Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 233/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 234/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor: 535/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 233/DKPP-PKE-III/20144, dan perkara Pengaduan Nomor: 536/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 234/DKPP-PKE/III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU I 1. Nama : Abdullah Badar Organisasi/Lembaga : Partai Demokrat Alamat : Jl. Ahmad Yani, Gedung DPR-RI Nusantara I, Lantai 21, Nomor ruang 2105. -----Selaku Kuasa Hukum dari----- 2. Nama : Boki Ratu Nita Budhi Susanty Organisasi/Lembaga : Anggota DPR-RI Komisi II/Partai Demokrat Alamat : Jl. Sultan Hairun-Keraton Sultan Ternate Gedung DPR-RI Nusantara I, Lantai 21 Nomor ruang 2105 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Pengadu I 3. Nama : Nurdin I. Muhammad Organisasi/ Lembaga : PNS-Dosen/ Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum (KIPP) Daerah Provinsi Maluku Utara. 1  Alamat : Kelurahan Tanah Tinggi RT,03/RW.02 Kota Ternate/Kelurahan Maliaro Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------Pengadu II

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Sahrani Somadayo Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Alamat : Kel. Gambesi Kota Ternate Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Teradu I 2. Nama : Kasman Tan Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Alamat : BTN Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tengah Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Teradu II 3. Nama : Safri Awal Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara (Sebelumnya menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2008-2014) Alamat : Loid, RT 002, Desa Lolarogurua, Kec. Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Teradu III 4. Nama : Puja Sutamat Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Alamat : Kel. Tomalou Lingk. I, Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Teradu IV 5. Nama : Buhari Mahmud Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Alamat : Kel. Ubo-Ubo Kota Ternate Selatan Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Teradu V Yang untuk selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V secara bersama-sama disebut sebagai -----------------------------------------------------------Para Teradu 2  [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1.1] ALASAN DAN POKOK PENGADU I 1. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan diduga telah melakukan perubahan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Halmahera Selatan, karena dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tidak konsisten dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI Nomor: 0603/Bawaslu/V/2014 berisi tentang Penilaian Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 serta tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor: 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sepenuhnya tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara, yaitu melakukan pengecekan data sampai tingkat TPS (Form C1). 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan tindakan melawan hukum yakni dengan tidak menindaklanjuti keberatan para saksi berkaitan dengan hilangnya dokumen Negara berupa 9 form model DA-1, serta dari 21 form model DA-1 yang dimiliki KPU Provinsi Maluku Utara terdapat 8 Form Model DA-1 yang diragukan keabsahannya oleh Bawaslu Maluku Utara. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Teradu diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 5, 9 huruf e dan f, pasal 10 dan 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.1.2] PETITUM PENGADU I 3  Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 3. Menjatuhkan sanksi Pemecatan kepada Ketua dan Anggota Provinsi Maluku Utara. [2.1.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu I mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut ini: Bukti PI-1 Fotokopi Form Model C1 DPR Kecamatan Obi Utara, Bacan Timur, Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti PI-2 Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Obi Utara dan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Bukti PI-3 Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Halmahera Selatan Bukti PI-4 Fotokopi Form Model DC-1 Provinsi Maluku Utara Bukti PI-5 Fotokopi Form Model DC-2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam pemilu thun 2014 tertanggal 9 Mei 2014. Bukti PI-6 Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014 merekomendasikan KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang. Bukti PI-7 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/KPTS/kpu.Prov-029/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Pemilihan Tahun 2014. Bukti PI-8 Fotokopi Bawaslu