III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya
menguraikan sebagai berikut:
[2.1] Para Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 23 Januari 2019 menyampaikan
aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai
berikut:
1. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023 mengeluarkan
Pengumuman Nomor : 02/Timsel/Sumut II/VI/2018 Tentang Pendaftaran
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara II
Periode 2018-2023 tertanggal 29 Juni 2018 yang mengundang Warga
Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Sumut II Yaitu Kota Sibolga,
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang
Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023
2. Bahwa Pengadu I dan Pengadu II adalah Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah, Pengadu III Calon Anggota KPU Kabupaten Toba
Samosir dan Pengadu IV, Pengadu V serta Pengadu VI calon Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara II Periode
2018-2023,
3. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023 yang diketuai oleh
Hendra Harahap dan sekretaris Janpatar Simamora mengeluarkan
beberapa pengumuman tentang jadwal dan peserta yang lolos untuk
tahapan berikutnya dimana semua tahpan tersebut telah diikuti para
pelapor dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahapan seleksi administrasi dimana pada tahapan tersebut
ditetapkan beberapa peserta yang lolos untuk mengikuti tahapan
berikutnya tanpa disertai dengan nilai sebagai dasar penetapan.
b. Tahapan ujian tertulis dengan metode Computer Assisted Tes (CAT)
dimana para pelapor dinyatakan berhak mengikuti tahapan
selanjutnya dengan rincian nilai dan peringkat yang akan ditampilkan
pelapor dalam bagian surat aduan ini.
c. Tahapan tes Psikologi, dimana para Pengadu ditetapkan untuk
mengikuti tahapan selanjutnya dengan tetap tidak melampirkan nilai
namun berdasarkan urutan abjad permulaan nama peserta ujian.
d. Tahapan Tes Kesehatan, telah diikuti para Pengadu dan ditetapkan
untuk mengikuti tahapan selanjutnya tetapi tidak juga disertai dengan
nilai sebagai dasar penentuan dan penetapan.
e. Tahapan wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi, juga telah
diikuti para Pengadu dan dinyatakan untuk mengikuti Tahapan Fit
and Proper Test yang dilaksanakan oleh KPU RI. Tahapan wawancara
ini adalah tahapan terakhir yang menjadi kewenangan atau tugas Tim
Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
Sumatera Utara II Periode 2018-2023 namun penilaian atas hasil
tersebut juga tidak diumumkan serta rekapitulasi nilai secara
keseluruhan juga tidak ditampilkan atau diumumkan.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera
Utara dan Lampiran Daftar Nama Untuk Mengikuti Uji Kelayakan dan
kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode
2018-2023. inti surat surat tersebut mendelegasikan wewenang kepada
KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Uji Kelayakan dan
Kepatutan, dimana lampiran surat tersebut memuat daftar nama untuk
mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan
Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari Tim Seleksi.
5. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
(KPU RI) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal, 3 Oktober 2018,
Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-202, KPU RI meminta KPU
Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Uji kelayakan dan Kepatutan
dengan melakukan:
a. Verifikasi terhadap nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara yang akan mengikuti Uji kelayakan dan
Kepatutan untuk memastikan bukan anggota partai Politik dan
Pengurus Partai Politik serta bukan tim kampanye Pemilihan kepala
daerah, melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem
Informasi Partai Politik (Sipol) serta Sumber data lainnya
b. Membagi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam 3 (tiga)
panel masing-masing panel terdiri dari 2 (dua) orang anggota KPU
Provinsi
c. Mengisi Form Penilaian dan Form Rekapitulasi hasil seleksi
d. KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan Supervisi dan Monitoring
pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan
e. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutuan serta Rekapitulasi hasil tahapan
seleksi dalam bentuk hardcopy dan softcopy, data rekaman suara,
video, foto, serta notulensi disampaikan kepada KPU dalam kondisi
tertutup paling lambat 9 Oktober 2018.
6. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
(KPU RI) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018
Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-2023. Berdasarkan surat
tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan
Surat Nomor 1294/SDM.12.3/12/Sek-Prov/X/2018 tertanggal, 5 Oktober
2018 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan kepatutan Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.
7. Bahwa hasil Hasil Uji kelayakan dan Kepatutan serta Rekapitulasi hasil
tahapan seleksi dalam bentuk hardcopy dan softcopy, data rekaman
suara, video, foto, serta notulensi disampaikan kepada KPU dalam kondisi
tertutup paling lambat 9 Oktober 2018 mempunyai rentang waktu yang
cukup lama sampai keluarnya Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Pengumuman Nomor 1322/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018 Tentang
Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023 tertanggal 24 Oktober 2018. Rentang waktu tersebut
memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pendekatan
kepada teradu II sebagai Korwil Sumatera Utara atau sebaliknya sehingga
dalam penetapannya tidak berdasarkan pada hasil Nilai Tes yang
sebenarnya dan merugikan para Pengadu.
8. Bahwa sesuai dengan surat Pendelegasian KPU RI ke KPU Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal, 3
Oktober 2018, Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-2023
tersebut, maka KPU RI seyogianya menetapkan anggota KPU
Kabupaten/Kota masing-masing Pengadu berdasarkan hasil Uji Kelayakan
dan Kepatutan yang disampaikan KPU Provinsi Sumatera Utara kepada
KPU RI, karena KPU RI tidak pernah melakukan tatap muka dan Uji
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Kelayakan terhadap Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara.
9. Bahwa dalam mengadakan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diatur tentang proses hingga
penetapan terpilihnya annggota KPU Provinsi maupun KPU
Kabupaten/Kota dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.
10. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun
2018 mengatur asas Pelaksanaan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/ Kota yakni; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib
penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
akuntabilitas, efisien dan efektifitas dan dalam Lampiran Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-
Kpt/05/KPU/II/2018 mengharuskan adanya penilaian baik dalam angka
maupun dalam bentuk ceklist.
11. Bahwa dari keseluruhan tahapan tersebut, nilai yang ditampilkan sebagai
dasar penentuan dan penetapan hanya pada tahapan ujian Computer
Assisted Test (CAT).
Tabel Hasil Seleksi di Tim Seleksi dan Uji Kelayakan dan
Kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hasil Tes dan Peringkat
Rekapitula Uji
Psi Ke Wa
Adm Tertu si Hasil Kelayak
No Nama ko seh wa
inist lis Tes an dan
log ata nca
rasi (CAT) (TimseL0 Kepatut
i n ra
an
1. Halomoan Freddy
? 1 ? ? ? 1 ?
L. Tobing
2. Fahri Zulamin
? 9 ? ? ? 5 ?
Rambe, SH
3. Jonas Bernard ? 18 ? ? ? 6 ?
Pasaribu
4. Yudi Arisandi ? 25 ? ? ? 10 ?
Nasution
Tabel Hasil Seleksi di Tim Seleksi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon
Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir.
Hasil Tes dan Peringkat
Rekapitula Uji
Ad Psi Wa si Hasil Kelaya
Tertu Kes
No Nama min ko wa Tes kan
lis ehat
istr log nca (TimseL0 dan
(CAT) an
asi i ra Kepatu
tan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
1. Henri Marudin H.
? 13 ? ? ? 9 ?
Pardosi
2. Sahat Sibarani ? 5 ? ? ? 2 ?
3. Rantu Pasaribu ? 24 ? ? ? 7 ?
4. Charles Pangaribuan ? 11 ? ? ? 3 ?
5. Sugar Fernando
? 8 ? ? ? 4 ?
Sibarani
6. Jonny Harahap ? 9 ? ? ? 1 ?
7. Denni Hutagaol ? 22 ? ? ? 10 ?
8. Ali Imramsyah
? 25 ? ? ? 8 ?
Harahap
9. Benard Budiarti
? 16 ? ? ? 6 ?
Tampubolon
10. Sanni J. Togatorop ? 3 ? ? ? 5 ?
Tabel Hasil Seleksi di Tim Seleksi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
Hasil Tes dan Peringkat
Rekapitula Uji
Ad PS Wa
Tertu Kes si Hasil Kelayaka
No Nama min ik wa
lis ehat Tes n dan
istr olo nca
(CAT) an (Timsel) Kepatuta
asi gi ra
n
1. Binsar Pardamean
? 1 ? ? ? 1 ?
Sihombing
2. Sutomo Voker ? 10 ? ? ? 9 ?
Tamba
3. Ramses Simamora ? 5 ? ? ? 5 ?
4. Enixon P. Pasaribu ? 13 ? ? ? 7 ?
5. Belta Sihite ? 18 ? ? ? 10 ?
6. Leonard Pasaribu ? 8 ? ? ? 4 ?
7. Hotlider JS ? 9 ? ? ? 3 ?
Hutagalung
8. Bosfer T Rikardo
? 15 ? ? ? 6 ?
Nababan
9. Tagor Simanullang ? 14 ? ? ? 8 ?
10. Marusaha
? 2 ? ? ? 2 ?
Lumbantoruan
12. Bahwa para Pengadu telah mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan
benar namun tidak terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten masing-
masing maka Pengadu telah menyurati dan menghubungi Tim Seleksi
Wilayah II, KPU Provinsi Sumatera Utara dan juga KPU RI untuk meminta
nilai dan rekapitulasi nilai masing-masing Pengadu.
13. Bahwa atas surat dan komunikasi yang telah dilakukan oleh beberapa
Pengadu memperoleh jawaban dari:
a. Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah II Sumatera Utara
menyampaikan bahwa berkas dan nilai yang diperoleh para peserta
sudah diserahkan kepada KPU RI dan tidak ada pertinggal berkas di
Timsel tersebut.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
b. KPU Provinsi Sumatera Utara atas surat para Pengadu menyampaikan
bahwa dokumen dan nilai serta rekapitulasi telah diserahkan kepada
KPU RI.
c. KPU RI atas surat para Pelapor tidak memberikan balasan hingga
surat aduan ini dibuat.
14. Bahwa Pengumuman dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota
masing-masing Pelapor dilakukan tanpa didasarkan penilaian dari setiap
tahapan dan mengarah pada lobi-lobi komunikasi serta berbau gratifikasi.
Hal tersebut santer terdengar dan berseliweran tetapi tidak dapat
disebutkan Pengadu karena keterbatasan akses teknologi, menghindari
sikap takabur dan fitnah serta merupakan momentum ranah aparat
penegak hukum umum.
15. Bahwa Pengumuman dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota
masing-masing Pengadu tidak berdasarkan nilai setiap tahapan karena
adanya beberapa fakta dan kejadian sebagai berikut:
Kabupaten Tapanuli Tengah
a. Bahwa Salah Satu Anggota KPU Tapanuli Tengah atas nama Yudi
Arisandi Nasution tidak pernah sebagai penyelenggara pemilu dan
hasil Tes Tertulis dengan Metode CAT menempati Peringkat ke-25 dan
hasil rekapitulasi dari Tim Seleksi yang disampaikan ke KPU RI
menempati Peringkat ke-10, tetapi dalam penetapannya menjadi
Peringkat ke-3 (tiga) sebagai anggota KPU Tapanuli Tengah terpilih
Periode 2018-2023.
b. Bahwa Salah Satu Anggota KPU Tapanuli Tengah atas nama Jonas
Bernard Pasaribu hasil Tes Tertulis dengan Metode CAT menempati
Peringkat 18 dan hasil rekapitulasi dari Tim Seleksi yang disampaikan
ke KPU RI menempati Peringkat 6 naik menjadi Peringkat 2, dan
bersangkutan juga belum pernah sebagai penyelenggara Pemilu di
KPU dan jajarannya.
c. Bahwa Pengadu I hasil pengumuman ujian CAT berada di Peringkat 1
(satu) dan hasil rekapitulasi dari Tim Seleksi yang disampaikan ke
KPU RI menempati Peringkat 1(satu) tetapi dalam penetapan KPU
terpilih menjadi peringkat 6 (enam)
d. Bahwa Pengadu I telah berpengalaman selama 6,5 (enam setengah)
tahun sebagai anggota dan ketua KPU Tapanuli Tengah.
e. Bahwa Pengadu I Sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai catatan
latar belakang yang baik hal ini dibuktikan dengan tidak pernah
dilaporkan ke DKPP, Bawaslu ataupun Panwaslih.
f. Bahwa Pengadu I Tidak pernah terlibat money politic, pelanggaran
pemilu ataupun Pidana.
g. Bahwa Pengadu I sebagai ketua KPU Tapanuli Tengah Periode 2013-
2018, telah terbukti Mampu memimpin Penyelenggaraan Pemilu di
Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Berjalan dengan Baik dan
kondusif.
Kabupaten Toba Samosir
a. Bahwa diantara yang ditetapkan menjadi anggota KPU Kabupaten
Toba Samosir ada dua orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA).
b. Bahwa Pengadu III menghubungi Batara Manurung dan Hj. Ira Wirtati
Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yang melakukan Uji Kelayakan
dan Kepatutan setelah keluarnya Pengumuman KPU RI tentang
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023,
dalam percakapan melalui telepon, Batara Manurung menyatakan
“Bahwa Nilai Ibu cukup tinggi, Bahwa nilai itu langsung di sampaikan
ke KPU RI, bahwa nilai ibu sangat Bagus, kemungkinan dugaan saya
karena si-abang (Suami Pengadu III) adalah calon legislatif”, demikian
juga Hj. Ira Wirtati menyatakan “Bukan karena ibu bodoh, dugaan
saya karena suami ibu calan legislatif”.
c. Bahwa pada saat uji kelayakan dan kepatutan Pengadu III, telah
melakukan klarifikasi terkait suami Pengadu III yang menjadi Caleg,
Pengadu III sebagai Calon anggota KPU Kabupaten Toba Samosir telah
memberitakan/mengekspos di media cetak/koran bahwa suami
pengadu III atas nama Herbet Sibarani adalah Calon Legislatif/DPRD
Kabupaten Toba Samosir dari Partai Kebangkitan Bangsa dan apabila
pengadu III terpilih akan tetap menjaga netralitas dan menjalankan
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Bahwa atas jawaban Pengadu IV Batara Manurung Angggota KPU
Provinsi Sumatera Utara yang melakukan uji kelayakan menyatakan,
“Bahwa tindakan Ibu cukup pas dan, masalah integritas tidak saya
tanya lagi karena integritas ibu sudah saya anggap tinggi, karena dari
riwayat hidup ibu saya lihat sering jadi pemimpin dan pernah menjadi
kepala asrama SMU Unggulan Yaitu SMU Plus Balige yang banyak
mendidik siswa berprestasi”.
