Pengadu dalam waktu 3 (tiga) hari. Setelah selesai permasalahan tersebut, Teradu
I bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas untuk meminta
saran dan pendapat. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas
menyarankan kepada Teradu I agar berhati-hati supaya tidak terjebak dan
menandatangani berkas apapun, serta menjadi saksi;
8. Bahwa benar Pengadu datang ke-3 kali ke ruangan Teradu I di Kantor KPU
Kabupaten Musi Rawas. Pada saat itu Desti Rafika Andriani belum berada di
kantor, karena ketika dihubungi masih berada di dalam angkutan kota menuju
kantor. 10 menit kemudian Desti Rafika Andriani datang ke ruangan Teradu I.
Selanjutnya, Teradu I meminta Pengadu untuk menyelesaikan permasalahannya
di ruangan Desti Rafika Andriani. Namun demikian, Pengadu meminta
permasalahannya diselesaikan di ruangan Teradu I karena merasa tidak enak
apabila staf dan tenaga honor lainnya melihat kejadian tersebut. Di hadapan
Teradu I, Desti Rafika Andriani menyerahkan uang kepada Pengadu. Menurut
pengakuan Desti Rafika Andriani uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00, (lima
belas juta rupiah). Tidak benar jika pengembalian uang tersebut atas nama Desti
Rafika Andriani dan Teradu I yang sebenarnya adalah uang tersebut dikembalikan
atas nama Desti Rafika Andriani;
9. Bahwa benar setelah Desti Rafika Andriani keluar dari ruangan, Pengadu
mengeluarkan pengembalian uang dan memaksa Teradu I untuk menerima uang
tersebut dengan alasan untuk membantu Pengadu menjadi PPK Tahun 2020.
Teradu marah, menolak uang tersebut, tersinggung, dan tidak terima dengan
sikap Pengadu, sehingga mengusirnya dari ruangan. Pengadu meminta maaf dan
membuka pembicaraan lain mengenai pekerjaannya dan tidak lama Pengadu
keluar dari ruangan. Selanjutnya, Elmon Halomoand masuk ke ruangan dan
Teradu I menceritakan ada seseorang yang ingin menyuap agar dapat lolos
menjadi PPK Tahun 2020;
10. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020, Pengadu mengirim pesan kepada
Teradu I melalui WA yang berisi mohon izin dan mohon restunya karena telah
mendaftarkan diri sebagai peserta PPK. Tanggal 30 Januari 2020, Pengadu
mengirim pesan melalui WA yang berisi Nomor Peserta Seleksi PPK pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 milik Pengadu dan
mohon doa restunya tetapi Teradu I tidak membalas pesan tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Pengadu mengirim pesan kepada Teradu I
melalui WA dengan iming-iming pokat sudah hampir masak dan menanyakan
berapa kilo? dan kapan mau diantar? tetapi Teradu I tidak membalasnya. Pengadu
kemudian menelepon dan menjelaskan bahwa pokat tersebut artinya uang,
menanggapi hal tersebut Teradu I langsung mematikan teleponnya. Tanggal 10
Februari 2020, Pengadu kembali mengirim pesan kepada Teradu I melalui WA
yang berisi berterimakasih sudah sampai ke wawancara semoga bisa masuk 5
besar atas doa Teradu I dan pokat sudah hampir masak tetapi Teradu I tidak
membalas pesan tersebut;
12. Bahwa benar selain Pengadu mengirimkan pesan WA kepada Teradu I, Pengadu
juga mengirimkan pesan WA kepada Teradu II dan Teradu IV. Pada tanggal 24
April 2019, Pengadu mengirimkan pesan kepada Teradu II yang berisi Pak ini
Catur PPK Sukakarya izin mo tlp tetapi tidak dibalas oleh Teradu II. Tanggal 7 Mei
2019, Pengadu menghubungi kembali Teradu II melalui telepon WA sekitar pukul
08.47 wib tetapi tidak dijawab oleh Teradu II. Tanggal 10 Februari 2020, Pengadu
kemudian mengirimkan pesan kepada Teradu II melalui WA yang berisi penjelasan
bahwa Pengadu telah mengikuti seleksi wawancara dan memohon doa untuk ke-5
besar dengan mengiming-imingi ada sedikit pokat yang sudah masak Catur
Sukakarya tetapi Teradu II tidak membalas pesan tersebut;
13. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 dan 11 Februari 2020, Pengadu
mengirimkan pesan melalui WA kepada Teradu IV. Pengadu mengatakan bahwa
terima kasih atas bimbingannya dan semoga masuk lagi menjadi PPK memohon
doa restunya kepada Teradu IV serta dengan mengiming-imingi pokat yang sudah
masak dan berapa kilo untuk diantar kepada Teradu IV. Bahkan pada saat malam
rapat pleno untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengadu beserta temannya
Siti Hawa mendatangi rumah Teradu IV supaya membantu Pengadu menjadi PPK
Terpilih Tahun 2020. Pengadu menghubungi Teradu IV dan ingin bertemu, tetapi
Teradu IV menolak dan tetap berangkat ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas
untuk melaksanakan rapat pleno bersama dengan para Teradu;
14. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas tidak menjadikan Pengadu sebagai PPK
Sukakarya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2020 karena Pengadu memiliki integritas yang sangat buruk. Hal
berdasarkan kebenaran sebagai berikut:
a. Pada tahun 2019, Pengadu telah melakukan kesepakatan dan transaksi
dengan Desti Rafika Andriani agar menjadikannya sebagai Anggota PPK
Sukakarya Tahun 2020;
b. Pada tahun 2020, Pengadu sebagai peserta seleksi Calon Anggota PPK
Kecamatan Sukakarya mengirimkan pesan melalui WA kepada Teradu I,
Teradu II, dan Teradu IV, dengan mengiming-imingi pokat;
c. Pengadu pernah menjadi Ketua PPK di Kecamatan Sukakarya pada periode
KPU Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014-2019. Pada saat itu Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas terdiri dari M. Hidayat, Dasril Ismail,
Supriyadi, Efran Eriadi Syahril, Ach Zaein. Pengadu diberikan sanksi yakni
penurunan jabatan sebagai Ketua menjadi Anggota PPK Sukakarya karena
tindakan Pengadu yang diduga berbohong dalam melakukan pencairan
keuangan PPK sekitar 6 (enam) bulan lamanya dengan membawa temannya
yang menurut pengakuan Pengadu merupakan Sekretaris PPK. Padahal
temannya tersebut bukan Sekretaris PPK Sukakarya, sedangkan kronologi
permasalahan ini diketahui oleh Arpah Rotin Ketua PPK Jayaloka dan Albar
Ketua PPK STL Terawas;
15. Bahwa benar tanggal 25 April 2020, Pengadu menghubungi kembali Teradu I
melalui video call tetapi tidak dijawab. Teradu I juga mengirimkan pesan kepada
Pengadu agar tidak menghubunginya lagi dan mempersilakan Pengadu untuk
menghubungi pengacara Teradu I. Hal ini disebabkan Pengadu dan Teradu I tidak
boleh saling berkomunikasi;
16. Bahwa benar Desti Rafika Andriani saat penerimaan berkas seleksi PPK dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 di Kantor
KPU Kabupaten Musi Rawas, menawarkan kepada Arpah sebagai peserta seleksi
Calon Anggota PPK Kecamatan Jayaloka agar dapat lolos menjadi Anggota PPK
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.
Namun demikian, Arpah tidak menanggapi hal tersebut;
17. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2019, Desti Rafika Andriani juga
menawarkan dan menjanjikan kepada Ahmad Sopian sebagai peserta seleksi PPK
Tiang Pumpung Kepungut (TPK) dengan meminta imbalan uang Rp.
