III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu I telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan
Nomor: 766/I-P/L-DKPP/2014, tanggal 18 November 2014 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor: 3/DKPP-PKE-IV/2015, yang sebagaimana dibacakan dalam sidang 26
Januari pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu I Hosea Genongga, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara
melakukan pergantian nama Calon Anggota DPRD terpilih Kabupaten Tolikara
periode 2014-2019 tanpa dasar hukum yang jelas. Calon yang diganti adalah
Yanpither Murib diganti dengan Tear Kogoya. Hal ini terjadi pada saat Pengusulan
Surat Keputusan (SK) kepada Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 1 September
2014;
2. Bahwa perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Tolikara, dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Nomor urut 7 Dapil III Tolikara atas nama Yanpither Murib
berjumlah 4.869 suara (terbanyak) dan Caleg DPRD Kabupaten Tolikara Nomor urut I
Tear Kogoya berjumlah 4.079 suara sebagai peringkat ke-2 sesuai pengisian model
DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. Pergantian Pengadu (Yanpither Murib) tidak sesuai
prosedur perundang-undangan Pemilu dan penuh dengan kepentingan politik. Ketua
KPU Kabupaten Tolikara telah berpihak pada hubungan emosional keluarga;
3
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 pukul 10.30 WIT, Pengadu
menemui Yotam Wonda Selaku ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten
Tolikara di rumahnya dan menanyakan perihal perolehan suara Pengadu yang
notabene terbanyak tetapi dalam pengusulan Surat Keputusan (SK) ke Gubernur
Papua pada tanggal 1 September 2014, tidak termuat. Justru yang ada dalam SK
malah peringkat 2 atas nama Tear Kogoya;
4. Bahwa Yotam Wonda menjawab kepada Pengadu dengan mengunakan bahasa
daerah: PKS Ji Hosea Kunggerak me an poro agarik, Hosea nen ban ekerak, noweluk.
Artinya “Pemilik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah Hosea Genongga selaku
Ketua KPU Tolikara tetapi memberikan mandat penuh kepada saya (Yotam Wonda)
sehingga Keputusan partai PKS ditentukan oleh Hosea Genongga bukan saya (Yotam
Wonda).” Yotam Wonda menambahkan: “Permasalahan ini Saya sudah laporkan
kepada Hosea Genongga untuk memberikan solusi Pergantian Antar Waktu (PAW)
dengan tenggat waktu dua setengah tahun kepada kedua Caleg yang bermasalah
tetapi Saudara Hosea Genongga tidak setuju dan saya dapat tekanan terus dari
Hosea Genongga selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara.”
5. Yotam Wonda mengatakan bahwa Tear Kogoya cacat hukum, tidak layak jadi anggota
DPRD Kabupaten Tolikara karena Ijazah yang dipakai tidak jelas, tidak dapat
menulis, tidak dapat berbahasa Indonesia dan lebih Ironisnya lagi tidak lulus SD dan
SMP. Seandainya hal ini terjadi di kota-kota besar sangat berbahaya dan memalukan
partainya tetapi hal ini bisa terjadi karena kepentingan Hosea Genongga selaku
Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
6. Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil
III Tolikara Nomor urut-1 atas nama Tear Kogoya diduga kuat menggunakan Ijazah
Palsu karena nama sebenarnya Aleki Kogoya berubah menjadi nama Tear Kogoya,
dan latar belakang pendidikan tidak Lulus SD, SMP, SMA bahkan lebih Ironis lagi
tidak dapat berbahasa Indonesia, dan tidak bisa menulis.
7. Atas fenomena ini seluruh masyarakat Distrik Timori terkejut dan heran, tiba-tiba
muncul nama Tear Kogoya dalam daftar Caleg DPRD Kabupaten Tolikara periode
2014-2019, padahal yang bersangkutan di kalangan masyarakat dikenal memiliki
nama asli Aleki Kogoya dan tiba-tiba berubah menjadi Tear Kogoya pada tahun 2014.
Saudara Aleki Kogoya atau kini disebut Tear Kogoya, aktivitas sehari-harinya dikenal
sebagai Hamba Tuhan/Gembala sidang Jemaat Gereja Gereja Bolubur
Desa/Kampung Piragi Distrik Timori Kabupaten Tolikara.
TANGGAPAN PENGADU I ATAS JAWABAN PARA TERADU DAN KESIMPULAN
PENGADU I
4
[2.2] Mencermati jawaban Teradu dalam sidang 26 Januari, Pengadu menyampaikan
tanggapan sebagai berikut:
Bukti dan pengakuan yang terungkap dalam sidang Kode Etik terhadap Ketua,
Sekretaris dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang digelar oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2015
bertempat di kantor Kapolda Papua di Jayapura, yaitu:
1. Pengakuan Saksi Pengadu atas nama Tuen Weya bahwa Tear Kogoya Telah
meninggal dunia di Kampung/Distrik Timori pada Tahun 1999. Pada waktu itu SMP
Kelas III dan Saksi mengenal betul identitas Tear Kogoya karena dulu teman saksi
saat sama-sama Kelas III. Mereka berdua juga satu Gereja, satu kampung/desa
yakni Desa Piragi, Distrik Timori. Tiba-tiba nama Tear Kogoya hidup/bangkit pada
tahun 2014, ternyata Ijazahnya digunakan oleh Aleki Kogoya untuk kepentingan
pencalegan Tahun 2014. Saudara Aleki Kogoya alias Tear Kogoya tidak Lulus SD,
SMP dan SMA bahkan lebih ironisnya lagi tidak dapat berbahasa Indonesia. Aleki
Kogoya alias Tear Kogoya anak buah Ketua KPU Kabupaten Tolikara, yang
bersangkutan Lolos sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara
walaupun Perolehan suaranya peringkat kedua. Saudara Tuen Weya sebagai Saksi
mata juga mengakui Perolehan suara Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten
Tolikara atas nama Yanpither Murib sebanyak 4.869 suara peringkat kesatu
ditetapkan dalam rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 17 Mei
2014 di Hotel Sahid Jayapura tetapi terjadi perubahan/pergantian caleg nomor urut
1 Dapil III tolikara atas nama Aleki Kogoya alias Tear Kogoya tanpa alasan yang
diketahui;
2. Pengadu Yanpither Murib dari Partai PKS dan Emenus Lambe, S.Sos dari Partai
Bulan Bintang (PBB) mengungkapkan bahwa pihak Teradu Ketua, Sekretaris dan
Para Komisioner KPU Kabupaten Tolikara tidak menjalankan tugas dan
wewenangnya dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil, dan tidak
cermat yang mengakibatkan :
a. Yanpither Murib Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode
2014-2019 Dapil III Tolikara dari PKS kehilangan hak menjadi Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara karena KPU Kabupaten Tolikara mengganti dengan orang
lain;
b. Emenus Lambe, S.Sos Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil II
Tolikara dari Partai PBB kehilangan hak menjadi Anggota DPRD Kabupaten
Tolikara karena kehilangan suara sebanyak 5.122 suara tercantum dalam model
DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
3. Terhadap pengakuan Para Pengadu sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di
atas, pihak Ketua KPU Kabupaten Tolikara membantahnya, namun kenyataan
bukti/faktanya hasil rekapitulasi perolehan suara Partai dan suara caleg sesuai
model EB-3 dan model DB-1 mengalami beberapa kali perubahan yang tidak sesuai
5
dengan fakta perolehan sesungguhnya yang dimiliki partai dan caleg, hingga sampai
dengan saat ini masih pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Tolikara masih
bermasalah;
4. Pengakuan Pengadu Yanpither Murib terungkap dalam persidangan bahwa Hosea
Genongga selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara melakukan pergantian
Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara atas nama Yanpither Murib diganti
Caleg Nomor Urut 1 atas nama Aleki Kogoya alias Tear Kogoya terjadi pada tanggal 1
September 2014. Pengakuan Pengadu dibantah oleh Hosea Genongga selaku Ketua
KPU Kabupaten Tolikara bahwa ia turut menandatangani form EB-3 tetapi Teradu
mengaku tidak tahu menahu perolehan suara yang tertuang dalam form EB-3 dan
menganggap palsu. Teradu menyatakan lebih jelas lagi akan diuraikan oleh saksi
dari PKS;
5. Saksi Teradu atas nama Yotam Wonda, S.H. membantah keterangan ketua KPU
Kabupaten Tolikara, bahwa Penetapan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Tolikara dilaksanakan di Hotel Sahid Entrop Jayapura pada
tanggal 17 Mei 2014 itu benar dan saksikan 12 partai politik tetapi ada perubahan.
Menurut Saksi.
6. Yustinus Padang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara terlibat dengan
kepentingan orang tertentu memfasilitasi dokumen publik untuk perubahan nama
Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara.
Berdasarkan pokok pengaduan dan jawaban tanggapan atas jawaban Teradu, Alat bukti,
dan fakta pengakuan Para Komisioner KPU Kabupaten Tolikara, Pengadu
berkesimpulan bahwa Ketua, Sekretaris dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Tolikara telah
melakukan pelanggaran sebagai berikut:
1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara dalam
melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada Pleno KPU Kabupaten
Tolikara tidak sesuai dengan peraturan KPU No.27 Tahun 2013 dan Peraturan KPU
RI Nomor 8 Tahun 2012;
2. Ketua, Sekretaris, dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara tidak menjalankan tugas
dan wewenangnya dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil, dan
tidak cermat yang mengakibatkan hak-hak demokrasi dan suara rakyat Tolikara
tidak tersalurkan sesuai dengan hasil perolehan sesungguhnya, terjadi kehilangan
suara dan kehilangan kursi DPRD dari masing-masing Partai Politik maupun masing-
masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara serta Pergantian Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten Tolikara atas nama Yanpither Murib.
