III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 28-P/L-DKPP/III/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:
30-PKE-DKPP/III/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut:
a) Pada Hari Kamis Tanggal 17 September Tahun 2019 berlokasi di Kantor KPU
Kabupaten Lombok Timur Kami mengirimkan surat Perihal Permohonan Data
dengan Nomor: 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 berkaitan dengan Daftar Pemilih di
TPS Model C7, Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU dan Surat Pemberitahuan
Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri Model A.5-KPU se Kabupaten Lombok
Timur untuk kami jadikan referensi dan bahan dalam memenuhi salah satu
Program KPU RI yang bertajuk “CALL FOR PAPER” Evaluasi Pemilu Serentak 2019.
b) Program KPU RI yang terbuka tersebut memberikan peluang dan jalan bagi kami
selaku masyarakat umum untuk membuka wawasan serta informasi yang bisa kami
sampaikan kepada KPU RI berkaitan dengan kendala dan atau hambatan serta
kekurangan – kekurangan yang dialami baik peserta pemilu maupun penyelenggara
pemilu pada masing – masing tingkatan yang ada di daerah. Undang – Undang
Nomor 14 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 memberikan masyarkat
umum akses untuk memperoleh informasi kepada KPU sehingga kami mengajukan
permohonan tersebut pada tanggal yang sudah disebutkan pada poin a.
c) Tidak adanya tanggapan dari KPU berkaitan permohonan data yang kami minta
sampai dengan Tanggal 24 September 2019 maka kami berkunjung ke Kantor KPU
Lombok Timur untuk meminta kejelasan terhadap permohonan yang kami
sampikan sebelumnya pada tanggal tersebut di atas. Dalam tanggapan lisan yang
diberikan pihak KPU Kabupaten Lombok Timur kepada kami menyampaikan bahwa
jawaban kami berikan setelah diplenokan dan disisi lain KPU Kabupaten Lombok
Timur meminta kami untuk merubah isi permohonan data yang kami mohonkan
dikarenakan permohonan data yang kami minta akan membuka Kesalahan KPU
Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang
lalu. Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 informasi yang kami dapatkan dari
masyarakat bahwa ada 3 Rumah sakit yang ada di Wilayah Selong dimana pemilih
yang sudah terdaftar dalam DPK dengan alasan bekerja (piket) dan beberapa Pasien
Rawat Inap pada hari pemilihan ada yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
Dari informasi tersebut kami mencoba meminta data terhadap jumlah daftar yang
tercantum dalam DPK, dan akan kami sesuaikan dengan jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilihnya yang tercantum didalam model C7 – kwk (daftar Hadir
Pemilih) sebagai bahan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara dengan Tajuk
“CALL FOR PAPER” Evaluasi Pemilu Serentak 2019.
d) Pada Tanggal 06 November 2019 kami mengirimkan surat yang kedua kepada KPU
Kabupaten Lombok Timur untuk meminta tanggapan yang dijanjikan oleh pihak
KPU Kabupaten Lombok Timur yang menyampaikan bahwa tanggapan akan kami
berikan setelah diplenokan oleh para pimpinan dimana semua keputusan yang ada
di KPU bersifat Kolektif Kolegial. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun
2008 bahwa tanggapan informasi tertulis bisa kami dapatkan adalah 10 hari kerja
sejak diterimanya permintaan dan penambahan 7 hari berikutnya dengan
memberikan alasan tertulis. Dalam kenyataan yang kami peroleh sampai Tanggal 06
November dalam jangka waktu 1 bulan lebih tanggapan tersebut tidak kami
dapatkan sehingga surat kedua kami layangkan dan mendapatkan tanggapan pada
Tanggal 07 November 2019.
e) Bahwa dalam tanggapan surat KPU Kabupaten Lombok Timur yang sudah ditanda
tangani oleh ketua KPU Kabupaten Lombok timur dan dibubuhkan tanda paraf oleh
sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-
Kab/XI/2019 point 1 KPU Lombok Timur menyebutkan C7-DPT, C7-DPTb dan C7-
DPK adalah instrument KPPS dan tidak termasuk dokumen yang diarsipkan
sehingga kami tidak dapat memberikan daftar dimaksud; Artinya KPU Kabupaten
Lombok Timur Menolak atau tidak memberikan informasi yang kami mohonkan
pada surat kami sebelumnya sedangkan data yang kami minta adalah bukan data
dengan kategori yang dikecualikan dan Semua dokumen yang kami mohonkan
tersebut juga sudah dimasukkan kedalam kotak masing – masing TPS oleh KPPS
dan dikembalikan kepada KPU kabupaten Lombok Timur. Tanggapan ini
bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI nomor :942/PL.02.1-
SD/01/KPU/VI/2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan,
memerintahkan KPU untuk melakukan input data DPK dalam format softcopy agar
dapat diinput dalam Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) sebagai salah satu
proses pemutakhiran berkelanjutan. Bertentangan juga dengan PKPU Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 huruf f dan
l, Pasal 58 ayat 1,2 dan 3.
f) Komisioner dan Sekretaris KPU Lombok Timur melakukan dugaan tindakan dan
atau perbuatan tidak jujur, tidak adil, tidak cermat, tidak Profesional dan tidak
transparan seperti yang diamanahkan dalam sumpah janji jabatan dan
menimbulkan pengaruh buruk terhadap penilaian penyelenggara pemilu dengan
unsur sengaja. Sehingga hilang prinsip – prinsip seperti prinsip integritas,
profesionalitas, proporsional, transparan, melanggar sumpah jabatan, mandiri dan
adil pada lembaga KPU Kabupaten Lombok timur.
g) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisioner KPU kabupaaten Lombok
Timur memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan tetapi dilalaikan. Adapun
tanggung jawab masing – masing divisi adalah sebagai berikut :
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Keuangan
1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan.
2. Protokol dan persidangan
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
4. Pelaksanaan, pertangungjawaban dan pelaporan keuangan
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Verifikasi partai politik dan DPD
3. Pencalonan Peserta Pemilu
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW anggota DPRD
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM.
1. Sosialisasi Kepemiluan
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
3. Publikasi dan kehumasan
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
6. Kerja Sama Antar Lembaga
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
8. Rekrutmen Badan Adhoc
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
11. Diklat dan pengembangan SDM
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
1. Penvusunan Program dan Anggaran
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
3. Monitoring, Evaluasi . Pengendalian Program dan Anggaran
4. Pernutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu
6. Perngelolaan aplikasi dan jaringan lT
7. Pengelolaan informasi
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
Divisi Hukum dan Pengawasan
1. Pembuatan Rancangan Keputusan
2. Telaah dan Advokasi Hukum
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
4. Pengawasan dan pengendalian internal
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Permilu
6. Penyelesaian Pelanggaran ;Administrasi dan Etik
Sekretasis KPU Kabupaten Lombok Timur
Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2015, bahwa Naskah Dinas sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu
minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya. Surat
balasan permintaan informasi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok
Timur, artinya harusnya telah diparaf oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur
dan Kepal Sub Bagian yang membidangi;
Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 48 bahwa Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kota, dan bertanggung jawab
secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten. Selanjutnya dalam Pasal 52 mengatur
Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan sub bagian yang menangani
tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota;
Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 27 bahwa
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui atasan PPID
bertanggung jawab kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
b. PPID adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan
oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf
d. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID;
Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 menjelaskan tugas atasan PPID
antara lain;
a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik
b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
c. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik
d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai
peraturan perundang-undangan
Sesuai ketentuan tersebut di atas yang dimaksud Atasan PPID pada KPU Kabupaten
adalah Sekretaris KPU Kabupaten.
h) Berdasarkan poin Huruf a,b,c,d,e dan f serta tugas pokok pada masing – masing
Divisi tersebut pada poing g sudah jelas, maka tindakan yang dilakukan komisioner
KPU kabupaten Lombok timur sangat bertentangan dengan:
Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
Pasal 4
Ayat 1
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 4
Ayat 2 huruf a,c dan d
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang
akurat,benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan
system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
Informasi Publik.
Pasal 8
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan
Pasal 22
Ayat 7 huruf (a,c,d dan e)
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan :
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang
tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan
dengan disertai alasan dan materinya;
Pasal 22
Ayat 8
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7),paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan
alasan secara tertulis
Dugaan Melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Pasal 2
Huruf a, b dan c
Asas layanan dan penyampaian Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota adalah:
a. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik;
b. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara
sederhana;
c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan
kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian
Konsekuensi.
Pasal 3
Huruf a,d,e dan f
Tujuan layanan Informasi Publik adalah:
a. Menjamin setiap warga negara Indonesia mengakses Informasi
Publik di lingkungan KPU,Provinsi/KIP aceh, dan KPU /KIP
Kabupaten/Kota;
d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota secara
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/ Kota
secara berkualitas;
f. Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 4
Ayat 1,
1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik.
Pasal 4
Ayat 2 huruf a,b dan d
3. Setiap orang berhak:
a. Melihat dan mengetahui Informasi yang dikuasai dan
menjadi kewenangan KPU. KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan
KPU /KIP Kabupaten/Kota;
b. Mendapatkan salinan Informasi yang dikuasai dan menjadi
kewenangan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU /KIP
Kabupaten/Kota melalui permohonan.
c. Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU / KIP
Kabupaten/ Kota.
Pasal 7
Ayat 1 huruf a,b dan c
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
wajib:
a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya
dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada
Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik,
selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan.
b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan;
c. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
Informasi Publik.
Pasal 9
Ayat 1 dan 2
1. Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik
yang telah dikuasai dan didokumentasikan
2. Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi
Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang
diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan
setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.
Pasal 35
Ayat 2 huruf a,b,c,d dan e
Apabila Pemohon Informasi Publik meminta Salinan Informasi
Publik, PPID pada KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU /KIP
Kabupaten/Kota wajib:
a. memberikan akses kepada Pemohon Informasi Publik untuk
melihat salinan lnformasi Publik yang dibutuhkan di tempat
yang memadai, membaca dan/ atau memeriksa Informasi
Publik yang dimohon;
b. memberikan salinan lnformasi Publik yang dimohon.
c. memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi
ditolak.
d. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan
terhadap penolakan pemberian informasi publik beserta
formulirnya.
e. mendampingi pemohon apabila diperlukan penggandaan
salinan Informasi Publik ke tempat penggandaan dokumen.
Pasal 36
Ayat 1,2,3,4 dan 5
1. PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP
Kabupaten/ Kota wajib memberikan pemberitahuan tertulis
terhadap setiap permohonan Informasi Publik.
2. Apabila Informasi Publik yang dimohon baik sebagian atau
seluruhnya diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID
pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP
Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis pada saat yang
bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon.
4. Apabila Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian
atau seluruhnya tidak pada saat permohonan dilakukan, PPID
pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP
Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon Informasi Publik.
5. Apabila permohonan Informasi Publik ditolak, PPID pada KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Permohonan Informasi
Publik.
6. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima
Dugaan Melanggar PKPU 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota .
Pasal 30
Ayat 3 huruf f dan l
Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
f) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
l) Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan
sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
Pasal 58
Ayat 1,2 dan 3
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengelola
hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan berpedoman
pada Prinsip Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2).
2. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. pemilih;
b. Peserta Pemilu;
c. organisasi kemasyarakatan;
d. perguruan tinggi;
e. media massa;
f. Bawaslu dan DKPP;
g. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
h. DPR;
i. Kepolisian Republik Indonesia;
j. Tentara Nasional Indonesia;
k. kejaksaan;
l. lembaga peradilan; dan/atau
m. pihak lain yang diperlukan.
3. Dalam melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota menggunakan prinsip Aksesibilitas, Transparan,
akuntabilitas, dan proporsional.