RI Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tentang Penilaian terhadap rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten Halmahera Selatan. Bukti PI-9 Fotokopi Berita Acara Nomor :34/BA/VII/2014 Tentang Pemeriksaan Dokumen dalam kotak suara untuk menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tentang penghitungan suara ulang pada 18 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti PI-10 Fotokopi Berita Acara Nomor :35/BA/VII/2014 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Ulang Perolehan Suara pada delapan belas Kecamatan di Kabupaten Halmahera selatan berdasarkan amar Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. [2.1.4] ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II 4 1. Para Teradu KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Provinsi Maluku Utara tidak mengindahkan keberatan saksi Partai politik pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi serta tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Halmahera Selatan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait adanya perbedaan rekapitulasi di TPS yang dituangkan dalam Form Model C1. 2. Pada 21 April 2014 sampai dengan 26 April 2014 Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan diwarnai dengan interupsi atau keberatan saksi- saksi dari partai politik dan keberatan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Keberatan disampaikan karena ada perbedaan data perolehan suara masing-masing Parpol dari data Formulir C-1, Formulir D, dan Formulir DA-1, tetapi para Teradu tidak pernah mengindahkan dan mengabaikan keberatan tersebut, serta tetap melanjutkan rekapitulasi. 3. Berdasarkan peristiwa tersebut dan atas laporan pengaduan maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk meminta pengecekan data Form C-1, Form D-1, dan Form DA-1, tetapi KPU Halmahera Selatan menolak hal tersebut. 4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 para Teradu KPU Provinsi Maluku Utara secara diam-diam dan tanpa ada rapat pleno terlebih dahulu, untuk mendengarkan hasil penghitungan suara Pileg Kabupaten Halmahera Selatan yang masih banyak perbedaan, membawa rekapitulasi suara ke Jakarta untuk diikutkan dalam rekapitulasi secara nasional di KPU Pusat. 5. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) a.n Sdr. Djakfar Umur sebagai caleg dengan suara terbanyak padahal seharusnya yang memperoleh suara terbanyak adalah caleg atas nama Sdr. Rahmatia M. Taiyeb ST (Caleg Nomor Urut 3) sesuai dengan Model Form DA-1, dan Model DB-1 dan banyaknya perbedaan suara sesuai data parpol-parpol yang mengalami kekurangan suara sesuai dengan Model C-1, DA-1, dan DB-1. 6. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Provinsi Maluku secara bersama-sama telah atau sendiri-sendiri diduga telah menggelembungkan perolehan suara PAN dari 19.860 menjadi 33.070 atau mendapat tambahan sebanyak 13.210 suara. Para Teradu juga diduga menggelembungkan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dari 3.755 suara menjadi 3.955 suara dan mendapat tambahan 200 suara. 7. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga telah memasukkan Saudara Yamin Ibrahim caleg Parpol PKPI sebagai calon Tetap yang bersangkutan sebelumnya tidak terdaftar dalam DCS atau DCSHP. [2.1.5] PETITUM PENGADU II 5  Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 3. Menjatuhkan sanksi Pemecatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara. [2.1.6] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut ini : Bukti PII-1 Fotokopi surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 00010131/Panwaslu-HS/IV/2013, Perihal Rekomendasi Pengecekan Data di lampiran formulir C-1, tertanggal 25 April 2014. Bukti PII-2 Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 25/KPU-HS/029- 36327/IV/2014, Perihal: Tanggapan atas Rekomendasi Pengecekan Data di lampiran Formulir C/C-1. Bukti PII-3 Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tanggal 1 Mei 2014 Nomor: 77/BAWASLU- MU/2014, Perihal Rekomendasi. Bukti PII-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi perbaikan KPU Provinsi Maluku Utara. Bukti PII-5 Fotokopi Formulir Model C-1 TPS Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti PII-6 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kecmatan Kabupaten Halmahera Selatan (Form Model DA-1 DPRD Kabupaten). Bukti PII-7 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 1-V (Form Model DB–1 DPRD Kabupaten). Bukti PII-8 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan IV Halmahera Selatan (Form Model DB- 1-DPRD Provinsi) Bukti PII-9 Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Provinsi Maluku Utara (Form Model DC-1 DPRD Provinsi) 6  Bukti PII-10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kabupaten Halmahera Selatan (Form Model DA-1 DPR) Bukti PII-11 