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II
6
[2.3]Menimbang bahwa Pengadu II telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan
Nomor: 774/I-P/L-DKPP/2014, tanggal 2 Desember 2014 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor: 4/DKPP-PKE-IV/2015, yang sebagaimana dibacakan dalam sidang 26
Januari pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa dokumen Sertifikasi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Rekapitulasi
Perhitungan Perolehan Suara Dapil Tolikara II dari Partai Bulan Bintang nomor urut
1 atas nama Emenus Lambe yang telah dibacakan pada Rapat Pleno terbuka KPU
Kabupaten Tolikara tanggal 22 April 2014 di Karubaga, tercatat perolehan suara di
Distrik Gilumbandu sebanyak 5.108 suara dan tercatat perolehan suara di Distrik
Aweku sebanyak 14 suara dengan total perolehan suara berjumlah 5.122 suara;
2. Bahwa Hosea Genongga selaku Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten
Tolikara telah melakukan pemindahan/menghilangkan perolehan suara Pengadu II
a.n Emenus Lambe selaku Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) yang tercatum dalam
Data Model DB-1 distrik Gilumbandu sebanyak 5.108 suara, yaitu:
a. Memindahkan perolehan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 2.102 suara
menjadi perolehan suara Partai Golkar yang semula mendapatkan nol (0) suara
sesuai DB-1;
b. Menggelembungkan/menambah perolehan suara kepada Caleg a.n Alex Wanimbo
dari Partai Gerindra sebanyak 3.006 suara, yang semula hanya mendapat 7.447
suara sesuai Data Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
c. Pemindahan suara kepada Caleg a.n Alenus Karoba dari Partai Golkar sebanyak
2.102 suara ditambah dengan pemindahan suara kepada Partai Gerindra
sebanyak 3.006. Total perolehan suara yang dihilangkan sebanyak 5.108 suara,
dengan tujuan menghilangkan Kursi DPRD Partai Bulan Bintang.
3. Bahwa Perolehan suara Pengadu II sebanyak 5.122 (Lima Ribu Seratus dua puluh
dua) Suara Sah yang telah dibacakan dalam rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten
Tolikara pada tanggal 22 April 2014, ternyata tanpa dasar hukum pada tanggal 17
Mei 2014 di hotel Sahid Entrop Jayapura perolehan suara Pengadu II dihilangkan
sebanyak 5.108 suara, sehingga suara Pengadu II yang tersisa hanya 14 suara
dalam Berita Acara pengusulan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon DPRD
Kabupaten Tolikara Priode 2014-2019;
4. Bahwa akibat pemindahan/penghilangan suara yang tercantum dalam data Model
DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut Partai Bulan Bintang kehilangan Kursi DPRD
Kabupaten Tolikara. Seharusnya Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 (satu) kursi
dari Putaran ke (2) karena sesuai dengan Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)
=6022,0 Suara dari Jumlah Suara sah seluruh partai politik daerah pemilihan II
Tolikara dengan 9 alokasi kursi Daerah Pemilihan II Tolikara;
5. Bahwa Yondiles Kogoya, Hendrik Luma Lente dan Dingen Bogum masing-masing
selaku Anggota Komisioner KPU Kabupaten, dan Yutinus Padang selaku Sekretaris
7
KPU Kabupaten bersama-sama Hosea Genongga selaku Ketua KPU Kabupaten
Tolikara terlibat menandatangani Berita Acara pemalsuan data tersebut. Akibat
pemalsuan data tersebut telah menghilangkan/memindahkan 1 (satu) kursi DPRD
Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara II dari Partai Bulan Bintang ke Partai lain,
bahkan pada umumnya seluruh perolehan Suara Caleg maupun Suara Partai Bulan
Bintang (PBB) Daerah Pemilihan I, II, II dan IV dihilangkan;
6. Bahwa telah beredar model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tolikara-II dengan
perubahan-perubahan tanpa dasar hukum dan tanpa rapat pleno KPU Kabupaten
Tolikara yang sangat merugikan Teradu II selaku caleg DPRD Kabupaten Tolikara
dari Partai Bulan Bintang, karena perolehan suara Pengadu II hanya tersisa 14
suara perolehan dari Distrik Aweku. Itu berarti tanpa dasar hukum perolehan suara
Pengadu II dari Distrik Gilumbandu telah dirubah/dihilangkan sebanyak 5.108
suara.
[2.4] KESIMPULAN PENGADU II
1. Bahwa penghitungan perolehan suara Pengadu II tingkat Distrik Gilumbandu
dilakukan sesuai aturan, tidak ada keributan, aman dan terkendali karena semua
komponen masyarakat Distrik Gilumbandu sepakat untuk salurkan Aspirasi/suara
diberikan penuh kepada Caleg No.Urut 1 Dapil II Tolikara atas nama Emenus
Lambe. Hal ini diakui/dibenarkan oleh Saksi Teradu atas nama Yotam Wonda.
Menjelaskan bahwa sistem pemilihan legislatif secara umum di Papua dan secara
khusus Kabupaten Tolikara, dilaksanakan dengan cara kesepakatan bersama atau
dikenal masyarakat luas adalah sistem Noken;
2. Bahwa dalam persidangan DKPP terungkap Hosea Genongga selaku Ketua KPU
Kabupaten Tolikara, memberikan uang suap sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas
Juta Rupiah) kepada Ketua PKK/PPD Distrik Gilumbandu, pada tanggal 15 Mei
2014 bertempat di Hotel Sahid kamar 112 lantai 3 Jayapura. Hal ini diakui atau
dibenarkan oleh Hosea Genongga selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara, memang
saya berikan uang tapi bukan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melainkan
uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ketua PKK/PPD Distrik
Gilumbandu, dengan tujuan menghindar dari ancaman.
3. Bahwa Para Teradu tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai
Penyelenggara Pemilu, tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil, dan tidak
cermat karena Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode
2014-2019, sampai saat ini belum diumumkan di publik. Pengadu II (Emenus
Lambe, S.Sos) Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil II Tolikara dari Partai
PBB kehilangan hak menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara sesuai perolehan
suara sebanyak 5.122 suara tercantum dalam model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bahwa Yutinus Padang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara terlibat dengan
kepentingan orang-orang tertentu telah memfasilitasi dokumen milik publik untuk
perubahan perolehan suara saya (Emenus Lambe) sebanyak 5.108 suara
8
dipindahkan ke Partai politik lain, hanya tersisa 14 suara yang tercantum form
model DB-1 DPRD Kabupaten Tolikara. Salah satu bukti nyata Yutinus Padang tidak
hadir dalam persidangan.
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU III
[2.5] Menimbang bahwa Pengadu III telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan
Nomor 777/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 15 Januari 2015, yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 5/DKPP-PKE-IV/2015, sebagaimana dibacakan Kuasa Pengadu III a.n
Andy Andrus Kogoya dalam sidang 16 Februari 2015 pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
1. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara melakukan perubahan data
perolehan suara caleg dan pergantian caleg terpilih Anggota DPRD Tolikara Daerah
Pemilihan Tolikara I Nomor urut 7 dari partai Gerindra a.n Yunias Wandik (Pengadu)
yang memperoleh 2.600 suara dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan meraih
peringkat sah ke-2 dalam Daftar Calon Terpilih DPRD Kabupaten Tolikara;
2. Bahwa dalam rapat terbuka KPU tanggal 22 April 2014 dibacakan perolehan suara
Sdr. Ikiles Kogoya sebanyak 1.143 suara sah dari Distrik Kuari dengan raihan
peringkat ke-5 suara terbanyak tetapi tercantum dalam pengusulan Surat
Keputusan KPU Tolikara tentang calon terpilih Anggota DPRD periode 2014-2019;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014, KPU Kabupaten Tolikara dalam
KPU No. 142 /KPU-TLK/IX/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Pengusulan
Penerbitan SK bagi Calon terpilih DPRD, Pengadu Yunias Wandik (Nomor urut 7
dengan raihan suara terbanyak ke-2) tidak tercantum, yang tercantum justru Ikiles
Kogoya (Caleg No. Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak ke-5);
4. Berdasarkan dokumen sertifikasi Form DB-1 DPRD Kabupaten Tolikara telah
ditetapkan Calon terpilih Gerindra Dapil I memperoleh dua kursi:
a. Calon terpilih dengan Suara terbanyak peringkat pertama Partai Gerindra Dapil I
a.n Samuel Weya (Nomor urut 8) dengan raihan 3.322 suara;
b. Calon terpilih dengan Suara terbanyak kedua Partai Gerindra Dapil I a.n Yunias
Wandik sebanyak 2.600 suara.
5. Tindakan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Tolikara telah
melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih
Pasal 215 huruf (a) berbunyi: Calon Terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Calon yang memperoleh suara
terbanyak.
b. Pasal 220 tentang penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila Calon Terpilih yang bersangkutan:
Meninggal dunia;
9
Mengundurkan diri;
tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota atau;
Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan
dokumen.
c. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 10-07-32/PHPU-
DPR, DPD dan DPRD/XII/2014.
PETITUM
[2.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan
hal-hal sebagai berikut:
1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu;
2. Menyatakan Para Pengadu telah dirugikan akibat perbuatan Para Teradu;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.
[2.7] BUKTI-BUKTI PENGADU I
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 013/BA/KPU-
TLK/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai
Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Pemilihan Umum Tahun 2014
pada tanggal 17 Mei 2014;
2. Bukti P-2 : Lampiran Halaman (3) tiga tentang bukti Ketua dan 3 Anggota KPU
Kabupaten Tolikara tanda tangan dan cap basah asli KPU serta satu
(1) Anggota KPU Kabupaten Tolikara atas nama Piter Wanimbo
menolak menandatangani;
3. Bukti P-3 : Lampiran Halaman (4) empat, nama Saksi Partai Politik peserta
Pemilu dan Enam (6) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu menolak
tanda tangan Berita Acara;
4. Bukti P-4 : Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 010/BA/PILEG/KPU-
TLK/IV/2014 tentang Rapat Penetapan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pemilu
Legislatif Tahun 2014 pada tanggal 22 April 2014;
5. Bukti P-5 : Lampiran Halaman (3) tiga tentang nama Saksi Partai Politik peserta
pemilu dan (5) Lima Saksi Partai Politik tidak membubuhkan tanda
tangan. versi tanggal 22 April 2014 dengan tanggal 17 Mei 2014
tanda tangan sangat berbeda;
6. Bukti P-6 : Lampiran form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota diduga palsu
karena ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Tolikara
membubuhkan tanda tangan tanpa diketahui nama/Tanda tangan
Saksi-Saksi 12 Partai Politik peserta Pemilu serta satu (1) Anggota
KPU Kabupaten Tolikara atas nama Piter Wanimbo tidak tanda
tangan dan setiap halaman di cap/Stempel Asli KPU Tolikara;
7. Bukti P-7 : Lampiran Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
10
Tolikara nomor :02/SD/BLR/VII/2014 (SD Inpres Bolubur) Distrik
Timori perihal: Rekomendasi terkait Ijazah Palsu;
8. Bukti P-8 : Surat KPU Kabupaten Tolikara nomor: 142/KPU-TLK/IX/2014
tentang Permohonan Permintaan Surat Pengantar Pengusulan
Penerbitan Surat Keputusan Bagi Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 ditujukan
kepada Bupati Kabupaten Tolikara pada tanggal 1 September 2014;
9. Bukti P-9 Surat Bupati Kabupaten Tolikara Nomor: 278/101/BUP/2014
perihal: Penyampaian Berkas Hasil Pemilu Legislatif ditujukan
kepada Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 2 September 2014;
10. Bukti P-10 : Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Tolikara Nomor:
278/100/BUP/2014 tentang Penerbitan Surat Keputusan
Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tolikara pada tanggal 2 September 2014 ditandatangani
oleh Bupati Tolikara;
11. Bukti P-11 : Lampiran Rekomendasi Bupati Kabupaten Tolikara nomor:
278/100/BUP/2014 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara Tahun 2014 pada tanggal 2 September 2014;
12. Bukti P-12 : Lampiran II Model EB-1 tentang Penghitungan Perolehan Kursi
Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Dapil III Tolikara pada tanggal
17 Mei 2014;
13. Bukti P-13 : Lampiran III Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Dapil III
Tolikara pada tanggal 17 Mei 2014;
14. Bukti P-14 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanpither
Murib.
