Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016 Nomor 23/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dengan Pengaduan Nomor 5/I-P/L-DKPP/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor 23/I-P/L-DKPP/2016 tanggal tanggal 7 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 23/DKPP-PKE- V/2016 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Bahrain Kasuba Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Alamat : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Nama : Iswan Hasjim Pekerjaan/Lembaga : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA Nama : 1. AH. Wakil Kamal 2. Iqbal Tawakkal Pasaribu 3. Hedi Hudaya 4. Ahmad Taufik 1  5. Guntoro 6. Asban Sibagariang Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Gedung. Menara Hijau Lantai 7, Jln. MT.Haryono Kav.33 Jakarta Selatan 12510 Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pengadu I; Nama : 1. Sultan Alwan 2. Muksin Amrin 3. Abdul Aziz Marsaoly Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Alamat : Jl. Kamboja Nomor 31 Kota Ternate Nama : 1. Syahrani Somadayo 2. Pudja Sutamat 3. Buchori Mahmud 4. Kasman Tan 5. Safri Awal Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi No 1 Ternate Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Syukur M.Saleh Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan Alamat : Jl. Raya Bandara Oesman Sadik Bacan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu I; Nama : Faris Hi.Madan Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Alamat : Jl. Raya Bandara Oesman Sadik Bacan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu II; Nama : Antoni Nurdin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Alamat : Jl. Raya Bandara Oesman Sadik Bacan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu III; Nama : Sarni Laetje Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Alamat : Jl. Raya Bandara Oesman Sadik Bacan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu IV; Nama : Alfian Hasan Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Alamat : Jl. Raya Bandara Oesman Sadik Bacan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu V; Nama : Ikbal Kadoya Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Selatan 2  Alamat : Jl. Raya Desa Tembal Kacamatan Bacan Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu VI; [1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; Mendengarkan Keterangan Saksi Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 5/I-P/L-DKPP/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor 23/I-P/L-DKPP/2015 tanggal tanggal 7 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 23/DKPP-PKE- V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I [2.1] Bahwa Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 27 Januari 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu sesuai dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yakni pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 TAhun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Pengadu mengadukan Para Teradu, karena telah melakukan pelanggaran etika pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun perbuatan Para Teradu adalah sebagai berikut: 3. Bahwa pada tanggal, 18 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Pleno (hari ketiga) Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yang meliputi: PPK Kecamatan Bacan, PPK Kecamatan Gane Timur, PPK Kecamatan Gane Timur Tengah, PPK Kecamatan Gane Timur 3  Selatan, PPK Kecamatan Gane Barat, PPK Kecamatan Gane Barat Utara, PPK Kecamatan Gane Barat Selatan, dan PPK Kecamatan Kepulauan Joronga. 4. Pada saat pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Bacan, ternyata ditemukan fakta berupa perbedaan jumlah perolehan suara antara yang dibacakan pada Rapat Pleno di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah perolehan suara pada saat rapat pleno di PPK Bacan. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut: BERDASARKAN BERDASARKAN DA- DA-KWK HASIL KWK KEC.BACAN NAMA PASANGAN NO. PLENO PPK YANG DIBACAKAN CALON KECAMATAN DI PLENO KPU BACAN 1 H.Amin Ahmad.S.Ip 3.392 5.518 dan Jaya Lamusu,SP 2 Drs. H. Ponsen 2.222 769 Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag 3 Rusihan Jafar,S.Pd 925 417 dan Drs. Paulus Beny Parengkuan 4 Bahrain Kasuba dan 3.410 3.236 Iswan Hasjim,ST.,MM Jumlah Suara 9.940 9.940 5. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, Saksi Pengadu mengajukan keberatan, namun, Para Teradu tidak menanggapi keberatan dari Saksi Pengadu bahkan memerintahkan kepolisian untuk mengeluarkan saksi Pengadu, bahkan pada saat anggota Panwaslih yang bernama Kahar Yasim dan Ketua KPU Provinsi bernama Syahrani memberikan saran agar Para Teradu melakukan kroscek satu tingkat ke bawah dengan membandingkannya dengan form C1-KWK. Para Teradu mengabaikan saran dari Anggota Panwaslih dan Ketua KPU Provinsi tersebut, dan meneruskan pleno penghitungan suara untuk kecamatan lainnya dan Para Teradu dengan terang-terangan menyatakan agar pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pleno mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa sebelumnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu yaitu dimulai pada tanggal 13 Desember 2015, Para Teradu meng-upload C1- 4  KWK ke portal KPU RI www.kpu.go.id yang hasil perolehan suara pasangan calon berbeda dengan hasil peroleh suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur. Terhadap pelanggaran tersebut, saksi Pengadu pada tanggal 13 Desember 2015 melaporkan kepada Panwaslih Kabupatan Halmahera Selatan, dengan meminta agar upload data C1-KWK tersebut dihentikan; 7. Bahwa atas laporan saksi Pengadu, PARA TERADU menghentikan upload Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id pada tanggal 15 Desember 2015, PARA TERADU kembali melakukan upload Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id. Dan Pengadu menemukan data form C1-KWK untuk Kecamatan Bacan terjadi perubahan secara signifikan peroleh suara masing- masing pasangan calon, yaitu: BERDASARKAN BERDASARKAN C1- DA-KWK PPK KWK YANG DI- NO NAMA PASANGAN CALON KECAMATAN UPLOAD BACAN 1 H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya 3.392 5.032 Lamusu,SP 2 Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM 2.222 1.556 dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag 3 Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. 925 675 Paulus Beny Parengkuan 4 Bahrain Kasuba dan Iswan 3.410 3.346 Hasjim,ST.,MM Jumlah Suara 9.940 10.609 8. Berdasarkan tabel di atas sampai tanggal 15 Desember 2015, terjadi penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan perolehan suara Pengadu; 9. Sehingga jumlah perolehan suara untuk masing-masing kecamatan dengan jika ditambahkan upload Form C1.KWK Kecamatan Bacan, komposisi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: 5 10. Berdasarkan tabel tersebut di atas Pengadu masih berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 43.089 (empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) suara, selisish suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 556 (lima ratus lima puluh enam) suara; 11. Bahwa atas laporan saksi Pengadu, Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor 0045/PANWASKADA- HS/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:  menghentikan sementara proses scan (pemindaian documen C1 melalui portal www.kpu.go.id dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah; 6   melakukan rekapitulasi dengan mengacu pada dokumen yang ada dalam kotak suara dari PPK secara berjenjang dengan disandingkan data-data yang dipegang saksi-saksi pasangan calon dan Panwas;  Menyerahkan data terkait dokumen C1 yang telah discan dan dikirim melalui Portal www.kpu.go.id kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diamankan;  Dalam melakukan tahapan Pilkada tetap menjaga asas Penyelenggara dan asas Penyelenggaraan Pemilu agar proses Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Meminta segera dilaksanakan isi rekomendasi 12. berdasarkan formulir C1.KWK yang diupload oleh Para Teradu ke portal KPU www.kpu.go.id, Pengadu masih memperoleh suara terbanyak yang mana selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 556 (lima ratus lima puluh enam) suara, sehingga Para Teradu