Dugaan melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik
Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
Pasal 6
Ayat 1 ,
Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib
menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
Pasal 6
Ayat 3 ( huruf a,c,d dan f )
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada prinsip:
a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan
peraturan perundang - undangan, keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan.
d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi public.
f. Professional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban
dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan,
dan wawasan luas;
Pasal 9
Huruf a dan b
Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada
publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu
dari informasi yang belum sepenuhnya dapat
dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara
Pasal 13
Huruf a dan b
Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada
publik untuk mendapatkan informasi dan data yangberkaitan
dengan keputusan yang telah diambil sesuaidengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi
publik secara efektif;
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-
15 sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
Surat Permohonan data pertama yang kami kirimkan ke kantor KPU
1. P-1
Lombok Timur;
2. P-2 Tanda Bukti Terima Surat Oleh staf KPU Lombok Timur (17
September 2019;
3. P-3 Surat kedua yang Pengadu kirimkan ke Kantor KPU Lombok Timur;
4. P-4 Tanda Bukti Terima Surat Oleh staf KPU Lombok Timur (06 November
2019 dan tanggapn dari KPU Kabupaten Lombok Timur;
Screenshoot FB Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terkait Hasil
5. P-5
Pengawasan Pemilu 1
6. P-6 Screenshoot FB Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terkait Hasil
Pengawasan Pemilu 2
7. P-7 Screenshoot FB Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terkait Hasil
Pengawasan Pemilu 3
8. P-8 Screenshoot FB Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terkait Hasil
Pengawasan Pemilu 4
Undang – undang NO.7 pasal 20 Tahun 2017 dan Undang - Undang
9. P-9
No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
10. P-10 PKPU 35 pasal 37 Tahun 2018
11. P-11 Surat permohonan data dengan melampirkan alasan permohonan
data
12. P-12 Akta Notaris, NPWP LBH Lenka
13. P-13 Screenshot tata cara Pengajuan Informasi Publik KPU Kabupaten
Lombok Timur
Pengumuman secara terbuka oleh KPU Kabupaten Lombok Timur
14. P-14
terkait setiap tahapan
15. P-15 Tanda terima surat tanggal 17 September 2019
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi,
1. Saeful Hamdi (Wiraswasta/Guru Honorer)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
Pemilih yang tidak di akomodir oleh KPU Lombok Timur pada pemilihan tahun
2019, saksi menjelaskan bahwa ada 3 Rumah sakit yang di Akomodir untuk
pemenuhan hak pilihnya. Pada pemilu tahun 2018, 3 Rumah sakit tersebut
diakomodir semuanya. Beberapa orang pimpinan dan karyawan rumah sakit sempat
datang ke KPU Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 17 April 2019 untuk
memastikan kenapa tidak terdaftar. Saksi menjelaskan bahwa mendapatkan
informasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 April 2019 dan saat
sedang mengantar C1 ada informasi ada sekelompok orang dari RSUD datang
menemui KPU untuk mempertanyakan kenapa tidak terdaftar menggunakan hak
pilihnya. Pada saat itu di Kantor KPU hanya 2 orang Komisioner, yang lainnya
mungkin sedang melakukan monitoring di Kecamatan yang lain. Pada saat
pelaksanaan persiapan ada salah satu Komisioner menyampaikan bahwa untuk RS
Selong dapat diberikan Hak Pilihnya.
[2.5] KESIMPULAN PENGADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa
pelaksanaan sidang pengaduan dengan Nomor : 28-P/L-DKPP/II/2020 yang
diregistrasi dengan Perkara Nomor : 30-PKE-DKPP/III/2020 atas nama Ahmad
Sofyansyah, SH kami sampaikan Bahwa beberapa argument yang disampaikan oleh
Teradu dan Saksi Teradu didalam sidang membuktikan sikap Tidak Jujur dan tidak
Professional:
1. Legal Standing: Legal standing pengadu yang sudah ditetapkan melalui Uji materil
Oleh DKPP RI masih diragukan selama pelaksanaan sidang Oleh teradu KPU
Lombok Timur. Ini dibuktikan dengan argument yang berulang yang disampaikan
oleh Para teradu bahwa kedudukan Hukum Pengadu dalam Aduan ini Tidak Jelas.
Dalam jawaban KPU kabupaten Lombok Timur tersebut seolah – olah Meragukan
Keprofesionalan dan kemampuan Tim DKPP RI dalam menentukan legal standing
suatu aduan baik didalam uji materil sampai memutuskan suatu aduan itu
memiliki keputusan untuk disidangkan atau tidak.
2. Surat Tidak Bertanggal: Dalam hal KPU Kabupaten Lombok timur
mempermasalahkan surat kami yang pertama pada saat permohonan data yang
tidak mencantumkan tanggal tidak dipermasalahkan oleh KPU ini dibuktikan
dengan Bukti tanda terima surat yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan
penerimaan surat oleh Staf KPU Kabupaten Lombok Timur dan secara Otomatis
surat tersebut sudah masuk dalam surat yang diregistrasikan oleh KPU sebagai
Surat masuk. Disisi lain dalam penyampaian teradu bahwa Data yang kami
mohonkan pada surat pertama akan diplenokan terlebih dahulu dan sudah ditelaah
oleh kasubag Hukum Maka kami sampaikan surat tidak bertanggal sudah diterima
oleh Teradu. (Bukti terlampir)
Dalam penjelasan Tata Cara Mengajukan Permohonan Informasi
https://ppid.kpu.go.id/faq Prinsip dasarnya, informasi publik adalah hak publik.
Karena itu, KPU berupaya agar hak ini dapat dilayani dengan mudah, cepat dan
dengan cara yang sederhana. Cara mendapatkan informasi publik tersebut ada dua,
yaitu:
a. melalui pengumuman atau publikasi yang dilakukan KPU baik secarao nline(situs
dan media sosial),offline(papan pengumuman), maupun elektronik (televisi dan
radio); dan
b. melalui permohonan informasi, baik secara langsung (tatap muka dan telepon)
atau secara tidak langsung, baik melalui surat, email, fax, dan/atau melalui e-PPID.
3. Konfirmasi Kunjungan Ke KPU Lombok Timur. Surat permohonan kami kirimkan
ke KPU kabupaten Lombok timur pada tanggal 17 september 2019 dengan harapan
adanya informasi berkaitan dokumen yang kami mohonkan. Akan tetapi dalam
kurun waktu 1 minggu tidak ada informasi ataupun respon yang kami dapatkan
dalam permohonan tersebut sehingga dengan iktikad baik kami berkunjung ke KPU
Kabupaten Lombok Timur untuk memohon informasi dan mengharapkan KPU
kabupaten Lombok Timur memberikan jawaban secara tertulis apapun tanggapan
KPU Kabupaten Lombok Timur berkaitan dengan dokument yang kami mohonkan
dan kekurangan – kekurangan yang disampaikan didalam sidang berkaitan dengan
surat menyurat. Akan tetapi hal tersebut tidak kami dapatkan sehingga surat kedua
kami kirimkan utuk mendapatkan kejelasan dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. Dokumen Merupakan Titipan KPU RI: Dalam pelaksanaan sidang pemerikasaan
Teradu ketua dan anggota Komisioner KPU kabupaten Lombok Timur
menyampaikan bahwa documen – documen yang kami mohonkan merupakan
titipan dari KPU RI sehingga data yang kami mohonkan tidak bisa dipenuhi sebelum
adanya keputusan dari KPU RI yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
Para teradu tidak memahami Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimana
hal tersebut tertuang dalam PKPU 8 Tahun 2019 dan Undang – Undang No 7 Pasal
20 Tahun 2017 dimana disebutkan Kewajiban – Kewajiban yang harus dilakukan
oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Dokumen Masih Di Dalam Kotak: Pada saat pelaksanaan sidang pada tanggal 14
Mei 2020 para Teradu dan Saksi serta Pihak Terkait selalu memberikan argument
berulang – ulang tentang dokumen yang kami mohonkan masih berada didalam
Kotak Tersegel.
Faktanya hasil pengawasn yang diunggah pada laman facebook bawaslu kabupaten
Lombok timur bahwa pembukaan kotak dan penggandaan dokumen yang kami
mohonkan sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dan pembongkaran kotak
dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019. (bukti terlampir)
6. Tujuan Meminta Data Tidak Pernah Disampaikan: Sesuai dengan peraturan PPID
bahwa setiap pemohon data harus menyampaikan alasan permohonan data.
Dokument yang dimohonkan dalam surat permohonan kami yang pertama sudah
kami sampaikan bahwa data yang kami mohonkan akan kami gunakan untuk
membuat kajian partisipasi pemilih. (Surat Pertama kami lampirkan) dan
berdasarkan laman resmi https://ppid.kpu.go.id/faq bahwa apabila data tersebut
yang dimohonkan tidak tersimpan didalam soft copy maka data tersebut dapat
digandakan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon data.
7. Menggunakan C7 dan A5 sebagai Sumber Data: Dalam membuat kajian data
pemilih maka sumber data yang akan menjadi acuan utama kami adalah C7 dan A5
dimana ini merupakan sumber data utama yang berisikan Kolom Nomor, Nama,
Sumber Pemilih (DPT, DPTb dan DPK) yang mana dalam kajian ini akan terlihat
dengan jelas jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK yang sudah terdaftar yang
menggunakan hak pilihnya. Dan di dalam C7 tersebut tidak mengandung unsur NIK
dan KK atau data pribadi pemilih kecuali nama dan sumber daftar pemilih.
8. KPU kabupaten Lombok Timur Tidak Pernah Memberikan Data: Sampai dengan
Pelaksanaan sidang Para termohon tidak pernah menyampaikan data apapun
kepada kami selaku pemohon ini bertentangan undang – undang informasi publik
dan SOP PPID KPU Kabupaten Lombok Timur. (Bukti Terlampir)
9. KPU Kabupaten Lombok Timur Tidak Pernah Menghubungi Atau Memberikan
Informasi Berkaitan Permohonan Data Yang Kami Mohonkan: Didalam
pelaksanaan sidang pada tanggal 14 Mei 2020 para teradu mengakui jika mereka
tidak pernah memberikan informasi kepada kami selaku pemohon baik itu berupa
informasi tentang apakah dokumen yang kami mohonkan masih didalam kotak,
dokumen merupakan dokumen yang dikecualikan, dokumen masih dalam proses
pengarsipan ataupun dokumen sedang dalam uji Konsekuensi di KPU RI.
10. KPU Lombok Timur Tidak Memahami SOP PPID: Dalam argumen yang
disampaikan oleh para pihak teradu terlihat dengan jelas bahwa para teradu beserta
saksi teradu tidak memahami SOP PPID KPU sehingga argumen yang disampaikann
berubah – ubah.
11. Para Teradu dan Saksi Teradu Memberikan Informasi Palsu: Didalam
melaksanakan Tugas Seharusnya kita Memahami tata kerja, dan memberikan
keterangan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan dan ini merupakan
kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Akan tetapi dalam
kenyataannya para teradu dan saksi teradu mengabaikan Asas Jujur dan
Profesional dalam melaksanakan tugas. Ini dibuktikan didalam persidangan
dimana argumen – argumen yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta
dilapangan. Para teradu dan saksi menyampaikan Informasi palsu kepada Majelis
guna melindungi kesalahan mereka. (Bukti Terlampir)
12. Sanggahan yang disampaikan oleh Teradu berkaitan dengan keterangan saksi
Pengadu dibawah sumpah atas tidak diberikannya hak memilih karyawan, Pasien
Rawat Inap dan Keluarga Pasien Rawat Inap pada 3 Rumah Sakit hanya berkaitan
dengan Posisi Saksi pada Hari hari H pelaksanaan pemungutan suara, tetapi atas
kesaksian yang disampaikan oleh saksi Pengadu yang menyampaikan arahan 2
orang komisioner KPU kabupaten Lombok Timur (Taharudin dan Mulyadi,S.Pd) dan
dihadiri juga oleh para Teradu yang lain untuk tidak membahas tentang hal
tersebut didalam sidang pleno PPK sekabupaten Lombok Timur tidak dibantah oleh
para Teradu. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi kami benar
adanya tentang tidak diakomodirnya tenaga kesehatan dan keluarga pasien serta
pasien rawat inap dalam pemilihan Umum tahun 2019.
[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
Dalam hal memberikan Jawaban Teradu atas pengaduan dugaan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh Saudara Ahmad Sofyansyah sesuai
pengaduan Nomor 28-P/L-DKPP/II/2020, Nomor perkara 30-PKE-DKPP/III/2020
sebagai berikut :
I. Eksepsi
1. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pengadu dan/atau Pelapor
Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019,
bahwa Pengadu dan/atau Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum terdiri atas:
1) Penyelenggara Pemilu;
2) Peserta Pemilu;
3) Tim Kampanye;
4) Masyarakat ; atau
5) Pemilih.
