III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 18-P/L-DKPP/I/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 20-
PKE-DKPP/II/2020 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian
sebagai berikut :
1. Bahwa saat ini Pengadu merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten
Tapanuli Tengah periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Tapanuli tengah 3 (tiga) dari
Partai GOLONGAN KARYA nomor urut 9 (sembilan) berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Model DCT-DPRD
KABUPATEN/KOTA tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 20 September 2018
2. Bahwa tahap proses Penyelenggaraaan PEMULU di Kabupaten Tapanuli Tengah
khususnya daerah pemilihan Tepanuli Tengah 3. Yakni Kecamatan Andam dewi,
Kecamatan Barus, Kecamatan Barus utara, Kecamatan manduamas, Kecamatan
Sirandorung, Kecamatan Sosorgadong, terlihat tidak kondusif mulai dari tahap
awal sampai tahap Rekapitulasi suara hal ini dapat diketahui dimana alat peraga
kampanye (baliho) Pengadu di rusak pihak-pihak tertentu di seluruh daerah
Pemulihan Tapanuli Tengah 3. Ikut dirusak Baliho tokoh nasional Partai GOLKAR
yakni Bapak Ir. AKBAR TANJUNG (bukti tanda P-5)
3. Bahwa Para Teradu tidak siap untuk melaksanakan Pemilihan umum pada
Pemilihan tahun 2019. Yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 APRIL 2019.
Sebagai mana kertas suara untuk DPRD KAB/KOTA daerah Pemilihan Tapanuli
Tengah 3. sengaja ditukar, dengan kertas suara untuk DPRD KAB/KOTA daerah
pemilihan Tapanuli Tengah 4. Kertas suara untuk DPRD KAB/KOTA daerah
pemilihan Tapanuli Tengah 3. Di hilangkan Para Teradu Terdapat di TPS 1 dan
TPS 2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong
4. Bahwa dalam tahap pencoblosan kertas suara telah terjadi kecurangan-
kecurangan ditingkat KPPS sebagai mana Ketua dan anggota KPPS melakukan
pencoblosan kertas suara lebih dari satu kali di tingkat kertas suara DPRD
KAB/KOTA sehingga 100% manggunakan hak pilih, dalam daftar pemilih tetap
(DPT) model A3 KPU sebagai mana terdapat pada TPS 1. TPS 2. TPS 3 Desa
Kampung solok, yang terbukti secara SAH sebagai mana Para Teradu melakukan
Pemilihan ulang di TPS 3. DESA SIBINTANG, TPS 2 DEASA UNTE BONG
KECAMATAN SOSORGADONG, TPS 1 dan TPS 2 DESA SIGOLANG KECAMATAN
ANDAM DEWI masi dalamlingkup daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (bukti
tanda P-6)
5. Bahwa Para Teradu melakukan penghitungan suara terlebih dahulu dikondisikan
yakni sengaja mengulur-ngulur waktu panghitungan suara tingkat DPRD
KAB/KOTA dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 April 2019. Dimulai Pukul
02.00 wib, sebagai mana Ketua KPPS membuka kertas suara tidak teransparan
bahkan ada yang tidak melakukan penghitungan suara terdapat di TPS 4 Desa
Muara Bolak sebagai mana Bupati Tapanuli Tengah (BAKTIAR AHMAD SIBARANI)
melakukan pengusiran saksi partai politik sehingga caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA Nomor urut 2 Atas Nama AHMAD RIVAI SIBARANI
memperoleh suara 14.106. sehingga menjual suara ke caleg dari Partai GOLKAR
untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 6. Atas Nama NELLI GUSTIA MATODANG
yang bekerja sama dengan Para Teradu dan Ikut Teradu untuk melebihi suara
Pengadu
6. Bahwa Para Teradu tidak siap untuk melaksanakan Rekapitilasi hasil perolehan
suara pada Pemilihan umum tahun 2019. Di tingkat Kabupaten Sebagai mana
Bupati Tapanuli Tengah (BAKTIAR AHMAD SIBARANI) yang bertindak sebagai
saksi dari partai NASDEM mengusir saksi dari partai GOLKAR (ARLIN PASARIBU)
yang sedang melakukan protes kepada Para Teradu sebagai mana adanya terjadi
penggelembungan suara yang dilakukan IKUT Teradu, Teradu 1, 2, 3, 4 dan
TERADU 5. menyetujui permintaan Saksi Partai NASDEM BAKTIAR AHMAD
SIBARANI (Bupati Tapanuli Tengah) guna menggagalkan protes yang sedang
dilakukan Saksi Partai GOLKAR Perbuatan yang di lakukan Para Teradu
melanggar Pasal 8 huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode
Etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa Para Teradu Telah mengumumkan hasil perolehan suara pada Pemilihan
umum tahun 2019. Di tingkat DPRD Kabupaten tapanuli Tengah sesuai Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah FORM MODEL DB1 DPRD
KAB/KOTA daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. peraih suara terbanyak di dalam
internal partai GOLKAR Caleg Nomor urut 6. Atas Nama NELLI GUSTIA
MATONDANG Bahwa atas tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para
Teradu yakni dengan melakukan Penggelembungan Suara (kecurangan) menaikkan
Suara Caleg dari Partai GOLKAR untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 6. Atas
nama NELLI GGUSTIA MATONDANG untuk melebihi Suara Pengadu adalah
merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku yang berdampak pada kerugian bagi Pengadu selaku Calon Anggota
Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Daerah Pemilihan yang sama
atau Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (tiga). Dan diperkuat Surat Pernyataan
Saksi Partai GOLKAR.
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG FORM MODEL DB1
DPRD KAB/KOTA (bukti tanda P-7)
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 175
1. RAYANI SIREGAR, SPd 43
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 7
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG, SPd I 23
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 253
2. PARTAI GERINDRA 399
1. LASPER NAHAMPUN 1558
2. MAHYUDIN LUBIS 661
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 16
4. ROSMERINA MARBUN 21
5. SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 16
6. MOZO N’DUT HUTA BAR 4
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 8
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 4
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 9
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2696
3. PDI PERJUANGAN 361
1. RODER NABABAN, SH 166
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 1.856
3. MARDIANA SIHALOHO 84
4. Drs. ZENO SIMANULLANG, MM 276
5. HERMAN MANALU, ST 20
6. KARTI WULANDARI, SPd 48
7. SANTONI RAMBE 14
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 40
9. DESI SUSANTI 27
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2862
4. PARTAI GOLKAR 241
1. NURIANA 66
2. HARIONO NAINGGOLAN 27
3. DESLAN TAMBUNAN 9
4. NOTISON SIMATUPANG 109
5. SABIRIN SIMATUPANG 802
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 1544
7. HABRIDAL PASARIBU 7
8. DESA SINAGA, SPd 12
9. JONERI SIHITE, SE 1295
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 4112
5. PARTAI NASDEM 2.109
1. DARMA ANJAR S 1.949
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 14.016
3. AMIAN MARPAUNG 1.149
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 1.544
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 3.988
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 125
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 35
8. WINA ROHAYATI 51
9. GUNADI MARBUN, S Th 20
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 25.460
6. PARTAI GARUDA 36
1. FAJAR CANDRA HAKIKI SIMAMARA, SE 89
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 21
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, SPd 9
4. MASRI PASARIBU 88
5. RULES GAJA, A Md 12
6. MARSAULINA SILABAN 9
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 51
8. SATRIA DEWI BATUBARA 1
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 316
7. PARTAI BERKARYA 58
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 58
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 64
1. SIGER WAHYONO 55
2. NURFATIMAH, SPd 35
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 14
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 168
9. PARTAI PERINDO 335
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 180
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 140
3. ROSPENNI SIMANJUNTAK 85
4. ANDI TIYAS PERMADI 91
5. BARASA. JUNAED 135
6. TIGA LUMBAN TOBING 13
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN SIHOTANG 225
8. TETTI ADE IRAWAN SIMANULLANG 23
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 1933
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 38
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 38
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 89
1. TOHAP HAMONANGAN TAMBE, ST 451
2. HEZRON MARULITUA MARBUN, S Pd 31
3. HAMIDA SINAGA 9
4. BADINSYA SIMATUPANG 7
5. RINDA WATI PURBA 4
6. RINDA WATI PURBA 28
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 619
12. PARTAI AMANAT NASIONAl 77
1. Ir. H. HERMUNSYAH SIAMBATON 98
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJAITAN, S Pd 10
3. JHONAN SAMUDRA 5
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO PASARIBU 2
5. DORMANI SITUMORANG 3
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 195
13. PARTAI HANURA 187
1. JHONNI LUMBANTOBING 1267
2. UMBAL PASARIBU 2300
3. SARI MADONA BONDAR 5
4. SAMSON BONDAR 123
5. MARNI SIHALAHO 4
6. DUMASTI MANALU 6
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 478
8. ARMADI 43
9. EKA DERMON HAREFA 6
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 4420
14. PARTAI DEMOKRAT 102
1. WILDAYATI LEO FREDES POLDUS SINAGA 89
2. MINGOR MATONDANG 931
3. UNEDO MARTIN LUMBANTOBING 43
4. BANTU SIMATUPANG, SH 23
5. SABAR TINAMBUNAN 873
6. RISA FITRIANINGSIH 8
7. JAHOTAN PURBA 5
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 8
9. RANI SELPIANA TANJUNG 4
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2.085
19. PARTAI BULAN BINTANG 9
1. HAIRIN GAJA 16
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 1
3. TANHAR SITANGGANG 3
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 29
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 68
1. PANGIHUTAN SIHOTANG, A.Md 1.255
2. SUKRAN TANJUNG 343
3. MORINTA MANALU 1
4. WALDEIN SITUMORANG 2
5. DEVITA SITUMORANG 6
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 8
7. FERA TIWI TARIHORAN 2
8. ANDI FAUJI BARASA 1
9. DONAL SIHOTANG 2
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 1685
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Tapanuli Tengah Dari Setiap
Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Barus FORM
MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (bukti tanda P-8)
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 10
1. RAYANI SIREGAR, SPd 2
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG, SPd I 4
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 16
2. PARTAI GERINDRA 81
1. LASPER NAHAMPUN 11
2. MAHYUDIN LUBIS 390
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 5
4. ROSMERINA MARBUN 3
5. SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 7
6. MOZO N’DUT HUTA BAR 1
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 1
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 499
3. PDI PERJUANGAN 10
1. RODER NABABAN, SH 15
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 8
3. MARDIANA SIHALOHO 2
4. Drs. ZENO SIMANULLANG, MM 18
5. HERMAN MANALU, ST 1
6. KARTI WULANDARI, SPd 0
7. SANTONI RAMBE 1
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 18
9. DESI SUSANTI 1
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 74
4. PARTAI GOLKAR 16
1. NURIANA 44
2. HARIONO NAINGGOLAN 3
3. DESLAN TAMBUNAN 1
4. NOTISON SIMATUPANG 3
5. SABIRIN SIMATUPANG 244
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 1305
7. HABRIDAL PASARIBU 2
8. DESA SINAGA, SPd 4
9. JONERI SIHITE, SE 24
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 1.646
5. PARTAI NASDEM 92
1. DARMA ANJAR S 1.088
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 5.176
3. AMIAN MARPAUNG 115
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 1.146
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 7
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 49
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 3
8. WINA ROHAYATI 1
9. GUNADI MARBUN, S Th 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 7.677
6. PARTAI GARUDA 1
1. FAJAR CANDRA HAKIKI SIMAMARA, SE 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, SPd 0
4. MASRI PASARIBU 1
5. RULES GAJA, A Md 0
6. MARSAULINA SILABAN 1
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 3
7. PARTAI BERKARYA 2
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 15
1. SIGER WAHYONO 9
2. NURFATIMAH, SPd 6
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 5
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 35
9. PARTAI PERINDO 11
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 2
3. Rospenni Simanjuntak 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 2
5. BARASA. JUNAED 11
6. TIGA LUMBAN TOBING 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN SIHOTANG 58
8. TETTI ADE IRAWAN SIMANULLANG 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 8
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 92
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 5
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 16
1. TOHAP HAMONANGAN TAMBE, ST 42
2. HEZRON MARULITUA MARBUN, S Pd 1
3. HAMIDA SINAGA 1
4. BADINSYA SIMATUPANG 0
5. RINDA WATI PURBA 0
6. RINDA WATI PURBA 1
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 61
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6
1. Ir. H. HERMUNSYAH SIAMBATON 22
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJAITAN, S Pd 0
3. JHONAN SAMUDRA 1
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO PASARIBU 1
5. DORMANI SITUMORANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 30
13. PARTAI HANURA 3
1. JHONNI LUMBANTOBING 95
2. UMBAL PASARIBU 2
3. SARI MADONA BONDAR 0
4. SAMSON BONDAR 1
5. MARNI SIHALAHO 0
6. DUMASTI MANALU 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 1
8. ARMADI 0
9. EKA DERMON HAREFA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 102
14. PARTAI DEMOKRAT 11
1. WILDAYATI LEO FREDES POLDUS SINAGA 6
2. MINGOR MATONDANG 29
3. UNEDO MARTIN LUMBANTOBING 1
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0
5. SABAR TINAMBUNAN 145
6. RISA FITRIANINGSIH 0
7. JAHOTAN PURBA 1
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 193
19. PARTAI BULAN BINTANG 0
1. HAIRIN GAJA 1
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0
3. TANHAR SITANGGANG 1
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 5
1. PANGIHUTAN SIHOTANG, A.Md 0
2. SUKRAN TANJUNG 154
3. MORINTA MANALU 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0
5. DEVITA SITUMORANG 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0
9. DONAL SIHOTANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 159
9. Bahwa ikut Teradu mengisi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KAB/ KOTA
dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Barus DESA
PATUPANGAN FORM MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA yakni :
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 0 0 1 0 1
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0 0 0 0 0 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0 0 0 0 0 0
3. HAMZAH SAPUTRA 0 0 0 0 0 0
SIBAGARIANG
S Pd I
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 1
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI GERINDRA 0 0 0 0 0 0
1. LASPER NAHAMPUN 0 0 0 0 0 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0 0 0 0 0 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0 0 0 0 0 0
4. ROSMERINA MARBUN 0 0 0 0 0 0
5 SATRIA JUNIARTI SINAMBELA 0 0 0 0 0 0
ST
6. MOZO N’DUT HUTA BAR 0 0 0 0 0 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0 0 0 0 0 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0 0 0 0 0 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PDI PERJUANGAN 0 0 0 0 0 0
1. RODER NABABAN, SH 0 0 0 0 0 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0 0 0 0 0 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0 0 0 0 0 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG,MM 0 0 0 0 0 0
5. HERMAN MANALU, ST 0 0 0 0 0 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0 0 0 0 0 0
7. SANTONI RAMBE 0 0 0 0 0 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0 0 0 0 0 0
9. DESI SUSANTI 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI GOLKAR 0 0 0 0 0 0
1. NURIANA 0 0 0 0 0 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0 0 0 0 0 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0 0 0 0 0 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0 0 0 0 0 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0 0 0 1 0 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 20 20 20 150 29 239
7. HABRIDAL PASARIBU 0 0 0 0 0 0
8. DESA SINAGA, SPd 0 0 0 0 0 0
9. JONERI SIHITE, SE 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 20 20 20 151 29 240
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI NASDEM 2 0 0 1 0 1
1. DARMA ANJAR S 41 146 38 1 30 150
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 157 146 150 11 126 590
3. AMIAN MARPAUNG 0 0 0 0 0 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 40 40 38 36 61 215
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0 0 0 0 0 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0 0 0 0 0 0
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0 0 0 0 0 0
8. WINA ROHAYATI 0 0 0 0 0 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 240 226 226 49 217 958
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI GARUDA 0 0 0 0 0 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI 0 0 0 0 0 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0 0 0 0 0 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG 0 0 0 0 0 0
S Pd
4. MASRI PASARIBU 0 0 0 0 0 0
5. RULES GAJA, A Md 0 0 0 0 0 0
6. MARSAULINA SILABAN 0 0 0 0 0 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0 0 0 0 0 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI BERKARYA 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0 0 0 0 0 0
1. SIGER WAHYONO 0 0 0 0 0 0
2. NURFATIMAH, SPd 0 0 0 0 0 0
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
PARTAI PERINDO 0 0 0 0 0 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0 0 0 0 0 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0 0 0 0 0 0
3. ROSPENNI SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0 0 0 0 0 0
5. BARASA. JUNAED 0 0 0 0 0 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0 0 0 0 0 0
7. RUDOLF BUCHARI 0 0 0 0 0 0
HALOMOAN
SIHOTANG
8.TETTI ADEIRAWAN 0 0 0 0 0 0
SIMANULLANG
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI PERSATUAN 0 0 0 0 0 0
PEMBANGUNAN
0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI SOLIDARITAS 0 0 0 0 0 0
INDONESIA
1.TOHAP HAMONANGAN 0 0 0 0 0 0
TAMBE
ST
2. HEZRON MARULITUA 0 0 0 0 0 0
MARBU
N , S Pd
3. HAMIDA SINAGA 0 0 0 0 0 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0 0 0 0 0 0
5. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0 0 0
6. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 0 0 0
1.Ir. H. HERMUNSYAH 0 0 0 0 0 0
SIAMBATON
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJA 0 0 0 0 0 0
ITAN, S Pd
3. JHONAN SAMUDRA 0 0 0 0 0 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO 0 0 0 0 0 0
PASARIBU
5. DORMANI SITUMORANG 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
10
PARTAI HANURA 0 0 0 0 0 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0 0 0 0 0 0
2. UMBAL PASARIBU 0 0 0 0 0 0
3. SARI MADONA BONDAR 0 0 0 0 0 0
4. SAMSON BONDAR 0 0 0 0 0 0
5. MARNI SIHALAHO 0 0 0 0 0 0
6. DUMASTI MANALU 0 0 0 0 0 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH 0 0 0 0 0 0
MH
8. ARMADI 0 0 0 0 0 0
9. EKA DERMON HAREFA 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
1
PARTAI DEMOKRAT 0 0 0 0 0 0
1. WILDAYATI LEO FREDES 0 0 0 0 0 0
POLDUS SINAGA
2. MINGOR MATONDANG 0 0 0 0 0 0
3. UNEDO MARTIN LUMBAN 0 0 0 0 0 0
TOBING
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0 0 0 0 0 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0 0 0 0 0 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0 0 0 0 0 0
7. JAHOTAN PURBA 0 0 0 0 0 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, 0 0 0 0 0 0
SE
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
1
PARTAI BULAN BINTANG 0 0 0 0 0 0
1. HAIRIN GAJA 0 0 0 0 0 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0 0 0 0 0 0
3. TANHAR SITANGGANG 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 JUMLAH
1
PARTAI KEADILAN DAN 0 0 0 0 1 1
PERSATUAN INDONESIA
1. PANGIHUTAN SIHOTANG AMd 0 0 0 0 0 0
2. SUKRAN TANJUNG 7 0 4 0 18 29
3. MORINTA MANALU 0 0 0 0 0 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0 0 0 0 0 0
5. DEVITA SITUMORANG 0 0 0 0 0 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG 0 0 0 0 0 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0 0 0 0 0 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0 0 0 0 0 0
9. DONAL SIHOTANG 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 7 0 4 0 19 30
10. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara calon anggota
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS didalam
pemilihan dalam wilayah kecamatan Barus Desa PATUPANGAN Partai GOLKAR
Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA MATONDANG mendapatkan suara
terbanyak di internal Partai GOLKAR berdasarkan FORM MODEL DAA1 DPRD
KAB/KOTA namun tidak sesuai dengan FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA
yakni di TPS 4 DESA PATUPANGAN yaitu :
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 1
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG, SPd I 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 1
2. PARTAI GERINDRA 0
1. LASPER NAHAMPUN 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0
4. ROSMERINA MARBUN 0
5. SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 0
6. MOZO N’DUT HUTA BARAT 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG
3. PDI PERJUANGAN 0
1. RODER NABABAN, SH 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG, MM 0
5. HERMAN MANALU, ST 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0
7. SANTONI RAMBE 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0
9. DESI SUSANTI 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
4. PARTAI GOLKAR 0
1. NURIANA 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 1
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 0
7. HABRIDAL PASARIBU 0
8. DESA SINAGA, SPd 0
9. JONERI SIHITE, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 1
5. PARTAI NASDEM 1
1. DARMA ANJAR S 1
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 161
3. AMIAN MARPAUNG 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 36
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0
8. WINA ROHAYATI 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 199
6. PARTAI GARUDA 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI SIMAMARA, SE 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, SPd 0
4. MASRI PASARIBU 0
5. RULES GAJA, A Md 0
6. MARSAULINA SILABAN 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
7. PARTAI BERKARYA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0
1. SIGER WAHYONO 0
2. NURFATIMAH, SPd 0
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
9. PARTAI PERINDO 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0
3. rospenni simanjuntak 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0
5. BARASA. JUNAED 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN SIHOTANG 0
8. TETTI ADE IRAWAN SIMANULLANG 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0
1. TOHAP HAMONANGAN TAMBE, ST 0
2. HEZRON MARULITUA MARBUN, S Pd 0
3. HAMIDA SINAGA 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0
5. RINDA WATI PURBA 0
6. RINDA WATI PURBA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 0
1. Ir. H. HERMUNSYAH SIAMBATON 0
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJAITAN, S Pd 0
3. JHONAN SAMUDRA 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO PASARIBU 0
5. DORMANI SITUMORANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
13. PARTAI HANURA 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0
2. UMBAL PASARIBU 0
3. SARI MADONA BONDAR 0
4. SAMSON BONDAR 0
5. MARNI SIHALAHO 0
6. DUMASTI MANALU 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 0
8. ARMADI 0
9. EKA DERMON HAREFA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
14. PARTAI DEMOKRAT 0
1. WILDAYATI LEO FREDES POLDUS SINAGA 0
2. MINGOR MATONDANG 0
3. UNEDO MARTIN LUMBANTOBING 0
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0
7. JAHOTAN PURBA 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
19. PARTAI BULAN BINTANG 0
1. HAIRIN GAJA 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0
3. TANHAR SITANGGANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1
1. PANGIHUTAN SIHOTANG, A.Md 0
2. SUKRAN TANJUNG 18
3. MORINTA MANALU 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0
5. DEVITA SITUMORANG 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0
9. DONAL SIHOTANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 19
11. Bahwa berdasarkan hasil FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4. Desa
Patupangan Partai GOLKAR Caleg Nomor urut 6. Untuk DPRD KAB/KOTA
mendapat suara 0. Ikut Teradu memindahkan suara dari FORM MODEL C1
DPRD KAB/KOTA ke FORM MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA dari 0. Suara
Menjadi 150. Suara, suara tersebut diambil dari suara Caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 2. Atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI,
bahwa AHMAD RIVAI SIBARANI mendapat 161 suara di FORM MODEL C1 DPRD
KAB/KOTA Ikut Teradu memindahkan suara ke FORM MODEL DAA1 DPRD
KAB/KOTA dari 161 suara Menjadi 11 Suara, ikut Teradu menambah suara
sebanyak 150 Suara kepada caleg Partai GOLKAR nomor urut 6. Atas Nama
NELLI GUSTIA MATONDANG dan mengurangi suara caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 2. Atsa nama AHMAD RIVAI SIBARANI
Sebanyak 100 suara. (bukti tanda P-9/P-10 )
12. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi perolehan suara calon anggota DEWAN
PERWALILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS di daerah pemilihan
dalam wilayah Kecamatan Barus Desa Kampung Solok, didalam internal Partai
GOLKAR Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA MATONDANG meraih
suara terbanyak yaitu :
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 0 0 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0 0 0 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0 0 0 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG 0 0 0 0
S Pd I
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI GERINDRA 0 0 0 0
1. LASPER NAHAMPUN 0 0 0 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0 0 0 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0 0 0 0
4. ROSMERINA MARBUN 0 0 0 0
5 SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 0 0 0 0
6. MOZO N’DUT HUTA BAR 0 0 0 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0 0 0 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0 0 0 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PDI PERJUANGAN 0 0 0 0
1. RODER NABABAN, SH 0 0 0 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0 0 0 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0 0 0 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG,MM 0 0 0 0
5. HERMAN MANALU, ST 0 0 0 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0 0 0 0
7. SANTONI RAMBE 0 0 0 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0 0 0 0
9. DESI SUSANTI 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI GOLKAR 0 0 0 0
1. NURIANA 0 0 0 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0 0 0 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0 0 0 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0 0 0 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0 0 0 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 10 70 110 190
7. HABRIDAL PASARIBU 0 0 0 0
8. DESA SINAGA, SPd 0 0 0 0
9. JONERI SIHITE, SE 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 10 70 110 190
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI NASDEM 0 0 0 0
1. DARMA ANJAR S 0 100 0 100
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 158 70 89 317
3. AMIAN MARPAUNG 0 0 0 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 80 0 0 0
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0 0 0 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0 0 47 47
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0 0 0 0
8. WINA ROHAYATI 0 0 0 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 238 170 136 544
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI GARUDA 0 0 0 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI 0 0 0 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0 0 0 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, S Pd 0 0 0 0
4. MASRI PASARIBU 0 0 0 0
5. RULES GAJA, A Md 0 0 0 0
6. MARSAULINA SILABAN 0 0 0 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0 0 0 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI BERKARYA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0 0 0 0
1. SIGER WAHYONO 0 0 0 0
2. NURFATIMAH, SPd 0 0 1 1
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
PARTAI PERINDO 0 0 0 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0 0 0 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0 0 0 0
3. ROSPENNI SIMANJUNTAK 0 0 0 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0 0 0 0
5. BARASA. JUNAED 0 0 0 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0 0 0 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN 0 0 0 0
SIHOTANG
8.TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG 0 0 0 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 0 0 0
1.TOHAP HAMONANGAN TAMBE 0 0 0 0
ST
2. HEZRON MARULITUA MARBU 0 0 0 0
N , S Pd
3. HAMIDA SINAGA 0 0 0 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0 0 0 0
5. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0
6. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 0
1.Ir. H. HERMUNSYAH 0 0 0 0
SIAMBATON
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJA 0 0 0 0
ITAN, S Pd
3. JHONAN SAMUDRA 0 0 0 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO 0 0 0 0
PASARIBU
5. DORMANI SITUMORANG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI HANURA 0 0 0 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0 0 0 0
2. UMBAL PASARIBU 0 0 0 0
3. SARI MADONA BONDAR 0 0 0 0
4. SAMSON BONDAR 0 0 0 0
5. MARNI SIHALAHO 0 0 0 0
6. DUMASTI MANALU 0 0 0 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 0 0 0 0
8. ARMADI 0 0 0 0
9. EKA DERMON HAREFA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI DEMOKRAT 0 0 0 0
1. WILDAYATI LEO FREDES 0 0 0 0
POLDUS SINAGA
2. MINGOR MATONDANG 0 0 0 0
3. UNEDO MARTIN LUMBAGTOBING 0 0 0 0
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0 0 0 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0 0 0 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0 0 0 0
7. JAHOTAN PURBA 0 0 0 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0 0 0 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI BULAN BINTANG 0 0 0 0
1. HAIRIN GAJA 0 0 0 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0 0 0 0
3. TANHAR SITANGGANG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 0 0 0 0
INDONESIA
1. PANGIHUTAN SIHOTANG Amd 0 0 0 0
2. SUKRAN TANJUNG 0 8 1 9
3. MORINTA MANALU 0 0 0 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0 0 0 0
5. DEVITA SITUMORANG 0 0 0 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, SPd. MG 0 0 0 0
7. PERA TIWI TARIHORAN 0 0 0 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0 0 0 0
9. DONAL SIHOTANG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 8 1 9
13. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara calon anggota
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS didalam
pemilihan dalam wilayah kecamatan Barus Desa Kampung solok Partai GOLKAR
Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA MATONDANG mendapatkan suara
terbanyak di internal Partai GOLKAR berdasarkan FORM MODEL DAA1 DPRD
KAB/KOTA namun tidak sesuai dengan FORM MODEL C1 yakni di TPS 3.