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kabupaten Halmahera Selatan (Form Model DB-1 DPR) Bukti PII-12 Fotokopi Formulir Keberatan Saksi Parpol/ Form Model DC-2 Bukti PII-13 Fotokopi Kliping Koran. Bukti PII-14 Fotokopi Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten/Kota. Bukti PII-15 Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan [2.1.4] Keterangan Pihak Terkait (Panwaslu Halmahera Selatan) Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan keterangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan sidang Etik Penyelenggara Pemilu Provinsi Maluku Utara sebagai berikut: 1. Pada 21 April 2014 KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pleno Rekapitulasi dan dimulai dengan merekapitulasi Dapil II (dua) Kecamatan Bacan. Pada saat rekapitulasi dibacakan, terjadi interupsi dari pihak saksi partai politik sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadirkan PPK agar dapat dikonfirmasi terkait dengan perbedaan angka-angka yang ada didalam form DA-1. Namun, KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak mengindahkan dengan alasan bahwa PPK di tiga puluh Kecamatan sudah diberikan undangan. Perdebatan ini pun berlanjut hingga KPU Kabupaten Halmahera Selatan menskors rapat Pleno dan melanjutkan pada malam hari. KPU Kabupaten Halmahera Selatan melanjutkan kembali rekapitulasi yang diawali dengan pembacaan perolehan suara DA-1 di Dapil II (dua) Kecamatan Bacan dan ketika itu rekapitulasi data menunjukkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai politik, baik secara internal partai maupun eksternal. 2. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan meminta agar data form DA-1 disandingkan, tetapi data dalam form DA1 yang dimiliki oleh saksi, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan berbeda. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan saksi Partai Politik menyampaikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk turun satu tingkat di bawahnya dan semua pihak sepakat untuk menyandingkan data form C-1 dan proses tetap berjalan seperti itu untuk Kabupaten lainnya. 3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kasiruta Barat dilanjutkan pada Dapil III (tiga), diantaranya Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Utara dan Kecamatan Mandioli Selatan. Setelah itu ditemukan bahwa: 7  data form DA-1 di Dapil III (tiga) tidak sama dengan data form C1, terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah diantaranya terjadi pada Partai GERINDRA, Partai PKPI, Partai PDIP, PKS, PAN dan Partai GOLKAR. Pengurangan perolehan suara partai terjadi di Partai HANURA, PPP, PBB, dan PKB. Saksi partai politik dari Partai Hanura Saudara Samuel Ongky bersikeras untuk menggunakan data Form C-1 karena suara Partai Hanura di Form DA-1 Kecamatan Bacan Timur Tengah dihilangkan oleh PPK. 4. Saksi Partai Hanura meminta Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk meminta kepada KPU agar menggunakan Form C1. Oleh sebab itu, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada KPU jika terjadi perselisihan angka di Form DA-1 maka Form C1 menjadi data sandingan yang terukur untuk diuji kebenarannya, tetapi KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengabaikan saran dari Panwaslu. 5. Pengesahan hasil rekapitulasi untuk 30 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan memunculkan terjadinya kericuhan dalam pleno. Selanjutnya, setelah anggota KPU Halmahera Selatan diamankan di kantor Polres Halmahera Selatan, muncul 2 (dua) model DB berbeda yang ditandatangani Ketua dan tiga anggota KPU Halmahera Selatan. Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak menandatangani form DB ialah Safri Awal. Menurut Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan proses ini belum selesai karena masih terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan meminta kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara agar dapat mengeluarkan rekomendasi terkait dengan hasil yang disahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut. [2.2] PARA TERADU [2.2.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU 1. Bahwa Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu telah mengabaikan keberatan saksi pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi. Peristiwa yang sebenarnya ialah Para Teradu melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya terhadap saksi untuk menyampaikan keberatannya. Para Teradu selalu merespon dan selalu meminta pendapat Bawaslu sebelum memutuskan. 