25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) agar dapat lolos menjadi Anggota PPK
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
18. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020, 2 (dua) orang tamu yakni laki-laki
dan perempuan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Mereka ingin
bertemu dengan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas. Staf KPU Kabupaten
Musi Rawas mempersilakan tamu masuk ke ruang rapat dan memanggil
Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya, Sekretaris mengundang para
Teradu untuk hadir dan bertemu dengan tamu tersebut. Pada saat itu, Teradu III
tidak hadir karena sedang melaksanakan perjalanan dinas. Mereka
memperkenalkan diri yaitu Ahmad Sopian dan bibinya. Adapun maksud
kedatangan mereka adalah ingin bertemu dengan Desti Rafika Andriani dan
meminta pengembalian uang yang telah diserahkan sebelumnya. Desti Rafika
Andriani sedang tidak masuk kerja, sehingga dijemput oleh Sopir Sekretaris KPU
Kabupaten Musi Rawas. Desti Rafika Andriani dan Ahmad Sopian diminta untuk
menjelaskan kronologi permasalahan yang beredar di Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut. Ahmad Sopian merupakan peserta Calon Anggota PPK yang tidak lulus
dalam tahapan seleksi tertulis, sedangkan Desti Rafika Andriani mengakui telah
mengambil uang Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta
rupiah) sebagai syarat meloloskan Ahmad Sopian menjadi Anggota PPK Tiang
Pumpung Kepungut Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan bukti kwitansi
penerimaan uang. Demi menjaga marwah dan nama baik Komisi Pemilihan
Umum, KPU Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
27.a/PP.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pemberian Sanksi Kepada
Tenaga Honorer Satpam Pada Sekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas Atas Nama Desti Rafika Andriani yang telah mencoreng nama baik
KPU Kabupaten Musi Rawas dengan perilaku menjanjikan dan meminta imbalan
kepada Calon Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Tiang
Pumpung Kepungut atas nama Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00, (dua
puluh lima juta rupiah);
19. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2020, Sekretaris KPU Kabupaten Musi
Rawaas telah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Nomor: 21.1/HK.03.2/1605/SEK-KAB/II/2020 Tentang
Pemberian Sanksi Peringatan Tenaga Honorer Satpam Pada Sekretariatan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Atas Nama Desti Rafika Andriani, S.E.,
dengan memberikan sanksi berupa peringatan karena telah mencoreng nama baik
KPU Kabupaten Musi Rawas dan penyalahgunaan wewenang/tugas dengan
perilaku menjanjikan dan meminta imbalan kepada Calon Peserta Seleksi Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut atas nama
Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) dan
memerintahkan kepada Desti Rafika Andriani untuk mengembalikan uang yang
telah diambil dari Ahmad Sopian;
20. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2020, Desti Rafika Andriani mengirimkan
pesan kepada Teradu I untuk meminta tolong dan mencari solusi mengenai
Ahmad Sopian dari TPK, tetapi Teradu I tidak membalas pesan tersebut. Siang
hari, Desti Rafika Andriani bertemu dengan Teradu I di Kantor KPU Kabupaten
Musi Rawas dan menjelaskan permasalahannya. Desti Rafika Andriani meminta
tolong kepada Teradu I untuk membantu menyelesaikan permasalahannya.
Bahkan Desti Rafika Andriani ingin meminjam uang, tetapi Teradu I menjelaskan
tidak mau membantu menyelesaikan permasalahan. Hal ini disebabkan Desti
Rafika Andriani terlalu sering melakukan hal yang sama. Desti Rafika Andriani
kemudian menemui Teradu II untuk meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,00,
(dua puluh lima juta rupiah) dan menjelaskan ingin mengembalikan hutang.
Teradu II mengatakan tidak dapat membantu karena tidak memiliki uang. Desti
Rafika Andriani juga mengirimkan pesan WA kepada Andre sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom) KPU Kabupaten Musi Rawas untuk meminjam uang
Rp.25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah). Andre menjelaskan tidak dapat
membantu karena tidak memiliki uang sebanyak itu;
21. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020, demi menjaga marwah dan nama bagi
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 70.a/PP.03.1-Kpt/1605/KPU-
Kab/III/2020 Tentang Laporan Dan Pengaduan Ke Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dengan memutuskan pada poin ke-3 (tiga) bahwa memerintahkan
Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan untuk melakukan dan membuat surat
kuasa khusus kepada Pengacara dan Lawyer pada Kantor Law Office Ayub
Zakaria, S.E., S.H., M.H., and Partners untuk membuat laporan dan aduan ke
kantor kepolisian sebagai pendamping dan penasehat hukum sampai ke
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dan sampai adanya
Putusan Final dan Mengikat mengenai perkara dugaan pencemaran nama baik
yang telah mencoreng nama baik KPU Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan
oleh Tenaga Honorer Satpam atas nama Desti Rafika Andriani;
22. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020, Teradu I melaporkan Desti Rafika
Andriani ke Polres Musi Rawas dengan Laporan Nomor: STTLP/35/IV/2020/SPKT
atas Perkara Dugaan Pencemaran Nama Baik yang berkaitan dengan Pungutan
Liar kepada Calon Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
23. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Amrah
Muslimin dan Hendri Alma Wijaya melakukan supervisi dan monitoring ke Kantor
KPU Kabupaten Musi Rawas mengenai:
1) Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
2) Isu/Rumor yang beredar terkait soal wawancara seleksi Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) yang bocor; dan
3) Masalah Desti Rafika Andriani dengan Ahmad Sopian sebagai Peserta Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
24. Bahwa benar Amrah Muslimin dan Hendri Almawijaya sebagai Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, datang ke KPU Kabupaten Musi
Rawas serta menunggu kedatangan Desti Rafika Andriani yang diundang untuk
datang ke Kantor KPU KPU Kabupaten Musi Rawas. Desti Rafika Andriani diminta
untuk menjelaskan tuduhan yang disampaikan oleh dirinya dan Pengadu
terhadap Teradu I. Namun, Desti Rafika Andriani tidak datang ke Kantor KPU
Kabupaten Musi Rawas;
25. Bahwa benar dalam supervisi dan monitoring Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan, para Teradu menjelaskan hal sebagai berikut:
1) Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2020 sudah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
2) Tidak benar berkenaan dengan soal wawancara yang diduga bocor
sebagaimana dituduhkan Pengadu merupakan soal yang digunakan untuk
wawancara seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Benar terhadap Panduan
Pertanyaan seleksi Wawancara Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 tanggal 8-
10 Februari 2020 dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 23 A/1605/KPU-Kab/II/2020;
3) Benar masalah Desti Rafika Andriani dengan Ahmad Sopian sebagai Peserta
Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tiang Pumpung Kepungut bukan
berdasarkan perintah Teradu I. Desti Rafika Andriani sudah diberikan sanksi
sesuai dengan perbuatannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
26. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum tuduhan Pengadu terhadap
Teradu II berkenaan dengan percakapan Dasril Ismail mantan Anggota KPU
Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 2014-2019. Mengenai rekaman percakapan
telepon antara Dasril Ismail dengan Teradu II dapat diartikan bahwa masing-
masing Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas dalam rapat pleno dapat
memberikan penilaian kepada peserta seleksi wawancara terutama dari aspek
rekam jejak dan pengetahuan kepemiluan peserta. Hal ini menjadi pertimbangan
dalam menetapkan peringkat 1-10 peserta wawancara. KPU Kabupaten Musi
Rawas dalam menetapkan PPK berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor: 66/PP.06.4-KPT/03/KPU/II/2020 Tentang
Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS. Dalam wawancara 10
(sepuluh) Calon Anggota PPK di setiap masing-masing kecamatan, KPU Kabupaten
Musi Rawas menyiapkan materi yang mencakup rekam jejak Calon Anggota PPK
dan pengetahuan Calon Anggota PPK tentang kepemiluan. KPU Kabupaten Musi
Rawas tidak membawa seorang Calon Anggota PPK untuk diluluskan karena KPU
Kabupaten Musi Rawas tetap berpedoman serta patuh terhadap juknis rekrutmen
Anggota PPK. Masing-masing Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas tetap
memberikan penilaian kepada Calon Anggota PPK. Nilai tersebut direkapitulasi
serta diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian diurutkan dari peringkat 1
sampai dengan peringkat 5 hingga sampai dengan penetapan sebagai Calon
Anggota PPK Terpilih;
27. Bahwa Teradu IV tidak mengenal Ari, sehingga tidak benar dan tidak berdasarkan
hukum tuduhan Pengadu terhadap Teradu IV berkenaan dengan menyuruh,
menjanjikan, memerintahkan Ari untuk mencari seseorang untuk dijadikan
sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2020. Apalagi
memerintahkan Ari untuk berkomunikasi dengan Dasril Ismail terkait Istri Dasril
Ismail yang ingin masuk sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun
2020 dengan syarat imbalan atau permintaan materi. Pada tanggal 11 Mei 2020,
KPU Kabupaten Musi Rawas memanggil Ari untuk memberikan klarifikasi di
Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Ari menyatakan tidak pernah menghubungi
Dasril Ismail dan yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap hal yang telah
dituduhkan oleh Pengadu kepada Teradu IV adalah tidak benar;
28. Bahwa benar para Teradu telah melaksanakan tahapan rekrutmen Anggota PPK
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 sesuai dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 04/HK.03.1-
Kpt/1605/KPU/I/2020.