[2.8] BUKTI-BUKTI PENGADU II
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:
No. Tanda Bukti Keterangan
1. P-1 Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
182/Bawaslu-Papua/IV/2014, tentang Penundaan Rekapitulasi
untuk Kabupaten Tolikara, kepada KPU Provinsi Papua
tertanggal 28 April 2014;
2. P-2 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara
Nomor 32/Panwaslu-Tlk/IV/2014, tentang Peninjauan Kembali
Tata Cara atau Prosedur Rekapitulasi Perolehan suara Anggota
DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang
tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan, kepada Ketua
KPU Kabupaten Tolikara tertanggal 26 April 2014;
3. P-3 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor
27/Panwaslu-TLK/IV/2014 tentang Penyampaian Kepada 12
Partai Politik di Kabupaten Tolikara untuk Melengkapi Barang
Bukti atau Dokumentasi Pengaduan Pelanggaran, kepada
Ketua 12 Partai Politik tertanggal 16 April 2014;
4. P-4 Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Tolikara,
halaman 8 tentang rincian jumlah perolehan suara Partai
politik dan Suara Calon, ditanda tangan unsur PKK/PPD
dengan Cap basah dan juga saksi Partai Politik Peserta Pemilu
Distrik Gilumbandu;
5. P-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPR PAPUA dan
DPRD Kabupaten Tolikara serta Calon Anggota DPD ditingkat
Kabupaten Tolikara dalam Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 22
April 2014;
11
6. P-6 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi
Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Kecamatan di Tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Dapil Tolikara I, II,
III dan IV;
7. P-7 Fotokopi Lampiran Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pemilihan Umum Tahun
2014 Dapil I, II, III dan IV Tolikara ditandatangan oleh ketua
dengan Cap basah bersama 3 Anggota KPU Kabupaten Tolikara
pada tanggal 22 April 2014;
8. P-8 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor
013/BA/KPU-TLK/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara
dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara
Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 17 Mei 2014 (Pieter
P. Wanimbo tidak menandatangani);
9. P-9 Fotokopi Lampiran II Model EB-1 tentang Penghitungan
Perolehan Kursi Partai Politik dalam pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten Tolikara Dapil I, II, III dan IV Tolikara pada
tanggal 17 Mei 2014;
10. P-10 Fotokopi Lampiran Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pemilihan Umum Tahun
2014 Dapil I, II, III dan IV Tolikara ditandatangan oleh Ketua
dengan Cap basah bersama 3 Anggota KPU Kabupaten Tolikara
pada tanggal 17 Mei 2014;
11. P-11 Fotokopi Model B.9-DD Nomor 18/LP/PILEG/V/2014 tentang
Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemindahan atau
Penggabungan Suara Partai PDIP sebanyak 500 suara ke PKS
pada 17 Mei 2014;
12. P-12 Fotokopi berita-berita dari Media Cetak Papua.
[2.9] BUKTI-BUKTI PENGADU III
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu III mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 142/KPU-TLK/IX/2014
tentang permohon Permintaan Surat Pengantar Pengusulan
Penerbitan Surat Keputusan Bagi Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 ditujukan
kepada Bupati tolikara tertanggal 1 September 2014 ditandatangani
Ketua KPU Tolikara;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor:
009/KPTS/KPU-TLK/V/2014 tentang penetapan Hasil Perolehan
Suara Partai politik Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
ditandatangan oleh Ketua KPU Tolikara pada tanggal 2 Mei 2014;
3. Bukti P-3 : Surat Bupati Kabupaten Tolikara nomor: 278/101/BUP/2014
tentang penyampaian berkas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014
ditujukkan kepada Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 2
September 2014 ditandatangan Bupati Tolikara;
4. Bukti P-4 : Rekomendasi Bupati Kabupaten Tolikara Nomor:
278/100/BUP/2014 tentang Penerbitan Surat Keputusan
Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tolikara tertanggal 2 September 2014;
12
5. Bukti P-5 : Lampiran Rekomendasi Bupati Kabupaten Tolikara nomor:
278/100/BUP/2014 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara Tahun 2014 Berdasarkan surat KPU Tolikara
nomor: 142/KPU-TLK/IX/2014 pada tanggal 2 September 2014;
6. Bukti P-6 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 182/Bawaslu-
Papua/IV/2014 Perhal: Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi
Untuk Kabupaten Tolikara ditujukan kepada ketua KPU Provinsi
Papua tertanggal 28 April 2014
7. Bukti P-7 : Surat PANWASLU Kabupaten Tolikara Nomor: 27/Panwaslu-
Tlk/IV/2014 Perihal: Penyampaian kepada 12 Partai Politik
diKabupaten Tolikara tentang melengkapi Barang bukti atau
dokumen Pengaduan Pelanggaran ditujukan kepada Ketua 12 Partai
Politik diKarubaga pada tanggal 16 April 2014;
8. Bukti P-8 : Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara nomor: 010/BA/PILEG/KPU-
TLK/IV/2014 tentang Rapat Pleno penetapan perolehan suara
Partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pemilu
legislatif Tahun 2014 pada tanggal 22 April 2014 ditandatangan
oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
9. Bukti P-9 : Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara nomor: 013/BA/KPU-
TLK/V/2014 tentang penetapan perolehan suara dan kursi Partai
politik serta penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten
Tolikara Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada tanggal 17 Mei 2014
ditandatangan oleh KPU Kabupaten Tolikara;
10. Bukti P-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor:
010/KPTS/KPU-TLK/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara
dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
ditandatangan oleh Ketua KPU Tolikara pada tanggal 13 Mei 2014;
11. Bukti P-11 : Lampiran Model EB-3 tentang Pemalsuan Data/pergantian Form
EB-3 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara
pemilihan umum Tahun 2014 ditandatangani oleh Ketua dan 3
(tiga) Anggota KPU Tolikara pada tanggal 1 atau 2 September 2014;
12. Bukti P-12 : Lampiran Arsip Dokumen tentang Surat Permohonan Pengadu
ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua, Gubernur Papua,
Kapolda Papua tetapi tidak merespon. Surat Ke luar pada tanggal
28 Oktober 2014;
13. Bukti P-13 : Lampiran Kajian Atas perubahan Data DB-1 DPRD Kabupaten/Kota
Dapil Tolikara I dari Partai Gerindra pada tanggal 6 Desember 2014.
14. Bukti P-14 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tolikara
tentang Surat Pernyataan 9 Sembilan Caleg DPRD Kabupaten
Tolikara Dapil I Tolikara yang intinya menegaskan bahwa menjadi
Anggota DPRD Kabupaten Tolikara sesuai peringkat perolehan
Suara terbanyak, ditandatangan Ketua Partai dan 9 Sembilan Caleg
ditandatangan di atas meterai 6000 pada tanggal 21 Maret 2014.
15. Bukti P-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
31/KPU/I/2015 perihal: Permintaan Klarifikasi ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi Papua pada tanggal 19 Januari 2015;
16. Bukti P-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 20/B2/KPU
Prov.030/I/2015 perihal: Pemanggilan Untuk Klarifikasi ditujukan
kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Januari
2015;
17. Bukti P-17 : Surat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kabupaten Tolikara
Nomor: 111/DPRD-TLKR/I/2015 Perihal: Menindaklajuti
Permintaan Masyarakat Tentang Pemberhentian KPU Tolikara
ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) Republik Indonesia, pada tanggal 28 Januari 2015.
13
[2.10] SAKSI PENGADU I
Bahwa dalam sidang telah diperdengarkan keterangan Saksi dari pihak Pengadu I a.n
Tuen Weya sebagai berikut:
1. Aleki Kogoya yang sekarang mengaku Tear Kogoya satu kampung dengan saksi, satu
desa, dan satu gereja. Mereka juga satu sekolah saat di SD inpres, Tear Kogoya telah
meninggal dunia.
2. Saat nama Tear Kogoya keluar (muncul) masyarakat mendatangi KPU. KPU
membuka ruang untuk perbaikan kesalahan, namun KPU tidak menerima laporan
dengan baik. Aleki memiliki hubungan saudara dengan Ketua KPU, Ajudan Ketua
KPU, bahkan tingggal bersama Ketua KPU Tolikara. Waktu dia sosialisasikan dia
mengaku punya kursi meski tidak dapat suara, Saksi bersumpah demi Bapak dan
didasari cinta masyarakat daerahnya.
3. Mestinya Aleki/Tear dihadirkan agar bisa sama-sama membandingkan informasi.
Saat Saksi menginjak SMP, Tear Kogoya telah meninggal dunia. Aleki atau disebut
Tear di distrik Timori meraih 1.010 suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3
yang terbanyak adalah Yanpither Murib, semua pimpinan partai tahu. Saksi tidak
berbohong. Ketua PPD Timori distrik Timori itu ipar saksi, tanggal 14 Januari istri
saksi jatuh sakit, saksi mengundang dia datang, dijemput Yanpither. Dia mengakui
penggelembungan di distrik Timori didasari tekanan Ketua KPU untuk amankan
Ketua KPU. Kalau bisa Ketua PPD datang di sini.