2. Hasil pengecekan form C-1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 77/Bawaslu-MU/2014 adalah sebagaimana yang disahkan dan termuat dalam DC. Hasil perolehan suara partai dan suara caleg ada yang berbeda dibandingkan dengan suara partai dan suara caleg pada form DB yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi, termasuk suara internal Partai PKB dengan caleg atas nama Djafar Umar dan Rahmatia M. 8  Taiyeb, S.T. Perbedaan suara caleg terjadi karena karena KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, jadi tidak benar tuduhan Pengadu bahwa Para Teradu mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi. Justru karena KPU Provinsi menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu itulah terjadi perbedaan suara seperti yang disampaikan pengadu. 3. Bahwa pada 5 Mei 2014 pukul 03.00 WIT dini hari, pelaksanaan pengecekan ulang hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan untuk DPRD Provinsi dengan menggunakan Form C-1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor: 77/Bawaslu-MU/2014 telah selesai dilakukan, akan tetapi belum disahkan dan ditandatangani karena : a. Pada saat yang bersamaan KPU Provinsi Maluku Utara sedang melakukan Rekapitulasi Hasil dari Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula (Kronologis terlampir). b. Hasil Rekapitulasi untuk DPR RI dan DPD yang telah selesai harus segera disampaikan ke KPU RI untuk dilakukan Rekapitulasi tingkat Nasional di Jakarta. c. Pada Tanggal 5 Mei 2014 bersamaan dengan pelantikan Gubernur terpilih Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2014, pada saat yang sama KPU Provinsi periode 2008–2013 juga berakhir masa jabatannya. 4. Tidak benar kalau Para Teradu secara diam-diam membawa seluruh dokumen rekapitulasi ke KPU RI, karena pada saat itu seluruh saksi dan Bawaslu yang hadir sudah diberi tahu bahwa pada pagi itu juga Para Teradu akan membawa hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI dan DPD RI ke rekapitulasi secara nasional di KPU RI. 5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Para Teradu bukan melakukan Penetapan hasil seperti yang dituduhkan, tetapi Rapat Pleno penetapan calon terpilih sesuai dengan dengan jadwal dan tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, seperti yang tertuang dalam PKPU Nomor 07 Tahun 2012 dan perubahannya. Para Teradu juga yang mengambil alih penetapan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten/Kota karena pada saat itu KPU Kabupaten/Kota belum terbentuk dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2008-2014 telah berakhir masa jabatannya. 6. Form DC untuk DPRD Provinsi adalah hasil rekapitulasi berdasarkan DB, tetapi karena hasil perolehan suara dalam Form DB dipermasalahkan maka berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014, Para Teradu memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pengecekan ulang menggunakan form C1. Hasilnya, perolehan suara pada Form DB berubah dan hasil pengecekan itu yang direkap dalam form DC oleh KPU Provinsi. 9  7. Para Teradu tidak pernah melakukan Rapat Koreksi/Pembetulan angka-angka seperti yang dituduhkan pada tanggal 10 Mei 2014, dan juga bukan Rapat Pleno Rekapitulasi, tetapi Para Teradu hanya mengesahkan hasil pengecekan Form C1 untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 Halmahera Selatan dan Dapil Maluku Utara 2 Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Rekomendasi Bawaslu. Sementara untuk DPR, KPU Provinsi telah membacakan dalam Rapat Pleno KPU RI urutan terakhir sebelum disahkan secara Nasional. Jadi tidak benar kalau Para Teradu melakukan Rapat Koreksi/pembetulan seperti yang dituduhkan. 8. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi mengeluarkan Surat bersama yang meminta bantuan Polda Maluku Utara untuk membantu mengamankan seluruh dokumen Pemilu yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. KPU Provinsi menyampaikan Surat Perintah kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuka semua dokumen yang ada di KPU KPU Kabupaten Halmahera Selatan Halmahera Selatan agar dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan untuk penghitungan ulang. [2.2.2] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut ini sebagai berikut ini : Bukti T-1 Fotokopi Surat bersama KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Kapolda Maluku Utara Perihal meminta bantuan untuk membantu mencari dokumen yang hilang. Bukti T-2 Fotokopi Surat KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan Perihal menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk penghitungan ulang. Bukti T-3 Fotokopi Form Model DC DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 Kabupaten Halmahera Selatan yang disahkan berdasarkan hasil kroscek form C1 atas Rekomendasi Bawaslu. Bukti T-4 Fotokopi Form Model DB DPRD Provinsi Kabupaten Halmahera Selatan hasil kroscek form C1 atas rekoendasi Bawaslu. Bukti T-5 Fotokopi Form Model DB DPRD Provinsi Kabupaten Halmahera Selatan hasil Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebelum dilakukan kroscek berdasarkan form C1 atas Rekomendasi Bawaslu. Bukti T-6 Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor: 77/BAWASLU-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014. [2.6.1] PETITUM TERADU Demikian keterangan ini disampaikan, mohon Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu; 2. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu. 10  Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