Kabupaten Humbang Hasundutan
a. Bahwa Pengadu IV mendapat informasi dari Kosmas Manalu Ketua
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2008-2013 dan
Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2013-2018,
menyatakan bahwa pada tanggal, 23 Oktober 2018, Teradu I Ibu Evi
Novida Ginting Manik datang ke Medan bertemu dengan 4 (empat)
Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan salah satunya Batara
Manurung dan melakukan pertemuan tertutup. Teradu I kembali ke
Jakarta pada pagi hari tanggal, 24 Oktober 2018 dan sore pada hari
yang sama tanggal 24 Oktober 2018 dikeluarkan Pengumuman KPU
RI tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode
2018-2023.
b. Bahwa Pengadu V kuat menduga pada saat kedatangan Teradu I ke
Medan dan melakukan pertemuan, disitulah diatur, ditetapkan dan
diputuskan nama-nama anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi
Suamtera Utara dengan mengabaikan hasil Seleksi dan penentuan
dan Penetapan KPU kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diduga
dilakukan berdasarkan suka dan tidak suka sesuai dengan pesanan
dan akses komunikasi yang ada pada link/jaringan yang sudah
dibangun Teradu I.
c. Bahwa kepada Pengadu IV, ketika mengikuti Tes Kesehatan di RSU
Adam Malik Medan pada pemeriksaan mata bertanya kepada Binsar
Pardamean Sihombing kenapa agak lama diperiksa. Atas pertanyaan
tersebut, Binsar Pardamean Sihombing menyampaikan bahwa dia
rabun mata parsial.
d. Bahwa Pengadu V, Hotlider JS Hutagalung adalah anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan Pakkat pada Pemilukada Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pakkat pada Pemilu Legislatif
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
dan Presiden Tahun 2014, anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Pakkat pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Ketua Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan Pakkat pada Pemilukada Gubenur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Ketua Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pakkat pada Pemilu 2019.
e. Bahwa Pengadu VI atas nama Marusaha Lumbantoruan adalah
anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang
Hasundutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sumatera Utara periode 2008-2013, dan anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2015-
2020.
f. Bahwa Pengadu VI, Marusaha Lumbantoruan pada proses uji
kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan Yulhasni dan Batara
Manurung masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Sumatera Utara berjalan dengan baik dan Lancar, Bahwa Penguji
menanyakan terkait dua calon dari Partai Golongan Karya pada saat
Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015, yang pada
saat itu Pengadu adalah anggota Panwaslih Kabupaten Humbang
Hasundutan, dan pengadu menjelaskan duduk persoalan dan
mengklarifikasi tentang persoalan dua calon dari Partai Golongan
Karya.
g. Bahwa Pengadu VI, Marusaha Lumbantoruan sebagai salah satu
Anggota Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, mendapat
penghargaan nominasi 5 nasional penyelesaian sengketa terbaik pada
saat Bawaslu Award tahun 2016 di Jakarta.
h. Bahwa Pengadu VI selama menjadi Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan tidak pernah mendapat
sanksi dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan DKPP RI.
i. Bahwa salah satu peserta, Tagor Simanullang sejak Mei 2010 s/d Mei
2018 menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan dan sudah mengetahui banyak tentang kinerja KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan.
j. Bahwa Tagor Simanullang selama tenggang waktu Mei 2010 s/d Mei
2018 sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dapat
membantu dan memfasilitasi tugas-tugas KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan baik sehingga penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilukada di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat berjalan
dengan sukses.
16. Selain fakta tersebut di atas bahwa terdapat petunjuk adanya kecurangan,
pengaturan dan permainan pihak-pihak yang berkepentingan yakni bahwa
Pengadu pernah dihubungi Jhonsar Lumbantoruan (Caleg DPR RI Dapil
Sumut II Partai Solidaritas Indonesia). Dalam komunikasi tersebut
disampaikan bahwa Pengadu IV dapat direkomendasikan dan diusung
untuk ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
dengan komitmen mendukung Binsar Pardamean Sihombing sebagai
ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun atas hal tersebut
Pengadu IV menyampaikan tidak dapat bersepakat dengan komitmen
tersebut. Atas hal tersebut Pengadu IV juga pernah dihubungi oleh Parles
Sianturi (calon Anggota KPU Kabupaten Simalungun), namun Pengadu IV
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tetap tidak dapat menyanggupi komitmen tersebut. Setelah Pengumuman
dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih di Sumatera Utara,
entah kebetulan atau tidak bahwa Binsar Pardamean Sihombing terpilih
dan ditetapkan sebagai Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2018-2023.
17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, pada penjelasan Umum Paragrap 2 (dua)
berbunyi “Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan
sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan
Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan
Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat
terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas”
18. Bahwa pada paragraf 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang
Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi “Sifat mandiri
menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan
umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Bahwa berdasarkan poin
tersebut KPU RI tidak dapat di interpensi kepentingan pihak-pihak
tertentu dan menetapkannya berdasarkan hasil rekapitulasi nilai tes
calon Anggota KPU Kabupaten Para teradu periode 2018-2023.
19. Bahwa pada paragraf 4 (empat) Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang
Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi “disamping itu
wilayah negara Indonesia yang nusantara serta memiliki kompleksitas
nasional menuntut Penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional dan
memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, Bahwa proses
seleksi yang dilakukan KPU RI untuk menetapkan KPU kabupaten para
pengadu harus berdasarkan kepada rekapitulasi nilai tes, sehingga terpilih
Penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional dan memiliki kredibilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan.
20. Bahwa pada paragraf 5 (lima) Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang
Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi “untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, maka diperlukan penyelenggaraan seleksi calon
Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara obyektif dan
akuntabel, bahwa berdasarkan paragrap 5 (lima) tersebut, maka KPU RI
dalam menetapkan calon anggota KPU Kabupaten para pengadu harus
obyektif dan akuntabel berdasarkan hasil rekapitulasi nilai tes calon
anggota KPU Kabupaten para pengadu.
21. Bahwa pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota seharusnya
dilaksanakan secara profesioanal, netral, punya integritas dan sehat
sebagaimana diungkapkan ketua KPU RI yang dimuat Harian Kompas
Online senin, 29 Mei 2017 Pukul 22.07 WIB, berjudul, KPU RI; Hasil
Pemilu bergantung pada Rekrutmen Penyelenggara Pemilu.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
22. “Ada calon yang memenuhi syarat tetapi tidak dimasukkan, terjadi
kezaliman ini, dia masukkan yang tidak memenuhi syarat, pasti tidak kita
pilih” sebagaimana di ungkapkan komisioner KPU RI Pramono Ubaid
Tanthowi yang dimuat Tribunnew.com, Rabu,10 Oktober 2017/22 Pukul.
01.00 WIB. berjudul, “KPU RI mengaku Transparan Seleksi Calon
Komisioner KPU Jabar”.
23. Berdasarkan uraian di atas bahwa telah nyata dan terjadi penyimpangan
serta pelanggaran terhadap asas pedoman dalam pelaksanaan seleksi
yang dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yakni;
1. Huruf a tentang asas mandiri.
Bahwa para Teradu tidak mandiri baik secara sendiri maupun secara
bersama-sama dalam penentuan dan penetapan anggota KPU
Kabupaten/Kota hingga tidak terpilihnya para Pengadu sebagai anggota
KPU Kabupaten/Kota masing-masing Pengadu. Ketidakmandirian
tersebut terlihat adanya campur tangan pihak dari luar Komisi
Pemilihan Umum yang telah disebutkan dalam bagian atas surat
aduan/laporan ini.
2. Huruf b tentang asas jujur.
Bahwa para Teradu tidak jujur dalam penentuan dan penetapan
anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pengadu yang terlihat dari
pengabaian serta tidak menunjukkan perolehan nilai untuk penentuan
dan penetapan anggota KPU Kabupaten masing-masing Pengadu.
Teradu II tidak menampilkan dan menunjukkan kebenaran atau yang
seharusnya tentang nilai, kompetensi serta rekapitulasi nilai dalam
seleksi tersebut.
3. Huruf c tentang asas adil.
Bahwa para Teradu tidak adil dalam penentuan dan penetapan anggota
KPU di Kabupaten masing-masing Pengadu yakni tidak adanya
perlakuan sesuai atau berdasarkan kemampuan para Pengadu. Teradu
II tidak adil yang didasarkan dan makna keadilan yaitu memberikan
hak-hak setiap masing-masing subjek hukum dalam hal ini teradu II
tidak memberikan hak para Pengadu yang diperoleh berdasarkan
proses seleksi yang dinilai dan direkapitulasi dari Timsel dan KPU
Provinsi Sumatera Utara.
4. Huruf g tentang asas keterbukaan.
Bahwa para Teradu tidak terbuka dalam penentuan dan penetapan
anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pengadu dimana hasil
maupun rekapitulasi nilai yang diminta para Pengadu melalui surat
tidak dibalas dan tidak ada jawaban. Teradu I oleh karena
kedudukannya tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban atau
informasi atas permintaan para Pengadu yang telah mengirimkan surat.
5. Huruf h tentang asas proporsionalitas.
Bahwa para Teradu tidak proporsionalitas dalam penentuan dan
penetapan anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pengadu yakni
pengabaian nilai sebagai dasar penetapan dan penentuan anggota KPU
Kabupaten di masing-masing Pengadu. Teradu II tidak proporsional
dalam menyusun dan membuat laporan karena kedudukannya sebagai
korwil. Ketidakproporsionalitas tersebut yakni keadaan yang tidak
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
sesuai antara standar nilai atau ukuran dengan pengumuman atau
penetapan anggota KPU Kabupaten masing-masing Pengadu.
6. Huruf i tentang asas akuntabilitas.
Bahwa para Teradu tidak akuntabel dalam penentuan dan penetapan
anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pengadu yang terlihat dari
ketidakmauan membalas surat para Pengadu tentang nilai sebagai
dasar audit, penjelasan hingga pemahaman atas keputusan yang telah
ditetapkan. Teradu I dan Teradu II baik secara sendiri ataupun
bersama-sama dalam menjalankan tugasnya tidak akuntabel, hal
tersebut terlihat ketidakmauan menunjukkan hasil nilai tes dan
rekapitulasi nilai tes yang diperoleh para Pengadu.
7. Bahwa teradu I dan Teradu II melakukan kesewenang-wenangan/tidak
cermat/tidak profesional dalam melakukan penetapan anggota KPU
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang mengabaikan hasil
Tes/Hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi Sumatera Utara II dan
Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara
8. Bahwa diduga Teradu I sebagai Ketua KPU RI menerima secara mutlak
daftar nama-nama Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara yang diajukan Teradu II yang juga sebagai Korwil Provinsi
Sumatera Utara, dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan hasil
rekapitulasi tes Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara Periode 2018-2023 yang sebenarnya.
9. Bahwa Teradu II, sebagai Korwil Sumatera Utara diduga kuat menjadi
penentu mutlak dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten para
pengadu dengan tidak mempertimbangkan hasil seleksi yang diikuti
para Pengadu, mengingat teradu II berasal dari Provinsi Para Pengadu,
dan mempunyai hubungan emosional dengan oknum-oknum tertentu
yang punya kepentingan dengan anggota KPU di Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara.
24. Sehubungan dengan kejadian tersebut diatas agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
KESIMPULAN PARA PENGADU
1. Bahwa para Pengadu tetap pada dalil-dalil Pengaduan semula dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tanggapan kami atas Jawaban
Teradu.
2. Bahwa para pengadu membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan teradu dalam jawabannya kecuali apa yang diakui
secara tegas dan dinyatakan diakui dan nyata menguntungkan para
Pengadu.
3. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 12 huruf d
Halaman 7 Teradu menyatakan bahwa pengadu tidak menguraikan secara
jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan masing-masing
teradu. kami selaku pihak pengadu memberikan tanggapan dan jawaban,
bahwa teradu tidak membaca secara jelas, utuh, cermat dan teliti
pengaduan dari para pengadu, para teradu diduga menganggap sepele
pengaduan dari pengadu, sehingga jawaban para teradu banyak yang
ngawur dan tidak sinkron dengan pengaduan pengadu yang dibuktikan
dari jawaban para teradu khususnya pada Halaman 13 yang mana para
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
teradu membuat jawaban dengan menyebut “termasuk Calon Anggota
KPU Kabupaten Lanny Jaya”.
4. Bahwa dalil teradu yang menyatakan pengadu tidak menguraikan secara
jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan masing-masing
teradu. kami selaku pihak pengadu memberikan tanggapan dan jawaban,
Bahwa para pengadu telah menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan masing-masing teradu sebagaimana terdapat
pada pengaduan para pengadu halaman 3 telah tertera kode etik yang
dilanggar para teradu, waktu perbuatan dilakukan para teradu, tempat
perbuatan yang dilakukan dan cara apa perbuatan dilakukan para teradu,
sudah diuraikan dengan jelas para pengadu
5. Bahwa selain pelanggaran etik yang dilakukan para teradu pada pengaduan
pengadu yang sudah dilaporkan pengadu, para teradu juga melanggar kode
etik penyelenggara pemilihan umum Pasal 11 huruf c yaitu “dalam
melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu
berkewajiban melakukan tindakan rangka penyelenggaraan pemilu dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dan menjamin pelaksanaan Peraturan Perundangan-undangan yang
berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak
berpihak” dan juga melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf c
dengan bunyi “ Dalam melaksanakan prinsip profesional Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan
kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945, Undang-undang, peraturan perundang undangan
dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu”
6. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 12 huruf e
Halaman 7 yang pada intinya teradu menyatakan “bahwa para pengadu tidak
menyertai bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil aduan
pengadu melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan
menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta
cenderung subjektif”, kami selaku pihak pengadu memberikan tanggapan
dan jawaban, bahwa jawaban para teradu adalah pernyataan yang
menyesatkan dan berusaha mengaburkan pengaduan para pengadu,
karena para pengadu telah menyertakan bukti yang kuat dan sah,
berdasarkan hukum sesuai dengan fakta dan kenyatan yang ada.
7. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 12 huruf f
angka 1 Halaman 7, Bahwa Surat KPU Nomor : 1188/PP.06-
SD/05/KPU/X/2018 tertanggal 3 oktober 2018 Perihal : Pelaksanaan Uji
Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi
Sumatera Utara (Bukti T-1) merupakan Surat dinas yang bersifat pribadi dan
tidak dipublikasikan untuk kepentingan umum, melainkan hanya ditujukan
kepada pihak-pihak tertentu in casu Ketua KPU provinsi Sumatera Utara,
sehingga tidak sepatutnya pengadu mendapatkan kedua surat tersebut
karena surat tersebut tidak ditujukan kepada pengadu dan patut
dipertanyakan darimana mendapatkan kedua surat tersebut. Kami selaku
pihak pengadu memberikan tanggapan dan jawaban Surat tersebut
didapatkan oleh para Pengadu dari Web site KPU Provinsi Sumatera
Utara, sehingga para pengadu menyatakan bahwa surat tersebut terbuka
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
untuk umum dan daftar nama pada lampiran surat tersebut adalah sesuai
dengan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten Para Teradu. bahwa
tanggapan teradu menunjukkan ada kesengajaan menyembunyikan
dokumen/peringkat hasil tes untuk melakukan kospirasi-kospirasi
jahat/Modus kecurangan dengan ingin memanipulasi hasil Seleksi untuk
kepentingan para teradu, karena dengan terbukanya surat KPU RI No.
1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal 3 oktober 2018 Perihal :
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode 2018-2023 yang ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, terdapat fakta hukum bahwa para
teradu subjektif dan mengabaikan hasil nilai tes yang dilakukan Tim
seleksi dan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan KPU
Provinsi Sumatera Utara dalam Penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara in casu KPU Kabupaten Para Pengadu.
8. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 2 Halaman
8, kami para pengadu memberikan tanggapan dan jawaban, dengan
keluarnya surat Surat KPU Nomor : 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal 3 oktober 2018 Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode
2018-2023 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan
Lampirannya Daftar Nama untuk mengikuti Uji kelayakan dan Kepatutan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi Sumatera
Utara, dimana inti surat tersebut mendelegasikan wewenang kepada KPU
Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Uji Kelayakan dan kepatutan,
kami selaku pihak mengadu memberikan tanggapan dan jawaban, bahwa
pendelegasian wewenang tersebut seharusnya KPU RI tidak lagi memberikan
penilaian terhadap hasil rekapitulasi dan penilaian Uji Kelayakan dan
Kepatutan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU RI hanya
menetapkan dan mengumumkan sesuai dengan rekapitulasi dan
perangkingan yang di berikan/dikirimkan KPU Provinsi Sumatera Utara,
karena KPU Provinsi telah mengisi dan melakukan penilaian dan
rekapitulasi sesuai dengan surat KPU dimaksud diatas poin 2 huruf c
yaitu mengisi form Penilaian dan Form rekapitulasi hasil seleksi.
9. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 5 Halaman
9, yang pada intinya menyatakan, “ Bahwa setelah seluruh tahapan
sebagaimana penjelasan pada angka 4 dilaksanakan oleh tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut II Periode 2018-2023, laporan
pelaksanaan seleksi dan 10 (sepuluh) nama calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan periode 2018-2023 yang disusun berdasarkan
urutan abjad dan menurut tim seleksi dapat mengikuti fit and proper
test (Bukti T-2) disampaikan kepada teradu”, kami para Pengadu
memberikan tanggapan dan jawaban, bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat 2,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bahwa
penyampaian nama calon disusun berdasarkan abjad disertai dengan
rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon. Hal
tersebut menunjukkan ada rekapitulasi nilai dan peringkat dari timsel
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tetapi tidak disusun atau diurutkan berdasarkan peringkat nilai
tetapi berdasarkan abjad.
10. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 35/PP.06-
Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
terdapat Lampiran Form Model REKAP. TIMSEL 12 ( Rekapitulasi Hasil tes
Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan Wawancara, menunjukkan bahwa
Timsel melakukan rekapitulasi hasil tes, yang memuat angka/nilai calon,
dan dari rekapitulasi hasil tes tersebut akan terlihat nilai dan
peringkat Calon Anggota KPU kabupaten/Kota Sumatera Utara in casu
KPU Kabupaten Para pengadu.
11. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil tes yang dilaporkan timsel kepada
para teradu, yang memuat nilai dan peringkat, para teradu membuat yang
ditujukan kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat
KPU Nomor : 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal, 3 Oktober 2018,
Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-2023, yang lampirannya
memuat Daftar Nama untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan perolehan nilai dan peringkat bukan lagi berdasarkan
Abjad.
12. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 6 halaman
12, yang pada intinya menyatakan “Pengumuman Nomor 1322/PP.06-
Pu/05/KPU/X/2018 merupakan rentang waktu yang masih dalam batas
kewajaran yaitu sebelum Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumut II. Akhir masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II pada
tanggal, 29 Oktober 2018” kami selaku pihak pengadu memberikan
tanggapan dan jawaban, bahwa Anggota KPU para pengadu Periode 2013-
2018 di lantik Pada tanggal, 28 Oktober 2013 dan Anggota KPU
Kabupaten/Kota Wilayah Sumut II Periode 2018-2023 di lantik pada
tanggal,30 Oktober 2018 sehingga terjadi kekosongan
kepemimpinan/Anggota KPU Kabupaten para pengadu terhitung sejak
tanggal, 29 Oktober sampai dilakukun pelantikan anggota KPU
Kabupaten para pengadu tanggal 30 Oktober 2018, sehingga dalil pengadu
yang menyatakan bahwa sebelum akhir masa Jabatan Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut II tidak benar dan dan jawaban teradu
menunjukkan ketidak jujuran para teradu dan hanya membuat jawaban
yang tidak berdasarkan fakta hukum untuk menghilangkan pelanggaran etik
dan hukum yang dilakukan para teradu (Bukti Pengadu Tambahan 1)
13. Bahwa terkait dalil teradu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak
penilaan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara
bertentangan dengan Pasal 28 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.
25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan umum
Provinsi dan Komisi PemilihanUmum Kabupaten. Peraturan tersebut
mengamanahkan “KPU Provinsi menyampaikan nama calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Hasil Uji Kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dengan dilengkapi hasil penilaan kepada KPU”, sehingga dalil dan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
jawaban teradu tidak berdasarkan hukum dan terkesan menutup-nutupi
indikasi kecurangan dan konspirasi yang dilakukan teradu terutama teradu
II sebagai Korwil Sumatera Utara dalam menetapkan Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara in Casu KPU Kabupaten Para Teradu.
14. Bahwa terkait dalil teradu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak
pemeringkatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara
bertentangan dengan Pasal 30 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.
25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Peraturan tersebut
mengamanahkan “KPU Provinsi menyusun hasil Uji Kelayakan dan
kepatutan berdasarkan Peringkat”, sehingga dalil dan jawaban teradu tidak
berdasarkan hukum dan terkesan menutup-nutupi indikasi kecurangan dan
konspirasi yang dilakukan teradu terutama teradu II sebagai Korwil
Sumatera Utara dalam menetapkan Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara in Casu KPU Kabupaten Para Teradu
15. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
telah secara tegas mengamanahkan bahwa penetapan anggota KPU
Kabupaten/Kota terpilih HANYA berdasarkan peringkat penilaian dalam uji
Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dalam hal ini
KPU Provinsi Sumatera Utara. Sehingga jawaban dan tindakan Teradu yang
menyatakan penetapan anggota KPU kabupaten/Kota
dengan”MEMERHATIKAN” hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan yang
dilakukan KPU Provinsi merupakan Perbuatan melawan hukum dan
melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf c dengan bunyi “
Dalam melaksanakan prinsip profesional Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
Undang-undang, peraturan perundang undangan dan keputusan yang
berkaitan dengan penyelenggara pemilu”
16. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 7 huruf c
halaman 12, yang pada intinya bahwa teradu menyatakan Bahwa tidak ada
pemeringkatan dalam penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara terhadap hasil uji Kepatutan dan Kelayakan dan
pemeringkatan tersebut dilakukan oleh para teradu dan 5 (lima) anggota
KPU lainnya. Pemeringkatan terhadap nama-nama Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota hasil uji kepatutan dan kelayakan di Provinsi Sumatera
Utara dan Penetapan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten.Kota di
Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 terpilih dilakukan para teradu
dan 5 (lima) anggota KPU lainnya melalui rapat pleno dengan memperhatikan
hasil Uji Kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara tanpa mengabaikan laporan hasil seleksi calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh tim Seleksi,
dan mempertimbangkan hal-hal lain. sehingga dalil para Pengadu yang
menyatakan Bahwa teradu dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota
tidak berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang disampaikan KPU
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
provinsi Sumatera Utara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan
hukum, kami selaku pihak pengadu memberikan tanggapan dan jawaban,
Bahwa para teradu dalam penetapan anggota KPU Kabupaten para Pengadu
tidak memperhatikan hasil Uji Kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh
KPU Provinsi Sumatera Utara dan mengabaikan laporan hasil seleksi calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dan disampaikan
oleh tim Seleksi, bahwa para teradu jelas mengabaikan hasil penilaian dan
rekapitulasi yang disampaikan Timsel sebagaimana peringkat yang
terdapat dalam Surat KPU Nomor : 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode
2018-2023, dimana lampiran surat tersebut memuat daftar nama untuk
mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peringkat
Rekapitulasi Nilai Tes dari Tim Seleksi
17. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 7 huruf c
halaman 12, yang pada intinya bahwa teradu menyatakan Bahwa tidak ada
pemeringkatan dalam penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara terhadap hasil uji Kepatutan dan Kelayakan dan
pemeringkatan tersebut dilakukan oleh para teradu dan 5 (lima) anggota KPU
lainnya. kami para pengadu memberikan tanggapan dan jawaban, Bahwa
berdasarkan Surat KPU Nomor : 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode
2018-2023 yang pada pokoknya KPU RI telah mendelegasikan wewenang
kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Uji Kelayakan dan
Kepatutan anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara, sehingga tidak
etis dan tidak berdasar secara hukum dan terkesan mengada ada
jawaban para teradu yang menyatakan pemeringkatan tersebut
dilakukan oleh para teradu dan 5 (lima) anggota KPU lainnya, yang mana
para teradu tidak pernah menguji para pengadu, dan secara etika dan
hukum bahwa yang mengujilah yang berhak melakukan penilaian.
18. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 7 huruf c
halaman 12, yang pada intinya bahwa teradu menyatakan Bahwa tidak ada
pemeringkatan dalam penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara terhadap hasil uji Kepatutan dan Kelayakan. kami
para pengadu memberikan tanggapan dan jawaban Bahwa sesuai dengan
pasal 30 ayat 1, PKPU RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
mengamanahkan “Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan disusun
berdasarkan peringkat” sehingga dalil para teradu yang menyatakan tidak
ada pemeringkatan dalam penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara terhadap hasil uji Kepatutan dan Kelayakan tidak
berdasarkan hukum dan mengada-ada untuk menutupi kospirasi yang
dilakukan para teradu terutama teradu II sebagai Korwil Sumatera Utara.
19. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 7 huruf c
halaman 12, yang pada intinya bahwa teradu menyatakan Bahwa tidak ada
pemeringkatan dalam penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara terhadap hasil uji Kelayakan dan Kepatutan. kami
para pengadu memberikan tanggapan dan jawaban Bahwa berdasarkan poin
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
2 huruf c, Surat KPU Nomor : 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal,
3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-2023 yang
mana para teradu meminta kepada anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
melaksanakan Uji Kelayakan dan kepatutan dengan melakukan : mengisi
Form Penilaian dan form Rekapitulasi hasil Seleksi. Dengan demikian
dalil dan jawaban teradu adalah suatu kebohongan dan ketidak jujuran
para teradu untuk menutup nutupi dugaan konspirasi yang dilakukan
para teradu dalam penetapan anggota KPU kabupaten/Kota di Sumatera
Utara in Casu anggota KPU Kabupaten Para Teradu
20. Bahwa ketidak jujuran dan akal-akalan para teradu juga di kuatkan dengan
Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018
tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Lampiran Model UKP. Seleksi 13,
Daftar Hasil Uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/kota dalam tabel tersebut memuat peringkat
Nilai dan hal tersebut sesuai dengan perintah KPU RI terhadap KPU Provinsi
Sumatera Utara yang mana para teradu meminta kepada anggota KPU
Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Uji Kelayakan dan kepatutan dengan
melakukan : mengisi Form Penilaian dan form Rekapitulasi hasil
Seleksi yang menurut hemat para pengadu Form Penilaian dan form
Rekapitulasi hasil Seleksi dimaksud adalah Model UKP. Seleksi 13,
Daftar Hasil Uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/kota. form tersebut berisi penilaian meliputi
integritas dan independensi, pengetahuan kepemiluan, wawasan
kebangsaan, kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan tanggapan
masyarakat.
21. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, untuk menguatkan dalil para pengadu,
bahwa ada Penilaian dan Rekapitulasi UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN di KPU Provinsi in casu KPU Provinsi Sumatera Utara
terlihat pada persidangan pada tanggal, 23 Januari 2018 di DKPP, pengadu
dari Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua menunjukkan barang Bukti
DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN LANNY JAYA PERIODE 2018-2023 yang
ditanda tangani seluruh Anggota KPU Provinsi Papua dan diakui oleh
Anggota KPU Provinsi Papua pada saat Persidangan di DKPP
tertanggal 23 Januari 2019, hal tersebut menunjukkan para teradu
melakukan kebohongan dipersidangan dan tidak jujur dan hal tersebut
menunjukkan inkonsisten para teradu menjalankan kepastian hukum,
dengan adanya kontradiktif dan standart Ganda terhadap
penilaian/rekapitulasi uji kelayakan dan Kepatutan setiap KPU Provinsi
in casu KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Papua (Bukti
Pengadu Tambahan 2)
22. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 7 huruf c
halaman 12, yang pada intinya bahwa teradu menyatakan
mempertimbangkan hal-hal lain, kami para Pengadu memberikan
tanggapan dan jawaban, Bahwa teradu tidak secara jelas menguraikan hal-
hal lain yang dimaksud para teradu yang menjadi pertimbangan para
teradu dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten para Pengadu, para
pengadu tidak menemukan aturan/dasar hukum di undang-undang Pemilu,
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
di PKPU dan Juknis yang mengatur seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
kabupaten/kota, yang memuat KPU mempertimbangkan hal-hal lain
untuk pengangkatan dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota,
sehingga jawaban teradu adalah subjektif, kabur, tidak terukur dan tidak
berdasarkan hukum.
23. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 7 huruf c
halaman 12, yang pada intinya menyatakan “Bahwa tidak ada
pemeringkatan dalam penilaan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara” kami para Pengadu memberikan tanggapan dan jawaban,
bahwa KPU RI telah melakukan aturan dengan standar ganda terhadap KPU
Provinsi yang menjadi pedoman untuk melakukan uji Kelayakan dan
Kepatutan oleh KPU Provinsi di seluruh Indonesia terhadap KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU RI sebagai pemberi wewenang kepada KPU
Provinsi tidak memiliki azas kepastian Hukum/berkepastian Hukum
dengan membuat aturan ganda dan berbeda-beda terhadap KPU Provinsi
untuk melakukan uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota. Bahwa Fakta Persidangan tanggal, 23 Januari 2019,
KPU Provinsi Papau melakukan penilaian, rekapitulasi dan perangkingan
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN LANNY JAYA PERIODE 2018-2023 tetapi KPU Provinsi
Sumatera Utara tidak melakukan pemeringkatan dalam penilaian
terhadap hasil Uji kepatutan dan kelayakan. Hal ini menunjukkan
Bahwa para teradu telah melanggar Pasal 3 huruf b. Jujur, huruf c. Adil,
dan huruf d. Berkepastian hukum. bahwa KPU RI tidak jujur mengakui
bahwa ada rekapitulasi dan Perangkingan yang dilakukan oleh KPU
Provinsi in Casu Provinsi Sumatera Utara, bahwa KPU RI tidak Adil
membuat aturan yang sama kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia dan
Para teradu tidak membuat kepastian Hukum dengan membuat aturan
yang berbeda bagi setiap KPU Provinsi Untuk melakukan penilaian,
rekapitulasi dan perangkingan Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia in casu antara
KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Sumatera Utara
24. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 8 halaman
13, yang pada intinya menyatakan “Bahwa Para teradu dalam
menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/kota terpilih berupaya
seobjektif mungkin dan mepertimbangkan banyak Hal”. kami para
Pengadu memberikan tanggapan dan jawaban, Bahwa teradu tidak secara
jelas menguraikan banyak hal yang dimaksud. Bahwa PKPU No. 25 Tahun
2018 tentang perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi
Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Juknis dan Keputusan
Pemilihan Umum tentang Jadwal dan Tahapan pelaksanaan seleksi Calon
Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU kabupaten/kota Periode 2018-
2023 sudah jelas memuat aturan hukum yang menjadi acuan dalam
melaksanakan proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan calon
Anggota KPU kabupaten/kota Periode 2018-2023, sehingga dalil dan
jawaban para teradu yang menyatakan mempertimbangkan banyak Hal,
adalah kabur, subjektif, tidak terukur dan tidak berdasarkan hukum karena
tidak diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
25. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 8 halaman
13, yang pada intinya menyatakan “bahwa para pengadu lebih layak dari
pada calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih yang lainnya merupakan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
dalil yang hanya bersifat asumtif dan subjektif dari para Pengadu. Para
teradu dalam menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih
berupaya seobjektif mungkin dan mempertimbangkan banyak hal”, kami
para pengadu memberikan tanggapan dan jawaban, Bahwa para pengadu
memiliki alasan yang kuat bahwa para pengadu lebih layak dari anggota
KPU Kabupaten para Pengadu yang ditetapkan teradu dengan fakta
hukum sebagai berikut:
1) Bahwa Pengadu I Halomoan Fredy L. Tobing Calon Anggota KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah lebih layak dari yang lainnya dengan
berdasarkan fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Pengadu I pada saat ujian tertulis dengan metode Computer
Assisted Tes (CAT) menempati rangking I (satu) dengan Nilai 65.00,
jauh diatas nilai anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang
ditetapkan para teradu.