[2.8] PETITUM PARA TERADU
1. Menolak dalil Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas
tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik para Teradu;
3. Menerima jawaban para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi
Rawas untuk seluruhnya;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon
kiranya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.9] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai T-34 sebagai berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
1 Bukti T-1 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Nomor: 04/HK.03.02-Kpt/1605/Sek-
Kab/I/2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Satpam,
Sopir, dan Tugas Kebersihan/Pramubakti Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2020;
2 Bukti T-2 - Foto rontgen;
- Keterangan atas nama Setio Budi;
3 Bukti T-3 Dokumentasi kegiatan KPU Kabupaten Musi Rawas menghadiri
sidang pemeriksaan DKPP tanggal 28 Juni 2019;
4 Bukti T-4 Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 44/HK.03.1-
Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten
Musi Rawas Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020;
5 Bukti T-5 Rekening Koran Tahun 2020 dan Rekening Tabungan atas
nama Ania Trisna;
6 Bukti T-6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Elmond Halomoan;
7 Bukti T-7 Screen Shoot WhatsAps Catur Handoko;
8 Bukti T-8 Screen Shoot WhatsAps Catur Handoko;
9 Bukti T-9 Screen Shoot WhatsAps Catur Handoko;
10 Bukti T-10 Screen Shoot WhatsAps Catur Handoko;
11 Bukti T-11 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arpah;
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Albar;
Dokumentasi KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018 Tentang
Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019;
Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2019,
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019;
Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019;
12 Bukti T-12 Screen Shoot Video Call Catur Handoko;
13 Bukti T-13 Kartu Tanda Penduduk atas nama Arpah;
14 Bukti T-14 Kwitansi penerimaan uang Rp. 25.000.000,00, tanggal 25
November 2019;
Dokumentasi Foto Desti Rafika Andriani di Kantor KPU
Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 Februari 2020;
15 Bukti T-15 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 27.a/PP.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
Tentang Pemberian Sanksi Kepada Tenaga Honorer Satpam
Pada Sekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Atas Nama Desti Rafika Andriani, S.E.
16 Bukti T-16 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Nomor: 21.1/HK.03.2/1605/SEK-
KAB/II/2020, Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada
Tenaga Honorer Satpam Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Musi Rawas Atas Nama Desti Rafika
Andriani, S.E.
17 Bukti T-17 Screen Shoot WhatsAps Desti Rafika Andriani;
18 Bukti T-18 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 70.a/PP.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2020,
Tentang Laporan dan Pengaduan Ke Kepolisian Negara Republik
Indonesia Dasar Dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Nomor: /BA/KPU-Kab/III/2020,
Tentang Menindaklanjuti Sanksi Terhadap Tenaga Honorer
Satpam Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2020 Atas Nama Desti Rafika Andriani, S.E.,
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
27.a/PP.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020 dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21.1/HK.03.2/1605/SEK-
KAB/II/2020;
19 Bukti T-19 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:
STTLP/35/IV/2020/SPKT, tanggal 21 April 2020;
Surat Penunjukan Kuasa (SPK), tanggal 21 Maret 2020;
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan Resor Musi Rawas Nomor: B/238/IV/2020/Reskrim,
perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen, tanggal 30 April
2020;
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan Resor Musi Rawas Nomor: B/237/IV/2020/Reskrim,
perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen, tanggal 30 April
2020;
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan Resor Musi Rawas Nomor: B/239/IV/2020/Reskrim,
perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen, tanggal 30 April
2020;
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan Resor Musi Rawas Nomor: B/236/IV/2020/Reskrim,
perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen, tanggal 30 April
2020;
20 Bukti T-20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 Tentang
Pengumuman Tahapan Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
Tahun 2020;
21 Bukti T-21 Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor:
23A/1605/KPU-Kab/II/2020 Tentang Panduan Pertanyaan
Wawancara Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Soal Tes Wawancara
Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Surat Keputusan Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 23A/1605/KPU-Kab/II/2020 Tentang Panduan
Pertanyaan Wawancara Calon Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2020 Tanggal 8 Sampai 10 Februari 2020;
22 Bukti T-22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, Tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
23 Bukti T-23 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ari Eka
Syatriawansyah;
Surat Pernyataan atas nama Ari Eka Syatriawansyah;
24 Bukti T-24 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020,
Tentang Pengumuman Tahapan Rekrutmen Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020;
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020,
Tentang Persyaratan Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
Tahun 2020;
Pengumuman Nomor: 19/Pu/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang
Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun
2020;
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020,
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan
Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
Tahun 2020;
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020,
Tentang Laporan Rekapitulasi Penerimaan Berkas Seleksi Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020,
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian
Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Nomor: 10/ HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020,
Tentang Pengumuman Penetapan Hasil Penelitian Administrasi
Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Soal Tes Seleksi Tertulis
Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 18/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Hasil Seleksi
Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Hasil
Pemeriksaan Seleksi Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
Tahun 2020;
Pengumuman Nomor: 69/PP.04.02-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020,
Tentang Penetapan Nama-Nama 10 (sepuluh) Besar Hasil
Pemeriksaan Seleksi Tertulis Rekrutmen Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Pembentukan Tim Penguji Seleksi Wawancara Rekrutmen
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Berita Acara Nomor: 25/BA/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Rapat Pleno Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan
Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020;
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata
Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Berdasarkan
Peringkat 10 (sepuluh) Besar Rekrutmen Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Pengumuman Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan
Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 44/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 48.a/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2020, Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang
Tanggapan Masyarakat Tahap I Rekrutmen Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Tahun 2020;
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020, perihal Arahan Tindaklanjut
Terhadap Potensi Masalah dalam Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS),
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Hasil
Tanggapan Masyarakat;
25 Bukti T-25 Bentuk Soal Tes Wawancara yang diduga bocor dan telah
beredar;
26 Bukti T-26 Surat Pernyataan Teradu I Selaku Anggota KPU Kabupaten
Musi Rawas Dalam Perkara Nomor: 40-P/L-DKPP/III/2020
27 Bukti T-27 Screen Shoot WhatsApp Video Call Catur Handoko;
28 Bukti T-28 Screen Shoot WhatsApp Arpah beserta rekaman pembicaraan;
29 Bukti T-29 Rekaman pembicaraan Arpah dengan Dedi dan Bambang;
30 Bukti T-30 Surat Pernyataan Elmoand Halomoand;
31 Bukti T-31 Surat Pernyataan Setio Budi;
32 Bukti T-32 Dokumentasi Wawancara Teradu I dan Teradu IV Kepada
Peserta PPK Kecamatan Muara Beliti atas nama Nelly, S.P.,
tanggal 8 Februari 2020;
33 Bukti T-33 Screen Shoot WhatsApp Dasril Ismail;
34 Bukti T-34 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten
Musi Rawas;
Surat Peringatan Nomor: 48.a/HK.03-SP/1605/KPU-
Kab/I/2019, tanggal 21 Januari 2019;
[2.10] KESIMPULAN PARA TERADU
Berdasarkan jawaban Para Teradu dalam Persidangan Perkara Nomor: 40-PKE-
DKPP/IV/2020, tanggal 15 Mei 2020, maka Para Teradu memberikan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Pengadu atas nama Catur Handoko dan Saksi atas nama Ahmad
Sopian adalah peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 yang tidak
terpilih/tidak lulus;
2. Bahwa benar Pengadu atas nama Catur Handoko dan Saksi Ahmad Sopian telah
melakukan upaya penyuapan kepada Desti Rafika Andriani sebagai tenaga
honorer satpam di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas agar dapat lolos
menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
3. Bahwa benar Desti Rafika Andriani dan Pengadu Catur Handoko serta Saksi
Ahmad Sopian melakukan percakapan, perjanjian, transfer, pembayaran,
pertemuan, dengan maksud supaya lolos menjadi Anggota PPK pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Desti Rafika Andriani
membenarkan bahwa ia mengambil uang Pengadu Catur Handoko dan Saksi
Ahmad Sopian, kemudian menuduh Teradu I sebagai penerima uang tersebut.