Sebagai Pengadu dan/atau Pelapor dalam pengaduan a quo, Saudara Ahmad
Sofiyansyah tidak secara tegas mendudukan dirinya apakah bertindak untuk
diri sendiri atau mewakili LBH Lenka Lombok Timur, mengingat surat
permohonan data yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur
melalui surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, berupa
surat dengan kop surat Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur alamat
kantor Jalan H. Jumhur Hakim Nomor 210 Lendang Nangka Jurusan Kotaraja
Kec. Masbagik Lotim NTB-83661 E-mail lbhlenkalotim18@gmail.com.
Dengan demikian kedudukan hukum Saudara Ahmad Sofyansyah dalam
pengaduan a quo tidak jelas (obscuur libel), dan oleh karena itu, kiranya pantas
Yang Mulia Majelis Sidang Virtual DKPP, menyatakan bahwa pengaduan
dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu a quo
tidak dapat diterima.
2. Kompetensi Memeriksa dan Memutus Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode
Etik
Mengacu pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa DKPP dibentuk
untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi,
Anggota KPU Kabupaten/Kota. Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun
2017, menyebutkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya
disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu.
Oleh karena itu DKPP berkompeten untuk memeriksa dan memutus pengaduan
dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Namun demikian, jika dicermati Pengaduan a quo berisi dugaan atas
tindakan/sikap teradu sebagai perbuatan hukum/peristiwa hukum yang
cenderung merupakan sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud angka
5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi : Sengketa
Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna
informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan perundang-undangan.
Teradu menganggap bahwa, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pengadu
dan/atau Pelapor khususnya terhadap beberapa norma ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta beberapa norma ketentuan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud dalam pengaduan a quo merupakan kompetensi Komisi Informasi
untuk memeriksa dan memutus.
Penyelesaian sengketa informasi menurut Teradu penting karena melalui
mediasi atau putusan ajudikasi nonlitigasi pada Komisi Informasi, akan
diperoleh hasil kesepakatan/putusan apakah informasi publik yang menjadi
objek sengketa dapat diberikan sebagian/seluruh yang diminta, atau
mengukuhkan putusan untuk tidak memberikan informasi yang diminta baik
sebagian atau seluruhnya, hal mana putusan seperti dimaksud, menurut hemat
Teradu tidak akan diperoleh melalui Putusan DKPP.
Oleh karena itu dugaan pelanggaran yang didalilkan Pengadu dan/atau Pelapor,
terhadap ketentuan/norma pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017 yang menjadi materi pengaduan a quo ke Majelis Sidang Virtual DKPP
adalah mengada-ada dan menimbulkan kerancuan pada lapangan hukum di
Indonesia, sebab mengenai sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penyelesaiannya merupakan
kompetensi Komisi Informasi bukan DKPP. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan angka 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang
berbunyi : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Pada sisi lain persidangan kode etik di DKPP, menurut pemahaman Teradu
tidak dalam rangka melakukan pembuktian ada atau tidak adanya pelanggaran
atas Pasal-pasal di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, karena persidangan pada Majelis DKPP yaitu memeriksa dan
memutus apakah Teradu Terbukti atau Tidak Terbukti melakukan dugaan
pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga marwah DKPP sebagai Lembaga yang
memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
dan menghindari preseden penanganan perkara-perkara diluar kompetensi
memeriksa dan memutus pengaduan oleh DKPP, Teradu memohon kepada yang
Mulia Majelis Sidang Virtual DKPP untuk mengabaikan dalil-dalil dugaan
pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam
pengaduan a quo.
3. Kedudukan Hukum / Legal Standing Teradu
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang
menyebutkan : Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU
Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota
PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota
Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota
Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas
pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan
Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
penyelenggara Pemilu, maka dengan demikian Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Lombok Timur, serta Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur,
masing-masing memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam pengaduan a
quo.
II. Dalam Pokok Pengaduan
1. Tanggapan Terhadap Aspek Formal Pengaduan
a. Bahwa pada pokok pengaduan, Pengadu dan/atau Pelapor tidak
menguraikan secara jelas tindakan atau sikap masing-masing Teradu
dan/atau terlapor, yang meliputi :
1) waktu perbuatan dilakukan;
2) tempat perbuatan dilakukan;
3) perbuatan yang dilakukan; dan
4) cara perbuatan dilakukan.
Penguraian dimaksud menurut Teradu penting sebagai tolok ukur untuk
menentukan seberapa besar/berat kesalahan/ pelanggaran masing-masing
Teradu, sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan berat
ringannya sanksi yang dapat diberikan kepada masing-masing Teradu
apabila dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu a quo dapat
dibuktikan.
Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum yang berbunyi : Uraian dugaan pelanggaran kode etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai
tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:
1) waktu perbuatan dilakukan;
2) tempat perbuatan dilakukan;
3) perbuatan yang dilakukan; dan
4) cara perbuatan dilakukan
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Kode etik ditetapkan dengan Peraturan
DKPP, sehingga yang dimaksud kode etik penyelenggara pemilu yaitu
sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Oleh karena itu jika terdapat dugaan adanya pelanggaran oleh penyelenggara
Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
regulasi tertentu yang digiring ke ranah kode etik penyelenggara pemilu,
semestinya Pengadu dan/atau Pelapor merelasikan (jo/jis) ketentuan yang
diduga dilanggar tersebut terhadap ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor
2 Tahun 2017. Dengan mengaitkan dugaan pelanggaran tertentu kepada
frasa norma dalam Pasal-pasal pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,
dapat menunjukan keterhubungan norma yang diduga dilanggar dengan
ketentuan kode etik sehingga menggambarkan kausalitas sebagai sebuah
peristiwa hukum/perbuatan hukum yang relevan untuk diperiksa dan
diputus oleh Majelis Sidang DKPP, dalam pembuktian pengaduan.
Faktanya dalam Pengaduan Laporan a quo dimana Pengadu dan/atau
Pelapor mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar :
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 4 ayat (1); Pasal 4 ayat (2)
huruf a, c, dan d; Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 8, Pasal 22 ayat
(7) huruf a, c, d, dan e serta pasal 22 ayat (8))
2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 (Pasal 2 huruf
a, b, dan c, Pasal 3 huruf a, d, e, dan f, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2)
huruf a, b, dan d, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 9 ayat (1) dan
(2), Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e, serta Pasal 36 ayat (1), (2),
(3), (4) dan ayat (5), tetapi Pelapor tidak melakukan korelasi langsung
setiap Pasal yang diduga dilanggar tersebut terhadap ketentuan dalam
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Pasal 30 ayat
(3) huruf f dan l, serta Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3))
Tidak direlasikan secara langsung terhadap article dalam Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017.
Dengan tidak direlasikannya setiap norma pada Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
yang diduga dilanggar tersebut, terhadap ketentuan dalam Pasal-pasal pada
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Teradu beranggapan bahwa yang
relevan diajukan, diperiksa serta diputus oleh Majelis Sidang Virtual DKPP
yakni pembuktian kausalitas dari tindakan/sikap Teradu terkait
pelaksanaan Pasal 30 ayat (3) huruf f dan l, serta Pasal 58 ayat (1), (2), dan
(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 yang
dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, d dan f,
Pasal 9 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017.
Sedangkan dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
(Pasal 4 ayat (1); Pasal 4 ayat (2) huruf a, c, dan d; Pasal 7 ayat (1), (2), (3),
dan (4); Pasal 8, Pasal 22 ayat (7) huruf a, c, d, dan e serta Pasal 22 ayat (8))
serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 (Pasal 2
huruf a, b, dan c, Pasal 3 huruf a, d, e, dan f, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2)
huruf a, b, dan d, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 9 ayat (1) dan (2),
Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e, serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4)
dan ayat (5)) merupakan sengketa informasi, yang wewenang
penyelesaiannya melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi di Komisi
Informasi.
c. Penggunaan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015, dalam pengaduan a quo, membuat pengaduan bertambah
rancu karena Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015 menyangkut pihak yang tidak ada kaitannya dengan pengaduan
a quo.
Hal tersebut mengingat ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2015 menempatkan KPU, KPU Prov/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota
merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat hierarki yang
memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban dengan bobot/besaran dan
wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan
umum Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut.
d. Surat kedua yang disampaikan oleh LBH Lenka Lombok Timur bernomor
53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tertanggal 5 November 2019,
disampaikan dalam rentang waktu 42 hari sejak permintaan perbaikan surat
Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 disampaikan oleh KPU Kabupaten
Lombok Timur. Sedangkan isi suratnya tidak sesuai dengan maksud
permintaan perbaikan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lombok
Timur.
2. Tanggapan Terhadap Aspek Materil Pengaduan
Dengan mencermati aspek materil pada naskah pengaduan a quo, Pengadu
dan/atau Pelapor sekurang-kurangnya menyampaikan tuduhan dan menduga
Teradu melakukan tindakan atau bersikap sebagai berikut :
a. Tidak memberikan tanggapan atas surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor
46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, sampai dengan tanggal
24 September 2019;
b. Pada tanggapan yang diberikan tanggal 24 September 2019, meminta
Pengadu dan/atau Pelapor untuk merubah isi permohonan data yang
Pengadu dan/atau Pelapor mohonkan dikarenakan permohonan data yang
Pengadu dan/atau Pelapor minta akan membuka kesalahan KPU Kabupaten
Lombok Timur dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
c. Tanggapan tidak diberikan sesuai norma waktu sebagaimana dimaksud
dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. (Tuduhan tersebut sebagaimana termuat
pada bagian 4. Huruf d) Kronologis Pengaduan a quo.
d. KPU Kabupaten Lombok Timur menolak atau tidak memberikan informasi,
sedangkan data yang diminta adalah bukan data dengan kategori yang
dikecualikan.
e. Tanggapan KPU Kabupaten Lombok Timur melalui surat Nomor
222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 bertentangan dengan Surat
Edaran KPU RI Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 perihal
pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, memerintahkan KPU untuk
melakukan input data DPK dalam format softcopy agar dapat diinput dalam
Sidalih sebagai salah satu proses pemutakhiran berkelanjutan;
bertentangan juga dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat (3) huruf l, Pasal 58 ayat
(1), (2), dan (3).
f. Komisioner dan Sekretaris KPU Lombok Timur melakukan dugaan tindakan
dan atau perbuatan tidak jujur, tidak adil, tidak cermat, tidak Profesional,
tidak transparan seperti yang diamanahkan dalam sumpah janji jabatan
dan menimbulkan pengaruh buruk terhadap penilaian penyelenggara
pemilu dengan unsur sengaja. Sehingga hilang prinsip-prinsip seperti
prinsip integritas, profesionalitas, proporsional, transparan, melanggar
sumpah jabatan, mandiri dan adil pada Lembaga KPU Kabupaten Lombok
Timur.
g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisioner KPU Kabupaten
Lombok Timur memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan tetapi dilalaikan.
Terhadap tuduhan tersebut, Teradu menanggapi sebagai berikut :
a. Terhadap tuduhan : Tidak memberikan tanggapan atas surat LBH Lenka
Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal,
sampai dengan tanggal 24 September 2019, adalah tidak benar dengan
tanggapan sebagai berikut :
1) Surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA
LOTIM/2019 tidak bertanggal, didisposisi oleh Ketua KPU Kabupaten
Lombok Timur pada tanggal 18 September 2019;
2) KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Rapat pleno pada
tanggal 19 September 2019, membahas tindak lanjut terhadap surat
LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019
tidak bertanggal dengan putusan rapat sebagai berikut :
a) Terkait substansi surat dari LBH Lenka Lombok Timur yang
diterima KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 September
2019, tidak dapat langsung diputuskan karena sesuai
pencermatan komisioner substansi surat menyangkut permintaan
data berupa Daftar Hadir Pemilih-pemilih di TPS Model C7, Daftar
Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), Surat pemberitahuan daftar
pemilih tambahan dalam negeri (Model A.5-KPU), memerlukan
pertimbangan dan kehati-hatian untuk memenuhinya.
b) Perlu meminta kepada LBH Lenka Lombok Timur untuk
memperbaiki surat karena pada surat dimaksud tidak tercantum
tanggal, serta tidak terdapat indikasi bahwa penandatangan surat
berwenang untuk bertindak keluar atau menandatangani surat
atas nama LBH Lenka Lombok Timur.
c) Meminta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok
Timur melakukan telaah lebih lanjut terhadap surat Nomor
46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal;
d) Sehubungan dengan acara Konsolnas tanggal 21 sampai dengan
tanggal 24 September 2019 yang akan dihadiri oleh seluruh
Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur di
Jakarta, Rapat pleno meminta Kasubag Hukum Sekretariat KPU
Kabupaten Lombok Timur menyampaikan informasi mengenai
permintaan perbaikan surat dan kejelasan wewenang
penandatangan surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019
tidak bertanggal kepada LBH Lenka Lombok Timur, selama
seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur
mengikuti Konsolnas di Jakarta.
