III. DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan
Nomor 25/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang diregistrasi dengan Perkara
Nomor 14/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP pada 29 Juni 2015 menyampaikan aduan
tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Teradu I dan Teradu II mendatangi kediaman Ketua Partai yang dalam hal ini
sebagai Caleg, dan menyarankan untuk berbuat curang;
2. Teradu I menyuruh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan berinisial IM untuk menghubungi Ketua DPD
Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Humbang Hasundutan melalui
2
telepon seluler, dan mengajak bertemu di ruangannya bersama Teradu III, IV, dan
V, kemudian mengintervensi perihal laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP;
3. Teradu I mengangkat adik kandungnya atas nama Dedy Juan Randy Manalu
sebagai tenaga honorer di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, sementara yang
bersangkutan masih aktif sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Partai
Nasional Demokrat Kabupaten Humbang Hasundutan bidang Divisi Hukum,
Advokasi dan HAM.
4. Teradu I, III, IV, dan V diduga telah memalsukan rekapitulasi hasil perolehan
suara Caleg DPR. Terdapat perbedaan antara hasil rekapitulasi yang diserahkan
kepada Partai Politik dan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Para
Teradu diduga telah memalsukan tanda tangan saksi Partai Politik.
5. Teradu I diduga melanggar etika terkait penerimaan laporan dana kampanye
sebaimana diatur dalam PKPU dan dalam surat edaran KPU tentang tata cara
penerimaan laporan dana kampanye.
6. Teradu I diduga telah memalsukan ijasah pada saat mendaftar sebagai Anggota
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
PETITUM
[2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan
hal-hal sebagai berikut:
1. Menyatakan Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode etik.
2. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu. Apabila Majelis berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya.
[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional
Demokrat Nomor 750-SK/DPP-NasDem/IV/2014, Pengesahan
1. T-1 Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem
Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Periode
2013-2018, tertanggal 30 April 2014;
Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11.1/SE-Kebr./DPD-
2. T-2
Nasdem/HH/XI/2014, perihal Mohon Peninjauan dan
Evaluasi/Pernyataan Keberatan, tertanggal 14 November 2014;
Media online htpp://humbya.blogspot.com/2014/05/kpu-
3. T-3
humbahas-diduga, kamis, 08 Mei 2014;
4. T-4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari
3
Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Umum Anggota DPR Tahun 2014;
5. T-5 Fotokopi Media Koran.
Selain itu, Pengadu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rikardo Simamora,
dan Tata Lumban Gaol selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Partai
Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Bendahara DPD
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang telah didengar keterangannya di bawah
sumpah/janji pada persidangan tanggal 29 Juni 2015, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
Rikardo Simamora (Sekjend DPD Nasdem Kabupaten Humbang Hasundutan)
Pada tanggal 2 April 2014, sebelum pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif
Kabupaten Humbang Hasundutan, memang benar Teradu I dan II mendatangi rumah
Calon Anggota Legislatif Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Humbang
Hasundutan. Kebetulan malam itu saya ditelepon oleh Ketua Partai Nasdem. Pada
saat itu saya langsung menuju ke rumah Ketua Partai Nasdem. Saat itu Teradu I
menyarankan kepada Ketua Partai Nasdem yang juga sebagai Caleg untuk meminta
Partai-Partai lain agar memberikan perolehan suara kepada dirinya (Pengadu), hal
tersebut bertujuan agar Pengadu lolos dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten
Humbang Hasundutan. Teradu I juga berjanji mengamankan Caleg Partai Demokrat
yang lain dengan inisial MS, dan seolah-olah Ketua KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan sudah mengetahui Partai Nasdem hanya mendapatkan 1 kursi pada
Pemilihan Legislatif. Mengenai Iwan Manalu, Kebetulan saya adalah Sekjend DPD
Partai Demokrat, sehingga saya selalu berkomunikasi dengan Ketua Partai Nasional
Demokrat. Saat itu Iwan Manalu menelpon Ketua Partai Nasdem (Pengadu). Saya
bertanya kepada Ketua perihal siapa yang menelepon dirinya, kemudian Ketua KPU
menjawab “itu telepon dari Iwan Manalu” selebihnya saya meninggalkan rumah
Ketua, dan pulang ke rumah.
Pengangkatan Teradu II, Dedi Juan Manalu sebagai staf honorer di KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan. Sesuai dengan PKPU menentukan bahwa Penyelenggara
Pemilu tidak boleh aktif atau terlibat dalam kepengurusan partai, sementara Juan
Dedi Manalu masih aktif dalam ke pengurusan partai. Sampai dengan selesai
Pemilihan Legislatif 2014, Dedi Juan Manalu tidak pernah mengundurkan diri. Saya
adalah Sekjend dari Partai Nasdem, Saya tidak pernah menerima surat pengunduran
diri dari Dedi Juan Manalu. Apabila ada SK di luar SK dari kami, tertanggal 30 April
2014, sementara hal tersebut sudah melewati tahapan Pemilu. Jika Dedi Manalu
mengundurkan diri berdasarkan SK dari versi yang lain, maka Dedi Manalu sudah
melanggar aturan tata cara sebagai anggota dari Partai, karena sudah melewati
tahapan Pemilu.
4
Secara Nasional Partai Nasdem menyerahkan dana kampanye sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh KPU RI. Sebelum pemungutan suara kebetulan saya
mengundang semua Caleg dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada saat itu
saya mengundang untuk 5ating ke rumah Ketua Partai Nasdem, dan kebetulan saya
yang membuat daftar hadir pada saat itu. Saya menjelaskan perihal penyerahan dana
kampanye/DK 13, karena nanti kita sibuk untuk menggalang suara dari TPS maupun
KPPS, jadi saya minta kepada Para Caleg Nasdem Kabupaten Humbang Hasundutan
untuk melaporkan dana kampanye khususnya DK 13 langsung ke Sekretariat Partai
Nasional Demokrat Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampai dengan hari terakhir
penyerahan laporan dana kampanye, Marsono tidak pernah melaporkan dana
kampanye ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Secara keseluruhan dana
kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dilaporkan ke KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan, tetapi untuk DK13 penggunaan dana kampanye kita
tegaskan untuk dibuat oleh masing-masing Caleg. Pada tanggal 21 April 2014, saya
sebagai Saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) saat itu di KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan, saat penetapan Caleg terpilih, saya menolak untuk
menandatangani penetapan Caleg terpilih Marsono Simamora. Marsono tidak pernah
melapor ke kantor Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan tidak pernah
menghormati Partai Nasional Demokrat (Nasdem). SK dari Dedi Manalu adalah 30
April 2014, sedangkan saksi untuk penetapan Caleg terpilih adalah tanggal 21 April
2014 masih dari pihak kami yang di undang oleh KPU, dan saya sendiri yang 5ating
ke KPU Humbang Hasundutan.