Teradu I menolak tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu dan Desti Rafika
Andriani karena tidak berdasarkan hukum serta tanpa adanya bukti;
4. Bahwa Teradu I sudah menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan pertemuan
atau bertemunya Teradu I bersama-sama dengan Desti Rafika Andriani, Pengadu
Catur Handoko, Istrinya Pengadu Catur Handoko, maupun dengan Saksi Ahmad
Sopian;
5. Bahwa benar Teradu I menjelaskan bahwa apabila ia mengambil uang dari Desti
Rafika Andriani masing-masing Rp. 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) milik
Pengadu Catur Handoko, dan Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah)
milik Saksi Ahmad Sopian untuk persyaratan rekrutmen PPK, tentu tidak
mungkin Teradu I tidak meloloskan mereka menjadi Anggota PPK pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Teradu I sadar bahwa
perbuatan tersebut melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga Teradu I
tidak akan melakukannya;
6. Bahwa benar yang dituduhkan Desti Rafika Andriani kepada Teradu I merupakan
omongan tanpa adanya bukti. Desti Rafika Andriani bertele-tele memberikan
keterangan dalam sidang pemeriksaan. Desti Rafika Andriani mengatakan
menerima uang dari Saksi Ahmad Sopian pada bulan Oktober 2019 dan
mengembalikan kepada Pengadu Catur Handoko bulan Oktober 2019 tetapi jelas
secara hukum Desti Rafika Andriani menerima uang dari Saksi Ahmad Sopian
tanggal 25 November 2019;
7. Bahwa tidak benar Desti Rafika Andriani merasa dirinya dibodohi. Desti Rafika
Andriani mengembalikan uang Pengadu Catur Handoko dan Saksi Ahmad Sopian
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan benar Teradu I tidak akan
bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Pengadu Catur Handoko maupun
uang Saksi Ahmad Sopian karena Teradu I tidak pernah menerima dan
memerintahkan Desti Rafika Andriani melakukan perbuatan tersebut. Desti Rafika
Andriani seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
8. Bahwa Desti Rafika Andriani membenarkan pernah berupaya meminjam uang
sebesar Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) kepada Teradu I, Teradu
II, dan Andriansyah sebagai Kasubbag Hukum. Namun, semuanya menyatakan
tidak memiliki uang sebanyak uang sebanyak itu, karena permasalahan Saksi
Desti Rafika Andriani pernah dilakukan sebelumnya;
9. Bahwa benar Desti Rafika Andriani telah menyatakan meminjam uang Rp.
25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) kepada H. Nailul Azmi sebagai
Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas dan Sekretaris KPU Kabupaten Musi
Rawas bersedia meminjamkan uang pribadinya. Desti Rafika Andriani langsung
mengembalikan uang kepada Saksi Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00,
(dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 25 November 2019;
10. Bahwa benar Desti Rafika Andriani sudah diberikan sanksi peringatan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas atas tindakannya yang menyalahgunakan
tugas dan wewenang serta pencemaran nama baik KPU Kabupaten Musi Rawas
dan memerintahkan Desti Rafika Andriani mengembalikan uang yang telah diambil
kepada Ahmad Sopian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sekretaris dalam
sidang pemeriksaan;
11. Bahwa benar dalam sidang pemeriksaan Teradu I menyatakan tidak bersalah.
Teradu I tidak pernah memerintah dan menerima uang dari Desti Rafika Andriani
bahkan berani bersumpah di atas Al Quran bahwa Teradu I tidak menerima uang
dari Desti Rafika Andriani sebesar Rp. 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) dari
Pengadu Catur Handoko dan Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) dari
Saksi Ahmad Sopian. Dalam sidang pemeriksaan Teradu I menjelaskan bahwa
Teradu I untuk membuktikan bahwa Teradu I tidak bersalah. Bahkan Teradu I
melaporkan Desti Rafika Andriani ke Polres Musi Rawas terkait pencemaran nama
baik dan pungutan liar dalam rekrutmen PPK Tahun 2020;
12. Bahwa yang dituduhkan oleh Dasril Ismail (KPU Kabupaten Musi Rawas Periode
2014-2019) terhadap Teradu II tidak benar karena Teradu II sudah menjelaskan
dalam sidang pemeriksaan, KPU Kabupaten Musi Rawas dalam mengambil
keputusan penetapan 1-10 besar PPK Kecamatan Muara Beliti, penilaian
berdasarkan aspek rekam jejak, pengalaman kepemiluan, penguasaan wilayah, dan
pengetahuan tentang kepemiluan sebagaimana dijelaskan oleh Teradu II;
13. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, para Teradu menjelaskan tidak mengetahui
redaksi dan bentuk soal yang beredar di media sosial karena tidak ada laporan
masyarakat mengenai bocoran soal tersebut ke KPU Kabupaten Musi Rawas.
Tahapan seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas
tanggal 6-8 Februari 2020 menggunakan Panduan Pertanyaan Wawancara Calon
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Musi
Rawas;
14. Bahwa benar pernyataan Saksi Dasril Ismail di dalam sidang pemeriksaan tidak
menuduh Teradu IV terkait percakapan dengan Ari;
15. Bahwa berdasarkan fakta, para Teradu sudah menjalankan perintah Undang-
Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas dalam pelaksanaan Tahapan Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 dan
menolak dengan tegas tuduhan Pengadu. Para Teradu merupakan orang yang taat
terhadap hukum dan menyadari hal tersebut melanggar peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;
16. Bahwa para Teradu keberatan terhadap seluruh keterangan Ngimadudin, S.Ag.,
M.H., sebagai Ahli dari Pengadu karena tidak menunjukkan sertifikat keahliannya
dalam sidang pemeriksaan.
[2.11] PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu KPU
Provinsi Sumatera Selatan, Nailul Azmi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Musi
Rawas, dan Desti Rafika Andriani selaku Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi
Rawas, dalam sidang pemeriksaan tanggal 15 Mei 2020 sebagai berikut:
KPU Provinsi Sumatera Selatan
Ketika mendapat informasi, Hendri Alma Wijaya selaku Anggota KPU Provinsi
Sumatera Selatan sekaligus korwil KPU Kabupaten Musi Rawas ditugaskan untuk
melaksanakan supervisi dan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Musi Rawas
bersama dengan komisioner lainnya.
Hendri Almawijaya bersama dengan Amrah Muslimin ditugaskan oleh Ketua KPU
Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan supervisi ke Kabupaten Musi Rawas
terkait dengan adanya informasi mengenai anggota partai politik yang lolos dalam
seleksi PPK, serta informasi mengenai traksaksional dalam proses rekrutmen PPK.
Berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KPU Provinsi
Sumatera Selatan menugaskan untuk melakukan klarifikasi dan supervisi ke KPU
Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari
2020.
Awalnya KPU Provinsi Sumatera Selatan belum mendapatkan data-data mengenai
informasi tersebut, tetapi setidaknya KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah
memiliki data awal yakni scan KTA Anggota Partai Politik yang lolos. Kemudian,
Hendri Alma Wijaya bersama dengan Amrah Muslimin beserta seorang Staf KPU
Provinsi Sumatera Selatan sampai di Lubuklinggau langsung menghubungi para
pihak yang diduga memiliki informasi mengenai proses penerimaan PPK yang ada
di Musi Rawas. Pada saat itu ada organisasi jurnalistik PWI membuat posko
pengaduan terkait proses seleksi PPK se-Kabupaten Musi Rawas.
Ada telepon dari Catur Handoko, mungkin dia mengetahui bahwa KPU Provinsi
Sumatera Selatan akan melakukan supervisi ke Musi Rawas, meminta waktu
untuk menyampaikan proses seleksi yang dia alami. Walaupun tidak secara resmi
tetapi hal ini sangat penting, karena apabila mengundang secara resmi harus
kembali ke Palembang untuk membuat Surat Panggilan. Akhirnya panggilan
dilakukan tidak secara resmi (panggilan lisan) untuk diklarifikasi. Berdasarkan
keterangan, pertama yakni dari Catur Handoko menyatakan sudah menyerahkan
sejumlah uang kepada Desti Rafika Andriani berkenaan dengan proses rekrutmen
Anggota PPK. Desti Rafika Andriani juga sudah diminta untuk hadir memberikan
keterangan, Desti Rafika menerangkan bahwa permintaan uang berdasarkan
perintah dari Teradu I sebagai Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas.