Kampung solok :
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG, SPd I 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
2. PARTAI GERINDRA 0
1. LASPER NAHAMPUN 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0
4. ROSMERINA MARBUN 0
5. SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 0
6. MOZO N’DUT HUTA BARAT 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
3. PDI PERJUANGAN 0
1. RODER NABABAN, SH 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG, MM 0
5. HERMAN MANALU, ST 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0
7. SANTONI RAMBE 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0
9. DESI SUSANTI 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
4. PARTAI GOLKAR 0
1. NURIANA 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 10
7. HABRIDAL PASARIBU 0
8. DESA SINAGA, SPd 0
9. JONERI SIHITE, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 10
5. PARTAI NASDEM 0
1. DARMA ANJAR S 0
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 236
3. AMIAN MARPAUNG 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 0
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0
8. WINA ROHAYATI 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 236
6. PARTAI GARUDA 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI SIMAMARA, SE 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, SPd 0
4. MASRI PASARIBU 0
5. RULES GAJA, A Md 0
6. MARSAULINA SILABAN 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
7. PARTAI BERKARYA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0
1. SIGER WAHYONO 0
2. NURFATIMAH, SPd 1
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 1
9. PARTAI PERINDO 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0
3. rospenni simanjuntak 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0
5. BARASA. JUNAED 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN SIHOTANG 0
8. TETTI ADE IRAWAN SIMANULLANG 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0
1. TOHAP HAMONANGAN TAMBE, ST 0
2. HEZRON MARULITUA MARBUN, S Pd 0
3. HAMIDA SINAGA 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0
5. RINDA WATI PURBA 0
6. RINDA WATI PURBA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 0
1. Ir. H. HERMUNSYAH SIAMBATON 0
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJAITAN, S Pd 0
3. JHONAN SAMUDRA 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO PASARIBU 0
5. DORMANI SITUMORANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
13. PARTAI HANURA 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0
2. UMBAL PASARIBU 0
3. SARI MADONA BONDAR 0
4. SAMSON BONDAR 0
5. MARNI SIHALAHO 0
6. DUMASTI MANALU 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 0
8. ARMADI 0
9. EKA DERMON HAREFA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
14. PARTAI DEMOKRAT 0
1. WILDAYATI LEO FREDES POLDUS SINAGA 0
2. MINGOR MATONDANG 0
3. UNEDO MARTIN LUMBANTOBING 0
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0
7. JAHOTAN PURBA 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
19. PARTAI BULAN BINTANG 0
1. HAIRIN GAJA 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0
3. TANHAR SITANGGANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0
1. PANGIHUTAN SIHOTANG, A.Md 0
2. SUKRAN TANJUNG 1
3. MORINTA MANALU 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0
5. DEVITA SITUMORANG 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0
9. DONAL SIHOTANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 1
14. Bahwa berdasarkan hasil FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3. Desa
KAMPUNG SOLAOK Partai GOLKAR Caleg Nomor urut 6. Untuk DPRD KAB/
KOTA mendapat suara 10. Ikut Teradu memindahkan suara dari FORM MODEL
C1 DPRD KAB/KOTA ke FORM MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA dari 10. Suara
Menjadi 110. Suara, suara tersebut diambil dari suara Caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 2. Atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI,
bahwa AHMAD RIVAI SIBARANI mendapat 236 suara di FORM MODEL C1 DPRD
KAB/KOTA Ikut Teradu memindahkan suara ke FORM MODEL DAA1 DPRD
KAB/KOTA dari 236 suara Menjadi 89 Suara, ikut Teradu menambah suara
sebanyak 100. Suara kepada caleg Partai GOLKAR nomor urut 6. Atas Nama
NELLI GUSTIA MATONDANG dan mengurangi suara caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 2. Atas Nama AHMAD RIVAI SIBARANI
sebanyak 147 suara (bukti tanda P-11/P-12 ).
15. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi perolehan suara calon anggota DEWAN
PERWALILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS di daerah pemilihan
dalam wilayah kecamatan Barus Desa Kampung MUDIK, didalam internal Partai
GOLKAR Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA MATONDANG meraih
suara terbanyak yaitu :
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JULAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 0 0 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0 0 0 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0 0 0 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG 0 0 0 0
S Pd I
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI GERINDRA 0 0 0 0
1. LASPER NAHAMPUN 0 0 0 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0 0 0 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0 0 0 0
4. ROSMERINA MARBUN 0 0 0 0
5 SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 0 0 0 0
6. MOZO N’DUT HUTA BAR 0 0 0 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0 0 0 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0 0 0 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PDI PERJUANGAN 0 0 2 2
1. RODER NABABAN, SH 0 0 0 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0 0 0 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0 0 0 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG,MM 0 0 0 0
5. HERMAN MANALU, ST 0 0 0 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0 0 0 0
7. SANTONI RAMBE 0 0 0 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0 0 0 0
9. DESI SUSANTI 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 2 2
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI GOLKAR 0 0 1 1
1. NURIANA 10 0 0 10
2. HARIONO NAINGGOLAN 0 0 0 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0 0 0 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0 0 0 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0 0 0 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 99 106 35 240
7. HABRIDAL PASARIBU 0 0 0 0
8. DESA SINAGA, SPd 0 0 0 0
9. JONERI SIHITE, SE 0 0 2 2
JUMLAH SUARA A1+A2 109 106 38 253
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI NASDEM 0 0 0 0
1. DARMA ANJAR S 33 36 31 100
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 63 38 133 234
3. AMIAN MARPAUNG 0 0 0 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 20 20 5 45
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0 0 0 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0 0 1 1
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0 0 0 0
8. WINA ROHAYATI 0 0 0 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 116 94 170 380
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI GARUDA 0 0 0 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI 0 0 0 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0 0 0 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, S Pd 0 0 0 0
4. MASRI PASARIBU 0 0 0 0
5. RULES GAJA, A Md 0 0 0 0
6. MARSAULINA SILABAN 0 0 0 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0 0 0 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI BERKARYA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0 0 1 1
1. SIGER WAHYONO 0 0 0 0
2. NURFATIMAH, SPd 0 0 0 0
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0 0 1 1
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI PERINDO 0 0 0 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0 0 0 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0 0 0 0
3. ROSPENNI SIMANJUNTAK 0 0 0 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0 0 0 0
5. BARASA. JUNAED 0 0 0 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0 0 0 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN 0 0 0 0
SIHOTANG
8.TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG 0 0 0 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0 0 4 4
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 4 4
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 0 0 0
1.TOHAP HAMONANGAN TAMBE 0 0 0 0
ST
2. HEZRON MARULITUA MARBU 0 0 0 0
N , S Pd
3. HAMIDA SINAGA 0 0 0 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0 0 0 0
5. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0
6. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 0
1.Ir. H. HERMUNSYAH 0 0 0 0
SIAMBATON
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJA 0 0 0 0
ITAN, S Pd
3. JHONAN SAMUDRA 0 0 0 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO 0 0 0 0
PASARIBU
5. DORMANI SITUMORANG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI HANURA 0 0 0 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0 0 0 0
2. UMBAL PASARIBU 0 0 0 0
3. SARI MADONA BONDAR 0 0 0 0
4. SAMSON BONDAR 0 0 0 0
5. MARNI SIHALAHO 0 0 0 0
6. DUMASTI MANALU 0 0 0 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 0 0 0 0
8. ARMADI 0 0 0 0
9. EKA DERMON HAREFA 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI DEMOKRAT 0 0 0 0
1. WILDAYATI LEO FREDES 0 0 0 0
POLDUS SINAGA
2. MINGOR MATONDANG 0 0 0 0
3. UNEDO MARTIN LUMBAGTOBING 0 0 0 0
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0 0 0 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0 0 0 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0 0 0 0
7. JAHOTAN PURBA 0 0 0 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0 0 0 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI BULAN BINTANG 0 0 0 0
1. HAIRIN GAJA 0 0 0 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0 0 0 0
3. TANHAR SITANGGANG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 JUMLAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 0 0 0 0
INDONESIA
1. PANGIHUTAN SIHOTANG Amd 0 0 0 0
2. SUKRAN TANJUNG 0 0 1 1
3. MORINTA MANALU 0 0 0 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0 0 0 0
5. DEVITA SITUMORANG 0 0 0 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 0 0 0 0
7. PERA TIWI TARIHORAN 0 0 0 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0 0 0 0
9. DONAL SIHOTANG 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 1 1
16. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara calon anggota
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS didalam
pemilihan dalam wilayah kecamatan Barus Desa Kampung MUDIK Partai
GOLKAR Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA MATONDANG
mendapatkan suara terbanyak di internal Partai GOLKAR berdasarkan FORM
MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA namun tidak sesuai dengan FORM MODEL C1
yakni di TPS 1 dan TPS 2 KAMPUNG MUDIK
TPS 1 TPS 2
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG, SPd I 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
2. PARTAI GERINDRA 0 0
1. LASPER NAHAMPUN 0 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0 0
4. ROSMERINA MARBUN 0 0
5. SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 0 0
6. MOZO N’DUT HUTA BARAT 0 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
3. PDI PERJUANGAN 0 0
1. RODER NABABAN, SH 0 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG, MM 0 0
5. HERMAN MANALU, ST 0 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0 0
7. SANTONI RAMBE 0 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0 0
9. DESI SUSANTI 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
4. PARTAI GOLKAR 0 0
1. NURIANA 10 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 34 31
7. HABRIDAL PASARIBU 0 0
8. DESA SINAGA, SPd 0 0
9. JONERI SIHITE, SE 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 44 34
5. PARTAI NASDEM 0 0
1. DARMA ANJAR S 33 36
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 126 113
3. AMIAN MARPAUNG 0 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 20 20
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0 0
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0 0
8. WINA ROHAYATI 0 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 179 169
6. PARTAI GARUDA 0 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI SIMAMARA, SE 0 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, SPd 0 0
4. MASRI PASARIBU 0 0
5. RULES GAJA, A Md 0 0
6. MARSAULINA SILABAN 0 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
7. PARTAI BERKARYA 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0 0
1. SIGER WAHYONO 0 0
2. NURFATIMAH, SPd 0 0
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
9. PARTAI PERINDO 0 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0 0
3. Rospenni Simanjuntak 0 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0 0
5. BARASA. JUNAED 0 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN SIHOTANG 0 0
8. TETTI ADE IRAWAN SIMANULLANG 0 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 0
1. TOHAP HAMONANGAN TAMBE, ST 0 0
2. HEZRON MARULITUA MARBUN, S Pd 0 0
3. HAMIDA SINAGA 0 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0 0
5. RINDA WATI PURBA 0 0
6. RINDA WATI PURBA 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0
1. Ir. H. HERMUNSYAH SIAMBATON 0 0
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJAITAN, S Pd 0 0
3. JHONAN SAMUDRA 0 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO PASARIBU 0 0
5. DORMANI SITUMORANG 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
13. PARTAI HANURA 0 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0 0
2. UMBAL PASARIBU 0 0
3. SARI MADONA BONDAR 0 0
4. SAMSON BONDAR 0 0
5. MARNI SIHALAHO 0 0
6. DUMASTI MANALU 0 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 0 0
8. ARMADI 0 0
9. EKA DERMON HAREFA 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
14. PARTAI DEMOKRAT 0 0
1. WILDAYATI LEO FREDES POLDUS SINAGA 0 0
2. MINGOR MATONDANG 0 0
3. UNEDO MARTIN LUMBANTOBING 0 0
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0 0
7. JAHOTAN PURBA 0 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
19. PARTAI BULAN BINTANG 0 0
1. HAIRIN GAJA 0 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0 0
3. TANHAR SITANGGANG 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0 0
1. PANGIHUTAN SIHOTANG, A.Md 0 0
2. SUKRAN TANJUNG 0 18
3. MORINTA MANALU 0 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0 0
5. DEVITA SITUMORANG 0 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 0 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0 0
9. DONAL SIHOTANG 0 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0 0
17. Bahwa berdasarkan hasil FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1. Dan TPS 2
Desa KAMPUNG MUDIK Partai GOLKAR Caleg Nomor urut 6. Untuk DPRD
KAB/KOTA mendapat 34 suara di TPS 1. Di TPS 2 mendapat 31 suara Ikut
Teradu memindahkan suara dari FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA ke FORM
MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA dari 34. Suara Menjadi 99 Suara, dari 31 suara
menjadi 106 suara, suara tersebut diambil dari suara Caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 2. Atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI,
bahwa AHMAD RIVAI SIBARANI mendapat 126 suara di TPS 1 dan TPS 2
Mendapat 113 suara, Desa KAMPUNG MUDIK FORM MODEL C1 DPRD
KAB/KOTA Ikut Teradu memindahkan suara Caleg dari Parta NASDEM
untuknDPRD KAB KOTA nomor urut 2 atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI dari
FORM MODEL C1 ke FORM MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA dari 126 suara
Menjadi 63 Suara, dari 113 suara menjadi 38 suara ikut Teradu menambah suara
sebanyak 140. Suara kepada caleg Partai GOLKAR nomor urut 6. Atas Nama
NELLI GUSTIA MATONDANG dan mengurangi suara caleg dari partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA Nomor urut 2. Atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI
sebanyak 138 suara. (bukti tanda P-13/15 )
18. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi perolehan suara calon anggota DEWAN
PERWALILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS di daerah pemilihan
dalam wilayah kecamatan Barus KELURAHAN PASAR BATU GERIGIS, didalam
internal Partai GOLKAR Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA
MATONDANG meraih suara terbanyak yaitu :
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 0 0 1 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0 0 0 0 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0 0 0 0 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG 0 0 0 0 0
S Pd I
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI GERINDRA 2 0 0 0 2
1. LASPER NAHAMPUN 0 0 0 0 0
2. MAHYUDIN LUBIS 42 5 0 0 47
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0 0 0 0 0
4. ROSMERINA MARBUN 0 0 0 0 0
5 SATRIA JUNIARTI SINAMBELA ST 0 0 0 0 0
6. MOZO N’DUT HUTA BAR 0 0 0 0 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0 0 0 0 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0 0 0 0 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 44 5 0 0 49
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PDI PERJUANGAN 0 0 0 0 0
1. RODER NABABAN, SH 0 0 0 0 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 2 0 0 0 2
3. MARDIANA SIHALOHO 0 0 0 0 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG,MM 2 0 0 0 0
5. HERMAN MANALU, ST 0 0 0 0 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0 0 0 0 0
7. SANTONI RAMBE 0 0 0 0 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 2 0 0 0 2
9. DESI SUSANTI 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 4 0 0 0 4
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI GOLKAR 1 0 0 0 1
1. NURIANA 0 0 0 0 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0 0 0 0 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0 0 0 0 0
4. NOTISON SIMATUPANG 1 0 0 0 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0 0 0 0 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 0 0 150 0 150
7. HABRIDAL PASARIBU 0 0 0 0 0
8. DESA SINAGA, SPd 0 0 0 0 0
9. JONERI SIHITE, SE 0 2 2 0 4
JUMLAH SUARA A1+A2 2 2 152 0 156
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI NASDEM 5 0 0 0 5
1. DARMA ANJAR S 1 177 5 0 183
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 173 80 39 0 292
3. AMIAN MARPAUNG 2 0 0 0 2
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 11 0 35 270
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0 0 0 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0 0 0 0 0
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0 0 0 0 0
8. WINA ROHAYATI 0 0 0 0 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 778
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI GARUDA 0 0 0 0 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI 0 0 0 0 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0 0 0 0 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG S0 0 0 0 0
Pd
4. MASRI PASARIBU 0 0 0 0 0
5. RULES GAJA, A Md 0 0 0 0 0
6. MARSAULINA SILABAN 0 0 0 0 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0 0 0 0 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI BERKARYA 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 3 0 0 0 0
1. SIGER WAHYONO 3 1 2 0 6
2. NURFATIMAH, SPd 3 0 0 0 6
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 1 0 0 0 1
JUMLAH SUARA A1+A2 10 1 2 0 13
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI PERINDO 0 0 0 0 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0 0 0 0 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0 0 0 0 0
3. ROSPENNI SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 1 0 0 0 1
5. BARASA. JUNAED 0 0 0 0 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0 0 0 0 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN 2 0 0 0 2
SIHOTANG
8.TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG 0 0 0 0 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 3 0 0 0 3
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 0 0 0 1
JUMLAH SUARA A1+A2 1 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 0 0 0 0
1.TOHAP HAMONANGAN TAMBE 0 0 0 0 0
ST
2. HEZRON MARULITUA MARBU 0 0 0 0 0
N , S Pd
3. HAMIDA SINAGA 0 0 0 0 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0 0 0 0 0
5. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0 0
6. RINDA WATI PURBA 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 0 0
1.Ir. H. HERMUNSYAH 7 1 3 0 11
SIAMBATON
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJA 0 0 0 0 0
ITAN, S Pd
3. JHONAN SAMUDRA 1 0 0 0 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO 0 0 0 0 0
PASARIBU
5. DORMANI SITUMORANG 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 8 1 3 0 12
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
0
PARTAI HANURA 0 0 0 0 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0 0 0 0 0
2. UMBAL PASARIBU 0 0 0 0 0
3. SARI MADONA BONDAR 0 0 0 0 0
4. SAMSON BONDAR 0 0 0 0 0
5. MARNI SIHALAHO 0 0 0 0 0
6. DUMASTI MANALU 0 0 0 0 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH 0 0 0 0 0
MH
8. ARMADI 0 0 0 0 0
9. EKA DERMON HAREFA 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI DEMOKRAT 0 0 0 0 0
1. WILDAYATI LEO FREDES 1 0 0 0 1
POLDUS SINAGA
2. MINGOR MATONDANG 0 0 0 0 0
3. UNEDO MARTIN LUMBAN 0 0 0 0 0
TOBING