Tata Lumban Gaol (Bendahara Partai Nasdem Kabupaten Humbang Hasundutan)
Menyampaikan bahwa perekrutan Dedi Juan Manalu di KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan bukan sebagai tenaga outsourcing melainkan sebagai tenaga honorer, hal
tersebut berdasarkan keterangan dari Kepala Sekretariat Humbang Hasundutan
melalui telepon.
Dedi Manalu meminta surat keterangan pengunduran dari Partai Politik kepada
Ketua Partai Nasdem Kabupaten Humbang Hasundutan, kebetulan saya sebagai
bendahara Partai Humbang Hasundutan. Ketika Dedi Manalu meminta surat
pengunduran diri di kantor Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Humbang
Hasundutan, Saya kebetulan di situ menyaksikan dia mengundurkan diri bukan
sebagai tenaga outsourcing, tetapi sebagai tenaga honorer di kantor KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan pada 29 Juni 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
Teradu I (Eviasi Manalu)
I. Perihal mendatangi rumah Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
5
Teradu I 6ating ke rumah Pengadu yang merupakan keluarga Teradu I dari marga
Manalu. Marga Manalu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dari pihak
Ibu Pengadu dengan keluarga dari ayah Teradu I. Pada saat itu Teradu I 6ating hanya
untuk berdiskusi kesiapan Pengadu untuk menjadi Caleg dari Partai Nasdem dalam
pemilihan tanggal 9 April 2014. Teradu I 6ating ke rumah Pengadu atas permohonan
Pengadu sendiri yang meminta kepada Teradu I untuk 6ating ke rumah dan
berdiskusi mengenai kesiapan dalam mengikuti pertarungan di Pemilu Legislatif 9
April 2014 yang lalu, melalui Para Tetua atau Sesepuh marga Manalu. Tidak benar
Teradu I menyarankan berbuat curang, Teradu I 6ating hanya sebatas diskusi sesuai
dengan permintaan dari Pengadu.
Kesimpulan: Teradu I 6ating ke rumah Pengadu berdasarkan pertimbangan
kekeluargaan yang dimintakan oleh Pengadu melalui Para orang tua sesepuh marga
Manalu, hanya sebatas diskusi kekeluargaan.
II. Perihal Mengintervensi laporan Pengadu ke Polres, LSM, Bawaslu, dan DKPP
Pada tanggal 14 Juni 2014, seorang PNS yang berinisial IM 6ating ke kantor KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan untuk bertemu Teradu I, III, IV dan V dalam
rangka menyampaikan proposal penyelenggaraan dana Pesta Jubelium 50 tahun
GKPI wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian IM menanyakan terkait
permasalahan laporan dana kampanye terhadap salah satu Caleg terpilih dari Partai
Nasdem daerah pemilihan I Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah masuk ke
Polres Kabupaten Humbang Hasundutan. Teradu I menjelaskan terkait kedudukan
Caleg terpilih Partai Nasdem tersebut sesuai dengan peraturan KPU tentang laporan
dana kampanye Partai. Dalam hal ini hubungan antara Pengadu, IM, dan Teradu I
adalah masih se-Marga. IM berniat menjadi mediator antara Teradu I dan Pengadu.
Teradu I ingin menjelaskan isi Peraturan KPU tentang laporan dana Kampanye dan
sanksi apabila ada Partai Politik tidak menyampaikan laporan dana Kampanye. IM
menelepon Pengadu agar 6ating ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan,
setelah Pengadu 6ating ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Teradu I
menjelaskan kepada Pengadu tentang Peraturan KPU tentang laporan dana
Kampanye. Tidak benar Teradu I mengintervensi tentang laporan dana Kampanye, hal
ini juga disaksikan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu James
Hutasoit, Leonard Pasaribu, dan Deliani Saragih.
Kesimpulan : Tidak benar delik aduan Pengadu dan Para Teradu tidak pernah
menghalangi Pengadu, untuk melakukan pengaduan ke pihak manapun.
III. Perihal pengangkatan Dedy Juan Randy Manalu sebagai Tenaga Honorer di
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pada bulan Januari 2014, melalui Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Teradu I mengetahui ada penerimaan tenaga outsourcing di Kantor KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Teradu I meminta kepada Dedy Juan
Randy Manalu yang saat itu menganggur untuk melamar menjadi tenaga outsourcing
6
di Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Mengenai Sumber Daya Manusia,
administratisi dan keuangan sepenuhnya adalah tugas pokok dan wewenang Kepala
Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga Teradu I tidak
mengetahui dan tidak ikut campur persoalan penerimaan tenaga outsourcing maupun
persoalan kesekretariatan di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Hingga akhirnya
Pengadu memuat berita di media massa mengenai keterlibatan Dedy Juan Randy
Manalu sebagai pengurus Partai Nasional Demokrat Kabupaten Humbang
Hasundutan, dalam hal ini merupakan Anggota dari Pengadu di Partai Nasional
Demokrat. Teradu I tidak mengetahui bahwa adiknya adalah pengurus di Partai
Nasional Demokrat.
Kesimpulan: Teradu tidak pernah mencampuri persoalan kesekretariatan KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pemenuhan sumber daya manusia maupun
tenaga pendukung lainnya, sehingga tuduhan Pengadu tidak tepat.
IV. Perihal dugaan memalsukan hasil perolehan suara DPR, sehingga terdapat
perbedaan antara hasil rekapitulasi yang diserahkan kepada Partai Politik ke
KPU dan MK.
Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan diadakan
tanggal 21 April 2014 dan selesai jam 19.00 WIB, ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Para Saksi Partai Politik.