3) Pada tanggal 24 September 2019 utusan LBH Lenka Lombok Timur
datang ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur, yang diterima oleh
Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai
penugasan pada Rapat pleno tanggal 19 September 2019.
Pada pertemuan tersebut Kasubag Hukum menyampaikan
permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur agar LBH Lenka Lombok
Timur memperbaiki surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019
tidak bertanggal, meliputi tanggal surat dan kejelasan jabatan
penandatangan surat dimaksud. Sedangkan mengenai jawaban surat
dimaksud akan diplenokan setelah permintaan KPU Kabupaten
Lombok Timur dipenuhi oleh LBH Lenka Lombok Timur.
b. Terhadap tuduhan : Pada tanggapan yang diberikan tanggal 24
September 2019, meminta Pengadu dan/atau Pelapor untuk merubah isi
permohonan data yang Pengadu dan/atau Pelapor mohonkan
dikarenakan permohonan data yang Pengadu dan/atau Pelapor minta
akan membuka kesalahan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah tidak benar, dengan
penjelasan sebagai berikut : Terdapat penafsiran yang keliru dari utusan
LBH Lenka Lombok Timur terhadap penjelasan yang disampaikan
Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur, untuk
memperbaiki surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak
bertanggal, agar dimuat tanggal surat dan kejelasan jabatan
penandatangan surat.
c. Terhadap tuduhan : Tanggapan tidak diberikan sesuai norma waktu
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, adalah tidak
tepat dengan penjelasan sebagai berikut :
1) LBH Lenka Lombok Timur tidak menindaklanjuti hasil pertemuan
utusan LBH Lenka Lombok Timur dengan Kasubag Hukum pada
tanggal 24 September 2019, melainkan menyampaikan surat susulan
setelah 42 hari tepatnya tanggal 6 November 2019, dengan surat
Nomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tanggal 5 November
2019.
2) Walaupun demikian, KPU Kabupaten Lombok Timur pada prinsipnya
telah menanggapi permohonan tersebut dengan membalas surat LBH
Lenka Lombok Timur pada tanggal 7 November 2019 dengan surat
bernomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 perihal
tanggapan atas surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak
bertanggal perihal Permohonan Data.
d. Terhadap tuduhan : KPU Kabupaten Lombok Timur menolak atau tidak
memberikan informasi, sedangkan data yang diminta adalah bukan data
dengan kategori yang dikecualikan, Teradu menyatakan hal tersebut
adalah tidak tepat dengan penjelasan : Data yang diminta belum
sepenuhnya dikuasai oleh KPU Kabupaten Lombok Timur karena masih
di dalam Kotak suara dan KPU Kabupaten Lombok Timur tidak serta
merta dapat membuka Kotak suara.
e. Terhadap tuduhan : Tanggapan KPU Kabupaten Lombok Timur melalui
surat Nomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 bertentangan
dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019
perihal pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, memerintahkan KPU
untuk melakukan input data DPK dalam format softcopy agar dapat
diinput dalam Sidalih sebagai salah satu proses pemutakhiran
berkelanjutan; bertentangan juga dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat (3)
huruf l, Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3), adalah tidak berdasar mengingat
surat tersebut memerintahkan untuk melakukan input data DPK (Daftar
Pemilih Khusus) sedangkan data daftar pemilih yang diminta oleh LBH
Lenka Lombok Timur melalui surat Nomor 46/SP/LBH LENKA
LOTIM/2019 tidak bertanggal adalah Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb/A.4-KPU) bukan DPK (Daftar Pemilih Khusus).
f. Terhadap tuduhan : Komisioner dan Sekretaris KPU Lombok Timur
melakukan dugaan tindakan dan atau perbuatan tidak jujur, tidak adil,
tidak cermat, tidak Profesional, tidak transparan seperti yang
diamanahkan dalam sumpah janji jabatan dan menimbulkan pengaruh
buruk terhadap penilaian penyelenggara pemilu dengan unsur sengaja.
Sehingga hilang prinsip-prinsip seperti prinsip integritas, profesionalitas,
proporsional, transparan, melanggar sumpah jabatan, mandiri dan adil
pada Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur, menurut Teradu adalah
tidak sesuai dengan penjelasan :
1) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu sampai dengan saat ini tidak
terdapat laporan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilu
dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Lombok Timur yang tidak jujur,
tidak adil, tidak cermat, tidak transparan kepada Bawaslu Kabupaten
Lombok Timur.
2) Pengadu dan/atau Pelapor sendiri memberikan pengakuan dan
apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten
Lombok Timur sebagaimana surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor
46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal.
g. Terhadap tuduhan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki kewajiban yang
sudah ditetapkan tetapi dilalaikan, adalah tidak benar dengan penjelasan
bahwa dengan belum diberikannya data kepada LBH Lenka Lombok
Timur semata-mata untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Jawaban Teradu
a. Pada tanggal 18 September 2019, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur,
mendisposisi surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak
bertanggal (T-01) kepada masing-masing Ketua Divisi, Sekretaris, dan
semua Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur, agar
surat tersebut dibahas dalam Rapat pleno KPU Kabupaten Lombok
Timur, dengan sifat perlu perhatian khusus.
b. Pada tanggal 19 September 2019 sesuai surat undangan Nomor
213/PK.02.1-UND/5203/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 18 September 2019
(T.02) dilaksanakan Rapat pleno yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris dan Para Kasubag pada Sekretariat
KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam daftar hadir
(T-03) dengan agenda antara lain :
1) Membahas Persiapan Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di
Jakarta ; dan
2) Membahas jadwal kegiatan KPU lainnya tahun 2019.
Dalam pembahasan Rapat pleno tersebut diketahui bahwa surat kurang
memenuhi syarat administratif/tidak memenuhi ketentuan tata tulis
surat resmi sebagaimana lazimnya yaitu antara lain memuat :
1) Kepala surat (Kop surat);
2) Tanggal surat;
3) Nomor surat;
4) Keterangan lampiran (apabila ada);
5) Hal/perihal;
6) Alamat/ Tujuan Surat;
7) Salam pembuka;
8) Isi surat;
9) Salam penutup;
10) Nama, jabatan dan tanda tangan penerbit surat;
11) Tembusan.
Faktanya surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA
LOTIM/2019 tidak bertanggal serta jabatan penandatangan surat kurang
jelas dan tidak memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan
berwenang bertindak keluar dan/atau menandatangani surat atas nama
LBH Lenka Lombok Timur.
Di sisi lain, pada Rapat pleno tersebut, sesuai pencermatan Komisioner
bahwa substansi surat menyangkut permintaan data berupa Daftar
Hadir Pemilih-pemilih di TPS Model C7, Daftar Pemilih Tambahan (Model
A4-KPU), Surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri
(Model A.5-KPU), memerlukan pertimbangan dan kehati-hatian untuk
memenuhinya.
Mengingat perlunya pembahasan lebih mendalam terhadap
karakteristik/status Daftar Hadir Pemilih-pemilih di TPS Model C7,
Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), Surat pemberitahuan daftar
pemilih tambahan dalam negeri (Model A.5-KPU), Rapat pleno KPU
Kabupaten Lombok Timur memutuskan sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Rapat pleno Nomor 82.A/PK.01-BA/5203/KPU-
Kab/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 (T-04) :
1) Perlu meminta kepada LBH Lenka Lombok Timur untuk memperbaiki
surat karena pada surat dimaksud tidak tercantum tanggal, serta
tidak terdapat indikasi bahwa penandatangan surat berwenang untuk
bertindak keluar atau menandatangani surat atas nama LBH Lenka
Lombok Timur.
2) Meminta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur
melakukan telaah lebih lanjut terhadap surat Nomor 46/SP/LBH
LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal;
3) Sehubungan dengan acara Konsolnas tanggal 21 sampai dengan
tanggal 24 September 2019 yang akan dihadiri oleh seluruh
Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur di Jakarta
sesuai surat KPU RI Nomor 1180/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 (T-05), Rapat pleno menugaskan Kasubag
Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur untuk
menyampaikan informasi mengenai permintaan perbaikan surat dan
kejelasan jabatan penandatangan surat Nomor 46/SP/LBH LENKA
LOTIM/2019 tidak bertanggal kepada LBH Lenka Lombok Timur,
selama seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok
Timur mengikuti kegiatan Konsolnas di Jakarta.
c. Pada tanggal 24 September 2019, datang utusan LBH Lenka Lombok
Timur ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan penugasan oleh Rapat pleno KPU Kabupaten Lombok
Timur, Kasubag Hukum :
1) Mulai melakukan telaahan atas surat LBH Lenka Lombok Timur
Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, yang
outputnya di kemudian hari berupa naskah Telaahan tentang
Pelayanan Informasi Terkait Dokumen Model C7-DPT, C7-DPTb, C7-
DPK, Model A.5 dan Model A.4-KPU pemilu TAHUN 2019 (T-06).
2) Menerima utusan LBH Lenka Lombok Timur tersebut di ruang kerja
Sub Bagian Hukum.
Sesuai putusan Rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 19
September 2019, Kasubag Hukum menyampaikan kepada utusan LBH
Lenka Lombok Timur untuk memperbaiki surat bernomor 46/SP/LBH
LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, yaitu dengan membubuhkan
tanggal surat serta jabatan yang mengindikasikan penandatangan surat
berwenang bertindak keluar dan / atau menandatangani surat atas
nama LBH Lenka Lombok Timur. Pada kesempatan tersebut Kasubag
Hukum juga menyampaikan bahwa tanggapan akan diberikan setelah
permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur dipenuhi oleh LBH Lenka
Lombok Timur.
Atas penyampaian informasi dari Kasubag Hukum tersebut, dalam
rentang waktu tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 5
November 2019 (42 hari) LBH Lenka Lombok Timur tidak menindak
lanjuti permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur, sampai dengan
diterimanya surat kedua pada tanggal 6 November 2019 dengan Nomor
53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tertanggal 5 November 2019 (T-
07).
Pada surat kedua tersebut Pengadu dan/atau Pelapor tidak
menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 24 September 2019
dengan Kasubag Hukum, melainkan Pengadu dan/atau Pelapor meminta
kejelasan diberikan atau tidak diberikan data yang dimohonkan sesuai
surat pertama.
Walaupun demikian, KPU Kabupaten Lombok Timur pada prinsipnya
telah menanggapi permohonan tersebut dengan membalas surat LBH
Lenka Lombok Timur pada tanggal 7 November 2019 dengan surat
bernomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 (T-08) perihal
tanggapan atas surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 perihal
Permohonan Data, yang mengacu pada hasil telaahan yang disahkan
dalam Rapat pleno tanggal 7 Oktober 2019 (T-09).
Terdapat penafsiran yang keliru dari utusan LBH Lenka Lombok Timur
terhadap penjelasan Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten
Lombok Timur, sehingga pokok pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor
tidak sesuai dengan fakta. Disamping itu LBH Lenka Lombok Timur tidak
cermat membaca maksud surat KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor
222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 tertanggal 7 November 2019.
Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:
1) Pihak LBH Lenka Lombok Timur tidak memenuhi permintaan KPU
Kabupaten Lombok Timur untuk memperbaiki surat yang pertama
Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, melainkan
yang terjadi Pengadu dan/atau Pelapor menyampaikan surat susulan
bernomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tertanggal 5
November 2019 yang meminta kepastian diberikan atau tidak
diberikan berkaitan data yang diminta.
LBH Lenka Lombok Timur tidak menyampaikan perbaikan surat
pertama Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal,
terhitung mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan
diterimanya surat kedua tanggal 6 November 2019 bernomor
53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tertanggal 5 November 2019.