[3.1] KEWENANGAN DKPP-RI [3.1.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.1.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut : Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi sebagai berikut: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang sebagai berikut ini : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut ini: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.2] Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pengadu [3.2.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; [3.2.2] Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR, yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara 11 Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih” [3.2.3] Menimbang, bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu selaku subyek hukum yang dapat menggunakan hak-nya untuk megajukan laporan atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, maka Pengadu memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2.4] Menimbang, bahwa oleh karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai komisioner KPU Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara Nomor: 77/Bawaslu-MU/2014, untuk melakukan pengecekan data pada Kabupaten Halmahera Selatan mulai dari Form C-1 TPS, tidak ditindaklajuti. Keberatan para saksi berkaitan dengan hilangnya 9 (sembilan) dari 21 (dua puluh satu) Model DA-1 dan 8 (delapan) Model DA-1 yang keabsahannya diragukan oleh Bawaslu Maluku Utara, juga diabaikan oleh Para Teradu. Pengadu mendalilkan, bahwa Para Teradu salah dalam penetapan Sdr. Djakfar Umur, Caleg Nomor Urut 2 PAN sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak padahal seharusnya adalah Rahmatia M. Taiyeb ST Caleg PAN Nomor Urut 3, sesuai dengan data Form DA-1, dan Form DB-1. Selain itu, Para Teradu telah melakukan perubahan data Form DB-1 hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dalam Form DB-1 saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara. Pengadu juga mendalilkan bahwa KPU Halmahera Selatan dan KPU Provinsi Maluku secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah menggelembungkan perolehan suara PAN dari 19.860 menjadi 33.070 atau mendapat tambahan sebanyak 13.210 suara dan PBB dari 3.755 suara menjadi 3.955 suara dan mendapat tambahan 200 suara. 12 [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu dalam jawaban dan keterangan pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan menyatakan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu mengambilalih penetapan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten/Kota karena pada saat itu KPU Kabupaten Halmahera Selatan sudah berakhir masa jabatannya. Para Teradu telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta telah membukakan kesempatan seluas-luasnya terhadap saksi untuk menyampaikan keberatan yang selalu direspon oleh Para Teradu, serta selalu meminta pendapat Bawaslu sebelum memutuskan rekapitulasi suara dan hasil pemilu. Perbedaan suara dari formulir C1 ke formulir DA1 justru karena Para Teradu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Para Teradu telah mengesahkan hasil pengecekan Form C1 untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 Halmahera Selatan, Dapil Maluku Utara 2 Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Rekomendasi Bawaslu. Sementara untuk DPR, KPU Provinsi telah membacakan dalam Rapat Pleno KPU RI urutan terakhir sebelum disahkan secara Nasional. Para Teradu dan Bawaslu Provinsi mengeluarkan Surat Bersama yang meminta bantuan Polda Maluku Utara untuk membantu mengamankan seluruh dokumen Pemilu yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. [4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas bahwa pelanggaran Kode Etik terkait pokok pengaduan pengadu terkait rekapitulasi suara dari formulir C-1 ke formulir DA-1 dan kesalahan penentuan Caleg terpilih dari PAN dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Anggota KPU Halmaherta Selatan yang tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa diadili dalam perkara ini. Mestinya perkara ini sudah harus selesai di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak perlu berlanjut sampai ke tingkat KPU Provinsi. Anggota KPU Provinsi atas nama Safri Awal sebagai Teradu III yang pada saat itu menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, memiliki saham dan tanggungjawab besar terhadap proses rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Selatan. Seharusnya