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0 0 0 0 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0 0 0 0 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0 0 0 0 0
7. JAHOTAN PURBA 0 0 0 0 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, 0 0 0 0 0
SE
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 1 0 0 0 1
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI BULAN BINTANG 0 0 0 0 0
1. HAIRIN GAJA 0 0 0 0 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0 0 0 0 0
3. TANHAR SITANGGANG 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 0 0 0 0 0
NAMA PARTAI DAN CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 JUMLAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 1 0 0 0 1
INDONESIA
1. PANGIHUTAN SIHOTANG Amd 0 0 0 0 0
2. SUKRAN TANJUNG 11 8 2 0 21
3. MORINTA MANALU 0 0 0 0 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0 0 0 0 0
5. DEVITA SITUMORANG 0 0 0 0 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG 0 0 0 0 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0 0 0 0 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0 0 0 0 0
9. DONAL SIHOTANG 0 0 0 0 0
JUMLAH SUARA A1+A2 11 8 2 0 22
19. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara calon anggota
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA dari setiap TPS didalam
pemilihan dalam wilayah kecamatan Barus Desa KELURAHAN PASAR BATU
GERIGIS Partai GOLKAR Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI GUSTIA
MATONDANG mendapatkan suara terbanyak di internal Partai GOLKAR
berdasarkan FORM MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA namun tidak sesuai dengan
FORM MODEL C1 yakni di TPS 3 KELURAHA PASAR BATU GERIGIS :
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0
1. RAYANI SIREGAR, SPd 0
2. SYAHBUDIN HUTAGALUNG 0
3. HAMZAH SAPUTRA SIBAGARIANG, SPd I 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
2. PARTAI GERINDRA 0
1. LASPER NAHAMPUN 0
2. MAHYUDIN LUBIS 0
3. HAFIZAH RAYANI BAHO, SPd 0
4. ROSMERINA MARBUN 0
5. SATRIA JUNIARTI SINAMBELA, ST 0
6. MOZO N’DUT HUTA BARAT 0
7. SRI PUTRI ANDRIANI SINAGA 0
8. HOTTUA PARALEAN MANALU 0
9. TRI MULTA NAINGGOLAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
3. PDI PERJUANGAN 0
1. RODER NABABAN, SH 0
2. SIHOL MARUDUT SIREGAR 0
3. MARDIANA SIHALOHO 0
4. Drs. ZENO SIMANULLANG, MM 0
5. HERMAN MANALU, ST 0
6. KARTI WULANDARI, SPd 0
7. SANTONI RAMBE 0
8. LENSAR WASTON SIHOTANG 0
9. DESI SUSANTI 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
4. PARTAI GOLKAR 0
1. NURIANA 0
2. HARIONO NAINGGOLAN 0
3. DESLAN TAMBUNAN 0
4. NOTISON SIMATUPANG 0
5. SABIRIN SIMATUPANG 0
6. NELLI GUSTIA MATONDANG 100
7. HABRIDAL PASARIBU 0
8. DESA SINAGA, SPd 0
9. JONERI SIHITE, SE 2
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 102
5. PARTAI NASDEM 0
1. DARMA ANJAR S 55
2. AHMAD RIVAI SIBARANI 3
3. AMIAN MARPAUNG 0
4. ADHITIA MELPAN TAJUNG 35
5. ROI PASKA SARUMPAET, SPd 0
6. AGUSTRIA SALES SIHOMBING 0
7. Drs. RUDILF SIHOTANG, M Si 0
8. WINA ROHAYATI 0
9. GUNADI MARBUN, S Th 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 129
6. PARTAI GARUDA 0
1. FAJAR CANDRA HAKIKI SIMAMARA, SE 0
2. TAYMOND MEKARYA MEHA 0
3. INDAH NASRIAYAH TANJUNG, SPd 0
4. MASRI PASARIBU 0
5. RULES GAJA, A Md 0
6. MARSAULINA SILABAN 0
7. DYONISIUS R. TARIHORAN 0
8. SATRIA DEWI BATUBARA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
7. PARTAI BERKARYA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTRA 0
1. SIGER WAHYONO 2
2. NURFATIMAH, SPd 0
3. IRMAYANTI PASRIBU, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2
9. PARTAI PERINDO 0
1. SUDARNO SIMANJUNT, S Th 0
2. IRWANSYA BAKO, S Pd 0
3. ROSPENNI SIMANJUNTAK 0
4. ANDI TIYAS PERMADI 0
5. BARASA. JUNAED 0
6. TIGA LUMBAN TOBING 0
7. RUDOLF BUCHARI HALOMOAN SIHOTANG 0
8. TETTI ADE IRAWAN SIMANULLANG 0
9. CHARLES TINAMBUNAN, SE 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0
1. TOHAP HAMONANGAN TAMBE, ST 0
2. HEZRON MARULITUA MARBUN, S Pd 0
3. HAMIDA SINAGA 0
4. BADINSYA SIMATUPANG 0
5. RINDA WATI PURBA 0
6. RINDA WATI PURBA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 0
1. Ir. H. HERMUNSYAH SIAMBATON 3
2. MAYA FITRI ARIYANTI PANJAITAN, S Pd 0
3. JHONAN SAMUDRA 0
4. BILLY ANDREASFRANSIAKO PASARIBU 0
5. DORMANI SITUMORANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 3
13. PARTAI HANURA 0
1. JHONNI LUMBANTOBING 0
2. UMBAL PASARIBU 0
3. SARI MADONA BONDAR 0
4. SAMSON BONDAR 0
5. MARNI SIHALAHO 0
6. DUMASTI MANALU 0
7. ELRODHO CALVIN PURBA, SH. MH 0
8. ARMADI 0
9. EKA DERMON HAREFA 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
14. PARTAI DEMOKRAT 0
1. WILDAYATI LEO FREDES POLDUS SINAGA 0
2. MINGOR MATONDANG 0
3. UNEDO MARTIN LUMBANTOBING 0
4. BANTU SIMATUPANG, SH 0
5. SABAR TINAMBUNAN 0
6. RISA FITRIANINGSIH 0
7. JAHOTAN PURBA 0
8. FERRY IMANTA TINAMBUNAN, SE 0
9. RANI SELPIANA TANJUNG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
19. PARTAI BULAN BINTANG 0
1. HAIRIN GAJA 0
2. KHAIRA SAFITRI MATONDAG 0
3. TANHAR SITANGGANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 0
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0
1. PANGIHUTAN SIHOTANG, A.Md 0
2. SUKRAN TANJUNG 2
3. MORINTA MANALU 0
4. WALDEIN SITUMORANG 0
5. DEVITA SITUMORANG 0
6. LASMAIDA SIMANULLANG, S Pd. MG 0
7. FERA TIWI TARIHORAN 0
8. ANDI FAUJI BARASA 0
9. DONAL SIHOTANG 0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG 2
20. Bahwa berdasarkan hasil FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3
KELURAHAN PSAR BATU GERIGIS Partai GOLKAR Caleg Nomor urut 6. Untuk
DPRD KAB/KOTA mendapat suara 100. Ikut Teradu memindahkan suara dari
FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA ke FORM MODEL DAA1 DPRD KAB/KOTA
dari 100 Suara Menjadi 150 Suara, suara tersebut diambil dari suara Caleg dari
Partai NASDEM untuk DPRD KAB/KOTA nomor urut 1. Atas nama DARMA
ANJAR S bahwa DARMA ANJAR S mendapat 55 suara di FORM MODEL C1 DPRD
KAB/KOTA TPS 3 KELURAHAN PASAR BATU GERIGIS Ikut Teradu
memindahkan suara dari FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA ke FORM MODEL
DAA1 DPRD KAB/KOTA dari 55 suara Menjadi 5 Suara, ikut Teradu menambah
suara sebanyak 50. Suara kepada caleg Partai GOLKAR nomor urut 6. Atas Nama
NELLI GUSTIA MATONDANG dan mengurangi suara caleg dari Partai NASDEM
untuk DPRD KAB/KOTA Nomor urut 1. Atas Nama DARMA ANJAR S sebanyak 50
suara (bukti tanda P-16/17 )
21. Bahwa Para Teradu menambah suara Caleg dari Partai GOLKAR untuk DPRD
KAB/KOTA nomor urut 6 atas Nama NELLI GUSTIA MATONDANG sebanyak
440 suara, yakni dari TPS 4 DESA PATUPANGAN sebanyak 150 suara, TPS 3.
DESA KAMPUNG SOLOK sebanyak 100 suara, TPS 1 DESA KAMPUNG MUDIK
sebanyak 65 suara, TPS 2 DESA KAMPUNG MUDIK sebanyak 75 suara, TPS 3
KELURAHAN PASAR BATU GERIGIS sebanyak 50 suara, berdasarkan FORM
M0DEL C1 DPRD KAB/KOTA penambahan suara yang dilakukan Para Teradu
sengaja untuk merugikan Pengadu dengan cara melawa perundang-undangan
dan peraturan DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Nomor 2
tahun 2017, sebagai mana dimaksud pada Pasal 8 huruf (a, b) Pasal 11 huruf (a,
b, c, d) Pasal 16 huruf (e)
22. Bahwa berdasarkan FORM MODEL C1 DPRD KAB/KOTA daerah pemilihan
Tapanuli Tengah 3. Yang berhak mendapatkan kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, didalam internal partai GOLKAR Caleg nomor urut 9 adalah
Pengadu sebagai mana Pengadu mendapat 1.295 suara, berdasarkan FORM
MODEL C1, DPRD KAB/KOTA sedangkan Caleg nomor urut 6. Atas nama NELLI
GUSTIA MATONDANG mendapat 1.104 suara berdasarkan FORM MODEL C1
DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH Seharusnya Caleg dari partai GOLKAR
untuk DPRD KAB/KOTA caleg nomor urut 6 atas nama NELLI GUSTIA
MATONDANG tidak mendapatkan kursi untuk Anggota DPRD KABUPATEN
TAPANULI TENGAH
23. Bahwa perbuatan Para Teradu merupakan perbuatan melanggar tindak pidana
pemilu yang telah diatur dalam pasal 532 undang-undang Nomor 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum Pasal 532 :
‘’setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau
menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan sura atau
perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidada dengan penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48 000. 000, 00
(empat puluh delapan juta rupiah)
24. Bahwa selain dari pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Teradu adalah
merupakan preseden buruk dari pelaksanaan pesta demokrasi dan merupakan
kejahatan pemilu yang telah merampas hak-hak politik Pengadu sebagai seorang
warga negara untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah,
disamping itu kejahatan pemilu ini telah melanggar rasa keadilan dalam sistem
pemilu, oleh karena itu siapapun yang terlibat dalam kejahatan pemilu ini harus
dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang –undangan.
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas, maka sangat beralasan dan
berdasar jika Pengadu meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU untuk memberikan sangsi
pemberhentian Kepada Teradu dari ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah untuk selamanya dan memerintahkan Para Teradu untuk
mengembalika gaji yang di terima bersumber dari keuangan negara terhitung
mulai bulan April 2019 sampai diputus perkara ini.
26. Teradu VI Ketua Bawaslu Tapteng menyetujui permintaan saksi partai Nasdem
untuk mengusir saksi partai golkar dengan alasan surat mandate palsu.
27. Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang tidak terbantahkan terkait dengan
adanya kecurangan dan penggelembungan suara yang terjadi pada pemilihan
umum untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah
pemilihan Tapanuli Tengah 3. Yang sangat merugikan Pengadu maka beralasan
hukum kiranya Majelis Hakim DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian tetap kepada para Teradu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai
berikut:
No. BUKTI KETERANGAN
1. Bukti P-1 : Form model DCT DPRD Kabupaten/Berita Acara Model DB-KPU
2. . Bukti P-2 : Form Model DB1-DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tapanuli
Tengah 3. form model DA1-DPRD Kabupaten. Form model DAA1-
DPRD Kabupaten.
3. Bukti P-3 : Form model C1 TPS 4 Desa Patupangan, form model C1 TPS 3
Desa Kampung Solok, form model C1 TPS 3 Desa Kampung
Mudik, form model C1 TPS 3 Kelurahan Pasar Batugerigis form
model C1 TPS 1. 2. Desa Kampung Mudik
[2.3.1] KESIMPULAN PENGADU
A. Bahwa terjadi Pergeseran Suara antara Partai Politik, Patut diduga terjadi
Jual Beli suara bekerjasama dengan Penyelenggara Perni[u yaitu PPK
Kecamatan Barus dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah,
dalam Perkara ini Teradu/Teradu 1, 2, 3, 4 dan Teradurrermohon 5 sebagai
mana Caleg dari Partai NASDEM Nomor Urut 2 DP RD Kab/Kota Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI (Abang
kandung Bupati Tapanuli Tengah), Memberikan/menjual suara Kepada
Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 6 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan
Tapanuli Tengah 3, Atas Nama NELLI GUSTIA MATONDANG, disaat Pieno
PPK Kecamatan Barus dengan Cara mencoret Hasil suara From Model Cl
DPRD Kab/Kota;
B. Bahwa Para Teradu 1, 2, 3, 4 dan Teradu 5 secara bersama-sama serentak
mempertahankan/melindungi terjadinya Pergeseran/Jual beli suara antar
Partai Politik, guna menguntungkan Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 6
DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas Nama NELLI
GUSTIA MATONDANG,
C. Bahwa perbuatan Para Teradu l, 2, 3, 4 dan Teradu 5 merupakan perbuatan
melanggar tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam pasal 532 undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 532 ‘setiap
orang yang dengan sengaja metakukan perbuatan yang menyebabkan suara
seorane pemilih menjadi tidak bernilai atau menvebabkan peserta pemilu
tertentu mendapat tambahan sura atau perolehan suara peserta pemilu
menjadi berkurang dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan denda paling banyak RP. 48 000. 000, 00 (empat puluh delapan juta
rupiah)’
D. Bahwa Para Teradu 1, 2, 3, 4 dan Teradu 5 berpihak dan memperbolehkan
Saksi Partai NASDEM masuk kedalam Rapat Pleno lebih 2 (dua) Orang, hal
ini dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah SE TIA
WATI SIMANJUNTAK dalam Perkara ini TeradwTERADU 6. Termasuk Bupati
dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Pengusiran Saksi Partai GOLKAN
Dituangka didalam Berita Acara KPU Tapanuli Tengah Nomor : 112/LP.Ol
.7-BA/1201/KAB/2019, halaman 5 Poin Ke 5;
E. Bahwa Terjadinya Pengusiran Saksi Partai Golkar Atas Nama ARLIN
PASARIBU atas permintaan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI selaku Bupati
Tapanuli Tengah, yang disetujui Para Teradu/Teradu disaat melakukan
Protes Kepada Para Teradu/Teradu atas selesainya pembacaan Rekapitulasi
PPK Kecamatan Barus, diduga keras adaya pergeseran Hasil suara
sebagaimana From Model DAAI Desa Patupangan, Desa Kampung Solok,
Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Desa Kampung Mudik tidak sesuai dengan
Form Model Cl TPS 4 Desa Patupangan, T PS 3 Desa Kampung Solok, T PS 3
Kelurahan Pasar Batu Gerigis, TPS I dan TPS 2 Desa Kampung Mudik.
F. Bahwa Pengusiran Saksi Partai GOLKAR diduga keras agar Pergeseran suara
tidak terbongkar sebagaimana Caleg Partai NASDEM Nomor Urut 2 DPRD
Kab/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas nama AHMAD RIV Al
SIBARANI (Abang kandung Bupati Tapanuli Tengah), Memberikan/menjual
suara Kepada Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 6 DPRD Kab/Kota Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas Nama NELLI GUST IA MATONDANG
sebanyak 440 suara, yang diduga bekerjasama dengan Para Teradu/Teradu.
G. Bahwa Para Teradu l, 2, 3, 4 dan Teradu 5, memperbolehkan Bupati dan
Wakil Bupati sebagai saksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Iasil Perhitungan
Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak memiliki ijin Cuti, secara
berturut-turut perbuatan yang Dilakukan Para Teradurrermohon L, 2, 3, 4
Dan Teradufvermohon 5, Melangear Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bijpah,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, pejabat negara Iainnya, serta pejabat daerah
dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai
denuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, yang mencalonkan kernbali pada daerah yang sama, selama
masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan Fasilitas yang terkait dengan Jabatan
H. Bahwa Perbuatan Para Teradu melanggar Peratura Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pernilihan Umum Rebublik Indonesi Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Rode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
BAB III PEDOMAN PERILAKU PENYELENCJGARA PEMILU
Pasal 8 Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pernilu
bersikap dan bertindak:
netral atau tidak memihak terhadap panai politik, calon, pasangan calon,
dan/atau peserta Pernilu;
menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap
pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak Iain;
Pasal 10 Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pernilu bersikap
dan bertindak:
memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pernilu, calon pemilih,
dan pihak Iain yang terlibat dalam proses Pemilu;
memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pernilu selengkap dan
secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang
dikenakannya;
menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka
penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum
diterbitkan putusan atau keputusan; dan
mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi
dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.
Pasal 11 Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara
tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
melakukan tindakan dalam rangka penyelenegaraan Pemilu yang sesuai
dengan yurisdiksinya;
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d.
menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
Pasal 12 Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penvelenggaraan Pernilu;
mengindahkan norma datam penyelengearaan Pernilu;
menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
memastikan informasi yang dikumpu{kan, disusun, dan disebarluaskan
dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap,
periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterangan Saksi Pengadu
ARLIN PASARIBU Memberikan Kesaksian dibawah Sumpah
Saksi Mengetahui Terjadinya Pergeseran Suara Caleg dari Partai NASDEM
Nomor Urut 2 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas
nama AHMAD RIVAI SIBARANI (Abang kandung Bupati Tapanuli Tengah),
Memberikan suara Kepada Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 6 DPRD
Kab/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas Nama NELLI GUSTIA
MATONDANCJ, disaat Pleno PPR Kecamatan Barus•,
Saksi Melaporkan PPK Kecamatan Barus Kepada Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:
021/LP/PL.PP/KAB/02.05/lV/2019.
Saksi Melakukan Protes Kepada Para Teradu/Teradu disaat setelah PPK
Kecamatan Barus selesai membacakan Hasil Rekapitulasi Form Model DAI,
Hasil suara Rekapitulasi Form Model DAI PPK Kecamatan Barus berbeda
dengan Hasil suara CI KPPS yaitu TPS 4 Desa Patupangan, TPS 3 Desa
Kampung Solok, T PS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis, TPS I dan TPS 2 Desa
Kampung Mudik, dalam wilayah Kecamatan Barus Daerah Pemilihan
Tapanuli Tengah 3.
Saksi diusir Oleh Bupati Tapanuli Tengah dari Ruang Rapat Pleno
Perhitungan suara ditingkat Kabupaten/Kota disetujui Para Terlapor/Teradu
dibantu oleh anggota Polres Tapanuli Tengah.
Saksi Melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Kepada Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah.
Saksi menerangkan Saksi Partai NASDEM diperbolehkan Para
Teradunermohon l, 2, 3, 4 dan Teradu/Teradu 5, Masuk kedala Rapat
Pleno sebanyak 6 (enam) Orang, Partai Iain yang diperbolehkan masuk
kedalam Rapat Pleno hanya 2(dua) Orang.
IR. BUYUNG SITOMPUL Memberikan Keterangan dibawah Sumpah
Saksi Ketua Pelaksana Harian DPC Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli
Tengah.
Saksi membenarkan bahwa ARLIN PASARIBU benar yang ditunjuk Partai
GOLKAR sebagai Saksi untuk mengikuti Rapot Pleno Perhitungan Hasil
Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditingkat KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah.
Saksi mengetahui bahwa ARLIN PASARIBU terdaftar di KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah sebagai Saksi mewakili daerah Pernilihan Tapanuli
Tengah 3.
Keterangan Teradu 6, Setia Wati Simanjuntak Ketua Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah
TERADU 6, Menerangkan Saksi Partai Nasdem diperbolehkan masuk oleh
Para Teradurrermohon I - 2, 3, 4 dan Teraduffermohon 5, lebih dari 2 (dua)
Orang.
TERADU 6, Menerangkan Bahwa ARLIN PASARIBU bener melaporkan PPK
Kecamatan Barus.
TERADU 6, Menerangkan Bahwa ARLIN PASARIBU benar dikeluarkan dari
dalam Rapat Pleno Pada tanegal 03 Mei 2019.
TERADU/ 6, Meneranúan Bahwa ARLIN PASARIBU benar melaporkan
Bupati Tapanuli Tengah.
TERADU/TERADU 6, Menerangkan Hasil Penyandingan Suara Form Model
Cl DPRD Kab/KOTA TPS 4 Desa Patupan2an, TPS 3 Desa Kampung solok,
TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis, TPS I dan TPS 2 Desa Kampung
Mudik, dalam wilayah Kecamatan Barus Daerah Pemilihan Tapanuli
Tengah 3. Yang dimiliki Pengadu/Pelapor hasilnya sama yang dimiliki
Teradu/Teradu 6.
TERADU/TERADU 6, Menerangkan hasil pemeriksaan Kepada Para
Teradu/Teradu l, 2, 3, 4 dan Teradu 5, atas dikeluarkannya ARLIN
PASARIBU dari dalam Rapat Pleno terdapat 2 (dua) Lembar Suara Mandat
Partai Golkar Nomor yang sama tanggal yang sama.
ANALISA Teradu/Termohon 1, 2, 3, 4 dan Teradu/Teradu 5 Atas Pokok
Perkara
Teradu l, 2, 3, 4 dan Teradu 5, Membantah seluruh Pokok-Pokok Laporan
Pelapor/Pengadu, secara serentak membantah tidak terjadi Pergeseran
Suara Sesuai Form Model DAAI Desa Patupangan, Form Model DAAI DPRD
Kab/Kota Desa Kampung Solok, Form Model DAAI DPRD Kab/Kota,
Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Form Model DAA I DPRD Kab/Kota, Desa
Kampung Mudik, telah sesuai dengan Cl DPRD TPS 4 Desa Patupangan,
TPS 3 Desa Kampung Solok, TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis, TPS I
dan TPS 2 Desa Kampung Mudik, dalam wilayah Kecarnatan Barus Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Saksi Partai Nasdem yang masuk Mengikuti
Rapat Pleno ditingkat Kabupaten hanya 2 (dua) Orang, Mandat Saksi Partai
GOL KAR Hanya I (satu) membantah tidak mengusir Saksi Partai Golkar
dari Ruang Rapat Pleno.
Yang Mulia, Pengadu/Pengadu adalah berada pada pihak yang lemah,
sesuai pakta persidangan telah dikemukakan baik pada bukti Form Model
Cl DPRD Kab/Kota, DAAI Kab/Kota KOTA TPS 4 Deşa Patupangan, TPS 3
Deşa Kampung Solok, T PS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis, TPS I dan TPS
2 Deşa Kampung Mudik, dalam wilayah Kecamatan Banıs Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Hasil pemeriksaan ditemukan kejanggalan
sebagai mana Cl T PS 4 Patupangan terdapat coretan şuara Caleg Partai
Nasdem Nomor Urut 2. AHMAD RİVAI SIBARANI, Tandatangan Saksi
Berbeda antara yang dimiliki Pengadu/Pengadu dengan Para
Teradu/Teradu l, 2, 3, 4, 5. Para Teradu/Teradu sengaja tidak
menghadirkan PPK Kecamatan Banıs maka patut diduga akan terbuka
kerjasamanya.