2) Pada tanggal 6 November 2019, LBH Lenka Lombok Timur
menyampaikan surat bernomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA
LOTIM/2019 tertanggal 5 November 2019, dan KPU Kabupaten
Lombok Timur menindaklanjuti dengan menyampaikan surat
bernomor 222 / HM.03.2-SD / 5203 / KPU-Kab / XI /2019 tertanggal
7 November 2019 dengan konfidensi Penting pada tanggal 8 November
2019. Penyampaian surat tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak LBH
Lenka Lombok Timur via chat Whatsapp dengan mengatakan baik,
TRIMAKASI (T-10).
d. Teradu menyangkal dalil Pengadu dan/atau Pelapor :
1) Dalil pelapor pada angka 4 kronologi kejadian poin c) surat
pengaduan dan/atau laporan a quo, yang menyatakan bahwa : Tidak
adanya tanggapan dari KPU berkaitan permohonan data yang kami
minta sampai dengan Tanggal 24 September 2019 maka kami
berkunjung ke Kantor KPU Lombok Timur untuk terhadap
permohonan yang kami sampikan sebelumnya pada tanggal tersebut
di atas. Dalam tanggapan lisan yang diberikan pihak KPU Kabupaten
Lombok Timur kepada kami menyampaikan bahwa jawaban kami
berikan setelah diplenokan dan disisi lain KPU Kabupaten Lombok
Timur meminta kami untuk merubah isi permohonan data yang kami
mohonkan dikarenakan permohonan data yang kami minta akan
membuka Kesalahan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam
pelaksanaan Pemilihan Tahun 2019 yang lalu.
Dalil tersebut mengandung 2 tuduhan yaitu :
a) Tidak memberikan tanggapan atas surat LBH Lenka Lombok Timur
Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal ;
b) Dalam tanggapan lisan yang diberikan pihak KPU Kabupaten
Lombok Timur kepada kami menyampaikan bahwa jawaban kami
berikan setelah diplenokan dan disisi lain KPU Kabupaten Lombok
Timur meminta kami untuk merubah isi permohonan data yang
kami mohonkan dikarenakan permohonan data yang kami minta
akan membuka Kesalahan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam
pelaksanaan Pemilihan Tahun 2019 yang lalu
Terhadap tuduhan poin a) di atas yang telah pula Teradu berikan
tanggapan adalah tidak benar, hal tersebut tercermin pada uraian
sebagaimana huruf a, b, c tersebut di atas.
Selanjutnya yang terkait tuduhan pada huruf b) di atas, Teradu
menyampaikan bahwa yang benar adalah bahwa Kasubag Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur, menjelaskan 2 (dua) hal
yaitu: (1) perlunya perbaikan surat dengan membubuhkan tanggal
surat; (2) permintaan kejelasan jabatan penandatangan surat
sehingga memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki
wewenang bertindak untuk dan atas nama LBH Lenka Lombok Timur.
Pengadu dan/atau Pelapor tidak konsisten terhadap apa yang
dimintakan melalui surat pertama dan penegasan dari surat kedua.
Pada surat pertama Pengadu dan/atau Pelapor tidak menyebutkan
alasan permohonan data diperuntukkan untuk referensi dan bahan
dalam memenuhi salah satu program KPU RI yang bertajuk “CALL
FOR PAPER” Evaluasi Pemilu Serentak 2019, hanya menyebutkan
untuk menyusun kajian partisipasi pemilih di Kabupaten Lombok
Timur.
2) Dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada bagian 4. Kronologi kejadian
huruf d) naskah Pengaduan a quo yang menyatakan : Pada tanggal
06 November 2019 kami mengirimkan surat yang kedua kepada KPU
Kabupaten Lombok Timur untuk meminta tanggapan yang dijanjikan
oleh Pihak KPU Kabupaten Lombok Timur yang menyampaikan
bahwa tanggapan akan kami berikan setelah diplenokan oleh para
pimpinan dimana semua keputusan yang ada di KPU bersifat Kolektif
Kolegial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
bahwa tanggapan informasi tertulis bisa kami dapatkan adalah 10
hari kerja sejak diterimanya permintaan dan penambahan 7 hari
berikutnya dengan memberikan alasan tertulis. Dalam kenyataannya
yang kami peroleh sampai Tanggal 06 November 2019 dalam jangka
waktu 1 bulan lebih tanggapan tersebuttidak kami dapatkan sehingga
surat kedua kami layangkan dan mendapatkan tanggapan pada
Tanggal 07 November 2019.
Dalil tersebut berisi tuduhan bahwa Tanggapan tidak diberikan
sesuai norma waktu sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14
Tahun 2008, yang sudah kami tanggapi bahwa tuduhan tersebut
adalah tidak tepat karena faktanya LBH Lenka Lombok Timur tidak
menindaklanjuti hasil pertemuan utusan LBH Lenka Lombok Timur
dengan Kasubag Hukum pada tanggal 24 September 2019, melainkan
menyampaikan surat susulan setelah 42 hari tepatnya tanggal 6
November 2019, dengan surat Nomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA
LOTIM/2019 tanggal 5 November 2019.
Walaupun demikian, KPU Kabupaten Lombok Timur pada prinsipnya
telah menanggapi permohonan tersebut dengan membalas surat LBH
Lenka Lombok Timur pada tanggal 7 November 2019 dengan surat
bernomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 perihal
tanggapan atas surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak
bertanggal perihal Permohonan Data.
3) Dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada bagian 4. Kronologi kejadian
huruf e) naskah Pengaduan a quo yang menyebutkan : Bahwa dalam
tanggapan surat KPU Kabupaten Lombok Timur yang sudah
ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dan
dibubuhkan tanda paraf oleh sekretaris KPU Kabupaten Nomor :
222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 point 1 KPU Kabupaten
Lombok Timur menyebutkan C7-DPT, C7-DPTb dan C7-DPK adalah
instrument KPPS dan tidak termasuk dokumen yang diarsipkan
sehingga kami tidak dapat memberikan daftar dimaksud; Artinya KPU
Kabupaten Lombok Timur Menolak atau tidak memberikan informasi
yang kami mohonkan pada surat kami sebelumnya sedangkan data
yang kami minta adalah bukan data dengan kategori yang
dikecualikan dan Semua dokumen yang kami mohonkan tersebut juga
sudah dimasukkan kedalam kotak masing-masing TPS oleh KPPS dan
dikembalikan kepada KPU kabupaten Lombok Timur. Tanggapan ini
bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI nomor 942/PL.02.1-
SD/01/KPU/VI/2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan, memerintahkan KPU untuk melakukan input data DPK
dalam format softcopy agar dapat diinput dalam Sidalih (Sistem
Informasi Daftar Pemilih) sebagai salah satu proses pemutakhiran
berkelanjutan. Bertentangan juga dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3
huruf f dan l, Pasal 58 ayat 1, 2 dan 3.
Terhadap Dalil Pengadu dan/atau Pelapor tersebut dapat kami
sampaikan bahwa pada poin 1 surat bernomor 222/HM.03.2-
SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 7 November 2019, adalah
sebagai berikut : Apabila yang dimaksud adalah daftar hadir dalam
bentuk Model C7-DPT, C7-DPTb dan C7-DPK, dapat kami sampaikan
bahwa dokumen tersebut sesuai karakternya merupakan dokumen
suplemen/alat kerja KPPS, dan tidak termasuk dokumen yang kami
arsipkan, sehingga kami tidak dapat memberikan daftar dimaksud.
Sedangkan pada pernyataan pada Nomor 2 surat bernomor
222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 7 November 2019,
KPU Kabupaten Lombok Timur menyebutkan dapat memberikan
dalam bentuk data jumlah dengan kata lain tidak memberikannya
dalam bentuk daftar by name demikian pula dengan data A.4-KPU
(Pemilih tambahan/DPTb) dan data jumlah pengguna A.5-KPU, dan
selanjutnya Teradu mempersilahkan LBH Lenka Lombok Timur untuk
mengambilnya di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Jl. MT.
Haryono Nomor 7 Selong pada jam kerja, akan tetapi tidak
ditindaklanjuti oleh LBH Lenka Lombok Timur.
Terkait dengan permohonan data yang tidak dapat diberikan, dapat
diuraikan sebagai berikut :
a) Data yang diminta belum sepenuhnya dikuasai oleh KPU
Kabupaten Lombok Timur karena masih di dalam kotak suara
(vide Pasal 21 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 4 Tahun 2019). KPU
Kabupaten Lombok Timur tidak dapat serta merta membuka
Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum, dimana pembukaan Kotak Suara selain untuk
keperluan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara, hanya dapat dilakukan
untuk keperluan pembuktian sebagaimana di atur dalam PKPU
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 95
ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk
mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam
penyelesaian perselisihan hasil Pemilu.
(2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuka dengan ketentuan:
(a) berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan
Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan
kotak suara;
(b) mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat
bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;
(c) menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat
bukti di persidangan;
(d) memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai
digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/ digembok
seperti semula;
(e) melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud
dalam huruf c di kantor pos; dan
(f) membuat berita acara pembukaaan kotak suara
yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
b) Pembukaan kotak suara juga diatur dalam PKPU Nomor 35 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan
Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati , dan /atau Walikota Suara
Pasal 36 yang berbunyi : KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat
mengosongkan isi kotak
suara yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan, 1 (satu)
bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
c) Pembukaan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019, dilakukan KPU
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Persetujuan KPU RI
Nomor 121/RT.3-SD/04/SJ/I/2020 tanggal 22 Januari 2020
perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan
Umum Tahun 2019 berupa Surat suara dan Peralatan Pemungutan
Suara pada KIP/KPU Kabupaten/Kota
d) Jumlah Lembaran Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7...) yang
diminta dalam bentuk hardcopy adalah 3.839 set x 3 jenis x (+/-)
17 lembar = 195.789 lembar.
Selanjutnya terhadap tuduhan lainnya dalam Dalil Pengadu dan/atau
Pelapor yang menyatakan tanggapan KPU Kabupaten Lombok Timur
bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 942/PL.02.1-
SD/01/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 (T-11) perihal
Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah pernyataan tidak
berdasar, mengingat surat tersebut memerintahkan untuk melakukan
input data DPK (Daftar Pemilih Khusus) sedangkan data daftar
pemilih yang diminta oleh Pelapor adalah Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb/A.4-KPU);
4) Dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada bagian 4. Kronologi kejadian
huruf f) naskah Pengaduan a quo yang menyebutkan : Komisioner
dan Sekretaris KPU Lombok Timur melakukan dugaan tindakan dan
atau perbuatan tidak jujur, tidak adil, tidak cermat, tidak Profesional
dan tidak transparan seperti yang diamanahkan dalam sumpah janji
jabatan dan menimbulkan pengaruh buruk terhadap penilaian
penyelenggara pemilu dengan unsur sengaja. Sehingga hilang prinsip-
prinsip seperti prinsip integritas, profesionalitas, proporsional,
transparan, melanggar sumpah jabatan, mandiri dan adil pada
Lembaga KPU Kabupaten Lombok Timur,
Teradu menyangkal dengan penjelasan :
a) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu sampai dengan saat ini
tidak terdapat laporan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan
Pemilu dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Lombok Timur yang
tidak jujur, tidak adil, tidak cermat, tidak Profesional, tidak
transparan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Timur;
b) Pengadu dan/atau Pelapor sendiri memberikan pengakuan dan
apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten
Lombok Timur sebagaimana surat LBH Lenka Lombok Timur
Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal.
5) Dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada bagian 4. Kronologi kejadian
huruf g) naskah Pengaduan a quo yang menyebutkan : Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya komisioner KPU Kabupaten
Lombok Timur memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan tetapi
dilalaikan. Adapun tanggung jawab masing-masing adalah sebagai
berikut :
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Keuangan :
1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan
Kearsipan.
2. Protokol dan persidangan
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
4. Pelaksanaan, pertangungjawaban dan pelaporan keuangan
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah
janji
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta
distribusi logistik pemilu.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat
dan SDM.