Teradu III harus mengakhiri tugas utamanya selaku Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan menuntaskan proses rekapitulasi yang baik dan benar. Teradu III, yang mengalami „promosi‟ menjadi anggota KPU Provinsi, secara nyata justru terbukti meninggalkan rekam jejak yang buruk terkait tugas dan tanggungjawabnya sebagai salah satu komisioner KPU Kabupaten Halmahera. Teradu III yang tidak menunjukkan sikap setuju atau keberatan terhadap 2 (dua) model Form. DB yang berbeda dalam jumlah, merupakan sikap yang tidak peduli pada situasi, kondisi dan proses-proses tahapan rekapitulasi yang sangat krusial sifatnya. Berhasil atau tidak, buruk atau baik, hancur atau bermutu, lancar atau tersendat dalam pelaksanaan rekapitulasi, sangat kelihatan tidak dipedulikan Teradu III dengan tidak menandatangani atau melakukan protes terhadap 2 (dua) model Form DB. Apalagi pada saat rekapitulasi di KPU Halmahera Selatan, Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, sama sekali tidak diindahkan sehingga Panwaslu terpaksa meminta “kekuatan” Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mengeluarkan rekomendasi 13 terkait hal yang sama. Teradu I dan II sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, setelah mengambil alih pada akhirnya melaksanakan Rekomendasi Bawaslu. Terjadinya perbedaan jumlah pada 2 (dua) Form DB menjadi terbukti. Namun, Teradu I dan II justru menunjukkan sikap yang negatif dengan mempersalahkan rekomendasi Bawaslu yang menimbulkan konsekuensi panjang. Padahal, justru dengan rekomendasi tersebut, fakta obyektif justru ditemukan. Lebih fatal lagi adalah sikap Teradu I dan II yang tidak menyelesaikan perbedaan atas 2 (dua) hal tersebut. Tindakan penggantian dan pengambilalihan yang dilakukan KPU Provinsi dengan alasan masa bakti yang telah berakhir, pada saat tahapan rekapitulasi yang merupakan puncak yang sangat kritis dalam rangkaian Pemilu, sangat tidak tepat dan berakibat langsung pada terciptanya situasi yang tidak kondusif, terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku dalam tahap akhir rekapitulasi di KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Proses rekapitulasi berjenjang, yang seharusnya menempatkan tanggungjawab pada setiap penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh persoalan pada tiap jenjang, sehingga tidak menaikkan residu ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi macet dan kehilangan arah dengan pergantian dan pengambilalihan tersebut. Mestinya seluruh rekomendasi Bawaslu untuk menuntaskan rekapitulasi suara di Halmahera Selatan sudah dituntaskan sebaik-baiknya oleh Para Teradu yang sudah mengambil alih persoalan KPU Halmahera Selatan. Teradu I dan II malah menyisakan persoalan di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan berlarut- larut dan tidak melaksanakan seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi secara tuntas. Upaya pembiaran yang dilakukan oleh Teradu I, Teradu II dan Teradu III sebagaimana dijelaskan di atas sangat jelas merupakan pelanggaran kode etik sangat serius sehingga layak dijatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya. Teradu I, II, III telah melanggar Ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 hurf a, Pasal 7 hurf a, b, Pasal 8 hurf b, Pasal 11 huruf a, b, c Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No.11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Terhadap Teradu IV dan Teradu V, pelanggaran Kode Etik tidak bisa dijatuhkan karena yang bersangkutan tidak menjabat sebagai penyelenggara pemilu ketika perkara yang diadukan tersebut terjadi. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 14 [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang sangat serius; [5.4] Bahwa Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.5] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi bagi Teradu I, Teradu II, dan Teradu III sesuai tingkat pelanggarannya dan memulihkan nama baik Teradu IV dan Teradu V dalam jabatannya sebagai Penyelenggara pemilu;

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu I, Teradu II, dan III atas nama Sahrani Somadayo, Kasman Tan, dan Safri Awal sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara sejak putusan ini dibacakan; 3. MEREHABILITASI nama baik Teradu IV dan V atas nama Puja Sutamat dan Buhari Mahmud sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku Utara sejak putusan ini dibacakan;. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu empat belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu empat belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H dan Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA 15  Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Ir.Nelson Simanjuntak, S.H Ida Budhiati, S.H.,M.H Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 16