4. Apakah orang mati bisa mencalonkan diri. Ketua KPU agar jujur saja. Nanti akan jadi
masalah di daerah. Siapa yang menjadikan Tolikara maju. Aleki dicoret saja, PKS itu
sudah dua kursi di dapil 3. Nama pertama memang Yanpither, Yang bernama Tear
ini memang tidak bisa menulis dan berbahasa Indonesia.
[2.11] SAKSI PENGADU III (Yesikha Wandik)
1. Tempat tinggal Saksi di Puncak Jaya, teman-teman Saksi yang menjadi Caleg, tinggal
di rumah Saksi. Kalau tidak kenal, Tanya sama bupati;
2. Saat pemilihan tidak ada masalah, dari daerah semua baik semua datang sampai ke
Jayapura;
3. Pengadu sudah mengukur pakaian dinas;
4. Dari Tolikara menuju Jayapura, Saksi yang tangani tiga Caleg dari wilayah I;
5. Ada masukan kepada KPU terkait caleg terpilih, KPU berubah pikiran;
6. Internal Partai Gerindra tidak ada satu sama lain saling menjatuhkan, semua yang
disampaikan Teradu omong kosong;
7. Waktu antara Ketua Partai dan Anggota Partai begitu turun langsung tinggal di
rumah Saksi Pengadu komunikasi lancar. Bulan-bulan kemarin Ketua Partai dan
anggota tidak ada komunikasi;
8. Untuk Kabupaten Tolikara Pak Yunias Wandik ditetapkan terpilih sebagai anggota
dewan, setelah itu tidak ada komunikasi Yunias Wandik dengan Pengadu;
14
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV, dan VI TERHADAP
PENGADUAN PENGADU I
[2.12] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada sidang
tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mekanisme pemilu di Papua sebagaimana lazimnya dilakukan dengan sistem noken.
Istilah noken sendiri diambil dari tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa
dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu digunakan untuk
membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sistem noken dalam pemberian
suara sudah dikenal sejak masa referendum, jajak pendapat, atau disebut sebagai
Pepera pada 1969 di Irian Barat, sebelum namanya berganti menjadi Irian dan Papua.
2. Sistem Noken adalah pemberian suara melalui perwakilan oleh Kepala Suku atas
kesepakatan warga di kampung tertentu. Ada dua cara yang digunakan dalam sistem
noken. Yakni, Noken Bigmen dan Noken Gantung. Noken Bigmen adalah seluruh
suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Sedangkan noken gantung,
warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara. Sistem pemilihan noken
merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa
rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Jadi sistem noken atau
ikat dapat berdasarkan musyawarah bersama atau otoritas kepala suku yang
merupakan representasi keputusan masyarakat.
3. Sistem noken sudah digunakan pada dua pemilu terakhir. Yakni pada Pemilu 2009
dan setidaknya ada 16 distrik atau kabupaten di Papua yang masih menggunakan
sistem noken. MK telah memutuskan bahwa sistem noken menjadi sistem yang sah
dalam pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut tertuang dalam putusan MK Nomor 47-
48/PHPU.A-VI/2009 tentang Mekanisme Penggunaan Sistem Noken di Papua pada 9
Juni 2009.
4. Berdasarkan ketiga poin di atas, maka pengalihan atau pemindahan suara dari calon
tertentu kepada calon lainnya atau dari partai tertentu kepada partai lainnya
bukanlah disebut sebagai sistem noken, dan pengalihan atau pemindahan suara
tersebut sangat jelas mencederai tujuan dari Pemilu sendiri.
5. Dalam pengaduan ini, Pengadu menyatakan Para Teradu melakukan pergantian nama
calon Anggota DPRD terpilih Kabupaten Tolikara periode 2014-2019 a.n Yanpither
Murib caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor
urut 7 Dapil III yang diganti oleh Sdr. Tear Kogoya nomor urut 1(lihat : Bukti P-5
Lampiran Model EB.3)
6. Pada Tanggal 22 April 2014 pembacaan dan penetapan hasil perolehan suara calon
legislatif 2014-2019 telah selesai dilaksanakan di Karubaga, Tolikara. Namun terbit
Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182 Bawaslu Papua/IV/2014 perihal
Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi Papua yang baru diterbitkan pada Tanggal 28 April 2014 atau 6
(enam) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. Untuk menyikapi rekomendasi tersebut
15
Para Teradu memberi ruang untuk klarifikasi terhadap berbagai permasalahan yang
timbul. setelah ruang klarifikasi dibuka dan berakhir, maka pada Tanggal 17 Mei
2014 diadakan Rapat Pleno di Hotel Sahid Entrop Jayapura yang dihadiri seluruh
elemen tidak terkecuali Pimpinan-Pimpinan Partai Politik, Para Calon Legislatif dan
saksi-saksi. Hasilnya perolehan suara Calon Legislatif atas nama Yanpither Murib
sama dengan hasil pleno tanggal 22 April 2014.
7. Kemudian pasca rapat pleno tanggal 17 Mei 2014 terungkap fakta bahwa perolehan
suara Calon Legislatif atas nama (alm) Rony Kogoya dari Partai Keadilan Sejahtera
berkurang 500 suara dan bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Legislatif atas
nama Daud Kogoya dari Partai PDI-P. setelah kebenaran tersebut terungkap, maka
Calon Legislatif atas nama Daud Kogoya dari Partai PDI-P ingin mengembalikan 500
suara milik (alm) Rony Kogoya yang tentu saja dapat berdampak pada bertambahnya
jumlah perolehan suara dan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera akan tetapi di sisi
lain mengakibatkan hilangnya jumlah kursi Partai Hanura. Mengingat Rony Kogoya
sudah meninggal dunia maka Calon Legislatif atasnama Yanpither Murib yang
memperoleh untung atas penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera karena
Pengadu memiliki kesepakatan pengembalian suara dari Calon Legislatif atas nama
Daud Kogoya dari Partai PDI-P.
8. Bukti yang diajukan Pengadu dengan kode P-5 yaitu Lampiran Model EB.3 tertanggal
17 Mei 2014 tidak diterbitkan oleh Para Teradu, hal ini sebagaimana hasil negosiasi
antara KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi tanggal 17 Mei 2014 Yanpither Murib tidak
memperoleh penambahan suara dari Daud Kogoya karena penambahan tersebut
merupakan kecurangan yang dilakukan Partai Politik dan Para Calon Legislatif
Tertentu. Banyaknya permasalahan yang muncul untuk menangani dan mencegah
meluasnya konflik maka KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Pemerintah Daerah Tolikara,
Pimpinan-Pimpinan Partai Politik di Tolikara melakukan mediasi dengan Kapolda
Papua selaku mediator yang hasilnya adalah KPU Kabupaten Tolikara disarankan dan
dianjurkan untuk kembali pada Penetapan Kursi berdasarkan Pleno Tanggal 22 April
2014 di Tolikara. (lihat : Bukti T-7 Model EB-3 Kabupaten Tolikara).
9. Berdasarkan Bukti T-3 Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 3 sangat jelas bahwa
Pengadu memang tidak memperoleh suara sebaliknya Sdr. Tear Kogoya justru
memperoleh 3.579 suara dan hasil ini merupakan hasil dari penggunaan Sistem
Noken yang tidak mengenal pengalihan atau pemindahan suara dari calon tertentu
kepada calon lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pengadu. Pengadu memperoleh
suara tambahan karena ada kesepakatan pengembalian dari Calon Legislatif atas
nama Daud Kogoya dari Partai PDI-P.
10. Mengenai ijazah palsu sebagaimana pokok aduan Pengadu, berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
16
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2012, Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:
Tahapan 1 - Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon
Tanggal 23 April s/d 6 Mei 2013;
Tahapan 2 - Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon
dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu Tanggal 7 s/d 8 Mei 2013;
Tahapan 3 - Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon
pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tanggal 9 s/d
22 Mei 2013;
Tahapan 4 - Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 23 s/d 29 Mei 2013;
Tahapan 5 - Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 30 Mei s/d 12 Juni 2013;
Tahapan 6 - Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan Tanggal 13 s/d 17 Juni
2013;
Tahapan 7 - Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD
provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 14 /d 27 Juni 2013;
Tahapan 8 - Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan
tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Tanggal 28 s/d 4 Juli 2013;
Tahapan 9 - Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 s/d 18 Juli 2013;
Tahapan 10 - Pemberitahuan pengganti DCS 19 s/d 25 Juli 2013;
Tahapan 11 - Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 26 Juli s/d 1 Agust 2013;
Tahapan 12 - Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Tanggal 2 s/d 8
Agustus 2013;
Tahapan 13 - Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 9 s/d 22 Agustus 2013;
Tahapan 14 - Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/ Kota Tanggal 23 s/d 25 Agustus 2013;
Tahapan 15 - Penyelesaian Sengketa Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, dan
DPRD Tanggal 18 Agustus/d 14 November 2013;
11. Berdasarkan peraturan di atas, maka sehubungan dengan adanya dugaan
penggunaan dokumen persyaratan yang diduga palsu. Hal itu menjadi tugas Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan ke Kepolisian jika terbukti ada caleg
yang memalsukan dokumen persyaratan. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu tidak
17
bisa mempidanakan caleg yang menggunakan dokumen palsu dan hanya punya
kewenangan melakukan verifikasi persyaratan pencalonan itu pun perlu adanya
partisipasi publik untuk menguji validitas data para calon legislatif.
12. Setelah KPU menetapkan DCS caleg DPR/DPRD, parpol tidak punya kewenangan
untuk mengubah susunan caleg tersebut. Kecuali caleg yang bersangkutan meninggal
dunia, tidak memenuhi syarat karena adanya aduan masyarakat yang menyebabkan
tidak terpenuhinya syarat pencalegan dan mengundurkan diri. Artinya kemungkinan
caleg dicoret dari DCS hanya bisa terjadi karena adanya aduan publik yang
menyebabkan tidak terpenuhinya syarat pencalegan.
13. Partisispasi publik untuk ikut menguji kualitas, kredibilitas, kapabilitas dan
integritas caleg yang diajukan parpol dalam DCS sangatlah penting. Alasannya karena
publik yang lebih tahu fakta rekam jejak caleg yang akan dipilihnya. Mengkritisi DCS
merupakan keharusan yang mesti dilakukan publik dalam rangka uji publik terhadap
semua caleg yang diajukan parpol. Adanya partisipasi aktif publik dalam mengkritisi
DCS diharapkan DCT yang ditetapkan nantinya hanya mencantumkan caleg yang
berkualitas dan berintegritas.