1. Sosialisasi Kepemiluan
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
3. Publikasi dan kehumasan
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
6. Kerja Sama Antar Lembaga
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota
8. Rekrutmen Badan Adhoc
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
11. Diklat dan pengembangan SDM
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
1. Penvusunan Program dan Anggaran
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
3. Monitoring, Evaluasi . Pengendalian Program dan Anggaran
4. Pernutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan
Pemilu
6. Perngelolaan aplikasi dan jaringan lT
7. Pengelolaan informasi
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu
Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
Divisi Teknis Penyelenggaraan
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Verifikasi partai politik dan DPD
3. Pencalonan Peserta Pemilu
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan
suara.
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil
Pemilu dan Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW anggota DPRD
Divisi Hukum dan Pengawasan
1. Pembuatan Rancangan Keputusan
2. Telaah dan Advokasi Hukum
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
4. Pengawasan dan pengendalian internal
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Permilu
6. Penyelesaian Pelanggaran ;Administrasi dan Etik
Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur
Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2015, bahwa Naskah Dinas sebelum
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu
minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural. Surat balasan
permintaan informasi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, artinya
harusnya telah diparaf oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan Kepal Sub
Bagian yang membidangi;
Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 48 bahwa Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kota, dan bertanggung jawab
secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten. Selanjutnya dalam Pasal 52 mengatur
Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan sub bagian yang menangani
tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota;
Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 27 bahwa
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui atasan PPID
bertanggung jawab kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
b. PPID adalah Pejabat Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan tim pertimbangan Pelayanan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf
d. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID;
Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 menjelaskan tugas atasan PPID
antara lain :
a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik
b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
c. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik
d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai
peraturan perundang-undangan
Sesuai ketentuan tersebut di atas yang dimaksud Atasan PPID pada KPU Kabupaten
adalah Sekretaris KPU Kabupaten
Pengadu menyangkal dengan penjelasan sebagai berikut :
Terkait dengan pengutipan beberapa article PKPU Nomor 8 Tahun 2019, yang
menyangkut tugas Komisioner oleh Pelapor, kurang akurat, atau sekurang-kurangnya
kami tidak mengetahui sumber pengutipan tersebut karena yang benar berdasarkan
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
BUNYI NORMA
NO BUNYI KUTIPAN PENGADU KETERANGAN
BERDASARKAN PKPU
PERBEDAAN
8 TAHUN 2019
1. Divisi Keuangan, Umum, Divisi Keuangan, 1. Poin 1 :
Logistik dan Keuangan : Umum, Logistik, dan Penggunaan
1. Administrasi perkantoran, Rumah Tangga: istilah
kerumahtanggaan dan (1) Divisi Keuangan, kerumahtanggan
Kearsipan. Umum, Logistik, dan oleh Pengadu
2. Protokol dan persidangan Rumah Tangga tidak sesuai,
3. Pengelolaan dan sebagaimana karena
pelaporan Barang Milik dimaksud dalam Pasal berdasarkan
Negara 33 ayat (2) huruf a, PKPU 8 Tahun
4. Pelaksanaan, mempunyai tugas 2019
pertangungjawaban dan untuk menggunakan
pelaporan keuangan mengoordinasikan, istilah rumah
5. Peresmian Keanggotaan menyelenggarakan, tangga
dan Pelaksanaan Sumpah mengendalikan, 2. Pada poin 5
janji memantau, dicantumkan :
6. Perencanaan, pengadaan supervisi, dan Peresmian
barang dan jasa serta evaluasi terkait Keanggotaan dan
distribusi logistik pemilu. dengan kebijakan: Pelaksanaan
a.administrasi Sumpah
perkantoran, rumah janji Berdasarkan
tangga, dan PKPU 8 Tahun
kearsipan; 2019 :
b.protokol dan pengusulan
persidangan; peresmian
c.pengelolaan dan keanggotaan dan
pelaporan Barang pelaksanaan
Milik Negara; sumpah/janji
d.pelaksanaan, DPRD
pertangungjawaban, Kabupaten/Kota;
dan pelaporan 3. Poin 6
keuangan; mencantumkan :
e.pengusulan Perencanaan,
peresmian pengadaan
keanggotaan dan barang dan jasa
pelaksanaan serta
sumpah/janji DPRD distribusi logistik
Kabupaten/Kota; pemilu.
dan Berdasarkan
f.perencanaan, PKPU 8 Tahun
pengadaan barang 2019 :
dan jasa, serta perencanaan,
distribusi logistik pengadaan
BUNYI NORMA
NO KETERANGAN
BUNYI KUTIPAN PENGADU BERDASARKAN PKPU
PERBEDAAN
8 TAHUN 2019
Pemilu dan barang dan jasa,
Pemilihan. serta
distribusi logistik
Pemilu dan
Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Divisi Sosialisasi, 1. Poin 5
Pemilih,Partisipasi Pendidikan Pemilih, mencantumkan :
Masyarakat Partisipasi Pengelolaan
dan SDM. Masyarakat, dan Informasi dan
1. Sosialisasi Kepemiluan Sumber Daya Manusia Komunikasi
2. Partisipasi masyarakat (2) Divisi Sosialisasi, berdasarkan
dan pendidikan pemilih Pendidikan Pemilih, PKPU 8 Tahun
3. Publikasi dan kehumasan Partisipasi 2019 :
4. Kampanye Pemilu dan Masyarakat, dan pengelolaan dan
Pemilihan Sumber Daya penyediaan
5. Pengelolaan Informasi dan Manusia sebagaimana informasi publik;
Komunikasi dimaksud dalam Pasal 2. Poin 7
6. Kerja Sama Antar 33 ayat (2) huruf b, mencantumkan :
Lembaga mempunyai PAW Anggota KPU
7. PAW Anggota KPU tugas untuk Provinsi/KIP Aceh
Provinsi/KIP Aceh dan mengoordinasikan, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan, KPU/KIP
8. Rekrutmen Badan Adhoc mengendalikan, Kabupaten/Kota
9. Pembinaan Etika dan memantau, supervisi, berdasarkan
Evaluasi Kinerja SDM dan evaluasi terkait PKPU 8 Tahun
10.Pengembangan budaya dengan kebijakan: 2019 : (tidak ada)
kerja dan disiplin a.sosialisasi 3. Poin 8
organisasi kepemiluan; mencantumkan :
11.Diklat dan pengembangan b.partisipasi Rekrutmen Badan
SDM masyarakat dan Adhoc
12.Penelitian dan pendidikan pemilih; berdasarkan
Pengembangan Kepemiluan c.publikasi dan PKPU 8 Tahun
13.Pengelolaan dan kehumasan; 2019 : rekrutmen
Pembinaan SDM d.kampanye Pemilu anggota PPK,
dan Pemilihan; PPS, dan KPPS;
e.kerja sama antar 4. Poin 11
lembaga; mencantumkan :
f.pengelolaan dan Diklat dan
penyediaan pengembangan
informasi publik; SDM
g.rekrutmen anggota berdasarkan
PPK, PPS, dan KPPS; PKPU 8 Tahun
h.pembinaan etika 2019 :
dan evaluasi kinerja pendidikan dan
sumber daya pelatihan, serta
manusia; pengembangan
i. pengembangan sumber daya
budaya kerja dan manusia;
disiplin organisasi;
j. pendidikan dan
pelatihan, serta
pengembangan
sumber daya
manusia;
k.penelitian dan
pengembangan
kepemiluan; dan
BUNYI NORMA
NO KETERANGAN
BUNYI KUTIPAN PENGADU BERDASARKAN PKPU
PERBEDAAN
8 TAHUN 2019
l. pengelolaan dan
pembinaan sumber
daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data (3)Divisi Perencanaan, 1. Poin 1
dan Informasi Data, dan Informasi mencantumkan:P
1. Penvusunan Program dan sebagaimana envusunan
Anggaran dimaksud dalam Pasal Program dan
2. Evaluasi, Penelitian dan 33 ayat (2) huruf c, Anggaran
Pengkajian Kepemiluan mempunyai berdasarkan
3. Monitoring, Evaluasi . tugas untuk PKPU 8 Tahun
Pengendalian Program dan mengoordinasikan, 2019 :
Anggaran menyelenggarakan, menjabarkan
4. Pernutakhiran dan mengendalikan, program dan
pemeliharaan data pemilih memantau, supervisi, anggaran;
5. Sistem Informasi yang dan evaluasi 2. Poin 7
berkaitan dengan Tahapan terkait dengan mencantumkan :
Pemilu kebijakan: Pengelolaan
6. Perngelolaan aplikasi dan a.menjabarkan informasi
jaringan lT program dan berdasarkan
7. Pengelolaan informasi anggaran; PKPU 8 Tahun
8. Pengelolaan dan Penyajian b.evaluasi, penelitian, 2019 :
Data Hasil Pemilu dan pengkajian pengelolaan
Nasional; kepemiluan; aplikasi dan
9. Pengelolaan dan c.monitoring, evaluasi, jaringan teknologi
penyediaan informasi publik dan pengendalian dan informasi;
(PPID) program dan 3. Poin 9
anggaran; mencantumkan :
d.pemutakhiran dan Pengelolaan dan
pemeliharaan data penyediaan
pemilih; informasi publik
e.sistem informasi (PPID)
yang berkaitan berdasarkan
dengan tahapan PKPU 8 Tahun
Pemilu; 2019 : - (tidak
f.pengelolaan aplikasi ada)
dan jaringan
teknologi dan
informasi; dan
g.pengelolaan dan
penyajian data hasil
Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Divisi Teknis 1. Poin 1
Penyelenggaraan Penyelenggaraan mencantumkan :
1. Penentuan daerah (4) Divisi Teknis Penentuan
pemilihan dan alokasi kursi Penyelenggaraan daerah pemilihan
2. Verifikasi partai politik sebagaimana dan alokasi kursi
dan DPD dimaksud berdasarkan
3. Pencalonan Peserta Pemilu dalam Pasal 33 ayat PKPU 8 Tahun
4. Pemungutan, (2) huruf d, 2019 :
penghitungan suara dan mempunyai tugas pengusulan
rekapitulasi untuk daerah pemilihan
penghitungan suara. mengoordinasikan, dan alokasi kursi;
5. Penetapan hasil dan menyelenggarakan, 2. Poin 2
Pendokumentasian hasil- mengendalikan, mencantumkan :
hasil memantau, supervisi, Verifikasi partai
Pemilu dan Pemilihan dan evaluasi terkait politik dan DPD
6. Pelaporan Dana dengan berdasarkan
BUNYI NORMA
NO KETERANGAN
BUNYI KUTIPAN PENGADU BERDASARKAN PKPU
PERBEDAAN
8 TAHUN 2019
Kampanye kebijakan: PKPU 8 Tahun
7. PAW anggota DPRD a.pengusulan daerah 2019 : verifikasi
pemilihan dan partai politik dan
alokasi kursi; anggota DPD;
b.verifikasi partai 3. Poin 3
politik dan anggota mencantumkan :
DPD; Pencalonan
c.pencalonan Peserta Peserta Pemilu
Pemilu dan berdasarkan
Pemilihan; PKPU 8 Tahun
d.pemungutan, 2019 :
penghitungan suara, pencalonan
dan rekapitulasi Peserta Pemilu
hasil penghitungan dan Pemilihan;
suara; 4. Poin 4
e.penetapan hasil dan mencantumkan :
pendokumentasian Pemungutan,
hasil Pemilu dan penghitungan
Pemilihan; suara dan
f.pelaporan dana rekapitulasi
kampanye; dan penghitungan
g. penggantian antar suara.
waktu anggota berdasarkan
DPRD PKPU 8 Tahun
Kabupaten/Kota. 2019 : .
pemungutan,
penghitungan
suara, dan
rekapitulasi hasil
penghitungan
suara;
5. Divisi Hukum dan (5) Divisi Hukum dan 1. Poin 1
Pengawasan Pengawasan mencantumkan :
1. Pembuatan Rancangan sebagaimana Pembuatan
Keputusan dimaksud dalam Pasal Rancangan
2. Telaah dan Advokasi 33 ayat (2) huruf e, Keputusan
Hukum mempunyai tugas berdasarkan
3. Dokumentasi dan mengoordinasikan, PKPU 8 Tahun
Publikasi Hukum menyelenggarakan, 2019 :
4. Pengawasan dan mengendalikan,mema penyusunan
pengendalian internal ntau, supervisi, dan rancangan
5. Penyelesaian Sengketa evaluasi terkait Keputusan KPU
Proses dan Hasil Permilu dengan Kabupaten/Kota;
6. Penyelesaian Pelanggaran kebijakan: 2. Poin 2
;Administrasi dan Etik a. penyusunan mencantumkan:
rancangan Telaah dan
Keputusan KPU Advokasi Hukum
Kabupaten/Kota; berdasarkan
b. telaah hukum dan PKPU 8 Tahun
advokasi hukum; 2019 : telaah
c. dokumentasi dan hukum dan
publikasi hukum; advokasi hukum;
d. pengawasan dan 3. Poin 5
pengendalian mencantumkan :
internal; Penyelesaian
e. penyelesaian Sengketa Proses
sengketa proses dan Hasil Permilu
BUNYI NORMA
NO KETERANGAN
BUNYI KUTIPAN PENGADU BERDASARKAN PKPU
PERBEDAAN
8 TAHUN 2019
tahapan, hasil Pencalonan
Pemilu dan Peserta Pemilu
Pemilihan, serta non berdasarkan
tahapan Pemilu dan PKPU 8 Tahun
Pemilihan; dan 2019 :
f. penanganan penyelesaian
pelanggaran sengketa proses
administrasi, Kode tahapan, hasil
Etik, dan Kode Pemilu dan
Perilaku yang Pemilihan, serta
dilakukan oleh PPK, non tahapan
PPS Pemilu dan
dan KPPS. Pemilihan;
4. Poin 6
mencantumkan :
Penyelesaian
Pelanggaran
;Administrasi dan
Etik
berdasarkan
PKPU 8 Tahun
2019 : .
penanganan
pelanggaran
administrasi,
Kode Etik, dan
Kode Perilaku
yang dilakukan
oleh PPK, PPS
dan KPPS.