2. Bahwa hasil Rekapitulasi dan Penilaian dari tim seleksi yang
disampaikan ke KPU RI berada di urutan 1 (satu) Sesuai dengan
Lampiran Surat KPU No. 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara Periode 2018-2023. Dalam Lampiran surat tersebut dibuat
daftar nama untuk mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari
Tim Seleksi.
3. Bahwa Pengadu I sudah memiliki pengalaman 6½ (enam setengah)
menjadi penyelenggara Pemilu sebagai Anggota dan Ketua KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Bahwa Pengadu I sebagai ketua KPU Tapanuli Tengah Periode
2013-2018, telah terbukti Mampu memimpin Penyelenggaraan
Pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Berjalan dengan
Baik dan kondusif
5. Bahwa Pengadu I adalah Lulusan S1 Universitas Negeri Jambi dan
S2 Magister Manajamen STIE IPWI Jakarta.
2) Pengadu II Fahri Zulamin Rambe, SH Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah lebih layak dari yang lainnya dengan berdasarkan fakta
sebagai berikut :
1. Bahwa Pengadu II pada saat ujian tertulis dengan metode Computer
Assisted Tes (CAT) menempati rangking 9 (sembilan) dengan Nilai
51.40, masih diatas nilai beberapa orang anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah yang ditetapkan para teradu
2. Bahwa hasil Rekapitulasi dan Penilaian dari tim seleksi yang
disampaiakn ke KPU RI berada di urutan 5 (lima) Sesuai dengan
Lampiran Surat KPU No. 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara Periode 2018-2023. Dalam Lampiran surat tersebut dibuat
daftar nama untuk mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari
Tim Seleksi.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
3) Pengadu III Sanni J. Togatorop, S.P Calon Anggota KPU Kabupaten Tabo
Samosir lebih layak dari yang lainnya dengan berdasarkan fakta sebagai
berikut :
1. Bahwa Pengadu III pada saat ujian tertulis dengan metode
Computer Assisted Tes (CAT) menempati rangking 3 (tiga) dengan
Nilai 60.20, menunjukkan bahwa nilai anggota KPU Kabupaten
Toba Samosir yang ditetapkan para teradu masih jauh dibawah
nilai Pengadu III.
2. Bahwa hasil Rekapitulasi dan Penilaian dari tim seleksi yang
disampaiakn ke KPU RI berada di urutan 5 (lima) Sesuai dengan
Lampiran Surat KPU No. 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara Periode 2018-2023. Dalam Lampiran surat tersebut dibuat
daftar nama untuk mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari
Tim Seleksi.
3. Bahwa Pengadu III adalah Lulusan salah satu Universitas
terkemuka di Indonesia yaitu Lulusan S1 Institutut Pertanian Bogor
(IPB), bertolak belakang dengan AnggotaKPU Kabupaten Toba
Samosir yang ditetapkan para teradu yang sebahagian hanya
Lulusan Sekolah Menengah Atas
4) Pengadu IV Bosfer T Rikardo Nababan, SH, M.Hum, Calon Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan lebih layak dari yang lainnya dengan
berdasarkan fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadu IV adalah Lulusan Universitas Terbaik di Indonesia
yaitu Lulusan S2 Universitas Parahyangan Bandung.
2. Bahwa Pengadu IV adalah merupakan dosen ilmu hukum di salah
satu Univeristas Swasta di Sumatera Utara, yang berprofesi sebagai
Advokat/Pengacara, yang setiap harinya menggeluti hukum.
5) Pengadu V Hotlider JS Hutagalung, ST, Calon Anggota KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan lebih layak dari yang lainnya dengan berdasarkan
fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Pengadu V pada saat ujian tertulis dengan metode
Computer Assisted Tes (CAT) menempati rangking 9 (sembilan)
dengan Nilai 49.80, jauh diatas beberapa nilai anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan para teradu.
2. Bahwa hasil Rekapitulasi dan Penilaian dari tim seleksi yang
disampaiakn ke KPU RI berada di urutan 3 (tiga) Sesuai dengan
Lampiran Surat KPU No. 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara Periode 2018-2023. Dalam Lampiran surat tersebut dibuat
daftar nama untuk mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari
Tim Seleksi.
3. Bahwa Pengadu V sudah memiliki pengalaman menjadi
penyelenggara Pemilu sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Pakkat pada Pemilukada Gubenur dan Wakil Gubernur
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Sumatera Utara Tahun 2013, anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Pakkat pada Pemilu Legislatif dan Presiden
Tahun 2014, anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Pakkat pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2015, Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Pakkat pada Pemilukada Gubenur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Pakkat pada Pemilu 2019.
6) Bahwa Pengadu VI Marusaha Lumbantoruan Calon Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan lebih layak dari yang lainnya dengan
berdasarkan fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Pengadu VI pada saat ujian tertulis dengan metode
Computer Assisted Tes (CAT) menempati rangking 2 (dua) dengan
Nilai 61.40, jauh diatas nilai 4 (empat) orang anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan para teradu
2. Bahwa hasil Rekapitulasi dan Penilaian dari tim seleksi yang
disampaiakn ke KPU RI berada di urutan 2 (dua) Sesuai dengan
Lampiran Surat KPU No. 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutuan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera
Utara Periode 2018-2023. Dalam Lampiran surat tersebut dibuat
daftar nama untuk mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari
Tim Seleksi.
3. Bahwa Pengadu VI sudah memiliki pengalaman menjadi
penyelenggara Pemilu sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2013, dan
anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang
Hasundutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Humbang Hasundutan Periode 2015-2020.
4. Bahwa Pengadu VI sebagai salah satu Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan masuk nominasi 5
(lima) besar nasional Kategori Penyelesaian sengketa terbaik pada
saat Bawaslu Award yang juga di hadiri Wakil Presiden Bapak
Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Bapak, Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI,
Bapak Ade Komaruddin, Ketua DPD Bapak Irman Gusman dan
sejumlah Pejabat negara lainnya yang dilaksanakan senin 29
Pebruari 2016 di Balai Sarbini, semanggi, Jakarta dan mendapat
penghargaan sebagai salah satu Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan kategori Penyelesaian
Sengketa terbaik dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota serentak Tahun 2015 yang di berikan
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.
5. Bahwa Pengadu VI sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu
tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu salah satu Anggota
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan
mampu menjalankan penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2015, dengan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
yang berarti sebagaimana yang dikawatirkan banyak pihak baik di
daerah, tingkat Provinsi maupun Nasional.
7) Bahwa Saksi Pengadu atas nama Tagor Simanullang Calon Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan lebih layak dari yang lainnya dengan
berdasarkan fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi Pengadu Tagor Simanullang Calon Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan sejak Mei 2010 s/d Mei 2018
menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
dan sudah mengetahui banyak tentang kinerja KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan.
2. Bahwa Tagor Simanullang selama tenggang waktu Mei 2010 s/d
Mei 2018 sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
dapat membantu dan memfasilitasi tugas-tugas KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan dengan baik sehingga penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat
berjalan dengan Sukses.
8) Bahwa Saksi Pengadu atas nama Josep Sihombing, M.M Calon Anggota
KPU Kota Pematangsiantar lebih layak dari yang lainnya dengan
berdasarkan fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi para Pengadu atas nama Josep Sihombing, M.M Calon
Anggota KPU Kota Pematang Siantar pada saat ujian tertulis
dengan metode Computer Assisted Tes (CAT) menempati rangking 2
(dua) dengan Nilai 65.00, jauh diatas nilai anggota KPU Kota
Pematang Siantar yang ditetapkan para teradu.
2. 25.8.2. Bahwa hasil Rekapitulasi dan Penilaian dari tim
seleksi yang disampaiakn ke KPU RI berada di urutan 2 (dua)
Sesuai dengan Lampiran Surat KPU No. 1188/PP.06-
SD/05/KPU/X/2018 tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal :
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutuan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-2023. Dalam
Lampiran surat tersebut dibuat daftar nama untuk mengikuti uji
Kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peringkat
Rekapitulasi Nilai Tes dari Tim Seleksi.
3. Bahwa Pengadu I sudah memiliki pengalaman sebagai
penyelenggara Pemilu yaitu menjadi Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Pematang Siantar pada Pemilukada Tahun 2015
4. Bahwa Saksi Pengadu sebagai ketua Panwaslih Kota Pematang
Siantar, telah terbukti mampu memimpin dan mengantarkan
Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pematang Siantar dengan Berjalan
dengan Baik dan kondusif yang sempat ditunda
5. Bahwa Saksi Pengadu adalah Lulusan Universitas terbaik di
Indonesia Yaitu Lulusan S1 Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Indonesia (UI) Jakarta dan Lulusan S2 STIE di Jakarta.
9) Bahwa dalil dan jawaban para teradu yang pada intinya menyatakan,
“para pengadu lebih layak dari pada calon anggota KPU Kabupaten/Kota
terpilih yang lainnya merupakan dalil yang hanya bersifat asumtif dan
subjektif dari para Pengadu. Para teradu dalam menetapkan calon anggota
KPU Kabupaten/Kota terpilih berupaya seobjektif mungkin dan
mempertimbangkan banyak hal”. kami para pengadu memberikan
tanggapan dan jawaban bahwa untuk membantah pernyataan para
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
pengadu, para teradu tidak berani secara gamblang dan terang-terangan
menunjukkan hasil nilai atau Penilaian dan rekapitulasi calon Anggota
KPU Kabupaten Para pengadu dan para teradu terkesan menutup-nutupi
hasil penilaian semua tahapan seleksi, menunjukkan ketidak cermatan
para teradu dalam penetapan anggota KPU Kabupaten para Pengadu
dengan mengabaikan hasil Uji kepatutan dan kelayakan dan Hasil
penilaian dari Timsel sehingga dalil teradu yang menyatakan “Para teradu
dalam menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih berupaya
seobjektif mungkin dan mempertimbangkan banyak hal”, tidak sesuai
fakta dan berdasarkan hukum dan terkesan menutup-nutupi indikasi
kecurangan dan kosnpirasi yang dilakukan para teradu terutama teradu II
sebagai Korwil Sumut dalam penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumatera Utara in Casu KPU Kabupaten Para teradu.
26. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 9 huruf a
halaman 14, yang pada intinya menyatakan “Bahwa teradu II pada tanggal
23 Oktober 2018 menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi
Pemilihan Serentak Periode 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara
sebagai Narasumber” kami para pengadu memberikan tanggapan dan
jawaban, bahwa tidak ada jaminan bahwa teradu II sejak sampai di Medan
dan sampai Pulang ke Jakarta tetap berada dan mengikuti FGD di
Universitas Sumatera Utara mengingat waktu untuk teradu/Terlapor II Ibu
Evi Novida Ginting Manik melakukan pertemuan tertutup dengan 4 (empat)
Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan salah satunya Bapak Batara
Manurung untuk melakukan negoisasi terkait penetapan Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara tidak memakan waktu lama, dan para
pengadu patut menduga bahwa kegiatan teradu II pada tanggal 23 Oktober
2018 menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan
Serentak Periode 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara sengaja dibuat
dan modus yang dilakukan teradu II dengan persetujuan teradu I sebagai
ketua KPU RI untuk memuluskan rencana penetapan anggota KPU
kabupaten/Kota di Sumatera Utara sesuai dengan keinginan dan sentingan
teradu II dan kroni-kroninya karena kegiatan tersebut berdekatan waktunya
dengan Penetapan calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara in
casu KPU Kabupaten para Pengadu.
27. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 10 huruf a
dan huruf b halaman 15, yang pada intinya menyatakan “Bahwa teradu
menerima 3 (tiga) surat mengenai tanggapan masyarakat terkait seleksi
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II dan seterusnya” kami selaku
pihak mengadu memberikan tanggapan dan jawaban bahwa para teradu
tidak cermat dan objektif dalam menyikapi surat tanggapan masyarakat
terkait seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II dengan
menerima secara utuh dan bulat isi surat tersebut tanpa pernah menkroscek
dan mengkonfirmasi kebenaran isi surat tersebut kepada pengadu III yang
jelas-jelas merugikan pengadu III, berbanding terbalik yang dilakukan para
teradu terkait penetapan KPU Kabupaten Lanny Jaya Papua yang dalam
rekapitulasi Hasil uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan KPU Papua
jelas-jelas memuat telah terlibat partai Politik dan Tim Pemenangan tetapi
para teradu tetap menetapkannya menjadi anggota KPU Kabupaten Lanni
Jaya Papua
28. Bahwa dalil para teradu yang menyatakan adanya surat tanggapan
masyarakat terkait seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
khususnya yang ditujukan kepada pengadu III, Pengadu III memberikan
jawaban dan Bantahan sebagai berikut : Bahwa Pengadu III tidak pernah
menjadi Caleg dan menjadi Anggota Partai politik Tahun 2014 dan Photo
teradu III yang dibuat sebagai dokumentasi pada surat tanggapan tersebut
adalah photo-photo lama, dan bisa dibuktikan melalui jejak rekam di gital di
Face Book Pengadu III, gambar dan photo tersebut tidak memiliki hubungan
dan keterkaitan dengan Partai Politik ataupun tim Pemenangan tertentu,
sehingga para teradu tidak berdasar menjadikan surat tersebut/surat yang
tidak jelas kebenaranya dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten pengadu
III.
29. Bahwa terkait surat tanggapan masyarakat terkait seleksi Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Sumut II khususnya yang ditujukan kepada pengadu
III, Pengadu III, Pengadu III telah Melaporkan DPD LSM LIRA Kabupaten
Toba Samosir berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/25/1/2019/SU/TBS
dengan terlapor Berto Tambunan (Bupati LSM LIRA Kabupaten Toba
Samosir) dan Mansur Pardede (Sekda LSM LIRA Kabupaten Toba Samosir)
untuk diproses atas surat masukan atau keterangan palsu DPD LSM LIRA
yang diterima KPU RI pada tanggal 3 September 2018 yang merupakan
dasar atau pertimbangan KPU RI tidak memilih Teradu III menjadi Anggota
KPU Toba Samosir (Bukti Pengadu Tambahan 3)
30. Bahwa Pengadu III juga telah melaporkan Dedi Siahaan yang mengatas
namakan Masyarakat kabupaten Toba Samosir atas surat masukan atau
keterangan palsu Dedi Siahaan yang dikirimkan ke KPU RI pada tangga 29
Agustus 2018 yang juga merupakan dasar atau pertimbangan KPU RI tidak
memilih Teradu III menjadi Anggota KPU Toba Samosir akan tetapi laporan
pengadu III tidak dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian karena identitas Dedi
Siahaan yang tidak jelas atau diduga fiktif
31. Bahwa Pengadu III sangat menyayangkan tindakan para Teradu yang
memberi ruang dan mengakomodir orang yang tidak berkompeten dan tidak
jelas identitasnya memberi masukan yang tidak benar dan memberi
keterangan palsu dan teradu membuat kesimpulan tanpa mengklarifikasi
informasi tersebut kepada pengadu, yang kalau diteliti bahwa pengirim dari
kedua surat tersebut diduga adalah orang yang sama dimana tanggal pada
surat tersebut sama-sama tanggal 29 agustus 2018.