14. Uji publik terhadap DCS caleg sangat penting, namun jika ruang untuk publik
mengkritisi tersebut sudah lewat jangka waktunya, maka mekanisme yang ditempuh
dalam upaya pembenahannya haruslah ditujukan kepada caleg dan partai politik
yang mengusungnya bukan lagi mengenai perilaku penyelenggara pemilu dan
permasalahan tersebut sudah selesai;
15. Pengadu telah menuduh Tear Kogoya cacat hukum, tidak layak menjadi anggota
DPRD Kabupaten Tolikara karena Ijazah yang dipakai tidak jelas, dan Sdr. Tear
Kogoya tidak bisa menulis, serta tidak bisa Bahasa Indonesia dan lebih ironis lagi
tidak lulus SD dan SMP. Namun di sisi lain Pengadu menjelaskan Tear Kogoya
beraktivitas sehari-hari dikenal sebagai Hamba Tuhan/Gembala Sidang Jemaat atas
nama Gereja Bolubur Desa Piragi Distrik Timori Kabupaten Tolikara. Hal Tuduhan
Pengadu tidak logis, karena sebagai Hamba Tuhan/Gembala Sidang Jemaat atas
nama Gereja Bolubur Desa Piragi Distrik Timori Kabupaten Tolikara sudah tentu bisa
menulis, serta bisa Bahasa Indonesia.
KESIMPULAN TERADU I, II, III, IV, DAN VI
[2.13] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pasal 1 Butir 22 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut : “Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas
18
menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”
Norma tersebut jelas mengatur DKPP bertugas menangani Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Namun pemahaman dan penafsiran dari Para Pengadu yang
mengadukan Para Teradu senyatanya tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1
Butir 22.
2. Para Pengadu masih beranggapan dengan mengajukan pengaduan di DKPP, hasil
perolehan suara dapat berubah dan menguntungkan Para Pengadu. Sangat ironis
jika Para Pengadu sebagai Calon Legislatif tidak dapat membedakan antara
Permasalahan Penyelenggara Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sehingga
menyebabkan menjamurnya pengaduan yang sudah tidak layak untuk disidangkan
di DKPP karena pokok aduannya hanya berkutat di lingkaran rekapitulasi hasil
perolehan suara.
3. Dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan ke DKPP, Kami berkeyakinan
bahwa Majelis Etik dapat dengan bijak menyikapi permasalahan rekapitulasi hasil
perolehan suara yang dibungkus sedemikian rupa hingga dapat menjadi pengaduan
yang layak dipersidangkan.
[2.14] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, V, dan VI TERHADAP
PENGADUAN PENGADU II
1. Bahwa fakta yang sebenar-benarnya mengenai Pengadu yang meng-klaim telah
memperoleh suara sah dari Partai Bulan Bintang sejumlah 5.122 (lima ribu seratus
dua puluh dua) bukanlah jumlah perolehan suara hasil penyelenggaraan pemilu
melainkan jumlah DPT Distrik Gilumbandu;
2. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada bukti yang diajukan oleh Pengadu dengan
kode bukti P-6 yaitu Form Model DA-1 pada Distrik Gilumbandu, berdasarkan bukti
tersebut jumlah suaranya hanya 5.108 (lima ribu seratus delapan). Apa yang diklaim
Pengadu dengan bukti yang diajukan oleh Pengadu saling kontradiktif, selain itu jika
kita perhatikan tulisan maupun tanda tangan yang tertera pada bukti tersebut baik
goresan maupun tarikannya terlihat sama atau identik sehingga terdapat
kemungkinan dilakukan oleh 1 (satu) orang yang sama dan tentu saja Kami percaya
dan yakin Majelis Etik dapat secara teliti dan cermat menilai bukti yang diajukan
Pengadu tersebut;
3. Bahwa saat Pleno baik Tanggal 22 April 2014 maupun Tanggal 17 Mei 2014,
berdasarkan pembacaan hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang tidak
memperoleh suara sama sekali (nol) sehingga suara Partai Bulan Bintang yang mana
dan jumlahnya berapa yang dialihkan oleh Para Teradu. Bahwa sekali lagi Kami
tekankan mengenai angka sejumlah 5.122 (lima ribu seratus dua puluh dua)
bukanlah jumlah perolehan suara yang diperoleh Pengadu pada Distrik
Gilumbandumelainkan jumlah DPT pada Distrik Gilumbandu sehingga klaim
Pengadu adalah tidak benar.
19
4. Bahwa Pleno Tanggal 17 Mei 2014 faktanya berdasarkan hasil negosiasi antara KPU
Provinsi dan Bawaslu Propinsi. Namun hasil pleno tersebut masih menyisakan
berbagai permasalahan yang muncul sehingga untuk menangani dan mencegah
meluasnya konflik maka KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Pemerintah Daerah
Tolikara, Pimpinan-Pimpinan Partai Politik di Tolikara melakukan mediasi dengan
Kapolda Papua selaku Mediator untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan
yang timbul. Hasil mediasi tersebut adalah KPU Kabupaten Tolikara disarankan dan
dianjurkan untuk kembali pada Penetapan Kursi berdasarkan Pleno Tanggal 22 April
2014 di Tolikara. (lihat: Sub bab Analisa Fakta dan Peristiwa Jawaban Terhadap
Pengaduan Yanphiter Murib Nomor 766/I-P/L-DKPP/2014 Register Perkara Nomor:
003/DKPP-PKE-IV/2015);
5. Bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas dan
nyata bahwa keputusan KPU Tolikara untuk kembali pada Penetapan Kursi
berdasarkan Pleno Tanggal 22 April 2014 di Tolikara bukanlah hasil pemikiran dan
inisiatif dari Para Teradu melainkan saran dan anjuran dari hasil mediasi antara
KPU Provinsi, Bawaslu Propinsi, Pemerintah Daerah Tolikara, Pimpinan-Pimpinan
Partai Politik di Tolikara;
6. Bahwa hukum adalah “Rekayasa Sosial” atau “Social Engineering” yang tiada lain
bertujuan mengatur, menata, menertibkan, mencegah serta menangani terjadinya
konflik dan meluasnya konflik melalui suatu kesepakatan masyarakat (Social
Contract) yang dapat pula dilakukan atau diwakili para pemangku kepentingan
seperti KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara,
Pimpinan-Pimpinan Partai Politik di Tolikara demi terciptanya tujuan dan cita-cita
hukum itu sendiri yaitu keadilan dan kepastian yang salah satunya adalah
mempertahankan perolehan kursi Partai Hanura akibat perbuatan curang Calon
Legislatif atas nama Daud Kogoya dari PDI-P yang bersepakat dengan Calon
Legislatif atas nama Yanpither Murib untuk mengalihkan suara (alm.) Rony Kogoya
kepada Yanpither Murib.
7. Bahwa Hasil mediasi tersebut merupakan suatu bentuk konsekwensi yang adil bagi
para peserta pemilu karena lahir juga dari buah kesepakatan Pimpinan-Pimpinan
Partai Politik di Tolikara demi terciptanya kepastian Penyelenggaraan Pemilu yang
Jujur dan Adil. Untuk Majelis Etik ketahui sesungguhnya permasalahan hasil
Rekapitulasi suara untuk Daerah Pemilihan Tolikara 1 dan Tolikara 3 sudah selesai
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-07-32/PHPU-DPR-
DPRD/XII/2014.
[2.15] KESIMPULAN JAWABAN TERADU ATAS PENGADUAN PENGADU II
1. Bahwa obyek sengketa DKPP adalah perilaku penyelenggara pemilihan umum yang
tidak melaksanakan kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang, dan patut atau
tidak patut perbuatan tersebut dilakukan yang dimanifestasikan dalam tindakan dan
ucapan, yang seharusnya berpedoman pada landasan norma moral, etis dan filosofis;
20
2. Bahwa dari beberapa pengaduan yang Teradu hadapi pada hakikatnya sama yaitu
mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara (mobilisasi) dari
satu peserta Pemilu ke peserta pemilu lainnya;
3. Bahwa rezim Hukum Pemilu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terkait dengan
Penyelenggaraan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu, khusus untuk Sengketa
Penyelenggaraan Pemilu adalah kompetensi dari Mahkamah Konstitusi sedangkan
terkait perilaku Penyelenggara Pemilu adalah kompetensi dari DKPP. MK maupun
DKPP berdasarkan aturan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun
senyatanya masih ada simpul yang mengait antara MK dan DKPP, hal ini dapat kita
temui dalam suatu sengketa di MK yang pokok perkaranya terkait hasil rekapitulasi
perolehan suara karena adanya pengurangan, penambahan, atau memindahkan
perolehan suara (mobilisasi) satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya;
4. Bahwa atas sengketa tersebut jika MK telah mengeluarkan putusan tidak terbukti,
maka secara otomatis tidak ada pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu
pada saat Penyelenggaraan Pemilu. Tidak ada permasalahan etik yang dilakukan
penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pemilu tersebut;
5. Sehubungan dengan verifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 di atas, sudah
seharusnya perkara-perkara yang Teradu hadapi terkait hasil rekapitulasi perolehan
suara tidak layak untuk dipermasalahkan karena upaya hukum terhadap keberatan-
keberatan hasil pemilu sudah lewat jangka waktunya (daluwarsa) di MK. Pengaduan
yang Para Teradu hadapi di DKPP selama ini memiliki esensi yang sama yaitu hasil
rekapitulasi perolehan suara calon anggota legislatif yang bersumber dari Koalisi
Caleg Bersatu. Pengaduan-pengaduan tersebut di-split menjadi beberapa pengaduan
dengan subyek yang berbeda namun esensi pengaduannya tetap sama yaitu hasil
rekapitulasi perolehan suara dan sudah selesai di MK;
6. Bahwa terlihat jelas beberapa pengaduan tersebut terdapat unsur muatan politis
untuk mencapai kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang dapat menimbulkan
konflik di Tolikara dan Provinsi Papua mengingat Kabupaten Tolikara adalah satu di
antara zona konflik terbesar di Papua. Oleh karena itu Kami berkeyakinan Majelis
Etik dapat melihat dan mencermati fenomena pengaduan-pengaduan yang diterima
DKPP yang berasal dari Kabupaten Tolikara bukanlah upaya untuk menciptakan
Pemilu yang jujur dan adil melainkan hanya untuk menciptakan konflik semata.