Setelah mendengar klarifikasi dari Catur Handoko, Desti Rafika Andriani, Ahmad
Sopian, dan Firmasyah selaku pihak PWI, Hendri Alma Wijaya dan Amrah
Muslimin menyepakati untuk melakukan konfrontir ke KPU Kabupaten Musi
Rawas.
Desti Rafika Andriani sudah diminta untuk hadir di KPU Kabupaten Musi Rawas
untuk dikonfrontir pernyataannya kepada beberapa Komisioner KPU Kabupaten
Musi Rawas. Pada malam hari, ketika melakukan klarifikasi kepada para pihak,
terutama Desti Rafika Andriani. Saat itu Desti Rafika Andriani menyepakati dan
menyanggupi akan hadir ke KPU Kabupaten Musi Rawas untuk dikonfrontir
pernyataan di KPU Musi Rawas pada esok harinya.
Keesokan harinya, Hendri Alma Wijaya, Amrah Muslimin, dan seorang Staf
Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan hadir di KPU Kabupaten Musi Rawas
untuk meminta keterangan kepada beberapa Komisioner KPU Kabupaten Musi
Rawas.
Setelah melakukan klarifikasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas
ditemukan keterangan yang berbeda. Dalam keterangan sebelumnya Desti Rafika
Andriani menyatakan bahwa berdasarkan perintah Teradu I untuk meminta uang,
tetapi mendengar keterangan Teradu I menyatakan bahwa Teradu 1 tidak pernah
memerintahkan Desti Rafika Andriani untuk meminta uang. Hal ini menjadi
alasan perlu untuk dilakukan konfrontir. Namun demikian, Desti Rafika Andriani
tidak hadir dalam proses klarifikasi tersebut. Bahkan pihak KPU Provinsi
Sumatera Selatan yang melakukan supervisi sudah menghubungi ponsel Desti
Rafika Andriani berulang kali, tetapi tidak direspon.
Mengenai soal yang bocor, sudah dilakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten
Musi Rawas. Hasilnya, ternyata lembaran soal yang diduga adalah soal wawancara
yang merupakan konsep atau rancangan yang kira-kira akan ditanyakan kepada
peserta seleksi.
Ada beberapa Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas yang meletakkan konsep
tersebut diatas meja kerjanya. Pada saat diletakkan di meja kerja, mungkin ada
yang mengambil. Itulah penjelasan pada saat dilakukan klarifikasi. Terhadap
proses-proses yang telah dilakukan, KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah
memberikan pembinaan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas agar kedepan lebih
berhati-hati dalam menyimpan dokumen bentuk apapun agar tidak dimanfaatkan
oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan.
Selain memberikan peringatan, juga memberikan teguran secara lisan kepada KPU
Kabupaten Musi Rawas untuk bekerja lebih selektif dan berhati-hati terkait proses
penerimaan anggota PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
Tahun 2020.
Mengenai isu anggota partai politik yang diduga lolos seleksi, KPU Provinsi
Sumatera Selatan memberikan pembinaan dan pengarahan kepada KPU
Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan klarifikasi dan penelusuran secara
detail agar memastikan orang yang diduga anggota partai politik memang terbukti
sebagai anggota partai politik.
KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan pengarahan agar KPU Kabupaten
Musi Rawas melihat data Sipol yang dimiliki oleh KPU. KPU Provinsi Sumatera
Selatan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan
konfirmasi kepada pengurus atau petugas partai yang bersangkutan terkait
dengan informasi yang diterima.
Apabila hasil dari klarifikasi dan penelusuran ternyata menguatkan dugaan yang
bersangkutan atau peserta yang diduga lolos seleksi adalah anggota partai politik,
maka wajib bagi KPU Musi Rawas untuk menganulir keterlibatan anggota partai
politik dalam proses seleksi anggota PPK. Syaratnya harus ada Sipol, keterangan
yang membenarkan dari pengurus partai politik, kemudian ada pengakuan dari
peserta yang bersangkutan.
KPU Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti arahan dan memperbaiki beberapa
keputusannya. Kemudian melakukan penelusuran secara kompeherensif untuk
melakukan penelitian terkait dengan dokumen persyaratan anggota PPK.
Disamping itu KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan pengarahan dan
pembinaan, serta memberikan teguran secara lisan agar KPU Kabupaten Musi
Rawas dalam melaksanakan proses rekrutmen PPK Tahun 2020 dilaksanakan
secara teliti cermat hati hati dan memperhatikan hal-hal lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil dari penelusuran dan keterangan beberapa peserta seleksi
bahwa ternyata konsep soal tersebut tidak ditanyakan oleh Komisioner KPU
Kabupaten Musi Rawas.
Pada saat melakukan supervisi ke Kabupaten Musi Rawas, memang diperlukan
adanya pembinaan. Misalnya mengenai soal kisi-kisi atau konsep soal yang bocor
ke publik, KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan konfrontir kepada
pihak KPU Kabupaten Musi Rawas. Pada saat klarifikasi pihak KPU Kabupaten
Musi Rawas membenarkan hal tersebut. KPU Provinsi Sumatera Selatan merasa
kebingungan dengan pernyataan Teradu II yang tidak pernah melihat konsep
surat tersebut. Padahal saat dilakukan klarifikasi menyatakan memang ada
kesamaan. Dari pada itu, KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan pengarahan
dan pembinaan agar apapun namanya apakah itu konsep/kisi-kisi/daftar yang
dipertanyakan, seharusnya tidak boleh keluar. KPU Provinsi Sumatera Selatan
melakukan teguran secara lisan dan pembinaan.
Hasil resume supervisi kemudian dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk
diplenokan. Kira-kira kurang lebih satu minggu setelah melaksanakan supervisi.
Ketika pleno di Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
bersepakat untuk dilakukan pembinaan dan teguran kepada KPU Kabupaten Musi
Rawas.
Ketika ditanyakan kepada petugas yang melakukan supervisi yaitu Hendri Alma
Wijaya dan Amrah Muslimin sudah memberikan teguran kepada KPU Kabupaten
Musi Rawas. KPU Provinsi Sumatera Selatan berkesimpulan tidak lagi untuk
memberikan teguran lanjutan.
Nailul Azmi Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas
Pihak Terkait menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas semenjak tahun
2013 sampai dengan saat ini. Status kepegawaian Desti Rafika Andriani adalah
Satpam serta ditugaskan dibagian hukum. SK Desti Rafika Andriani adalah
Satpam.
Pihak Terkait menerangkan Desti Rafika Andriani diperbantukan di bagian hukum
karena keterbatasan SDM yang hanya berjumlah 17 orang.
Pihak Terkait menerangkan ketika mendengar permasalahan tersebut, Pihak
Terkait beserta para Teradu langsung memanggil Desti Rafika Andriani untuk
diklarifikasi termasuk dengan Ahmad Sopian.
Pihak Terkait menerangkan bahwa secara lisan sudah diajak untuk berkumpul
(dirapatkan) dihadiri oleh Teradu I, II, IV, dan V, karena Teradu III sedang
menjalankan dinas sehingga tidak hadir. Kemudian diklarifikasi terkait uang yang
diberikan Ahmad Sopian sesuai dengan kwitansi kepada Desti Rafika Andriani.
Pada saat itu Ahmad Sopian menyatakan uang diberikan kepada Desti Rafika
Andriani. Setelah itu, Pihak Terkait kembali menanyakan kepada Desti Rafika
Andriani. Pihak Terkait tidak akan lebih dalam karena sudah diperiksa keterangan
tentang pencemaran nama baik dan menunggu kembali untuk Tipidkor. Mengenai
detailnya Pihak Terkait sudah menjelaskan di Kantor Kepolisian.