32. Bahwa Teradu III sudah mengklarifikasi seluruh masukan masyarakat
sewaktu wawancara termasuk surat masukan tersebut diatas pada proses
seleksi di tim Seleksi dan pada saat Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU
Provinsi Sumatera Utara sehingga alasan Teradu menyatakan bahwa
independensi dari Pengadu III diragukan sangat mengada-ada dan terkesan
asal-asalan dan subjektif karena pada saat uji kepatutan dan kelayakan oleh
provinsi Sumatera Utara nilai independensi Teradu III cukup tinggi seperti
jawaban bapak Batara Manurung dan ibu Ira Wirtati (Anggota KPU Provinsi
Sumatera Utara) sekaligus penguji di Uji kelayakan dan Kepatutan tersebut
atas pertanyaan Pengadu III pada tanggal 30 Oktober 2018 sesudah
pengumuman anggota KPU kabupaten terpilih diumumkan
33. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 10 huruf a,
huruf b dan huruf c halaman 16 yang pada intinya menerima 3 (tiga) surat
mengenai tanggapan masyarakat terkait seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut II hanya kepada pengadu III sehingga para teradu
tidak punya dalil dan alasan hukum yang kuat, untuk tidak menetapkan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
teradu I, teradu II, teradu IV, teradu V dan teradu VI menjadi Anggota KPU
Kabupaten para pengadu.
34. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 10 huruf d
halaman 16, yang pada intinya menyatakan “Bahwa dalil teradu dan 5 (lima)
anggota lainnya dalam menetapkan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumut II dan terpilih in Casu Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli
Tengah, KPU Kabupaten Toba Samosir dan KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2018-2023 berdasarkan peringkat teratas dan menurut
para teradu ketiga surat tersebut tidak perlu dibuatkan surat balasan (vide
Bukti T-8 dan T-9)”, kami selaku pihak Pengadu memberikan tanggapan dan
jawaban, Bahwa dalil dan jawaban teradu ngawur dan tidak memiliki
hubungan dengan para teradu kerena surat tersebut bukan surat para
Pengadu melainkan surat tanggapan dari masyarakat sehingga para teradu
tidak perlu membalasnya kepada para pengadu.
35. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu pada poin 10 huruf e,
halaman 16 yang pada intinya “para teradu menerima surat dari para
pengadu tertanggal, 5 Nopember 2018 perihal Permohonan Hasil Seleksi
Tes/Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode
2018-2023, merupakan informasi yang dikecualikan karena bersifat ketat,
terbatas, dan rahasia sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 16 dan pasal 2
huruf c Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Namum
para teradu terlambat untuk merespon Surat dari para Pengadu. Atas
keterlambatan respon tersebut para teradu memohon maaf kepada para
pengadu”, kami para Pengadu memberikan tanggapan dan jawaban, Bahwa
dalil dan jawaban teradu menunjukkan ketidakprofesionalan, ketidak
jujuran dan ketidaktransparan para teradu dalam penetapan Anggota KPU
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara in casu Kabupaten Para Pengadu.
Bahwa Surat KPU RI tertanggal, 22 Januari 2019 Nomor : 112/PP.06-
SD/05/KPU/I/2019 Perihal : Penyampaian Penjelasan atas Permohonan
Hasil Tes/Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Periode 2018-2023 diterima para Pengadu tanggal, 23 Januari 2018 di
Persidangan DKPP, sehingga Keterlambatan para teradu membalas surat
para pengadu adalah unsur kesengajaan dan ketidak transparan para teradu
dan para teradu mengangap sepele para pengadu dan seandanyai para
pengadu tidak mengadukan para teradu dan Majelis DKPP RI tidak
menyidangkan pengaduan para pengadu, maka diyakini para teradu tidak
akan pernah merespon dan membalas surat para pengadu tersebut.
36. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu yang pada intinya
menyatakan hasil seleksi merupakan informasi yang dikecualikan karena
bersifat ketat, terbatas, dan rahasia, kami selaku pihak Pengadu
memberikan tanggapan dan jawaban, Bahwa dalil dan jawaban para teradu
sengaja menyembunyikan dan menutup nutupi hasil seleksi untuk
menyembunyikan indikasi kecurangan, konspirasi dan kebobrokan proses
penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara in casu
Kabupaten Para Teradu, yang apabila dibuka para teradu, indikasi
kecurangan, konspirasi dan ketidakcermatan para teradu dalam
menetapakan anggota KPU kabupaten/Kota di Sumatera Utara in Casu
Kabupaten Para pengadu akan terbuka dan terkuak.
37. Bahwa bila hasil penilaian dan peringkat KPU Kabupaten Para pengadu
dibuka, akan terlihat ketidakcermatan, indikasi konspirasi dan indikasi
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
kecurangan yang dilakukan para teradu khususnya teradu II sebagai Korwil
Sumatera Utara dalam Penetapan anggota KPU kabupaten/Kota di Sumatera
Utara in Casu Kabupaten Para pengadu, sebagaimana fakta hukum dalam
persidangan DKPP RI dimana penetapan anggota KPU Lanny Jaya yang
ditetapkan oleh para teradu dan 5 (lima) anggota KPU lainnya, pada Form
UKP 13 yaitu DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN LANNY JAYA PERIODE 2018-2023
terlihat dengan jelas bahwa yang diluluskan/ditetapkan para teradu dan 5
anggota KPU lainnya adalah peringkat 8, 10, 1, 6 dan peringkat 2, bertolak
belakang dengan hasil uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan KPU
Provinsi Papua ini menguatkan dugaan bahwa dikabupaten para Pengadu
hal tersebut juga dilakukan oleh para Teradu, bahwa penetapan Anggota
KPU Lanny Jaya Tersebut oleh para teradu dengan 5 anggota KPU lainnya
telah nyata-nyata melangggar hukum dan mengangkangi Pasal 30 ayat 2
PKPU No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yaitu “KPU Menetapkan dalam Rapat Pleno, nama calon anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Pasal 28 ayat (3) sebanyak Jumlah anggota berdasarkan urutan Peringkat
Teratas”, selain itu para teradu dan 5 anggota KPU lainnya jugatelah
melanggar dan mengkangkangi Pasal 21 ayat d, dan Pasal 21 ayat i UU No 7
tahun 2017 tentang Persyaratan menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota, yaitu “ayat d : Mempunyai Integritas, berkepribadian
yang kuat, jujur, dan adil dan Pasal 21 ayat i : Mengundurkan diri dari
keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat
mendaftarkan sebagai calon.
38. Bahwa terkait dalil teradu pada jawaban para teradu yang pada intinya
“menyatakan hasil seleksi merupakan informasi yang dikecualikan karena
bersifat ketat, terbatas,” dan rahasia, kami selaku pihak Pengadu
memberikan tanggapan dan jawaban, Bahwa Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 44 UU Nomor 43
Tahun 2009 tentang kearsipan mengatur mana informasi yang sifatnya
berbahaya dan tertutup untuk Publik.
39. Bahwa dalil para teradu yang pada intinya menyatakan hasil seleksi
merupakan informasi yang dikecualikan karena bersifat ketat, terbatas, dan
rahasia, Kami pera pengadu memberikan tanggapan dan Jawaban. Bahwa
dalil Pengadu tersebut tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada
untuk menghalangi para pengadu mengetahui hasil seleksi para pengadu,
dan dalil dan jawaban teradu tersebut bertentangan dan tidak sesuai pasal
18 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa suatu informasi Personal terkait
dengan Posisi sesorang di badan Publik harus dibuka. Dalam konteksnya
dengan pengujian kepentingan Publik, hal ini berarti menimbang berat
kepentingan privasi tersebut terhadap kebutuhan untuk memastikan
kepercayaan khalayak mengenai integritas pejabat yang telah terpilih dan
untuk meminimalisasikan terjadinya tindak pidana korupsi.
40. Berdasarkan uraian diatas bahwa telah nyata dan terjadi penyimpangan
serta pelanggaran terhadap asas pedoman dalam pelaksanaan seleksi yang
dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No: 25 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yakni;
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
1) Huruf a tentang asas mandiri
Bahwa para Terlapor/ Teradu tidak mandiri baik secara sendiri maupun
secara bersama-sama dalam penentuan dan penetapan anggota KPU
Kabupaten/ Kota hingga tidak terpilihnya para Pelapor/ Pengadu sebagai
anggota KPU Kabupaten/ Kota masing-masing Pelapor/Pengadu. Ketidak
mandirian tersebut terlihat adanya campur tangan pihak dari luar Komisi
Pemilihan Umum yang telah disebutkan dalam bagian atas surat aduan/
laporan ini dengan hanya mengacu kepada surat/masukan dan tanggapan
yang dibuat Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas dan perwakilan
masyarakat, yang mana isi surat tersebut tidak mengandung kebenaran,
dan para teradu tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap pengadu III
tentang kebenaran isi surat/tanggapan masyarakat tersebut. selain itu
bahwa untuk menguatkan ketidak mandirian Para teradu dalam
menetapakan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terlihat
dari Jawaban dari pada teradu yang meloloskan Sdr. Salmon Tambunan
menjadi Anggota KPU Kotamadya Sibolga dengan adanya surat dukungan
dari Ormas/LSM.
2) Huruf b tentang asas jujur.
Bahwa para Terlapor/ Teradu tidak jujur dalam penentuan dan penetapan
anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pelapor/ Pengadu yang terlihat
dari pengabaian serta tidak menunjukkan perolehan nilai untuk
penentuan dan penetapan anggota KPU Kabupaten masing-masing
Pelapor/ Pengadu. Teradu/Terlapor II tidak menampilkan dan
menunjukkan kebenaran atau yang seharusnya tentang nilai, kompetensi
serta rekapitulasi nilai dalam seleksi tersebut dengan dalil informasi yang
dikecualikan karena bersifat ketat, terbatas dan rahasia sebagaimana
ketentuan Pasal 1 angka 16 dan pasal 2 huruf c Peraturan KPU No. 1
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 17 dan
Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Serta Pasal
44 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3) Huruf c tentang asas adil.
Bahwa para Terlapor/ Teradu tidak adil dalam penentuan dan penetapan
anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pelapor/ Pengadu yakni tidak
adanya perlakuan sesuai atau berdasarkan kemampuan para Pelapor/
Pengadu. Teradu/Terlapor II tidak adil yang didasarkan dan makna
keadilan yaitu memberikan hak-hak setiap masing-masing subjek hukum
dalam hal ini teradu II tidak memberikan hak para pengadu/Pelapor yang
diperoleh berdasarkan proses seleksi yang dinilai dan direkapitulasi dari
Timsel dan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat KPU RI No.
1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal, 3 Oktober 2018, Perihal :
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutuan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2018-2023. Dalam Lampiran
surat tersebut dibuat daftar nama untuk mengikuti uji Kelayakan dan
kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peringkat Rekapitulasi Nilai Tes dari
Tim Seleksi.
4) Huruf g tentang asas keterbukaan.
Bahwa para Terlapor/ Teradu tidak terbuka dalam penentuan dan
penetapan anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pelapor/ Pengadu
dimana hasil maupun rekapitulasi nilai yang diminta para Pelapor/
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Pengadu melalui surat tidak dibalas dan tidak ada jawaban.
Teradu/Terlapor I oleh karena kedudukannya tidak menanggapi dan tidak
memberikan jawaban atau informasi atas permintaan para
pengadu/pelapor yang telah mengirimkan surat, semata-mata dilakukan
para teradu untuk melindungi perbuatannya yang sewenang-wenang
dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten Para Pengadu.
5) Huruf h tentang asas proporsionalitas.
Bahwa para Terlapor/Teradu tidak proporsionalitas dalam penentuan dan
penetapan anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pelapor/Pengadu
yakni pengabaian nilai sebagai dasar penetapan dan penentuan anggota
KPU Kabupaten di masing-masing Pelapor/ Pengadu. Teradu/Terlapor II
tidak proporsional dalam menyusun dan membuat laporan karena
kedudukannya sebagai korwil. Ketidak proporsionalitas tersebut yakni
keadaan yang tidak sesuai antara standar nilai atau ukuran dengan
pengumuman atau penetapan anggota KPU Kabupaten masing-masing
Pengadu/Pelapor.
6) Huruf i tentang asas akuntabilitas.
Bahwa para Terlapor/Teradu tidak akuntabel dalam penentuan dan
penetapan anggota KPU di Kabupaten masing-masing Pelapor/ Pengadu
yang terlihat dari ketidak mauan membalas surat para Pelapor/ Pengadu
tentang nilai sebagai dasar audit, penjelasan hingga pemahaman atas
keputusan yang telah ditetapkan. Terlapor/Teradu I dan Terlapor/Teradu
II baik secara sendiri ataupun bersama-sama dalam menjalankan
tugasnya tidak akuntabel, hal tersebut terlihat ketidak mauan
menunjukkan hasil nilai tes dan rekapitulasi nilai tes yang dsiperoleh para
pengadu/Pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa Penetapan anggota KPU
Kabupaten Para Pengadu subjektif dan di dasari suka dan tidak suka dan
disinyalir traksasional, karena penentuan Anggota KPU Kabupaten para
Pengadu tidak dilakukan berdasarkan hasil tes/Hasil Uji Kepatutan dan
Kelayakan sehingga penetapan anggota KPU Kabupaten Para teradu tidak
terukur dan tidak berdasarkan hukum.