melakukan perubahan lagi komposisi perolehan suara di Kecamatan Bacan pada saat pleno di Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara menaikan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1, sehingga konfigurasi perolehan suara untuk masing- masing pasangan calon adalah sebagai berikut: 7 13. Berdasarkan tabel tersebut Pengadu memperoleh suara sebesar 42.999 (empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebesar 43.017 (empat puluh tiga ribu tujuh belas) suara, sehingga perolehan suara antara Pengadu dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 18 (delapan belas) suara atau sebesar 0,04 % (nol koma nol dua persen). Terhadap fakta tersebut ketua Panwaslih yang bernama Iqbal Kdoya justru meminta agar pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Bacan untuk tetap dilanjutkan oleh KPU Kab Halmahera Selatan dan tidak memperdulikan adanya perbedaan data perolehan suara masing –masing pasangan calon; 14. Adapun perolehan suara Pengadu dan pasangan calon lainnya yang benar berdasarkan Formulir C1.KWK PPK Bacan adalah sebagai berikut: 8 15. Adapun perolehan suara Pengadu dan pasangan calon lainnya yang benar berdasarkan Formulir DA1.KWK PPK Bacan adalah sebagai berikut : 16. Dapat disandingkan perolehan suara menurut DA1.KWK PPK hasil pleno PPK kecamatan Bacan dengan DA.KWK Kecamatan Bacan yang dibacakan saat pleno di KPU Kabupaten Halmahera Selatan. sebagai berikut: BERDASARKA BERDASARKAN BERDASARKA N C1-KWK DI DA-KWK HASIL N DA-KWK TPS-TPS PLENO PPK KEC.BACAN NAMA PASANGAN NO CALON KECAMATAN KECAMATAN YANG BACAN BACAN DIBACAKAN DI PLENO KPU 1 H.Amin Ahmad.S.Ip 3.392 3.392 5.518 dan Jaya Lamusu,SP 2 Drs. H. Ponsen 2.222 2.222 769 Sarfa,S.T.MM dan 9  Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag 3 Rusihan Jafar,S.Pd 925 925 417 dan Drs. Paulus Beny Parengkuan 4 Bahrain Kasuba dan 3.410 3.410 3.236 Iswan Hasjim,ST.,MM Jumlah Suara 9.940 9.940 9.940 17. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor : 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara agar melakukan hal-hal sebagai berikut:  Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabuoaten Halmahera Selatan;  Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaslih, dan Saksi Pasangan Calon.  Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang. 18. Bahwa terhadap rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 21 Desember 2015 menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan sebagai berikut:  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU- HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015;  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU- HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; 19. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerbitkan Keputusan Nomor 08- KEP/2015 tentang penonaktifan sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan, bertanggal 20 Desember 2015, yang berbunyi: 10   Pertama, Menonaktifkan sementara Ketua merangkap Angoota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Sdr. Ikbal Kadoya,SH;  Kedua, sdr. Ikbal Kadoya, SH tidak boleh melakukan tindakan atau perbutan apa pun yang mengatasnamakan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan; 20. Bawaslu Provinsi Maluk Utara menerbitkan Keputusan untuk menonaktifkan Ketua Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan Ikbal Kadoya, karena telah melakukan perbuatan yang menyetujui untuk melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk Kecamatan Bacan, tanpa melakukan penyandingan dokumen terhadap data perolehan suara pasangan calon yang berbeda dan tidak melakukan tindakan pencegahan dan/atau membiarkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan tugas sebagai Pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 21. Dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diurai di atas, telah nyata Para Teradu secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah jelas merugikan Pengadu. Penyelenggara pemilihan yang seharusnya menjaga netralitas, independensi dan profesionalitas justru menciderai asas-asas pilkada yang jujur dan adil; 22. Dari rangkaian fakta hukum tersebut, tindakan Para Teradu tersebut nyata- nyata telah melanggar asas-asas Pemilihan Umum (Pemilu) , Para Teradu sebagai penyelenggara tidak bersikap independen, netral, jujur , dan Adil; 23. Meskipun Para Teradu telah dinonaktifkan oleh KPU Provinsi sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, namun tindakan Para Para Teradu tersebut bukan saja diklasifikasi dalam lingkup pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan tetapi termasuk dalam tindak pidana, dan yang lebih penting lagi adalah Para Teradu berdampak dan berimplikasi mendatangkan keburukan dan kerusakan pada setiap dimensi dan proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015. Oleh karena sudah sepatutnya Para Teradu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya masing-masing; 11 Saksi Pengadu I Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 6 Februari 2016, juga menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya yang mana telah menyampaikan pokok-pokok kesaksiannya sebagai berikut: 1. Adnan Wahid Dalam persidangan DKPP Tanggal 6 Februari 2016 yang berlokasi di Mapolda Maluku Utara, Ternate, saksi menerangkan tentang peristiwa pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya kecamatan Bacan. Dalam kesaksiannya, mejelaskan bahwa saat pleno rekapitulasi dilaksanakan di PPK kecamatan yang ada di Kabupaten Bacan, masih berjalan sesuai rencana dan mekanisme yang sebenarnya, hanya saja ketika Pleno Rekapitulasi PPK Bacan dilangsungkan, hal yang lazim terjadi, dimana ketika masih didapati keberatan dari Pasangan Calon Nomor urut 4 dan panwas Kabupaten Halmahera Selatan Pimpinan Pleno Sarni Laetje meneruskan Rekapitulasi dan mengetuk Palu tanda disahkannya Proses Rekapitulasi di Kecamatan Bacan. 2. Iksan Barmawi Dalam persidangan Tanggal 6 Februari 2016 yang berlokasi di Mapolda Maluku Utara, Ternate, saksi menerangkan tentang peristiwa pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Kecamatan Bacan. Hal yang ingin disampaikan saksi tidak jauh berbeda dengan kesaksian disampaikan saksi Pertama yang Mulia. kami tidak akan panjang lebar lagi terkait kesaksian dan keterangan yang kami berikan. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu I menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Para Teradu Selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melanggar sumpah/janji yang diucapkan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Para Teradu Selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Tidak Profesional dalam menjalankan Tugasnya; 3. Para Teradu Selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang- 12  Undangan terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah yang bertindak tidak netral, tidak profesional serta tidak objektif dalam menjalankan tahapan yang ada; PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memberhentikan dengan tidak hormat Para Teradu dari jabatanya masing – masing, dengan putusan pemberhentian tetap semenjak di putuskan/ dibacakan putusan ini. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini, atau; 5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPU Propinsi Maluku Utara; Bukti P-2 : Fotokopi Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan; Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015.; Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor : 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU- HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 13  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; Bukti P-5 : Fotokopi surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor : 08-KEP Tahun 2015 tentang penonaktifan sementara ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, bertanggal 20 Desember 2015; Bukti P-6 : Video pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, bertanggal 18 Desember 2015, yang mana permintaan kroscek dari saksi Pemohon tidak ditanggapi oleh KPU Halmahera Selatan, begitu juga saran dari Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan saran dari Anggota Panwaslih yang bernama Kahar; Bukti P-7 : Fotokopi Formulir C1-KWK kecamatan Bacan Milik Pengadu yang didapat saksi-saksi pengadu pada saat penghitungan suara ditingkat TPS; Bukti P-8 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BUpati Halmahera Selatan Tahun 2015, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015; Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1-KWK yang di upload oleh KPU Halmahera Selatan ke portal KPU RI www.kpu.go.id untuk Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur, bertanggal 13 Desember 2015; Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C1-KWK kecamatan Bacan yang di upload oleh KPU Halmahera Selatan ke portal KPU RI www.kpu.go.id, bertanggal 15 Desember 2015 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II [2.5] Bahwa Pengadu II dalam sidang DKPP tanggal 27 Januari 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. KPU Halmahera Selatan melakukan upload ke portal website KPU RI lampiran formulir C1 pada beberapa TPS di Kecamatan Bacan, Gane Timur Tengah, Gane Timur, dan Kecamatan Kayoa Barat yang berbeda dengan hasil penghitungan suara pada tingkat TPS; 2. Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 18.30 WIT Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Faris Hi. Madan berupaya mengeluarkan C2 Plano dari ruang logistik dan kantor KPU Halmahera Selatan, namun berhasil dicegat oleh anggota kepolisian yang bertugas di kantor KPU Halmahera Selatan; 14 3. Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2015, karena tidak melakukan pencocokan perbedaan angka perolehan suara pada Kecamatan Bacan sebagaimana inti keberatan yang disampaikan oleh saksi- saksi pasangan calon Nomor Urut 4 dan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan; 4. KPU Kabupaten Halmahera Selatan tetap melanjutkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengesahkan rekapitulasi yang masih dipermasalahkan tanpa memperhatikan keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon Nomor Urut 4 dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Kahar Yasim pada Kecamatan Bacan; 5. KPU Halmahera Selatan tidak mengindahkan instruksi Ketua KPU Provinsi untuk melakukan penyandingan data dan melakukan kroscek formulir C1 dan lampirannya yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, karena adanya keberatan saksi dan Panwas; 6. Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk meminta KPU Halmahera Selatan melakukan penyandingan data terkait perbedaan angka-angka perolehan suara pasangan calon dan bahkan membiarkan KPU Halmahera Selatan menetapkan perolehan suara pasangan calon yang tidak sesuai dengan dokumen milik Panwas Halmahera Selatan; 7. Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam rapat pleno meminta kepada KPU Halmahera Selatan untuk tetap melanjutkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan lain, padahal terjadi perbedaan angka-angka perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan; 8. Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaporkan melalui surat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Bawaslu RI dan KPU RI bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, lancar, dan tidak bermasalah serta seluruh saksi menyatakan sah, padahal dalam kenyataannya terjadi perbedaan angka-angka perolehan suara dan terdapat keberatan saksi khususnya pada Kecamatan Bacan; 15 KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu II menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Berdasarkan bukti tambahan yang disampaikan Pengadu, sudah terkonfirmasi bahwa Data DB Hasil Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan khusus Kecamatan Bacan sangat jauh berbeda dengan dokumen di dalam Kotak yang adalah data yang masih valid karena seluruh formulir C1 berhologram dan DAA Plano ditandatangani oleh seluruh penyelenggara dan seluruh saksi dari 4 pasangan calon kecuali Formulir DA1 – KWK dan DA 1 Plano hanya ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan 2 saksi pasangan calon tetapi masih valid karena sesuai dengan akumulasi form C1 berhologram dan DAA Plano serta sesuai dengan akumulasi form C1 milik Panwas Kabupaten Halmahera Selatan; 2. Bahwa upload C1 yang digelembungkan tidak bisa dipisahkan dengan proses pleno KPU Halamahera Selatan karena proses upload C1 yang digelembungkan untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan maksud untuk membangun opini, supaya penggelembungan ini sesuai dengan apa yang rencana ditetapkan dalam Pleno KPU Kabupaten; 3. Ada dugaan Kuat bahwa data yang dibacakan oleh Ketua PPK adalah data catatan sendiri karena di dalam Kotak tidak pernah ditemukan Data yang isinya sama dengan dibacakan pada saat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan Hal ini sudah jelaskan diskenariokan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan bersama-sama dengan Ketua PPK sehingga ketika diminta untuk disandingkan data yang dibacakan dengan data saksi dan Panwas, oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan sangat tidak mau menyandingkan walaupun ada perintah dari KPU Provinsi Maluku Utara; 4. Teradu 1, 2, 3, 4 bersama sama Teradu 6 terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 sehingga jelas sekali keberberpihakan para Teradu terhadap pasangan calon nomor urut 1; 5. Teradau 1, 2, 3, 4, dan Teradu 6 telah dinonaktifkan karena keberpihakan tersebut sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara ini; 16 PETITUM [2.7] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, II, III, dan Teradu IV atas nama Syukur M.Saleh, Faris Hi.Madan, Alfian Hasan, Sarni La Etje selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan; 3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI atas nama Iqbal Kadoya Selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Selatan; 4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.8] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-62 sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) dan 2 (dua) Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) dan 2(dua) Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Awanggoa, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 17  2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan (Milik Panwas; Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Hidayat, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-7 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Indomut, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu), 2(dua), 3(tiga) dan 4(empat) Desa Labuha, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) dan 2(dua) Desa Marabose, Kecamatan Bacan (Milik Panwas Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan (Milik Panwas; Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Sumae, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2(dua) dan 4(empat) Desa Tomori, Kecamatan Bacan (Milik Panwas); Bukti P-13 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah (Milik Panwas); Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 18  1(satu) Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah (Milik Panwas);; Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Luim, Kecamatan Gane Timur Tengah (Milik Panwas); Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Matuting Tanjung, Kecamatan Gane Timur Tengah (Milik Panwas); Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Kotalow, Kecamatan Gane Timur (Milik Panwas); Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3(tiga) Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur (Milik Panwas); Bukti P-19 : Fotocopy Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur (Milik Panwas; Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Tobaru, Kecamatan Gane Timur (Milik Panwas); Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu), 2(dua) dan 3(tiga) Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat (Milik Panwas); Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) dan 2 (dua) Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 19  1(satu) dan 2(dua) Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-26 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Awanggoa, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI; Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Hidayat, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Indomut, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu), 