1. Pada tanggal 21 April 2014, jam 21.00 WIB, Teradu I bersama salah satu Anggota
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Deliani Saragih berangkat ke
Medan untuk menghadiri rekapitulasi di tingkat Provinsi, karena yang diundang
Divisi Teknis dan Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pada keesokan hari, 22 April 2014 diadakan rekapitulasi tingkat Provinsi, pada
saat Kabupaten Humbang Hasundutan, yang Teradu I beserta Anggota wakili akan
maju untuk membacakan hasil rekapitulasi Kabupaten Humbang Hasundutan,
ternyata rekapitulasi pada data pemilih berbeda dengan yang ada di aplikasi KPU
Pusat. Hal ini disebabkan data pemilih yang ada di Model DB-1 Kabupaten
Humbang Hasundutan tidak sama dengan data pemilih yang ada di Pusat yaitu
Sidalih, sehingga Teradu I bersama salah satu Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Divisi Teknis dan Anggota Panwaslu Kabupaten Humbang
Hasundutan atas nama Nelson Simamora ikut hadir saat rekapitulasi di Provinsi,
melakukan pertemuan dan perbaikan. Rekapitulasi Kabupaten Humbang
Hasundutan ditunda dan dilanjutkan besok hari, yaitu tanggal 23 April 2014,
sehingga KPU Kabupaten Humbang Hasundutan harus melakukan perbaikan
kembali. Setelah dilakukan perbaikan ternyata tidak ada yang berbeda.
3. Tanggal 3 April 2014, Teradu I meminta staf KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan mengoreksi kembali DB-1 dengan yang ada di aplikasi, sehingga
ditemukan perbedaan data. Adanya beberapa kesalahan penempatan oleh PPK
dan PPS terhadap jumlah data pemilih setelah dikoreksi dengan data pembanding
7
data Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan. Perbedaan penempatan data
pemilih antara lain yaitu pemilih yang menggunakan A5 dengan yang
menggunakan KTP (DPKTB), setelah melakukan perbaikan, maka hasilnya
dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan diterima
oleh 8ating.
4. DB-1 hasil perbaikan ditandatangani Teradu I dan Deliani Saragih. Teradu I
memanggil Leonard Pasaribu hadir pada malam itu untuk mengantarkan formulir
C1. Malam itu Leonard Pasaribu memanggil James Hutasoit yang sedang berada di
Medan melalui telepon seluler untuk 8ating ke hotel Grand Angkasa tempat
dilaksanakan rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara tersebut. Mengenai
Kosmas Manalu sebagai Divisi Hukum KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
yang sudah meninggalkan Humbang Hasundutan dan pulang ke rumah di Medan,
juga ikut diundang dalam acara rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara, namun
Kosmas Manalu tidak hadir mulai dari awal hingga akhir rekapitulasi tingkat
Provinsi Sumatera Utara. Teradu I sudah menghubungi Kosmas Manalu melalui
telepon seluler untuk hadir membahas permasalahan Formulir DB-1, serta
menandatangani Berita Acara rekapitulasi.
5. Mengenai PHPU di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
melampirkan bukti Formulir C-1 dan Formulir D karena pada saat itu gugatan di
Mahkamah Konstitusi terdapat di 4 (empat) TPS.
Kesimpulan: Tidak benar pengaduan Pengadu mengenai pemalsuan tanda tangan.
Teradu I tidak pernah memalsukan hasil rekapitulasi perolehan suara Caleg DPR
karena pada waktu perbaikan yang dilakukan hanya perbaikan data pemilih
bukan perolehan suara Caleg DPR seperti yang dilaporkan ke KPU, DKPP, Polres
dan MK.
Teradu III (Deliani Br. Saragih)
I. Perihal dugaan memalsukan hasil perolehan suara DPR, sehingga terdapat
perbedaan hasil rekapitulasi yang diserahkan ke Partai Politik dengan yang
diserahkan ke KPU dan Mahkamah Konstitusi.
1. Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan
diadakan tanggal 21 April 2014, mulai jam 10.00 WIB dan selesai jam 19.00 WIB,
dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, PPK,
Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan, PPL, Saksi Partai Politik, Muspida,
diikuti oleh pihak keamanan, dan media.
2. Pembacaan rekapitulasi suara dibacakan dan dapat diterima oleh semua yang
hadir. Setelah acara penandatanganan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan, Saksi Partai Politik, dan Pembagian salinan berkas,
Sekretariat memberikan undangan untuk menghadiri rekapitulasi perolehan suara
di tingkat Provinsi. Adapun acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 sampai
dengan 24 April 2014, yang diundang yaitu Ketua Divisi Teknis, Divisi Hukum.
8
Pada jam 21.00 WIB, Ketua dan Anggota KPU berangkat ke Medan dengan dikawal
oleh pihak keamanan.
3. Rekapitulasi di tingkat Provinsi diadakan pada tanggal 22 April 2014 di hotel
Grand Angkasa. Ketika rekapitulasi DB-1 Kabupaten Humbang Hasundutan
dimasukkan ke dalam 9sistem ternyata rekap tersebut tidak diterima, karena data
pemilih yang ada di Model DB-1 tidak sama dengan data yang ada di Pusat yaitu
Sidalih, sehingga kami diminta untuk melakukan perbaikan dan rekapitulasi
ditunda besok hari.
4. Pada waktu perbaikan, hadir Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan yang
diwakili Nelson Simamora. Ternyata tidak ditemukan hasil perbaikan, maka pada
saat itu diminta kepada Sekretariat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk
membantu mencari letak kesalahan tersebut.
5. Tanggal 23 April 2014, jam 19.00 WIB Sekretariat Kabupaten menemukan letak
kesalahan. Kesalahan terletak pada penginputan data pemilih, kemudian
dilakukan perbaikan data pemilih yang ada dengan menggunakan A5 dan KTP
(DKPKTB). Tidak ada perubahan perolehan suara Partai Politik.
6. Pada Jam 23.00 WIB Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat giliran
membacakan rekapitulasi dan diterima oleh 9ating. Setelah DB-1 perbaikan
dibacakan, semua yang hadir menerima rekapitulasi Humbang Hasundutan
termasuk Para Saksi Partai Politik tidak ada yang keberatan.