[2.2] para Pengadu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti/
keterangan sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 56/Kpts/KPU/2017 Tentang Susunan
Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Periode 2017-2022;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Jadwal
Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
3. Bukti P-3 : Print-out Konfirmasi Tim Seleksi Tahap V Calon Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
4. Bukti P-4 : Print-out Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023
Nomor : 02/Timsel Sumut II/VI/2018, Tentang Pendaftaran
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah
Sumatera Utara II Periode 2018-2023, tertanggal, 29 Juni
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
2018;
5. Bukti P-5 : Print-out (cetak) Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023
Nomor : 05/Timsel Sumut II/VII/2018, Tentang Hasil
Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumatera Utara II Periode 2018-2023, Tertanggal, 19 Juli
2018;
6. Bukti P-6 : Print-out Pengumuman Jadwal Tes tertulis dengan Metode
Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023;
7. Bukti P-7 : Print-out Photo Daftar Hasil CAT KPU Kabupaten Tapanuli
Tengah yang menerangkan Peringkat dan nilai Peserta Tes
Tertulis dengan Metode Computer Assisted Tes (CAT) Calon
Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-
2023;
8. Bukti P-8 : Print-out Photo Daftar Hasil CAT KPU Kabupaten Toba
Samosir yang menerangkan Peringkat dan nilai Peserta Tes
Tertulis dengan Metode Computer Assisted Tes (CAT) Calon
Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir Periode 2018-2023;
9. Bukti P-9 : Print-out Photo Daftar Hasil CAT KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan yang menerangkan Peringkat dan nilai Peserta
Tes Tertulis dengan Metode Computer Assisted Tes (CAT)
Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2018-2023;
10. Bukti P-10 : Print-out Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023
Nomor : 07/Timsel Sumut II/VII/2018, Tentang Hasil
Seleksi tertulis dengan METODE CAT Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023,
tertanggal. 24 Juli 2018;
11. Bukti P-11 : Print-out Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023
Nomor : 08/Timsel Sumut II/VIII/2018, Tentang Hasil
Seleksi Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara II;;
12. Bukti P-12 : Print-out Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023
Jadwal Tes Wawancara Wilayah II Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-
2023 tanggal. 15 Agustus 2018;
13. Bukti P-13 : Print-out Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumatera Utara II Periode 2018-2023
Nomor 10/Timsel Sumut II/VIII/2018, Tentang Hasil
Seleksi Kesehatan dan Wawancara (tertulis Hasil Seleksi
Psikologi) Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode
2018-2023 Wilayah Sumatera Utara II;
14. Bukti P-14 : Print-out Surat Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia
Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tertanggal, 3
Oktober 2018;
15. Bukti P-15 : Print-out Lampiran Surat Komisi Pemilhan Umum Republik
Indonesia Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tertanggal, 3 Oktober 2018 yang menerangkan Daftar Nama
Untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
16. Bukti P-16 : Print-out Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor 1294/SDM.12.3/12/Sek-Prov/X/2018
tertanggal, 05 Oktober 2018 Perihal : Pelaksanaan Uji
Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-
2023;
17. Bukti P-17 : Print-out Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1295/SDM-Pu/12/Prov/X/2018
Tentang Jadwal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 26 (dua puluh
enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Periode
2018-2023;
18. Bukti P-18 : Print-out Lampiran Pengumuman Ketua KPU Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1295/SDM-Pu/12/Prov/X/2018
tanggal. 5 Oktober 2018;
19. Bukti P-19 : Print-out Pembagian Panel Uji Kelayakan dan Kepatutan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara Periode 2018-2023, yang menerangkan Pembagian
Panel Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
20. Bukti P-20 : Print-out Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 1322/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018
Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tanggal. 24 Oktober
2018;
21. Bukti P-21 : Print-out Surat KPU Republik Indonesia Nomor :
1076/PP.06-Und/05/KPU/X/2018 tanggal 26 Oktober
2018 Perihal undangan Pelantikan;
22. Bukti P-22 : Print-out Daftar Nama Lampiran Anggota KPU
kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu III, Sanni J.
Togatorop, SP, tertanggal, 29 Oktober 2018 yang ditujukan
kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Peiode 2018-2023 Wilayah Sumut II Hal Permohonan Hasil
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir
Periode 2018-2023;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu VI, Marusaha
Lumbantoruan, ST, tertanggal, 29 Oktober 2018 yang
ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Peiode 2018-2023 Wilayah Sumut II;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu I, Ir. Halomoan Freddy
L. Tobing, MM, tertanggal, 1 November 2018 yang
ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Peiode 2018-2023 Wilayah Sumut II Hal
Permohonan Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah Periode 2018-2023;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu V, Hotlider JS.
Hutagalung, tertanggal, 2 Nopember 2018 yang ditujukan
kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Peiode 2018-2023 Wilayah Sumut II Hal Permohonan Hasil
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2018-2023;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu III, Sanni J.
Togatorop, SP, tertanggal, 29 Oktober 2018 yang ditujukan
kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Hal
Permohonan Hasil Tes Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah Periode 2018-2023;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu VI Marusaha
Lumbantoruan, ST, tertanggal, 29 Oktober 2018 yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Hal
Permohonan Hasil Tes Calon Anggota KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan Periode 2018-2023;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu I, Halomoan Freddy
Lumban Tobing, MM, tertanggal, 01 Nopember 2018 yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Hal
Permohonan Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah Periode 2018-2023;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Permohonan Pengadu V, Hotlider JS.
Hutagalung tertanggal, 02 Nopember 2018 yang ditujukan
kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Hal
Permohonan Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah Periode 2018-2023;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pengadu I, Pengadu III, Pengadu IV, Pengadu
V, Pengadu serta Pengadu VI serta tiga orang Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tertanggal,
5 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Hal Permohonan Hasil
tes/Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor 1431/SDM.02.2-SR/12/Prov/XI/2018,
tertanggal. 06 November 2018, Perihal : Permohonan Hasil
tes Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
33. Bukti P-33 : Print-out Klipin Koran Pemberitaan Sanni J Togatorop 10
Besar Seleksi Anggota KPU Tobasa, yang dimuat di ePaper
Harian Sinar Indonesia Baru tanggal. 30 Agustus 2018;
34. Bukti P-34 : Print-out Berita Harian Kompas Online senin, 29 Mei 2017
Pukul. 22.07 Wib;
35. Bukti P-35 Print-out Berita Tribunnew.com, Rabu,10 Oktober 2017/22
Pukul. 01.00 Wib.
[2.3] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan Pengaduan dari Pengadu/Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I selaku Ketua KPU Republik Indonesia dan Teradu II
selaku selaku Korwil Sumatera Utara melakukan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu dan Pelanggaran PKPU RI No. 25 Tahun 2018.
3. Menjatuhkan Sanksi pemberhentian Sementara kepada teradu II sampai
adanya Putusan dari DKPP RI.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk membuka semua Rekapitulasi Hasil
Tes Calon Anggota KPU Kabupaten para Pengadu, Hasil Tes Psikologi dari
Tim Psikolog UI atau HIPSI, Hasil Tes Kesehatan dari Rumah Sakit Adam
Malik Medan dan Rekaman, Video Uji Kelayakan dan Kepatutan yang
dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk membatalkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1482/PP.06-
Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
berdasarkan Peringkat Teratas dan turunannya dan mengembalikan hak
kosntitusional pengadu sebagaimana mestinya.
6. Memerintahkan kepada KPU RI untuk membatalkan Pengumuman Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1322/PP.06-
Pu/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 24 Oktober 2018 dan
turunanya
7. Memerintahkan kepada KPU RI untuk menerbitkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia secara cepat dan tepat, sesuai
dengan maksud dan etika penyelenggara Pemilu dalam rangka Pemulihan
hak Konstitusional Para Pengadu sebagai Anggota KPU Kabupaten Para
Pengadu, berdasarkan peringkat teratas sesuai dengan Rekapitulasi Hasil
Nilai Tes seluruh tahapan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Para
Pengadu Periode 2018-2023
8. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian tetap kepada Teradu II selaku Korwil
Sumatera Utara atau
Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
yang memeriksa, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan
putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)
berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku
dalam masyarakat.
KETERANGAN SAKSI
Tagor Simanullang (Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan)
Saksi menyatakan bahwa Sebagai saksi sangat mengapresaisai KPU RI dan
KPU Provinsi, Saksi menyatakan kurang percaya pada KPU RI. KPU RI
menyatakan keterbukaam informasi publik, akan tetapi hasil peringkat
Saksi sebelumnya nomor urut 9, saksi meminta hasil rekaman
wawancara. Ada informasi ketidakpercayaan tentang penatapan, ada yang
mengakui ada rekayasa dalam penetapan. Informasi dari staf KPU Provinsi.
Apapun hasil dari KPU Provinsi dan pusat, secara jelas tidak dijelaskan
oleh KPU RI.
1. Josep Sihombing (Calon Anggota KPU Kota Pematangsiantar)
Saksi menyatakan bahwa dirinya mengikuti tes di wilayah 3 nilai CAT
saksi mendapat rangking 2 dan nilai psikotes rangking 2. Pada saat
diajukan ke Provinsi peringkat saksi juga rangking 2, pada waktu
penetepan menjadi Anggota KPU saksi menjadi rangking 6. Ada seorang
KPU Provinsi yang menyatakan nilai paling tinggi sampai diusulkan ke KPU
RI, tapi di KPU RI menjadi rangking 6. Saksi menyatakan telah
berpengalaman menjadi penyelenggra Pemilu yaitu Panwas di
Pematangsiantar.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
persidangan tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
2. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Para Pengadu
dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh
Para Teradu dalam uraian jawaban ini.
3. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Para Pengadu, Para
Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan
berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai
dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan
Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang
diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Pengadu I dan Pengadu II adalah Calon Anggota KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah, Pengadu III adalah Calon Anggota KPU
Kabupaten Toba Samosir, serta Pengadu IV, Pengadu V, dan Pengadu
VI adalah Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara II Periode 2018-2023.
2) Bahwa Para Teradu telah mengikuti seluruh tahapan Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut II Periode 2018-2023.
3) Bahwa KPU RI mengeluarkan Surat KPU Nomor: 1188/PP.06-
SD/05/KPU/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 Perihal: Pelaksanaan
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumatera Utara Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Ketua KPU
Provinsi Sumatera Utara dan Lampiran Daftar Nama untuk mengikuti
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023 Provinsi Sumatera Utara, di mana inti surat
tersebut adalah mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi
Sumatera Utara untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan.
4) Bahwa seluruh Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan serta Rekapitulasi
hasil Tahapan Seleksi dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang
disampaikan kepada KPU dalam kondisi tertutup paling lama tanggal
9 Oktober 2018 mempunyai rentang waktu yang cukup lama sampai
dengan keluarnya Pengumuman KPU Nomor: 1322/PP.06-
Pu/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tertanggal 24 Oktober 2018.
Rentang waktu tersebut menurut Para Pengadu memungkinkan
pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pendekatan kepada
Teradu II sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Utara atau
sebaliknya sehingga dalam penetapannya tidak berdasarkan pada
hasil Nilai Tes yang sebenarnya dan merugikan Para Pengadu.
5) Bahwa sesuai dengan Surat Pendelegasian KPU RI kepada KPU
Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tertanggal 3 Oktober 2018 tersebut, maka KPU RI seyogianya
menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing Pengadu
berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang disampaikan
KPU Provinsi Sumatera Utara kepada KPU RI karena KPU RI tidak
pernah melakukan tatap muka dan uji kelayakan terhadap Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
6) Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 mengatur
mengenai asas Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib
penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dan dalam
Lampiran Keputusan KPU RI Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018
mengharuskan adanya penilaian baik dalam angka maupun dalam
bentuk ceklist. Namun, dari seluruh tahapan Seleksi hanya nilai hasil
CAT yang ditampilkan.
7) Bahwa Para Pengadu telah mengikuti seluruh tahapan dengan baik
dan benar. Namun, tidak terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten
masing-masing. Maka, Para Pengadu telah menyurati dan
menghubungi Tim Seleksi Wilayah II, KPU Provinsi Sumatera Utara
dan KPU RI untuk meminta nilai dan rekapitulasi nilai masing-masing
Pengadu. Namun, menurut Para Pengadu hanya KPU RI yang tidak
memberikan balasan ataupun tanggapan hingga Surat Pengaduan ini
dibuat.
8) Bahwa Pengumuman dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota
menurut Para Pengadu dilakukan tanpa didasarkan pada penilaian
dari setiap tahapan dan mengarah pada lobi-lobi komunikasi serta
berbau gratifikasi. Hal tersebut santer terdengar dan berseliweran
tetapi tidak dapat disebutkan oleh Para Pengadu karena keterbatasan
akses teknologi, menghindari sikap takabur dan fitnah serta
merupakan momentum ranah aparat penegak hukum umum.
9) Kabupaten Tapanuli Tengah
a. Bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
atas nama Yudi Arisandi Nasution tidak pernah sebagai
penyelenggara pemilu dan hasil Tes Tertulis dengan Metode CAT
menempati peringkat ke-25 dan hasil rekapitulasi Tim Seleksi
yang disampaikan ke KPU RI menempati peringkat ke-10, tetapi
dalam penetapannya menjadi peringkat ke-3 (ketiga) sebagai
anggota KPU Tapanuli Tengah terpilih Periode 2018-2023.
b. Bahwa salah satu anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
atas nama Jonas Bernard Pasaribu hasil tes tertulis dengan
metode CAT menempati peringkat 18 dan hasil rekapitulasi dari
Tim Seleksi yang disampaikan ke KPU RI menempati peringkat
ke-6 naik menjadi peringkat ke-2, dan yang bersangkutan juga
belum pernah sebagai Penyelenggara Pemilu di KPU dan
jajarannya.
c. Bahwa berdasarkan hasil Pengumuman ujian CAT Pengadu I
berada di peringkat kesatu dan hasil rekapitulasi dari Tim Seleksi
yang disampaikan ke KPU RI menempati peringkat pertama,
tetapi dalam penetapan KPU terpilih, Pengadu I berada di
peringkat ke-6 (keenam).
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
d. Bahwa Pengadu I merasa bahwa Pengadu I memiliki
kelebihan karena berpengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu,
tidak pernah terlibat money politik, dan pelanggaran Pemilu.
10) Kabupaten Toba Samosir
a. Bahwa dari antara anggota KPU Kabupaten Toba Samosir
Periode 2018-2023 yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) orang
yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. Bahwa menurut Pengadu III yang menyebabkan Pengadu III
tidak masuk dalam 5 nama Anggota KPU Kabupaten Toba
Samosir Periode 2018-2023 adalah suami Pengadu III merupakan
Calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dari Partai
Kebangkitan Bangsa. Menurut Pengadu III hal ini seharusnya
tidak lagi menjadi permasalahan karena Pengadu III telah
memberikan klarifikasi pada saat pelaksanaan uji kelayakan dan
kepatutan. Selain itu juga telah memberitakan di media
cetak/koran mengenai hal tersebut dan Pengadu III telah berjanji
akan tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugas serta
bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
11) Kabupaten Humbang Hasundutan
a. Bahwa Pengadu IV mendapat informasi dari Kosmas Manalu
selaku Ketua KPU Kabupaten Humbang Hansundutan Periode
2018-2023 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober
2018 Teradu I atas nama Ibu Evi Novida Ginting Manik datang ke
Medan bertemu dengan 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi
Sumatera Utara dan salah satunya adalah Bapak Batara
Manurung dengan melakukan pertemuan tertutup. Teradu I
kembali ke Jakarta pada pagi hari tanggal 24 Oktober 2018 dan
sore hari pada hari yang sama pada tanggal 24 Oktober 2018
KPU RI mengeluarkan Pengumuman KPU RI tentang Penetapan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.
b. Bahwa Pengadu V kuat menduga pada saat kedatangan
Teradu I ke Medan dan melakukan pertemuan, disitulah diatur,
ditetapkan dan diputuskan nama-nama Anggota KPU
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan mengabaikan
hasil Seleksi. Selain itu penentuan dan penetapan KPU dalam
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara diduga dilakukan berdasarkan pada suka dan tidak suka
sesuai dengan pesanan dan akses komunikasi yang ada pada
link/jaringan yang sudah dibangun oleh Teradu I.
c. Bahwa Pengadu V berpengalaman dalam kepemiluan karena
pernah terlibat sebagai Penyelenggara Pemilu.
d. Bahwa Pengadu VI juga berpengalaman dalam kepemiluan
karena pernah terlibat sebagai Penyelenggara Pemilu, pernah
mendapat penghargaan nominasi 5 nasional Penyelesaian
Sengketa terbaik pada saat Bawaslu Award tahun 2016 di
Jakarta, dan tidak pernah mendapat sanksi dari Bawaslu
Provinsi, Bawaslu RI, dan DKPP RI.