[2.16] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, V, dan VI TERHADAP
PENGADUAN PENGADU III
1. Setelah pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara,
terjadi konflik antara masing-masing pendukung dari Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati. Konflik yang terjadi tersebut bahkan sudah menjadi perang yang
21
mengakibatkan timbulnya 29 (dua puluh sembilan) korban jiwa dan penghancuran
serta pembakaran rumah-rumah penduduk dan fasilitas kantor pemerintahan;
2. Perlu menjadi catatan bagi majelis DKPP bahwa Kabupaten Tolikara merupakan
daerah paling rawan konflik di Papua. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut KPU
Kabupaten Tolikara berusaha dan bertekad dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif
harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang paling penting adalah
terciptanya kondisi yang aman dan tenteram dalam proses pemilu sampai dengan
selesai;
3. Pelaksanaan pemilu Legislatif di Kabupaten Tolikara berjalan aman. Sesuai aturan
yang berlaku atas dukungan semua pihak untuk menjaga netralitas sebagai
penyelenggara begitupun dengan Pleno Tanggal 22 April 2014. Pada saat pleno
tersebut situasi di luar ruang sidang pleno sangat mencekam, terjadi teriakan-
teriakan dan pelemparan batu yang bertubi-tubi mengarah kepada KPU Kabupaten
Tolikara dan Penyelenggara di tingkat PPD/PPK;
4. Saat KPU Kabupaten Tolikara melakukan Rekapitulasi penghitungan penetapan
kursi, para pimpinan partai politik menyerahkan Surat Keputusan dari masing-
masing Partai Politik yang isinya mengenai “pengalihan suara dari partai lain dan
penyerahan suara dari calon legislatif kepada ketua partainya”. Awalnya KPU
Kabupaten Tolikara menolak surat tersebut namun tindakan partai dan
pendukungnya mengancam membunuh seluruh anggota KPU bahkan ada oknum
yang telah menghancurkan kaca mobil Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
5. Menanggapi situasi tersebut Panwaslu Kabupaten Tolikara menyarankan agar
dilaksanakan kembali pleno lanjutan di hari yang lain, karena pleno 22 April 2014
sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Sesuai arahan dan permintaan
Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara Pleno lanjutan dan rekapitulasi dilakukan di
Jayapura dan KPU Kabupaten Tolikara menerima usulan Panwas Kabupaten Tolikara
tersebut;
6. Terhadap sikap dan tindakan buruk yang diterima KPU Kabupaten Tolikara, maka
KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 7 Mei 2014 mengundang seluruh pimpinan
partai politik serta Bupati Tolikara untuk bersama-sama melihat situasi dan kondisi
serta mencari solusi terbaik yang dijadikan keputusan bersama dengan maksud
supaya keputusan itu bisa diterima semua pihak tanpa menyalahi peraturan dan
perundang-undangan dan menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tolikara;
7. Dari hasil pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Tolikara menerima dan
mengakomodir 2 (dua) partai politik yang mengalihkan suaranya kepada partai lain
dan 1 (satu) partai politik lain yaitu Ketua Partai Gerindra yang memperoleh suara
dengan dasar surat keputusan partai dan pernyataan caleg yang bersangkutan.
Khusus untuk Partai Gerindra hal itu dilakukan mengingat pada saat verifikasi
terjadi dualisme Kepengurusan Partai Gerindra yang menyebabkan terjadinya
pembunuhan tehadap satu anggota keluarga Ketua Partai Gerindra;
22
8. Keputusan dan Penetapan hasil pleno Tanggal 17 Mei 2014 di Hotel Sahid
memunculkan masalah baru yakni partai lain yang berdasarkan perhitungan Pleno
Tanggal 22 April telah memperoleh kursi menjadi hilang dan hal ini dilaporkan
kepada Bawaslu Papua dan Polda Papua. Atas laporan tersebut Kapolda Papua
menanggapi dengan serius karena pasca pemilihan legislatif situasi dan kondisi
harus tetap aman;
9. Untuk menangani dan mencegah meluasnya konflik maka KPU Provinsi, Bawaslu
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara, Pimpinan-Pimpinan Partai Politik
di Tolikara melakukan Mediasi dengan Kapolda Papua selaku mediator untuk
mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul. Hasil mediasi tersebut
yaitu“Penetapan kursi DPRD adalah berdasarkan Pleno Tanggal 22 April 2014 dan
tidak membolehkan peralihan suara antar partai tetapi mengakomodir penyerahan
suara dari calon legislatif dari Partai Gerindra karena sudah menjadi keputusan partai
dan para calon legislatif darai Partai Gerindra”. Hasil mediasi tersebut memutuskan
dan mengharuskan KPU Kabupaten Tolikara untuk kembali pada Penetapan Kursi
berdasarkan Pleno Tanggal 22 April 2014 di Tolikara;
10. Kebijakan politik di bidang keamanan nasional merupakan masalah mendasar dalam
pengelolaan negara. Selain karena terkait masalah kelangsungan hidup negara
(survival of the state) dan atau kelangsungan hidup bangsa (survival of the nation),
juga karena kebijakan itu harus diletakkan dalam koridor transisi demokrasi
sehingga tak dapat dihindari bahwa seluruh kebijakan poltik di bidang keamanan
nasional tersebut harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban politik maupun
dalam kaitannya dengan lingkungan kehidupan sosial masyarakatnya;
11. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa untuk menangani dan mencegah
meluasnya konflik di Kabupaten Tolikara, maka KPU Provinsi, Bawaslu Propinsi,
Pemerintah Daerah Tolikara, Pimpinan-Pimpinan Partai Politik di Tolikara melakukan
Mediasi dengan Kapolda Papua selaku mediator untuk mencari solusi terbaik atas
permasalahan yang timbul. Hasil mediasi tersebut yaitu “Penetapan kursi DPRD
adalah berdasarkan Pleno Tanggal 22 April 2014 dan tidak membolehkan peralihan
suara antar partai tetapi mengakomodir penyerahan suara dari calon legislatif dari
Partai Gerindra karena sudah menjadi keputusan partai dan para calon legislatif dari
Partai Gerindra”. Hasil mediasi tersebut memutuskan dan mengharuskan KPU
Kabupaten Tolikara untuk kembali pada Penetapan Kursi berdasarkan Pleno Tanggal
22 April 2014 di Tolikara.
12. Pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP terhadap adanya dugaan
pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara tidak terjadi hanya
sekali, dalam catatan Para Teradu setidaknya nama-nama Pengadu tersebut adalah
Benny Kogoya, Yan Wenda, Jhon Tabo, JB Panius Jingga, Emenus Lembe, Yanphiter
Murib, dan pengaduan ini diajukan oleh Yunias Wandik. Janganlah kita menutup
mata dan mencoba menafikan bahwa pengaduan-pengaduan tersebut adalah bagian
23
dari gagasan realis tentang politik sebagai perebutan kekuasaan sedangkan mediasi
yang telah dilakukan Para Pemangku Kepentingan adalah pengejaran kepentingan
nasional dengan cermat dan hati-hati sebagaimana yang dimaksud oleh
Morgenthau.Kesimpulannya, mana yang kita pilih? Menegakkan suatu peraturan
dari sumber hukum tertulis namun nyawa dan harta benda masyarakat Tolikara
terancam hilang atau mengakomodir sumber hukum tidak tertulis namun mengejar
kepentingan nasional dengan cermat dan hati-hati demi terciptanya keamanan dan
kenyamanan masyarakat terwujudkan.
[2.17] KESIMPULAN JAWABAN TERADU ATAS PENGADUAN PENGADU III
1. Mencermati kuasa yang telah diberikan oleh Pengadu kepada sdr. Kenius Heselo
yang mengatasnamakan Lembaga Pemantau KPU dan sdr. Abraham Yikwa, S.Sos
dari Panitia Penyelenggara Distrik (PPD/PPK/LSM), maka Para Teradu memohon
kepada DKPP untuk tidak menerima pengaduan-pengaduan yang mengatasnamakan
lembaga-lembaga pemantau pemilu baik Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada
KESBANGPOL Kementerian Dalam Negeri;
2. Setelah melalui banyaknya persidangan dan aduan yang pokok perkaranya adalah
mengenai perolehan suara sebagaimana aduan dari Benny Kogoya, Yan Wenda, Jhon
Tabo, JB Panius Jingga, Emenus Lembe, Yanphiter Murib, maka Para Teradu
memohon kepada DKPP untuk tidak menerima pengaduan yang pokok aduannya
mengenai hasil perolehan suara yang sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi,
serta memohon kepada DKPP untuk menolak pengaduan yang salah menafsirkan
sistem noken yang seharusnya yaitu merupakan hasil musyawarah bersama atau
otoritas kepala suku yang merupakan representasi keputusan masyarakat bukan
pengalihan atau pemindahan suara dari calon tertentu kepada calon lainnya atau
dari partai tertentu kepada partai lainnya yang didasarkan pada Kontrak Politik dan
Politik Uang;
3. Melihat adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah kesatuan dan
persatuan untuk membuka jalan dalam upaya menguasai Tolikara demi kepentingan
pribadi dan kelompok-kelompok tertentu bahkan sampai dengan mengatasnamakan
DPRD Kabupaten Tolikara, maka Para Teradu memohon kepada DKPP untuk
menolak segala bentuk korespondensi dari pihak-pihak tersebut atau setidak-
tidaknya mengesampingkan korespondensi tersebut mengingat Masa Kerja DPRD
Periode tahun 2009-2014 telah berakhir.
[2.18] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
24
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan
4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya.