Kesimpulan : Tidak benar delik aduan Pengadu. Tidak pernah ada pemalsuan hasil
rekapitulasi perolehan suara Calon Legislatif DPR, karena perbaikan dilakukan hanya
pada data pemilih, dan tidak ada perbedaan hasil rekap perolehan suara yang
diserahkan kepada Partai Politik dan yang dilaporkan ke KPU dan Mahkamah
Konstitusi.
II. Perihal dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi Partai Politik.
1. Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan
diadakan tanggal 21 April 2014, mulai jam 10.00 WIB dan selesai jam 19.00 WIB,
dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, PPK,
Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan, PPL, Saksi Partai Politik, Muspida,
diikuti oleh pihak keamanan, dan media.
2. Rekapitulasi perolehan suara dibacakan dan dapat diterima oleh semua pihak
yang hadir, setelah penandatanganan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan, serta Partai Politik. Salinan berkas dibagikan kepada
pihak yang berkepentingan.
3. Rekapitulasi di tingkat Provinsi diadakan pada tanggal 22 April 2014 di hotel
Grand Angkasa. Ketika rekapitulasi Formulir DB-1 Kabupaten Humbang
Hasundutan dimasukkan ke dalam 9ating ternyata rekap tersebut tidak diterima,
karena data pemilih yang ada di Pusat yaitu Sidalih, sehingga disuruh melakukan
perbaikan sehingga rekapitulasi ditunda besok hari.
9
4. Setelah dilakukan perbaikan dengan data yang dikirim oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan, maka data Formulir DB-1 Kabupaten
Humbang Hasundutan diprint di Medan melalui email Teradu I. Pengiriman ini
dilakukan pada 23 juni 2014 jam 19.00 WIB.
5. Pada 23 April 2014, Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat giliran untuk
membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. Teradu I
membacakan hasil rekapitulasi yang sudah diperbaiki, setelah selesai dibacakan
rekap Formulir DB-1 Kabupaten Humbang Hasundutan diterima dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan,
kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara bersama dengan rekap Formulir DB-
1 yang salah dan tidak ada penandatanganan oleh saksi Partai Politik.
6. Salah seorang staf KPU Provinsi mengatakan bahwa ada berkas Formulir DB-1
yang harus diberikan ke Provinsi selain di kotak, kemudian Teradu I memprint lagi
dan ditandatangani oleh Anggota KPU yang hadir. Tidak ada Saksi Partai Politik di
tingkat Kabupaten yang menandatangani, karena hal ini sudah diterima Saksi
Partai Politik di tingkat Provinsi.
Kesimpulan: tidak benar delik aduan Pengadu. Tidak pernah ada pemalsuan tanda
tangan Saksi Partai Politik.
III. Mengintervensi perihal laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP
1. Pada tanggal 14 Juni 2014, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial IM
10ating ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk bertemu Teradu
I, III, IV, dan V dalam rangka menyampaikan proposal penyelenggaraan dana
Pesta Jubelium 50 tahun wilayah GKPI di wilayah Humbang Hasundutan.
2. IM terlihat menelepon seseorang yang kami tidak tahu siapa yang ditelepon,
kemudian muncul Pengadu kebetulan se-Marga dengan Teradu I dan IM, sehingga
tidak timbul kecurigaan maksud dan tujuan dipanggilnya Pengadu.
3. Antara Teradu I, Pengadu, dan IM tidak menceritakan mengenai rencana
pengaduan ke BAWASLU, LSM, dan lain-lain. Tidak pernah mengintervensi
laporan Pengadu.
Kesimpulan : Tidak benar delik aduan pelapor dan tidak pernah menghalangi
Pengadu untuk melakukan pengaduan kepada pihak tertentu.
Teradu IV (Leonard Pasaribu)
I. Mengintervensi perihal laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP
1. Pada tanggal 14 Juni 2014, IM yang merupakan oknum PNS di Pemkab Humbang
Hasundutan 10ating ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam
rangka penggalangan dana Jubelium 50 tahun GKPI dan bertemu dengan Anggota
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Tiba-Tiba Pengadu datang ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada
saat itu bertemu dengan Teradu I, II, III, IV dan tidak pernah membicarakan
masalah laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP.
10
3. Teradu IV tidak pernah mengintervensi laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP.
II. Perihal dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi Partai Politik.
1. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Pemilu Legislatif di tingkat
Kabupaten Humbang Hasundutan, dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan pada 21 April 2014, yang dihadiri oleh seluruh Anggota
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan disaksikan oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan, Unsur Muspida
dan Saksi Partai Politik.
2. Setelah rekapitulasi seluruh Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
menandatangani Formulir DB dan DB-1 Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil
Perolehan Suara.
3. Hasil Rekapitulasi perolehan suara dalam Formulir DB-1 ditandatangani oleh
saksi Partai Politik.
4. Rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh Ketua KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan dan Divisi Teknis. Mengenai tanda tangan saksi
Partai Politik pada Formulir DB-1 DPR yang diduga palsu oleh Pengadu, Teradu IV
tidak mengetahui, karena pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat
Provinsi Teradu IV tidak diundang.
Teradu V (James Hutasoit)
I. Mengintervensi perihal laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP.
1. Pada 14 Juni 2014, IM merupakan oknum PNS di Pemkab Humbang Hasundutan
datang ke kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka
penggalangan dana Jubileum 50 tahun GKPI dan bertemu dengan Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Pengadu datang ke kantor KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan, dan bertemu Para Teradu. Teradu V tidak
pernah mengintervensi laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP.
2. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di
tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, dilaksanakan di kantor KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan dan disaksikan oleh Panita Pengawas Pemilu
Kabupaten Humbang Hasundutan, Unsur Muspida dan Saksi Partai Paserta
Pemilu. Setelah rekapitulasi seluruh Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan menandatangani hasil perolehan suara dalam Formulir DB-1
ditandatangani oleh Para Saksi Partai Politik, serta Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh Ketua KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan dan Divisi Teknis. Mengenai dugaan pemalsuan
tanda tangan Saksi Partai Politik pada Formulir DB-1 DPR, Teradu V tidak
mengetahui. Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Teradu V tidak di undang.
Teradu VI (Greis Simamora)
11
Menyatakan bahwa Teradu VI tidak terkait dalam pokok pengaduan Pengadu.