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu menyampaikan jawaban tertulis dan
disampaikan secara lisan sebagai berikut:
KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
1. Bahwa benar Pengadu merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Tapanuli
Tengah 3 dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 105/PL.01.4-
Kpt/1201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan
Umum Tahun 2019; (Bukti T-1);
2. Bahwa dalam pokok aduan pengadu pada poin 2 menyatakan bahwa proses
penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3, terlihat tidak kondusif mulai dari tahap awal
sampai pada tahap rekapitulasi suara, hal ini dapat diketahui dimana alat
peraga kampanye Pengadu dirusak pihak-pihak tertentu di seluruh daerah
pemilihan Tapanuli Tengah 3, ikut dirusak Baliho tokoh nasional Partai Golkar
yakni Bapak Ir. Akbar Tanjung adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sebab
pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah,
berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan tidak ada satupun tanggapan,
masukan, keberatan dan temuan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
berkaitan dengan adanya pengerusakan baliho peserta Pemilu baik Pengadu
maupun dari Partai Golkar (Bapak Ir. Akbar Tanjung). Dan perlu para Teradu
sampaikan bahwa pelaksanaan Tahapan Pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah
terlaksana tepat waktu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-2).
3. Terkait dalil Pengadu yang mengatakan bahwa telah terjadi pengrusakan alat
peraga kampanye berupa baliho milik Pengadu di daerah pemilihan Tapanuli
Tengah 3, menurut Teradu bahwa jika hal tersebut benar terjadi seharusnya
Pengadu pada saat kejadian, melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas
Pemilu, karena sesuai dengan pasal 280 ayat (1) huruf (g) yang menyatakan
bahwa, “Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang : merusak
dan/menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu”dan sesuai dengan
Ketentuan Pasal 280 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan pada
ayat 1 huruf c, f, g, I dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak Pidana Pemilu....
(Bukti T-3), dan berdasarkan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “penanganan tindak pidana pemilu
adalah kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu”... (Bukti T-4), bukan
kewenangan dari Teradu;
4. Bahwa dalam pokok aduan Pengadu pada poin 3 yang menyatakan bahwa Teradu
tidak siap melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019, yang dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagaimana kertas suara untuk DPRD
Kab/Kota daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 sengaja ditukar dengan kertas
suara untuk DPRD Kab/Kota daerah pemilihan Tapanuli Tengah 4 adalah tidak
benar dan mengada-ada, Para Teradu sudah menjalankan dan melaksanakan
seluruh proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
terbukti bahwa untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah tidak ada mengeluarkan Rekomendasi untuk Pemilu susulan
dan Pemilu lanjutan hal itu menandakan bahwa proses Penghitungan dan
Pemungutan Suara di 918 TPS, 215 desa/kelurahan di 20 Kecamatan
berlangsung secara serentak pada tanggal 17 April 2019 tanpa ada gangguan,
khusus untuk Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tingkat TPS, Teradu mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan
Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019
tanggal 9 April 2019 (Bukti T- 5), Terkait dalil Pengadu yang mengatakan bahwa
Teradu sengaja menukar surat suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan
Tapanuli Tengah 3 dengan surat suara DPRD Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah
4 dan menghilangkan surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan
Sosorgadong adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab pada tanggal 17 April
2019 di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4 meliputi Kecamatan Tapian Nauli,
Sitahuis, Kolang, Sorkam, Sorkam Barat dan Pasaribu Tobing dan di Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3 meliputi Kecamatan Sosorgadong, Barus, Barus
Utara, Andamdewi, Sirandorung dan Manduamas berlangsung proses
Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik sesuai dengan ketentuan
sebagaiman diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
Dalam proses pendistribusian surat suara ke seluruh TPS di Kabupaten Tapanuli
Tengah, Teradu mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan khusus
untuk jumlah surat suara yang didistribusikan setiap TPS Teradu melalui Rapat
Pleno telah memutuskan jumlah surat suara yang akan didistribusikan di TPS 1
Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong sebanyak 218 lembar dengan jumlah
pemilih sebanyak 213 orang dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong
sebanyak 179 lembar dengan jumlah pemilih 175 orang sebagaimana telah
dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 38/PP.10-BA/1201/KPU-
Kab/I/2019 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilu Tahun 2019
(Bukti T- 6), dengan demikian bahwa para Teradu membantah apa yang
dituduhkan oleh Pengadu pada poin 3 dalam pokok aduan Pengadu kemudian
perlu Teradu jelaskan bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan
Sosorgadong yang merupakan bagian dari Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3
telah terlaksana proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang
diawasi oleh Pengawas TPS, saksi peserta pemilu dan masyarakat. Dalam Proses
Pemungutan Suara tidak benar terjadi pertukaran surat suara dari Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 4 ke Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 khususnya
di TPS 1 dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong dan tidak pernah
terjadi kehilangan surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan
Tapanuli Tengah 3 khususnya di TPS 1 dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan
Sosorgadong.
5. Setelah selesai proses Pemungutan Suara maka hasil perolehan suara dilakukan
penghitungan suara dan hasil penghitungan suara dituangkan dalam sertifikat
hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir model C1 DPRD
Kabupaten/Kota) TPS 1 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong (Bukti T-7) dan
sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir model C1 DPRD
Kabupaten/Kota) TPS 2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong (Bukti T-8) dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari setiap TPS di daerah pemilihan
dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir model DAA1
DPRD kab/kota) Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong (Bukti T-9) terlihat
bahwa surat suara yang diterima sebanyak 218 untuk TPS 1 dan 179 untuk TPS
2, memang ada perbedaan angka tentang surat suara yang diterima di TPS 1
Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong pada dokumen C1 DPRD
Kabupaten/Kota dituliskan surat suara diterima sebanyak 118 lembar padahal
kenyataannya yang diterima adalah 218 lembar, dan kekeliruan tersebut telah
dikoreksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat Kecamatan Sosorgadong dan telah dituangkan dalam dokumen model
DAA-1 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong;
6. Bahwa terkait dalil Pengadu dalam pengaduannya yang mengatakan bahwa pada
saat tahap pencoblosan kertas suara telah terjadi kecurangan di tingkat KPPS
dimana Anggota KPPS melakukan pencoblosan kertas suara lebih dari 1 (satu)
kali untuk kertas suara DPRD Kabupaten/Kota sehingga 100 persen
menggunakan hak pilih, dalam Daftar Pemilih Tetap Model A3-KPU di TPS 1,
TPS 2 dan TPS 3 di Desa Kampung Solok dan terbukti secara sah sebagaimana
Teradu melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Sibintang, TPS
2 Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sigolang
Kecamatan Andam Dewi yang masih dalam lingkup Daerah Pemilihan Tapanuli
Tengah 3 adalah tidak benar dan mengada-ada, memang pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 ada beberapa TPS di Tapanuli Tengah yang tingkat kehadiran
pemilihnya mencapai 100 persen dari Pemilih yang terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap, sangat mustahil Petugas KPPS melakukan pencoblosan terhadap
surat suara lebih dari satu kali karena proses pemungutan suara disaksikan oleh
saksi peserta pemilu (16 Partai Politik, saksi DPD, saksi PPWP, Pengawas TPS
dan masyarakat) karena pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
dilaksanakan di tempat terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
7. Perlu para Teradu sampaikan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima
Rekomendasi tertulis dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan terhadap
rekomendasi dimaksud telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
dan jajarannya yakni dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di
TPS 1 dan TPS 2 Desa Sigolang Kecamatan Andam Dewi, sesuai dengan
Rekomendasi Bawaslu Nomor : 2404/K.Bawaslu-Prov.Su-23/PM.00.02/4/2019
Bukti T-10), Teradu juga telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 83/PL.01.7-
Kpt/1201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
dan Penghitungan Suara Ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kabuapaten Tapanuli
Tengah (Bukti T-11)
8. Bahwa terkait dalil Pengadu dalam pengaduannya yang menyatakan bahwa
Teradu sengaja mengkondisikan dan mengulur-ulur waktu penghitungan suara
tingkat DPRD Kab/Kota dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019
dimulai pukul 02.00 Wib adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 52 ayat (6)
menyebutkan bahwa Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan
dimulai dari Penghitungan Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, Surat Suara Anggota DPD,
Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Surat Suara Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten/Kota. Bukti T-12), yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada amar putusan
poin 4 yang menyatakan bahwa “frasa hanya dilakukan dan selesai di
TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada
hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat
diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari
pemungutan suara”. (Bukti T-13), yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran KPU
RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 perihal
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
20/PUU-XVII/2019 pada point (17) menyatakan bahwa, “Pemungutan dan
penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dan dalam hal
penghitungan suara belum selesai pada pukul 00.00 waktu setempat maka dapat
diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya
pemungutan suara atau pukul 12.00 waktu setempat 1 (hari) setelah hari
pemungutan suara (Bukti T-14), hal ini menjelaskan bahwa proses Penghitungan
Suara untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada pukul
02.00 WIB adalah proses yang wajar sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa
ada unsur kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu sebagaimana dituduhkan
oleh Pengadu.
9. Terkait dalil pengadu yang menyatakan bahwa Ketua KPPS dalam membuka
kotak suara tidak transparan adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab dalam
pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum disebutkan pada
Ayat (1) “Bahwa ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat pemungutan suara
sudah selesai”, Ayat (3) “bahwa Anggota KPPS kedua membuka surat suara
lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS”,
Ayat (4) “bahwa Ketua KPPS : Memeriksa pemberian tanda coblos pada surat
suara; Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, Anggota KPPS, Pemantau
Pemilu atau Masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan satu surat suara
dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; Menyampaikan hasil
penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau Masyarakat dengan
suara yang terdengar jelas; dan Mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan
Calon, Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara
yang terdengar jelas, Ayat (5) “ Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di
tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup, dicatat
dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1 Plano PPWP,
Model C1 Plano DPR, Model C1 Plano DPD, Model C1 Plano DPRD Provinsi, dan
Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah
disediakan.....(Bukti T-15), dan Teradu tidak pernah mendapatkan informasi baik
dari pengadu maupun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Tengah perihal tuduhan pelanggaran Pemilu yang dituduhkan oleh
pengadu. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa terjadi
pengusiran saksi Partai Politik yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah
(Baktiar Ahmad Sibarani) adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab tidak ada
saksi dari partai manapun yang berhak mengusir saksi dari Partai politik lain di
tempat Pemungutan Suara. Bahwa kehadiran saksi Partai Politik dan Peserta
Pemilu di Tempat Pemungutan Suara adalah hak semua Peserta Pemilu yang
dilindungi oleh Undang-undang dan Teradu memiliki kewajiban untuk
memfasilitasi seluruh saksi Peserta Pemilu yang memegang mandat di Tempat
Pemungutan Suara, fasilitas tersebut seperti: Memberikan tanda pengenal Saksi,
Memberikan tempat duduk yang layak sehingga saksi dapat menyaksikan
seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan
memberikan akses informasi yang dibutuhkan. Dan terkait dalil Pengadu yang
menyatakan bahwa caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Kab/Kota Nomor Urut
2 atas nama Ahmad Rivai Sibarani memperoleh suara 14.106 sehingga menjual
suara ke Caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Kab/Kota nomor urut 6 atas
nama Nelli Gustia Matondang yang bekerja sama dengan Para Teradu dan ikut
teradu untuk melebihi Suara Pengadu adalah tidak benar dan mengada-ada
sebab tidak pernah terjadi jual beli suara antar Calon Legilatif terlebih-lebih
melibatkan Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu.
10. Bahwa dalil Pengadu dalam pengaduannya Pengadu menyatakan bahwa Teradu
tidak siap untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tidak benar dan mengada-ada sebab
Teradu pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 telah
melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di
Gedung Serba Guna/GOR Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan
Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 777/PL.01.7-Und/1201-
Kab/IV/2019 tanggal 28 April 2019 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah,
Undangan tersebut ditujukan kepada Ketua PPK di Wilayah Kabupaten Tapanuli
Tengah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, Peserta Pemilu, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
dan Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, dibuktikan dengan Surat
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T-16) dimana Rapat Pleno Terbuka tersebut
berjalan dengan lancar dihadiri oleh para Teradu, Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah, Saksi Peserta Pemilu (16 Partai Politik, Saksi PPWP dan Saksi DPD),
Ketua dan Anggota PPK se – Kabupaten Tapanuli Tengah, Pers dan masyarakat
lainnya)....(Bukti T-17) dan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah menghasilkan dokumen
formulir Model DB1-PPWP, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan
DB1-DPRD Kabupaten/Kota untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan yaitu Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 1, Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 2, Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4 dan
Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 96/PL.01.8-
Kpt/1201/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah (Bukti-T-18).
11. Terkait dalil Pengadu dalam aduannya yang menyatakan bahwa Bupati Tapanuli
Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang bertindak sebagai Saksi dari Partai
Nasdem mengusir Saksi dari Partai Golkar Atas Nama Arlin Pasaribu yang
sedang melakukan protes kepada Para Terlapor sebagaimana adanya terjadi
Penggelembungan suara yang dilakukan ikut Terlapor, Terlapor 1, 2, 3, 4 dan
Teradu 5 menyetujui permintaan Saksi Partai Nasdem (Bakhtiar Ahmad Sibarani)
guna menggagalkan protes yang sedang dilakukan Saksi Partai Golkar adalah
tidak benar dan mengada-ada, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pada
tanggal 3 Mei 2019, pada Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah
saat berlangsung pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
untuk Kecamatan Barus, bahwa Arlin Pasaribu meminta untuk dilakukan
penyesuaian data yang masuk ke Partai Golongan Karya dengan data yang ada di
PPK dan data yang ada di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menyikapi
hal tersebut Teradu mengundang Arlin Pasaribu, PPK dan Bawaslu Tapanuli
Tengah untuk maju ke meja yang telah disediakan Teradu guna mencocokkan
data yang ada pada Arlin Pasaribu dan yang ada pada PPK dan Bawaslu,
sebagaimana lazimnya dilakukan dalam menyelesaikan perbedaan data yang
terjadi dalam setiap Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pada saat Teradu, Arlin Pasaribu, Bawaslu
Tapanuli Tengah dan PPK akan mencocokkan data sesuai permintaan Arlin
Pasaribu, tiba-tiba saksi Partai Nasdem atas nama Bakhtiar Ahmad Sibarani
mengajukan protes tentang keberadaan Arlin Pasaribu, yang diduga oleh saksi
Partai Nasdem bukan merupakan saksi mandat dari Partai Golkar, dan saksi
Partai Nasdem meminta Teradu agar memeriksa KTP Arlin Pasaribu dan
mencocokkan dengan Surat Mandat Saksi dari Partai Golkar, setelah Teradu
memeriksa Mandat Saksi Partai Golkar sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 107/GK-TT/IV/2019
Perihal Mandat Saksi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat
Kabupaten Tapanuli Tengah dimana Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan Mandat kepada nama : 1. Henri J.
Hutagalung Jabatan Sekretaris 2. Aprina Situmorang Jabatan Bendahara, 3.
Desmar Elfa Harefa Jabatan Wakil Ketua, 4. Amran A. H. Marbun Jabatan Wakil
Ketua Pem. Pemilu yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Manohom H. Aritonang
dan Sekretaris Henry J. Hutagalung. (Bukti T-19), dan sesuai dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (2) huruf
f angka 2 yang berbunyi “saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat
paling lambat pada saat Rapat Rekapitulasi dilaksanakan, yang ditandatangani
oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya
untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (Bukti
T-20), dan juga Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 653/PL.02.6-
SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan
dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum 2019, khususnya pada bagian a poin 4 yang berbunyi bahwa “Dalam hal
terdapat saksi yang membawa surat mandat dari Pasangan Calon atau Tim
Kampanye dan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a
dan huruf b dalam bentuk fotocopy atau tanda tangan elektronik dapat menghadiri
rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara serta rekapitulasi hasil
penghitungan suara dengan ketentuan surat mandat yang asli sudah diterima oleh
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.” .........
(Bukti T-21), Sehingga Arlin Pasaribu tidak dapat diterima sebagai Saksi Partai
Golkar karena tidak sesuai dengan ketentuan, dugaan pengusiran Arlin Pasaribu
oleh Saksi Partai Nasdem yang disetujui oleh Teradu juga telah dilaporkan ke
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor pengaduan 296-P/L-
DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi Perkara nomor 276-PKE-DKPP/VIII/2019,
dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Surat Nomor
4364/PS.DKPP/SET-04/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 setelah memanggil
Teradu untuk menghadap Majelis Sidang DKPP di Ruang Sidang Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara, Jalan H. Adam Malik Nomor. 193,Sei Agul, Kec. Medan
Barat, Kota Medan, atau secara Video Conference ke DKPP RI, Jalan MH.
Thamrin Nomor 14,,pada hari Senin, 14 Oktober 2019, Pukul 14.00 Wib sebagai
Pihak Teradu. ......(Bukti T-22) dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Majelis DKPP
telah memeriksa Teradu sehubungan dengan Pengaduan Arlin Pasaribu dan
selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui putusan nomor
276-PKE-DKPP/VIII/2019 pada amar putusannya menolak Pengaduan Pengadu
untuk seluruhnya, Merehabilitasi nama baik Teradu I Timbul Panggabean selaku
Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Teradu II Azwar
Sitompul, Teradu III Jonas Bernard Pasaribu, Teradu IV Yudi Arisandi Nasution,
dan Teradu V Feri Yosha Nasution masing-masing selaku Anggota KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;”
......(Bukti T-23), selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
melalui Surat Keputusan Nomor : 09/SDM.12.3-Kpt/12/Prov/I/2020 tentang
Rehabilitasi Nama Baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara..... (Bukti T-24) dengan demikian bahwa tidak benar
bahwa Teradu melakukan pengusiran terhadap Arlin Pasaribu sebagaimana
dituduhkan oleh Pengadu;
12. Tuduhan Pengadu bahwa Teradu melakukan penggelembungan suara
(kecurangan) dengan menaikkan suara Caleg dari Partai Golkar untuk DPRD
Kab/Kota Nomor Urut 6 (enam) an. Nelli Gustia Matondang untuk melebihi suara
Pengadu adalah tidak benar dan mengada ada. Perlu Teradu jelaskan bahwa
Teradu telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Pasal 46 ayat (1) “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :
a. Menyiapkan formilir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam pasal 42;
b. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2) huruf c;
c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model
DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-
DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA2-KPU
dari Kotak Suara sebagaimana dimaksud dengan huruf b;
d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model
DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;
e. Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat
proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status
penyelesaiannya;
f. Mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d kedalam
formulir Model DB-1 PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1
DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota;
g. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir
Model DB2-KPU;
h. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
kabupaten/kota mencatat dalam formulir Model DB2-KPU dengan kalimat
NIHIL;
i. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DB-KPU.
j. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Model DB1-DPRD
Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah 3 berasal dari Model DA1-DPRD
Kabupaten/Kota seluruh Kecamatan di Daerah Pemilihan Tapanuli
Tengah 3 meliputi Kecamatan Sosorgadong, Barus, Barus Utara, Andam
Dewi, Sirandorung dan Manduamas.
k. Bahwa berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota seluruh Kecamatan di
Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 hasil perolehan suara antara
Pengadu dengan Nelli Gustia Matondang adalah sebagai berikut:
Perolehan Suara sesuai dengan DA1-DPRD
No. Kecamatan Kabupaten/Kota
Pengadu Nelli Gustia Matondang
1 Sosorgadong 142 8
2 Barus 24 1.305
3 Barus Utara 185 1
4 Andam Dewi 782 223
5 Sirandorung 112 6
6 Manduamas 50 1
Jumlah 1.295 1.544
13. Bahwa berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sosorgadong,
Formulis Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Barus, DA-1 DPRD
Kabupaten/Kota Kecamatan Barus Utara, DA-1 DPRD Kabupaten/Kota
Kecamatan Andam Dewi, DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sirandorung
dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Manduamas adalah benar
perolehan suara an. Nelli Gustia Matondang lebih besar dari perolehan suara
Pengadu... (Bukti T-25)
14. Bahwa dalil Pengadu yang mengatakan bahwa turut Teradu yakni PPK
Kecamatan Barus mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari setiap desa/kelurahan di daerah
pemilihan dalam wilayah Kecamatan Barus pada form DA1-DPRD Kab/Kota
adalah benar, perlu Teradu jelaskan bahwa ikut Teradu telah melaksanakan
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Barus hal ini
tercantum pada Pasal 18 ayat (2) “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dengan langkah sebagai berikut :
a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
b. Menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR,
Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model
DA1.Plano DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara atau menggunakan LCD Projector;
c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model
DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
d. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kedalam
formulir Model DA1. Plano PPWP, Model DA1.Plano DPR, Model DA1.Plano
DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model DA1.Plano-DPRD
Kab/Kota;
e. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD,
Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;
f. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model
DA2-KPU;
g. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan,
PPK mencatat dalam formulir Model DA2-KPU dengan kalimat NIHIL;
h. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KPU; (Bukti Pasal 18 PKPU 4
Tahun 2019);
i. Menghimpun dan memasukkan kedalam kotak suara yang diberi tanda
khusus formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD,
Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota beserta Plano
nya dalam wilayah kecamatan; dan
j. Menghimpun dan memasukkan formulir ke dalam kotak suara yang diberi
tanda khusus formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,
Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD
Kab/Kota, model DA2-KPU beserta Planonya dalam wilayah
kecamatan........................... (Bukti T-26)
15. Bahwa dalil Pengadu yang mengatakan ikut Terlapor mengisi Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan Barus, Desa Patupangan, Form Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota
adalah benar, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum seperti tetuang pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan, “PPK
melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dengan langkah sebagai berikut:
a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
b. Membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi
formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model
C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD
Provinsi berhologram, Model C1- DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model
C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf c;
c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. Menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR,
Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan
LCD projector;
e. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-
DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi
berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
f. Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang
dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat
kecamatan dan status penyelesaiannya;
g. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke
dalam formulir Model DAA1.PlanoPPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.PlanoDPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
h. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model
DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
i. Mengeluarkan formulir Model A.3-KPU, Model A.4- KPU, dan Model A.DPK-
KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model
C7.DPKKPU masing-masing TPS untuk selanjutnya dihimpun dan
dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam 1
(satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
j. Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda
khusus fomulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP hologram, Model C1-DPR
hologram, Model C1-DPD hologram, Model C1-DPRD Provinsi hologram,
Model C1-DPRD Kab/Kota hologram, dan Model C2-KPU serta Model C5-
KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa
atau sebutan lain......................... (Bukti T-27)
16. Bahwa Pengadu yang mendalilkan bahwa Hasil Rekapitulasi pada Form Model
DAA1-DPRD Kab/Kota tidak sesuai dengan hasil Penghitungan Perolehan Suara
pada Form Model C1 DPRD Kab/Kota An. Nelli Gustia Matondang di TPS 4 Desa
Patupangan, Kecamatan Barus adalah tidak benar sebab berdasarkan dokumen
Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 4 Desa Bukit Patupangan Kecamatan
Barus.... …............(Bukti T-28) bahwa tidak ada perbedaan hasil perolehan suara
antara Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 4 Bukit Patupangan Kecamatan
Barus dengan Model DAA1 DPRD Kab/Kota TPS Desa Bukit Patupangan,
Kecamatan Barus (Bukti T-29)
Perolehan Suara Calon Legislatif Partai Golkar Nomor
Model Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang
di TPS 4 Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus
C1-DPRD 150
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD
Kab/Kota 150
17. Bahwa pengadu mendalilkan berdasarkan hasil formulir model C1 DPRD
Kabupaten/Kota TPS 4 desa Patupangan Caleg Partai Golkar nomor urut 6
untuk DPRD Kabupaten/Kota mendapat perolehan suara 0, ikut teradu
memindahkan suara dari Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota ke Formulir
Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota dari 0 suara menjadi 150 suara, dan suara
tersebut diambil dari suara Caleg dari Partai NASDEM untuk DPRD
Kabupaten/Kota nomor urut 2 atas nama AHMAD RIVAI SIBARANI, bahwa
AHMAD RIVAI SIBARANI mendapat 161 suara di Form Model C1 DPRD Kab/Kota
Ikut Teradu memindahkan suara ke Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota dari 161
suara menjadi 11 suara, ikut Teradu menambah suara sebanyak 150 suara
kepada caleg Partai Golkar nomor urut 6. Atas nama Nelli Gustia Matondang dan
mengurangi suara caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Kab/Kota nomor urut
2. Atas nama Ahmad Rivai Sibarani sebanyak 100 suara adalah tidak benar
sebab dalam formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit
Patupangan Kecamatan Barus.......(Bukti T-29), perolehan suara Caleg Partai
Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang memperoleh suara 150, Caleg
Partai Golkar Nomor Nomor Urut 9 An. Joneri Sihite memperoleh suara 0 dan
Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 An. Ahmad Rivai Sibarani memperoleh suara
11, sesuai dengan formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 4
Desa Bukit Patupangan Kecamatan Barus.... (Bukti T-28) dimana perolehan
suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang memperoleh
suara 150, Caleg Partai Golkar Nomor Nomor Urut 9 An. Joneri Sihite
memperoleh suara 0 dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 An. Ahmad Rivai
Sibarani memperoleh suara 11;
Perolehan Suara Perolehan Suara Perolehan Suara
Calon Legislatif Calon Legislatif Calon Legislatif
Partai Golkar Partai Golkar Partai Nasdem
Nomor Urut 6 An. Nomor Urut 9 An. Nomor Urut 2 An.