[2.19] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam menjawab Pengaduan Pengadu I,
maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai
dengan T-10 sebagai berikut:
1. Bukti T-1 :
Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 1;
2. Bukti T-2 :
Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 2;
3. Bukti T-3 :
Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 3;
4. Bukti T-4 :
Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 4;
5. Bukti T-5 :
Model EB-1 Kabupaten Tolikara;
6. Bukti T-6 :
Lampiran II Model EB-1 Kabupaten Tolikara;
7. Bukti T-7 :
Model EB-3 Kabupaten Tolikara;
8. Bukti T-8 :
Model EB-5 Kabupaten Tolikara;
9. Bukti T-9 :
Grafik Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam pemilu
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
10. Bukti T-10 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182 Bawaslu
Papua/IV/2014 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi
untuk Kabupaten Tolikara ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi
Papua yang baru diterbitkan pada Tanggal 28 April 2014
[2.20] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam menjawab Pengaduan Pengadu II,
maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai
dengan t-7 sebagai berikut:
No. Tanda Bukti Keterangan
1. T-1
Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
182/Bawaslu-Papua/IV/2014, tentang Penundaan
Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara, kepada KPU
Provinsi Papua tertanggal 28 April 2014;
2. T-2
Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang
Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara
dari Setiap Kecamatan di Tingkat kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun
2014 Dapil Tolikara I, II, III dan IV;
3. T-3
Fotokopi Model EB-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan
Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 pada tanggal 22 April
2014;
4. T-4
Fotokopi Lampiran II Model EB-1 tentang Penghitungan
Perolehan Kursi Partai Politik dalam pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dapil I, ditanda
tangan oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten
Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
5. T-5
Fotokopi Lampiran Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
2014 Dapil I, ditanda tangan oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota
KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April Mei 2014;
6. T-6
Fotokopi Model EB-5 tentang Rekapitulasi Perolehan Kursi
Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014, ditanda tangan oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota
KPU Kabupaten Tolikara pada 22 April 2014;
25
7. T-7
Fotokopi Grafik Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik
dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
[2.21] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam menjawab Pengaduan Pengadu III,
maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai
dengan T-14 sebagai berikut:
BUKTI T-1 Surat Pernyataan Harson Wunungga Calon Legislatif Partai Gerindra
Tertanggal 10 Mei 2014;
BUKTI T-2 Surat Pernyataan Tina Yikwa Calon Legislatif Partai Gerindra Tertanggal
10 Mei 2014;
BUKTI T-3 Surat Keterangan Bupati Tolikara Nomor: 270/30/SP=BUP Tertanggal
18 Februari 2015 Tentang Akhir Masa Jabatan Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara Periode 2009-2014
BUKTI T-4 Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Nomor: 03/SK/DPD-
PD/Papua/III/2014 Tertanggal 7 Maret 2014 Tentang Pelaksana Tugas
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Tolikara;
BUKTI T-5 Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 1;
BUKTI T-6 Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 2;
BUKTI T-7 Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 3;
BUKTI T-8 Model DB-1 Daerah Pemilihan Tolikara 4;
BUKTI T-9 Model EB-1 Kabupaten Tolikara;
BUKTI T-10 Lampiran II Model EB-1 Kabupaten Tolikara;
BUKTI T-11 Model EB-3 Kabupaten Tolikara;
BUKTI T-12 Model EB-5 Kabupaten Tolikara;
BUKTI T-13 Grafik Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam pemilu Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
BUKTI T-14 Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182 Bawaslu
Papua/IV/2014 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk
Kabupaten Tolikara ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang
baru diterbitkan pada Tanggal 28 April 2014.
Keterangan : Untuk bukti T-5 sampai dengan T-14 telah kami lampirkan bersama
dengan Jawaban atas Pengaduan Yanphiter Murib Nomor: 766/I-P/L-
DKPP/2014 Register Perkara Nomor: 003/DKPP-PKE-IV/2015 dan
Pengaduan Emenus Lembe Nomor: 774/I-P/L-DKPP/2014 Register
Perkara Nomor: 004/DKPP-PKE-IV/2015.
[2.22] KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM HAL PENGADUAN PENGADU III
Adam Arisoi (Pihak Terkait KPU Provinsi Papua)
1. Yang terjadi di Tolikara adalah ranah partai, lalu dipaksakan untuk diarahkan
kepada KPU;
2. Rumah Ketua KPU dibongkar, dan Ketua KPU sendiri diturunkan dari mobil, bahkan
diancam akan dibunuh;
3. Ranah ini dikembalikan pada partai biar KPU luput dari permasalahan;
4. KPU sudah setengah mati dalam menetapkan calon;
5. KPU mengembalikan wewenang pada Partai politik dalam pengisian nama-nama
calon legislatif terpilih;
6. Saksi paham betul proses di Tolikara, Hotel sahid, dan Polda Papua;
26
7. KPU akan kehilangan lima komisioner bila tidak melakukan perubahan, oleh
karenanya proses penetapan caleg dikembalikan pada partai politik.
[2.23] SAKSI TERADU DALAM HAL PENGADUAN PENGADU I
Bahwa dalam sidang telah diperdengarkan keterangan Saksi dari pihak Teradu a.n
Yotam Wonda (Ketua PKS) sebagai berikut:
1. Hasil Perolehan Rekapitulasi TPS, PPS, sampai PPD dipantau oleh Para Saksi PKS di
lapangan.
2. Yang Saksi ketahui sesuai hasil pleno atas laporan PPD Egiam perolehan suara atas
nama Rony kogoya no urut 1, Yanpither mendapat rekap kabupaten ada sekitar 890.
Berdasar penetapan di Hotel Sahid mendapat 2 kursi.
3. Ada pertemuan di Polda yang difasilitasi KPU Provinsi, Polda, dan Bawaslu.
Sesungguhnya rekapan yang tadi diperdebatkan itu hasil pleno sahid. Benar, yang
tadi ditandatangani Ketua KPU, tapi ada terjadi perubahan dan perbaikan.
4. Ranking pertama dapil PKS Sdr. Rony. Dua hari setelah pleno di Karubaga Tolikara,
dia musibah dan meninggal, ranking dua adalah Sdr. Tear. Karena Rony meninggal
maka jatuh ke posisi kedua yaitu Tear Kogoya.
5. Saksi akui itu hasil Pleno di Hotel sahid, PKS mestinya dapat dua kursi. Namun
ada pertemuan kelanjutan pasca Polda, ada problem PKS dengan PDIP, kemudian
Partai Golkar dengan PPP. Yanpither belum mengetahui pertemuan di Polda
tersebut.
[2.24] SAKSI TERADU DALAM HAL PENGADUAN PENGADU III
Ikiles Kogoya (Ketua Partai Gerindra Kabupaten Tolikara):
1. Yang disampaikan KPU benar, ada kesepakatan Partai Gerindra;
2. Saksi Teradu tidak mengenal Saksi Pengadu, tidak tahu dari mana;
3. Saksi Teradu Pernah mengancam KPU sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Saksi Pengadu tidak dikenal oleh Saksi Teradu, orangnya di luar Tolikara, saksinya
sembarang dia bawa masuk;
5. Partai Gerindra terjadi dualisme, telah ada satu korban nyawa. Dari tahun 2009
Saksi tidak dapat kursi, baru 2014 dapat;
6. Saksi Teradu mengikuti semua proses, pleno belum disahkan di Karubaga (Tolikara)
karena belum ditandatangani Para Saksi Partai, lalu dilanjutkan di Jayapura;
7. Tiga kali mengancam KPU;
a. Saksi menahan Ketua KPU (Teradu I), Saksi belum pernah dapat kursi padahal
sudah habis banyak biaya;
b. Membongkar rumah Ketua KPU;
c. Merusak mobil Ketua KPU;
27
8. Saksi mengatakan seandainya permintaan ditolak, Ketua KPU akan dibunuh;
9. Saat menerima tambahan suara dari dua caleg lain, Yunias Wandik diberitahu via
telepon.
[2.25] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan
satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I mengadukan Teradu I , II, III, IV, dan VI atas dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena telah bertindak tidak profesional
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Pengadu mendalilkan
bahwa Para Teradu telah melanggar kode etik yakni dalam pengusulan SK kepada
Bupati tanggal 1 September, Pengadu Yanpither Murib tidak dicantumkan dalam daftar
Calon terpilih, padahal perolehan suara memenuhi kriteria. Yanpither meraih 4.869
suara, namun yang diusulkan jadi anggota DPRD malah Tear Kogoya dengan perolehan
suara 4079. Teradu telah meloloskan seorang Caleg yang memalsukan identitas. Caleg
dimaksud aslinya Aleki Kogoya, namun menggunakan nama Tear Kogoya yang telah
meninggal dunia tahun 1999. Aleki Kogoya yang memalsukan data jadi Tear Kogoya ini
tidak cakap berbahasa Indonesia, tidak tamat Sekolah dasar, dan tidak memiliki
kemampuan menulis;
[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu menyampaikan jawaban di muka sidang bahwa
mereka tidak melakukan pemindahan suara dari Yanpither Murib kepada Aleki/Tear
Kogoya. Pada tanggal 22 April 2014 penetapan hasil perolehan suara calon legislatif
2014-2019 telah selesai dilaksanakan di Karubaga, Tolikara. Namun terbit Surat
29
Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182 Bawaslu Papua/IV/2014 perihal
Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi Papua. Selanjutnya Para Teradu memberi ruang untuk klarifikasi
terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Pada Tanggal 17 Mei 2014 diadakan
Rapat Pleno di Hotel Sahid Entrop Jayapura yang dihadiri seluruh elemen tidak
terkecuali Pimpinan-Pimpinan Partai Politik, Para Calon Legislatif dan saksi-saksi.
Hasilnya perolehan suara Calon Legislatif atas nama Yanpither Murib sama dengan hasil
pleno tanggal 22 April 2014.
Bahwa di Tolikara terjadi problem 500 suara terambil oleh PDIP lalu dikembalikan
kepada PKS, namun yang berhak a.n Rony Kogoya telah wafat, maka Pengadu mendapat
suara tersebut berdasarkan kesepakatan. Adapun secara mendasar, Pengadu tidak
mendapatkan suara dalam mekanisme Noken, malah Tear Kogoya meraih 3.579 suara.