2(dua), 3 (tiga) dan 4(empat) Desa Labuha, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) dan 2(dua) Desa Marabose, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-32 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 20  2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 (satu) Desa Sumae, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2(dua) dan 4 (empat) Desa Tomori, Kecamatan Bacan (Upload ke Portal website KPU RI; Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 (satu) Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Luim, Kecamatan Gane Timur Tengah (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-38 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Matuting Tanjung, Kecamatan Gane Timur Tengah (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Kotalow, Kecamatan Gane Timur (Upload ke Portal website KPU RI; 21 Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3(tiga) Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur (Upload ke Portal website KPU RI; Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur (Upload ke Portal website KPU RI); Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Tobaru, Kecamatan Gane Timur (Upload ke Portal website KPU RI; Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu) Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat (Upload ke Portal website KPU RI; Bukti P-44 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1(satu), 2(dua) dan 3 (tiga) Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat (Upload ke Portal website KPU RI; Bukti P-45 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Janji oleh Antony Nurdin, Model A.5; Bukti P-46 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Janji oleh Sofyan Kadir, Model A.5; Bukti P-47 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Janji oleh Kahar Yasim, Model A.5; Bukti P-48 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Janji oleh Adnan Wahid, Model A.5; Bukti P-49 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Janji oleh Yusuf I. Tapi Tapi, Model A.5; Bukti P-50 : Fotocopy Berita Acara Klarifikasi/Keterangan Sekretaris KPU Halmahera Selatan Rustam Salmon; Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Keterangan KPU Provinsi Maluku Utara oleh Yudhi Rivandi Usman; 22 Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Keterangan KPU Provinsi Maluku Utara oleh Antony Nurdin; Bukti P-53 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor : 0095/PANWASKADA- HS/XII/2015; Bukti P-54 : Fotokopi Berita di Situs resmi news.okezone.com pada hari Senin, 21 Desember 2015 pukul 09.58 WIB terkait KPU Provinsi Malut Nonaktifkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan; Bukti P-55 : Fotokopi Berita di Situs resmi KOMPAS.Com pada hari senin, 21 Desember 2015 pukul 16.14 WIB terkait Banyak Kejanggalan, Semua Komisioner KPU Halmahera Selatan Dinonaktifkan; Bukti P-56 : Fotocopy Berita di Situs resmi Republika.co.id pada hari jumat, 25 Desember 2015 pukul 12.37 WIB terkait PKS Marah karena merasa dicurangi di Pemilukada Halmahera Selatan; Bukti P-57 : Fotokopi Berita di Situs resmi KOMPAS.Com pada hari sabtu, 26 Desember 2015 pukul 19.01 WIB terkait Penghitungan Suara Ulang di Halmahera Selatan Tunggu KPU R.I; Bukti P-58 : Fotokopi copy berita di situs resmi Gatra News Hari Minggu 27 Desember 2015, pukul 21.09 WIB, terkait KIPP : Terjadi Kejahatan Di Pilkada Halmahera Selatan; Bukti P-59 : Fotokopi berita di situs Jawa Post, Hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.19 WIB, terkait Hasil Berbeda, 5 KPU Halmahera Selatan diberhentikan; Bukti P-60 : Fotokopi Berita di Situs resmi portal.malutpost.co.id pada hari senin, 28 Desember 2015 terkait Pilkada Halsel jadi Isu Nasional; Bukti P-61 : Satu (1) Keping DVD Burning Disc Dokumentasi video pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Halmahera Selatan pada Kecamatan Bacan; Bukti P-62 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor: 107/BA/XII/2015, model DB-KWK dan lampirannya; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I s/d TERADU IV [2.9] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Apa yang disangkakan Terhadap Teradu I s/d Teradu IV tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena menurut Para Teradu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang di mulai pada tanggal 16 s/d 18 23  Desember 2015, sementara Kecamatan Bacan di rekapitulasi pada hari Jumat tanggal 18 tepatnya pukul 10.30 WIT; 2. Sebelum Teradu IV memberi kesempatan kepada Ketua PPK Kecamatan bacan atas nama Muksin Kubais untuk membuka Kotak Suara dan membacakan hasil perolehan suara berdasarkan from Model DA.1.KWK.KPU. Teradu mempersilahkan kepada para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu untuk memastikan terlebih dahulu terhadap keabsahan Kotak Suara Kecamatan Bacan yang telah tersedia di depan meja sidang apakah kotak suara di gembok dan di beri segel atau tidak; 3. Bahwa seteleh di periksa Kotak Suara Kecamatan Bacan di temukan Kotak Suara masih utuh terkunci dengan gembok 3 (tiga) buah terdiri dari milik PPK, Kepolisian dan Panwascam dan masih tersegel; 4. Ketua PPK Kecamatan Bacam membuka kotak suara Kecamatan bacan dan mengambil amplop yang tersegel yang berisikan Berita Acara Model DA.1.KWK.KPU yang memuat hasil perolehan suara pasangan calon di tingkat Kecamatan; 5. Ketua PPK Kecamatan Bacan menunjukan amplop yang berisikan Berita Acara Model DA1.KWK.KPU yang masih tersegel kepada seluruh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten untuk memastikan kabasahan dokumen di maksud; 6. ketua PPK Kecamatan Bacan membacakan hasil peroleha suara masing- masing Pasangan Calon yang termuat dalam Berita Acara Model DA1-KWK; 7. Setelah di bacakan hasil perolehan suara yang di saksikan menggunakan layar infokus, ketika pimpinan sidang atas nama Sarni Laetje sebagai Teradu menanyakan 2 (dua) kali kepada seluruh saksi dan Panwaslu apakah hasil yang di bacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Bacan tersebut sah atau tidak, seketika itu seluruh saksi menyampaikan sah, maka berdasarkan ketentuan, Pimpinan sidang menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon yang di bacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Bacan; 8. Para Teradu menetapkan hasil perolehan suara yang telah di bacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Bacan telah berdasar atas hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang rekapitulasi perolehan suara; 9. Bahwa setelah di tetapkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan terhadap Teradu bahwa data yang di miliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berbeda dengan data yang telah di bacakan oleh Ketua PPK 24  Kecamatan Bacan yang telah di sahkan oleh Teradu, dan meminta untuk di sandingkan kembali; 10. Terhadap keberatan tersebut Teradu IV tidak menindaklanjutinya karena dengan alasan bahwa setelah di bacakan oleh Ketua PPK Kecamatan bacan dan di sandingkan dengan data DA1-KWK oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 terdapat kesamaan data dan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, sementara data yang di miliki oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan data yang dimiliki oleh salah satu anggota Panwaslu atas nama Kahar Yasin sama dan berbeda dengan data sebagaimana di maksud di atas, terhadap hal tersebut maka Teradu menganggap penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara; 11. Menurut Para Teradu apabila data yang di bacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Bacan yang telah di sahkan oleh Teradu tidak bisa di rekap kembali karena rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan, terkecuali ada Rekomendasi Panwaslu untuk meninjau kembali hasil peroleh suara yang telah ditetapkan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang rekapitulasi; 12. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka menurut Para Teradu apa yang di sangkakan tidak berdasar, yakni tidak ditemukan siapa dan di mana perbuatan perubahan angka-angka perolahan suara pada Kecamatan Bacan; Bahwa terhadap pokok pengaduan yang pada pokoknya menuduh Para Teradu mengapload data Formulir C1-KWK ke portal KPU RI terdapat perubahan angka- angka perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur; 13. Bahwa sebelum Teradu menerangakan lebih jauh terhadap tuduhan Pengadu, Teradu terlebih dahulu menerangkan mekanisme apload portal KPU RI sebagai berikut: a) Bahwa mekanisme up load Portal KPU RI berdasarkan data formulir C1- KWK merupakan instruksi KPU RI untuk di lakukan aploda C1-KWK ke webside KPU RI dalam rangka informasi publik, agar publik mengetahui hasil pemilihan; 25  b) Bahwa KPU RI menginsruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengapload C1-KWK ke Webside KPU RI dari tanggal 10 s/d 15 Desember 2015; c) Bahwa up load data formulir C1-KWK yang bersumber dari data KPPS di TPS masing-masing TPS yang di apload oleh petugas KPU Kabupaten; 14. Bahwa apa yang di adukan oleh Pengadu sebagaimana pokok pengaduan tersebut di atas tidaklah benar dan berdasar atas hukum; 15. Bahwa apload data C1-KWK ke portal KPU RI tidak termasuk sumber data rekapitulasi hasil perolehan suara, karena yang menjadi sumber data rekapitulasi secara berjenjang adalah data formulir C1-KWK dan DA1-KWK yang berhologram yang terdapat dalam Kotak Suara yang terkunci dan tersegel; 16. Bahwa benar adanya laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Panwaslu Kabupaten tentang apload data yang berbeda dengan data yang di miliki oleh tim pasangan calon Nomor Urut 4, sehingga seketika itu Teradu menyampaikan kepada operator apload untuk menghentikan sementara apload data formulir C1-KWK ke portal KPU RI; 17. Bahwa benar adanya surat Rekomendasi dari Panwaslu tertanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya menghentikan up load data ke portal KPU RI untuk sementara, namun sebelum rekomendasi disampaikan Teradu sudah menghentikan up load data ke KPU RI; 18. Ketua KPU Maluku Utara Syarani Somadayo dan Sultan Alwan Ketua Bawaslu Maluku Utara mendatangi KPU Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2015 untuk memerintahkan Teradu untuk menghentikan sementara apload data dan mengambil data formulir C1-KWK dari ruang data KPU kabupaten dengan alasan mengamankan data di maksud; 19. Para Teradu dalam posisi apload data C1-KWK ke KPU RI hanya pada posisi memantau perkembangan apload data yang di lakukan oleh aprator atas nama Rias Wulanti dan Julkifli dan di pantau langusng oleh Pokja Rekapitulasi (Defisi Tekhnis) Antoni Nurdin sebagai anggota KPU Kabupaten yang beri tugas yang berkaitan dengan data hasil pemilihan; 20. Terkait dengan tugas Antoni Nurdi sebagaimana dimaksud di atas tidak di laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kordinator Divisi Tehnis; 21. Bahwa terhadap apload data formulir C1-KWK ke portal KPU RI yang di adukan, Para Teradu yang pada intinya berbeda dengan data yang di miliki 26  oleh Pengadu tidak mempengaruhi hasil Rekapitulasi di setiap jenjang baik dari KPPS, dan PPK Kecamatan; 22. Teradu tidak mengetahui sama skali siapa dan dimana yang melakukan perubahan data pada formulir C1-KWK yang di up load oleh oprator KPU Kabupaten Halmahera Selatan karena data sebagaimana di maksud diatas bersumber dari penyelenggara di tingkat bawah yakni KPPS; 23. Para Teradu hanya bertugas untuk mengumpulkan formulir C1-KWK di masing-masing wilayah tugas yang di embankan dan diserahkan kepada petugas yang di beri tugas untuk mengapload data ke portal KPU RI; 24. Bahwa terhadap pokok pengaduan tersebut, para Pengadu tidak dapat menjelaskan atau setidak-tidaknya tidak menunjukan kepada Teradu terkait perbuatan etik masing-masing Teradu yang di lakukan yang berimplikasi terhadap integritas penyelenggara pemilihan, yakni setidaknya menerangkan siapa dan di mana (locus delicti) yang melakukan perubahan data C1-KWK yang di apload oleh petugas KPU Kabupaten; 25. Para Pengadu tidak menjelsakan secara rinci perbuatan mana yang di lakukan oleh masing-masing teradu yang berkaitan dengan Rapat Pleno KPU Kabupaten, atau setidaknya dapat membuktikan siapa yang merubahn berita acara DA1-KWK Kecamatan Bacan; 26. Para Teradu telah menjalankan prosedur Rekapitulasi berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi dan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Program dan Jadwal Tahapan Pemilihan, yang pada akhirnya menetapkan hasil Perolehan Suara sesuai dengan Jadwal dalam lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yakni Rekapitulasi di lakukan pada tanggal 16 s/d 18 Desember. Sementara Teradu menyelesaikan dan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan SK KPU Nomor 34/KPTS/KPU- HS/029.436327/2015 yang di tetapkan pada tanggal 18 Desember; KESIMPULAN [2.9.1] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I s/d Teradu IV menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pengadu tidak benar, Para Teradu telah Melaksanakan semuanya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku; 2. Bahwa berdasarkan pejelasan Teradu I s/d Teradu IV dipersidangan, maka Para Teradu meminta DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu; 27 [2.9.2] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s/d Teradu IV meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya; 2. Menyatakan Teradu I s/d Teradu IV tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu. 4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI [2.9.3] Bahwa para Teradu VI telah menyampaikan jawaban dan penjelasan secara lisan pada persidangan DKPP tanggal 6 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam persidangan ini, kami yang Mulia Teradu VI atas nama Iqbal Kadoya selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Selatan tidak bisa menghadirkan bukti C1 karena sudah diambil oleh salah satu staf Bawaslu RI; 2. Form C1 diambil oleh Salah satu staf Bawaslu RI pada tanggal 18 Desember 2015; 3. Saat rekapitulasi PPK Bacan dilaksanakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1,2,dan 3 setuju sehingga kami menyarankan untuk segera dilanjutkan saja karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku; [2.9.4] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu VI meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya; 2. Menyatakan Teradu VI tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu. 4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). 28 Pihak Terkait Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 6 Februari 2016, DKPP juga meminta keterangan Pihak Terkait a.n Kahar Yasim selaku Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang dalam pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut: 1. Pada Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwas Kabupaten Halmahera Selatan Pada Tanggal 13 Desember 2015 menerima laporan dari Iksan Kalesarang (salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bahrain Kasuba - Iswan Hasjim, ST,.MT) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang meng upload Folmulir Model C1 KWK ke website KPU RI yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada formulir C1 KWK yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2015, adapun formulir Model C1 KWK yang di upload ke website KPU RI terdiri dari beberapa TPS yang di Kecamatan Gane Timur, Gane Timur Tengah, Kayoa Barat, dan Kecamatan Bacan. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi-saksi; 2. Hasil Laporan tersebut Panwas Kabupaten Halmahera Selatan menguluarkan Rekomendasi Nomor 0095/PANWASKAD-HS/VII/2015 pada Tanggal 16 yang dibacakan oleh Ketua Panwaskada (Ikbal Kadoya) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Yang pada pokoknya sebagai beriku:  Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghentikan sementara proses scen (pemindahan dokumen C1 KWK melalui Portal www.kpu.go.id) dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 KWK tersebut tidak bermasalah;  Melakukan rekapitulasi dengan mengacu pada dokumen yang ada dalam kotak suara dari PPK secara berjenjang dengan disandingkan data-data yang dipengang saksi-saksi pasangan calon dan Panwas;  Menyerahkan data terkait dokumen C1 KWK yang telah discen dan dikirim melalui portal www.kpu.go.id kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diamankan;  Melaksanakan tahapan pilkada tetap menjaga asas penyelenggaraan pemilu agar proses pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Meminta segera dilaksanakan isi Rekomendasi 3. Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2015,diawali pencabutan skorsing sidang oleh Faris Hi.Madan, dan menyerahkan palu sidang kepada Sarni Laetje untuk melanjutkan pleno pada Kecamatan Bacan dan Pimpinan Rapat Pleno memberikan kesempatan kepada Ketua PPK Kecamatan Bacan untuk membacan perolehan Suara Pasangan calon 29  berdasarkan Formulir Model DA1 KWK hasil pleno tingkat kecamatan Bacan dan setelah membacakan Terdapat perbedaan angka perolehan suara dan pimpinan rapat pleno menanyakan kepada Forum apakah Sah serentak saksi pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3 mengatakan sah dan pimpinan rapat pleno langsung mengesahkan tanpa melakukan sanding data; 4. Berdasarkan hal tersebut saksi pasangan calon Nomor Urut 4 melakukan protes terkait perubahan angka-angka perolehan suara pasangan calon yang berbeda dengan Formulir Model DA1 KWK yang dimiliki oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 4 hasil pleno tingkat Kecamatan Bacan; 5. Panwas Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Kahar Yasim juga melakukan protes/keberatan terkait dengan perbedaan angka-angka tersebut dan meminta kepada pimpinan sidang pleno untuk melakukan sanding/pencocokan data yang dimiliki oleh KPU dan Panwas serta Para saksi pasangan calon sebelum disahkan namun pimpinan rapat pleno tidak memperdulikan hal tersebut; 6. Pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut hadir Ketua KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Syahrani Somadayo juga menyampaikan instruksi/arahan terkait mekanisme rekapitulasi, pada pokoknya adalah apabila terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara pasangan calon, maka seharusnya pimpinan rapat pleno melakukan penyandingan dokumen atau turun satu tingkat dibawahnya, namun hal tersebut tidak diperdulikan oleh pimpinan rapat pleno dan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan rekapitulasi pada kecamatan lain hingga selesai; 7. Terkait dengan perbedaan angka-angka pada Kecamatan Bacan tersebut yang belum terselesaikan/belum pencocokan data baik KPU,Panwas dan saksi-saksi pasangan calon Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Selatan Iqbal Kadoya menyampaikan/meminta kepada pimpinan rapat pleno agar pleno di melanjutkan, walaupun masih ada permasalahan pada Kecamatan Bacan; 8. berdasarkan poin 3,4,5 dan 6 diatas, saya melaporkan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Sultan Alwan dan Abdul Aziz Marsaoly (Ketua Dev.Pengawasan) via telepon terkait dengan permasalahan tersebut yakni Teradu yang tidak merespon keberatan Panwas dan saksi untuk pencocokan data dan perbedaan sikap antara saya dan ketua Panwas yang memerintahkan teradu untuk melanjutkan rapat pleno untuk diketahui oleh pimpinan Bawaslu Provinsi; 30  9. Terkait dengan Surat Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 0097/PANWASKADA-HS/XII/2015. Perihal Penjelasan Proses Hasil Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada pointya menyatakan pleno rekapitulasi berjalan secara aman dan lancar dan tidak ada masalah adalah tidak benar. Yang benar adalah proses rekapitulasi ada masalah karena ada perbedaan angka-angka perolehan suara pasangan calon berdasarkan formulir Model C1 KWK dan Model DA1 KWK khususnya pada Kecamatan Bacan yang dimiliki oleh panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan surat ketua tersebut saya sebagai Anggota Panwas tidak mengetahui dan diberitahukan; [3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: ―DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri‖. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: 31  a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: ―Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih‖. [3.6] Bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan serta Achmin Ahmad dan Jaya La Musu yang memberikan Kuasa Khusus Kepada Taufik Basari dkk, selaku Advokat yang beralamat di Jln. RP Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 32 Indonesia, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7]Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, karena mengunggah Lampiran Form Model C1-KWK beberapa TPS yang berbeda dengan hasil penghitungan suara ke portal website KPU RI. Para Teradu tidak mencocokkan perbedaan angka perolehan suara di Kecamatan Bacan, tidak mengindahkan instruksi Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penyandingan data dan melakukan kroscek Form Model C1-KWK dan Lampirannya, dan mengabaikan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten. Selain itu para Pengadu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara mendalilkan, Teradu VI menyetujui dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang menetapkan perolehan suara Pasangan Calon tanpa terlebih dahulu menyandingkan data perolehan suara yang berbeda, sesuatu yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat, 18 Desember 2015. Pengadu juga mendalilkan, Teradu V justru melaporkan kepada pimpinannya, baik kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu R.I. bahwa, pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut berjalan aman, lancar, dan tidak bermasalah, padahal dalam kenyataannya terjadi perbedaan angka perolehan suara dan terdapat keberatan saksi Pasangan Calon. Terhadap seluruh tindakan para Teradu, para Pengadu memohon kepada DKPP untuk memberhentikan secara tidak tetap; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya membantah seluruh dalil yang diajukan Pengadu, seraya menyatakan bahwa seluruh proses dan hasil-hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015, termasuk pengunggahan (upload) Form Model C1-KWK serta pelaksanaan rapat pleno dengan agenda rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang dimasalahkan para Pengadu, tanpa terkecuali untuk 33 Kecamatan Bacan, telah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; [4.2.1] Tidak ada perubahan angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Form Model C1-KWK dari Kecamatan Kayoa Barat, Gane Timur Tengah, dan Gane Timur. Bahwa unggahan Form tersebut juga tidak termasuk sumber data rekapitulasi hasil perolehan suara, karena yang menjadi sumber data rekapitulasi secara berjenjang adalah data Form Model C1-KWK dan DA1-KWK yang berhologram yang terdapat dalam Kotak Suara yang terkunci dan tersegel, hal itupun telah diperintahkan kepada petugas pengunggah berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu setempat dan telah dihentikan pengunggahan tersebut; [4.2.2] Teradu menerangkan pengunggahan (upload) Form Model C1-KWK ke laman KPU merupakan instruksi KPU dalam rangka informasi publik, agar publik mengetahui hasil pemilihan. Dalam kaitan Pemilukada Halmahera Selatan para Teradu menyatakan bahwa pengunggahan dilakukan pada 10-15 Desember 2015, sebelum dihentikan karena Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Form Model C1-KWK bersumber dari data KPPS di TPS, yang pengunggahannya dibebankan kepada para petugas yang ditunjuk pada Sekretariat KPU Kabupaten; [4.2.3] Para Teradu, terhadap sangkaan bahwa terdapat perubahan angka-angka sebagaimana disampaikan para Pengadu, hal tersebut tidak berdasar, yakni tidak ditemukan siapa pelaku pengubah angka dan di mana perubahan tersebut terjadi pada Kecamatan Bacan. Dalam kaitan dengan pengunggahan yang mengalami perubahan menurut para Pengadu, kedudukan para Teradu sekadar memantau pekerjaan staf sekretariat yakni Rias Wulanti dan Julkifli, di bawah supervisi Koordinator Divisi Teknik Pemilukada Antoni Nurdin, yang menurut para koleganya tidak dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun demikian, para Teradu berkilah bahwa pengunggahan data Form C1-KWK ke laman KPU RI, betapapun berbeda dengan yang dimiliki/dipegang para Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu tidak memengaruhi hasil rekapitulasi di setiap jenjang baik dari KPPS, maupun PPK Kecamatan; [4.2.4] Dalam hal Para Teradu tidak mengindahkan perintah Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengakomodasi keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Bacan, para Teradu beralasan rapat tersebut bertepatan dengan menjelang tibanya waktu ibadah shalat Jumat, lebih-lebih Ketua Rapat Teradu IV Sarni Laetje telah 34 mengetukkan palu tanda disetujuinya hasil rekapitulasi perolehan