[2.5] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal
sebagai berikut:
1. Menolak semua pengaduan Pengadu secara keseluruhan.
2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu secara keseluruhan.
3. Jika majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
[2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu mengajukan bukti-
bukti/keterangan yakni sebagai berikut :
NO BUKTI KETERANGAN
1. T-1 Fotokopi Form DB-1 DPR;
2. T-2 Fotokopi ucapan terimakasih, Nomor 021/PAN-Jubileum/GKPI/2014;
3. T-3 Fotokopi Formulir DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
4. T-4 Fotokopi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan
Se Kabupaten Humbang Hasundutan (Rekap di Tingkat Kabupaten);
5. T-5 Fotokopi Surat Pernyataan Marsono Simamora terkait penyerahan
dana Kampanye;
6. T-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor 07/Kpts/KPU/002.434857/2014
Tentang Penunjukan Tenaga Outsourcing/Tenaga
Administrasi/Operator/Tenaga IT Untuk Pemilihan Umum Legislatif,
Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Putaran I dan Putaran II
Tahun 2014 Di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 10
Januari 2014.
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Para Saksi, yaitu Nelson
Simamora dan Hendri W Pasaribu selaku Panwaslu Kabupaten Humbang
Hasundutan, Iwan Manalu selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kosmas Manalu selaku Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara pada
tanggal 29 Juni 2015 dan 10 Juli 2015, sebagai berikut:
Nelson Simamora
Panwaslu yang lama sudah dibubarkan (Panwas baru dilantik), merupakan mantan
Panwaslu, pokok pengaduan 1,2,3, Saya tidak memahami, Saya hanya memahami
12
pokok pengaduan 4. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada
21 April 2014, Ketua didampingi oleh 4 anggota KPU, disaksikan oleh PPK, Saksi
Partai, Panwaslu. Setelah rekap selesai, sertifikat rekapitulasi dibacakan oleh Ketua
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan tidak ada yang keberatan dari Saksi
Partai Politik.
Pada rekapitulasi di tingkat Provinsi 22-24 April, Teradu I dan Teradu III, ketika
memasukkan data rekapitulasi ke dalam sistem saat di Provinsi ditolak karena tidak
sesuai, kemudian Teradu melalui inisiatif bersama anggota yang hadir melakukan
perbaikan. Setelah mengetahui ditolak, Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan
diwakili Nelson Simamora, mengawasi dengan penuh ketelitian, mengawasi perbaikan
data, dari perbaikan tersebut didapat poin, kesalahan rekap diakibatkan oleh human
error (operator komputer) mempunyai catatan mana saja yang diperiksa dan hasil
tidak signifikan, data perbaikan tidak merubah hasil, perbaikan hanya terjadi
perbedaan 70 suara. Ketika tiba dalam pembacaan hasil perolehan suara dalam tiap
kecamatan, pembacaan hasil perolehan suara kemudian diterima dan ditetapkan
sebagai data akhir di Provinsi. Panwas Hasundutan murni hanya melakukan
pengawasan rekap. Kesalahan pada saat rekap di Kabupaten adalah murni (human
error). Perbaikan merupakan inisiatif ketua KPU Humbang Hasundutan. Apabila kita
catat kesalahan pada saat rekapitulasi di Provinsi. DPT dari perbaikan Kabupaten
dan Provinsi tidak ada perbedaan, DPTB bertambah hanya 1 suara, artinya di
kabupaten lebih sedikit, selisih hanya 1. DPK (Daftar Pemilih Khusus) Perbaikan di
tingkat Provinsi lebih besar dari pada di Kabupaten sebesar 70. DPKTB tidak ada
perbedaan. Kesalahan data hanya di data pemilih, tidak terdapat pada perolehan
suara. Tidak mengetahui mengapa salinan tersebut tidak diberikan kepada Partai
Politik.
Hendri W Pasaribu
Saya tidak mengetahui tentang pokok permasalahan 1,2,3,. Kebetulan pada hari
penyampaian batas waktu penyerahan laporan dana Kampanye oleh Partai Politik
kepada KPU, pada waktu itu kami datang jam 14.00 WIB. Sesuai dengan amanah
tugas kami, meskipun pengawasan seharusnya dilakukan mulai jam 08.00 WIB,
tetapi karena ada rapat internal Panwas, maka kami menugaskan staf ke sana.
Kebetulan pada hari terakhir penyerahan laporan dana kampanye, jam 14.00 WIB
kami perhatikan partai politik sudah menyerahkan dana kampanyenya. Di sana kami
temukan terkait Marsono Simamora dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
memberikan laporan dana kampanye tersendiri di luar dari Partai Politik. Begitu
menemukan hal itu kami langsung menanyakan pada Anggota KPU atas nama
Kosmas Manalu. Beliau menjelaskan bahwa laporan tersebut dalam dokumen milik
Partai politik. Saya memastikan hal tersebut dengan surat pernyataan yang sudah
dibuat tidak boleh dicantumkan atau dicampurkan dengan dokumen Partai Nasdem.
Sesuai dengan PKPU, Caleg Harus menyampaikan laporan dana kampanye melalui
13
Partai Politik, tidak boleh langsung ke KPU. Berdasarkan inisiatif Kosmas Manalu,
saat itu bertepatan dengan Kepala Sekretaris memanggil Grace sebagai staf penerima
laporan Dana Kampanye Parpol. Saya pastikan yang menerima laporan itu dalah
Grace, dan setelah saya tanyakan hal tersebut adalah saran dari Kosmas Manalu.
Sepanjang yang saya ketahui, agar tidak melanggar norma-norma yang ada di PKPU,
maka saya pastikan laporan Dana kampanye milik Marsono Simamora tidak
dicantumkan dalam dokumen milik Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Selebihnya
kami tidak mengetahui apakah laporan dana kampanye milik Marsono Simamora
dicantumkan atau tidak pada saat diserahkan ke Kantor akuntan publik. Tanggapan
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan terkait laporan Dana Kampanye Caleg
Marsono Simamora, Kosmas Manalu selaku Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan mengatakan bahwa hal itu tidak masalah, selama tidak dicantumkan
dalam dokumen Partai Nasdem. Ketika saya menanyakan ke MS, dia mengatakan
bahwa sudah diserahkan ke Partai Nasdem, tetapi setelah mengecek ke Kantor KPU
tidak dicantumkan laporan dana kampanye MS. Saya juga mengatakan kepada MS,
apabila hal tersebut benar, silakan anda buat surat pernyataan di atas materai.