Perihal pemalsuan data caleg, KPU tidak berwenang mempidanakan seseorang, apabila
terjadi kecurangan, Bawaslu yang memiliki kewenangan. KPU hanya bergerak pada
koridor verifikasi berkas persyaratan. Terkait tuduhan meloloskan caleg yang telah
wafat, peran masyarakat melalui uji publik amat penting dalam penentuan Daftar Calon
Sementara (DCS), namun bila temuan tersebut telah lewat dari waktu yang ditentukan,
sudah bukan lagi kewenangan KPU. Perbaikan dan koreksi menjadi tanggung jawab
partai terkait. Adapun mengenai ketidakmampuan Tear Kogoya dalam membaca dan
berbahasa Indonesia, serta tidak lulus SD Para Teradu memandang tidak logis. Pengadu
mengatakan yang bersangkutan menjadi jemaat aktif gereja, sangat tidak mungkin kalau
beliau tidak mampu berbahasa Indonesia dan tidak tamat pendidikan formal;
[4.3] Menimbang aduan Pengadu II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I, II,
III, IV, dan VI melakukan penggelembungan/pemindahan suara Caleg No. Urut 1 a.n
Emenus Lambe dari Partai Bulan Bintang sebanyak 5.108 suara di Dapil II Kabupaten
Tolikara Papua. Penggelembungan dilakukan dengan cara memindahkan perolehan
suara Pengadu sebanyak 2.102 suara ke Caleg a.n Alenus Karoba dari partai Golkar dan
sebanyak 3.006 suara ke Caleg a.n Alex Wanimbo dari Partai Gerindra pada Form Model
DB-I Distrik Gilumbandu Kabupaten Tolikara. Pemindahan suara ini terjadi pada saat
Pleno tanggal 17 Mei 2014 di Hotel Sahid Entrop Jayapura. Pemindahan suara tersebut
menjadikan perolehan suara Pengadu hanya tersisa 14 suara pada Distrik Gilumbandu
dan Aweku yang semula memiliki Total perolehan suara sebanyak 5.122 suara.
Sementara Teradu VI a.n Yutinus Padang Selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara
telah memfasilitasi dalam pemindahan perolehan suara Pengadu. Perilaku Para Teradu
menjadikan Partai Bulan Bintang kehilangan kursi di DPRD Tolikara;
[4.4] Menimbang bahwa Para Teradu dalam keterangannya menolak dalil Pengadu II dan
menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Teradu mengatakan bahwa jumlah suara sebanyak 5.122 bukan
perolehan suara Pengadu melainkan jumlah DPT Distrik Gilumbandu. Tuduhan
Pengadu atas Teradu yang telah mengalihkan suara perolehan Pengadu sebanyak 5.108
30
ke Partai Gerindra dan Partai Golkar tidak benar. Sebaliknya Pengadu menelepon
Teradu I untuk menyelamatkan suara Partai Bulan Bintang. Menjelang Pleno, 2 (dua)
orang PPD yang bertanggungjawab atas suara Pengadu menghilang yang menjadikan
rapat Pleno penghitungan suara terkendala. Teradu berhasil menemukan PPD dengan
bantuan Kepolisian, sehingga Pleno berjalan dan hasil perolehan suara dibacakan oleh
PPD secara langsung dan suara PBB adalah kosong (0) suara. Saat Pleno tanggal 22
April, Teradu mengundang semua pihak terdiri dari Panwas, Peserta Pemilu, Pemda,
Partai Politik dan Para Saksi, dan hasil penetapan suara dilaksanakan di Hotel Sahid
dengan mengundang semua pihak. Teradu menerangkan bahwa dalam kedua Pleno
tanggal 22 April dan 17 Mei 2014 PBB tidak mendapatkan suara (0). Teradu mengakui
bahwa paska Pleno 17 Mei menyisakan banyak persoalan sehingga pihak KPU dan
Bawaslu Provinsi, pimpinan Partai Politik melakukan mediasi untuk menghindari
meluasnya konflik di Tolikara. Mediasi tersebut menghasilkan penetapan kembali kursi
berdasar Pleno tanggal 22 April, yang hingga kini belum ada pelantikan DPRD. Terkait
tuduhan adanya aliran dana Rp. 15.000.000.,- (lima belas juta rupiah), Teradu
menerangkan bahwa itu tidak benar, melainkan Teradu memberikan uang Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi dalam upaya
menyelamatkan 2 (dua) orang PPD ke luar dari daerah Wamena karena diancam oleh
masyarakat;
[4.5] Menimbang bahwa Pengadu III mendalilkan Teradu I, II, III, V, dan VI telah
melakukan pemindahan suara caleg DPRD Kabupaten Tolikara. Perolehan suara Yunias
Wandik (Pengadu) berdasarkan Pleno KPU tanggal 22 April 2014 sebanyak 2.600 suara
dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan meraih peringkat sah ke-2 dalam Daftar
Calon Terpilih DPRD Kabupaten Tolikara. Adapun suara Ikiles Kogoya sebanyak 1.143
suara sah dari Distrik Kuari dengan raihan peringkat ke-5 suara terbanyak tetapi
tercantum dalam pengusulan Surat Keputusan KPU Tolikara tentang calon terpilih
Anggota DPRD periode 2014-2019. Pengusulan Penerbitan SK bagi Calon terpilih DPRD,
Pengadu Yunias Wandik tidak tercantum, yang tercantum justru Ikiles Kogoya. Tindakan
Para Teradu selaku Ketua dan Anggota serta sekretaris KPU Tolikara telah melanggar
Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasal
215 huruf (a), Pasal 220 tentang penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 10-07-32/PHPU-DPR, DPD dan
DPRD/XII/2014;
[4.6] Menimbang bahwa dalam sidang 16 Februari 2015, Para Teradu telah
menyampaikan jawaban lisan maupun tulisan. Bahwa pasca pelaksanaan Pemilukada
Bupati dan Wakil Bupati, di Tolikara telah terjadi gejolak sosial dan gangguan keamanan
sampai jatuh korban sebanyak 29 jiwa. Tolikara merupakan wilayah paling rawan
konflik di Provinsi Papua. Pemilu Legislatif di Kabupaten Tolikara sampai proses Pleno
Tanggal 22 April 2014 berjalan lancar. Namun pada saat pelaksanaan pleno terjadi
31
gangguan terhadap Para komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Dalam pleno itu, Para
Perwakilan Partai mengancam KPU bila tidak mengabulkan permintaan pengalihan
suara antar Caleg. KPU berdasarkan Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten,
melaksanakan Pleno lanjutan dan rekapitulasi di Jayapura. Pada tanggal 7 Mei 2014
Para Teradu KPU mengundang seluruh pimpinan partai politik serta Bupati Tolikara
untuk mencari solusi terbaik tanpa menyalahi peraturan dan perundang-undangan dan
menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tolikara. Akhirnya KPU menerima dan
mengakomodir 2 (dua) partai politik yang mengalihkan suaranya kepada partai lain dan
1 (satu) partai politik lain yaitu Ketua Partai Gerindra yang memperoleh suara dengan
dasar surat keputusan partai dan pernyataan Caleg yang bersangkutan. Keputusan dan
Penetapan hasil pleno Tanggal 17 Mei 2014 di Hotel Sahid memunculkan masalah baru
yakni partai lain yang berdasarkan perhitungan Pleno Tanggal 22 April telah
memperoleh kursi menjadi hilang dan hal ini dilaporkan kepada Bawaslu Papua dan
Polda Papua. Untuk mencegah meluasnya konflik maka KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi,
Pemerintah Daerah Tolikara, Pimpinan-Pimpinan Partai Politik di Tolikara melakukan
mediasi dengan Kapolda Papua selaku mediator untuk mencari solusi terbaik atas
permasalahan yang timbul. Hasilnya penetapan kursi dikembalikan pada hasil pleno 22
April 2014. Peralihan suara yang diperbolehkan hanya sesama internal partai, termasuk
persoalan Gerindra yang menjadi pokok aduan Pengadu III. Kondisi pasca Pileg, KPU
Kabupaten Tolikara dihadapkan pada pilihan menegakkan suatu peraturan dari sumber
hukum tertulis namun nyawa dan harta benda masyarakat Tolikara terancam hilang
atau mengakomodir sumber hukum tidak tertulis namun mengejar kepentingan nasional
dengan cermat dan hati-hati demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Pelaksanaan mediasi membuktikan Para Teradu telah mengambil langkah-langkah
terbaik demi terwujudnya stabilitas politik di Kabupaten Tolikara tanpa
mengenyampingkan peraturan perundang-undangan;
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para pihak,
DKPP berpendapat telah terjadi permasalahan etik dalam ketiga pengaduan Pengadu.
Dalam hal Pengaduan Pengadu I, Para Teradu telah melakukan pemindahan suara yang
mengakibatkan tidak terpilihnya Pengadu I menjadi Anggota DPRD Tolikara. Teradu juga
tidak cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan calon, sehingga Tear Kogoya yang
telah meninggal dunia, dapat lolos dalam pencalonan dan nama serta ijazahnya dipakai
oleh orang lain a.n Aleki Kogoya yang tidak memenuhi syarat dari segi pendidikan
formal. Teradu hanya beralasan itu bukan wewenang KPU, dan memakai dalil logika
bahwa bila Aleki Kogoya tidak tamat Pendidikan formal, maka tidak mungkin dapat
menjadi pengurus/jemaat gereja.
Bahwa dalam hal Pengaduan Pengadu II, Pleno pada tanggal 17 Mei 2014 di Hotel
Sahid Enterop didasarkan atas surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor
182/Bawaslu-Papua/IV/2014 tertanggal 28 April untuk penundaan Rekapitulasi tingkat
Kabupaten Tolikara. Penundaan dilakukan karena terjadi kerusuhan di Dapil II. Hingga
32
hari H penetapan hasil belum ada kesepakatan di antara Para Calon Anggota Legislatif,
masyarakat, dan KPU sebagai penyelenggara. Kerusuhan tersebut berujung
terlambatnya Penetapan Hasil Perolehan Suara Caleg di Tolikara. Menghilangnya PPD
pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Suara seharusnya tidak terjadi karena hal ini akan
mengganggu jalannya proses rekapitulasi suara dan menimbulkan citra negatif kepada
KPU, seharusnya KPU bertanggungjawab penuh atas PPD dan suara yang ada pada PPD.
Menghilangnya PPD menyebabkan ketidakpastian bagi peserta pemilu, khususnya bagi
Pengadu.
Dalam hal Pengaduan Pengadu III, Para Teradu telah beritikad baik dengan
menggelar berbagai tahapan lanjutan pasca pleno di Karubaga. Namun langkah mediasi
dan penggantian nama calon legislatif yang tadinya Yunias Wandik, lalu berubah
menjadi Ikiles Kogoya tidak cukup hanya kesepakatan dan desakan masyarakat.
Tindakan Para Teradu tidak dapat dibenarkan segi legal, dan tidak boleh terulang
kembali. Meski langkah antisipatif dan mediasi mengandung nilai positif bagi
kemaslahatan masyarakat Tolikara, Para Teradu tidak berarti sepenuhnya bebas dari
kesalahan.
DKPP berkeyakinan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan
Teradu VI telah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11
tentang kepastian hukum;
[4.8] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam
Putusan ini.