suara. Menurut para Teradu, pengetukan palu sidang setelah ketua rapat menanyakan 2 (dua) kali kepada seluruh saksi dan Panwaslu mengenai keabsahan proses dan hasil sidang rekapitulasi, spontan para saksi Pasangan Calon menyampaikan keabsahannya, maka menurut para Teradu bahwa berdasarkan ketentuan, ketua sidang mengetukkan palu tersebut; [4.2.5] Diketoknya palu tanda disahkannya proses hasil sidang, tidak dapat dilepaskan dengan proses-proses sebelumnya. Para Teradu menyatakan, sebelum ketua sidang memerintahkan dibacakannya hasil perolehan suara dari Kecamatan Bacan, terlebihh dahulu Ketua PPK Bacan membuka Kotak Suara dan membacakan Form Model DA-1 KWK, menyilakan kepada para Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu untuk memastikan apakah kotak suara dalam posisi digembok dan bersegel, ternyata seteleh diperiksa tidak ada masalah, karena kunci gembok tidak hanya dipegang oleh para Teradu namun juga dimiliki PPK, Kepolisian, dan Panwascam. Setelah itu Ketua PPK Bacan membuka kotak dan mengambil amplop tersegel memuat BA Form Model DA1-KWK. Seluruh proses itu menurut Para Teradu menyatakan hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015; [4.2.6] Mengenai keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, para Teradu mengakui bahwa hal tersebut memang tidak ditindanjutnya, karena setelah dibacakan Ketua PPK Bacan dan yang disandingkan dengan data dalam Form Model DA1-KWK yang dimiliki Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, serta data yang dipegang oleh Ketua Panwaslu, ternyata cocok. Para Teradu menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015. Para Teradu Dengan dasar hukum yang sama, berdalih bahwa suatu proses rekapitulasi yang telah dilakukan dan memeroleh pengesahan dari forum serta telah ditetapkan, maka hal tersebut tidak bisa dibuka kembali, terkecuali bila ada Rekomendasi Panwaslu untuk meninjau kembali hasil peroleh suara yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU- HS/029.436327/2015 tanggal 18 Desember 2015, juga karena diyakini para Teradu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan [4.2.7] Dalam seluruh konstruksi perbuatan yang disangkakan Para Pengadu, para Teradu menyatakan, Para Pengadu tidak dapat menjelaskan atau setidak- 35 tidaknya tidak menunjukan kepada Teradu terkait perbuatan etik masing-masing Teradu yang di lakukan yang berimplikasi terhadap integritas penyelenggara pemilihan, yakni setidaknya menerangkan siapa dan di mana (locus delicti) yang melakukan perubahan data C1-KWK yang di upload oleh petugas KPU Kabupaten. para Pengadu gagal merinci perbuatan mana yang dilakukan oleh masing-masing Teradu yang berkaitan dengan Rapat Pleno KPU Kabupaten, atau setidaknya dapat membuktikan siapa yang mengubah berita acara DA1-KWK Kecamatan Bacan. Karena itu, terhadap sumirnya tuduhan para Pengadu, Para Teradu mohon kepada DKPP untuk menolak seluruh pokok pengaduan para Pengadu dan merehabilitasi nama baik para Teradu; [4.2.8] Dalam pembelaannya Teradu VI menyatakan, Teradu VI tidak membiarkan permasalahan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Teradu beralasan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan proses rekapitulasi pada 18 Desember 2015 tersebut. Pimpinan sidang telah memberi kesempatan kepada para saksi, namun pimpinan sidang Sarni Laetje telah mengetok palu tanda disetujuinya proses dan hasil perolehan suara antar-Pasangan Calon. Karena itu Teradu VI juga menolak terhadap sangkaan yang disampaikan Teradu Ketua dan anggota Bawaslu Maluku Utara, yang menyatakan bahwa Teradu VI menyampaikan laporan yang tidak benar. Proses rekapitulasi menurut Teradu VI telah sesuai dengan undang-undang, Peraturan KPU, dan sebagai Ketua Panwaslu Teradu VI telah menjalankan tugas sesuai peraturan-peraturan tersebut. [4.3] Menimbang keterangan para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat, sebagai berikut: [4.3.1] Bahwa benar apa yang disampaikan para Teradu bahwa, sumber data dan angka Form Model C1-KWK yang diunggah ke laman KPU (www.kpu.go.id) bukan termasuk sumber data rekapitulasi hasil perolehan suara, karena basis rekapitulasi secara berjenjang adalah mendasarkan pada Form Model C1-KWK dan DA1-KWK bukan sumber untuk rekapitulasi, bukan berarti para Teradu menganggapnya tidak penting. Selain wujud penyampaian informasi kepada publik, produk pengunduhan merupakan satu cara untuk mengontrol proses rekapitulasi suara pada jenjang sebelumnya, apabila ditemukan indikasi ketidakcocokan angka perolehan suara baik karena kelalaian yang dapat diterima secara manusiawi, ataupun akibat kesengajaan seperti tindak manipulasi suara (vote manipulation) dapat segera diketahui. Tidak pada tempatnya para Teradu menganggap pengunggahan data Form Model C1-KWK ke laman KPU tersebut 36 tidak sama pentingnya dengan DA1-KWK, lebih-lebih mengingat keharusan pengunggahan diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 bagian dari keharusan para Teradu untuk menjalankan sebaik-baiknya. [4.3.2] Bahwa benar jawaban para Teradu terhadap pengunggahan Form Model C1-KWK ke laman KPU mengandung implisitas maksud, tujuan, dan target untuk menutup-nutupi terhadap kejadian yang sebenarnya, atau setidak-tidaknya berusaha mengalihkan perhatian dengan menyatakan bahwa para Pengadu tidak mampu membuktikan ―siapa‖ dan ―di mana‖ terjadinya perubahan angka tersebut. Dalam jawabannya para Pengadu menyatakan bahwa terdapat perbedaan Form Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK yang diunggah oleh para Teradu di laman KPU R.I. berbeda atau tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di setiap TPS. Dari penelusuran yang dilakukan Panwaslu Halmahera Selatan, dengan membandingkan hasil penjumlahan perolehan suara dari Form Model C- KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK dengan paparan unggahan laman KPU, ditermukan perbedaan setidaknya di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Kayoa Barat sebanyak 4 TPS, Kecamatan Gane Timur Tengah sebanyak 5 TPS, Kecamatan Gane Timur sebanyak 4 TPS, dan di Kecamatan Bacan 15 TPS, dengan hasil perolehan suara meninggikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon lain terutama Pasangan Calon Nomor Urut 4, hingga komposisi perolehan tersebut menjadi:versi Panwaslu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 3.392, sementara versi KPU Halmahera Selatan unggahan laman KPU 5.518 suara, dengan selisih cukup signifikan sebesar 2.126, cukup untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. DKPP membenarkan simpulan Pengadu Ketua KPU Maluku Utara yang menyatakan bahwa angka-angka penjumlahan tersebut terkonfirmasi dengan data dari Form Model DB Hasil Pleno KPU Halmahera Selatan, khusus untuk Kecamatan Bacan, yang sangat jauh berbeda dengan dokumen di dalam Kotak yang adalah data yang masih valid karena seluruh Form Model C1-KWK Berhologram dan Form Model DAA-KWK Plano ditandatangani oleh seluruh penyelenggara dan seluruh Saksi dari keempat Pasangan Calon kecuali Form Model DA1–KWK dan Form Model DA1-KWK Plano hanya ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan 2 saksi pasangan calon tetapi masih valid karena sesuai dengan akumulasi seluruh Form Model C1-KWK Berhologram dan Form Model DAA-KWK Plano serta sesuai dengan akumulasi Form Model C1-KWK yang dihimpun oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Sebagaimana dibenarkan oleh para Teradu, pada 16 Desember 2015 Pengadu Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, hadir ke Sekretariat KPU Halmahera Selatan, 37 memerintahkan kepada para Teradu untuk menghentikan sementara pengunggahan dan pengambilan data dalam Form Model C1-KWK ke laman KPU. Pengadu Ketua KPU beralasan terdapatnya kejanggalan atas data-data perolehan suara tersebut, berbareng dengan terbitnya Rekomendasi Panwaslu Halmahera Selatan yang memuat kurang lebih sama dengan perintah Pengadu Ketua KPU Maluku Utara kepada para Teradu. Pengadu berkeyakinan bahwa data-data yang berbeda antara yang kelak dimajukan dalam pleno dilakukan oleh para Teradu, dengan asumsi bahwa tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan apabila para Teradu sebagai penanggung jawab dari seluruh proses Pemilu tidak mampu menjelaskan permasalahan dalam tugas-tugasnya. Sejauh menjadi urusan