Lagipula dalil tersebut, menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian, mengingat
pokok pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor, menurut Teradu telah gugur
berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasannya.
Sedangkan terkait dalil yang mengenai Pemarafan naskah dinas berdasarkan PKPU
Nomor 17 Tahun 2015, bahwa sesuai ketentuan pada Lampiran PKPU Nomor 17 Tahun
2015 halaman 81 yaitu antara lain bahwa penggunaan paraf :
1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang konsepnya
harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan
struktural di bawahnya;
Dalam praktek ketentuan tersebut tidak mutlak pemberlakuannya, mengingat
pada struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten hanya terdapat 2 jenjang
jabatan Struktural, sehingga naskah dinas yang ditandatangani Sekretaris hanya
di paraf oleh pejabat struktural 1 jenjang dibawahnya.
2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani
Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf;
Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam praktek tata naskah dinas di lingkungan
KPU Kabupaten Lombok Timur, dapat saja terbit naskah dinas yang tidak
berparaf, dalam hal konsep naskah dinas tersebut dibuat oleh pejabat yang
menandatangani.
6) Dalil Pengadu dan/atau Pelapor pada bagian 4. Kronologi kejadian huruf h)
naskah Pengaduan a quo yang menyebutkan : Berdasarkan poin huruf a, b, c, d, e
dan f serta tugas pokok pada masing –masing Divisi tersebut pada poing g sudah
jelas, maka tindakan yang dilakukan komisioner KPU kabupaten Lombok timur
sangat bertentangan dengan :
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Imformasi Publik.
Pasal 4
Ayat 1
...
Pasal 4
Ayat 2 huruf a,c,dan d
...
Pasal 7
...
Pasal 8
...
Pasal 22
Ayat 7 huruf (a,c,d dan e)
...
Pasal 22
Ayat 8
...
Dugaan melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Pasal 2
Huruf a, b, dan c
...
Pasal 3
Huruf a, d, e, dan f
...
Pasal 4
Ayat 1,
...
Pasal 4
Ayat 2 huruf a, b, dan d
...
Pasal 7
Ayat 1 huruf a, b dan c
...
Pasal 9
Ayat 1 dan 2
...
Pasal 35
Ayat 2 huruf a, b, c, d dan e
...
Pasal 36
Ayat 1,2, 3,4 dan 5
...
Dugaan Melanggar PKPU 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota .
Pasal 30
Ayat 3 huruf f dan l
...
Pasal 58
Ayat 1, 2, dan 3
...
Dugaan Melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
Pasal 6
Ayat 1
...
Pasal 6
Ayat 3 (huruf a,c,d dan f)
...
Pasal 9
Huruf a dan b
...
Pasal 13
Huruf a dan b
...
Menurut Teradu dugaan pelanggaran atas Pasal-pasal tersebut tidak terbukti
dengan alasan dalil tidak memiliki kekuatan pembuktian pokok pengaduan
Pengadu dan/atau Pelapor, menurut Teradu telah gugur berdasarkan Pasal 6
ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan penjelasannya.
e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penjelasannya yang menyatakan :
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah:...e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan, sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan : yang
dimaksud dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau
mendokumentasikan informasi publik dimaksud, Teradu menganggap pengaduan
a quo, dimana Pengadu dan/atau Pelapor memaparkan secara tidak konsisten
sifat perbuatan apakah dugaan melanggar [vide halam 1 dan 2 naskah pengaduan]
atau perbuatan yang bertentangan [vide halaman 6 naskah pengaduan] oleh
Teradu terhadap ketentuan/Pasal sebagai berikut :
Article Frasa Norma
UU Nomor 14 Tahun
2008 :
Pasal 4 (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini
Pasal 4 (2) huruf Setiap Orang berhak :
a,c,dan d a. Melihat dan mengetahui Informasi
Publik;
b. …
c. Mendapatkan salinan Informasi
publik melalui permohonan sesuai
dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. Menyebarluaskan Informasi Publik
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Pasal 7 (1),(2),(3), dan (1) Badan Publik wajib menyediakan,
(4) memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai
sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan
Informasi Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah.
(4) Badan publik wajib membuat
pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk
Article Frasa Norma
memenuhi hak setiap Orang atas
Informasi Publik.
Pasal 8 Kewajiban Badan Publik yang berkaitan
dengan kearsipan dan pendokumentasian
Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 22 (7) huruf a,c,d (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
dan e sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis
yang berisikan :
a. informasi yang diminta berada di
bawah penguasaannya ataupun
tidak;
b. …;
c. penerimaan atau penolakan
permintaan dengan alasan yang
tercantum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima
seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi
yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen
mengandung materi yang
dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, maka
informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan
dengan disertai alasan dan
materinya;
Pasal 22 (8) Badan publik yang bersangkutan dapat
memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan
secara tertulis.
PKPU Nomor 1 Tahun
2015 :
Pasal 2 huruf a, b, dan Asas layanan dan penyampaian Informasi
c Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah
:
a. Informasi publik bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi Publik;
b. Informasi publik harus dapat
diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat, tepat waktu,
biaya ringan, dan dengan cara
sederhana;
c. Informasi Publik yang dikecualikan
bersifat ketat, terbatas dan rahasia
sesuai dengan Undang-Undang,
kepatutan, dan kepentingan umum
serta didasarkan pada hasil Pengujian
Konsekuensi
Article Frasa Norma
Pasal 3 huruf a, d, e, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah :
dan f a. Menjamin setiap warga negara
Indonesia dapat mengakses Informasi
Publik di lingkungan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
b. …;
c. …;
d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
secara transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
e. Meningkatkan pengelolaan dan
layanan informasi di lingkungan KPU.
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota secara berkualitas;
f. Menjamin pelaksanaan layanan
informasi Publik di lingkungan KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
Pasal 4 (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi
Publik
Pasal 4 (2) huruf a, b, Setiap Orang berhak :
dan d a. Melihat dan mengetahui Informasi
yang dikuasai dan menjadi
kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. Mendapatkan salinan informasi yang
dikuasai yang dikuasai dan menjadi
kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
melalui permohonan;
c. …
d. Mengajukan permintaan Informasi
Publik disertai alasan kepada KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota
Pasal 7 (1) huruf a, b KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
dan c Kabupaten/Kota wajib :
a. Menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya
dalam bentuk format daftar Informasi
Publik kepada Pemohon Informasi
Publik atau Pengguna Informsi
Publik, selain Informasi yang
dikecualikan sesuai dengan
ketentuan;
b. Menyediakan Informasi Publik yang
akurat, benar dan tidak menyesatkan;
c. Membuat pertimbangan secara
tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang
atas Informasi Publik.
Pasal 9 (1) dan (2) (1) Komisi Pemilihan Umum wajib
menyediakan Informasi Publik yang
Article Frasa Norma
telah dikuasai dan didokumentasikan
(2) Informasi Publik yang telah dikuasai
dan didokumentasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikategorikan
menjadi informasi yang diumumkan
secara serta merta, Informasi yang
disediakan setiap saat, dan informasi
yang dikecualikan
Pasal 35 (2) huruf a, b, Apabila pemohon Informasi Publik meminta
c, d dan e salinan informasi Publik, PPID pada KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota wajib :
a. Memberikan akses kepada Pemohon
Informasi Publik untuk melihat
salinan Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai,
membaca dan/atau memeriksa
Informasi publik yang dimohon;
b. Memberikan salinan Informasi Publik
yang dimohon;
c. Memberikan alasan tertulis apabila
permohonan informasi di tolak;
d. Memberikan informasi tentang tata
cara mengajukan keberatan terhadap
penolakan pemberian Informas publik
beserta formulirnya;
e. Mendampingi pemohon apabila
diperlukan penggandaan salinan
Informasi Publik ke tempat
penggandaan dokumen.
Pasal 36 (1),(2),(3),(4) (1) PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP
dan (5) Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
wajib memberikan pemberitahuan
tertulis terhadap setiap permohonan
Informasi Publik
(2) Apabila Informasi Publik yang
dimohon baik sebagian atau
seluruhnya diberikan pada saat
permohonan dilakukan, PPID pada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota
memberitahukan secara tertulis pada
saat yang bersamaan dengan
informasi publik yang dimohon.
(3) Apabila Informasi Publik yang
dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya tidak pada saat
permohonan dilakukan, PPID pada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU
Kabupaten/Kota wajib
memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon Informasi Informasi
Publik.
(4) Apabila permohonan Informasi Publik
ditolak, PPID pada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota wajib
memberitahukan secara tertulis
Article Frasa Norma
kepada Permohonan Informasi Publik
(5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
disampaikan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.
PKPU Nomor 8 Tahun
2019 :
Pasal 30 (3) huruf f (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU
dan l Kabupaten/Kota wajib:
a. …
b. …
c. …
d. …
e. …
f. Mengelola, memelihara, dan
merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga
kearsipan kabupaten/kota
berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan Arsip
Nasional Republik Indonesia;
g. …
h. …
i. …
j. …
k. …
l. Melakukan pemutakhiran dan
pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan dengan
memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
m. …
Pasal 58 ayat (1), (2), (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU
dan (3) Kabupaten/Kota mengelola hubungan
dengan pemangku kepentingan,
dengan berpedoman pada prinsip
Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
(2) Pemangku kepentingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Pemilih;
b. Peserta Pemilu;
c. Organisasi kemasyarakatan;
d. Perguruan tinggi;
e. Media massa;
f. Bawaslu dan DKPP;
g. Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
h. DPR;
i. Kepolisian Republik Indonesia;
j. Tentara Nasional Indonesia;
Article Frasa Norma
k. Kejaksaan;
l. Lembaga Peradilan; dan/atau
m. Pihak lain yang diperlukan.
(3) Dalam melakukan kerjasama dengan
pemangku kepentingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menggunakan pronsip aksesibilitas,
transparan, akuntabilitas, dan
proporsional.
Peraturan DKPP Nomor
2 Tahun 2017 :
Pasal 6 (1) (1) Untuk menjaga integritas dan
profesionalitas, Penyelenggara Pemilu
wajib menerapkan prinsip
Penyelenggara Pemilu
Pasal 6 (3) huruf a,c,d (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu
dan f sebagaimana dimaksud ayat (1)
berpedoman pada prinsip :
a. berkepastian hukum maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. …
c. tertib maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan;
d. terbuka maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memberikan akses informasi yang
seluas luasnya kepada masyarakat sesuai
kaedah keterbukaan informasi publik;
e. …
f. profesional maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan
kewajiban dengan didukung keahlian
atas dasar pengetahuan, keterampilan,
dan wawasan luas;
Pasal 9 huruf a dan b Dalam melaksanakan prinsip jujur,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak :
a. Menyampaikan seluruh informasi
yang disampaikan kepada publik
dengan benar berdasarkan data
dan/atau fakta; dan
b. Memberitahu kepada publik mengenai
bagian tertentu dari informasi yang
belum sepenuhnya dapat
dipertanggungjawabkan berupa
informasi sementara.