Pihak Terkait menerangkan bahwa pada saat klarifikasi, Pihak Terkait
menanyakan kepada Desti Rafika Andriani Bagaimana kelanjutan dari penjelasan
ini? kemudian Desti Rafika Andriani menyatakan bahwa sebagai bawahan,
terserah Bapak Sekretaris, Saya pasrah saja. Pada saat itu Pihak Terkait
berinisiatif permasalahan tersebut berada di lingkungan KPU Kabupaten Musi
Rawas dan Pihak Terkait bertanggung jawab penuh di lingkungan KPU Kabupaten
Musi Rawas, maka Pihak Terkait meminta permasalahan tersebut harus selesai
besok hari.
Pihak Terkait meminjamkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima
juta rupiah) kepada Desti Rafika Andriani kemudian diberikan langsung kepada
Ahmad Sopian di ruangan Pihak Terkait.
Pihak Terkait melakukan hal tersebut karena moral dan tanggung jawab sebagai
Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas.
Pihak Terkait menerangkan mengenai kebenaran pernyataan Desti Rafika
Andriani, Pihak Terkait tidak mengetahui karena tidak mendalami peristiwa
tersebut. Pada saat pengakuan dalam proses klarifikasi, Desti Rafika Andriani
menerangkan bahwa uang tersebut benar diterima Desti Rafika Andriani dari
Ahmad Sopian dan kemudian diberikan kepada Teradu I.
Pihak Terkait mengenal dan mengetahui Pengadu Catur Handoko dengan baik,
tetapi mengenai permasalahan Pengadu Catur Handoko, Pihak Terkait tidak
mendengar permasalahan tersebut.
Pihak Terkait menerangkan bahwa Desti Rafika Andriani di SK kan setiap awal
tahun. Memang benar sumber gaji dari Satpam tetapi Surat Tugas Sekretaris
setiap Januari diperbarui sampai akhir tahun Desember. Berdasarkan SK
memang menjabat Satpam, tetapi Surat Tugas diperbantukan di bagian hukum.
Pihak Terkait menerangkan bahwa semua honorer diperbarui setiap awal tahun,
mungkin kejadian di bulan Februari, Desti Rafika Andriani belum mengambil SK-
nya. Apabila Desti Rafika Andriani tidak menerima SK, maka tidak mungkin dia
menerima gaji.
Pihak Terkait menjamin bahwa SK Desti ada. Pada saat rapat klarifikasi,
mengambil penjelasan pada tanggal 11 Februari 2020, hal tersebut dalam proses.
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas merekomendasikan kepada
Sekretaris untuk menyikapi permasalahan ini. Pihak Terkait sebagai penanggung
jawab kesekretariatan mengeluarkan surat bahwa (1) Sekretaris meminta Desti
Rafika Andriani menyelesaikan permasalahan ini, dan Desti Rafika Andriani
masuk seperti biasa. Desti Rafika Andriani mendapat sanksi peringatan keras.
Pihak Terkait menerangkan absen dan jadwal piket Desti Rafika Andriani masih
ada. Dalam 1 atau 2 bulan masih masuk, karena WFH (Work From Home) sehingga
bekerja di rumah. Absen tetap dimonitor termasuk gaji.
Pihak Terkait menerangkan dalam 3 bulan ini, Pihak Terkait menahan gaji Desti
Rafika Andriani. Uang pribadi Pihak Terkait yang digunakan untuk menutupi
uang Rp.25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) harus dikembalikan.
Mengenai uang lembur tetap diberikan kepada Desti Rafika Andriani.
Pihak Terkait menerangkan bahwa sebelum Desti Rafika Andriani hadir, Pihak
Terkait menanyakan kepada Ahmad Sopian, Apa yang akan anda lakukan apabila
Desti dihadirkan? Ahmad Sopian menjawab saya tidak banyak harapan saya,
tolong kembalikan uang saya, apalagi melapor polisi tidak, yang lain tidak. Pihak
Terkait kemudian menghubungi Desti Rafika Andriani, dan Desti Rafika Andriani
menerangkan sedang berada di rumah. Pihak Terkait kemudian memerintahkan
sekretariat menjemput Desti Rafika Andriani, tanpa adanya paksaan (sukarela).
Desti Rafika Andriani bersedia untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.
Pihak Terkait mempersilakan Ahmad Sopian menyampaikan permasalahannya.
Desti Rafika Andriani menyatakan uang yang berada pada dirinya adalah 5 juta,
sementara yang 20 juta ada pada Teradu I. Pihak Terkait spontan menyatakan
pada saat itu, Saya bertanggung jawab terhadap Sekretariat maka saya juga
bertanggung jawab terhadap kenyamananan lingkup kerja di Sekretariat. Kalau
harapan kamu hanya pengembalian sejumlah uang, saya bisa mencari uang
dengan gaji saya. Saya punya uang itu, Besok saya selesaikan. Kemudian Pihak
Terkait menanyakan kepada Desti Rafika Andriani, Ini bagaimana kelanjutannya?
Desti Rafika Andriani menjawab, Terserah Pak Sekretaris selaku pimpinan saya.
Kemudian Pihak Terkait menjawab dengan spontan pada saat itu saya selesaikan.
Pihak Terkait meminta Ahmad Sopian untuk kembali datang ke esokan harinya
untuk menemui Pihak Terkait diruangannya. Tanggal 12 Februari 2020, pukul
10.00 wib atau pukul 11.00 wib, datang Ahmad Sopian dengan Desti, akhirnya
Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) kepada Desti untuk diberikan kepada Ahmad Sopian.
Pihak Terkait tidak mengejudge Desti harus mengembalikan uang Rp.
25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah), tetapi hanya menahan gaji Desti
Rafika Andriani sampai dengan batas Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah). Apabila
lebih dari batas tersebut akan dikembalikan hari ini juga, itu memang sesuai
dengan pengakuan Desti Rafika Andriani dalam rapat.
Surat Peringatan untuk Desti Rafika Andriani adalah surat peringatan keras.
Berdasarkan pengakuan Desti Rafika Andriani dalam proses klarifikasi, Desti
Rafika Andriani menerima uang dari Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00,
(dua puluh lima juta rupiah), kemudian dia mendapatkan Rp. 5.000.000,00, (lima
juta rupiah). Hal tersebut merupakan kesalahan karena sudah terjadi proses
penerimaan uang dari orang lain. Sedangkan dengan pengakuan Desti Rafika
Andriani mendapatkan Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) hal tersebut menjadi
tambah salah.
Desti Rafika Andriani (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas)
Pihak Terkait merupakan Staf Bagian Hukum di KPU Kabupaten Musi Rawas.
Bukan merupakan pegawai negeri. Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan SK
Tenaga Honorer Satpam dan diperbantukan bagian hukum KPU Kabupaten Musi
Rawas. Diperbantukan di bagian hukum semenjak Tahun 2015-Januari 2020.
Semenjak Tahun 2015-2017, kontrak dilaksanakan pertahun, tetapi semenjak
tahun 2018-2020 belum menerima SK.
Pihak Terkait menerangkan ada SK sebagai staf honorer namun SK tersebut tidak
diterima. Mengetahui adanya SK karena setiap bulan ketika menerima gaji sebagai
Satpam. Tugas sehari-hari di bagian hukum, karena SDM dibagian hukum sedikit.
Kasubbag hukum memerintahkan Pihak Terkait ketika ada pekerjaan.
Pihak Terkait menerangkan bahwa SK Tahun 2015 menjadi pramubakti, pernah
juga menjadi tenaga operator. Pihak Terkait bekerja di KPU Kabupaten Musi
Rawas dari Tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sampai dengan tanggal 11
Februari 2020.
Pihak Terkait menerangkan bahwa bulan Februari, Pihak Terkait diundang ke
ruang rapat KPU Kabupaten Musi Rawas, disitu Teradu I dan Sekretaris
menonaktifkan Pihak Terkait sampai dengan 1 Januari 2021.
Pihak Terkait menerangkan berawal pada saat Pemilu Legislatif 2019, ia
diperintahkan Teradu I untuk menghubungi Caleg melalui ponsel. Caleg yang
dihubungi sampai dengan saat ini telah duduk di DPR.
Pihak Terkait menerangkan berkenaan dengan peristiwa Catur Handoko dan
Ahmad Sopian, Teradu I menjanjikan Suami Pihak Terkait untuk menjadi Anggota
PPK. Teradu I menceritakan bahwa 5 komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas
sudah memiliki slot. Pada bulan Oktober 2019, Teradu I menyampaikan kepada
Pihak Terkait bahwa Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas mengadakan rapat
di Lubuklinggau, dalam rapat tersebut Teradu I sebenarnya meloloskan Suami
Pihak Terkait namun 4 Komisioner lainnya tidak meloloskan untuk mengikuti
rekrutmen PPK.