Partai politik sudah menyerahkan semua laporan dana Kampanye. Ada Caleg
(Marsono Simamora) yang menyampaikan dana parpol di luar partai, tetapi tidak
dimasukkan ke KPU.
Iwan Manalu
Memang betul pertemuan itu sekitar 14 Juni 2014, Pada saat itu saya mengantarkan
proposal kepada teman se Gereja dengan saya yaitu Anggota KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan atas nama Leonard Pasaribu. Pada saat mengantarkan
proposal saya juga berjumpa dengan 3 (tiga) Anggota KPU yang lain, yaitu Eviasi
Manalu, James Hutasoit, dan Deliani Saragih. Saat itu saya mendengar Para Anggota
KPU sedang berdiskusi mengenai laporan dana kampanye Teradu. Sebelumnya
memang saya sudah mendengar langsung dari abang saya yaitu Posma Otto Manalu.
Beliau mengajukan permasalahan Dana Kampanye DK 13 ke Polres Humbang
Hasundutan, karena inisiatif saya sendiri karena perasaan emosional terhadap abang
saya yaitu teradu dan mempunyai hubungan darah dengan Ketua KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan, saya berinisiatif memfasilitasi mereka berdua, karena saya
terpanggil se-Marga dengan Pengadu, dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan
di antara mereka. Sebelumnya saya memanggil Pengadu, Saya mengatakan kepada 4
(empat) Anggota KPU Kabupaten Humbahas “boleh atau tidak saya memanggil abang
saya untuk datang, agar bapak/ibu bisa menjelaskan apa pengertian laporan dana
kampanye itu?” atas persetujuan mereka, mereka menjawab “ya tidak apa-apa
silakan berdiskusi di sini” kemudian saya menelepon Pengadu. Pengadu datang ke
kantor KPU, kemudian 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan menjelaskan mengenai pengertian laporan dana kampanye yang
dipermasalahkan dan dilaporan ke Polres Humbang Hasundutan. Saya bekerja di
kantor Pelayanan Ijin Terpadu, Saya tinggalkan proposal tersebut kepada Leonard
14
Pasaribu waktu di kantor KPU, karena Leonard Pasaribu mengatakan “akan saya
berikan di Gereja”. Mengenai apakah proposal itu dapat diberikan di luar kantor atau
tidak, hal tersebut di luar kehendak saya. Saya tidak mengetahui mengenai ijasah
palsu.
Saya sadar saat berperan sebagai mediasi, saya adalah Anggota Pegawai Negeri Sipil
yang harus bersikap netral terhadap penyelenggaraan Pemilu, tetapi bukan karena
sengaja pada waktu itu, saya hanya mengantarkan proposal ke KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan, kebetulan pada waktu itu saya mendengar mereka
membicarakan permasalahan laporan dana kampanye Formulir DK-13, kemudian
timbul inisiatif memfasilitasi Teradu I dan Pengadu.
Saya merasa emosi, kemudian terpancing dan terjebak oleh pembicaraan Pengadu
ditelepon mengenai perihal permintaan uang, tetapi saya tidak pernah menerima
uang dari Pengadu. Saya tidak pernah menawarkan sesuatu atau mengajak bertemu
Pengadu agar lolos menjadi Calon Legislatif Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kosmas Manalu
Memang benar pernyataan dari Teradu I mengenai laporan dana kampanye Partai
Nasional Demokrat. Kebetulan saya yang berada di kantor bersama dengan Sekretaris
menerima Formulir DK-13 dari Caleg Marsono Simamora, pada saat itu tanggal 24
April 2014, jadi masih belum terlambat.
Ada tanda terima Marsono Simamora terkait penyerahan laporan dana kampanye
kepada pengurus Partai Nasional Demokrat. Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi
saya tidak hadir, karena saya berada di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk
menerima laporan dana kampanye, kebetulan saya sendirian Anggota KPU yang ada
di kantor KPU Kabupaten.
[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu KPU
Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2015, sebagai berikut:
KPU Provinsi Sumatera Utara
Sesuai dengan kewenangan KPU Provinsi pada tanggal 11 Juni 2015 menerima
laporan LSM KOMPPTRAS dengan surat Nomor 107/B/DPP LSM-
KOMPPTRAS/VI/2015. LSM KOMPPTRAS telah melakukan investigasi ke UMSU dan
DIKTI. Berdasarkan laporan investigasi, adanya penggunaan ijasah palsu, KPU
Sumatera Utara melakukan klarifikasi dengan memanggil yang bersangkutan yaitu
Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, panggilan pertama disampaikan pada
tanggal 8 Juni 2015, surat panggilan nomor 1089/UND/VI/2015, tetapi tidak dihadiri
oleh Teradu I. Pada tanggal 15 Juni 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara
menyampaikan surat panggilan ke 2 (dua) nomor 1139/UND/2015 kepada Teradu I,
dan dihadiri oleh Teradu I, kemudian Teradu I mengatakan bahwa ijasah tersebut
15
diterima dari seseorang. Berdasarkan hasil klarifikasi Teradu I, kemudian KPU
Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Pada tanggal 2 Juli 2015 KPU
Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan disambut oleh
Dekan FKIP Bapak Elfrianto SPd. M.Pd dan Wakil Dekan I FKIP Ibu Dra. Hj. Syamsu
Yurnita, M.Pd. di dalam pertemuan tersebut pihak Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU) menyatakan bahwa Sdr. Eviasi Manalu tidak terdaftar pada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
dan ijasah yang digunakan oleh Eviasi Manalu tersebut adalah palsu yang tertuang
dalam surat mereka nomor.2852/II.3-AU/UMSU-02/F/2015 tanggal 01 Juli 2015.
Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera
Utara melakukan rapat pleno pada tanggal 2 Juli 2015 dan sepakat untuk
melaporkan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan ke DKPP untuk
mendapatkan kepastian hukum yang tertuang dalam Berita Acara nomor
1285/BA/VII/2015.