Model Nelli Gustia Joneri Sihite Ahmad Rivai
Matondang di TPS 4 Desa Sibarani
di TPS 4 Desa Bukit Patupangan, di TPS 4 Desa Bukit
Bukit Patupangan, Kecamatan Barus Patupangan,
Kecamatan Barus Kecamatan Barus
C1-DPRD 150 0 11
Kab/Kota
Hologram
DAA1-
DPRD 0 11
Kab/Kota 150
18. Bahwa Pengadu yang mendalilkan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah
Kecamatan Barus, Desa Kampung Solok meraih suara terbanyak di Internal
Partai Golkar adalah Caleg Nomor Urut 6 an. Nelli Gustia Matondang adalah
benar, dalam formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Kampung Solok
Kecamatan Barus, Perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli
Gustia Matondang sebesar 190 sedangkan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 9 An.
Joneri Sihite adalah 0.(Bukti T-30)
19. Bahwa Dalil Pengadu yang mengatakan Perolehan Suara yang diraih Caleg Partai
Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang berdasarkan form DAA1 DPRD
Kab/Kota tidak sesuai dengan Form Model C1 di TPS 3 Kampung Solok,
Kecamatan Barus adalah tidak benar sebab jumlah perolehan suara yang diraih
Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang pada formulir
model C1-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 3 Desa Kampung Solok Kecamatan
Barus...(Bukti T-31) memperoleh suara sebesar 110 dan pada formulir model
DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kampung Solok Kecamatan Barus.....(Bukti T-30)
memperoleh suara sebesar 110.
Perolehan Suara Calon Legislatif Partai
Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia
Model Matondang
di TPS 3 Desa Kampung Solok,
Kecamatan Barus
C1-DPRD 110
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD 110
Kab/Kota
20. Bahwa Pengadu yang mendalilkan pemindahan suara dari Ahmad Rivai Sibarani
kepada Nelli Gustia Matondang sebanyak 147 dan Ikut Teradu menambahkan
suara kepada Nelli Gustia Matondang sebanyak 100 suara (Kampung Solok) TPS
3 adalah tidak benar sebab jumlah perolehan suara yang diraih Caleg Partai
Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang pada formulir model C1-DPRD
Kab/Kota berhologram TPS 3 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus...(Bukti T-
31) memperoleh suara sebesar 110 dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 An.
Ahmad Rivai Sibarani memperoleh 89 suara dan pada formulir model DAA1-
DPRD Kab/Kota Desa Kampung Solok Kecamatan Barus Caleg Partai Golkar
Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang memperoleh suara sebanyak 110 dan
Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 An. Ahmad Rivai Sibarani memperoleh 89
suara (Bukti T-30)
Perolehan Suara Calon Legislatif yang
Model dipermasalahkan
Ahmad Rivai Sibarani Nelli Gustia Matondang
C1-DPRD 89 110
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD
110
Kab/Kota 89
21. Bahwa Pengadu yang mendalilkan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah
Kecamatan Barus, Desa Kampung Mudik meraih suara terbanyak di Internal
Partai Golkar adalah Caleg Nomor Urut 6 an. Nelli Gustia Matondang adalah
benar sesuai dengan Model DAA1 Kabupaten/Kota Desa Kampung Mudik
Kecamatan Barus. (Bukti T-32)
Perolehan Suara Calon Perolehan Suara Calon
Legislatif Partai Golkar Nomor Legislatif Partai Golkar Nomor
Urut 6 An. Nelli Gustia Urut 9 An. Joneri Sihite Model
Model
Matondang DAA1 Desa Kampung Mudik,
Model DAA1 Desa Kampung Kecamatan Barus
Mudik, Kecamatan Barus
DAA1- TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 1 TPS 2 TPS 3
DPRD
Kab/Kota 99 106 35 0 0 2
22. Bahwa Dalil Pengadu yang mengatakan bahwa Perolehan Suara yang diraih
Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang berdasarkan form
DAA1 DPRD Kab/Kota tidak sesuai dengan Form Model C1 di TPS 1 dan TPS 2
Kampung Mudik, Kecamatan Barus adalah tidak benar sebab jumlah perolehan
suara yang diraih Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang
pada Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 1 Kampung Mudik Kecamatan
Barus ....(Bukti T-33) memperoleh Suara 99 dan pada Model C1-DPRD Kab/Kota
berhologram TPS 2 Kampung Mudik Kecamatan Barus (Bukti T-34) memperoleh
106 suara sesuai dengan perolehan suara pada formulir DAA1-DPRD Kab/Kota
Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus. (Bukti T-32)
Perolehan Suara Calon Perolehan Suara Calon
Legislatif Partai Golkar Nomor Legislatif Partai Golkar
Urut 6 An. Nelli Gustia Nomor Urut 6 An. Nelli
Model
Matondang di TPS 1 Desa Gustia Matondang di TPS 2
Kampung Mudik, Kecamatan Desa Kampung Mudik,
Barus Kecamatan Barus
C1-DPRD 99 106
Kab/Kota
Hologram
DAA1-
DPRD 106
Kab/Kota 99
23. Bahwa Pengadu mendalilkan pengurangan perolehan suara dari Ahmad Rivai
Sibarani sebanyak 138 dari TPS 1 dan TPS 2 dan Ikut Teradu menambahkan
perolehan suara kepada Nelli Gustia Matondang sebanyak 140 suara (Kampung
Mudik) TPS 1 dan TPS 2 adalah tidak benar sebab jumlah perolehan suara yang
diraih Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang pada
formulir model C1-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 1 Desa Kampung Mudik
Kecamatan Barus ...(Bukti T-33) memperoleh suara sebesar 99 dan Caleg Partai
Nasdem Nomor Urut 2 An. Ahmad Rivai Sibarani memperoleh 63 suara dan pada
formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus
(Bukti T-32) Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang
memperoleh suara sebanyak 99 dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 An.
Ahmad Rivai Sibarani memperoleh 63 suara, jumlah perolehan suara yang diraih
Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang pada formulir
model C1-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 2 Desa Kampung Mudik Kecamatan
Barus....(Bukti T-34) memperoleh suara sebesar 106 dan Caleg Partai Nasdem
Nomor Urut 2 An. Ahmad Rivai Sibarani memperoleh 38 suara dan pada formulir
model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus.... (Bukti
T-32) Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang memperoleh
suara sebanyak 106 dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 An. Ahmad Rivai
Sibarani memperoleh 38 suara:
Perolehan Suara Calon Legislatif yang
dipermasalahkan
Model Di TPS 1, Desa Kampung Mudik, Kecamatan
Barus
Ahmad Rivai Sibarani Nelli Gustia Matondang
C1-DPRD 63 99
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD
99
Kab/Kota 63
Perolehan Suara Calon Legislatif yang
dipermasalahkan
Model Di TPS 2, Desa Kampung Mudik, Kecamatan
Barus
Ahmad Rivai Sibarani Nelli Gustia Matondang
C1-DPRD 38 106
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD
Kab/Kota 38 106
24. Bahwa Pengadu yang mendalilkan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah
Kecamatan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis meraih suara terbanyak di
Internal Partai Golkar adalah Caleg Nomor Urut 6 an. Nelli Gustia Matondang
adalah benar sesuai dengan Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar Batu
Gerigis, Kecamatan Barus.(Bukti T-35)
Perolehan Suara Calon Legislatif Perolehan Suara Calon Legislatif
Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Partai Golkar Nomor Urut 9 An.
Model Nelli Gustia Matondang Joneri Sihite Model DAA1 Pasar
Model DAA1 Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus
Batu Gerigis , Kecamatan Barus
DAA1- TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4
DPRD
Kab/Kota 0 0 150 0 0 2 2 0
25. Bahwa Dalil Pengadu yang mengatakan bahwa Perolehan Suara yang diraih
Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang berdasarkan form
DAA1 DPRD Kab/Kota tidak sesuai dengan Form Model C1 di TPS 3 Kelurahan
Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus adalah tidak benar sebab jumlah
perolehan suara yang diraih Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia
Matondang pada formulir model C1-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 3
Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus(Bukti T-36) memperoleh suara
sebesar 150 dan pada formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar
Batu Gerigis Kecamatan Barus(Bukti T-35) memperoleh suara sebesar 150
Perolehan Suara Calon Legislatif Partai
Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia
Model Matondang
di TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis,
Kecamatan Barus
C1-DPRD 150
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD
Kab/Kota 150
26. Bahwa Pengadu yang mendalilkan pemindahan suara dari Dharma Anjar S
kepada Nelli Gustia Matondang sebanyak 50 dan Ikut Teradu menambahkan
suara kepada Nelli Gustia Matondang sebanyak 50 suara TPS 3 Kelurahan Pasar
Batu Gerigis adalah tidak benar sebab sesuai dengan DAA1 DPRD
Kabupaten/Kota Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus....(Bukti T-35)
perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang
adalah sebesar 150 dan perolehan suara yang diraih Caleg Partai Nasdem Nomor
Urut 1 An. Darma Anjar S adalah sebesar 5 sesuai dengan formulir Model C1-
DPRD Kab/Kota berhologram TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan
Barus... (Bukti T-36) perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli
Gustia Matondang adalah sebesar 150 dan perolehan suara yang diraih Caleg
Partai Nasdem Nomor Urut 1 An. Darma Anjar S adalah sebesar 5 suara.
Perolehan Suara Calon Legislatif yang
Model dipermasalahkan
Darma Anjar S Nelli Gustia Matondang
C1-DPRD 5 150
Kab/Kota
Hologram
DAA1-DPRD
150
Kab/Kota 5
27. Bahwa Pengadu mendalilkan Para Teradu menambah suara Caleg dari Partai
Golkar untuk DPRD Kab/Kota Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang
sebanyak 440 suara, yakni di TPS 4 Desa Patupangan sebanyak 150 suara, TPS
3 Desa Kampung Solok sebanyak 100 suara, TPS 1 Desa Kampung Mudik
sebanyak 65 suara, TPS 2 Kampung Mudik sebanyak 75 suara, TPS 3 Kelurahan
Pasar Batu Gerigis sebanyak 50 suara berdasarkan form Model C1 DPRD
Kab/Kota, penambahan suara yang dilakukan Teradu sengaja untuk merugikan
Pengadu dengan cara melawan Perundang-Undangan dan Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 huruf (a,b) Pasal 11 huruf (a,b,c,d), Pasal 16 huruf (e) adalah tidak
benar sebab sesuai dengan model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 4
Desa Patupangan Kecamatan Barus (Bukti T-28) Perolehan Suara Caleg Partai
Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang sebanyak 150 suara, model C1
DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 3 Kelurahan Kampung Solok
Kecamatan Barus(Bukti T-31) Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6
An. Nelli Gustia Matondang sebanyak 110 suara, model C1 DPRD
Kabupaten/Kota berhologram TPS 1 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus
(Bukti T-33) Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia
Matondang sebanyak 99 suara, model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram
TPS 2 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus.... (Bukti T-34) Perolehan Suara
Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang sebanyak 106
suara, model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 3 Kelurahan Pasar
Batu Gerigis Kecamatan Barus (Bukti T-36) Perolehan Suara Caleg Partai Golkar
Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang sebanyak 150 suara.
Perolehan Suara Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut
Model
6 An. Nelli Gustia Matondang
TPS 3 TPS 1 TPS 2
C1 -DPRD TPS 4 Kampung Kampung Kampung
TPS 3
Kab/Kota Patupanga Solok Mudik Mudik
Pasar Batu
n Gerigis
150 110 99 106 150
DAA1 –
DPRD 110 99 106 150
Kab/Kota 150
28. Pengadu mendalilkan bahwa berdasarkan form Model C1 DPRD Kab/Kota
Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 yang berhak mendapatkan kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Internal Partai Golkar Caleg Nomor
Urut 9 adalah Pengadu sebagaimana Pengadu mendapat 1.295 suara,
berdasarkan form Model C1 DPRD Kab/Kota sedangkan Caleg Nomor Urut 6 An.
Nelli Gustia Matondang mendapat 1.104 suara berdasarkan formulir C1 DPRD
Kabupaten Tapanuli Tengah, seharusnya Caleg dari Partai Gollkar untuk DPRD
Kab/Kota Caleg Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang tidak mendapatkan
kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah tidak benar
sebab sesuai dengan formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan
Sosorgadong perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6. An. Nelli Gustia
Matondang adalah sebesar 8 suara dan perolehan suara Caleg Partai Golkar
Nomor Urut 9 An. Joneri Sihite memperoleh suara sebesar 142 suara, sesuai
dengan formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Barus perolehan suara
Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6. An. Nelli Gustia Matondang adalah sebesar
1.305 suara dan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 9 An. Joneri
Sihite memperoleh suara sebesar 24 suara, sesuai dengan formulir DA1 DPRD
Kabupaten/Kota Kecamatan Barus Utara perolehan suara Caleg Partai Golkar
Nomor Urut 6. An. Nelli Gustia Matondang adalah sebesar 1 suara dan perolehan
suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 9 An. Joneri Sihite memperoleh suara
sebesar 185 suara, sesuai dengan formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota
Kecamatan Andam Dewi perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6. An.
Nelli Gustia Matondang adalah sebesar 223 suara dan perolehan suara Caleg
Partai Golkar Nomor Urut 9 An. Joneri Sihite memperoleh suara sebesar 782
suara, sesuai dengan formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan
Sirandorung perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6. An. Nelli Gustia
Matondang adalah sebesar 6 suara dan perolehan suara Caleg Partai Golkar
Nomor Urut 9 An. Joneri Sihite memperoleh suara sebesar 112 suara, sesuai
dengan formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Manduamas perolehan
suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6. An. Nelli Gustia Matondang adalah
sebesar 1 suara dan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 9 An.
Joneri Sihite memperoleh suara sebesar 50 suara (Bukti T-25)
Perolehan Suara sesuai dengan DA1-DPRD
No. Kecamatan Kabupaten/Kota
Pengadu Nelli Gustia Matondang
1 Sosorgadong 142 8
2 Barus 24 1.305
3 Barus Utara 185 1
4 Andam Dewi 782 223
5 Sirandorung 112 6
6 Manduamas 50 1
Jumlah 1.295 1.544
29. Bahwa sesuai dengan perolehan suara antara Pengadu yang lebih rendah dari
perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang
dengan perbandingan Pengadu memperoleh suara 1.295 dan Caleg Partai Golkar
Nomor Urut 6 An. Nelli Gustia Matondang memperoleh suara 1.544 sehingga
sesuai dengan ketentuan bahwa Caleg yang memperoleh suara terbanyak akan
ditetapkan menjadi calon terpilih dan berdasarkan hal tersebut Teradu melalui
Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 96/PL.01.8-
Kpt/1201/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 (Bukti T-18) yang memperoleh
suara terbanyak di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 di Partai Golongan
Karya adalah Calon Nomor Urut 6 Atas Nama Nelli Gustia Matondang dengan
perolehan suara sebanyak 1.544. Perlu Teradu jelaskan bahwa Pengadu telah
menggunakan hak konstitusinya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi melalui Partai Golkar dengan Nomor Perkara 173-04-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019(Bukti T-37) dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan
bahwa gugatan Pengadu tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Bukti T-38), setelah Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan Putusan Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Teradu
mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 110/PL.01.9-
Kpt/1201/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2019.(Bukti T-39), Partai Golkar memperoleh jumlah
kursi sebanyak 1 (satu) untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, dan
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 111/PL.01.9-
Kpt/1201/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Perolehan Suara terbanyak di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3
dari Partai Golkar Nomor Urut 6 dengan Nama Calon Terpilih, Nelli Gustia
Matondang, dengan perolehan suara sah 1.544(Bukti T-40)
30. Bahwa Pengadu mendalilkan perbuatan Para Teradu merupakan perbuatan
melanggar tindak pidana Pemilu sebagaimana tertera dalam pasal 532 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 532 adalah tidak
benar dan menjurus ke arah fitnah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 476 ayat (2) “Perbuatan
atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan
Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam
GAKKUMDU”, sampai dengan seluruh rangkaian Tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 berakhir Teradu tidak pernah dinyatakan oleh
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (GAKKUMDU) melakukan tindak pidana
Pemilu melanggar pasal 532 tersebut.(Bukti T-4)
31. Bahwa menurut Pengadu perbuatan yang dilakukan oleh Para Teradu adalah
Preseden buruk dari Pelaksanaan Pesta Demokrasi dan merupakan pelanggaran
Pemilu yang telah merampas hak hak politik Pengadu sebagai seorang warga
negara untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, disamping itu
kejahatan Pemilu itu telah melanggar rasa keadilan dalam sistem Pemilu adalah
tidak benar karena Teradu bekerja berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dan b.,
(Bukti T-41) dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota wajib:
a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
32. Bahwa dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
Tengah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam
Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “ Penetapan calon terpilih
anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik
dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota
di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka” dan ayat (2) yang
berbunyi “Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap
Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah
terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil
yang bersangkutan.”(Bukti T-42)
33. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor :
96/PL.01.8-Kpt/1201/KPU-Kab//V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019.... (Bukti T-
18) yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 di
Partai Golongan Karya adalah Calon Nomor Urut 6 Atas Nama Nelli Gustia
Matondang dengan perolehan suara sebanyak 1.544. Perlu Teradu jelaskan
bahwa Pengadu telah menggunakan hak konstitusinya dengan mengajukan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui Partai Golkar dengan Nomor Perkara
173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Bukti T-37) dan Mahkamah Konstitusi
telah memutuskan bahwa gugatan Pengadu tidak dapat diterima melalui
Putusan Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.(Bukti T-38)
34. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Teradu mengeluarkan Keputusan KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 110/PL.01.9-Kpt/1201/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2019.... (Bukti T-39), Partai Golkar memperoleh jumlah kursi sebanyak 1 (satu)
untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, dan berdasarkan Keputusan KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 111/PL.01.9-Kpt/1201/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.... (Bukti T-40)
Perolehan Suara terbanyak di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 dari Partai
Golkar Nomor Urut 6 dengan Nama Calon Terpilih, Nelli Gustia Matondang,
dengan perolehan suara sah 1.544.
TERADU VI KETUA BAWASLU TAPANULI TENGAH
1. Bahwa secara umum Teradu/Teradu membantah seluruh aduan pengadu dan
menyatakan telah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh Tahapan
Pemilihan Umum Tahun 2019 serta telah melaksanakan seluruh proses
penanganan dan pengaduan/pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai prosedur yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan ( sesuai dengan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu)
2. Bahwa Teradu/Teradu tidak melakukan pelanggaran dan telah mematuhi dan
menjalankan perintah/amanat yang diaturkan pada Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 Pasal 8: Bahwa dalam melaksanakan prinsip mandiri,
Teradu/Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sesuai
huruf (a): netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan
calon dan/atau peserta Pemilu; huruf (b): menolak segala sesuatu yang dapat
menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari
intervensi pihak lain. Pasal 11 huruf (a): melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan; huruf (b): melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yuridiksinya; huruf (c): melakukan
tindakan dalam rangka penyelenggara Pemilu dan menaati prosedur yang
diterapkan dalam peraturan perundang – undangan; dan huruf (d): menjamin
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu
sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak; serta Pasal 16 : Bahwa
dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak sesuai huruf (e): bekerja dengan tanggung jawab dan
dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa untuk selanjutnya, Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara
tertulis sebagai berikut:
3.1. Bahwa benar Pengadu/Pengadu merupakan Calon Anggota Legislatif
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2019-2024 Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (tiga) dari Partai GOLONGAN KARYA
nomor Urut 9 (sembilan) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Model DCT-DPRD
KABUPATEN/KOTA tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 20 September 2018.
(Bukti T-3.1)
3.2. Bahwa benar pada tanggal 30 April sampai dengan 4 Mei 2019
dilaksakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Presiden dan Wakil Presiden,
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota di Tingkat Kabupaten,
tepatnya di aula Gedung Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah
dibawah pengawasan melekat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah.
4. Adapun yang dimaksud Pengadu/Pengadu bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah di tuduhkan berpihak terhadap saksi Partai Nasdem an.
Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku Bupati Tapanuli Tengah tidak benar adanya.
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mempunyai wewenang untuk
menentukan siapa saksi partai GOLKAR yang dapat dan tidak dapat mengikuti
pleno tingkat Kabupaten dikarenakan itu adalah wewenang dari KPU sesuai
mandat yang diberikan oleh partai politik peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah.