Pasal 13 huruf a dan b Dalam melaksanakan prinsip terbuka,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan
Article Frasa Norma
bertindak :
a. Memberikan akses dan pelayanan
yang mudah kepada publik untuk
mendapatkan informasi dan data
yang berkaitan dengan keputusan
yang telah diambil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Menata data dan dokumen untuk
memberi pelayanan informasi publik
secara efektif.
tidak terbukti oleh sebab seluruh dalil yang dibuat Pengadu dan/atau Pelapor
atas peristiwa hukum/perbuatan hukum yang dilaporkan tidak dapat dibuktikan
yang disebabkan pokok pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor gugur berdasarkan
Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta
penjelasannya.
[2.7] PETITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara
pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.8] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat
bukti berupa T-1 s.d T-11, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. T-1 Surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA
LOTIM/2019;
2. T-2 Surat Undangan Rapat pleno KPU Kab Lombok Timur Nomor
213/PK.02.1-UND/5203/KPU-Kab/IX/2019;
3. T-3 Daftar Hadir Rapat pleno Tanggal 19-09-2019;
4. T-4 Berita Acara Rapat pleno Nomor 82.A/PK.01-BA/5203/KPU-
Kab/IX/2019 Tanggal 19-09-2019;
5. T-5 Surat Pemberitahuan Acara Konsolnas Tahun 2019;
6. T-6 Telaahan Tentang Pelayanan Informasi Terkait Dokumen Model C7...,
A.4-KPU dan A.5-KPU Pemilu Tahun 2019;
7. T-7 Surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA
LOTIM/2019 tanggal 5 November 2019;
8. T-8 Surat keluar KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 222/HM.03.2-
SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 7 November 2019;
9. T-9 Berita Acara Nomor 82.B/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal
7 Oktober 2019;
10. T-10 Bukti chat via Whatsapp dari LBH Lenka Lombok Timur terkait
penyampaian surat KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor
222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 7 November 2019
dalam bentuk screenshot WA yang menyatakan BAIK TRIMAKASI
11. T-11 Surat KPU RI Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019
[2.9] SAKSI PARA TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan
saksi,
1. HOLIS ISKANDAR (KASUBAG HUKUM KPU KAB. LOMBOK TIMUR)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
pada tanggal 19 September 2019, Saksi hadir Rapat Pleno dan dalam rapat tersebut
dibahas mengenai permintaan Pengadu terkait Data data perlu dipertimbangkan.
Saksi menjelaskan bahwa secara aturan dokumen yang diminta masih dalam kotak
suara dan tidak bisa dibuka kecuali ada kepentingan untuk pembuktian dalam
persidangan. Maka tidak serta dapat diberikan kepada Pengadu. Saksi menjelaskan
bahwa pada Rapat Pleno tersebut belum bisa memutuskan permintaan pengadu
karena masih perlu pencermatan dan telaah lebih lanjut. Surat dari Pengadu tidak
bertanggal maka meminta kepada Pengadu untuk hadir atas nama LBH Lenka
selain itu Posisi Pengadu tidak jelas karena bersurat menggunakan atas nama LBH
namun dalam aduan menggunakan atas nama pribadi. Saksi menjelaskan bahwa
pada tanggal 24 September 2019 hadir di kantor KPU Kabupaten Lombok Timur
dan menemui utusan LBH Lenka serta menyampaikan hasil Rapat Pleno tanggal 19
September 2019 untuk memperbaiki surat permintaan tersebut. Saksi menjelaskan
bahwa dalam jangka waktu 42 hari, tidak ada perbaikan surat dari Pengadu.
Pengadu kembali berkirim surat pada tanggal 5 November 2019 dan diterima KPU
Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 6 November 2019 yang bertujuan untuk
menagih permintaan atas surat nomor 46. Saksi menjelaskan bahwa permintaan
Pengadu terkait dokumen, kewenangan ada di KPU RI tidak serta merta ada di Arsip
KPU Kabupaten. Ada salinan yang bisa diarsipkan oleh KPU Kabupaten misalnya
dokumen yang ada diluar Kotak Suara maka PPID akan mempertimbangkan data
informasi yang dikecualikan atau tidak. Saksi menjelaskan bahwa pembukaan kota
suara dilakukan ada bulan Januari untuk keperluan Situng.
2. DEDI BIMARYANTO (STAF KPU KAB. LOMBOK TIMUR)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
Saksi yang menerima surat dari Pengadu pada tanggal 17 September 2019 dan
diatar langsung oleh Pengadu. Surat tersebut langsung diantar ke Bagian
persuratan untuk diregistrasi
[2.10] KESIMPULAN PARA TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan jawaban
bahwa:
1. TERADU I s/d TERADU VI sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan
semua proses tahapan pemilu tahun 2019, sesuai dengan ruang lingkup
kewenangan, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-Undangan serta telah melaksanakannya dengan berpedoman pada
azas-azas penyelenggaraan pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip dasar etika
dan perilaku Penyelenggara Pemilu. Hal itu dapat dibuktikan bahwa semua
Tahapan dilakukan secara Terbuka, selalu melibatkan Bawaslu dalam setiap
tahapan penyelenggaraan, telah memberi pelayanan yang sama dan setara pada
semua Peserta Pemilu.
Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019
di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 17 April 2019 secara serentak
di 3.839 TPS telah selesai dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar.
Dan jikapun terdapat keberatan saksi peserta pemilu tahun 2019 pada
masing-masing tingkatan (TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Lombok Timur),telah
diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan jadwal dan tahapan. Demikian pula
halnya pada Rapat pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara
pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada tingkat Provinsi NTB berjalan
aman, lancar, dan sukses tanpa ada keberatan dari saksi Peserta pemilu tahun
2019.
Tidak ada satupun keberatan atau permasalahan yang tidak terselesaikan
sesuai tingkatan masing-masing, sehingga keberatan atau permasalahan itu tidak
mengganggu tahapan berikutnya sampai tahapan pemilu tahun 2019 selesai
seluruhnya.
Di sisi lain, keterbukaan informasi publik yang disajikan oleh KPU
Kabupaten Lombok Timur dalam hal hasil penghitungan dan rekapitulasi suara
pemilu tahun 2019 telah diumumkan kepada publik sesuai jadwal dan
tahapannya.
Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lombok Timur mengalami
peningkatan apabila dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Dimana pada
tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,20% dan meningkat menjadi
sebesar 80,08% pada pemilu tahun 2019.Tingkat partisipasi pemilu tahun 2019
di Kabupaten Lombok Timur melampaui target partisipasi nasional 77,50%.
Kesuksesan pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur
berhasil membawa Lombok Timur keluar dari kategori Daerah paling rawan di
Indonesia sesuai Indeks Kerawanan Pemilu yang di release Bawaslu RI.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan membangun koordinasi
yang baik bersama seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini Pemda,TNI,
Polri, Bawaslu, Peserta pemilu, Media Massa, LSM dan Lembaga lainnya.
2. Bahwa terkait prosedur pelayanan informasi mengacu pada Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015, pelaksanaan PPID sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Adapun Tata cara pengajuan informasi publik di lingkungan KPU
Kabupaten Lombok Timur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID KPU
Kabupaten Lombok Timur (terlampir).
3. Terkait dengan surat Pengadu nomor : 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 yang
tidak bertanggal, dan kepastian pemohon informasi sebagai bagian LBH Lenka
Lombok Timur atau mengatasnamakan LBH Lenka Lombok Timur untuk
kepentingan pribadi, maka KPU Lombok Timur menganggap permintaan informasi
tersebut belum sempurna.Dan sesuai asas kehati-hatian maka KPU Lombok
Timur perlu memastikankedudukan pemohon informasi dimaksud.
Hal ini juga terbukti bahwa pada sidang tanggal 14 Mei 2020, Pengadu
tidak konsisten menyebutkan bertindak untuk siapa, karena pada pernyataan ada
bagian yang menyatakan mengatas namakan masyarakat, dan pada bagian lain
menyebut bertindak untuk LBH Lenka Lombok Timur. Hal tersebut bertentangan
dengan naskah Pengaduannya yang menyebutkan bahwa Pengadu adalah Sdr.
Ahmad Sofyansyahyang jikabertindak untuk masyarakat ataupun LBH Lenka
Lombok Timur, maka Pengadu harus bertindak untuk dan atas nama dengan
Surat Kuasa Khusus sebagai bukti bahwa Pengadu bertindak untuk Masyarakat
atau untuk LBH Lenka Lombok Timur.
Adapun terkait dengan penyampaian informasi dan pemenuhan asas
kehati-hatian, kami telah meminta kepada Pemohon informasi pada pertemuan
dengan utusan LBH Lenka Lombok Timur tanggal 24 September 2019.
Mengenai jawaban diberikan secara tidak tertulis atas surat nomor :
46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, karena Kasubag Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur memahami bahwa Informasi yang
disampaikan pada pertemuan tanggal 24 September 2019 merupakan jawaban
atas surat nomor : 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, dan
Kasubag Hukum menganggap bahwa informasi tersebut telah cukup dan diterima
oleh Pemohon informasi. Namun terhitung sejak tanggal 24 September 2019
sampai dengan tanggal 5 November 2019, Pihak LBH Lenka Lombok Timur tidak
pernah menghubungi dan/atau menindaklanjuti permintaan KPU Kabupaten
Lombok Timur untuk memperbaiki surat.
4. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Timur belum dapat memberikan data yang
diminta oleh Pemohon, karena dokumen tersebut masih berada dalam kotak
suara bersegel dan belum didokumentasikan oleh KPU Kabupaten Lombok
Timur.
Bahwa tujuan surat permohonan data untuk keperluan Call for Paper tidak
pernah disampaikan baik dalam surat pertama maupun surat kedua, melainkan
untuk keperluan kajian partisipasi pemilih di Kabupaten Lombok Timur. Kalau
benar tujuannya hanya untuk kajian partisipasi pemilih, maka tidak mesti
meminta model C.7, A.4 dan A.5melainkan cukup dengan dokumen hasil pemilu.
Dan oleh karena dokumen yang diminta masih berada dalam kotak suara
tersegel dan belum didokumentasikan,maka KPU Kabupaten Lombok Timur
memberikan data dan informasi hasil pemilu sesuai kebutuhan Pemohon
sebagaimana surat KPU Kabupaten Lombok Timur nomor : 222/HM.03.2-
SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 7 November 2019,namun Pemohon
informasi tidak pernah datang ke KPU Kabupaten Lombok Timur untuk
mengambil data dimaksud.
Sikap KPU Kabupaten Lombok Timur tersebut, didasarkan pada ketentuan
Pasal 1 ayat (7) PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, mengatur bahwa:
“Informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana ditetapkan
oleh penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan Perundang-undangan”.
Demikian pula ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun
2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Informasi pemilu terdiri atas :
a. Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana ditetapkan oleh
Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan perundang-undangan
b. Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan oleh
Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
Hasil pemilu dalam setiap tahapannya, KPU Kabupaten Lombok Timur sudah
mengumumkan secara terbuka sesuai jadwal yang ditetapkan baik ditempel pada
papan pengumuman, maupun media lain yang memungkinkan publik mengetahuinya.
[2.11] PIHAK TERKAIT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil PPID KPU Provinsi Nusa
Tenggara Barat Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa data atau
dokumen KPU Kabupaten lombok Timur belum dikuasai sepenuhnya karena masih
dalam kotak suara. Karena data yang diminta masih dalam kotak maka belum bisa di
komentasikan. Saksi menjelaskan bahwa sudah SOP untuk pelayanan informasi
Publik. Saksi menjelaskan bahwa Dokumen yang diminta belum dikuasai maka belum
bisa ditentukan termasuk dokumen yang dikecualikan atau tidak maka akan
dikonsultasikan dahulu ke KPU RI.