Pihak Terkait menerangkan bahwa Catur Handoko dan Ahmad Sopian menjadi
slot Teradu I, dan sudah pernah berkomunikasi dengan Catur Handoko.
Pihak Terkait menerangkan bahwa tanggal 14 Juni 2019, ia diperintahkan untuk
menghubungi Catur Handoko untuk slot PPK Sukakarya. Pada saat itu terjadi
pertemuan di JM. Plaza Lubuklinggau. Dari kantor sekitar pukul 17.00 wib, Pihak
Terkait bersama Teradu I berkendara dengan mobil avanza putih plat BK.
Sementara ditengah perjalanan Suami Pihak Terkait menelepon menanyakan
keberadaannya.
Pihak Terkait menerangkan bahwa ia bersama dengan Teradu 1 akan menemui
seseorang. Suami Pihak Terkait kemudian ikut dan menunggu di pinggir jalan.
Setelah itu Pihak Terkait dan Teradu I ke JM Plaza Lubuklinggau.
Pihak Terkait dan Teradu I menunggu Catur Handoko di belakang parkiran.
Terdapat CCTV di JM Plaza Lubuklinggau, apabila memang Teradu I menyangkal
tidak pernah ke JM Plaza Lubuklinggau bersama dengan Pihak Terkait untuk
menemui Catur Handoko serta mengambil uang rekrutmen PPK Sukakarya.
Pihak Terkait kemudian bertemu dengan Catur Handoko. Selanjutnya Catur
Handoko bertanya kepada Pihak Terkait siapa yang berada di dalam mobil, Pihak
Terkait kemudian menjawab Bos Saya. Catur Handoko kembali bertanya Siapa
Bos Kamu? dan Pihak Terkait menerangkan bahwa bos yang dimaksud adalah
Teradu I.
Di dalam mobil, Teradu I bersama dengan Suami Pihak Terkait. Catur Handoko
kemudian menyerahkan uang kepada Pihak Terkait. Catur Handoko bersama
dengan istrinya saat itu. Ketika Pihak Terkait mengobrol dengan Catur Handoko
beserta dengan istrinya, kemudian Teradu I menelepon dan menyuruh agar cepat
dan jangan terlalu lama.
Pihak Terkait kemudian meminta kepada Catur Handoko agar secepatnya
menyerahkan uang. Setelah Catur Handoko memberikan uangnya, Pihak Terkait
bergegas menuju mobil.
Pihak Terkait tidak berkomunikasi dengan Catur Handoko dan tidak mengetahui
komunikasi antara Catur Handoko dengan Teradu I.
Pada bulan Oktober 2019, Pihak Terkait diminta untuk mengembalikan uang
Catur Handoko. Sedangkan uang Catur Handoko semuanya ada pada Teradu I.
Teradu I menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerja. Padahal dibagian
hukum, Pihak Terkait mengerjakan tugas-tugas, sehingga tidak benar tidak bisa
bekerja. Pihak Terkait selalu masuk kerja, kecuali karena sakit dan dinas luar.
Teradu I menyatakan bahwa Pihak Terkait memohon-mohon kepada Teradu I
untuk menyelesaikan masalah Catur Handoko. Pihak Terkait dipanggil dan
ditelepon Teradu I agar ke ruangan dan meminta kepada Pihak Terkait untuk
mengembalikan uang Catur Handoko beserta Ahmad Sopian sebagai peserta Calon
Anggota PPK.
Pihak Terkait menerangkan bahwa untuk mengembalikan uang Catur Handoko, ia
memakai uang Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta
rupiah). Dibayar kepada Catur Handoko sebesar Rp. 15.000.000,00, (lima belas
juta rupiah), sedangkan alasan Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) tidak
diserahkan karena tidak ada bukti Catur Handoko melaporkan.
Pihak Terkait menerangkan bahwa ia tidak pernah memohon mohon kepada
Teradu I untuk meminta tolong mengembalikan uang Catur Handoko dan Ahmad
Sopian. Kwitansi Catur Handoko telah dipersiapkan oleh Teradu I lengkap dengan
materai 6000. Pihak Terkait diminta untuk menulis hutang-piutang antara Pihak
Terkait dengan Catur Handoko sebesar Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah).
Teradu I kemudian memanggil Pihak Terkait ke ruangan dan menyerahkan uang
sebesar Rp.15.000.000,00, dan disuruh untuk kembali ke ruangannya sendiri.
Pihak Terkait menegaskan ia dipanggil oleh Teradu I melalui telepon untuk ke
ruangan dan diminta seolah-olah pengembalian uang tersebut dari Pihak Terkait.
Tanggal 12 Oktober 2019, Ahmad Sopian menyerahkan uang kepada Pihak Terkait
di rumah atas perintah Teradu I. Kemudian, Teradu I menghubungi Pihak Terkait,
sepertinya pada saat itu Teradu 1 sedang bekerja karena ketika bertelepon
suasana ramai. Sekitar pukul 10.00 wib-11.00 wib Teradu I mendatangi rumah
Pihak Terkait untuk mengambil uang Ahmad Sopian sebesar Rp. 25.000.000,00,
(dua puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh Suami Pihak Terkait.
Tanggal 14 Oktober 2019, pengembalian uang Catur Handoko terjadi di ruangan
Teradu I. Tidak benar bahwa Pihak Terkait tidak pernah masuk kerja, karena di
bagian hukum sedang banyak sekali pekerjaan. Teradu I kemudian memanggil
Saksi untuk mengambil uang yang akan diserahkan kepada Catur Handoko
sebesar Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah). Setelah itu Pihak Terkait
diminta untuk kembali keruangannya kemudian Teradu I menghubungi kembali
untuk keruangannya dan menyelesaikan masalahnya dengan Catur Handoko.
Teradu I sudah menyiapkan kwitansi lengkap dengan materai 6000, uang yang
sudah diserahkan kepada Pihak Terkait kemudian diserahkan kepada Catur
Handoko. Uang pengembalian berasal dari Ahmad Sopian.
Tanggal 11 Februari 2020, Pihak Terkait dihubungi oleh Sekretaris KPU
Kabupaten Musi Rawas untuk datang ke kantor. Sekretaris kemudian
memerintahkan sekretariat untuk menjemput Pihak Terkait tanpa ada paksaan.
Pihak Terkait tiba dikantor KPU Kabupaten Musi Rawas pukul 14.30 wib, disitu
sudah ada Ketua dan Anggota, Sekretaris, dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten
Musi Rawas. Hadir Ahmad Sopian beserta bibinya di ruangan tersebut. Dalam
pertemuan di ruang tersebut, Sekretaris menegaskan kepada Pihak Terkait
apakah Desti menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah)
kepada Teradu I? kemudian Pihak Terkait membenarkan bahwa uang Rp.
25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada Teradu I.
Teradu I mengambil foto Pihak Terkait saat itu, merekam, dan menganggap bahwa
yang dilakukan Pihak Terkait adalah pencemaran nama baik.
Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas mengambil keputusan untuk
menonaktifkan Pihak Terkait selama 1 tahun. Gaji dipotong untuk pengembalian
uang Ahmad Sopian. Setelah rapat tertutup tersebut selesai, Pihak Terkait
kemudian pulang, dan malam harinya Sekretaris menghubungi Pihak Terkait
melalui WA untuk ke kantor dan menyelesaikan permasalahan uang Rp.
25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) dan kwitansi Ahmad Sopian disobek.
Pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, pukul 09.00 wib, Pihak Terkait beserta
Ahmad Sopian diundang ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Di ruangan
Sekretaris, menyelesaikan masalah uang Rp.25.000.000,00, yang diselesaikan
oleh Sekretaris. Sehingga Pihak Terkait menjadi berhutang kepada Sekretaris
sebesar Rp.25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) dan gaji Pihak Terkait
dipotong selama 1 tahun.
Pihak Terkait dinonaktifkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2021. Kwitansi yang
dibawa oleh Ahmad Sopian kemudian disobek oleh Sekretaris tetapi kwitansi
tersebut menjadi bukti para Teradu. Seharusnya kwitansi yang sudah disobek
tidak mungkin ada lagi.
KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan supervisi ke Kabupaten Musi Rawas,
Pihak Terkait, Catur Handoko, dan Ahmad Sopian, menemui Hendri Alma Wijaya
dan Amrah Muslimin Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan di Hotel WE dekat
JM Plaza dan mall Lippo. Mereka meminta untuk menjelaskan permasalahan yang
dihadapi oleh Pihak Terkait, Catur Handoko, dan Ahmad Sopian. Pihak Terkait
kemudian memberikan keterangan sesuai yang dialami.
Pihak Terkait tidak hadir ke KPU Kabupaten Musi Rawas ke esokan harinya
karena merasa sudah menyampaikan keterangannya ke KPU Provinsi Sumatera
Selatan.
Pihak Terkait sudah bekerja di KPU Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 2008,
segala bagian sudah pernah dikerjakan mulai dari bagian hukum, teknis,
keuangan, dan program. Pihak Terkait merasa dipojokkan dan dianggap sepele
dalam jabatannya sebagai Satpam.
Pihak Terkait tidak pernah mengetahui SK Tanggal 11 Februari 2020, karena tidak
pernah diberikan informasi mengenai SK tersebut. Pihak Terkait hanya diberikan
SK Sanksi terhadap permasalahan ini. Seharusnya Ketua dan Anggota, Sekretaris
KPU Kabupaten Musi Rawas menyelesaikan permasalahan ini.
Pihak Terkait menegaskan bahwa yang berada di dalam mobil adalah Teradu I dan
Suami Pihak Terkait.
Pihak Terkait menegaskan pada saat bulan Juni 2019 terdapat sengketa hukum,
serta 3 kali ke Jakarta dan 3 kali ke Palembang. Pihak Terkait yang membuat
perjalanan dinas untuk Teradu I.
Pihak Terkait menyerahkan uang Catur Handoko kepada Teradu I. Pihak Terkait
menyerahkan uang Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) di JM Plaza
Lubuklinggau, sedangkan Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) melalui
transfer rekening Pihak Terkait. Di JM Plaza Lubuklinggau, Catur Handoko
menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00, (lima juta rupiah) sedangkan
sisanya Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) ditransfer ke esokan harinya
tanggal 18 Juni 2020.
Pihak Terkait yang melihat penyerahan uang kepada Teradu I adalah Suami Pihak
Terkait, karena ketika proses penerimaan uang dari Catur Handika di JM Plaza
Lubuklinggau, Suami Pihak Terkait berada di dalam mobil bersama dengan
Teradu I.
Pihak Terkait menyerahkan uang kepada Teradu I di dalam mobil di parkiran JM
Plaza. Atasan langsung Pihak Terkait adalah Andriansyah Kasubbag Hukum KPU
Kabupaten Musi Rawas. Pihak Terkait sering mendampingi komisioner dalam
kegiatan KPU Kabupaten Musi Rawas.
Pihak Terkait mengakui mengikuti perintah Teradu I karena suaminya akan
dijadikan PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Teradu I merupakan Divisi
Bagian Hukum dan merupakan atasan dari Sub Bagian Hukum.
Pihak Terkait tidak mengetahui mengapa penggantian uang Sekretaris dibebankan
kepada gajinya. Pengembalian uang Catur Handoko dilakukan pada bulan Oktober
2019. Pengembalian uang Ahmad Sopian 12 Februari 2020.
Pihak Terkait hadir pada saat Ahmad Sopian dan bibinya berada di Kantor KPU
Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 12.00 wib, Pihak
Terkait dihubungi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas untuk datang ke
Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Sekretaris meminta Sekretariat untuk
menjemput Pihak Terkait dengan menggunakan mobil. Setibanya di KPU
Kabupaten Musi Rawas, ternyata sudah ada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Musi Rawas, Sekretaris, dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Musi Rawas,
Ahmad Sopian beserta tantenya. Sekretaris menanyakan kepada Pihak Terkait
apakah benar uang Ahmad Sopian diserahkan kepada Teradu I? Pihak Terkait
mengakui uang tersebut diserahkan kepada Teradu I. Dalam hal ini, Teradu I
tidak dapat menerima pernyataan Pihak Terkait bahwa uang Ahmad Sopian telah
diberikan kepadanya. Teradu I kemudian merekam kejadian tersebut dan
menganggap Pihak Terkait telah mencemarkan nama baiknya.
Pihak Terkait mengakui telah dipanggil oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali.
Satu bagian tipikor pada tanggal 4 Mei 2020, dan kemudian tanggal 8 Mei 2020
adalah pencemaran nama baik.
Pengembalian uang Ahmad Sopian berasal dari uang pribadi Sekretaris, dan
kwitansi yang diserahkan kepada Sopian dikoyak oleh Sekretaris. Pihak Terkait
heran mengapa kwitansi yang sudah disobek, muncul kembali di Polres dan
persidangan DKPP.
Pihak Terkait menegaskan bahwa uang Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta
rupiah) diserahkan kepada Teradu I. Hal ini sesuai dengan rekaman video yang
dimiliki oleh Teradu I.
Pihak Terkait menegaskan tidak menggunakan uang Rp. 25.000.000,00, (dua
puluh lima juta rupiah) tersebut, Pihak Terkait menyerahkan kepada Teradu I.
Hasil rapat tanggal 11 Februari 2020, Pihak Terkait diminta untuk
mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah).
Pada tanggal 12 Februari 2020, uang tersebut diganti dengan menggunakan uang
Sekretaris, dikwitansi tertulis utang Desti Rafika Andriani dengan Sekretaris.
Teradu I tidak pernah berkomunikasi dengan Pihak Terkait pasca tanggal 11
Februari 2020. Teradu menganggap dikeluarkannya Pihak Terkait dari grup WA
Sekretariat, dan nomor WA Pihak Terkait juga diblok oleh Teradu I menandakan
bahwa ia tidak bekerja lagi Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.
Ahmad Sopian menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00, (dua puluh lima juta
rupiah) kepada Pihak Terkait di rumah, pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul
16.00 wib. Teradu I kemudian menelepon bertanya mengenai kesiapan uang
tersebut. Pihak Terkait menerangkan uang tersebut sudah ada. Sekitar Pukul
23.00 wib, Teradu I mendatangi rumahnya untuk mengambil uang tersebut.
Tanggal 14 Oktober 2019, Pihak Terkait berjanji dengan Catur Handoko, uang
Ahmad Sopian digunakan untuk mengembalikan uang Catur Handoko sebesar Rp.
15.000.000,00, (lima belas juta rupiah).
Pihak Terkait menegaskan sisa uang Rp.10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah)
masih berada pada Teradu I. Pada saat itu Pihak Terkait diminta ke ruangan
Teradu I kemudian Teradu I memberikan uang Rp.15.000.000,00, (lima belas juta
rupiah). Pihak Terkait kemudian diminta kembali ke ruangan dan dihubungi
kembali oleh Teradu I untuk datang ke ruangannya. Disitu sudah ada Teradu I
dan Catur Handoko. Pada saat itu Pihak Terkait sudah memegang kwitansi dan
uang Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) yang telah diberikan sebelumnya.
Pihak Terkait mengakui bukti WA kepada Teradu 1 dan Kasubbag Hukum KPU
Kabupaten Musi Rawas terkait persoalan Ahmad Sopian. Pada saat itu Pihak
Terkait didesak oleh Ahmad Sopian agar mengembalikan uangnya, Pihak Terkait
menyatakan bahwa uangnya sudah diberikan kepada Teradu I.
Teradu 1 memerintahkan Pihak Terkait untuk mencari slot Anggota PPK di
Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
Pada bulan Oktober 2019, Teradu I berkata kepada Pihak Terkait maaf bu, teman-
teman saya tidak bisa menerima bapak sebagai slot saya di Kecamatan Tiang
Pumpung Kepungut. Padahal sudah lama Teradu I meminta Suami Pihak Terkait
pindah domisili dari Jakarta ke Tiang Pumpung Kepungut. Ada buktinya hal
tersebut. Teradu I bercerita bahwa proses rekrutmen hanya sebatas formalitas
karena sudah memiliki slot di 14 Kecamatan.