5. Kronologis kejadian pada saat Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah
berlangsung pada hari Jumat, 3 Mei 2019 pada pukul sekitar 11.15 Wib setelah
Pembacaan DA1 Kecamatan Barus, Sdr. Arlin Pasaribu (Pengadu) menyampaikan
tanggapan terhadap DA1 Kecamatan Barus yang dibacakan oleh PPK Barus dan
meminta untuk dilakukan penyesuaian data yang masuk ke Partai Golongan
Karya dengan data yang ada di PPK dan data yang ada di KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah.
6. Terhadap permintaan Pengadu tersebut, Teradu I mengundang Pengadu, PPK dan
Teradu VI dan Teradu VII untuk maju ke meja yang telah disediakan KPU
Kabupaten Tapnuli Tengah guna mencocokkan data yang ada pada Pengadu dan
yang ada pada PPK. Kemudian pada saat itu tiba-tiba saksi Partai Nasdem atas
nama Bakhtiar Ahmad Sibarani mengajukan protes tentang keberadaan Pengadu,
dimana diduga oleh saksi Partai Nasdem bahwa Pengadu bukan merupakan saksi
mandat dari Partai Golkar dan meminta Teradu I agar memeriksa KTP dan
Mandat Pengadu.
7. Kemudian Pimpinan Sidang (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) meminta
kepada Sdr. Arlin Pasaribu untuk menunjukkan Surat Mandat yang Asli beserta
KTP, namun yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkannya.
8. Selanjutnya Teradu I selaku Pimpinan Sidang mengambil dan mengcorsschek
mandat saksi Partai Golkar yang ada pada arsip mereka disaksikan oleh
Teradu/Teradu VI, dan Pak Zirzi Saidan Panjaitan,SE (Anggota Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah/Koordiv. PHL/Hubal) serta saksi Partai yang hadir
saat itu, ternyata ada 2 (dua) jenis Mandat Saksi Rapat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dari Partai Golkar, yaitu:
a. Pertama berupa lembar Surat Mandat Asli, dengan Nomor: 107/GK-
TT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Mandat Saksi Rapat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten, dimana
pada isi surat tersebut hanya tercantum 4 (empat) orang nama saksi
yaitu: 1) Henri J. Hutagalung; 2) Aprina Situmorang, 3) Desmar Elfa
Harefa, 4) Amran A.H. Marbun. Pada lembar surat ini ada tertulis
bukti tanda terima surat dari Partai Poltik ke KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah dengan Nomor: 194/KPU-TT/4/2019 tertanggal 29
April 2019 (Bukti T-3.2-1).
b. Kedua berupa lembar Surat Mandat hasil copy scan dengan Nomor:
109/GK-TT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Mandat Saksi
Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten,
dimana pada isi surat tersebut juga tercantum 4 (empat) orang nama
saksi yaitu: 1) Henri J. Hutagalung; 2) Arlin Pasaribu, 3) Desmar Elfa
Harefa, 4) Amran A.H. Marbun. (Bukti T-3.2-2).
9. Bahwa Teradu I disaksikan oleh Teradu VI dan saksi Partai Politik yang hadir
pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut menemukan bahwa nama
Pengadu terdapat pada mandat saksi Partai Golkar yang merupakan hasil copy
scan, sementara mandat asli saksi Partai Golkar yang ada pada Teradu I, tidak
terdapat nama Pengadu atas nama Arlin Pasaribu. Namun demikian, Teradu I
memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melakukan konfirmasi dan
klarifikasi terkait mandat saksi Partai Golkar kepada Pengurus Partai Golkar
Kabupaten Tapanuli Tengah , namun Pengadu saat itu tidak bisa menghubungi
dan menghadirkan Pengurus Partai Golkar, kemudian saat itu sesuai jadwal
sidang telah menunjukkan waktu ISOMA sehingga Pimpinan Sidang mengskor
sidang Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019
tersebut dan dilanjutkan sekitar pukul 14.00 WIB.
10. Bahwa setelah skoors sidang dicabut dan Rapat Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan kembali, Sdr. Arlin Pasaribu
tidak hadir lagi hingga akhir pelaksanan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pengadu tidak
dapat membuktikan keaslian dari Surat Mandat copy scan yang dimiliki Pengadu;
11. Selanjutnya terkait hak dan kepentingan partai Golongan Karya dalam Rapat
Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan
Umum dilakukan oleh saksi Partai Golongan Karya sesuai dengan mandat asli
yang diterima KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Desmar Elfa Harefa
yang juga hadir pada rapat tersebut. (Bukti T-3.2-3)
12. Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
sehubungan dengan kaitan ini, bahwa laporan Pengadu atas nama Joneri Sihite
telah pernah dilaporkan oleh Saudara Arlin Pasaribu kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu dengan dalil yang sama dengan nomor laporan No. 296-
P/L-DKPP/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, diregister dengan Perkara Nomor:
276-PKE-DKPP/VIII/2019 serta telah mendapatkan Putusan dari Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dimana dalam amar putusannya
MEMUTUSKAN
1.1. Bahwa dari hasil pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tapanuli
Tengah khususnya daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 meliputi
Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus, Kecamatan Barus Utara,
Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Sirandorung dan Kecamatan
Manduamas pada tahapan Kampanye berjalan dengan baik, dimana
tidak adanya laporan Partai Politik secara berjenjang kepada Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah terkait perusakan Alat Peraga Kampanye
(baliho), termasuk Pengadu/Teradu yang bersangkutan pun tidak
pernah melaporkan langsung ataupun melaporkan melalui surat
kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah.
1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah tentang pendistribusian logistik dari kabupaten ke
kecamatan berlangsung dari tanggal 15 s/d 17 April 2019 dan
pendistribusian logistik ini juga diawasi secara melekat oleh masing-
masing Panwaslu Kecamatan dari Gedung Goor Pandan sampai ke
kantor PPK di 20 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Bahwa pada hari Rabu 17 April 2019 berdasarkan hasil pengawasan kami, ada
kami temukan kertas suara DPRD KAB/KOTA yang tertukar , seharusnya kertas
suara DPRD KAB/KOTA untuk daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 namun yang
datang adalah kertas suara DPRD KAB/KOTA daerah pemilihan Tapanuli Tengah
4. Hal ini terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong serta
TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lae Monong Kecamatan Manduamas dan TPS 1
Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas.
14. Terhadap kejadian tertukarnya kertas suara tersebut Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah memberikan rekomendasi lisan kepada Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah atas nama Feri Yosha Nasution yang saat itu hadir di lokasi
kejadian agar mengkondisikan ke posisi semula sehingga jumlah kertas suara
DPRD KAB/KOTA daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 terpenuhi untuk masing-
masing TPS.
15. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditindaklanjuti
oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa dibuktikan bahwa pelaksanaan
Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dan
TPS2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong berjalan dengan baik.
16. Demikian juga pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lae Monong Kecamatan
Manduamas serta di TPS 1 Desa Tumba Jae kecamatan Manduamas berjalan
dengan baik sehingga Pemilu Demokratis dapat berlangsung dengan damai,
dimana setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat memenuhi Hak
Pilihnya. (Bukti T-3.4)
17. Terkait Dalil yang dituduhkan Pengadu bahwa Teradu diduga melakukan
pergeseran suara pada Pileg DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa selama proses Pemungutan dan
Penghitungan Perolehan Suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
Tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menindaklanjuti seluruh
laporan/temuan (55 laporan) dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan prosedur
dan mekanisme yang berlaku. Terkait status laporan Pengadu tersebut telah
ditempelkan di Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah. (Bukti T-3.5-1)
18. Dari total pengaduan ini, kami sampaikan bahwa yang bersangkutan (Pengadu)
tidak ada melakukan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
baik secara resmi ataupun melalui surat termasuk pengaduan yang didalilkan
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
19. Bahwa terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat Pemungutan
Suara di beberapa TPS di Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah bersama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu
RI telah melakukan pengkajian lebih dalam atas semua laporan dan temuan yang
masuk ke Bawaslu Tapanuli Tengah.
20. Berdasarkan atas kajian tersebut dan adanya bukti-bukti yang cukup terkait
dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
untuk merekomendasikan 6 TPS PSU dan 4 TPS hitung ulang melalui Surat No.
2403/K-Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/4/2019 pada tanggal 24 April 2019
tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Bukti T-3.5-2); dan Surat No.
2404/K-Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/4/2019 pada tanggal 24 April 2019
tentang Penyampaian Penguatan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan (Bukti
T-3.5-3) serta surat No. 2405/K-Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/4/2019 pada
tanggal 24 April 2019 tentang Ralat surat No. 2404/K-Bawaslu-Prov.SU-
23/PM.00.02/4/2019 perihal Penyampaian Penguatan atas Rekomendasi
Panwaslu Kecamatan (Bukti T-3.5-4).
21. Terhadap Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah
melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:
83/PL.01.7-Kpt/1201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan
Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 atas
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T-3.5-5); Berita Acara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 98/PL.01.7-
BA/1201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019
atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T-3.5-6);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:
85/PL.01.7-Kpt/1201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019
atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T-3.5-7) dan
Surat Nomor. 722/PP.01.7-SD/1201/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 24 April 2019
perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang. (Bukti T-3.5-8) serta Surat
Nomor. 788/PP.01.7-SD/1201/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 28 April 2019 perihal
Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu. (Bukti T-3.5-9)
[2.5] PETITUM TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyerahkan keputusan kepada
Majelis Pemeriksa DKPP atas keterangan yang Teradu sampaikan dimuka persidangan.
1. Menolak seluruh dalil pokok aduan Pengadu;
2. Menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
4. Namun apabila Mejelis Pemeriksa Etik/Ketua dan Anggota DKPP Republik
Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
[2.6] ALAT BUKTI TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
menyerahkan alat bukti sebagai berikut :
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
1 Keputusan Komisi T-1 Bukti ini menjelaskan bahwa dalam
Pemilihan Umum Keputusan ini, Pengadu benar
Kabupaten Tapanuli masuk dalam Daftar Calon Tetap
Tengah Nomor : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
105/PL.01.4- Tengah untuk Dapil 3 Partai Golkar
Kpt/1201/KPU- dengan Nomor Urut 9.
Kab/IX/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon
Tetap Anggota DPRD
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
Kabupaten Tapanuli
Tengah Pada Pemilu
Tahun 2019.
2 PKPU Nomor 14 Tahun T-2 Bukti ini menjelaskan bahwa dalam
2019 tentang Perubahan menyelenggarakan Pemilu Tahun
Kelima Atas PKPU Nomor 2019, Teradu tetap berpedoman
7 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal yang berlaku
Tahapan, Program, dan sesuai Peraturan.
Jadwal Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019.
3 Pasal 280 UU Nomor 7 T-3 Bukti ini menjelaskan larangan
Tahun 2017 tentang dalam pelaksanaan Kampanye.
Pemilihan Umum
4 Pasal 476 UU Nomor 7 T-4 Bukti ini menjelaskan bahwa dalam
Tahun 2017 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Pemilihan Umum adalah kewenangan Bawaslu dan
Sentra Gakumdu bukan
kewenangan Teradu.
5 Surat KPU Nomor : T-5 Bukti ini menjelaskan bahwa
653/PL.02.6- Penyelenggaraan Pemungutan dan
SD/06/KPU/IV/2019 Penghitungan Suara berlangsung
tanggal 9 April 2019 secara serentak di seluruh wilayah
perihal Penyelenggaraan Tapanuli Tengah dengan aman dan
Pemungutan dan terkendali (kondusif) dengan tetap
Penghitungan Suara, berpedoman kepada peraturan dan
serta Rekapitulasi Hasil aturan yang berlaku.
Penghitungan Suara
Pemilu 2019
6 Lampiran Berita Acara T-6 Bukti Ini Menjelaskan Bahwa Teradu
KPU Kabupaten Tapanuli Telah Melakukan Pendistribusian
Tengah Nomor : Surat Suara Sesuai Dengan
38/PP.10-BA/1201/KPU- Kebutuhan Di Masing-Masing TPS
Kab/I/2019. Berdasarkan Jumlah DPT Ditambah
2.5% Sebagaimana Diputuskan
Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
7 Formulir Model C1 DPRD T-7 Bukti ini menjelaskan hasil
Kab/Kota Tapanuli Perolehan Suara di TPS 1 Desa
Tengah 3 TPS 1 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong.
Baringin Kecamatan
Sosorgadong
8 Formulir Model C1 DPRD T-8 Bukti ini menjelaskan hasil
Kab/Kota Tapanuli Perolehan Suara di TPS 2 Desa
Tengah 3 TPS 2 Desa
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
Baringin Kecamatan Baringin Kecamatan Sosorgadong.
Sosorgadong
9 Formulir Model DAA1 T-9 Bukti ini menjelaskan hasil
DPRD Kab/Kota Tapanuli Penghitungan Perolehan Suara di
Tengah 3 Desa Baringin Desa Baringin Kecamatan
Kecamatan Sosorgadong Sosorgadong.
10 Rekomendasi Bawaslu T-10 Bukti ini menjelaskan Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Kabupaten Tapanuli Tengah
Tengah Nomor : mengeluarkan Rekomendasi untuk
2404/K.Bawaslu- melaksanakan Pemungutan Suara
Prov.Su- Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa
23/PM.00.02/4/2019 Sigolang Kecamatan Andamdewi.
tanggal 24 April 2019
11 Keputusan KPU T-11 Bukti ini menjelaskan Teradu
Kabupaten Tapanuli mengeluarkan Keputusan tentang
Tengah Nomor : Pelaksanaan Pemungutan Suara
83/PL.01.7- Ulang atas Rekomendasi Bawaslu
Kpt/1201/KPU- Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kab/IV/2019 tentang
Pelaksanaan Pemungutan
Suara Ulang dan
Penghitungan Suara
Ulang Pemilu Tahun 2019
atas Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah.
12 Pasal 52 ayat (6) PKPU T-12 Bukti ini menjelaskan urutan proses
Nomor 3 Tahun 2019 Penghitungan suara di Tempat
tentang Pemungutan dan Pemungutan Suara.
Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum
13 Putusan Mahkamah T-13 Bukti ini menegaskan Pelaksanaan
Konstitusi RI Nomor Pemungutan Suara dalam amar
20/PUU-XVII/2019 Putusan point 4 (empat).
tanggal 28 Maret 2019
14 Surat KPU Nomor : T-14 Bukti ini menjelaskan penegasan
577/PL.02.1- Pelaksanaan Putusan Mahkamah
SD/01/KPU/III/2019 Konstitusi Republik Indonesia pada
tanggal 29 Maret 2019 point 17.
perihal Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia Nomor
20/PUU-XVII/2019
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
15 Pasal 52 ayat (1), ayat (3), T-15 Bukti ini menjelaskan Proses
ayat (4), dan ayat (5) Penghitungan Suara yang dilakukan
PKPU Nomor 3 Tahun oleh KPPS di Tempat Pemungutan
2019 tentang Suara.
Pemungutan dan
Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum
16 Surat Undangan KPU T-16 Bukti ini menjelaskan bahwa Teradu
Kabupaten Tapanuli telah menyampaikan Surat
Tengah Nomor : Undangan untuk menghadiri Rapat
777/PL.01.7- Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Und/1201/KPU- Perolehan Suara di Tingkat
Kab/IV/2019 tanggal 28 Kabupaten Tapanuli Tengah.
April 2019 perihal
Undangan Rapat
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat
Kabupaten Tapanuli
Tengah.
17 Daftar Hadir Rapat T-17 Bukti ini menjelaskan Daftar Hadir
Rekapitulasi Hasil Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Penghitungan Perolehan Suara di
Suara di Tingkat Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kabupaten Tapanuli
Tengah.
18 Keputusan KPU T-18 Bukti ini menjelaskan Keputusan
Kabupaten Tapanuli KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Tengah Nomor : tentang Penetapan Rekapitulasi
96/PL.01.8- Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Kpt/1201/KPU- Peserta Pemilihan Umum Anggota
Kab/V/2019 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penetapan Rekapitulasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
Hasil Penghitungan 2019.
Perolehan Suara Peserta
Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun
2019.
19 Surat DPD Partai Golkar T-19 Bukti ini menjelaskan bahwa
Kabupaten Tapanuli Pimpinan DPD Partai Golkar melalui
Tengah Nomor : 107/GK- suratnya telah menghunjuk Saksi
TT/IV/2019 perihal Partai Golkar yang diberi Mandat
Mandat Saksi Rapat untuk menghadiri Rapat
Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
Penghitungan Suara di Suara di Tingkat Kabupaten
Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tapanuli Tengah
20 Pasal 38 ayat (2) huruf f T-20 Bukti ini menjelaskan bahwa Saksi
angka 2 (dua) PKPU wajib membawa dan menyerahkan
Nomor 4 Tahun 2019 Surat Mandat yang ditandatangani
tentang Rekapitulasi oleh Pengurus Partai Politik paling
Hasil Penghitungan lambat pada saat Rekapitulasi
Perolehan Suara dan dilaksanakan.
Penetapan Hasil
Pemilihan Umum.
21 Surat KPU Nomor : T-21 Bukti ini menjelaskan Proses
653/PL.02.6- Penyelenggaraan Pemungutan dan
SD/06/KPU/IV/2019 Penghitungan Suara di Kabupaten
tanggal 9 April 2019 Tapanuli Tengah sudah sesuai
perihal Penyelenggaraan dengan prosedur sebagaimana
Pemungutan dan diatur pada bagian a point 4.
Penghitungan Suara,
serta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
Pemilu 2019
22 Surat DKPP RI Nomor T-22 Bukti Ini Menjelaskan Bahwa Teradu
4364/PS.DKPP/SET.04/ Juga Telah Pernah Mengadiri Sidang
X/2019 tanggal 8 DKPP Sebagai Pihak Teradu yang
Oktober 2019 yang isinya diadukan oleh Arlin Pasaribu.
memanggil Teradu untuk
menghadap Majelis
Sidang DKPP
23 Putusan DKPP RI untuk T-23 Bukti ini menjelaskan bahwa DKPP
Perkara Nomor 276-PKE- RI pada amar putusannya :
DKPP/VIII/2019
- Menolak Pengaduan Pengadu (Arlin
Pasaribu) untuk seluruhnya;
- merehabilitasi nama baik Teradu I
s/d Teradu V
24 Keputusan KPU Provinsi T-24 Bukti ini menjelaskan bahwa KPU
Sumatera Utara Nomor : Provinsi Sumatera Utara telah
09/SDM.12.3- menindaklanjuti Putusan DKPP RI
Kpt/12/Prov/I/2020 Nomor 276-PKE-DKPP/VIII/2019
tentang Rehabilitasi
nama Baik Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah Provinsi
Sumatera Utara.
25 DA 1-DPRD Kab/Kota T-25 Bukti ini menjelaskan Sertifikat
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
Kecamatan Sosorgadong, Rekapitulasi Hasil Penghitungan
DA 1-DPRD Kab/Kota Perolehan Suara Calon Anggota
Kecamatan Barus, DA 1- DPRD Kabupaten Tapanuli untuk
DPRD Kab/Kota wilayah Tapanuli Tengah 3.
Kecamatan Barus Utara,
DA 1-DPRD Kab/Kota
Kecamatan Andam Dewi,
DA 1-DPRD Kab/Kota
Kecamatan Sirandorung,
dan DA 1-DPRD
Kab/Kota Kecamatan
Manduamas.
26 Pasal 18 ayat (2) PKPU T-26 Bukti ini menjelaskan bahwa PPK
Nomor 4 Tahun 2019 melakukan Rekapitulasi Hasil
tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil
Pemilihan Umum.
27 Pasal 18 ayat (1) PKPU T-27 Bukti ini menjelaskan bahwa PPK
Nomor 4 Tahun 2019 melakukan Rekapitulasi Hasil
tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil
Pemilihan Umum.
28 Model C 1- DPRD T-28 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Hologram TPS Penghitungan Perolehan Suara di
4 Desa Patupangan TPS 4 Desa Patupangan Kecamatan
Kecamatan Barus Barus
29 Model DAA1-DPRD T-29 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Desa Penghitungan Perolehan Suara di
Patupangan Kecamatan Desa Patupangan Kecamatan Barus
Barus
30 Model DAA1-DPRD T-30 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Desa Kampung Penghitungan Perolehan Suara di
Solok Kecamatan Barus Desa Kampung Solok Kecamatan
Barus
31 Model C 1- DPRD T-31 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Hologram TPS Penghitungan Perolehan Suara di
3 Desa Kampung Solok TPS 3 Desa Kampung Solok
Kecamatan Barus Kecamatan Barus
32 Model DAA1-DPRD T-32 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Desa Kampung Penghitungan Perolehan Suara di
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
Mudik Kecamatan Barus Desa Kampung Mudik Kecamatan
Barus
33 Model C 1- DPRD T-33 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Hologram TPS Penghitungan Perolehan Suara di
1 Desa Kampung mudik TPS 1 Desa Kampung Mudik
Kecamatan Barus Kecamatan Barus
34 Model C 1- DPRD T-34 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Hologram TPS Penghitungan Perolehan Suara di
2 Desa Kampung Mudik TPS 2 Desa Kampung Mudik
Kecamatan Barus Kecamatan Barus
35 Model DAA1-DPRD T-35 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota kelurahan Penghitungan Perolehan Suara di
Pasar Batu Gerigis Kelurahan Pasar batu Gerigis
Kecamatan Barus Kecamatan Barus
36 Model C 1- DPRD T-36 Bukti ini menjelaskan Hasil
Kab/Kota Hologram TPS Penghitungan Perolehan Suara di
3 Kelurahan Pasar Batu TPS 3 kelurahan Pasar batu Gerigis
Gerigis Kecamatan Barus Kecamatan Barus
37 Gugatan Partai Golkar ke T-37 Bukti ini menjelaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi Pengadu telah mengajukan gugatan
ke Mahkamah Konstitusi melalui
Partai Golkar
38 Putusan MK nomor 173- T-38 Bukti ini menjelaskan penolakan
04-02/PHPU.DPR- permohonan pengadu pada sengketa
DPRD/XVII/2019 PHPU di Mahkamah konstitusi
39 110/PL.01.9- T-39 Bukti ini menjelaskan Keputusan
Kpt/1201/KPU- KPU Kabupanuli Tengah tentang
Kab/VII/2019 perolehan kursi partai politik peserta
pemilihan umum anggota DPRD
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam
Pemilihan umum tahun 2019
40 111/PL.01.9- T-40 Bukti ini menjelaskan Keputusan
Kpt/1201/KPU- KPU Kabupanuli Tengah tentang
Kab/VII/2019 penetapan Calon Terpilih anggota
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
dalam Pemilihan umum tahun 2019
41 Pasal 30 ayat (3) huruf a T-41 Bukti ini menjelaskan bahwa teradu
dan b PKPU Nomor 8 telah bekerja sesuai dengan
Tahun 2019 tentang Tata ketentuan.
Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan
NO. JENIS BUKTI KODE POKOK KETERANGAN
BUKTI
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
42 Pasal 12 ayat (1) dan ayat T-42 Bukti ini menjelaskan bahwa teradu
(2) Nomor 5 Tahun 2019 dalam menentukan Perolehan Kursi,
tentang Penetapan Calon terpilih dan Peringkat Suara
Pasangan Calon Terpilih, sah telah sesuai dengan ketentuan
Penetapan Perolehan yang berlaku.
Kursi dan Penetapan
Calon Terpilih dalam
Pemilihan Umum
Kode Alat
No Nama Alat Bukti Keterangan
Bukti
Pasal 52 ayat (5) PKPU Bukti ini menjelaskan prosedur
Nomor 3 Tahun 2019 penghitungan suara yang dilakukan
1. T-1 Tentang Pemungutan oleh KPPS di TPS
dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum
Pasal 53 ayat (2) huruf
(a) PKPU Nomor 3 Tahun
Bukti ini menjelaskan bahwa KPPS
2019 Tentang
2. T-2 melakukan Rekapitulasi Hasil
Pemungutan dan
Penghitungan Perolehan Suara
Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum
Pasal 57 ayat (1) huruf Bukti ini menjelaskan bahwa KPPS
(a) PKPU Nomor 3 Tahun menyusun seluruh formulir C1
2019 Tentang berhologram ke dalam sampul kertas
3. T-3
Pemungutan dan dan di segel
Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum
Pasal 57 ayat (2) PKPU Bukti ini menjelaskan bahwa KPPS
Nomor 3 Tahun 2019 memasukkan sampul kertas suara
4. T-4 Tentang Pemungutan bersegel ke dalam kotak suara
dan Penghitungan Suara bersegel
Dalam Pemilihan Umum
Pasal 57 ayat (3) PKPU Bukti ini menjelaskan bahwa Kotak
Nomor 3 Tahun 2019 suara yang berisi sampul kertas
5. T-5 Tentang Pemungutan ditempel label, di segel dan di kunci
dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum
Pasal 18 ayat (1) PKPU Bukti ini menjelaskan prosedur dan
Nomor 4 Tahun 2019 proses pelaksanaan Rekapitulasi
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
6. T-6 Hasil Penghitungan di tingkat Kecamatan
Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil
Pemilihan Umum
Pasal 18 ayat (2) PKPU Bukti ini menjelaskan prosedur dan
Nomor 4 Tahun 2019 proses pelaksanaan Rekapitulasi
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
7. T-7 Hasil Penghitungan di tingkat Kecamatan
Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil
Pemilihan Umum
Pasal 21 ayat (1) PKPU Bukti ini menjelaskan bahwa PPK
Nomor 4 Tahun 2019 memasukkan Rekapitulasi Hasil
tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
8. T-8 Hasil Penghitungan dalam formulir DAA1 dan DA1 ke
Perolehan Suara dan dalam masing-masing sampul
Penetapan Hasil tersegel
Pemilihan Umum
Bukti ini menjelaskan bahwa PPK
memasukkan sampul tersegel berisi
Pasal 21 ayat (2) PKPU
formulir Model C-KPU berhologram,
Nomor 4 Tahun 2019
C2-KPU, Model C5-KPU, sampul
tentang Rekapitulasi
tersegel berisi Model C1
9. T-9 Hasil Penghitungan
berhologram, sampul tersegel berisi
Perolehan Suara dan
Formulir DAA1 dan sampul tersegel
Penetapan Hasil
berisi Formulir DA1 ke dalam kotak
Pemilihan Umum
suara yang ditempel label, disegel
dan dikunci
Bukti ini menjelaskan bahwa PPK
menyerahkan kotak suara tersegel
Pasal 21 ayat (3) PKPU
yang berisi Formulir Model C-KPU
Nomor 4 Tahun 2019
berhologram, C2-KPU, Model C5-
tentang Rekapitulasi
KPU, sampul tersegel berisi Model
10. T-10 Hasil Penghitungan
C1 berhologram, sampul tersegel
Perolehan Suara dan
berisi Formulir DAA1 dan sampul
Penetapan Hasil
tersegel berisi Formulir DA1 kepada
Pemilihan Umum
KPU Kabupaten/Kota beserta
salinan formulir DAA1 dan DA1
Bukti ini menjelaskan bahwa KPU
Surat Edaran Komisi
Kabupaten Tapanuli Tengah pertama
Pemilihan Umum
sekali melihat Formulir Model C1-
Republik Indonesia
DPRD Kabupaten/Kota berhologram
11. T-11 Nomor : 984/PY.01.1-
Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3
SD/03/KPU/VII/2019
pada saat membuka kotak suara
tentang Pembukaan
untuk melengkapi Bukti-bukti PHPU
Kotak Suara
di MK
Pasal 18 ayat (1) dan Bukti ini menjelaskan prosedur dan
ayat (2) PKPU Nomor 4 proses pelaksanaan Rekapitulasi
Tahun 2019 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara
12. T-12 Rekapitulasi Hasil di tingkat Kecamatan
Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum
Pasal 46 ayat (1) PKPU Bukti ini menjelaskan Proses dan
13. T-13
Nomor 4 Tahun 2019 prosedur pelaksanaan Rapat Pleno
tentang Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU
Perolehan Suara dan Kabupaten/Kota
Penetapan Hasil
Pemilihan Umum
Pasal 22 PKPU Nomor 4 Bukti ini menjelaskan mekanisme
Tahun 2019 tentang dan prosedur penyampaian
Rekapitulasi Hasil keberatan oleh saksi dan Pengawas
14. T-14
Penghitungan Perolehan Kecamatan pada Rekapitulasi
Suara dan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan
Bukti ini menjelaskan bahwa KPU
Surat KPU Kabupaten
Kabupaten Tapanuli Tengah telah
Tapanuli Tengah Nomor
menyampaikan kepada Bawaslu
718/PL.01.7-
Kabupaten Tapanuli Tengah
SD/1201/KPU-
15. T-15 beberapa video viral pada saat
Kab/IV/2019 Perihal
Pemungutan dan Penghitungan
Rekomendasi PSU atas
Suara di beberapa TPS di Kabupaten
Peredaran Video Viral di
Tapanuli Tengah untuk diproses dan
Media Sosial
dikeluarkan Rekomendasi.
Bukti menjelaskan bahwa KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah telah
meminta agar Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah mengeluarkan
Cuplikan Video pada Rekomendasi terhadap beberapa
saat Pelaksanaan Rapat pengaduan Peserta Pemilu dan
Pleno Rekapitulasi menjelaskan bahwa pada saat
16. T-16 Penghitungan Perolehan pembacaan DA1-DPRD
Suara dan Hasil Pemilu Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan
di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah 3 untuk Kecamatan
Tapanuli Tengah Barus sampai selesai pembacaan
Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah tidak pernah memberikan
tanggapan, keberatan apalagi
Rekomendasi.
Bukti menjelaskan bahwa hingga
Cuplikan Video pada
akhir pelaksanaan Rapat Pleno
saat Pelaksanaan Rapat
Rekapitulasi Penghitungan
Pleno Rekapitulasi
Perolehan Suara dan Hasil Pemilu di
17. T-17 Penghitungan Perolehan
Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah
Suara dan Hasil Pemilu
pada tanggal 5 Mei 2019, Bawaslu
di Tingkat Kabupaten
Kabupaten Tapanuli Tengah tidak
Tapanuli Tengah
pernah mengeluarkan Rekomendasi.
Bukti menjelaskan bahwa Pengadu
Cuplikan Video pada Joneri Sihite melalui Arlin Pasaribu
saat Sidang DKPP RI telah melaporkan dugaan
18. T-18
pada tanggal 16 Juni pelanggaran kepada Bawaslu
2020 Kabupaten Tapanuli Tengah pada
tanggal 30 April 2019.
Cuplikan Video pada Bukti menjelaskan bahwa Teradu VI
19. T-19
saat Sidang DKPP RI dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli
pada tanggal 16
Juni Tengah telah mengetahui adanya
2020 perbedaan dokumen Salinan
Formulir Model C1 dengan Formulir
Model DA1.
Bukti ini menjelaskan sebagian
Pokok perkara yang disampaikan
Putusan DKPP RI Nomor
Pengnadu Joneri Sihite telah pernah
: 276-PKE-
20. T-20 diperiksa oleh Majelis Etik DKPP dan
DKPP/VIII/2019, atas
DKPP telah menjatuhkan Putusan
aduan Arlin Pasaribu
yang merehabilitasi Teradu I sampai
Teradu V.
Bukti ini menjelaskan bahwa
Amar Putusan Pengadu melalui Partai Golkar telah
Mahkamah Konstitusi RI pernah mengajukan sengketa
21. T-21 Nomor 173-04- perselisihan hasil pemilihan umum
02/PHPU.DPR- ke Mahkamah Konstitusi dan
DPRD/XVII/2019 Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan Pengadu Joneri Sihite.
Bukti ini menjelaskan bahwa KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah
Undang-Undang Nomor
bertugas mengoordinasikan dan
7 Tahun 2017 tentang
22. T-22 mengendalikan Tahapan
Pemilihan Umum Pasal
penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan
18
KPPS di wilayah Kabupaten Tapanuli
Tengah.
Surat Ketua KPU Bukti ini menjelaskan bahwa KPU
Kabupaten Tapanuli Kabupaten Tapanuli Tengah telah
Tengah Nomor : menjalankan kewajibannya untuk
308/PP.05- mengkoordinasi dan mengendalikan
SD/1201/KPU- seluruh Penyelenggara Badan Adhoc
23. T-23
Kab/II/2019 tentang (PPK, PPS, dan KPSS) sejak masa
Pembentukan Kelompok perekrutan.
Penyelenggara
Pemungutan Suara
Pemilu 2019
Bukti ini menjelaskan bahwa Teradu
Surat Ketua KPU
I sampai Teradu V telah berupaya
Kabupaten Tapanuli
dengan sungguh-sungguh dan
Tengah Nomor :
berkomitmen kuat untuk
659/PL.02.9-
mensukseskan penyelenggaraan
SD/1201/KPU-
Pemilihan Umum Tahun 2019 di
24. T-24 Kab/IV/2019 tanggal 11
wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
April 2019 tentang
secara jujur, adil, berkualitas dan
Penyelenggaraan
profesionalitas khususnya pada saat
Pemungutan dan
Pemungutan dan Penghitungan
Penghitungan Suara
Suara di Tempat Pemungutan Suara
Pemilu 2019
se-Kabupaten Tapanuli Tengah
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, KETUA BAWASLU KABUPATEN TAPANULI
TENGAH menyerahkan alat bukti sebagai berikut :
NO. KODE ALAT BUKTI NAMA ALAT BUKTI
DCT PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TAPANULI
1. T-3.1-1
TENGAH 3
SURAT MANDAT SAKSI RAPAT REKAPITULASI HASIL
2. T-3.2-1 PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 107/GK-TT/IV/2019
SURAT MANDAT SAKSI RAPAT REKAPITULASI HASIL
3. T-3.2-2 PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 109/GK-TT/IV/2019
BERITA ACARA NOMOR 112/PL.01.7-
BA/1201/KAB/B/2019 REKAPITULasi hasil
4. T-3.2-3
penghitungan perolehan suara di tingkat
Kabupaten/Kota 2019
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
15121/LHP/PM.00.00/04/2019 tanggal 15 April 2019,
5. T-3.4 Nomor 16123 /LHP/PM.00.00/04/2019 tanggal 16 April
2019 dan Nomor 17125 /LHP/PM.00.00/04/2019
tanggal 17 April 2019
6. T-3.5-1 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor
7. T-3.5-2 2403/K.Bawaslu-Prov.Su-23/PM.00.02/4/2019 tanggal
24 April 2019
Penyampaian Penguatan atas Rekomendasi Panwaslu
8. T-3.5-3 Kecamatan Nomor 2404/K.Bawaslu-Prov.Su-
23/PM.00.02/4/2019 tanggal 24 April 2019
Ralat Surat Nomor 2404/K.Bawaslu-Prov.Su-
23/PM.00.02/4/2019 perihal penyampaian penguatan
9. T-3.5-4 atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor
2405/K.Bawaslu-Prov.Su-23/PM.00.02/4/2019 tanggal
24 April 2019
Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
10. T-3.5-5
83/PL.01.7-Kpt/1201/KPU-Kab/IV/2019
Berita Acara Nomor 98/PL.01.7-BA/1201/KPU-
11. T-3.5-6
Kab/IV/2019
Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
12. T-3.5-7
85/PL.01.7-Kpt/1201/KPU-Kab/IV/2019
Pemberitauan Pemungutan Suara Ulang Nomor
13. T-3.5-8
722/PP.01.7-SD/1201/KPU-Kab/IV/2019
Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu
14. T-3.5-9 Nomor 788/PL.01.7-SD/1201/KPU-Kab/IV/2019
tanggal 28 April 2019
[2.7] KESIMPULAN TERADU I s.d TERADU V KPU KABUPATEN TAPANULU TENGAH
1. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 52 ayat (5) disebutkan
bahwa “Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang
atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang
jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR,
Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-
DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.” Bukti
T-1;
2. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (2) poin a,
disebutkan bahwa “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-
PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram,
Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram
beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram,
Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model
C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota
berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Bukti T-2;
3. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 57 ayat (1) poin a
disebutkan bahwa “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun formulir ke
dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat : formulir
Model C1-PPWP berhologram, formulir Model C1-DPR berhologram, formulir
Model C1-DPD berhologram, formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram,
formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, formulir Model C-KPU
berhologram, Model C2-KPU, dan Model C5-KPU, formulir Model C3-KPU,
Model C6-KPU, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU, formulir Model
C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model
A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU.”(Bukti T-3;
4. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 57 ayat (2) disebutkan
bahwa : “Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke
dalam kotak suara dengan ketentuan:
1. kotak suara Presiden dan Wakil Presiden untuk memuat sampul kertas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan formulir
Model C1.Plano-PPWP berhologram;
2. kotak suara DPR untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dan formulir Model C1.Plano-DPR berhologram;
3. kotak suara DPD untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dan formulir Model C1.Plano-DPD berhologram;
4. kotak suara DPRD Provinsi untuk memuat sampul kertas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan formulir Model C1.Plano-DPRD
Provinsi berhologram; dan
5. kotak suara DPRD Kabupaten/Kota untuk memuat sampul kertas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan formulir Model
C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.” Bukti T-4;
5. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 57 ayat (3) disebutkan
bahwa : “Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi
Penghitungan Suara di PPK”. Bukti T-5;
6. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
18 ayat (1) disebutkan bahwa : “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
b. membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi
formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram,
Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-
DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram,
dan Model C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf c;
c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-
DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan
Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau
menggunakan LCD projector;
e. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-
DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD
Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
f. Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang
tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di
tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
g. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke
dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR,
Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
h. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model
DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD
Kab/Kota;
i. Mengeluarkan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model
A.DPK-KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU,
Model C7.DPKKPU masing-masing TPS untuk selanjutnya dihimpun
dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam
1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
j. Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda
khusus fomulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP hologram, Model C1-
DPR; hologram, Model C1-DPD hologram, Model C1-DPRD Provinsi
hologram, Model C1-DPRD Kab/Kota hologram, dan Model C2-KPU
serta Model C5-KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian per
wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.”Bukti T-6;
7. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
18 ayat (2) disebutkan bahwa : “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
b. Menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR,
Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DA1.Plano- DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector;
c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR,
Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD
Kab/Kota;
d. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke
dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model
DA1.Plano- DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
e. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD,
Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;
f. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan; Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam
formulir Model DA2-KPU;
g. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan,
PPK mencatat dalam formulir Model DA2-KPU dengan kalimat NIHIL;
h. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KPU;
i. Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda
khusus formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-
DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota beserta
planonya dalam wilayah kecamatan; dan
j. Menghimpun dan memasukkan formulir ke dalam kotak suara yang
diberi tanda khusus formulir Model DA- KPU, Model DA1-PPWP, Model
DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-
DPRD Kab/Kota, Model DA2-KPU beserta planonya dalam wilayah
kecamatan.” Bukti T-7;
8. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
21 ayat (1) disebutkan bahwa: “Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PPK
memasukkan:
a. formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS
dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
b. formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap
kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan, ke dalam
masing-masing sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
dan disegel.” Bukti T-8;
9. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
21 ayat (2) disebutkan bahwa: “PPK memasukkan sampul kertas yang berisi
formulir dan seluruh dokumen yang berasal dari PPS ke dalam satu atau lebih
kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang
diberi tanda khusus dan disegel, sebagai berikut:
a. kotak suara berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS
dalam wilayah kecamatan yang berisi formulir Model C-KPU
berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU;
b. kotak suara Sertifikat Hasil Penghitungan PerolehanSuara dari seluruh
TPS dalam wilayah kecamatan yang berisi formulir Model C1-PPWP
berhologram,Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD; berhologram,
Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota
berhologram sesuai jenisPemilu;
c. Kotak suara Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara setiap
TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain setiap jenis
Pemilu yang berisi:
1. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap
TPS dalam wilayahkelurahan/desa atau sebutan lain, berisi formulir
Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model
DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota sesuai jenis
Pemilu;
2. Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model
DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota sesuai jenis Pemilu;
d. Kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap
kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan yang
berisi:
1. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap
kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan, berisi
formulir Model DA-KPU, Model DA1- PPWP, Model DA1-DPR, Model
DA1-DPD, Model DA1- DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota,
Model DA2-KPU, Model DA.BAST- KPU, Model DA.UND-KPU, Model
DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KPU; dan
2. Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model
DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-
DPRD Kab/Kota;
e. Kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir pemilih di TPS dari seluruh
TPS dalam wilayah kecamatan yang berisi formulir Model A.3-KPU,
Model A4.KPU, Model A.DPK-KPU, serta formulir Model C7.DPTKPU,
Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU.” Bukti T-9;
10. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
21 ayat (3) disebutkan bahwa: “PPK wajib segera menyerahkan masing-masing
kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota beserta salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) dan ayat (4).” Bukti T-10;
11. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 s/d 10 diatas, dapat menggambarkan
bahwa proses lahirnya dokumen formulir C1 berhologram mulai dari TPS
sampai ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dokumen C1 DPRD
Kabupaten/Kota berhologram masih tetap berada di dalam sampul tersegel
dan di dalam kotak suara tersegel, hingga terbitnya Surat Edaran KPU
Republik Indonesia Nomor : 984/PY.01.1-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 2 Juli
2019 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam rangka mempersiapkan alat
bukti untuk mendukung jawaban atas permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, KPU/KIP
Kabupaten/Kota dapat melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil
dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam
penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dimaksud. Bukti T-11;
12. Bahwa dokumen formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota hologram TPS 4 Desa
Patupangan Kecamatan Barus, formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota hologram
TPS 1 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus, formulir C1 DPRD
Kabupaten/Kota hologram TPS 1 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus,
formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota hologram TPS 2 Desa Kampung Mudik
Kecamatan Barus dan formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota hologram TPS 3
Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus, sebagaimana telah
disampaikan sebagai alat bukti oleh Teradu I s/d Teradu V dalam jawaban
Para Teradu atas dalil Pengadu adalah dokumen yang otentik, asli dan apa
adanya.
13. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
18 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :
Ayat (1) :
“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
b. membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi
formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model
C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD
Provinsi berhologram, Model C1- DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model
C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf c;
c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR,
Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan
LCD projector;
e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-
DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi
berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
f. membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang
dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat
kecamatan dan status penyelesaiannya;
g. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke
dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
h. menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model
DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
i. mengeluarkan formulir Model A.3-KPU, Model A.4- KPU, dan Model A.DPK-
KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model
C7.DPK- KPU masing-masing TPS untuk selanjutnya dihimpun dan
dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam 1
(satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan;
j. menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda
khusus fomulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP hologram, Model C1-DPR
hologram, Model C1-DPD hologram, Model C1-DPRD Provinsi hologram,
Model C1-DPRD Kab/Kota hologram, dan Model C2-KPU serta Model C5-
KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa
atau sebutan lain. “
Ayat (2) :
“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
b. menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR,
Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model
DA1.Plano- DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector;
c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model
DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
d. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke
dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model
DA1.Plano- DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-
DPRD Kab/Kota;
e. menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD,
Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;
f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model
DA2-KPU;
g. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan,
PPK mencatat dalam formulir Model DA2-KPU dengan kalimat NIHIL;
h. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KPU;
i. menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda
khusus formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD,
Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota beserta
planonya dalam wilayah kecamatan; dan
j. menghimpun dan memasukkan formulir ke dalam kotak suara yang diberi
tanda khusus formulir Model DA- KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,
Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1- DPRD Kab/Kota,
Model DA2-KPU beserta planonya dalam wilayah kecamatan.” Bukti T-12;
14. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal
46 ayat (1) disebutkan bahwa: “KPU/KIP kabupaten/kota melakukan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai
berikut:
a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42;
b. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2) huruf c;
c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir
Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD,
Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model
DA2-KPU dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih,
pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tida sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1- DPR.
Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD
Kab/Kota;
e. Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada
saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status
penyelesaiannya;
f. Mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke
dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD,
Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota;
g. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam
formulir Model DB2-KPU;
h. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
kabupaten/kota, KPU/KIP kabupaten/kota mencatat dalam formulir
Model DB2-KPU dengan kalimat NIHIL; dan;
i. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KPU.” ….
Bukti T-13;
15. Dari uraian poin 13 s/d 14 bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dituangkan dalam formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah
bersumber dari formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota, dan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat
kecamatan sebagaimana dituangkan dalam formulir DA1-DPRD
Kabupaten/Kota bersumber dari formulir DAA1 - DPRD Kabupaten/Kota, dan
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan di kecamatan
sebagaimana dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota
bersumber dari formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram, hal ini
menjelaskan bahwa Rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang dimana
hasil perolehan suara yang ada di formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota harus
sama dengan hasil perolehan suara yang ada di formulir DA1-DPRD
Kabupaten/Kota, dan hasil perolehan suara yang ada di formulir DA1-DPRD
Kabupaten/Kota harus sama dengan hasil perolehan suara yang dituangkan
dalam formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, dan hasil perolehan suara yang
tertuang pada formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota harus sama dengan hasil
perolehan suara yanga ada di dalam formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota
berhologram.
16. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal
22 menyatakan : “
a) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP,
Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi,
Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
c) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika
melakukan pembetulan.
d) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar
dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-
DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model
DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi,
Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus
dalam formulir Model DA2-KPU.
e) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
f) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi
Panwaslu Kecamatan yang hadir.
g) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi
yang telah ditetapkan.
h) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai
kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti
dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah
kabupaten/kota.
i) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian
khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu
Kecamatan.
j) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada
formulir Model DA2-KPU.
k) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau
Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
l) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto
atau video.” Bukti T-14;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas (poin 16), Saksi atau Panwaslu Kecamatan
dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya
pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara yang
dilaksanakan di Kecamatan Barus pada tanggal 20 s/d 25 April 2019 Pengadu
melalui Saksi Partai Golkar dan Panwaslu Kecamatan Barus dapat
mengajukan keberatan jika Pengadu dan Panwaslu menemukan adanya
selisih Perolehan Suara Pengadu pada dokumen Salinan formulir C1 DPRD
Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Bukit Patupangan Kecamatan Barus, Salinan
formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Kampung Solok Kecamatan
Barus, Salinan formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Kampung
Mudik Kecamatan Barus, Salinan formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2
Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus, Salinan formulir C1 DPRD
Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus, yang
dimiliki oleh Pengadu dan Panwaslu Kecamatan Barus dengan dokumen
formulir DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Patupangan, formulir DAA1
DPRD Kabupaten/Kota Desa Kampung Solok, formulir DAA1 DPRD
Kabupaten/Kota Desa Kampung Mudik dan formulir DAA1 DPRD
Kabupaten/Kota Kelurahan Pasar Batu Gerigis. Sehingga Hasil Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3 sebagaimana tertuang pada formulir DAA1
DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Patupangan, Desa Kampung Solok, Desa
Kampung Mudik dan Kelurahan Pasar Batu Gerigis dan formulir DA1 DPRD
Kabupaten/Kota Kecamatan Barus adalah Hasil Perolehan Suara yang
sebenarnya karena sudah dibahas dan dikoreksi serta disaksikan oleh Saksi
Peserta Pemilu dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Barus.
18. Bahwa Teradu I sampai Teradu V sudah menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah dengan Nomor : 718/PL.01.7-SD/1201/KPU-Kab/IV/2019
perihal Rekomendasi PSU atas beredarnya video viral di media sosial dimana
Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memohon kepada Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah agar mempertimbangkan dan menindaklanjuti beberapa
pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan
Umum 2019 di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti T-15;
19. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah pada
tanggal 30 April 2019 sampai 5 Mei 2019, Para Teradu I sampai Teradu V
melalui Pimpinan Rapat Pleno telah berulangkali meminta kepada Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengeluarkan Rekomendasi terkait
beberapa dugaan permasalahan yang berkaitan dengan Pemungutan dan
Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat
Kecamatan yang disampaikan oleh peserta Pemilu, yang pada saat itu masih
dalam proses penanganan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti T-16
(Video);
20. Dimana Teradu VI (Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah), pada saat
Rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tersebut menyampaikan secara lisan di
dalam forum Rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah
bahwa Rekomendasi akan dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
pada akhir Rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah……
Bukti T-17 (Video), namun hingga akhir pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara di
tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 5 Mei 2019, Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi terkait
permasalahan yang didalilkan Pengadu. Padahal, menurut keterangan
Pengadu dan saksi Pengadu atas nama Arlin Pasaribu pada sidang
pemeriksaan tanggal 16 Juni 2020 terungkap bahwa Pengadu Joneri Sihite
melalui Arlin Pasaribu telah mengadukan permasalahan tersebut kepada
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 30 April 2019, itu artinya bahwa
andaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah merespon Pengaduan Joneri
Sihite melalui Arlin Pasaribu dengan mengeluarkan Rekomendasi, maka
Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar Teradu I sampai Teradu V untuk
menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku karena masih dalam tahapan Rapat Pleno
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan
Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah.
21. Bahwa sesuai fakta persidangan DKPP pada tanggal 16 Juni 2020, Teradu VI
sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
dalam menjawab pertanyaan Tim Pemeriksa Daerah Yang Mulia Henry
Sitinjak, Teradu VI menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
mengetahui adanya perbedaan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dan
Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota sejak pada saat Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah mendalami dan memproses laporan saudara Arlin Pasaribu
pada tanggal 30 April 2019 Bukti T-18 (Video), Menurut Teradu VI pokok
permasalahan yang diadukan Arlin Pasaribu sama dengan pokok
permasalahan yang diadukan oleh Pengadu Joneri Sihite kepada DKPP, hal ini
membuktikan bahwa sesungguhnya Teradu VI dan Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah sebagaimana diungkapkan dalam Sidang DKPP tanggal 16
Juni 2020 telah mengetahui permasalahan sebagaimana yang diadukan
Pengadu sebelum berakhirnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara di
tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 5 Mei 2019, yang artinya
pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli
Tengah yang diselenggarakan di gedung GOR Pandan yang dimulai tanggal 30
April 2019 sampai 5 Mei 2019, seharusnya Teradu VI dan Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah apabila benar menemukan adanya perbedaan Formulir C1-
DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota, dapat
mengeluarkan Rekomendasi atas permasalahan dimaksud kepada KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga Teradu I sampai Teradu V dapat
melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku Bukti T-19 (Video), namun hingga berakhirnya pelaksanaan Rapat
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 5 Mei
2019 Teradu VI dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah
mengeluarkan Rekomendasi terhadap permasalahan yang dimaksud.
[2.7.1] KESIMPULAN TERADU VI KETUA BAWASLU TAPANULI TENGAH
1. Bahwa secara umum Teradu/Teradu membantah seluruh aduan pengadu dan
menyatakan telah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh Tahapan
Pemilihan Umum Tahun 2019 serta telah melaksanakan seluruh proses
penanganan dan pengaduan/pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai prosedur yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan (sesuai dengan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu);
2. Bahwa Teradu/Teradu tidak melakukan pelanggaran dan telah mematuhi dan
menjalankan perintah/amanat yang diaturkan pada Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 Pasal 8: Bahwa dalam melaksanakan prinsip mandiri,
Teradu/Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sesuai
huruf (a): netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan
calon dan/atau peserta Pemilu; huruf (b): menolak segala sesuatu yang dapat
menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari
intervensi pihak lain. Pasal 11 huruf (a): melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan; huruf (b): melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yuridiksinya; huruf (c): melakukan
tindakan dalam rangka penyelenggara Pemilu dan menaati prosedur yang
diterapkan dalam peraturan perundang – undangan; dan huruf (d): menjamin
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu
sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak; serta Pasal 16 : Bahwa
dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak sesuai huruf (e): bekerja dengan tanggung jawab dan
dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa dalam Persidangan Teradu/Teradu VI memberikan jawaban dan
penjelasan secara tertulis maupun Lisan yang telah terungkap dalam persidangan
sebagai berikut:
3.1. Bahwa benar Pengadu/Pengadu merupakan Calon Anggota Legislatif
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2019-2024 Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (tiga) dari Partai GOLONGAN KARYA
nomor Urut 9 (sembilan) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Model DCT-DPRD
KABUPATEN/KOTA tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 20 September 2018.
3.2. Bahwa benar pada tanggal 30 April sampai dengan 4 Mei 2019
dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Presiden dan Wakil
Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota di Tingkat
Kabupaten, tepatnya di aula Gedung Olahraga Kabupaten Tapanuli
Tengah dibawah pengawasan melekat oleh Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah. Adapun yang dimaksud Pengadu/Pengadu bahwa
Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah di tuduhkan berpihak
terhadap saksi Partai Nasdem an. Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku
Bupati Tapanuli Tengah tidak benar adanya. Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah tidak mempunyai wewenang untuk menentukan siapa
saksi partai GOLKAR yang dapat dan tidak dapat mengikuti pleno
tingkat Kabupaten dikarenakan itu adalah wewenang dari KPU sesuai
mandat yang diberikan oleh partai politik peserta Pemilu kepada KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah.
3.3. Bahwa Teradu VI menceritakan kronologis kejadian pada saat Rapat
Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah berlangsung
pada hari Jumat, 3 Mei 2019 pada pukul sekitar 11.15 Wib setelah
Pembacaan DA1 Kecamatan Barus, Sdr. Arlin Pasaribu menyampaikan
tanggapan terhadap DA1 Kecamatan Barus yang dibacakan oleh PPK
Barus dan meminta untuk dilakukan penyesuaian data yang masuk ke
Partai Golongan Karya dengan data yang ada di PPK dan data yang ada
di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Terhadap permintaan Pengadu tersebut, Teradu I mengundang Pengadu, PPK dan
Teradu VI serta Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah atas Zirzi Saidan
Panjaitan,SE selaku Kordiv.PHL/Hubal untuk maju ke meja yang telah
disediakan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah guna mencocokkan data yang ada
pada Pengadu dan yang ada pada PPK. Kemudian pada saat itu tiba-tiba saksi
Partai Nasdem atas nama Bakhtiar Ahmad Sibarani mengajukan protes tentang
keberadaan Pengadu, dimana diduga oleh saksi Partai Nasdem bahwa Pengadu
bukan merupakan saksi mandat dari Partai Golkar dan meminta Teradu I agar
memeriksa KTP dan Mandat Pengadu.
5. Kemudian Pimpinan Sidang (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) meminta
kepada Sdr. Arlin Pasaribu untuk menunjukkan Surat Mandat yang Asli beserta
KTP yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak dapat
memperlihatkannya.
6. Selanjutnya Teradu I selaku Pimpinan Sidang mengambil dan mengcorsschek
mandat saksi Partai Golkar yang ada pada arsip mereka disaksikan oleh
Teradu/Teradu VI, dan Pihak Terkait Pak Zirzi Saidan Panjaitan,SE (Anggota
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah/Koordiv. PHL/Hubal) serta saksi Partai
yang hadir saat itu, ternyata ada 2 (dua) jenis Mandat Saksi Rapat Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dari Partai Golkar, yaitu:
a) Pertama berupa lembar Surat Mandat Asli, dengan Nomor: 107/GK-
TT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Mandat Saksi Rapat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten, dimana pada
isi surat tersebut hanya tercantum 4 (empat) orang nama saksi yaitu: 1)
Henri J. Hutagalung; 2) Aprina Situmorang, 3) Desmar Elfa Harefa, 4)
Amran A.H. Marbun. Pada lembar surat ini ada tertulis bukti tanda terima
surat dari Partai Poltik ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor:
194/KPU-TT/4/2019 tertanggal 29 April 2019 .
b) Kedua berupa lembar Surat Mandat hasil copy scan dengan Nomor:
109/GK-TT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Mandat Saksi Rapat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten, dimana pada
isi surat tersebut juga tercantum 4 (empat) orang nama saksi yaitu: 1)
Henri J. Hutagalung; 2) Arlin Pasaribu, 3) Desmar Elfa Harefa, 4) Amran
A.H. Marbun.
7. Bahwa Teradu I disaksikan oleh Teradu VI dan saksi Partai Politik yang hadir
pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut menemukan bahwa nama Sdr.
Arlin Pasaribu terdapat pada mandat saksi Partai Golkar yang merupakan hasil
copy scan, sementara mandat asli saksi Partai Golkar yang ada pada Teradu I,
tidak terdapat nama saksi atas nama Arlin Pasaribu. Namun demikian, Teradu I
memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melakukan konfirmasi dan
klarifikasi terkait mandat saksi Partai Golkar kepada Pengurus Partai Golkar
Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Sdr. Arlin Pasaribu saat itu tidak bisa
menghubungi atau menghadirkan Pengurus Partai Golkar, kemudian saat itu
sesuai jadwal sidang telah menunjukkan waktu ISOMA sehingga Pimpinan Sidang
mengskor sidang Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu
Tahun 2019 tersebut dan dilanjutkan sekitar pukul 14.00 WIB.
8. Bahwa setelah skors sidang dicabut dan Rapat Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan kembali, Sdr. Arlin Pasaribu
tidak hadir lagi hingga akhir pelaksanan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya
terkait hak dan kepentingan partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno Terbuka
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum dilakukan
oleh saksi Partai Golongan Karya sesuai dengan mandat yang diterima KPU
Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Desmar Elfa Harefa yang juga hadir pada
rapat tersebut dimana selama berlangsungnya kegiatan Rapat Pleno Terbuka
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2019 dari awal hingga akhir Sdr. Desmar Elfa Harefa tidak ada menyampaikan
pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Bahwa selanjutnya saya tegaskan terhadap kejadian tersebut di atas Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah tidaklah pernah melakukan pengusiran terhadap
Sdr. Arlin Pasaribu dari ruangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut
diatas atau mendiamkan masalah ini, apalagi berpihak pada saksi Partai Nasdem
atasnama Baktiar Ahmad Sibarani. Sekali lagi bahwa Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah tidak mempunyai wewenang untuk menentukan siapa saksi
partai GOLKAR yang dapat dan tidak dapat mengikuti pleno tingkat Kabupaten
dikarenakan itu adalah wewenang dari KPU sesuai mandat yang diberikan oleh
partai politik peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, serta tidak
pernah mempersoalkan Surat Mandat hasil copy scan dengan Nomor: 109/GK-
TT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Mandat Saksi Rapat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang diterima oleh KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah.
10. Bahwa pada saat skor sidang berlangsung sekitar pukul 12 siang, saya sebagai
Teradu VI kembali di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
untuk ISOMA. Di kantor Bawaslu, Sdr. Arlin Pasaribu datang ke kantor
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaporkan peristiwa
yang dialaminya dan kebetulan bertemu dengan saya selaku Teradu VI. Dalam
perbincangan singkat dengan Sdr. Arlin Pasaribu, saya Teradu VI meminta beliau
agar menjumpai Staff Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah bagian Penerima
Laporan an. Riskianto Pasaribu serta berpesan agar jika selesai melapor, agar
Sdr. Arlin Pasaribu kembali mengikuti lanjutan sidang Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kabupaten, namun yang
bersangkutan tidak pernah hadir kembali.
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerima Laporan Sdr. Arlin
Pasaribu pada hari Jumat, 03 Mei 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Kantor
Sekretariat Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah. Namun laporan yang bersangkutan
tidak menyertakan bukti-bukti. Terkait pemenuhan bukti, Bawaslu Tapanuli
Tengah juga menghubungi Saudara Arlin Pasaribu melalui Telepon Seluler,
namun tidak tersambung.2 Teradu VI dan Pihak Terkait selaku Bawaslu
Tapanuli Tengah, juga telah menyurati Pengurus DPD Golkar melalui surat
Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah No: 0401/K.Bawaslu-Prov.SU-
23/PM.002/05/2019 tanggal 04 Mei 2019 perihal Panggilan melengkapi Berkas
Aduan an. Arlin Pasaribu ke kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah, namun tidak ada tanggapan baik dari Pengurus DPD Partai Golkar
Kabupaten Tapanuli Tengah maupun dari Sdr. Arlin Pasaribu. Teradu VI dan
Pihak Terkait juga membawakan laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) Tapanuli Tengah yang tediri dari unsur Bawaslu, Kepolisian
dan Kejaksaan. Namun unsur Kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu
menilai bahwa laporan saudara Arlin Pasaribu tersebut tidak memenuhi bukti
sehingga tidak memenuhi syarat formil dan Materil sebagaimana diatur dalam
Perbawaslu No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum junto Perbawaslu No 9 tahun 2019 tentang Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
12. Bahwa dari hasil pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya
daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 meliputi Kecamatan Sosorgadong,
Kecamatan Barus, Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan
Sirandorung dan Kecamatan Manduamas pada tahapan Kampanye berjalan
dengan baik, dimana tidak adanya laporan Partai Politik secara berjenjang kepada
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait perusakan Alat Peraga Kampanye
(baliho), termasuk Pengadu/Teradu yang bersangkutan pun tidak pernah
melaporkan langsung ataupun melaporkan melalui surat kepada Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah tentang pendistribusian logistik dari kabupaten ke kecamatan
berlangsung dari tanggal 15 s/d 17 April 2019 dan pendistribusian logistik ini
juga diawasi secara melekat oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan dari
Gedung Goor Pandan sampai ke kantor PPK di 20 Kecamatan di Kabupaten
Tapanuli Tengah .
14. Bahwa pada hari Rabu 17 April 2019 berdasarkan hasil pengawasan kami, ada
kami temukan kertas suara DPRD KAB/KOTA yang tertukar, seharusnya kertas
suara DPRD KAB/KOTA untuk daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 namun yang
datang adalah kertas suara DPRD KAB/KOTA daerah pemilihan Tapanuli Tengah
4. Hal ini terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong serta
TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lae Monong Kecamatan Manduamas dan TPS 1
Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas.
15. Terhadap kejadian tertukarnya kertas suara tersebut Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah memberikan rekomendasi lisan kepada Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah atas nama Feri Yosha Nasution yang saat itu hadir di lokasi
kejadian agar mengkondisikan ke posisi semula sehingga jumlah kertas suara
DPRD KAB/KOTA daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 terpenuhi untuk masing-
masing TPS.
16. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditindaklanjuti
oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa dibuktikan bahwa pelaksanaan
Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dan
TPS2 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong berjalan dengan baik.
17. Demikian juga pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lae Monong Kecamatan
Manduamas serta di TPS 1 Desa Tumba Jae kecamatan Manduamas berjalan
dengan baik sehingga Pemilu Demokratis dapat berlangsung dengan damai,
dimana setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat memenuhi Hak
Pilihnya.
18. Terkait Dalil yang dituduhkan Pengadu bahwa Teradu diduga melakukan
pergeseran suara pada Pileg DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Bahwa Teradu VI menjelaskan, selama proses Pemungutan dan
Penghitungan Perolehan Suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
Tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menindaklanjuti
seluruh laporan/temuan (56 laporan) dugaan pelanggaran pemilu sesuai
dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dimana 31 laporan/temuan
berasal dari Daerah Pemilihan Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari
total pengaduan ini, dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan
(Pengadu) tidak pernah melakukan pengaduan terkait pergeseran suara
tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah baik secara resmi
ataupun melalui surat, termasuk pengaduan yang didalilkan kepada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terhadap kecurangan-
kecurangan yang terjadi pada saat Pemungutan Suara di beberapa TPS di
Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
bersama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI telah
melakukan pengkajian lebih dalam atas semua laporan dari masyarakat
dan partai serta temuan dari jajaran pengawasan mulai dari jajaran
Pengawas Adhoc yakni Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD) dan Panwas
Kecamatan (Panwascam) yang masuk ke Bawaslu Tapanuli Tengah.
Berdasarkan kajian tersebut, adanya bukti-bukti yang cukup terkait
dengan adanya dugaan pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tapanuli
Tengah untuk merekomendasikan 6 TPS PSU dan 4 TPS hitung ulang
melalui Surat No. 2403/K-Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/4/2019 pada
tanggal 24 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan
Surat No. 2404/K-Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/4/2019 pada tanggal
24 April 2019 tentang Penyampaian Penguatan atas Rekomendasi
Panwaslu Kecamatan serta surat No. 2405/K-Bawaslu-Prov.SU-
23/PM.00.02/4/2019 pada tanggal 24 April 2019 tentang Ralat surat No.
2404/K-Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/4/2019 perihal Penyampaian
Penguatan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan. Dan terhadap
Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah
melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
tersebut.
b) Bahwa selanjutnya, dalam hasil Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kecamatan pada Form Model DA1-DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Form
Model DA1-DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibacakan oleh PPK
Kecamatan Barus, tidak ada perbedaan dengan Form Model DA1-DPRD
Kabupaten Tapanuli Tengah Form Model DA1-DPRD Kabupaten Tapanuli
Tengah yang ada pada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yang
dipindahkan/disalin pada formulir DB-DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
19. Bahwa berdasarkan dengan fakta dalam persidangan, dimana pihak Ketua
Majelis DKPP memerintahkan untuk mensingkronisasikan Form Model C1 DPRD
Kabupaten/Kota di TPS IV Patupangan dan TPS III Kampung Solok Kecamatan
Barus Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada pada pengadu/Pengadu dan pihak
teradu I s/d V KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan pihak teradu VI Setiawati
Simanjuntak Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat di tegaskan bahwa
form model C1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut di atas, sangat identik dengan
form model C1 DPRD Kabupaten / Kota yang ada pada Pengadu atas nama Joneri
Sihite. Sementara Form model DA1 DPRD Kabupaten/Kota dan form DB1 DPRD
Kabupaten/Kota yang ada pada Bawaslu Tapanuli Tengah, identik dengan
Dokumen DA1 dan DB1 yang ada pada Pihak Teradu I sampai dengan V, dalam
hal ini KPU Tapanuli Tengah.
20. Dapat Teradu VI dan Pihak Terkait jelaskan, bahwa perbedaan data pada form
Model Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS-TPS sebagaimana disampaikan
oleh Pengadu tersebut, diketahui ditemukan pada saat pengumpulan bukti-bukti
untuk memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) di Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan Partai Golkar, yang mana
dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait kasus tersebut tidak
berlanjut dalam tahapan pemeriksaan persidangan. Sementara dalam tahapan
tersebut, Bawaslu Tapanuli Tengah tidak memiliki kewenangan melakukan
tindakan proses penanganan pelanggaran pasca Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
[2.7.2] KETERANGAN SAKSI
Saksi Pengadu
ARLIN PASARIBU Memberikan Kesaksian dibawah Sumpah
1. Saksi Mengetahui Terjadinya Pergeseran Suara Caleg dari Partai NASDEM
Nomor Urut 2 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas
nama AHMAD RIVAI SIBARANI (Abang kandung Bupati Tapanuli Tengah),
Memberikan suara Kepada Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 6 DPRD
Kab/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Atas Nama NELLI GUSTIA
MATONDANCJ, disaat Pleno PPR Kecamatan Barus,
2. Saksi Melaporkan PPK Kecamatan Barus Kepada Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :
021/LP/PL.PP/KAB/02.05/lV/2019.
3. Saksi Melakukan Protes Kepada Para Teradu/Teradu disaat setelah PPK
Kecamatan Barus selesai membacakan Hasil Rekapitulasi Form Model
DAI, Hasil suara Rekapitulasi Form Model DAI PPK Kecamatan Barus
berbeda dengan Hasil suara CI KPPS yaitu TPS 4 Desa Patupangan, TPS 3
Desa Kampung Solok, T PS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis, TPS I dan TPS
2 Desa Kampung Mudik, dalam wilayah Kecamatan Barus Daerah
Pemilihan Tapanuli Tengah 3.
4. Saksi diusir Oleh Bupati Tapanuli Tengah dari Ruang Rapat Pleno
Perhitungan suara ditingkat Kabupaten/Kota disetujui Para
Terlapor/Teradu dibantu oleh anggota Polres Tapanuli Tengah.
5. Saksi Melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Kepada Bawaslu Kabupaten
TapanuliTengah.
6. Saksi menerangkan Saksi Partai NASDEM diperbolehkan oleh Para Teradu
Masuk kedalam Rapat Pleno sebanyak 6 (enam) Orang, Partai Iain yang
diperbolehkan masuk kedalam Rapat Pleno hanya 2 (dua) Orang.
BUYUNG SITOMPUL Memberikan Keterangan dibawah Sumpah
1. Saksi Ketua Pelaksana Harian DPC Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli
Tengah.
2. Saksi membenarkan bahwa ARLIN PASARIBU benar yang ditunjuk Partai
GOLKAR sebagai Saksi untuk mengikuti Rapot Pleno Perhitungan Hasil
Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditingkat KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah.
3. Saksi mengetahui bahwa ARLIN PASARIBU terdaftar di KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah sebagai Saksi mewakili daerah Pernilihan Tapanuli
Tengah 3.