IV. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU
[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu
akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:
Kewenangan DKPP
[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota
PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota
Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu
Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu
Luar Negeri”.
Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
16
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar
kode etik.
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.
[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk
memutus pengaduan a quo;
Kedudukan Hukum Pengadu
[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal
3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau
laporan dan/atau rekomendasi DPR:
Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim
kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu
kepada DKPP”.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih”.
Kedudukan Pengadu
[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan
terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Para
Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4
ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat
mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu sebagai
peserta dalam pemilu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
pengaduan a quo;
[3.1.5] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a
quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.
PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para
Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik
17
Penyelenggara Pemilu. Teradu I dan Teradu II mendatangi rumah kediaman Ketua
DPD Partai Nasdem sebagai Caleg DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan
menyarankan untuk berbuat curang. Teradu I meminta seorang oknum Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Pemkab Humbang Hasundutan berinisial IM menghubungi Ketua
DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Humbang Hasundutan melalui
telepon seluler untuk bertemu di ruangannya bersama Teradu III, IV, dan V. Para
Teradu mengintervensi laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP. Teradu I mengangkat
adik kandungnya yaitu Teradu II atas nama Dedy Juan Randy Manalu sebagai tenaga
honorer di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, sementara yang bersangkutan
masih aktif sebagai Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Humbang Hasundutan
di bidang Divisi Hukum, Advokasi dan HAM. Teradu I, III, IV, dan V diduga telah
memalsukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Caleg DPR yang
diindikasikan oleh adanya perbedaan antara hasil rekapitulasi yang diserahkan
kepada Partai Politik dan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Para Teradu
diduga telah memalsukan tanda tangan saksi Partai Politik. Teradu I diduga
melanggar PKPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu Anggota serta surat edaran KPU tentang tata cara penerimaan laporan
dana kampanye. Teradu I diduga telah memalsukan ijasah pada saat mendaftar
sebagai Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu, Teradu I
menjelaskan bahwa kedatangan Teradu ke rumah Pengadu hanya untuk berdiskusi
mengenai kesiapan Pengadu sebagai Caleg dari Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif
9 April 2014 di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedatangan Teradu I merupakan
permintaan Pengadu melalui Para Tetua atau Sesepuh marga Manalu yang
disampaikan kepada Teradu I. Tidak benar Teradu I menyarankan untuk berbuat
curang. Pada 14 Juni 2014, PNS yang berinisial IM datang ke kantor KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan untuk bertemu Teradu I, III, IV dan V dalam rangka
menyampaikan proposal penyelenggaraan dana Pesta Jubelium 50 tahun GKPI. IM
menanyakan permasalahan laporan dana kampanye yang dilaporkan Pengadu ke
Polres Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap salah satu Caleg terpilih dari
Partai Nasdem daerah pemilihan I Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Teradu
I. Teradu I menjelaskan kedudukan Caleg terpilih Partai Nasdem tersebut sudah
sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilu. Teradu I menjelaskan bahwa IM berniat
menjembatani Teradu I dengan Pengadu dalam penyelesaian masalah mengingat
Teradu I, IM, dan Pengadu adalah satu Marga. Berdasarkan hal tersebut IM
menelepon Pengadu agar datang ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
Setelah Pengadu datang ke Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Teradu I
menjelaskan kepada Pengadu tentang Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dan sanksi apabila ada Partai
Politik tidak menyampaikan laporan dana Kampanye. Tidak benar Teradu I
18
mengintervensi laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP terkait laporan dana kampanye.
Hal ini disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan lainnya yaitu
James Hutasoit, Leonard Pasaribu, dan Deliani Saragih. Rekapitulasi perolehan suara
di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan diadakan pada 21 April 2014 dan selesai
jam 19.00 WIB, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan, serta Para Saksi Partai Politik. Pada 22 April 2014, Teradu I dan Teradu
III berada di Medan untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat Provinsi. Ketika Teradu I
membacakan hasil rekapitulasi Kabupaten Humbang Hasundutan, ternyata data
pemilih yang ada di Model DB-1 tidak sama dengan data pemilih yang ada di Pusat
yaitu Sidalih. Rekapitulasi Kabupaten Humbang Hasundutan ditunda untuk
dilakukan perbaikan. Teradu I dan Teradu III melakukan perbaikan, dengan
pengawasan Anggota Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Nelson
Simamora. Teradu I meminta staf KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengoreksi
kembali Model DB-1 sesuai dengan yang ada di aplikasi. Timbulnya perbedaan data
disebabkan oleh PPS dan PPK salah dalam menempatkan data pemilih yang
menggunakan Model A5 dengan data pengguna KTP (DPKTB). Setelah dilakukan
perbaikan Ketua KPU membacakan kembali hasil perbaikan data dan diterima oleh
sistem. Hasil perbaikan data pemilih tidak mengubah perolehan suara. Model DB-1
hasil perbaikan ditandatangani Teradu I dan Teradu III. Teradu IV ikut hadir malam
itu yang kebetulan datang mengantarkan Formulir C1. Teradu I dan Teradu IV
berusaha menghubungi Kosmas Manalu selaku Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan dari divisi hukum yang sedang berada di Medan untuk membahas
masalah Fomulir DB-1 tetapi tidak tersambung. Sebagai anggota KPU sepatutnya
Kosmas Manalu hadir dalam acara rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara,
tetapi sejak awal hingga pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
KPU Kabupaten Hubang Sundutan pada 23 April 2014 tidak hadir. Terkait PHPU di
Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melampirkan bukti
Formulir C-1 dan Formulir D pada 4 TPS yang diperselisihkan. Tidak benar Teradu I,
III, IV, dan V memalsukan tanda tangan Saksi Partai Politik dan hasil rekapitulasi
perolehan suara Caleg DPR. Terkait pokok aduan intervensi laporan LSM ke Bawslu
dan DKPP, pemalsuan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan
pemalsuan tanda tangan saksi partai politik, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
memberikan jawaban dan penjelasan yang sama dengan Teradu I. Kecuali Teradu V
menjelaskan bahwa yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera
Utara adalah Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Divisi Hukum dan Divisi
Teknis. Teradu V tidak mengetahui dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi Partai
Politik pada form DB-1 DPR, karena saat rekapitulasi di tingkat Provinsi dirinya tidak
termasuk peserta yang diundang. Teradu VI menyatakan bahwa dirinya tidak terkait
dengan pokok pengaduan Pengadu.