suatu pihak yang menangani suatu proses administrasi penyelenggara Pemilu, DKPP membenarkan asumsi Pengadu yang menyatakan bahwa tanpa harus mengetahui siapa dan di mana para pelaku dari ketidakberesan dalam pengunggahan tersebut, sebagaimana kilah para Teradu, maka para Teradu bertanggung jawab terhadap ketidakberesan yang terjadi—kecuali apabila dapat dibuktikan lain. DKPP juga berpendapat, pernyataan para Teradu bahwa pengunggahan bukan merupakan sumber yang digunakan untuk penghitungan/rekapitulasi perolehan suara merupakan cara untuk menutupi adanya manipulasi yang dilakukannya. [4.3.3] Bahwa terhadap seluruh pengunggahan dari Form Model C1-KWK merupakan tanggung jawab para Teradu, dengan beban tugas yang dilakukan oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yakni Rias Wulanti dan Julkifli. Menurut keterangan para Teradu dalam sidang, kalaupun dimasalahkan pengunggahan tersebut, seharusnya dibebankan kepada Teradu III Antony Nurdin, sebagai Koordinator Divisi Teknik Pemilukada, dan bukan hanya kepada keempat Teradu lainnya. Dalam kaitan ini, klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Teradu III menyatakan bahwa Teradu III tidak banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh KPU. Dalam pengakuannya, terutama sejak permasalahan pengunggahan dan menjelang rekapitulasi suara, Teradu III merasa disihkan oleh para koleganya. Pengadu Ketua KPU Maluku Utara menguatkan informasi mengenai posisi Teradu III seraya menyatakan bahwa Teradu III bahkan sejak menjelang pemungutan dan penghitungan suara, tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan di tubuh KPU Halmahera Selatan. Teradu III sejak seringkali melaporkan indikasi ketidakberesan sertamerta melaporkannya kepada KPU Maluku Utara makin dikucilkan oleh para Teradu. Masih menurut pimpinannya, Teradu III merasa tidak dilibatkan atau sekurang-kurangnya tidak memiliki akses dalam 38 pengambilan keputusan. Terhadap perasaan perlakuan terhadap yang diterimanya, Teradu III menyatakan telah berusaha menempatkan kembali ke keadaan yang wajar, namun terungkap dala sidang dan merujuk hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara didapat keterangan bahwa Teradu III hingga menganggap bahwa permasalahan yang dihadapinya terkait perbedaan sikap yang dapat memertaruhkan pada integritas dan kemandiriannya sebagai penyelenggara Pemilu, dan terhadap sikapnya tersebut Teradu III telah melaporkan kepada atasannya KPU Maluku Utara. Dalam kaitan ini DKPP memahami dengan sikap Teradu III, yang menyatakan bahwa kewajiban bagi seorang penyelenggara Pemilu untuk menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.3.4] Bahwa terhadap peristiwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada 18 Desember 2015, DKPP melihat bahwa hal tersebut bermula dari pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Dari bukti rekaman jalannya sidang, terlihat Pengadu Ketua KPU Maluku Utara berbicara dalam forum setelah diberi kesempatan oleh pimpinan sidang Teradu IV dengan menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015, yakni Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) yakni dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Form Model DAA-KWK Plano dan/atau Form Model DA1-KWK Plano. Karena itu Pengadu Ketua KPU Maluku Utara menyarankan kepada Ketua dan anggota KPU Halmahera Selatan untuk membuka kembali rapat pleno usainya waktu menjalankan ibadat shalat Jumat, dengan agenda membahas keberatan akibat perbedaan angka yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 4 dan Panwaslu Kabupaten Halmahera, sebagai antisipasi untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan di belakang hari. Dari rekaman tersebut juga terlihat bahwa anggota Panwaslu Halmahera Selatan Kahar Yasin kembali mengajukan keberatan dengan menyatakan, ―Kalau pimpinan sidang melakukan seperti ini, maka ini pelanggaran kode etik dan saya 39 akan laporkan kepada DKPP‖; yang segera ditimpali oleh Teradu VI Ketua Panwaslu Ikbal Kadoya, dengan kalimat, ―Urusan DKPP itu urusan nanti, pleno lanjutkan aja.‖ Dalam rekaman juga terlihat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan kepada pimpinan sidang, agar disandingkan dokumen Form Model DA1-KWK. Suasana sidang berubah ricuh, selaku ketua sidang Teradu IV Sarni Laetje mengusir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ruang rapat pleno. Dalam bukti rekaman video, terungkap bahwa ketua sidang Teradu IV Sarni Laetje begitu cepatnya mengetukkan palu sidang tanda disahkannya hasil perolehan suara untuk Kecamatan Bacan, sementara ketika pembahasan perolehan suara untuk kecamatan-kecamatan lain sebelumnya, Ketua sidang begitu akomodatif memberi kesempatan satu per satu saksi Pasangan Calon dan Panwaslu. DKPP berpendapat bahwa ricuhnya rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Halmahera Selatan akibat tidak dijalankan perintah Ketua KPU Maluku Utara, tidak diakomodasinya keberatan yang diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun Panwaslu Halmahera Selatan; [4.3.5] Bahwa terhadap permaslahan pengunggahan dan rapat pleno rekapitulasi suara KPU Halmahera Selatan, merupakan usaha keberpihakan para Teradu dalam Pemilukada Halmahera Selatan. Isu pengunggahan merupakan bentuk pertama mewujudkan niat menjadi kesengajaan, isu rekapitulasi merupakan bentuk kedua menjadi lebih konkret. DKPP membenarkan sangkaan para Pengadu yang menyatakan permasalahan pengunggahan Form Model C1-KWK, memiliki kaitan dengan suasana Pleno KPU Halmahera Selatan. Pengunggahan Form Model C1-KWK yang dimanipulasi tidak dapat dipisahkan dengan proses pleno rekapitulasi di tingkat KPU Halamahera Selatan, sebagai cara membangun opini supaya pengunggahan tersebut sejalan dengan dasar-dasar berjalannya rekapitulasi dalam pleno KPU Kabupaten. Sejalan dengan bukti rekaman, pada saat Ketua PPK Bacan membacakan angka perolehan, tiba-tiba terhenti karena alasan belum menjumlahkan nilai akhirnya, padahal data salinan yang dipegang Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu telah selesai dijumlahkan—hal yang aneh karena bagaimana mungkin data aslinya belum dijumlahkan namun salinan aslinya sudah dijumlahkan. Dalam bukti rekaman terungkap, pada saat telah selesainya pembacaan hasil perolehan suara oleh Ketua PPK Bacan yang tersendat-sendat tadi, Ketua Sidang Teradu IV dengan jelas hanya menanyakan satu kali, sementara kepada Saksi Pasangan Calon 1, Pasangan Calon 2, dan Pasangan Calon 3 menyatakan persetujuannya, seketika itu juga mengetukkan palu, padahal pada saat yang sama ada keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 40 dan Panwaslu yang tengah mengusahakan agar keberatan diakomodasi. Tindakan Teradu V ini berbeda dengan pengesahan untuk kecamatan-kecamatan lain, yang selalu Teradu V memberi kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon 1, Saksi Pasangan Calon 2, Pasangan Calon 4, hingga ke Panwaslu secara berurutan dengan cukup leluasa waktu dan kesempatan. Fakta lain menyebutkan, sesuai tata tertib yang dibacakan pada hari pertama 16 Desember 2015, namun oleh para Teradu diangkat pada hari terakhir 17 Desember 2015, kebetulan pada hari Jumat yang akhirnya menjadi dalih para Teradu untuk secepatnya mengakhiri rapat pleno rekapitulasi. DKPP berpendapat dalil para Pengadu dapat diterima dan alasan para Teradu dapat dikesampingkan; [4.4] Berdasarkan Keterangan dan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa pokok dalil para Pengadu terbukti dan alasan para Teradu dikesampingkan; dan [4.5] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu I dan Pengadu II, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, II, IV, dan V atas nama Syukur M.Saleh, Faris Hi.Madan, Sarni Laetje, dan Alfian Hasan selaku 41  Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI atas nama Ikbal Kadoya selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama Antoni Nurdin selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini, atau; Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Widhatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Duapuluh Lima Bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Widhatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. 42  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 43 44 45 46