12) Selain itu juga menurut Para Pengadu terdapat petunjuk adanya
kecurangan, pengaturan dan permainan pihak-pihak yang
berkepentingan yakni bahwa Pengadu pernah dihubungi oleh Jhonsar
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Lumbantoruan (Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Sumut II Partai
Solidaritas Indonesia), di mana dalam komunikasi tersebut
disampaikan bahwa Pengadu IV dapat direkomendasikan dan diusung
untuk ditetapkan anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
dengan komitmen mendukung Saudara Binsar Pardamean Sihombing
sebagai Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun atas
hal tersebut Pengadu IV menyatakan tidak dapat bersepakat dengan
komitmen tersebut. Atas hal tersebut Pengadu IV juga pernah
dihubungi oleh Parles Sianturi (Calon Anggota KPU Kabupaten
Simalungun). Namun, Pengadu IV tetap tidak dapat menyanggupi
komitmen tersebut. Setelah Pengumuman dan Penetapan Anggota
KPU Kabupaten/Kota Terpilih di Sumatera Utara, entah kebetulan
atau tidak bahwa Binsar Pardamean Sihombing terpilih dan
ditetapkan sebagai Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2018-2023.
5. Bahwa sebagaimana pokok Pengaduan pada huruf c tersebut, Para Pengadu
tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh masing-masing Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua
merangkap Anggota maupun Anggota KPU RI. Berdasarkan ketentuan
Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengadu mempunyai kewajiban
menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu
perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang
dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Para Teradu
sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik.
6. Bahwa terhadap dalil aduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1
s.d. 12, Para Pengadu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup
memadai guna menguatkan dalil aduan Pengadu melainkan hanya
menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang
belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Para
Teradu. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara
Pemilihan Umum, Para Teradu beritikad baik untuk tetap memberikan
tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas aduan a quo.
7. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana pada huruf c angka 1 sampai
dengan angka 12, Para Teradu menyampaikan tanggapan, penjelasan dan
klarifikasi atas aduan a quo sebagai berikut:
1) Sebelum Para Teradu lebih jauh menjelaskan ataupun menyampaikan
tanggapan terhadap Dalil-Dalil Aduan Pengadu, Para Teradu perlu
menjelaskan dan menegaskan terlebih dahulu bahwa surat KPU RI
Nomor: 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018
tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-1),
merupakan Surat Dinas yang bersifat pribadi dan tidak dipublikasikan
untuk kepentingan umum, melainkan hanya ditujukan kepada pihak-
pihak tertentu in casu Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, sehingga
tidak sepatutnya Pengadu mendapatkan kedua surat tersebut karena
surat tersebut tidak ditujukan kepada Pengadu dan patut
dipertanyakan darimana Pengadu mendapat kedua surat tersebut.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu
kewenangan Para Teradu adalah membentuk KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan PPPLN.
3) Bahwa pembentukan sebagaimana penjelasan pada angka 2 yang
dalam hal ini adalah pembentukan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara in casu KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU
Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon
anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, di mana
pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah,
KPU Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2018-2023 dilakukan oleh Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut II Periode 2018-2023.
4) Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, sebagaimana amanat Undang-
Undang, Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana
ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi
Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan
kegiatannya sebagai berikut:
1. pendaftaran;
2. Penelitian Administrasi;
3. tes tertulis;
4. tes psikologi;
5. tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan
Pemilu; dan
6. klarifikasi tanggapan masyarakat.
5) Bahwa setelah seluruh tahapan sebagaimana penjelasan pada angka 4
dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Wilayah Sumut II Periode 2018-2023, laporan pelaksanaan seleksi dan
10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah,
KPU Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2018-2023 yang disusun berdasarkan urutan
abjad dan menurut Tim Seleksi dapat mengikuti fit and proper test
(Bukti T-2) disampaikan kepada Para Teradu. Adapun 10 (sepuluh)
nama Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU
Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2018-2023 yang disampaikan oleh Tim Seleksi Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut II Periode 2018-2023 adalah
sebagai berikut:
KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
1. Azwar Sitompul
2. Fahri Zulamin Rambe (Pengadu)
3. Feri Yosha Nasution
4. Halomoan Freddy L. Tobing (Pengadu)
5. Haradongan Sianturi
6. Hendra Sitompul
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
7. Jonas Bernard Pasaribu
8. Timbul Panggabean
9. Wahid Pasaribu
10. Yudi Arisandi Nasution
KPU Kabupaten Toba Samosir
1. Ali Imransyah Harahap
2. Bernard Budiarti Tampubolon
3. Charles Pangaribuan
4. Denni Hutagaol
5. Hendri Marudin H. Pardosi
6. Jonny Harahap
7. Rantu Pasaribu
8. Sahat Sibarani
9. Sanni J. Togatorop (Pengadu)
10. Sugar Fernando Sibarani
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
1. Belta Sihite
2. Binsar Pardamean Sihombing
3. Bosfer T. Rikardo Nababan (Pengadu)
4. Enixon P. Pasaribu
5. Hotlider J. S. Hutagalung (Pengadu)
6. Leonard Pasaribu
7. Marusaha Lumbantoruan (Pengadu)
8. Ramses Simamora
9. Sutomo Voker Tamba
10. Tagor Simanullang
6) Bahwa dalil Para Pengadu dalam pokok aduan pada halaman 5 poin
5.7. dan halaman 7 poin 5.13. yang pada pokoknya
mempermasalahkan rentang waktu antara penyampaian hasil uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera
Utara dengan penerbitan Pengumuman Nomor 1322/PP.06-
Pu/05/KPU/X/2018 yang menurut Para Pengadu cukup lama dan
Para Pengadu menduga rentang waktu yang cukup lama tersebut
dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan untuk
melakukan pendekatan ataupun melobi Teradu II selaku Korwil
Sumatera Utara merupakan dalil yang tidak didasarkan pada fakta
hukum karena rentang waktu antara penyampaian hasil uji kelayakan
dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara
dengan penerbitan Pengumuman Nomor 1322/PP.06-
Pu/05/KPU/X/2018 merupakan rentang waktu yang masih dalam
batas kewajaran yaitu sebelum Akhir Masa Jabatan Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut II. Akhir Masa Jabatan Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut II pada tanggal 29 Oktober 2018. Selain itu
Para Teradu dalam melakukan pemeringkatan dan penetapan 10
nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Terpilih di Sumatera Utara
II Periode 2018-2023 sangat mengedepankan asas kehati-hatian dan
kecermatan. Selain itu dugaan Para Pengadu yang menyatakan bahwa
ada pendekatan dan lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak-pihak
tertentu kepada Teradu II, serta berbau gratifikasi merupakan dalil
yang bersifat asumtif, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada,
dan mencemarkan nama baik Teradu II karena Teradu II tidak pernah
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
menerima uang ataupun pemberian apapun dari pihak manapun
terkait dengan pelaksanaan Seleksi.
7) Bahwa terhadap dalil Para Pengadu dalam pokok aduan pada halaman
5 poin 5.8. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Teradu
dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota tidak berdasarkan
hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang disampaikan KPU Provinsi
Sumatera Utara, Para Teradu akan memberikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf
f Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Para Teradu dapat
mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan
uji kelayakan dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi,
sehingga Para Teradu secara kelembagaan dan kolektif kolegial
menerbitkan Surat KPU Nomor: 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018
tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Ketua
KPU Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya Para Teradu
meminta Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara untuk
melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan melakukan
verifikasi terhadap nama-nama Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang akan mengikuti
uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bahwa nama-
nama tersebut bukan anggota Partai Politik dan pengurus partai
politik, Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, serta
bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah melalui Sistem
Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik
(Sipol) serta data lainnya, membagi pelaksanaan uji kelayakan dan
kepatutan dalam 3 panel, mengisi form penilaian dan form
rekapitulasi hasil seleksi, meminta Ketua KPU Provinsi Sumatera
Utara melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan
uji kelayakan dan kepatutan, serta hasil uji kelayakan dan
kepatutan serta rekapitulai hasil tahapan seleksi disampaikan
kepada KPU dalam kondisi tertutup (Vide Bukti T-1).
b. Bahwa setelah KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan uji
kepatutan dan kelayakan dengan melakukan penilaian terhadap
integritas, independensi, pengetahuan kepemiluan, wawasan
kebangsaan, kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi dari
wawancara yang telah dilakukan.
c. Berdasarkan penjelasan pada huruf a dan b, tidak ada
pemeringkatan dalam penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan dan
pemeringkatan tersebut dilakukan oleh Para Teradu dan 5 (lima)
anggota KPU lainnya. Pemeringkatan terhadap nama-nama
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota hasil uji kepatutan dan
kelayakan di Provinsi Sumatera Utara dan penetapan nama-
nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara Periode 2018-2023 Terpilih termasuk Calon Anggota KPU
Kabupaten Lanny Jaya dilakukan oleh Para Teradu dan 5 anggota
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
KPU lainnya melalui rapat pleno dengan memerhatikan hasil uji
kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara tanpa mengabaikan laporan hasil Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dan
disampaikan oleh Tim Seleksi, dan mempertimbangkan hal-hal
lain. Sehingga dalil Para Pengadu yang menyatakan bahwa
Teradu dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota tidak
berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang disampaikan
KPU Provinsi Sumatera Utara adalah dalil yang keliru dan tidak
berdasar secara hukum.
8) Bahwa terhadap dalil Para Pengadu sebagaimana tertuang dalam
Pokok Aduan pada halaman 7 sampai dengan 10 poin 5.14.1. sampai
dengan 5.14.3 yang menganggap bahwa Para Pengadu lebih layak
daripada Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Terpilih yang lainnya
merupakan dalil yang hanya bersifat asumtif dan subjektif dari Para
Pengadu. Para Teradu dalam menetapkan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Terpilih berupaya seobjektif mungkin dan
mempertimbangkan banyak hal.
9) Bahwa terhadap dalil Pengadu IV dan Pengadu V sebagaimana
tertuang dalam Pokok Aduan pada halaman 8 dan 9 poin 5.14.3.
huruf a dan b yang menuduh Teradu II mengadakan pertemuan
tertutup dengan dengan 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi
Sumatera Utara pada tanggal 23 Oktober 2018 di Medan untuk
memutuskan nama-nama anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara, Teradu II akan memberikan penjelasan sebagai
sebagai berikut:
a. Bahwa Teradu II pada tanggal 23 Oktober 2018 menghadiri
Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak
Periode 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara sebagai
Narasumber berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1389/PR.06-
Kpt/01/KPU/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang
Penunjukkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak Periode 2015-2018
di Universitas Sumatera Utara dan Surat Tugas yang
ditandatangani oleh Ketua KPU RI Nomor: 358/PR.06-
ST/01/KPU/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 (Bukti T-3 dan T-
4).
b. Bahwa Teradu II berangkat ke Medan pada tanggal 22 Oktober
2018 dengan menggunakan penerbangan malam dan kembali ke
Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan menggunakan
penerbangan malam juga (Bukti T-5), sehingga dalil Pengadu IV
dan Pengadu V yang menyatakan bahwa Teradu II mengadakan
pertemuan tertutup dengan dengan 4 (empat) orang Anggota KPU
Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Oktober 2018 di Medan
dan kembali ke Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2018 pagi adalah
dalil yang menyesatkan dan tidak didasarkan pada fakta hukum
yang ada.
c. Bahwa dalam kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2018 yang
dilaksanakan di Fakultas FISIP USU Medan mulai pukul 09.40 s.d.
17.05 membahas mengenai pencalonan pilkada, regulasi yang
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
mengatur mengenai pencalolan tersebut, dan permasalahan
pencalonan pilkada yang sering terjadi (Bukti T-6).
d. Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh Kemendagri yang diwakili
oleh Bapak Suhajar Diantoro, Komisioner Bawaslu RI yang
diwakili oleh Bapak Fritz Edward Siregar, Pemerhati Pemilu
yang diwakili oleh Titi Anggraini, LSM, Ketua dan Anggota KPU
Provinsi Sumatera Utara termasuk Sdr. Batara Manurung,
Sekretaris, pejabat dan staff Sekretariat KPU Provinsi
Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Kota
Medan, perwakilan dari partai politik, serta Dekan, Wakil
Dekan, Dosen dan Mahasiswa FISIP USU (Bukti T-7).
e. Bahwa berdasarkan fakta yang telah dijelaskan pada huruf a
sampai dengan d, terbukti bahwa Teradu II berangkat ke Provinsi
Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan FGD yang sangat
padat dan dihadiri oleh berbagai pihak, sehingga dalil Pengadu
IV dan Pengadu V yang menuduh Teradu II melaksanakan
pertemuan tertutup dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Sumatera Utara untuk mengatur nama-nama Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang akan LULUS
menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta
hukum yang ada.
10) Bahwa dalil Para Pengadu dalam pokok aduan pada halaman 7 poin
5.12. yang menyatakan bahwa hanya KPU RI yang tidak memberikan
balasan ataupun tanggapan terhadap Permohonan Penjelasan yang
telah disampaikan oleh Para Pengadu, Para Teradu akan menjelaskan
hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Para Teradu menerima 3 (tiga) surat mengenai tanggapan
masyarakat terkait Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumut II, yaitu surat tanggapan masyarakat terhadap Calon
Anggota KPU Kabupaten Sibolga atas nama Salmon Tambunan,
S.Pd., M.PD dan Calon Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir atas
nama Sanni J. Togatorop (Bukti T-8 dan T-9).
b. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 Para Teradu menerima 2
(dua) surat tanggapan dari masyarakat yaitu surat dari Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Kabupaten Toba Samosir tertanggal 29 Agustus 2018 Perihal:
Surat Rekomendasi dan Surat dari Dedi Siahaan yang merupakan
Perwakilan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir tertanggal 29
Agustus 2018 yang pada intinya kedua surat tersebut menyatakan
keberatan terhadap Pengadu III atas nama Sanni J.Togatorop
sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir karena
yang bersangkutan merupakan isteri dari Herbert Sibarani
yang merupakan Calon anggota Legislatif dari Partai PKB
sehingga diragukan independensinya (Vide Bukti T-8).
c. Bahwa pada tanggal 7 September 2018, Para Teradu menerima
Surat dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Nomor: 17/IWO-
SBGTT/VIII/2018 Perihal: Rekomendasi tertanggal 31 Agustus
2018 yang pada pokoknya memberikan tanggapan positif kepada
Sdr. Salmon Tambunan karena yang bersangkutan selama
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
menjabat sebagai anggota KPU Kota Sibolga sangat dekat dan
terbuka dengan media yang ada di Kota Sibolga (Vide Bukti T-9).
d. Bahwa ketiga surat sebagaimana penjelasan pada huruf a sampai
dengan huruf c menjadi bahan pertimbangan Para Teradu dan 5
(lima) anggota lainnya dalam menetapkan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut II terpilih in casu Calon Anggota KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba Samosir, dan
KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-2023
berdasarkan peringkat teratas dan menurut Para Teradu ketiga
surat tersebut tidak perlu dibuatkan surat balasan (Vide Bukti T-
8 dan T-9).
e. Bahwa Para Teradu juga pernah menerima surat dari Para
Pengadu tertanggal 5 November 2018 Perihal: Permohonan Hasil
Tes/Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara Periode 2018-2023 yang pada pokoknya melalui
surat tersebut Para Pengadu memohon kepada Para Teradu untuk
mendapatkan Form Model TT.Timsel 8, Model TP.Timsel 9, Model
TK.Timsel 10 dan Model TW.Timsel 11 (Bukti T-10). Terhadap
surat tersebut Para Teradu telah mengambil sikap untuk tidak
memberikan hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara kepada Para Teradu karena hasil tahapan
Seleksi telah diumumkan dan Form Model TT.Timsel 8, Model
TP.Timsel 9, Model TK.Timsel 10 dan Model TW.Timsel 11
merupakan informasi yang dikecualikan karena bersifat ketat,
terbatas, dan rahasia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16
dan Pasal 2 huruf c Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum. Namun, Para Teradu terlambat untuk merespon
Surat dari Para Pengadu. Atas keterlambatan respon tersebut Para
Teradu memohon maaf kepada Para Pengadu (Bukti T-12).