19
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I bahwa pada bulan Januari 2014,
melalui Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Teradu I
mengetahui ada penerimaan tenaga outsourcing di Kantor KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan. Teradu I meminta kepada Dedy Juan Randy Manalu yang saat itu
menganggur untuk melamar menjadi tenaga outsourcing di Kantor KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan. Masuknya Dedy Juan Randy Manalu sebagai tenaga
outsourcing sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang Kepala Sekretariat KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas SDM,
administratif, dan keuangan. Teradu I mengaku tidak mengetahui jika adiknya (Dedy
Juan Randy Manalu) adalah pengurus di Partai Nasional Demokrat Kabupaten
Humbang Hasundutan, hingga muncul dalam pemberitaan media massa. Teradu I
menjelaskan bahwa pada tahun 2001 dirinya pernah mendaftar di Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara tetapi tidak menyelesaikan kuliah, hal tersebut
dikarenakan Teradu I pindah ke Humbang Hasundutan pada tahun 2005. Pada
Tahun 2007 akhir, teman Teradu I menanyakan mengenai kuliah Teradu I yang tidak
selesai. Menurut penjelasan Teman Teradu I, ada dosen di Kopertis berinisial WT yang
bisa membantu Teradu I memperoleh ijasah tanpa harus mengikuti proses kuliah dan
skripsi. Teradu I memperoleh Ijasah yang diduga palsu pada bulan Februari 2008,
karena temannya meyakinkan bahwa Ijasah tersebut aman. Teradu I merasa dirinya
pernah kuliah di UMSU, dan sesuai penjelasan dari temannya, saat itu ada istilah
pembersihan kampus. Teradu I mengakui bahwa ijasah yang didapatkan tidak
melalui prosedur yang benar.
[4.4] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen, saksi serta fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP perpendapat bahwa pertemuan Teradu I
dengan Pengadu sebagai Caleg Anggota DPDR di kediamannya dalam masa tahapan
penyelenggaraan pemilu legislatif merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan
menurut etika. Terlebih pertemuan a quo, bertujuan membahas kepentingan Pengadu
sebagai caleg yang memiliki kepentingan langsung dengan fungsi, tugas, dan
wewenang jabatan Teradu I sebagai Ketua maupun anggota KPU. Tindakan Teradu I
sungguh bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan
DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
tidak mampu menjaga batas-batas toleransi konflik kepentingan yang dapat
memperburuk citra dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Rangkaian perbuatan konflik kepentingan yang dilakukan Teradu I termasuk
menyuruh Teradu II Dedy Juan Randy Manalu melamar sebagai tenaga outsourcing di
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diketahui sebagai Pengurus DPD Partai
Nasional Demokrat, sekalipun kemudian Teradu I memerintahkan mengundurkan diri
dari pengurus partai. Semestinya Teradu I mengetahui dan memahami substansi
PKPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi, KPU Kabupaten
dan Kota yang secara prinsipil menghendaki penyelengara pemilu termasuk staf
20
bukan merupakan partisan atau anggota partai politik. Hal itu dimaksudkan untuk
menjaga kemandirian penyelenggara pemilu. Kedudukan Teradu II sebagai staf KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan yang terbukti sebagai anggota dan pengurus
partai politik yang belum cukup 5 (lima) tahun mengundurkan diri, seharusnya tidak
diterima sebagai staf KPU. Perbuatan Teradu I menggunakan ijazah palsu dalam
mengikuti seleksi anggota KPU merupakan salah satu rangkaian perbuatan yang
tidak dapat dibenarkan menurut etika dan secara mendasar melanggar asas
kejujuran sebagai prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap
penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu I mencantumkan ijazah palsu tidak saja
melanggar Pasal 2 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
juncto Pasal 4 huruf b juncto Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP
Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu tetapi
melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
berbunyi, “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat
itu dapat menimbulkan kerugian”. Pertemuan Teradu I, Teradu III, Teradu IV, Teradu
V dengan Pengadu di Kantor KPU Humbang Hasundutan yang difasilitasi Iwan
Manalu dengan maksud mendamaikan di antara mereka terkait laporan Pengadu ke
Polres Humbang Hasundutan mengenai penerimaan laporan dana kampanye Caleg
Marsono Simamora serta mencegah laporan LSM ke Bawaslu dan DKPP, menurut
DKPP, sepatutnya tidak perlu dilakukan oleh Para Teradu jika yakin akan kebenaran
atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya. Tindakan Para Teradu mencegah laporan dan/atau pengaduan yang
dilakukan oleh Pengadu dan meminta menyelesaikan secara internal menimbulkan
kecurigaan adanya kesalahan yang berusaha dikompromikan dan ditutupi oleh Para
Teradu I, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Perbuatan demikian secara etik
bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas yang diatur dalam
Pasal 5 huruf g dan I juncto Pasal 21 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP
Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya
pokok aduan Pengadu terhadap Teradu VI, Pengadu sama sekali tidak menyebutkan
bentuk dan jenis perbuatan pelanggaran kode etik, cara perbuatan dilakukan, waktu
dan tempat perbuatan dilakukan, dokumen maupun keterangan saksi pendukung,
sehingga terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik;
[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi
dalam putusan ini.
MEMUTUSKAN
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama
Eviasi Manalu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu III, Teradu IV, dan Teradu
V atas nama Deliana Br. Saragih, Leonard Pasaribu, S.Pd, dan James Hutasoit
selaku Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, terhitung sejak
dibacakannya Putusan ini;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Greis Simamora selaku Staf
Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, terhitung sejak dibacakannya
Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk
menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi
pelaksanaan Putusan ini.
Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,
selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina
Singka Subekti, MSi., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas,
S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., pada hari Senin tanggal Tiga Belas Juli tahun
Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli tahun Dua Ribu Lima
Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr.
Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan
22
Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu.
KETUA
Ttd
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
ANGGOTA
Ttd Ttd
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
Ttd Ttd
Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
Ttd Ttd
Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H.
Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan
yang sama bunyinya.
SEKRETARIS PERSIDANGAN
Dr. Osbin Samosir, M.Si
23