11) Bahwa dalil Para Pengadu dalam pokok aduan pada halaman 9 dan 10
poin 5.15 yang pada intinya menyatakan bahwa adanya indikasi
kecurangan dan permainan dari pihak-pihak yang berkepentingan
karena Pengadu IV pernah dihubungi oleh Jhonsar Lumbantoruan
(Caleg DPR RI Dapil Sumut II dari Partai Solidaritas Indonesia) dan
dijanjikan akan direkomendasikan untuk menjadi Anggota KPU
Kabupaten Humbang Hansundutan dengan catatan mendukung
Binsar Pardamean Sihombing sebagai Ketua KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan merupakan dalil yang hanya dikaitkan dengan
Teradu II untuk menyalahkan ataupun menuduh Teradu II tanpa
disertai bukti karena faktanya Teradu II tidak pernah berkomunikasi
dengan Jhonsar Lumbantoruan dan pemilihan Ketua KPU
Kabupaten/Kota in casu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
dilakukan melalui rapat pleno.
12) Bahwa Para Teradu telah menetapkan 10 (sepuluh) nama Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 in casu Calon
Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba
Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-
2023 berdasarkan peringkat teratas dengan mempertimbangkan
banyak hal dan memerhatikan hasil uji kepatutan dan kelayakan
yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tanpa mengabaikan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
laporan hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah
dilaksanakan dan disampaikan oleh Tim Seleksi. Selain itu Para
Teradu telah melantik urutan pertama sampai dengan urutan kelima
sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 in casu
Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba
Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-
2023;
13) Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Para Teradu
telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku
dan tidak terbukti adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap
kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang telah di
dalilkan oleh Pengadu.
KESIMPULAN PARA TERADU
1. Bahwa setelah Para Teradu mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu tetap
berpendapat bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Para Pengadu tetap
tidak mampu menguraikan pelanggaran etik Para Teradu secara personal
dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak
memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima
oleh Majelis Pemeriksa.
2. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam
pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Teradu dalam uraian kesimpulan ini.
3. Bahwa Para Teradu tetap teguh terhadap dalil-dalil sebagaimana yang
telah didalilkan pada agenda persidangan sebelumnya.
4. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Para Pengadu, Para
Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan
berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai
dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
1) Bahwa sebelum Para Teradu lebih menjelaskan ataupun menanggapi
dalil-dalil Pengadu yang telah disampaikan baik dalam pokok-pokok
aduan maupun pada saat persidangan, Para Teradu perlu menegaskan
kembali bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Para Teradu in casu surat
KPU RI Nomor: 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal 3 Oktober
2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023
yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Vide
Bukti T-1), merupakan Surat Dinas yang bersifat pribadi dan tidak
dipublikasikan untuk kepentingan umum, melainkan hanya
ditujukan kepada pihak-pihak tertentu in casu Ketua KPU Provinsi
Sumatera Utara, sehingga tidak sepatutnya Para Pengadu
mendapatkan surat tersebut karena surat tersebut tidak ditujukan
kepada Para Pengadu dan patut dipertanyakan darimana Para Pengadu
mendapat kedua surat tersebut. Pernyataan Pengadu pada saat
persidangan lalu yang menyatakan bahwa Pengadu mendapatkan surat
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tersebut dari Laman KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan
pernyataan yang perlu dipertanyakan kebenarannya karena surat-surat
sebagaimana dimaksud tidak terdapat dalam Laman KPU
(https://kpudsumutprov.go.id) (Bukti T-13).
2) Bahwa terhadap pernyataan Para Pengadu dalam persidangan DKPP
yang menyatakan bahwa Para Teradu memberikan perlakuan berbeda,
di mana dalam proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny
Jaya, hasil Fit and proper test dapat diperoleh oleh pihak lain dan
terkesan tidak bersifat rahasia, Para Teradu perlu menyatakan bahwa
pernyataan Para Teradu tersebut adalah pernyataan yang keliru karena
Hasil Fit and Proper Test merupakan dokumen yang bersifat rahasia
dan dalam Surat KPU Nomor: 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal
3 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode
2018-2023 (Vide Bukti T-1) secara eksplisit tertulis bahwa hasil fit and
proper test disampaikan kepada Para Teradu dan 5 (lima) orang anggota
KPU yang lainnya dalam keadaan tertutup. Dalam persidangan
terungkap fakta bahwa Hasil Fit and proper test Seleksi Calon Anggota
KPU Kabupaten Lanny Jaya dibocorkan oleh oknum KPU Provinsi
Papua dan terhadap fakta tersebut, Para Teradu telah memohonkan
kepada Majelis DKPP untuk memberikan sanksi pelanggaran kode etik
kepada oknum KPU Provinsi Papua tersebut.
3) Bahwa terhadap pernyataan Para Pengadu yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Para Pengadu adalah orang-orang yang
berkompeten karena pernah menduduki jabatan-jabatan strategis dan
memiliki track record yang baik sehingga seharusnya Para Pengadu
berada di posisi 5 besar bukan posisi PAW, Para Teradu akan
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota in
casu Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU
Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2018-2023 merupakan sistem gugur, yaitu
pada tahapan penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi,
dan tes kesehatan. Hasil dari setiap tahapan seleksi tersebut yang
notabene dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Para
Teradu dalam bentuk laporan, dengan perolehan sebagai berikut.
DAFTAR HASIL CAT KPU 2018
Kabupaten Humbang Hasundutan
N Nama Ke Kode Provin Kabupaten Ses Nilai
o t Pesert si /Kota i
a
1 Bosfer T L 33 Sumut Kab. 1 41,2
. Rikardo Humbang 0
Nababan Hasunduta
n
2. Hotlider JS L 39 Sumut Kab. 1 49,8
Hutagalung Humbang 0
Hasunduta
n
3. Marusaha L 41 Sumut Kab. 1 61,6
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Lumbantoru Humbang 0
an Hasunduta
n
Kabupaten Tapanuli Tengah
No Nama Ket Kode Provinsi Kabupaten Sesi Nilai
Peserta /Kota
1. Halomoan L 110 Sumut Kab. 2 65,00
Freddy L. Tapanuli
Tobing Tengah
2. Fahri L 160 Sumut Kab. 2 51,40
Zulamin Tapanuli
Rambe Tengah
Kabupaten Toba Samosir
No Nama Ket Kode Provinsi Kabupaten Sesi Nilai
Peserta /Kota
1. Sanni J. P 25 Sumut Kab. Toba 1 60,20
Togatorop Samosir
DAFTAR HASIL KELULUSAN TES PSIKOLOGI CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
No Nama Nilai Integrasi Rekomendasi
Tuli LG Intervie Tota
s D w l
1 Bosfer T 22 22 22 66 DISARANKA
. Rikardo N
Nababan
2. Hotlider JS 22 24 25 71 DISARANKA
Hutagalung N
3. Marusaha 21 21 23 65 DISARANKA
Lumbantorua N
n
DAFTAR HASIL KELULUSAN TES PSIKOLOGI CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
No Nama Nilai Integrasi Rekomendasi
Tulis LGD Interview Total
1. Halomoan 24 26 27 77 DISARANKAN
Freddy L.
Tobing
2. Fahri 22 21 22 65 DISARANKAN
Zulamin
Rambe
DAFTAR HASIL KELULUSAN TES PSIKOLOGI CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN TOBA SAMOSIR
No Nama Nilai Integrasi Rekomendasi
Tulis LGD Interview Total
1. Sanni J. 23 18 24 65 DISARANKAN
Togatorop
DAFTAR HASIL KELULUSAN TES KESEHATAN CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Kesehata Kesehata
n n Rohani Narkoba
No Keteranga
Nama Jasmani
. n
MS TMS MS TMS Ne Po
g s
1. Bosfer T v v Sehat v
Rikardo
Nababan
2. Hotlider JS v v v Sehat
Hutagalung
3. Marusaha v v v Sehat
Lumbantorua
n
DAFTAR HASIL KELULUSAN TES KESEHATAN CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Kesehatan Kesehatan
Narkoba
No. Nama Jasmani Rohani Keterangan
MS TMS MS TMS Neg Pos
1. Halomoan v v v Sehat
Freddy L.
Tobing
2. Fahri v v v Sehat: Ada
Zulamin catatan
Rambe Peningkatan
Gula Darah
DAFTAR HASIL KELULUSAN TES KESEHATAN CALON
ANGGOTA KPU KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kesehatan Kesehatan
Narkoba
No. Nama Jasmani Rohani Keterangan
MS TMS MS TMS Neg Pos
1. Sanni J. v v v Sehat
Togatorop
2. Bahwa dalam Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f Peraturan
KPU Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota, Para Teradu dapat mendelegasikan
wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan
dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi.
3. Bahwa seluruh proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumut II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan KPU Nomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi
Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Perubahannya
terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018
tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dan Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang
Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
dengan Keputusan KPU Nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-
Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, di mana hasil Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II dan Fit and Proper Test
yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumut menjadi bahan
pertimbangan Para Teradu dalam menetapkan nama-nama Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II termasuk Calon Anggota
KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba Samosir,
dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-2023.
Namun, hasil Seleksi tersebut tidak serta merta membuat peserta
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II otomatis
berada di peringkat teratas meskipun memiliki nilai yang baik
karena Para Teradu juga memiliki kewenangan untuk
memperhatikan hal-hal yang lain terhadap nama-nama Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II untuk menentukan ranking
dari Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II termasuk Calon
Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba
Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-
2023. Para Teradu dalam mengurutkan 10 (sepuluh) nama Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II Periode 2018-2023
termasuk Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU
Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan harus memilih nama-nama yang menduduki ranking
pertama hingga ranking kesepuluh, di mana dalam mengurutkan
tersebut Para Teradu telah melakukannya dalam Rapat Pleno
berdasarkan pertimbangan yang objektif. Bahwa dinamika maupun
pembahasan dalam Rapat Pleno tidak dapat kami sampaikan
maupun ungkapkan karena hal tersebut akan melanggar prinsip
proporsional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf d
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan
Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang
pada pokoknya mengatur bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu
menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil
rapat.
4. Bahwa kalimat rapat Pasal 14 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah rapat pleno diantara
Para Teradu di mana hasil dari rapat tersebut adalah seluruhnya
menjadi data yang seluruhnya menjadi kewenangan KPU RI
sebagaimana dimaksud pada point 3.3, di mana KPU Provinsi tidak
memiliki kewenangan untuk mengintervensi melainkan laporan
hasil seleksi yang telah diselenggarakan oleh KPU Provinsi adalah
salah satu komponen untuk pertimbangan penentuan terpilihnya
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II termasuk Calon
Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba
Samosir, dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-
2023.
4) Bahwa terhadap permintaan Para Pengadu untuk mendapatkan hasil
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II Periode 2018-
2023, Para Teradu akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
1. Bahwa Form Model TT.Timsel 8, Model TP.Timsel 9, Model
TK.Timsel 10 dan Model TW.Timsel 11 termasuk dalam informasi
yang dikecualikan karena bersifat ketat, terbatas, dan rahasia
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 2 huruf c
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa selama ini permintaan dokumen-dokumen hasil Seleksi
Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah banyak
diajukan ataupun disampaikan kepada Para Teradu baik secara
lisan maupun tertulis. Namun, Para Teradu tidak memberikan
dokumen-dokumen seleksi tersebut karena dokumen-dokumen
Seleksi merupakan dokumen yang bersifat rahasia.
3. Bahwa hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut II
Periode 2018-2023 telah diumumkan, meskipun hasil tersebut
tidak dirinci dalam Pengumuman karena hasil Seleksi Calon
Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang rinci tersebut
bersifat rahasia, ketat, dan terbatas.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Para Teradu meyakini
sikap yang telah diambil oleh Para Teradu dengan tidak
memberikan hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Sumut II Periode 2018-2023 merupakan sikap yang tepat dan telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Bahwa Para Teradu untuk menentukan Calon Anggota KPU terpilih, Para
Teradu harus memilih 5 (lima) diantara 10 (sepuluh) Calon Anggota KPU
melalui berbagai pertimbangan dalam penilaian.
6. Bahwa komponen penilaian terpilihnya Calon Anggota KPU tidak hanya
mendasarkan kepada penilaian dalam tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan,
melainkan hasil klarifikasi yang diperoleh turut menjadi aspek penilaian
untuk menentukan keterpilihan sebagai Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut II termasuk Calon Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Toba Samosir, dan KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan Periode 2018-2023, serta salah satunya
berdasarkan keyakinan dari Para Teradu secara kolektif kolegial untuk
menentukan terpilihnya Calon Anggota KPU.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Teradu telah melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Para Teradu
mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil
pengaduan Pengadu dan merehabilitasi nama baik Para Teradu.
[2.5] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak menolak seluruh dalil pengaduan Para Pengadu;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik
selaku Penyelenggaran Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
Apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono/ from
equity and conscience),
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
[2.6] para Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai
berikut:
NO DAFTAR BUKTI
T-1 surat KPU RI Nomor: 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal
3 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara;
T-2 Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Wilayah Sumut II Nomor: 09/Timsel Sumut
II/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penetapan Hasil
Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumut II dan
Pengumuman Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah
Sumut II Nomor: 10/Timsel Sumut II/VIII/2018.
T-3 Keputusan KPU Nomor: 1389/PR.06-Kpt/01/KPU/X/2018
tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Narasumber
dan Moderator Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
Evaluasi Pemilihan Serentak Periode 2015-2018 di Universitas
Sumatera Utara.
T-4 Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Nomor:
358/PR.06-ST/01/KPU/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
T-5 Tiket dan Boarding Pass Jakarta-Medan tanggal 22 Oktober
2018 dan Medan-Jakarta tanggal 23 Oktober 2018 atas nama
Evi Novrida Ginting
T-6 Kumpulan dokumen pelaksanaan kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak Periode 2015-
2018 di Fakultas FISIP USU Medan.
T-7 Daftar Hadir Focus Group Discussion Evaluasi Pemilihan
Serentak Periode 2015-2018 yang tanggal 23 Oktober 2018 di
Sumatera Utara.
T-8 Surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung
Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Toba Samosir tertanggal 29
Agustus 2018 Perihal: Surat Rekomendasi dan Surat dari Dedi
Siahaan yang merupakan Perwakilan Masyarakat Kabupaten
Toba Samosir tertanggal 29 Agustus 2018.
T-9 Surat dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Nomor: 17/IWO-
SBGTT/VIII/2018 Perihal: Rekomendasi tertanggal 31 Agustus
2018.
T-10 Surat dari Ir. Halomoan Freddy L.Tobing, MM, dkk tanggal 5
November 2018 Perihal: Permohonan Hasil Tes/Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode
2018-2023.
T-11 Keputusan KPU Nomor: 1482/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018
tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023 dan Surat KPU Nomor: 1076/PP.06-
und/05/KPU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal:
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Undangan Pelantikan.
T-12 Surat KPU RI Nomor: 1599/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018
tanggal 31 Desember 2018.
T-13 Screenshoot laman KPU Provinsi Sumatera Utara
(https://kpud-sumutprov.go.id).
[2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.
